REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di saat krisis pupuk global menekan produksi pangan di banyak negara, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat petani Indonesia justru tetap berproduksi. FAO menempatkan Indonesia sebagai salah satu penopang cadangan beras dunia. Penegasan ini tertuang dalam laporan resmi Food Outlook edisi Juni 2026 yang dirilis FAO di Roma pada 17 hingga 18 Juni 2026, yang sekaligus menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia.

Dalam analisisnya, FAO menilai stabilnya harga di tingkat produsen atau petani menjadi insentif utama yang mendorong petani untuk terus memprioritaskan budidaya padi. Pola yang FAO catat terjadi di Indonesia bersama Republik Korea, Pakistan, dan Filipina. Sebaliknya, sejumlah produsen utama Asia justru diproyeksikan mengalami penurunan produksi, antara lain Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.

Berdasarkan laporan FAO tersebut, produksi beras Indonesia diproyeksikan mencapai 38,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan 38,6 juta ton pada 2026/2027. Posisi Indonesia hanya berada di bawah India (151,9 juta ton), China (143,2 juta ton), dan Bangladesh (41,5 juta ton), serta jauh di atas seluruh negara ASEAN lainnya seperti Vietnam (28,3 juta ton), Thailand (23,3 juta ton), Myanmar (16,8 juta ton), dan Filipina (12,1 juta ton).

"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman.

Yang paling menonjol, Indonesia mencatat kenaikan produksi tertinggi di antara seluruh produsen utama dunia. Data FAO menunjukkan produksi beras Indonesia diprediksi melonjak dari 34,0 juta ton (2024/2025) menjadi 38,5 juta ton (2025/2026) atau naik 4,5 juta ton. Angka ini jauh melampaui kenaikan India (+1,7 juta ton), Bangladesh (+1,1 juta ton), dan China (+1,0 juta ton). Dari empat produsen terbesar dunia, hanya China dan Indonesia yang tumbuh positif.

Sesuai laporan tersebut juga, FAO memproyeksikan stok akhir beras Indonesia naik dari rata-rata 5,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton (2025/2026) dan 7,8 juta ton (2026/2027). FAO menyebut penebalan stok Indonesia sebagai salah satu faktor yang menopang stabilitas cadangan beras dunia, yang pada akhir 2026/2027 diperkirakan mencapai 213,8 juta ton, rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah.

Menurut Laporan FAO, pelemahan produksi di sejumlah negara tersebut tidak lepas dari dua tekanan besar yang kini membayangi petani dunia, yakni anomali iklim El Nino dan krisis pupuk global.

Sejak konflik di Timur Tengah menutup Selat Hormuz pada akhir Februari 2026, jalur yang menampung hingga sepertiga perdagangan pupuk dunia, yang kemudian disusul pembatasan ekspor pupuk nitrogen oleh China, harga pupuk internasional melonjak tajam. Lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan anjlok lebih dari 95 persen, dan harga urea dunia melonjak 40 hingga 60 persen hanya dalam hitungan minggu.

Dampaknya nyata di lapangan, terutama di negara-negara ASEAN yang bergantung pada pupuk impor. Di Thailand, banyak petani memilih tidak menanam kembali karena biaya tak lagi tertutup hasil panen.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola bersama Perum Bulog terus dimanfaatkan untuk menjaga keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan di dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), total penyaluran CBP sepanjang 2023–2025 mencapai 7,75 juta ton melalui berbagai program, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga penanganan bencana.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan CBP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasar, tetapi juga menjadi bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, penyaluran dilakukan melalui sejumlah program utama, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, serta bantuan untuk wilayah terdampak bencana.

"Pemerintah konsisten menyalurkan stok CBP untuk masyarakat melalui banyak program. Mulai dari program SPHP beras, bantuan pangan dengan jutaan penerima, dan juga demi membantu masyarakat di daerah yang sedang mengalami bencana alam," ujar Ketut dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/6/2026).

Data Bapanas menunjukkan penyaluran CBP mencapai 2,76 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi 3,37 juta ton pada 2024. Adapun sepanjang 2025, realisasinya tercatat sebesar 1,62 juta ton.

Pada 2025, penyaluran terbesar berasal dari program SPHP sebanyak 802.900 ton, disusul bantuan pangan beras sebesar 710.800 ton. Sisanya dialokasikan untuk golongan anggaran dan kebutuhan tanggap darurat.

