JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET)MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat jadi prioritas bagi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).

Qodari melanjutkan, pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu, stabilitas harga MinyaKita menjadi penting.Mendag Busan Pastikan Harga MinyaKita Tak Jadi Naik

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga MinyaKita ,” katanya.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



Ia menegaskan, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan MinyaKita di pasar.

“Selain mempertahankan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi MinyaKita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga MinyaKita,” ujar Qodari.

Lebih lanjut, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita sesuai HET, tetapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar.

“Tujuannya memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita dengan harga sesuai ketentuan, tetapi juga memperoleh pasokan yang kontinu di pasar. Fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi MinyaKita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat serta memastikan distribusinya berjalan dengan lebih baik,” ucap dia.

Ia menambahkan, menjaga stabilitas harga dan pasokan MinyaKita tidak hanya berkaitan dengan perlindungan daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan MinyaKita bukan sekadar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional,” tegas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memastikan pemerintah tetap mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter meskipun biaya produksi mengalami tekanan.

Qodari mengatakan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena itu, stabilitas harga Minyakita akan terus dijaga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga Minyakita,” kata Qodari dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, keputusan mempertahankan HET Minyakita dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, meskipun biaya produksi meningkat seiring kenaikan harga minyak sawit di pasar global.

Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan Minyakita di pasar.

"Pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi Minyakita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga Minyakita,” ujar Qodari.

Dia menambahkan, upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan Minyakita tidak hanya bertujuan melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

“Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan Minyakita bukan sekadar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional,” kata Qodari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mendistribusikan lebih dari 50 persen volume MinyaKita.

Adapun kuota distribusi BUMN bidang pangan yakni Bulog dan ID Food saat ini hanya 35 persen.

Kuota distribusi itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2025.

“Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya sudah kita hitung bisa saja misalnya di atas 50 persen,” kata Busan saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, BUMN pangan yang menjadi distributor MinyaKita yakni Bulog dan ID Food bisa menunjuk pengecer MinyaKita di pasaran.

Para pengecer itu wajib menjual MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 15.700 per liter.

“Kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog,” tutur Busan.

Dalam Permendag itu, Bulog diperintahkan menjual MinyaKita kepada pengecer dengan harga Rp 14.500 per liter.

Artinya, kata Busan, ketika pengecer menjual MinyaKita sesuai HET mereka masih mendapatkan margin keuntungan.

“Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food,” ucap Busan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Amdi Amran Sulaiman, menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta agar 100 persen MinyaKita disalurkan melalui BUMN.

Informasi itu Amran sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (15/6/2026).

Menurut Amran, Menteri Perdagangan telah menyetujui arahan presiden tersebut sehingga harga MinyaKita ke depan lebih terkendali.

“Arahan Bapak Presiden, dua minggu yang lalu kalau tidak salah itu diarahkan agar MinyaKita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," tutur Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sanksi tegas bagi pedagang yang menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Pedagang yang menjadi mitra distribusi BUMN Pangan dan terbukti melanggar ketentuan harga terancam dicoret ataublacklistdari jaringan penyalur.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah akan memperkuat pengendalian harga Minyakita melalui penambahan porsi distribusi oleh BUMN pangan, seperti Bulog dan ID Food. Langkah itu dipilih setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga Minyakita.

Dia menjelaskan pemerintah memilih memperkuat tata kelola distribusi dibandingkan menaikkan HET MinyaKita. Salah satu upaya yang ditempuh adalah memperbesar kuota distribusi melalui BUMN Pangan agar pasokan dengan harga sesuai HET semakin dominan di pasar.

“Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan [HET]. Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, peningkatan porsi distribusi melalui BUMN pangan akan mempermudah pengawasan harga di tingkat pengecer. Pasalnya, Bulog dan ID Food menunjuk langsung distributor maupun pengecer yang menjual Minyakita di pasar.

“BUMN Pangan ini seperti Bulog, ID Food, ini kan menunjuk distributornya atau menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau Id Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Budi menjelaskan mekanisme distribusi dari distributor hingga pengecer telah diatur agar seluruh rantai pasok tetap memperoleh margin yang memadai meski menjual sesuai HET. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pengecer untuk menaikkan harga di atas ketentuan.

