Bulog Bangun 100 Gudang Baru, Zulhas: Beras Bisa Tahan hingga 2 Tahun
Pemerintah mempercepat pembangunan 100 gudang Bulog senilai Rp5 triliun untuk mengantisipasi lonjakan produksi beras.
(Bisnis.Com) 22/04/26 19:10 199630
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan 100 gudang baru milik Perum Bulog senilai Rp5 triliun untuk mengantisipasi lonjakan produksi beras nasional. Gudang berteknologi baru itu diklaim mampu menyimpan beras hingga dua tahun tanpa penurunan kualitas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kapasitas gudang eksisting saat ini sudah kewalahan menampung peningkatan stok beras yang terus melonjak. Hingga saat ini, beras yang disimpan di Perum Bulog mencapai 4,9 juta ton.
“Kita kewalahan mengenai gudang. Oleh karena itu sudah keluar Perpres. Dananya sudah ada lama, tapi Perpres sudah jadi, sudah sampai 2 minggu. Kita kerja cepat, akan dibangun 100 titik gudang Bulog yang baru untuk mendukung stok beras yang terus-menerus meningkat,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, produksi beras diproyeksikan terus naik, bahkan di tengah musim kemarau, seiring kesiapan infrastruktur seperti pompanisasi. Nantinya, 100 gudang baru tersebut akan dilengkapi teknologi penyimpanan mutakhir yang memungkinkan beras bertahan lebih lama dibandingkan metode konvensional.
“Anggaran totalnya Rp5 triliun di 100 [gudang]. Dan ini gudangnya ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemarin Kepala BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] mengatakan ini bisa tahan selama 2 tahun. Jadi beras bisa tahan selama 2 tahun,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknologi tersebut merupakan hasil kerja sama dengan BRIN dan akan diadopsi secara bertahap di gudang baru.
“Bahwa ada temuan dari BRIN. Di mana empat bulan yang lalu kami sudah buat MoU kerja sama dengan BRIN, dan teknologi itu nanti akan kita adopsi untuk kita terapkan di gudang yang baru. Ah, teknologi itu bisa mampu memelihara beras bisa di gudang itu lebih dari, hampir sampai mencapai dua tahun,” ungkap Rizal saat ditemui seusai rakortas.
Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penyimpanan beras tanpa proses fumigasi atau penggunaan bahan kimia tambahan, sehingga kualitas beras lebih terjaga.
“Tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya. Sehingga beras itu akan semakin sehat, semakin higienis, dan lebih layak untuk dikonsumsi. Karena tidak menggunakan campuran-campuran kimia dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Rizal menambahkan, pembangunan gudang baru akan tersebar di seluruh Indonesia, dengan 52 lokasi berada di lahan milik Bulog dan 48 lokasi lainnya merupakan hibah dari pemerintah daerah (Pemda). Secara keseluruhan, total kapasitas tambahan dari 100 gudang Bulog ini diperkirakan mencapai 900.000 ton.
Dia menilai tingginya minat pemda untuk menyediakan lahan gudang mencerminkan lonjakan produksi pangan, khususnya beras, yang mulai melampaui kapasitas penyimpanan di daerah.
“Pemda-pemda itu juga pengin punya gudang Bulog tambahan. Karena mereka sadar bahwa produksi pangan kita sangat meningkat khususnya beras. Jadi overload-lah rata-rata,” ujarnya.
Adapun, pembangunan 100 gudang tersebut telah diputuskan dalam rakortas dan siap dieksekusi dalam waktu dekat oleh BUMN Karya setelah penandatanganan final.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur pembangunan gudang milik Perum Bulog.
Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 (Perpres 14/2026) tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
Beleid yang ditetapkan pada 11 Maret 2026 itu menyatakan penyediaan infrastruktur pascapanen menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian melalui swasembada pangan.
Kepala Negara RI itu berharap langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sewa gudang serta mendorong pemerataan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah.
Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan infrastruktur pascapanen (IPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.
“Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP,Perum Bulog menggunakan dana investasi pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp5 triliun yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian bunyi Pasal 20 ayat (2), seperti dikutip pada Minggu (19/4/2026).
Mengacu Pasal 3, penguatan IPP mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan. Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras beserta turunannya.
Adapun, sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun multifungsi. Selain itu, sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional.
Kemudian, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan dapat berjalan secara optimal. Nantinya, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.
Selain itu, pemilihan penyedia jasa konsultan dalam proyek infrastruktur pangan ini mencakup konsultan perencana, pengawas, manajemen proyek, hingga manajemen konstruksi. Skemanya, proses pemilihan penyedia jasa konsultan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan keputusan direksi dengan mengutamakan BUMN atau anak usahanya sesuai bidang usaha.
Namun jika tidak dilakukan kepada BUMN, penunjukan langsung dapat diberikan kepada konsultan yang memiliki kinerja minimal baik dan berpengalaman bekerja sama dengan Perum Bulog.
Di samping itu, BUMN maupun anak usahanya dapat menjalankan proyek secara mandiri atau melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, dengan tetap memprioritaskan penggunaan penyedia jasa lokal.
#beras-bulog #gudang-bulog #stok-beras #produksi-beras #kapasitas-gudang-bulog #anggaran-gudang-bulog #perum-bulog #stok-beras-bulog