Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan 100 gudang baru milik Perum Bulog senilai Rp5 triliun untuk mengantisipasi lonjakan produksi beras nasional. Gudang berteknologi baru itu diklaim mampu menyimpan beras hingga dua tahun tanpa penurunan kualitas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kapasitas gudang eksisting saat ini sudah kewalahan menampung peningkatan stok beras yang terus melonjak. Hingga saat ini, beras yang disimpan di Perum Bulog mencapai 4,9 juta ton.

“Kita kewalahan mengenai gudang. Oleh karena itu sudah keluar Perpres. Dananya sudah ada lama, tapi Perpres sudah jadi, sudah sampai 2 minggu. Kita kerja cepat, akan dibangun 100 titik gudang Bulog yang baru untuk mendukung stok beras yang terus-menerus meningkat,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, produksi beras diproyeksikan terus naik, bahkan di tengah musim kemarau, seiring kesiapan infrastruktur seperti pompanisasi. Nantinya, 100 gudang baru tersebut akan dilengkapi teknologi penyimpanan mutakhir yang memungkinkan beras bertahan lebih lama dibandingkan metode konvensional.

“Anggaran totalnya Rp5 triliun di 100 [gudang]. Dan ini gudangnya ini sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemarin Kepala BRIN [Badan Riset dan Inovasi Nasional] mengatakan ini bisa tahan selama 2 tahun. Jadi beras bisa tahan selama 2 tahun,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknologi tersebut merupakan hasil kerja sama dengan BRIN dan akan diadopsi secara bertahap di gudang baru.

“Bahwa ada temuan dari BRIN. Di mana empat bulan yang lalu kami sudah buat MoU kerja sama dengan BRIN, dan teknologi itu nanti akan kita adopsi untuk kita terapkan di gudang yang baru. Ah, teknologi itu bisa mampu memelihara beras bisa di gudang itu lebih dari, hampir sampai mencapai dua tahun,” ungkap Rizal saat ditemui seusai rakortas.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan penyimpanan beras tanpa proses fumigasi atau penggunaan bahan kimia tambahan, sehingga kualitas beras lebih terjaga.

“Tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya. Sehingga beras itu akan semakin sehat, semakin higienis, dan lebih layak untuk dikonsumsi. Karena tidak menggunakan campuran-campuran kimia dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Rizal menambahkan, pembangunan gudang baru akan tersebar di seluruh Indonesia, dengan 52 lokasi berada di lahan milik Bulog dan 48 lokasi lainnya merupakan hibah dari pemerintah daerah (Pemda). Secara keseluruhan, total kapasitas tambahan dari 100 gudang Bulog ini diperkirakan mencapai 900.000 ton.

Dia menilai tingginya minat pemda untuk menyediakan lahan gudang mencerminkan lonjakan produksi pangan, khususnya beras, yang mulai melampaui kapasitas penyimpanan di daerah.

“Pemda-pemda itu juga pengin punya gudang Bulog tambahan. Karena mereka sadar bahwa produksi pangan kita sangat meningkat khususnya beras. Jadi overload-lah rata-rata,” ujarnya.

Adapun, pembangunan 100 gudang tersebut telah diputuskan dalam rakortas dan siap dieksekusi dalam waktu dekat oleh BUMN Karya setelah penandatanganan final.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur pembangunan gudang milik Perum Bulog.

Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 (Perpres 14/2026) tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Beleid yang ditetapkan pada 11 Maret 2026 itu menyatakan penyediaan infrastruktur pascapanen menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Asta Cita kedua, yakni mendorong kemandirian melalui swasembada pangan.

Kepala Negara RI itu berharap langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan melalui penguatan cadangan pangan pemerintah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sewa gudang serta mendorong pemerataan infrastruktur pascapanen di seluruh wilayah.

Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan kegiatan infrastruktur pascapanen (IPP) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP,Perum Bulog menggunakan dana investasi pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp5 triliun yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” demikian bunyi Pasal 20 ayat (2), seperti dikutip pada Minggu (19/4/2026).

Mengacu Pasal 3, penguatan IPP mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan. Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras beserta turunannya.

