Bisnis.com, INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu mengajukan permohonan dukungan sarana dan prasarana pertanian ke Kementerian Pertanian (Kementan) guna menjaga keberlanjutan produksi pangan, di tengah tekanan kerusakan irigasi dan ancaman musim kemarau.

Usulan tersebut diajukan menyusul tingginya capaian produksi padi yang mencapai sekitar 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP) sepanjang 2025.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan, posisi Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini, sejumlah jaringan irigasi dilaporkan mengalami kerusakan dan sedimentasi, yang berdampak pada distribusi air, terutama pada musim kering.

"Sebagian jaringan irigasi tidak lagi optimal. Ini berpotensi mengganggu target produksi dan produktivitas ke depan jika tidak segera ditangani," kata Lucky, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data 2025, Indramayu memiliki luas baku sawah mencapai 124.517 hektare dengan indeks pertanaman (IP) sebesar 1,8. Total luas tanam padi tercatat 251.971 hektare, dengan realisasi panen 249.817 hektare. Dari luasan tersebut, produksi padi mencapai sekitar 1,7 juta ton GKP, dengan tingkat produktivitas rata-rata 68,24 kuintal per hektare.

Capaian tersebut setara dengan produksi beras sekitar 900.931 ton dalam satu tahun, menjadikan Indramayu sebagai salah satu kontributor utama pasokan beras di Jawa Barat dan nasional. Bahkan, daerah ini tercatat masuk dalam peringkat tujuh besar peningkatan produksi beras nasional.

Namun demikian, kata Lucky, tekanan terhadap keberlanjutan produksi mulai meningkat. Selain persoalan irigasi, sektor pertanian juga menghadapi keterbatasan tenaga kerja dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan ketersediaan air.

"Kami sudah mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat. Di antaranya normalisasi Waduk Cipancuh, perbaikan Bendung Karet Waledan di Kecamatan Cantigi, Bendung Karet Cipanas di Kecamatan Kandunghaur, serta Bendung Karet Pangkalan di Kecamatan Lohbener," kata Lucky.

Selain itu, kata Lucky, pemerintah daerah juga mengajukan kelanjutan modernisasi jaringan irigasi Rentang Kanan serta percepatan operasional Bendungan Cipanas dan Daerah Irigasi Cikawung Premium dan Sadawarna. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air, terutama pada musim kemarau.

Di sisi mitigasi risiko, Indramayu juga mengusulkan pembangunan kanal drainase sepanjang 7,5 kilometer di wilayah Kandanghaur guna mengantisipasi banjir rob yang kerap merendam lahan pertanian.

Tak hanya infrastruktur air, pemerintah daerah juga mengajukan dukungan fasilitas produksi berupa 200 titik irigasi perpompaan dan 302 titik jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Modernisasi alat pertanian juga menjadi bagian dari usulan, meliputi penyediaan drone pertanian, combine harvester, rotavator, traktor roda dua, vertical dryer, serta ratusan unit pompa air berbagai kapasitas.

Lucky menilai, modernisasi alat dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk menjaga efisiensi produksi di tengah keterbatasan tenaga kerja.

"Kebutuhan mekanisasi semakin mendesak. Tanpa dukungan alat dan infrastruktur, sulit mempertahankan produktivitas di level saat ini," katanya.

Bulog tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Bulog tidak hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Dirut Bulog dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa sebelumnya pihaknya menerima kunjungan kerja Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kunjungan yang dilakukan pada Senin (4/5) itu untuk memastikan kondisi riil stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5 juta ton lebih, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

"Peninjauan dilakukan secara menyeluruh terhadap kapasitas gudang, kualitas beras, serta kesiapan distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, kata Rizal, rombongan Komisi III DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan.

Dalam kunjungan tersebut, diperlihatkan penggunaan teknologi modern mesin Sentra Pengolahan Beras (SPB) milik Bulog yang mampu meningkatkan efisiensi serta menjaga mutu beras agar tetap berkualitas tinggi sebelum disalurkan kepada masyarakat.

Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Bulog menjamin kualitas beras yang didistribusikan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi modern seperti Rice to Rice," ucap Rizal.