Ketut menegaskan program penyaluran akan terus dilanjutkan pada 2026 seiring upaya pemerintah memperkuat stok nasional melalui penyerapan produksi petani dalam negeri.

"Saat ini pemerintah fokus penyerapan panen petani kita untuk CBP. Ini juga diiringi dengan pelaksanaan program penyaluran ke masyarakat sampai akhir tahun nanti. Tentunya upaya ini harus kontinyu diimplementasikan agar hulu dan hilir selalu terjaga kestabilannya," katanya.

Hingga 18 Juni 2026, realisasi penyaluran CBP telah mencapai 946.800 ton. Jumlah tersebut terdiri atas bantuan pangan beras sebanyak 550.100 ton, SPHP 348.500 ton, golongan anggaran 36.800 ton, dan tanggap darurat 11.300 ton.

Di sisi lain, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari pengadaan setara beras dalam negeri sebesar 3,18 juta ton sejak awal tahun dan sisa stok akhir 2025.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menilai kondisi tersebut menunjukkan pasokan beras nasional berada pada level yang sangat aman.

"Beras kita melimpah. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," kata Amran.

Menurut dia, tingginya stok juga membuat pemerintah belum melihat kebutuhan untuk melakukan impor beras.

"Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," tambahnya.

Peningkatan produksi beras Indonesia juga mendapat sorotan dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang diterbitkan oleh United States Department of Agriculture (USDA).

Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan kenaikan produksi beras terbesar bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara dalam kelompok tersebut yang mencatat produksi tahunan di atas 30 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga beras dunia mulai mengirimkan sinyal kewaspadaan bagi Indonesia. Meski stok beras nasional saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah dan mampu meredam gejolak harga global, tekanan terhadap produksi domestik berpotensi menjadi faktor yang lebih menentukan arah harga beras nasional pada semester II/2026.

Data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan Indeks Harga Beras FAO mencapai rata-rata 104,8 poin pada Mei 2026 atau naik 2,7% dibandingkan April.

Penguatan harga terjadi di seluruh segmen utama perdagangan beras global, mulai dari beras ketan, Indica, Japonica hingga beras wangi.

Kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya biaya produksi di negara-negara eksportir utama serta kekhawatiran pasar terhadap risiko cuaca yang dapat mengganggu produksi pada musim tanam mendatang.

Vietnam menjadi negara dengan kenaikan harga paling tajam. Harga beras negara tersebut mencapai level tertinggi dalam 16 bulan terakhir akibat terbatasnya pasokan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Di Thailand, harga beras juga mengalami penguatan seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kemunculan El Nino yang dapat mengganggu produksi. Permintaan yang tetap tinggi dari negara-negara Asia Tenggara turut memperkuat kenaikan harga.

Sebaliknya, harga beras di India dan Pakistan cenderung lebih stabil karena aktivitas perdagangan yang relatif terbatas. Namun pasar tetap dibayangi ketidakpastian setelah muncul kekhawatiran terhadap prospek ekspor India ke Afrika Barat.

Meski harga beras dunia menguat, Indonesia dinilai belum menghadapi ancaman langsung terhadap stabilitas harga domestik. Ketergantungan terhadap impor beras yang semakin berkurang membuat transmisi harga global ke pasar dalam negeri relatif terbatas.

Kepala Pusat Makroekonomi and Finance INDEF M. Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan harga beras dunia belum akan berdampak besar terhadap harga beras nasional selama produksi domestik masih mampu memenuhi kebutuhan.

“Menurut saya, risiko rambatan ke Indonesia relatif terbatas, meskipun tetap perlu diwaspadai. Karena Indonesia saat ini jauh lebih mengandalkan produksi domestik dibanding impor, transmisi harga global ke pasar domestik tidak akan sebesar negara pengimpor bersih,” katanya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Ketahanan Indonesia saat ini juga ditopang oleh cadangan beras pemerintah yang berada pada level sangat tinggi. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Besarnya cadangan tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga dalam beberapa bulan mendatang.

“Dari sisi jangka pendek, Indonesia relatif lebih aman. Pemerintah menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton sehingga memberikan ruang intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga,” ujar Rizal.