Adapun, sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun multifungsi. Selain itu, sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional.

Kemudian, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan dapat berjalan secara optimal. Nantinya, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Selain itu, pemilihan penyedia jasa konsultan dalam proyek infrastruktur pangan ini mencakup konsultan perencana, pengawas, manajemen proyek, hingga manajemen konstruksi. Skemanya, proses pemilihan penyedia jasa konsultan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung berdasarkan keputusan direksi dengan mengutamakan BUMN atau anak usahanya sesuai bidang usaha.

Namun jika tidak dilakukan kepada BUMN, penunjukan langsung dapat diberikan kepada konsultan yang memiliki kinerja minimal baik dan berpengalaman bekerja sama dengan Perum Bulog.

Di samping itu, BUMN maupun anak usahanya dapat menjalankan proyek secara mandiri atau melalui kerja sama operasi dengan pihak lain, dengan tetap memprioritaskan penggunaan penyedia jasa lokal.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa data mengenai surplus produksi beras nasional adalah hasil perhitungan yang valid dari lembaga ataupun institusi yang kredibel.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Amran menegaskan bahwa data kalkulasi mengenai pasokan beras nasional yang hingga saat ini telah mencapai angka 4,9 juta ton adalah hasil perhitungan valid yang dilakukan oleh antar lembaga.

Dia bahkan mengeklaim data mengenai capaian surplus beras tersebut juga dikeluarkan dan diamini oleh sejumlah lembaga maupun institusi lain di luar Bulog.

Seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Food and Agricultural Organization (FAO), yakni organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Siapapun yang ragu dengan data ini, silahkan ke Bulog. Data ini dikeluarkan oleh Bulog, BPS, kemudian FAO. Ini semua kredibel," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran juga mengapresiasi kehadiran mahasiswa dari sejumlah organisasi ekstra kampus maupun badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang berasal dari bidang keilmuan pertanian yang turut serta bersama dengannya dalam kunjungan tersebut.

Amran menyebut bahwa kehadiran mahasiswa hingga tenaga pengajar tersebut untuk ikut memeriksa ketersediaan pasokan pangan di gudang Bulog tersebut adalah bentuk kontibusi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan ulang atas data atau informasi yang beredar dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan.

"Ada HMI, IMM, PMII, Badan Eksekutif Mahasiswa sektor pertanian untuk melihat langsung stok kita. Ini saya bangga supaya ada second opinion, ada kroscek langsung dari masyarakat. Aku senang. Ini teman-teman, termasuk semua dosen, mahasiswa, aktivis, masuk semua mengecek," ungkapnya.

Amran juga menegaskan kembali bahwa stok beras yang tersimpan di gudang-gudang milik Bulog di seluruh Indonesia yang telah mencapai angka 4,9 juta ton akan terus bertambah seiring dengan lahan-lahan pertanian yang akan memasuki masa panen dalam waktu dekat.

Ia bahkan menyebut selambat-lambatnya pada pekan depan, stok beras Bulog akan menyentuh 5 juta ton dan akan menjadi capaian tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri.

"Insya Allah, paling lambat Kamis atau Jumat minggu depan sudah mencapai 5 juta ton, dan tertinggi selama Republik ini merdeka," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggelontorkan dana investasi hingga Rp5 triliun kepada Perum Bulog untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pascapanen di tengah kebutuhan mendesak penguatan rantai pasok pangan nasional.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Dalam beleid tersebut, Bulog ditugaskan sebagai pelaksana utama pembangunan infrastruktur yang mencakup seluruh rantai pengelolaan pangan, mulai dari pengadaan hingga distribusi.

Langkah percepatan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sewa gudang yang selama ini membebani biaya operasional.

Adapun, infrastruktur pascapanen yang dimaksud meliputi fasilitas pengeringan padi dan jagung, penggilingan, penyimpanan komoditas, hingga sistem distribusi serta layanan pendukung berbasis teknologi informasi.

Setiap proyek pembangunan akan mengacu pada studi kelayakan sederhana yang disusun Bulog dengan mempertimbangkan aspek teknis dari Kementerian Pertanian.