Lebih lanjut, Rizal menambahkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI, menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

"Ini menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Bulog dalam memastikan cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman, berkualitas, dan terkendali,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan stok beras nasional yang saat ini dalam kondisi sangat memadai, bahkan telah mencapai lebih dari 5 juta ton, menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi swasembada beras dan akan terus memperkuat capaian tersebut.

Ia juga menekankan kondisi di lapangan menunjukkan gudang-gudang Bulog terisi penuh, termasuk pemanfaatan gudang tambahan yang juga dalam kondisi optimal.

"Dengan demikian, kebutuhan beras masyarakat dipastikan aman dan tercukupi, seiring dengan kerja keras Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional," kata Habiburokhman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Produksi beras nasional diperkirakan menurun pada April hingga Juni 2026 seiring menyusutnya luas panen, menandakan fase panen raya mulai mereda dan pasokan berpotensi lebih ketat pada kuartal II/2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan potensi produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton.

Jumlah tersebut turun 0,87 juta ton atau 8,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sementara itu, potensi produksi beras pada April sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton atau menurun sekitar 8,30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Ateng dalam rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Penurunan produksi beras tersebut sejalan dengan menyusutnya potensi luas panen padi pada periode yang sama. BPS mencatat luas panen padi April–Juni 2026 diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 7,64% dibandingkan April–Juni 2025.

Selain faktor siklus tanam, Ateng menegaskan realisasi produksi masih dapat berubah tergantung kondisi pertanaman hingga Juni mendatang.

Risiko yang dapat memengaruhi antara lain serangan hama dan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, serta hambatan saat masa panen di tingkat petani.

Di sisi lain, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada April–Juni 2026 diperkirakan sebesar 16,68 juta ton. Volume tersebut turun 1,51 juta ton atau 8,31% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sebelumnya, pada Maret 2026 produksi beras diperkirakan sebesar 5,04 juta ton, turun 3,67% dari Maret 2025 yang mencapai 5,23 juta ton. Produksi padi Maret 2026 juga turun menjadi 8,75 juta ton GKG dari 9,08 juta ton GKG pada Maret pada tahun lalu.

Meski kuartal II diproyeksikan melemah, secara kumulatif produksi semester I/2026 masih sedikit lebih tinggi.

BPS memperkirakan produksi beras Januari–Juni 2026 mencapai 19,31 juta ton atau naik tipis 0,26% dibandingkan periode sama 2025. Sementara produksi padi semester I/2026 diperkirakan mencapai 33,52 juta ton GKG, juga naik 0,26% secara tahunan.

Perkembangan ini menunjukkan pasokan beras nasional masih tertopang panen awal tahun, namun tren penurunan April–Juni perlu diantisipasi guna menjaga stabilitas harga dan kecukupan stok.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga beras berlanjut pada April 2026 di seluruh rantai perdagangan, mulai dari tingkat penggilingan hingga eceran, sehingga menambah tekanan inflasi pangan di tengah percepatan inflasi tahunan nasional ke level 2,42%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 0,50% secara bulanan dibandingkan Maret 2026. Sementara itu, secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 7,47%.

“Rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2026 secara total naik 0,50% month-to-month dan naik 7,47% year-on-year,” kata Ateng dalam rilis data BPS Mei 2026, Senin (4/5/2026).

Kenaikan juga terjadi di tingkat grosir. Pada April 2026, inflasi beras grosir tercatat sebesar 0,39% secara bulanan dan 5,45% secara tahunan.

Sementara itu, di tingkat eceran, harga beras naik lebih tinggi dibanding grosir, yakni 0,58% secara bulanan dan 4,36% secara tahunan.

BPS menegaskan harga beras tersebut merupakan rata-rata nasional yang mencakup berbagai kualitas beras serta seluruh wilayah Indonesia.

Data ini menunjukkan tekanan harga beras masih cukup merata dan belum sepenuhnya reda, meskipun pemerintah terus melakukan intervensi melalui cadangan beras pemerintah dan operasi pasar.

Pada saat bersamaan, inflasi tahunan nasional pada April 2026 meningkat menjadi 2,42%, terutama didorong kelompok makanan, minuman, serta perawatan pribadi.

Perkembangan tersebut menandakan sumber tekanan inflasi mulai bergeser dari komponen energi menuju konsumsi rumah tangga, terutama pangan pokok.