Namun, menurut dia, stok hanya berfungsi sebagai bantalan sementara. Ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang tetap ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim stabilitas harga beras nasional masih terjaga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan inflasi beras berhasil dikendalikan dalam dua tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi beras pada Mei 2026 hanya sebesar 0,38%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan inflasi beras yang sempat mencapai 3,59% pada Mei 2024.

“Kita syukuri bahwa beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dua tahun terakhir,” kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi, Senin (15/6/2026).

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, pemerintah terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah dan BUMN pangan.

Sejak Januari hingga awal Juni 2026, program tersebut telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

Meski demikian, rendahnya inflasi beras tidak serta-merta menggambarkan kondisi sektor pertanian yang sepenuhnya aman. Tantangan justru muncul dari sisi produksi dan biaya usaha tani yang masih tinggi.

Menurut Rizal, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga beras dibandingkan perkembangan pasar global.

Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, hingga ongkos distribusi dinilai menjadi sumber tekanan utama bagi harga beras nasional.

“Saat ini saya melihat faktor domestik lebih dominan. Kenaikan harga gabah di tingkat petani, biaya pupuk, upah tenaga kerja, serta ongkos distribusi memiliki pengaruh langsung terhadap harga beras nasional,” ujarnya.

BPS mencatat harga beras grosir sepanjang 2026 masih berada di kisaran Rp14.200 per kilogram. Angka tersebut menunjukkan tekanan biaya produksi di dalam negeri masih relatif tinggi meskipun inflasi konsumen berhasil dikendalikan.

Kekhawatiran juga muncul karena produksi beras nasional diperkirakan mengalami perlambatan setelah masa panen raya berakhir. Penurunan produksi dalam periode yang panjang berpotensi mengurangi efektivitas stok sebagai instrumen stabilisasi.

Rizal menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

“Stok yang besar memang dapat meredam gejolak dalam jangka pendek. Tetapi apabila penurunan produksi berlanjut akibat cuaca, berkurangnya luas tanam, atau meningkatnya biaya produksi, maka cadangan tersebut akan terus terkuras,” katanya.

Dia menambahkan berbagai lembaga internasional juga mulai memperkirakan stok akhir beras Indonesia dapat mengalami penurunan pada musim berikutnya apabila produksi melemah dan impor berkurang.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempercepat langkah mitigasi terhadap risiko iklim yang berpotensi memengaruhi hasil panen.

Untuk semester II/2026, Rizal memperkirakan harga beras domestik masih berpotensi mengalami kenaikan.

Namun, kenaikan tersebut diperkirakan berlangsung secara moderat dan belum mengarah pada lonjakan harga seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

Setelah panen raya berakhir, pasokan musiman akan berkurang sementara harga beras dunia mulai menguat dan biaya produksi domestik masih tinggi.

“Dengan stok pemerintah yang besar serta kemampuan melakukan operasi pasar, kenaikan harga diperkirakan masih dapat dikendalikan,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar menahan harga beras agar tetap rendah, melainkan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

“Tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara harga gabah yang menguntungkan petani dan harga beras yang tetap terjangkau bagi konsumen agar inflasi pangan tetap terkendali,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, kenaikan harga beras dunia saat ini lebih tepat dipandang sebagai sinyal peringatan daripada ancaman langsung. Stok beras yang melimpah memang memberi perlindungan jangka pendek, tetapi keberlanjutan stabilitas harga nasional tetap akan ditentukan oleh kemampuan menjaga produksi dalam negeri ketika musim panen berakhir dan risiko iklim mulai meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman dan tidak ada ancaman kelangkaan di tengah masyarakat.

Stok beras nasional, termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, tercatat telah mencapai 5,3 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok yang tersedia saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak boleh sampai terjadi kelangkaan beras.

Ia bilang, beras yang melimpah itu merupakan implikasi positif pencapaian swasembada di tahun 2025.

Untuk itu, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk gelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, pemerintah bersama Satgas Pangan Polri terus memantau kondisi pasokan dan distribusi beras di seluruh daerah untuk memastikan tidak terjadi praktik penahanan barang yang dapat memicu kenaikan harga.

Amran mengungkapkan, stok beras nasional yang mencapai 5,3 juta ton bahkan melebihi kapasitas penyimpanan gudang Bulog yang hanya sekitar 3 juta ton.