Dalam implementasinya, pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan perizinan, penyediaan lahan, dan penyelesaian hambatan di lapangan.

Dari sisi pendanaan, pemerintah menegaskan bahwa dana Rp5 triliun tersebut merupakan investasi nonpermanen yang wajib dikembalikan oleh Bulog.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan penyediaan IPP, Perum Bulog menggunakan dana investasi Pemerintah nonpermanen untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 paling tinggi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 [lima triliun rupiah] yang harus dikembalikan oleh Perum Bulog setelah mendapatkan pendanaan,” tertulis dalam Pasal 20 Ayat 2.

Sumber Dana

Pendanaan ini berasal dari optimalisasi dana investasi pemerintah yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan cadangan jagung pemerintah tahun 2025.

Penggunaannya dilakukan secara bertahap dan memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan, disertai kajian teknis, evaluasi kelayakan finansial, serta rekomendasi dari Badan Pengelola BUMN.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen, pemerintah menargetkan distribusi pangan menjadi lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

MAGELANG - Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang usai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia, hari ini. Inspeksi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah. “Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD," ujarnya, pada Sabtu (18/4/2026).

"Bapak Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan kita, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, dan saat ini terisi penuh. Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Seskab Teddy.

Lihat video: PRABOWO TANCAP GAS! Gelar Rapat Terbatas demi Percepatan Program Prioritas Nasional!



Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tutup Seskab Teddy.

Di tengah krisis energi BBM dan Pangan di berbagai negara, terutama dampak dari konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap kuat, aman, dan stabil dari segi ketersediaan barang dan harga. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Bisnis.com, SURABAYA — Stok beras yang dikelola Perum Bulog Kanwil Jawa Timur (Jatim) menembus 1,17 juta ton, seiring dengan penyerapan gabah kering panen (GKP) yang mencapai 500.000 ton setara beras per 15 April 2026.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu mengemukakan capaian tersebut menjadi penanda baik bagi stabilitas pangan nasional, mengingat status Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan utama nasional.

Dia menambahkan percepatan penyerapan beras juga merupakan langkah nyata dalam memperkuat kuantitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyerapan sendiri dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri.

"Saat ini, mayoritas wilayah di Jawa Timur masih dalam masa panen raya. Kami hadir secara masif untuk menyerap gabah petani dengan harga yang terjaga," ungkap Langgeng dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah para petani senilai Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, Perum Bulog pusat menargetkan total serapan gabah sebesar 883.912 ton, dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai lebih dari 500.000 ton.

Langgeng menyatakan pihaknya percaya diri target tersebut dapat tercapai mengingat potensi panen di wilayah Jawa Timur masih tergolong cukup tinggi.

Untuk memastikan seluruh hasil panen dapat tersedia dengan baik, Langgeng menyebut Perum Bulog Kanwil Jatim bahkan telah melakukan berbagai langkah antisipatif dengan menambah kapasitas ruang simpan.

Lebih lanjut, penambahan kapasitas gudang tersebut ditempuh Bulog Kanwil Jatim melalui skema kerja sama sewa pergudangan agar seluruh beras hasil kerja keras para petani dapat terjaga kualitas maupun kuantitasnya.

"Stok kita melimpah, cukup untuk kebutuhan penyaluran 14 bulan ke depan dan akan terus bertambah seiring panen yang masih berlangsung. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir," ucapnya.

Selain beras, Langgeng menyatakan Bulog Kanwil Jatim juga mencatat realisasi penyerapan jagung pipil kering telah mencapai 48.132 ton atau 48,1% dari target yang dipatok sebesar 100.000 ton.

HPP untuk jagung pipil kering seharga Rp6.400 tiap kilogram untuk kadar air 14% di gudang Bulog. Untuk komoditas serupa dengan kandungan kadar air 18–20% dihargai Rp5.500 per kilogram langsung di lokasi panen, dengan keadaan sudah dipipil dan dalam kemasan karung.

"Sinergi ini adalah kunci. Dengan stok beras dan jagung yang kuat, ketahanan pangan kita semakin kokoh, dan yang paling penting, kesejahteraan petani kita di Jawa Timur tetap terjaga," pungkas Langgeng.