Secara historis, laju inflasi sepanjang 2025 hingga awal 2026 sempat menyentuh puncak di kisaran 3,48% sebelum melandai. Namun, level April 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan harga beras di seluruh level distribusi menjadi perhatian karena komoditas ini memiliki bobot besar dalam pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengumumkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang PT Perum Bulog sudah mencapai 5.000.198 atau 5 juta ton.

Amran mengatakan, data tersebut mengacu pada data Bulog per pukul 08.55 WIB hari ini, Kamis (23/4/2026).

Pernyataan itu Amran sampaikan saat mengecek langsung Gudang Bulog bersama para pengamat dan awak media di JDP Karawang1 LogisticPark.

“Hari ini kita umumkan beras 5.000.198 ton. Itu berkat kerja keras kita semua,” kata Amran di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Amran mengatakan, begitu melimpahnya stok beras pemerintah Bulog sampai harus menyewa gudang dari pihak swasta dengan kapasitas 2 juta ton.

Adapun kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia mampu menampung 3 juta ton beras.

“Kita sudah sewa lagi kurang lebih 1.000.000 ton kapasitasnya,” ujar Amran.

Khusus di JDP Karawang1 LogisticPark, gudang yang disewa Bulog memiliki kapasitas 102.000 ton dan sudah terisi 80.000 ton.

Beras-beras di gudang tersebut berasal dari lahan pertanian di kawasan Karawang.

Amran menegaskan, pihaknya tidak bermain-main mengumumkan stok CBP mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Sebab, jika terdapat manipulasi data dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa berisiko pidana.

“Tidak mungkin berani Dirut Bulog, Direksi Bulog mengatakan 5 juta ton kalau isinya 4 juta ton. Kenapa? Itu konsekuensinya hukum. Nilainya 5 juta ton itu kurang lebih Rp 55 sampai Rp 60 triliun,” ucap Amran.

Di luar stok CBP yang banyak, pemerintah juga mencatat stok beras di Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) termasuk rumah tangga mencapai 12,5 juta ton.

Sementara, beras yang tinggal simpanan dan masih di lahan (standing crop) mencapai 11 juta ton.

Stok beras itu diperkirakan bisa mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga 11 bulan ke depan.

Stok beras dinilai aman dan bisa melewati kemarau ekstrem yang disebut sebagai El Nino Godzilla.

“Total kalau tidak salah ini 28 juta ton. Itu setara 11 bulan. Sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman,” tutur Amran.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai bantuan bagi para petani dalam rangka menghadapi kemarau panjang imbas fenomena Godzilla El Nino maupun krisis energi global akibat kebijakan pembatasan Selat Hormuz oleh otoritas Iran.

Amran menyatakan bahwa stok beras nasional yang saat ini telah berjumlah 4,9 juta ton, diperkirakan akan mencapai klimaks tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia dengan perolehan 5 juta ton beras.

Guna menjaga agar pengairan lahan pertanian di lumbung-lumbung pangan nasional tetap berjalan optimal, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak lebih dari 1 juta ton Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nantinya dipergunakan sebagai penopang sentral dalam irigasi lahan pertanian selama musim kemarau yang dikhawatirkan terjadi dalam jangka waktu panjang.

Menurut Amran, kebijakan tersebut dirumuskan sendirian oleh Kementerian Pertanian. Amran menjelaskan usaha untuk menjaga hasil produksi pertanian RI menghadapi musim kemarau berkepanjangan tersebut juga telah dikomunikasikan antarlembaga.

Dia mengungkapkan telah menjalin koordinasi intensif dengan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

"Untuk petani, sudah ada BBM dijatah kurang lebih, kalau tidak salah 1 juta ton lebih. Kalau [sektor] energi [koordinasi] bersama Pak Menteri ESDM sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (Bahlil Lahadalia). Jadi kita kolaborasi dengan semua pihak," kata Amran saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Selain mengalokasikan BBM yang dipergunakan sebagai bahan bakar utama untuk merealisasikan program pompanisasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini juga meminta banderol dari produk pupuk dapat ditekan sehingga meringankan beban para petani di seluruh penjuru Tanah Air.

Ia menjelaskan pengadaan stok maupun pendistribusian pupuk ke para petani telah dilakukan lebih jauh-jauh hari oleh pemerintah sebelum musim kemarau mencapai puncak.