“Kan ada itu yang D1 [distributor lini 1] ke pengecer kan ada itu hitung-hitungannya. Sehingga kalau pengecer menjual sesuai HET kan juga sudah diuntungkan sebenarnya. Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklistdan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ), Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan MinyaKitadi pasar.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan," ungkap Mendag Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan itu saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan penyesuaian HET MinyaKita. Namun menurut Mendag Busan, pemerintah memutuskan untuk menempuh langkah lain yang dinilai lebih efektif dibanding menaikkan harga.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disalurkan oleh BUMN Pangan," jelasnya.

Sebagai langkah pengendalian harga, Kemendag, kata Busan tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan. Saat ini, porsi distribusi melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Angka tersebut berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50%.

"Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung, bisa aja misalnya di atas 50 persen," ujarnya.

Pemerintah Godok Aturan Baru Kenaikan HET MinyaKita



Mendag Busan mengatakan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan berperan lebih besar dalam penyaluran MinyaKita ke pasar melalui distributor dan pengecer yang ditunjuk.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan harga menjadi lebih ketat. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET pun berisiko dicoret dari jaringan distribusi.

"Bulog, ID FOOD, ini kan menunjuk distributornya atau pengecer. Menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nah, nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog," pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, saat ini pemerintah mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merek Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Menurut Mendag, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

Penguatan distribusi dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD. Dia berharap, langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita di berbagai daerah.

“Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter. Kami saat ini akan fokus pada distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap, Minyakita akan semakin banyak di pasar,” ujar Mendag dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Moga Simatupang, mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada label.

“Demi menjaga stabilitas harga dan melindungi hak-hak konsumen, kami berharap para pengecer dapat menjual Minyakita sesuai HET yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp15.700 per liter. Jika ditemukan harga yang tidak sesuai dengan DPO dan HET yang telah ditetapkan, kami tidak akan segan-segan mengenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Sanksi tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hukuman pidana hingga 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar," kata Moga.

Lebih lanjut, Moga memaparkan terkait tata niaga dan harga Minyakita yang telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2396 Tahun 2025 mengenai Domestic Price Obligation (DPO). Berdasarkan aturan tersebut, skema harga Minyakita disepakati yaitu harga Rp13.500 per liter dari produsen ke distributor 1 (D1) atau BUMN Pangan; harga Rp14.000 per liter dari D1 ke Distributor 2 (D2); harga Rp14.500 per liter dari D2 ke pengecer; dan HET Rp15.700 per liter dari pengecer ke konsumen akhir.

Dalam rangka menjamin ketersediaan stok serta kesesuaian harga di tingkat pasar rakyat, Moga juga menginstruksikan kepada dinas yang membidangi Perdagangan di seluruh Indonesia bersama Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan secara berkala. Langkah ini guna memastikan Minykita di tingkat pengecer benar-benar dijual sesuai HET. Jika ditemukan pelanggaran, baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Satgas Pangan diminta segera melakukan klarifikasi dan memprosesnya ke jalur hukum lebih lanjut.

Moga juga meminta dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat melakukan edukasi kepada para pedagang yang mencakup beberapa poin krusial, yaitu kewajiban kepemilikan perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), kepatuhan harga jual ke konsumen akhir sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter, kewajiban pelaporan distribusi melalui sistem SIMIRAH, serta pembatasan penjualan ke konsumen maksimal 12 liter atau setara 1 dus per konsumen per hari.

Di sisi lain, Kemendag juga mengimbau para pelaku usaha, khususnya produsen dan distributor 1 (D1) untuk mengutamakan penyaluran Minyakita kepada pedagang pasar pantauan dengan harga DPO yang berlaku, melakukan pemerataan distribusi secara adil agar dapat memenuhi kebutuhan di berbagai wilayah, serta menyalurkan pasokan dalam jumlah yang wajar dan terukur.

“Langkah ini sangat penting guna mencegah terjadinya praktik penjualan kembali (reselling) antar sesama pengecer yang dapat memperpanjang rantai distribusi dan memicu kenaikan harga di atas ketentuan,” ucap Moga.