Bisnis.com, MALANG—Bulog Malang mengejar target penyerapan beras sebesar 79.000 ton sampai akhir 2026.

Kepala Bulog Malang, M. Nurjuliansyah, mengatakan sampai saat ini penyerapan beras telah mencapai 50.000 ton atau sekitar 66% dari total target penyerapan 79.000 ton beras sampai akhir tahun.

“Beras di tingkat petani masih ada, terutama di sentra-sentra produksi seperti Ngawi, Bojonegoro, Kab. Malang, Kab. Jombang, dan Kab. Pasuruan,” ujarnya di sela-sela pemantauan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Minyakita di Pasar Bunul Kota Malang, Sabtu (18/4/2026).

Dia memperkirakan, beras di tingkat petani yang belum diserap pasar masih ada sampai dengan Mei 2026 panen dari musim tanam (MT) I. Untuk panen padi dari MT II, biasanya dapat diserap pasar seluruhnya.

Karena itulah, dia optimistis, target penyerapan beras sebanyak 79.000 ton bakal tercapai. Apalagi HPP cukup kompetitif, yakni Rp6.500 GKP/kg.

“Jadi kalau harga padi di bawah HPP, maka Bulog wajib menyerap, tetapi jika diatasnya maka berarti petani sejahtera karena harga padi tinggi,” ujarnya.

Terkait dengan stok beras di Bulog Malang, dia meyakinkan, masih sangat mencukupi, yakni sebesar 70.000 ton. Beras sebesar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Bulog Malang selama 10 bulan.

Terkait realisasi Bantuan Pangan periode Februari-Maret, kata dia, sudah terealisasi 17%. Namun pada awal pekan depan penyalurannya akan digenjot dan sampai akhir April diperkirakan sudah tuntas.

Saat ini, kata dia, Bulog Malang telah menyalurkan bantuan pangan sebanyak 12.574 ton, sedangkan Minyakita 2,5 juta liter.Jumlah penerima bantuan di wilayah kerja Bulog Malang mencapai 623.725 penerima bantuan 20 kg beras dan 4 liter Minyakita.

“Penyaluran bantuan pangan agak tersendat karena ada penataan gudang. Tapi awal pekan depan sudah rampung dan akan kami genjot penyaluran Bantuan Pangan-nya,” ujarnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membuka peluang pembangunan gudang pangan di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi, sebagai bagian dari strategi memperkuat pasokan bagi jemaah haji dan umrah sekaligus memperluas pasar ekspor beras nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan rencana pembangunan gudang tersebut masih dalam tahap perencanaan dan menunggu keputusan dari pimpinan.

Rizal menyatakan pihaknya siap merealisasikan proyek tersebut apabila mendapat ruang dan dukungan dari otoritas terkait, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Danantara.

“Kami kalau dikasih ruang, kami bangun. Sekarang kami kan belum tahu dikasih ruangnya atau tidak. Tinggal kami rapat dulu. Kan belum rapat, rapat khusus ini belum,” kata Rizal seusai melakukan monitoring ketersediaan pangan di Pasar Grogol, Jakarta Barat, Selasa (14/4/2026).

Rizal sebelumnya menyatakan Bulog telah mengantongi izin dari Kemenhaj untuk membangun gudang beras berkapasitas 1.000 ton di kawasan Kampung Haji. Bulog juga menyiapkan lahan seluas 2–3 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Rencananya, gudang ini tidak hanya diperuntukkan bagi penyimpanan beras, tetapi juga akan difungsikan sebagai pusat logistik berbagai komoditas pangan. Namun demikian, proyek tersebut belum memasuki tahap pembukaan lahan. Nantinya, gudang tersebut direncanakan menjadi kawasan berikat sehingga tidak dikenakan pajak.

Di sisi lain, Bulog juga mulai mengekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton beras untuk memenuhi kebutuhan sekitar 215.000 jemaah haji Tanah Air. Ekspor ini dilakukan secara bertahap dengan spesifikasi beras premium berkualitas tinggi, di mana tingkat pecahan (broken) 4%.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah tengah mendorong ekspor beras seiring dengan meningkatnya produksi dalam negeri. Dia menyebut surplus produksi beras tidak hanya akan digunakan untuk cadangan pangan nasional, melainkan juga diarahkan untuk pasar ekspor, termasuk Arab Saudi yang memiliki permintaan besar.