Berdasarkan penuturan petani, Amran menyebut harga jual pupuk telah turun hingga sebesar 20% sejak tahun 2025. Bahkan, dirinya juga mengeklaim kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kaum tani tersebut secara perdana baru terlaksana pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pupuk sudah disiapkan lebih awal. Harga pupuk benar turun 20%. Tadi aku tanya teman-teman, mereka bilang tidak pernah terjadi [harga jual] pupuk turun selama Republik ini berdiri, [turun sampai] 20%. Itu perintah Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan Kementan juga telah mengajukan penambahan volume pupuk dalam rangka menghadapi krisis akibat kemarau berkepanjangan serta krisis energi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang telah mengganggu rantai pasok sejumlah komoditas penting.

Dirinya membeberkan, pendistribusian pupuk kepada para petani telah dilakukan sejak Januari lalu. Amran menyebut kebijakan tersebut juga dijalankan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan di bawah komando Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

"Volume pupuk kita usulkan juga untuk ditambah. Untuk pupuk, kita sudah siapkan sejak Januari. Kalau dulu itu disiapkan secara bertahap, bahan bakunya, sekarang sejak Januari kita sudah siapkan bersama Menteri Keuangan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa data mengenai surplus produksi beras nasional adalah hasil perhitungan yang valid dari lembaga ataupun institusi yang kredibel.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Amran menegaskan bahwa data kalkulasi mengenai pasokan beras nasional yang hingga saat ini telah mencapai angka 4,9 juta ton adalah hasil perhitungan valid yang dilakukan oleh antar lembaga.

Dia bahkan mengeklaim data mengenai capaian surplus beras tersebut juga dikeluarkan dan diamini oleh sejumlah lembaga maupun institusi lain di luar Bulog.

Seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Food and Agricultural Organization (FAO), yakni organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Siapapun yang ragu dengan data ini, silahkan ke Bulog. Data ini dikeluarkan oleh Bulog, BPS, kemudian FAO. Ini semua kredibel," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran juga mengapresiasi kehadiran mahasiswa dari sejumlah organisasi ekstra kampus maupun badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang berasal dari bidang keilmuan pertanian yang turut serta bersama dengannya dalam kunjungan tersebut.

Amran menyebut bahwa kehadiran mahasiswa hingga tenaga pengajar tersebut untuk ikut memeriksa ketersediaan pasokan pangan di gudang Bulog tersebut adalah bentuk kontibusi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan ulang atas data atau informasi yang beredar dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan.

"Ada HMI, IMM, PMII, Badan Eksekutif Mahasiswa sektor pertanian untuk melihat langsung stok kita. Ini saya bangga supaya ada second opinion, ada kroscek langsung dari masyarakat. Aku senang. Ini teman-teman, termasuk semua dosen, mahasiswa, aktivis, masuk semua mengecek," ungkapnya.

Amran juga menegaskan kembali bahwa stok beras yang tersimpan di gudang-gudang milik Bulog di seluruh Indonesia yang telah mencapai angka 4,9 juta ton akan terus bertambah seiring dengan lahan-lahan pertanian yang akan memasuki masa panen dalam waktu dekat.

Ia bahkan menyebut selambat-lambatnya pada pekan depan, stok beras Bulog akan menyentuh 5 juta ton dan akan menjadi capaian tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri.

"Insya Allah, paling lambat Kamis atau Jumat minggu depan sudah mencapai 5 juta ton, dan tertinggi selama Republik ini merdeka," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Cadangan beras pemerintah (CBP) nasional saat ini tercatat mencapai 4,9 juta ton. Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar dengan stok sekitar 1,2 juta ton. Di gudang Bulog wilayah Sidoarjo, kapasitas penyimpanan bahkan terlihat penuh hingga harus ditopang dengan penambahan gudang sewaan.

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Bulog di Magelang, Jawa Tengah, untuk memastikan langsung ketersediaan stok beras nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Dalam peninjauan Presiden, rombongan melihat langsung gudang dengan kapasitas 7.000 ton yang terisi penuh. Temuan ini memperkuat keyakinan pemerintah bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman

Capaian ini ditopang kinerja produksi yang meningkat signifikan. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen. Dengan total kekuatan stok beras nasional kini termasuk yang berada di masyarakat dan potensi panen, diperkirakan mencapai 28 juta ton, setara dengan ketahanan pangan hingga 11 bulan ke depan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa, guru besar, dan pakar pertanian di Jawa Timur mengecek gudang Bulog di Sidoarjo, Ahad (19/4/2026). Ia menegaskan stok beras yang melimpah saat ini capaian yang belum pernah terjadi.