Untuk menampung kelebihan stok tersebut, Bulog telah menyewa tambahan kapasitas gudang sekitar 2,3 juta ton.

"Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, Amran meminta para pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi untuk memainkan harga atau menciptakan persepsi kelangkaan di pasar.

Ia menegaskan pemerintah bersama Satgas Pangan akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Lebih lanjut, tingginya stok beras nasional juga didukung peningkatan produksi dalam negeri.

Dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia menjadi salah satu negara dengan kenaikan produksi beras tertinggi di dunia bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Amran menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam posisi surplus sehingga tidak lagi menghadapi situasi yang sama seperti ketika stok Bulog hanya sekitar 1 juta ton dan harus mengandalkan impor untuk menjaga pasokan.

“Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," ucap dia.

Untuk memperkuat stabilisasi pasar, Bapanas juga mendorong Perum Bulog memperluas penyaluran beras premium di samping beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Langkah ini diharapkan dapat mengisi kebutuhan pasokan di ritel modern yang belakangan dilaporkan mengalami keterbatasan stok beras premium.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menambahkan, pihaknya mendorong Perum Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern.

Ini karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga menjadi kesempatan untuk pemasaran beras komersial Bulog.

"Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka. Ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman dan tidak ada ancaman kelangkaan di tengah masyarakat.

Stok beras nasional, termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, tercatat telah mencapai 5,3 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, stok yang tersedia saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak boleh sampai terjadi kelangkaan beras.

Ia bilang, beras yang melimpah itu merupakan implikasi positif pencapaian swasembada di tahun 2025.

Untuk itu, Amran telah meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk gelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, pemerintah bersama Satgas Pangan Polri terus memantau kondisi pasokan dan distribusi beras di seluruh daerah untuk memastikan tidak terjadi praktik penahanan barang yang dapat memicu kenaikan harga.

Amran mengungkapkan, stok beras nasional yang mencapai 5,3 juta ton bahkan melebihi kapasitas penyimpanan gudang Bulog yang hanya sekitar 3 juta ton.

Untuk menampung kelebihan stok tersebut, Bulog telah menyewa tambahan kapasitas gudang sekitar 2,3 juta ton.

"Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, Amran meminta para pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi untuk memainkan harga atau menciptakan persepsi kelangkaan di pasar.

Ia menegaskan pemerintah bersama Satgas Pangan akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Lebih lanjut, tingginya stok beras nasional juga didukung peningkatan produksi dalam negeri.

Dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia menjadi salah satu negara dengan kenaikan produksi beras tertinggi di dunia bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Amran menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia berada dalam posisi surplus sehingga tidak lagi menghadapi situasi yang sama seperti ketika stok Bulog hanya sekitar 1 juta ton dan harus mengandalkan impor untuk menjaga pasokan.

“Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," ucap dia.

Untuk memperkuat stabilisasi pasar, Bapanas juga mendorong Perum Bulog memperluas penyaluran beras premium di samping beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Langkah ini diharapkan dapat mengisi kebutuhan pasokan di ritel modern yang belakangan dilaporkan mengalami keterbatasan stok beras premium.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menambahkan, pihaknya mendorong Perum Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern.

Ini karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga menjadi kesempatan untuk pemasaran beras komersial Bulog.

"Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka. Ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

Bisnis.com, MATARAM – Perum Bulog Kanwil NTB menggelontorkan beras SPHP dan bantuan pangan untuk memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional agar terjangkau oleh masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Provinsi NTB Mara Kamin Siregar menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil NTB mencapai sekitar 279.464 Ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Mara Kamin.

Sampai dengan 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi mencapai 58 persen atau telah diterima oleh hampir 10.05 juta kg Beras dan 2.07 juta liter kepada 502.695 penerima dari total target 856.131 penerima. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 4.037 Ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Mara Kamin.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujar Mara Kamin.

optimistis target pengadaan tahun 2026 dapat segera tercapai

Yogyakarta (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Daerah Istimewa hingga awal Juni 2026 berhasil merealisasikan pengadaan sebesar 178 ribu ton setara beras atau sekitar 91 persen dari target pengadaan 2026 yang ditetapkan sebesar 196 ribu ton setara beras.