“Bukan hanya untuk jemaah Indonesia, tetapi juga untuk jemaah Indonesia haji dan umrah, dan jemaah lain selain Indonesia karena jemaahnya besar,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Menimbang Untung dan Rugi

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian mengemukakan skema ini memungkinkan pengiriman dalam skala besar, menekan biaya darurat, serta meningkatkan kontrol kualitas. Namun, dia mengingatkan keuntungan tersebut akan diimbangi oleh tingginya biaya tetap, mulai dari investasi lahan, operasional gudang, hingga biaya penyimpanan.

Eliza menilai proyek pembangunan gudang Bulog di Arab Saudi tergolong realistis, namun memiliki risiko eksekusi yang tinggi. Menurutnya, terdapat sejumlah sinyal positif seperti ekspor awal beras ke Arab Saudi, potensi dukungan lahan, serta dorongan politik dari pemerintah.

“Tetapi tantangan strukturalnya juga besar, mulai dari regulasi ketat pemerintah Arab Saudi, kompleksitas koordinasi lintas lembaga seperti Kementerian Agama dan penyedia katering, hingga potensi ketidaksesuaian kapasitas Bulog sebagai lembaga yang selama ini berfokus pada stabilisasi pangan domestik,” kata Eliza ketika dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, dia memandang proyek tersebut akan lebih layak jika dikembangkan sebagai strategi ekspor pangan berkelanjutan, tidak hanya untuk musim haji, tetapi juga mencakup pasar umrah dan konsumsi diaspora Indonesia di Arab Saudi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai pembangunan gudang Bulog di Arab Saudi berpotensi memberikan sejumlah keuntungan, mulai dari menjamin ketersediaan beras berkualitas bagi jemaah, meningkatkan efisiensi logistik, serta membuka peluang pasar ritel internasional.

“Bisa membuka peluang ekspor ke pasar umum Arab Saudi karena adanya minat dari ritel besar di sana,” ujar Esther kepada Bisnis.

Meski demikian, Esther mengingatkan adanya berbagai risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari tingginya biaya operasional, potensi gangguan keamanan akibat konflik di Timur Tengah, hingga tantangan menjaga kualitas beras selama penyimpanan jangka panjang.

Selain itu, Indef juga menilai terdapat risiko logistik, ketidakpastian kebijakan impor negara tujuan, serta potensi penumpukan stok jika serapan pasar tidak optimal.

Menurutnya, pembukaan gudang beras di luar negeri memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama terkait potensi penurunan kualitas beras akibat penyimpanan dalam jangka waktu lama yang dapat memicu kerusakan.

“Risiko lainnya mencakup ketidakpastian politik/perang, biaya logistik tinggi, potensi penolakan buyer, serta keterbatasan kapasitas gudang dan gangguan pasokan global,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi aman, bahkan di tengah risiko gangguan produksi akibat fenomena El Nino pada tahun ini.

Kadiv Humas Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan posisi stok beras yang dikelola Bulog saat ini sudah sangat mencukupi untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Stok beras saat ini sudah mencapai 4,5 juta ton. Penugasan penyaluran SPHP tahun ini 828.000 ton jadi stok kita sangat aman,” kata Tomi kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyatakan tebalnya stok beras menjadi fondasi dalam mendorong swasembada pangan.

Selain menjaga stok, Rizal menyampaikan Bulog juga memastikan harga gabah petani tetap sesuai dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar kesejahteraan petani meningkat dan nilai tukar petani (NTP) tetap terjaga.

Rizal juga optimistis target penyerapan beras sebesar 4 juta ton dapat tercapai melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga aparat TNI/Polri serta pelaku pertanian.