Mentan ingin seluruh elemen masyarakat bisa langsung melihat dan memastikan stok beras melimpah dan aman. Di sela peninjauan, Koordinator Umum Aliansi BEM Delta Sidoarjo, Sultan Saladin Batubara, mengapresiasi capaian tersebut sekaligus menyampaikan pandangan dari sisi mahasiswa.

“Per hari ini kita tahu secara nasional, ini ada 4,9 juta ton, di bawah kepemimpinan Mentan. Dan menurut saya pribadi, ketika Jawa Timur 1,2 juta ton, ini berarti penyumbang beras terbanyak,” kata Sultan.

Kepada mahasiswa yang ikut mengecek gudang Bulog, Mentan Amran meminta mereka melihat langsung kondisi riil di lapangan. “Banyak enggak beras ini? Selama Republik Indonesia merdeka, baru sekarang begini ya? Tidak pernah terjadi kan?” ujar Mentan Amran.

Mahasiswa pun menjawab serempak, “Tidak pernah terjadi.” Mentan Amran menegaskan capaian tersebut terjadi di pemerintahan saat ini, sekaligus membuka ruang kolaborasi dalam pengawasan distribusi.

“Nah, sekarang distribusi tolong bantu kolaborasi. Yang penting dulu Anda lihat, cek seluruh gudang Indonesia dimanapun berada, silahkan mahasiswa, LSM, silahkan cek. Jangan kita beropini yang tidak benar,” katanya.

Menanggapi tawaran Mentan Amran, Sultan bersama mahasiswa lainnya menyatakan siap ikut terjun dalam proses distribusi. “Kami sebagai mahasiswa siap menjadi mitra, pemerintah untuk mengawal pendistribusiannya langsung di lapangan.”

Mentan Amran juga menyinggung adanya pihak yang tidak menginginkan Indonesia berdaulat pangan. “Tahu enggak? Memang ada orang tertentu tidak bahagia swasembada. Aku tanya mahasiswa, kira-kira siapa yang tidak bahagia kalau berdaulat pangan?” Mahasiswa spontan menjawab, “Mafia, mafia beras, importir.”

Mentan Amran pun mengajak mahasiswa untuk bersikap tegas terhadap praktik tersebut. “Jadi kita harus lawan ya? Iya dong mahasiswa, kita lawan mafia. Iya gitu, tantang, pokoknya tantang,” tegasnya.

Lebih lanjut, mentan Amran menekankan capaian swasembada beras didukung data lembaga kredibel. “Data ini bukan kementerian menyampaikan ini, bukan Bulog. Tapi boleh diverifikasi ke Bulog. Yang menyampaikan swasembada beras, yang pertama BPS, kemudian FAO. Kemudian USDA,” jelasnya.

Mentan Amran juga mengungkap kondisi gudang yang telah melampaui kapasitas hingga harus menyewa tambahan.

“Fakta ini kita lihat, penuh gudang, sewa gudang berapa tadi? 205 unit. Kapasitasnya? 615 ribu. Kita sewa karena gudang sudah penuh semua. Sekarang yang sudah diisi 250 ribu ton. Itu antre di luar,” ungkapnya.

Di akhir dialog, Amran kembali menegaskan pentingnya keberpihakan pada petani dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

“Kalau ada yang mengatakan tidak swasembada beras, berarti mau impor kan? Kalau mau impor, berarti dia pro pada petani negara lain. Berarti dia mengkhianati petani Indonesia yang 100 juta. Benar enggak?” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah kekhawatiran global soal krisis pangan dan ketergantungan impor, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tak biasa. Cadangan beras pemerintah menembus 4,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah, sebuah lonjakan yang bukan sekadar statistik, tetapi sinyal bahwa arah kebijakan pangan nasional sedang mengalami pergeseran besar.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari serangkaian langkah strategis yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Ia bahkan menegaskan target swasembada pangan nasional yang sebelumnya diproyeksikan dalam waktu empat tahun kini berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun.