Selanjutnya, Moga juga menjelaskan bahwa saat ini, Bulog memiliki cadangan Minyakita sebesar 20 ribu ton. Dari jumlah tersebut, Bulog DKI Jakarta memegang stok sebanyak 93 ton yang dipastikan akan segera didistribusikan ke pasar-pasar rakyat dalam waktu dekat. Adapun rata-rata kebutuhan minyak goreng masyarakat tercatat berada di kisaran 254 ribu ton per bulan dan dapat dipenuhi, baik melalui Minyakita maupun aneka merek minyak goreng lainnya.

“Minyakita merupakan minyak goreng rakyat yang diutamakan untuk target konsumen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sedangkan untuk kebutuhan pasar yang lebih luas dapat terpenuhi melalui beragam pilihan minyak goreng kemasan dari berbagai merek. Pemerintah memastikan bahwa pasokan minyak goreng nasional di berbagai lapisan masyarakat tetap aman, stabil, dan mencukupi," kata Moga.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Besarnya cadangan beras pemerintah tidak serta-merta menjamin harga beras akan turun pada semester II/2026. Sejumlah faktor domestik, terutama tingginya harga gabah dan mulai menurunnya produksi setelah panen raya, justru diperkirakan akan menjaga harga beras tetap berada pada level tinggi dalam beberapa bulan mendatang.

Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Afaqa Hudaya menilai dinamika harga beras saat ini lebih banyak dipengaruhi kondisi di dalam negeri dibandingkan perkembangan pasar global.

Meski harga beras internasional mulai menunjukkan tren penguatan, pengaruhnya terhadap pasar domestik dinilai relatif terbatas.

Menurut dia, harga gabah kering panen (GKP) di berbagai sentra produksi saat ini telah bergerak di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi tersebut mencerminkan tingginya permintaan gabah dari penggilingan maupun program penyerapan pemerintah untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Faktor domestik tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kenaikan harga beras dibandingkan faktor global, meskipun keduanya tetap berperan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Kenaikan harga gabah tersebut berdampak langsung pada biaya produksi penggilingan. Selain menghadapi harga bahan baku yang lebih mahal, pelaku usaha juga harus menanggung peningkatan biaya pengemasan, transportasi, dan distribusi.

Di sisi lain, ruang penyesuaian harga jual masih dibatasi oleh kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Situasi ini membuat margin usaha penggilingan, khususnya skala kecil dan menengah, semakin tertekan.

Afaqa menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pergerakan harga beras domestik saat ini tidak semata-mata dipengaruhi perkembangan pasar global.

Faktor-faktor seperti harga gabah, kebijakan penyerapan pemerintah, dan biaya distribusi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk harga di tingkat konsumen.

Tekanan terhadap harga beras muncul ketika produksi nasional mulai melandai setelah periode panen raya berakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada April–Juni 2026 turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat berkurangnya luas panen.

Meski demikian, risiko terhadap ketersediaan pasokan dinilai masih relatif terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras dalam jumlah besar.

Stok tersebut dapat menjadi bantalan untuk mengantisipasi tekanan pasokan dalam jangka pendek sekaligus menjaga stabilitas pasar.

“Yang perlu dilakukan adalah terus memantau perkembangan produksi, distribusi, dan harga gabah agar potensi tekanan di pasar dapat diantisipasi lebih awal,” katanya.

Memasuki semester II/2026, pasar beras juga akan menghadapi pola musiman berupa musim gadu yang umumnya menghasilkan surplus produksi lebih rendah dibandingkan masa panen raya.

Pada saat yang sama, harga gabah yang sudah berada di level tinggi berpotensi mempertahankan harga beras di tingkat konsumen.

Dari sisi global, harga beras dan biaya produksi internasional memang mulai meningkat. Namun, dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan tidak sebesar faktor domestik karena ketergantungan impor beras saat ini relatif rendah.

Menurut Afaqa, faktor penahan utama gejolak harga berasal dari besarnya CBP yang saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Cadangan tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun operasi pasar apabila diperlukan.

“Karena itu, skenario yang paling mungkin adalah harga beras cenderung bertahan pada level yang relatif tinggi atau mengalami kenaikan secara moderat, tidak dalam bentuk lonjakan yang sangat signifikan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, arah harga beras pada paruh kedua tahun ini diperkirakan akan lebih ditentukan oleh perkembangan produksi domestik, harga gabah di tingkat petani, serta efektivitas distribusi cadangan beras pemerintah dibandingkan faktor eksternal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah saat ini mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita sebesar Rp 15.700 per liter. Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat.

"Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp 15.700 per liter," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Penguatan distribusi dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD. Ia berharap langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga Minyakita di berbagai daerah.

Menurut Budi, pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas harga minyak goreng sekaligus memastikan distribusinya berjalan lebih baik.

"Kami saat ini akan fokus pada distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami harap Minyakita akan semakin banyak di pasar," kata Budi.

Budi menambahkan, pemerintah akan bersinergi untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program bantuan pangan dapat dipenuhi menggunakan produk minyak goreng merek lain.

Selain itu, pemerintah meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand untuk mendampingi Minyakita. Ketersediaan minyak goreng second brand tersebut dapat memberikan lebih banyak pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau kepada masyarakat.

"Kami juga meminta para produsen untuk memproduksi lebih banyak minyak goreng second brand. Sekarang pun sudah banyak di pasar rakyat, tidak hanya Minyakita. Jadi, sudah mudah didapatkan," imbuh Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Khudori

Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO

Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI

PEMERINTAH berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita. Saat ini HET MinyaKita sebesar Rp15.700/liter. Itu harga di konsumen akhir. Harga tersebut mulai berlaku sejak 14 Agustus 2024. Naik dari HET sebelumnya yang sebesar Rp14.000/liter. Meskipun sudah satu kata dalam pembahasan antar kementerian/lembaga (K/L), level HET belum ditetapkan. Termasuk kapan waktu beleid baru ini akan mulai berlaku.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menerangkan, besar-kecilnya kenaikan HET masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO. Hari-hari ini harga CPO fluktuatif. Harga tandan buah segar, bahan baku CPO, di tingkat petani bahkan sempat anjlok drastis seiring pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Bersama batu bara dan paduan besi, ekspor kelapa sawit akan dikontrol pemerintah melalui DSI.

Pemerintah menunggu hingga harga bahan baku minyak goreng lebih stabil. Kapan harga CPO stabil? Dalam 5 tahun terakhir, merujuk tradingeconomics, harga CPO fluktuatif. Harga terendah 3.304 ringgit Malaysia per ton pada 24 April 2023 dan tertinggi 7.009 ringgit Malaysia per ton pada 25 April 2022. Pada 8 Juni 2026, harga CPO di pasar dunia 4.554 ringgit Malaysia per ton. Harga CPO yang dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), 5 Juni 2026, ditetapkan sebesar Rp15.050/kg.

Fluktuasi harga CPO dipengaruhi dinamika penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan pasokan negara produsen utama (Indonesia dan Malaysia) dan permintaan global secara langsung menggerakkan pasar. Harga CPO dunia juga dipengaruhi harga minyak nabati kompetitor seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola. Jika harga minyak substitusi turun, permintaan dan harga CPO ikut tertekan, dan sebaliknya.

Berikutnya, harga CPO juga dipengaruhi kebijakan dan regulasi pemerintah. Sebelum ada program wajib pencampuran biodiesel dengan solar fosil, yang saat ini bernama B40 (40% biodiesel dari minyak sawit dicampur 60% solar fosil), permintaan CPO untuk kebutuhan domestik Indonesia belum besar. Setelah ada program wajib biodiesel, kebutuhan domestik naik. Ditambah aturan lain seperti kebijakan ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor, dan kewajiban pasok pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) amat memengaruhi ketersediaan CPO di pasaran sekaligus harganya.

Faktor lainnya adalah iklim, musim, dan hama/penyakit. Anomali iklim, baik El Nino (kekeringan) maupun La Nina (hujan berlebih) amat berpengaruh pada siklus panen dan produktivitas tandan buah segar (TBS). Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem sering kali menyebabkan kelangkaan pasokan yang memicu kenaikan harga secara tajam. Selain peremajaan kelapa sawit rakyat yang rendah, fluktuasi pasokan juga dipicu oleh serangkan penyakit Ganoderma. Ganoderma diyakini penyakit paling mematikan.