Menurutnya, penyerapan tersebut menjadi bagian dari mandat strategis Bulog dalam menjaga kesinambungan stok dan produksi nasional.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia dalam kondisi siap menghadapi potensi dampak El Nino, dengan dukungan stok pangan yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan dampak cuaca ekstrem panas mulai dirasakan dan berpotensi memengaruhi produksi pertanian. Namun demikian, dia menyatakan pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

“Itu El Nino Godzilla kan katanya kering 6 bulan. Tetapi, sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu, 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman tahun 2015, 2023, 2024,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Dia menambahkan, stok beras pemerintah saat ini telah mencapai 4,5 juta ton pada awal April 2026 dan berpotensi meningkat dalam waktu dekat.

Selain stok di gudang Bulog, Amran menambahkan ketersediaan pangan dari sektor lain seperti hotel, restoran, kafe/katering (Horeka) serta potensi panen yang sedang berlangsung dengan total sekitar 23 juta ton.

Dengan total ketersediaan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dalam jangka panjang dan melampaui periode kekeringan akibat El Nino.

“Artinya 11 bulan ke depan ini aman. Stok untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman. Sedangkan kekeringan 6 bulan. Berarti aman kan?” ujarnya.

Adapun untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga telah menjalankan berbagai strategi seperti pompanisasi, perbaikan irigasi, serta optimalisasi lahan rawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nasional mencapai 4,5 juta ton, tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Begitu banyaknya stok beras pemerintah itu membuat gudang perusahaan negara, PT Perum Bulog penuh.

Amran meninjau langsung gudang Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/4/2026) guna memastikan data di atas kertas sesuai stok di lapangan.

“Jadi ini kita cek kebenaran mulai depan samping belakang kita cek jangan sampai di depan penuh di belakang kosong,” kata Amran sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Senin (6/4/2026).

Menurut Amran, saat ini jumlah CBP di Sulawesi Selatan mencapai 700 ribu ton. Padahal, kapasitas gudang Bulog hanya 300 ribu ton.

“Tapi seluruh Indonesia sekarang kurang lebih 4,5 juta ton. Ini tertinggi selama Republik berdiri,” ujar Amran.

Menurut Amran, kenaikan stok beras Bulog merupakan dampak kebijakan pemerintah yang menggenjot produksi dalam waktu singkat.

Pemerintah meningkatkan harga pembelian beras pemerintah (HPP), menurunkan harga pupuk subsidi, modernisasi pertanian, dan sejumlah kebijakan lain.

Amran lantas meminta masyarakat tidak meragukan stok bahan makanan pokok itu karena beras menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini terbukti dari lonjakan produksi beras dalam waktu satu tahun.

“Jadi enggak usah diragukan, sekarang ini arahan Bapak Presiden Prabowo, program prioritas utama Presiden,” kata Amran.

Lebih lanjut, Amran menyebut karena begitu banyaknya stok beras itu pemerintah sampai menyewa gudang baru. Adapun kapasitas gudang Bulog hanya 3 juta ton.

“Sekarang sudah sewa 2 juta ton gudang. Nah, ini kita akan sewa lagi ke depan. Kemungkinan ke depan itu 10 hari, 20 hari stok sudah 5 juta ton,” tutur Amran.

Ia menekankan, capaian stok CBP ini belum pernah tercapai di sepanjang sejarah Indonesia.

“Pernah enggak dengar Republik Indonesia punya beras stok 5 juta ton? Jadi enggak usah khawatir, pangan aman,” kata Amran.

Saat ini, pemerintah terus menambah kapasitas penyimpanan guna mendukung penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah juga turun langsung ke lapangan guna memastikan data stok beras sesuai dengan kondisi lapangan.

“Bayangkan, dulu gudangnya yang disewakan ke orang karena tidak ada isinya. Sekarang ini sewa gudang," sebutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperkuat cadangan beras nasional jelang potensi El Nino. Target stok dipatok mencapai 5 juta ton pada April 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, langkah ini disiapkan untuk menghadapi risiko iklim dan tekanan global.

Data per 2 April 2026 menunjukkan cadangan beras pemerintah mencapai 4,4 juta ton. Angka ini setara 169 persen kebutuhan bulanan nasional.