Menurut Amran, fondasi dari percepatan tersebut terletak pada reformasi kebijakan dan regulasi. Pemerintah memangkas ratusan aturan yang selama ini dinilai menghambat produksi dan distribusi pangan. Sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden diterbitkan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor.

Salah satu langkah paling signifikan adalah pemangkasan 145 aturan pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk harus melalui proses panjang dengan melibatkan banyak pihak, kini mekanismenya disederhanakan sehingga penyaluran dapat dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.

Langkah berikutnya adalah realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung irigasi, benih unggul, pompanisasi, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian.

Di sektor produksi, intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan pemupukan tepat waktu. Program pompanisasi juga menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan, yang memungkinkan peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.

Selain itu, optimalisasi lahan rawa dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare. Jika digabungkan dengan program intensifikasi lainnya, total peningkatan luas tanam mencapai sekitar 1,3 juta hektare, memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan produksi nasional.

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok beras nasional mencukupi di tengah potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino yang melanda Indonesia pada 2026.

"Stok tadi pagi 4,7 juta ton dan itu tertinggi selama Republik Indonesia Merdeka," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Selain stok 4,7 juta ton di gudang Bulog, Mentan menyebut juga terdapat pasokan sebesar 12 juta ton di restoran ditambah padi siap panen (standing crop) sekitar 11 juta ton. Secara akumulasi pasokan ini mencukupi untuk kebutuhan 10 bulan ke depan.

"Kekeringan itu enam bulan, jadi aman kan? Begitu cara menghitungnya," kata dia.

Oleh karena itu, Mentan Andi mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi adanya potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino.

Di saat bersamaan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait juga terus mengupayakan antisipasi dampak fenomena alam tersebut agar tidak terlalu berdampak pada sektor pertanian.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam saat berkunjung ke Kota Padang mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak Godzilla El Nino yang berpotensi besar melanda Indonesia pada 2026.

Medrilzam mengatakan potensi Godzilla El Nino tersebut setelah para ahli meteorologi dunia menyampaikan adanya ancaman fenomena itu, yang bisa berdampak pada berbagai sektor terutama pertanian.

Selain sektor pertanian, Bappenas juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan imbas fenomena alam itu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi sangat aman, bahkan mencatatkan level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa lonjakan stok ini menjadi bantalan kuat menghadapi potensi kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino.

“Pertama alhamdulillah stok kita 4,6 juta ton hari ini. Bulan April insya Allah bisa 5 juta ton, ini tertinggi sepanjang sejarah,” ujar Amran jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Amran membandingkan capaian tersebut dengan kondisi historis, di mana stok beras pada periode yang sama biasanya jauh lebih rendah.

“Dulu kalau bulan April hanya 1,5 juta ton, maksimal 2 juta ton. Berarti ini tiga kali lipat. Ini yang patut kita syukuri,” katanya.

Kenaikan signifikan ini didorong oleh produksi yang meningkat serta optimalisasi serapan hasil panen di dalam negeri.

Antisipasi El Nino Godzilla

Pemerintah juga telah menghitung skenario terburuk jika terjadi El Nino kuat yang berpotensi menyebabkan kekeringan hingga enam bulan.

“Kemudian antisipasi ada El Nino ‘godzilla’, yaitu kering enam bulan, stok kita 5 juta ton nanti bulan ini,” ujar Amran.

Selain stok di gudang, pemerintah juga memperhitungkan potensi produksi dari tanaman yang sedang dalam fase siap panen.

“Kemudian di horeka [hotel, restoran, dan kafe] itu 12,5 juta ton, standing crop tanaman sekarang siap panen 11 juta ton. Total 28 juta ton,” jelasnya.

Dengan total ketersediaan mencapai sekitar 28 juta ton, Amran optimistis kebutuhan beras nasional dapat terpenuhi dalam jangka panjang.

“Kalau 28 juta ton itu cukup untuk 10,7 bulan sampai 11 bulan ke depan,” ungkapnya.

Dalam skenario musim kemarau panjang selama enam bulan, konsumsi diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton per bulan atau total sekitar 12 juta ton.

“Artinya apa, kita insya Allah sampai bulan Mei cukup, padahal panen puncak di Maret dan keringnya hanya enam bulan,” tandas Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketahanan cadangan beras pemerintah masih berada pada level aman di tengah risiko gangguan produksi akibat fenomena El Nino 'Godzilla'.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan ketersediaan beras nasional saat ini masih sangat mencukupi jika mengacu pada Neraca Pangan Nasional 2026.