Ini berarti sulit dipastikan kapan harga CPO akan stabil. Harga CPO kemungkinan juga akan semakin tinggi ketika program B50 benar-benar dieksekusi sesuai rencana: 1 Juli 2026. Tambahan permintaan CPO untuk biodiesel akan mengurangi minyak sawit yang bisa dialokasikan untuk pangan, terutama minyak goreng, dan untuk ekspor. Jika perkiraan ini terbukti berarti harus siap-siap harga minyak goreng lebih tinggi dan devisa hasil ekspor berikut pendapatan negara berupa pajak ekspor bakal menurun drastis.

Budi Santoso menjelaskan, HET MinyaKita dinaikkan karena harga CPO naik. Saat HET MinyaKita ditetapkan Rp15.700/liter, harga CPO sekitar Rp12.600/kg. Dari semester II 2025 hingga saat ini harga CPO bergerak antara Rp14.500 hingga Rp15.000/kg. Ditambah kenaikan harga kemasan dan biaya produksi, penyesuaian HET menjadi keniscayaan. Selain itu, dugaan saya, HET disesuaikan karena sejak berlaku sampai saat ini belum bisa dicapai. Merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, 8 Juni 2026, harga MinyaKita Rp15.888/liter. Di atas HET.

Pertanyaannya, apakah ketika HET MinyaKita dinaikkan harga di pasar bakal sesuai ketentuan? Belum tentu. Mengapa HET MinyaKita Rp15.700/liter hampir dua tahun sejak diberlakukan belum bisa dipenuhi hingga saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini patut menjadi cermin. Hemat saya, hal ini sepertinya tidak semata-mata masalah teknis, tetapi ada problem struktural yang menjadi biang alias penyebab.

Pertama, ongkos produksi MinyaKita tidak masuk di akal. Produsen, merujuk Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024, harus menjual MinyaKita ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp13.500/liter. Lalu, D1 melepas ke D2 maksimal Rp14.000/liter, D2 menjual ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen akhir Rp15.700/liter. Dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya olah, kemasan, dan distribusi harga maksimal bahan baku, yakni CPO, tak boleh melebihi dari Rp10 ribu/kg. Kalau harga CPO lebih dari level itu produsen MinyaKita potensial merugi.

Celakanya, harga CPO domestik di atas Rp10 ribu/kg sudah berlangsung lama. Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu ‘akrobat’ yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi. Boleh jadi, ‘akrobat’ lainnya adalah mencurangi isi, seperti pernah terjadi awal tahun 2025. Akan tetapi jika ini dilakukan produsen, hemat saya, terlalu berani. Bisa jadi pelakunya adalah para trader.

Kedua, membatasi distributor hanya sampai lini 2 untuk wilayah seluas Indonesia dengan beragam kondisi daerah adalah absurd, bahkan mustahil. Pembatasan ini ideal. Tapi terbentur realitas yang sulit dieksekusi. Ini terkonfirmasi temuan Kementerian Perdagangan: distributor MinyaKita sampai D3 dan D4 yang berujung harga di atas HET. Jika pun ada D1 dan D2 yang punya kemampuan dan jejaring bisa menjangkau seluruh wilayah negeri, jumlahnya mungkin segelintir. Dan, jangan-jangan, mereka juga bagian dari grup produsen MinyaKita. Di sinilah pentingnya transparansi. Aplikasi Simirah yang didesain untuk memantau distribusi mestinya menjadi pembuktian keterbukaan itu.

Ketiga, beleid MinyaKita mengulang skema kebijakan yang sudah terbukti gagal mengatasi gonjang-ganjing minyak goreng pada 2021-2022. Dari 21 regulasi yang pernah diterbitkan untuk mengatasi gejolak minyak goreng pada 2021-2022 bertumpu pada tiga skema: HET minyak goreng (curah dan kemasan), wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) dan wajib harga penjualan domestik (domestic price obligation/DPO). DMO dan DPO adalah syarat eksportir CPO mendapatkan izin ekspor dengan rasio tertentu sesuai dinamika pasar. Bukan teratasi minyak goreng malah langka.