"Sesuai dengan peringatan dari BMKG bahwasanya ada El Nino, ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan. Sekarang ini capaian kita, stok kita hari ini 4,4 juta ton, insya Allah bulan ini bisa mencapai 5 juta ton," ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Stok tersebut dinilai memberi ruang bagi pemerintah menjaga pasokan dan harga pangan.

"Ini kebanggaan di saat krisis kondisi ekonomi dunia, pertanian tampil untuk mitigasi risiko, menstabilkan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani," kata dia.

Selain beras, pemerintah mencatat ketersediaan komoditas lain masih aman. Cadangan jagung mencapai 168.000 ton. Gula konsumsi 49.000 ton. Minyak goreng 121.000 kiloliter.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, langkah antisipasi telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir.

"Penyiapan pupuk, pendistribusian pupuk, sekaligus juga peningkatan luas tambah tanam (LTT) sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir,” ujar dia.

Pengalaman El Nino 2023–2024 menjadi acuan dalam menyusun strategi saat ini. Pemerintah memperkuat produksi sekaligus distribusi.

Penguatan cadangan juga dilakukan di daerah. Pemerintah mendorong daerah memiliki stok untuk menjaga distribusi tetap merata.

Cadangan pangan pemerintah kabupaten dan kota tercatat 14.169 ton yang tersebar di 322 daerah. Cadangan beras pemerintah provinsi mencapai 7.561 ton. Sebanyak 33 provinsi telah memiliki regulasi pengelolaan cadangan.

Jawa Barat mencatat cadangan terbesar 2.626,94 ton. Jawa Timur menyusul dengan 825,36 ton.

Ketut menilai koordinasi lintas level pemerintahan menjadi faktor kunci.

"Langkah-langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mengantisipasi berbagai fenomena cuaca," katanya.

Pemerintah menargetkan penguatan stok berjalan seiring dengan produksi dan distribusi. Skema ini disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di tengah risiko iklim.

"Harapan kita, walaupun akan ada El Nino, kita sudah memiliki langkah-langkah mitigasi dan antisipasi," kata Ketut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani mengeklaim stok beras 4,4 juta ton yang terdapat dalam gudang penyimpanan milik Bulog adalah capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mewanti-wanti potensi penurunan produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Mei 2026, meskipun kinerja pada awal tahun memang sempat menunjukkan peningkatan kuantitas.

Ahmad juga mengungkapkan bahwa stok beras tersebut bahkan melampaui catatan yang ditorehkan Bulog pada tahun lalu yang mencapai angka 4,2 juta ton.

"Khusus untuk hari ini, stok berasnya Bulog itu 4,4 juta ton. Ini adalah stok tertinggi dalam sejarah Indonesia merdeka karena stok tertinggi tahun lalu saat kita swasembada pangan di tahun 2025 adalah 4,2 juta ton. Nah, sekarang di bulan April ini, [stok beras Bulog] tembus di atas rekor tahun lalu. Jadi, ini stok tertinggi, saya sampaikan 4,4 juta ton," ucap Ahmad Rizal pada sela-sela kunjungan kerja di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (4/4/2026).

Ia bahkan optimistis bahwa stok beras nasional akan meningkat dalam waktu dekat. Ketersediaan bahan pangan sumber karbohidrat mayoritas masyarakat Tanah Air itu diprediksi akan mencapai 5 juta ton banyaknya pada Mei 2026.

"Nah, sekarang di bulan April ini [ketersediaan beras nasional] tembus di atas rekor tahun lalu. Jadi, ini stok [beras] tertinggi saya sampaikan 4,4 juta ton, dan prediksi kami mungkin nanti di akhir bulan April atau masuk bulan Mei itu [stok beras nasional] bisa tembus sekitar 5 juta ton," tegasnya.

Ahmad Rizal pun menegaskan di tengah kondisi eskalasi konflik di Timur Tengah, catatan tersebut dinilai menjadi capaian yang penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Nah, ini patut membanggakan dengan situasi geopolitik yang agak hangat. Namun, kondisi pangan khususnya Indonesia cukup terkendali. Ini patut kita syukuri," jelasnya.