"Capaian Bulog DIY ini mendukung capaian bersejarah Perum Bulog secara nasional dalam pelaksanaan penugasan pemerintah di bidang pengadaan gabah dan beras," kata Pemimpin Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi di Yogyakarta, Rabu.

Secara nasional realisasi pengadaan Perum Bulog telah mencapai 3,01 juta ton setara beras atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2026.

Menurut Dedi, capaian Perum Bulog DIY tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja sama yang kuat antara Bulog dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program penyerapan gabah dan beras petani.

"Capaian pengadaan hingga 178 ribu ton setara beras ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, mulai dari petani, kelompok tani dan gapoktan, TNI, Polri, penyuluh pertanian lapangan, pemerintah daerah, mitra penggilingan, hingga seluruh insan BULOG yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung," katanya.

Ia mengatakan keberhasilan penyerapan tahun ini juga didukung oleh meningkatnya produksi pertanian, perluasan areal panen, serta berbagai program pemerintah dalam mendukung sektor pertanian seperti mekanisasi pertanian, pompanisasi, dan optimalisasi lahan.

"Sebagai bagian dari pelaksanaan penugasan pemerintah, kami terus melakukan penyerapan gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP)," katanya.

Kebijakan tersebut, kata dia, memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga semangat produksi nasional.

"Bulog hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal. Kami ingin petani memperoleh kepastian harga dan kepastian pasar, sehingga mereka dapat terus berproduksi dan berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," katanya.

Dedi menambahkan bahwa dengan capaian 91 persen dari target tahunan pada awal Juni, Bulog Kanwil Yogyakarta optimistis target pengadaan tahun 2026 dapat tercapai dalam waktu dekat, bahkan berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan.

"Kami optimistis target pengadaan tahun 2026 dapat segera tercapai. Dengan masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah dan dukungan seluruh stakeholder, kami yakin capaian pengadaan tahun ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Secara nasional, keberhasilan serapan gabah dan beras petani telah memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton, menjadi level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

"Kondisi tersebut memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga antisipasi berbagai kondisi darurat dan gejolak pasar," katanya.

Perum Bulog Kanwil Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam melaksanakan penugasan pemerintah di bidang pangan, menjaga keberlanjutan penyerapan hasil panen petani, memperkuat cadangan pangan pemerintah, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional sepanjang Januari–Juli 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu di tengah prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai munculnya fenomena El Nino.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan pada April 2026, produksi setara beras tercatat sebesar 4,40 juta ton. Angkanya turun 16% dibandingkan April 2025 yang mencapai 5,23 juta ton.

Sementara itu, potensi produksi beras pada Mei–Juli 2026 diperkirakan sebesar 7,92 juta ton atau lebih rendah 1,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari–Juli 2026 diperkirakan mencapai 21,95 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,08 juta ton atau 0,35% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025 [22,03 juta ton beras],” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Kendati demikian, angka potensi produksi beras dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan, seperti serangan hama Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), banjir, kekeringan, hingga waktu realisasi panen petani.

“Angka potensi ini masih dapat berubah, tergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Mei–Juli 2026 seperti serangan hama atau organisme pengganggu tanaman, kemudian banjir, kekeringan, serta waktu pelaksanaan panen oleh petani dan lain sebagainya,” tambahnya.

Potensi produksi beras sejalan dengan tren produksi padi. Data menunjukkan produksi padi pada April 2026 mencapai 7,63 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 16,03% dibandingkan April tahun sebelumnya yang sebesar 9,09 juta ton GKG.

Untuk Mei–Juli 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 13,75 juta ton GKG atau turun 1,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Artinya, produksi padi sepanjang Januari–Juli 2026 diproyeksikan mencapai 38,11 juta ton GKG. Angkanya turun 0,13 juta ton GKG atau 0,34% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Di sisi lain, luas panen padi pada April 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada April 2026, luas panen padi mencapai 1,40 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 15,47% dibandingkan dengan April 2025 yang sebesar 1,65 juta hektare.

BPS memperkirakan potensi luas panen padi pada Mei–Juli 2026 mencapai 2,69 juta hektare. Angka tersebut turun sekitar 0,65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang Januari–Juli 2026 diperkirakan mencapai 7,20 juta hektare atau naik tipis sekitar 0,02% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produksi beras nasional selama Januari-April 2026 mencapai 14,03 juta ton.