Kalau sudah tahu skema DMO dan HET tidak manjur mengatasi masalah minyak goreng kok masih dijadikan jurus andalan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau buat rakyat seperti MinyaKita? Salah satu kelemahan skema DMO adalah beleid ini tidak mengakomodasi fluktuasi harga CPO, bahan baku minyak goreng. Karena harga CPO hasil DMO tidak diatur wajib jual pada harga tertentu. Tatkala harga CPO naik otomatis harga MinyaKita naik. Sebaliknya, kala harga CPO turun, harga MinyaKita di konsumen tak otomatis turun. Jika turun biasanya amat lambat. Beleid ini juga menghambat ekspor dan menurunkan penerimaan negara.

Program MinyaKita digulirkan untuk menjamin masyarakat, terutama yang daya belinya terbatas, memiliki akses cukup terhadap minyak goreng. Juga usaha kecil dan menengah (UMKM). Jika ini tujuannya, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi langsung, dengan transfer tunai misalnya, kepada kelompok sasaran. Ini membuat subsidi lebih tepat sasaran asal data sasaran valid. Sebaliknya, dengan pembelian MinyaKita yang bebas seperti saat ini, termasuk oleh kelompok berduit, tujuan MinyaKita tak tercapai.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, buka suara terkait rencana pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat, MinyaKita.

Ia mengaku belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh karena baru kembali bertugas dan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) serta melaporkannya kepada Menteri Koordinator terkait.

"Nanti, kan aku baru pulang dari Tanah Suci. Nanti aku koordinasi dengan Mendag. Aku lapor Menko," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai kondisi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang disebut masih berfluktuasi dan menjadi salah satu pertimbangan pembahasan HET MinyaKita, Amran kembali menegaskan bahwa dirinya masih perlu melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu.

"Tunggu aku rakor dulu. Oke," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan HET Minyakita, seiring disparitas antara permintaan dan suplai. Besaran harga yang disesuaikan sampai saat ini masih dihitung secara matang oleh pemangku kepentingan.

"Menindaklanjuti rapat sebelumnya dalam Rakor Menko Pangan, jadi hari ini kami menyepakati akan menaikkan harga acara tertinggi untuk MinyaKita," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso beberapa waktu lalu.

Budi menekankan belum ditetapkannya HET Minyakita mempertimbangkan kenaikan harga Crude Palm Oil atau CPO yang masih bergerak fluktuatif belakangan ini. Sehingga untuk sementara waktu harga Minyakita masih di angka sebelumnya, yakni Rp15.700 per liter.

"Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik, harga CPO naik kemarin rata-rata Rp15.445, tapi kemarin sempat turun lagi menjadi Rp14.000 sekian," kata Budi.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga pupuk bersubsidi tetap terjangkau bagi petani meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk global.

Di saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan harga gabah untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan jalur perdagangan melalui Selat Hormuz, tidak akan memengaruhi ketersediaan pupuk dalam negeri.

Menurut dia, pemerintah telah memastikan stok pupuk nasional dalam kondisi aman dan harga pupuk bersubsidi tetap terkendali. “Pupuk kita aman dan harga pupuk tetap terjangkau untuk petani,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (5/6/2026).

Dia mengatakan, sejak Oktober 2025 pemerintah telah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah jenis pupuk bersubsidi sekitar 20% guna memperluas akses petani terhadap sarana produksi.

Selain menjaga stabilitas harga pupuk, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Jika sebelumnya harga gabah di tingkat petani kerap berada di bawah Rp5.500 per kilogram, kini pemerintah menetapkan HPP gabah minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas.

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut memberikan kepastian harga bagi petani sekaligus memperkuat insentif untuk meningkatkan produksi pangan.

Di sejumlah daerah, harga gabah bahkan telah melampaui HPP yang ditetapkan pemerintah. Di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak misalnya, harga gabah dilaporkan mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.

“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” katanya.

Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).

Melalui skema baru itu, besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dengan harga yang dibayarkan petani.

Zulkifli menegaskan perubahan mekanisme tersebut tidak akan mengubah harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani. Sebaliknya, kebijakan itu diharapkan meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi, serta menjaga keberlanjutan pasokan untuk mendukung target swasembada pangan.

Pemerintah berharap kombinasi antara ketersediaan pupuk yang memadai, harga yang tetap terjangkau, dan jaminan harga gabah yang lebih baik dapat memperkuat posisi petani sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.