Ahmad Rizal juga menegaskan bahwa stok 4,4 juta ton tersebut merupakan murni ketersediaan dari komoditas beras, bukan dalam wujud gabah kering giling (GKG) hasil produksi padi.

"Jadi 4,4 juta ton itu sudah dalam bentuk beras. Syukur alhamdulillah, sekarang sudah mencapai di atas 35% capaian dari target 4 juta ton yang diperintahkan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] kepada Bulog untuk menyerap beras 4 juta ton tersebut," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono membeberkan produksi beras nasional periode Januari hingga Mei 2026 diperkirakan mencapai 16,57 juta ton atau turun 0,38 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Produksi beras sepanjang Januari—Mei 2026 diperkirakan mencapai 16,57 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,38 juta ton atau menurun 2,22% jika dibandingkan periode yang sama 2025,” kata Ateng dalam Rilis BPS, Rabu (1/4/2026).

Penurunan ini sejalan dengan proyeksi melemahnya produksi pada periode Maret—Mei 2026. BPS memperkirakan produksi beras pada periode tersebut mencapai 11,91 juta ton atau turun 1,49 juta ton, setara penurunan 11,11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, BPS mencatat potensi produksi padi pada Maret hingga Mei 2026 hanya sebesar 20,68 juta ton gabah kering giling (GKG) atau turun 2,59 juta ton GKG.

Angkanya turun 11,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,26 juta ton GKG. Ateng menegaskan bahwa angka potensi tersebut masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman di lapangan sepanjang Maret—Mei 2026.

Bisnis.com, MALANG — Bulog Malang menyalurkan 12,47 juta kg beras untuk 623.758 penerima bantuan pangan (PBP) alokasi Februari—Maret 2026 sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban kebutuhan pokok, terutama menjelang perayaan Idulfitri.

“Selain beras, bantuan juga berupa minyak goreng guna membantu kebutuhan pokok masyarakat,” kata M. Nurjuliansyah Rachman, Pemimpin Cabang Bulog Malang pada peluncuran penyaluran bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 oleh Bulog Malang di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (18/3/2026).

Menurut dia, peluncuran tersebut menandai dimulainya distribusi bantuan pangan bagi masyarakat penerima di wilayah kerja Bulog Malang.

Adapun, jumlah penerima bantuan pangan pada alokasi Februari–Maret 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk wilayah kerja Bulog Malang pagu meningkat dari 332.665 PBP pada 2025 menjadi 623.758 PBP pada 2026 atau naik sekitar 87,27%.

“Program bantuan pangan ini merupakan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban kebutuhan pokok,” katanya.

Peningkatan jumlah penerima, lanjutnya, terjadi di seluruh daerah dalam wilayah kerja Bulog Malang. Di Kota Malang, jumlah penerima meningkat dari 23.381 PBP menjadi 57.715 PBP atau naik sekitar 146,42%.

Menurut dia, khusus di Kota Malang jumlah penerima bantuan pangan tercatat 57.715 PBP yang tersebar di lima kecamatan, dengan perincian Kecamatan Sukun 15.150 PBP, Kedungkandang 14.313 PBP, Blimbing 12.225 PBP, Lowokwaru 9.466 PBP, dan Klojen 6.561 PBP.

“Untuk Kota Malang total penerima bantuan pangan sebanyak 57.715 PBP yang tersebar di lima kecamatan,” tuturnya.

Nurjuliansyah menjelaskan bahwa kegiatan launching yang digelar di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, disalurkan kepada 494 PBP. Bantuan yang diberikan berupa 9.880 kilogram beras dan 1.976 liter minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

“Secara keseluruhan untuk wilayah kerja Bulog Malang pada alokasi Februari–Maret 2026 jumlah penerima mencapai 623.725 PBP. Pagu bantuan yang disalurkan mencapai 12.474.500 kilogram beras dan 2.494.900 liter minyak goreng,” jelasnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengapresiasi atas penyaluran bantuan pangan tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah Kota Malang juga mendukung penuh program bantuan pangan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Bulog.

“Bantuan ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi,” ujarnya.

Dia meyakinkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan dilakukan agar bantuan diterima masyarakat yang memang membutuhkan. (K24)