Angka tersebut naik tipis 0,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan, kenaikan produksi beras sejalan dengan peningkatan produksi padi yang mencapai 24,36 juta ton gabah kering giling (GKG) atau tumbuh 0,12 persen secara tahunan.

Pixabay/sarangib Ilustrasi panen padi

"Realisasi luas panen padi pada April 2026 tercatat 1,40 juta hektar atau turun 15,47 persen dibanding April 2025," kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (2/6/2026).

Meski secara kumulatif meningkat, kinerja produksi pada April 2026 justru menunjukkan penurunan dibandingkan April tahun lalu.

Penurunan luas panen tersebut berdampak pada turunnya produksi padi April 2026 menjadi 7,63 juta ton GKG dari 9,09 juta ton GKG pada April 2025.

Dengan kondisi tersebut, produksi beras April 2026 tercatat sekitar 4,40 juta ton atau turun 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun secara kumulatif selama empat bulan pertama tahun ini, luas panen padi mencapai 4,51 juta hektar atau meningkat 0,43 persen dibanding Januari-April 2025.

BPS juga memperkirakan produksi padi dalam tiga bulan ke depan masih menghadapi tekanan.

Potensi luas panen padi pada Mei-Juli 2026 diperkirakan mencapai 2,69 juta hektar atau turun 0,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

freepik.com Ilustrasi beras.

Sementara itu, potensi produksi padi pada periode tersebut diperkirakan sebesar 13,75 juta ton GKG atau turun 1,14 persen.

Adapun potensi produksi beras diperkirakan mencapai 7,92 juta ton, turun 1,16 persen.

Selain padi, BPS juga melaporkan perkembangan produksi jagung nasional.

Pada April 2026, luas panen jagung mencapai 0,24 juta hektar atau meningkat 4,90 persen dibandingkan April tahun lalu.

Peningkatan luas panen mendorong produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen (JPK KA 14 persen) menjadi 1,38 juta ton atau naik 8,15 persen secara tahunan.

Secara kumulatif, produksi jagung sepanjang Januari-April 2026 mencapai 6,02 juta ton.

Meski naik, peningkatannya sangat tipis, yakni hanya 0,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk periode Mei-Juli 2026, BPS memperkirakan luas panen jagung mencapai 0,65 juta hektar atau turun 4,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan itu, produksi jagung pada periode tersebut diperkirakan turun 7,02 persen menjadi 3,74 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai keuntungan yang dirasakan petani di tengah tren kenaikan harga gabah saat ini tidak serta-merta turut dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di rantai pasok beras. Harga jual di hilir yang masih dibatasi pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) justru memberi tekanan pada industri penggilingan.

Pengamat pertanian Khudori memaparkan bahwa dengan harga gabah kering panen (GKP) di level Rp6.500 per kilogram, margin keuntungan petani berdasarkan struktur biaya produksi 2024 sudah mencapai sekitar 34%.

Namun, harga gabah di lapangan saat ini bahkan sudah jauh melampaui harga acuan pemerintah.

“Harga di Lampung hari-hari ini Rp7.600, di Jawa ada yang Rp8.300. Jadi petani senang banget, untung banget,” ujar Khudori kepada Bisnis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Meski demikian, lonjakan harga gabah dinilai memunculkan tekanan besar bagi penggilingan padi dan produsen beras. Menurutnya, pelaku usaha sulit menjual beras sesuai HET tanpa mengalami kerugian.

“Kalau harga gabah sangat tinggi, tidak mungkin mereka menjual sesuai HET kalau tidak merugi,” katanya.

Khudori menilai pihak yang paling tertekan saat ini adalah penggilingan padi yang juga berperan sebagai produsen dan pedagang beras, sedangkan distributor dan ritel modern relatif masih mampu mempertahankan margin usaha.

Dia menjelaskan produsen beras saat ini berada dalam posisi tertekan karena biaya produksi terus meningkat, mulai dari harga bahan baku gabah, kemasan, logistik, hingga biaya operasional lainnya.

Khudori menyebut harga kemasan beras bahkan naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya.

“Kalau harga bahan bakunya naik dan naiknya tidak ketulungan, ya pasti harga berasnya tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Khudori menilai produksi beras nasional memang mulai menurun setelah mencapai puncak panen raya pada Maret 2026.