“Cadangan beras kita berdasarkan Neraca Pangan masih sangat cukup. Begitu juga untuk komoditas lainnya,” kata Sarwo kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).

Berdasarkan proyeksi neraca pangan, stok akhir beras pada 2026 diperkirakan mencapai 16,08 juta ton. Angka tersebut jauh melampaui kebutuhan tahunan nasional, sehingga memberikan bantalan yang cukup kuat terhadap potensi gangguan produksi, termasuk risiko penurunan hasil panen akibat El Nino.

Sarwo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi umum. Dia menjelaskan impor yang ada hanya terbatas pada jenis beras khusus yang memang tidak diproduksi secara optimal di dalam negeri.

“Ada impor beras sedikit, itu beras khusus untuk industri yang tidak tumbuh dengan baik di Indonesia, misal beras japonica, beras basmati, dan sejenisnya. Sedangkan untuk beras reguler tidak ada impor,” ujarnya.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 per Maret 2026 yang diterima Bisnis, ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis diperkirakan mencukupi kebutuhan sepanjang tahun, sehingga stok akhir atau cadangan hingga akhir 2026 diperkirakan tetap berada pada level aman.

Bapanas mencatat beras menunjukkan kondisi yang relatif aman dengan total ketersediaan mencapai 47,18 juta ton, jauh di atas kebutuhan tahunan sebesar 31,1 juta ton. Dengan demikian, stok akhir beras diproyeksikan mencapai 16,08 juta ton hingga 2026. Sementara itu, tidak terdapat impor beras konsumsi pada 2026, kecuali beras khusus.

Untuk kelompok protein hewani dan hortikultura seperti cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula, total ketersediaan berada di atas kebutuhan tahunan.

Secara terperinci, ketersediaan cabai rawit mencapai 968.301 ton dengan kebutuhan tahunan 913.615 ton, sehingga stok akhir cabai rawit sebanyak 54.686 ton. Sedangkan ketersediaan cabai besar 994.304 ton dengan kebutuhan tahunan 929.277 ton, sehingga masih terdapat surplus 65.027 pada tahun ini.

Beralih ke komoditas protein, ketersediaan daging sapi/kerbau sebesar 1,11 juta ton dengan kebutuhan tahunan 794.291 ton, sehingga masih terdapat surplus 319.485 ton. Begitu pula dengan komoditas unggas seperti daging ayam ras serta telur ayam ras yang masing-masing surplus 1,7 juta ton dan 949.289 ton hingga akhir tahun.

Ketersediaan daging ayam ras sebesar 5,73 juta ton dengan kebutuhan tahunan 4,02 juta ton. Sedangkan ketersediaan telur ayam ras adalah 7,42 juta ton dengan kebutuhan tahunan 6,47 juta ton.

Kemudian, gula konsumsi juga diproyeksikan mengalami surplus hingga 1,34 juta ton dengan kebutuhan tahunan 2,83 juta ton dan ketersediaan 4,17 juta ton.

Untuk jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih juga diperkirakan mengalami surplus masing-masing sebesar 4,99 juta ton, 386.483 ton, 37.955 ton, dan 53.105 ton hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi kemunculan fenomena super El Nino Godzilla pada 2026 berisiko memperpanjang musim kemarau dan mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa.

BRIN juga menyoroti ancaman kekeringan yang dapat menekan produktivitas pertanian serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Berdasarkan sejumlah model global, fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada April 2026 dan berpotensi semakin kuat dengan adanya Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Periset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Prof. Erma Yulihastin memandang pemerintah perlu mewaspadai dampak kekeringan yang dapat mengancam lumbung pangan nasional di wilayah Pantura Jawa.

“Selain itu, dampak karhutla [kebakaran hutan dan lahan] di Kalimantan dan Sumatra juga harus dimitigasi. Namun, di saat yang bersamaan, pemerintah juga sebaiknya menyiapkan strategi untuk menangani kelebihan curah hujan di wilayah Sulawesi-Halmahera-Maluku dan dampaknya terhadap banjir dan longsor,” ujar Erma dalam unggahan Instagram BRIN Indonesia.