Produksi April lebih rendah dibanding Maret dan Mei kembali turun. Namun, secara total pasokan masih surplus terhadap kebutuhan konsumsi nasional.

Meski begitu, dia mengingatkan risiko tekanan produksi pada semester II/2026 akibat potensi musim kemarau lebih panjang dan lebih kering dari normal berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dia menyebutkan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus sehingga berpotensi menekan produksi beras pada periode Juli hingga September.

Khudori juga menyoroti risiko El Nino meskipun sebagian besar model iklim global saat ini masih memproyeksikan intensitas lemah hingga moderat.

Di tengah risiko harga dan iklim, Khudori menilai pemerintah perlu lebih serius menjaga stabilitas harga beras melalui intervensi pasar menggunakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini disebut mencapai sekitar 5,2 juta hingga 5,3 juta ton.

Menurutnya, tingginya stok beras Bulog tidak otomatis menurunkan harga apabila distribusi ke pasar tetap terbatas.

“Pasar itu sebetulnya lapar beras, tetapi operasi pasarnya tidak nendang,” katanya.

Khudori mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu fokus menyerap gabah dan mengejar rekor stok tanpa diimbangi strategi distribusi yang kuat di hilir.

Dia mengingatkan beras merupakan komoditas yang tidak tahan lama sehingga penyimpanan dalam jumlah besar berisiko memicu penurunan mutu dan pembengkakan biaya perawatan.

“Stok itu kalau makin besar risikonya makin besar,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pangan pemerintah tidak bisa hanya berfokus di hulu melalui penyerapan gabah, tetapi juga harus memperkuat distribusi dan operasi pasar agar harga tetap terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga gabah di sejumlah daerah mulai menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Namun, pemerintah masih mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Di tengah berakhirnya panen raya, lonjakan harga ini memunculkan pertanyaan baru apakah petani benar-benar menikmati kenaikan harga, atau pasar beras nasional mulai memasuki fase tekanan pasokan.

Kenaikan harga gabah mulai terlihat seiring menurunnya volume panen di berbagai sentra produksi. Pemerintah menilai kondisi tersebut sebagai siklus normal setelah puncak panen raya Februari hingga April mulai berlalu.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal mengungkapkan bahkan rata-rata harga gabah di sejumlah daerah kini telah mencapai Rp7.200 hingga Rp7.300 per kilogram.

“Kondisi ini karena masa panen sudah berlalu sehingga sudah mulai sedikit yang dipanen dan harganya melambung tinggi,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, sejumlah daerah kini mulai memasuki musim tanam baru sehingga volume gabah yang beredar di pasar semakin terbatas.

Kondisi tersebut membuat harga gabah bergerak jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyebut harga gabah di beberapa daerah telah menembus Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

“Bulog menetapkan harga gabah Rp6.500, namun di lapangan gabah sudah mencapai Rp7.500-Rp8.000,” katanya.

Firman mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga beras di pasar jika lonjakan harga gabah terus berlanjut.

Menurut dia, kenaikan harga gabah berpotensi mendorong kenaikan harga beras karena swasta akan mengikuti pergerakan harga pasar.

“Kalau pemerintah menaikkan lagi, swasta juga akan naik. Maka harga tidak terkendali dan imbasnya ke konsumen,” ujarnya.

Meski harga pasar sudah melampaui HPP, Bulog memastikan tetap menyerap gabah petani sesuai harga pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Ahmad Rizal mengatakan Bulog akan fokus membeli gabah yang tidak terserap pedagang atau penggilingan swasta.

“Yang tidak dibeli oleh pihak pedagang manapun, itu kami yang akan beli,” katanya.

Kenaikan Harga Tak Dinikmati Petani

Namun di lapangan, petani dan penggilingan dinilai cenderung memilih pasar komersial karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding HPP pemerintah.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengatakan tidak semua petani benar-benar menikmati lonjakan harga gabah saat ini.

Menurut dia, sebagian besar petani sebenarnya telah menjual hasil panen beberapa pekan lalu ketika harga belum setinggi sekarang. Petani yang masih memiliki stok gabah umumnya hanya sebagian kecil atau mereka yang memiliki fasilitas penyimpanan memadai.

“Yang menikmati kenaikan ini secara maksimal biasanya pengepul, penggilingan besar, atau sebagian kecil petani yang memiliki fasilitas penyimpanan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Kusnan menilai kenaikan harga gabah saat ini lebih banyak dinikmati rantai perdagangan dibanding mayoritas petani kecil.

Di sisi lain, biaya produksi petani juga terus meningkat. Kenaikan harga pestisida, pupuk nonsubsidi, ongkos tenaga kerja, hingga sewa alat mesin pertanian membuat keuntungan petani tidak naik sebesar kenaikan harga gabah di pasar.

“Jadi, kenaikan harga gabah saat ini sebenarnya lebih banyak terserap untuk menutup tingginya biaya modal kerja,” katanya.

Situasi tersebut membuat kenaikan harga gabah belum tentu identik dengan membaiknya kesejahteraan petani.

Petani juga menghadapi tantangan memasuki musim tanam kedua ketika kebutuhan air mulai menjadi perhatian. Produksi ke depan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kelancaran irigasi.

Untuk itu, Kementerian Pertanian menegaskan terus memantau perkembangan harga gabah dan beras di lapangan melalui koordinasi lintas pihak.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan pemerintah melibatkan penyuluh pertanian, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, hingga pemerintah daerah untuk memantau distribusi gabah, irigasi, pupuk subsidi, dan harga beras.

“Kalau ada laporan harga di bawah HPP atau serapan gabah tidak merata, kami akan tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah saat ini mempertahankan HPP gabah Rp6.500 per kilogram sebagai batas minimal pembelian untuk melindungi petani, sementara harga eceran tertinggi beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram dan premium Rp14.900 per kilogram.

Sudaryono mengatakan pemerintah memiliki tiga instrumen utama menjaga stabilitas harga beras, yakni penegakan hukum Satgas Pangan terhadap penjualan di atas HET, distribusi beras SPHP Bulog, dan bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun, di tengah kenaikan harga gabah setelah panen raya, tantangan pemerintah kini bukan lagi menjaga harga agar tidak jatuh di tingkat petani, melainkan memastikan lonjakan harga tidak berujung pada tekanan baru di pasar beras dan inflasi pangan nasional.

Kondisi ini juga memperlihatkan pasar gabah nasional mulai memasuki fase baru setelah panen raya mereda. Pasokan yang menurun mulai mengerek harga di tingkat hulu, sementara pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga beras bagi konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut pemerintah telah menyiapkan cadangan beras untuk diekspor ke sejumlah negara di tengah stok nasional yang disebut mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sudaryono mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 500.000 ton beras untuk kebutuhan ekspor ke sejumlah negara mitra. Namun, ekspor beras akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kebutuhan domestik.

“Kita alokasikan ada sekitar 500.000 ton yang kita cadangkan untuk kebutuhan ekspor,” ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, sejumlah negara telah menyampaikan kebutuhan untuk impor beras dari Indonesia. Negara tujuan tersebut antara lain Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, hingga Aljazair.

Pemerintah juga membuka peluang ekspor beras lebih luas ke kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

“Kita ingin ekspor konkret ke Arab Saudi misalnya. Kita ke Palestina sudah kita kirim 10.000 ton, terus kemarin di Arab Saudi sudah kita kirim sekitar 2.000 ton,” katanya.

Meski mulai membuka keran ekspor, Sudaryono menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan ketahanan pangan nasional. Seluruh rencana ekspor akan dihitung berdasarkan ketersediaan stok dan kebutuhan konsumsi dalam negeri.

“Semua ekspor ini tentu akan dihitung secara cermat. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Dia menyebut stok beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 5,37 juta ton, yang tertinggi sepanjang sejarah. Volume tersebut menjadi modal pemerintah untuk mulai memperluas distribusi beras ke negara-negara yang mengalami tekanan pangan akibat krisis global.

Sudaryono mengatakan pelaksanaan ekspor telah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa Indonesia harus siap membantu negara sahabat yang membutuhkan pangan selama pasokan domestik tetap aman.

“Instruksi dari Presiden adalah di situasi sulit yang krisis global ini, di mana kita mampu, maka kita harus siap untuk mengalokasikan beras kita untuk negara atau sahabat yang membutuhkan,” katanya.