REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono meminta seluruh jajaran organisasi melaporkan dan menindak setiap penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun penyaluran bantuan pertanian. Ia menekankan peran HKTI sebagai pengawas aktif hingga tingkat akar rumput.

Sudaryono menyampaikan hal itu saat peringatan HUT ke-53 HKTI di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4/2026). Ia menempatkan HKTI sebagai mitra strategis pemerintah yang harus hadir langsung di tengah persoalan petani.

“Kalau ada yang keliru, irigasi tidak tepat, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian kok ditebus orang, disuruh bayar, laporkan, kita pidanakan. Kalau ada dapur-dapur MBG yang brengsek, ya kita laporkan, kita tutup begitu, Pak. Kalau ada bantuan benih, bibit tidak sesuai, laporkan,” kata tokoh yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian itu.

Ia menilai pengawasan di tingkat bawah menjadi kunci agar berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran. HKTI diminta tidak sekadar menjadi organisasi formal, melainkan terlibat aktif dalam proses verifikasi dan pendampingan petani.

Dalam forum itu, Sudaryono juga menegaskan posisi HKTI sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Organisasi ini diharapkan mampu membantu penentuan calon petani dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan, termasuk dalam program alat dan mesin pertanian serta pengembangan komoditas strategis.

"HKTI tidak menggantikan pemerintah, tapi HKTI sekarang berada di tengah-tengah pemerintah, menjadi mitra strategis pemerintah untuk kita sama-sama menjadi mata, telinga, corong, dan tangan kepanjangan pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberhasilan sejumlah program pemerintah yang mulai berdampak di lapangan. Salah satunya penyerapan hasil pertanian oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai membantu petani menjual produk mereka.

Menurut Sudaryono, kondisi saat ini menunjukkan perbaikan distribusi hasil pertanian. Produk hortikultura yang sebelumnya terbuang kini mulai terserap oleh program pemerintah.

“Tidak ada lagi petani sayur yang buang wortelnya. Tidak ada lagi petani buah-buahan yang buang pisangnya. Tidak ada lagi petani kita yang kemudian susah menjual barang pertaniannya, karena sebagian besar diserap oleh Badan Gizi, SPG, dan MBG kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga memaparkan agenda konsolidasi organisasi HKTI. Ia menargetkan seluruh struktur organisasi dari pusat hingga daerah rampung pada 2026, disertai penguatan keanggotaan hingga tingkat kelompok tani.

HKTI juga telah membentuk koperasi dan yayasan sebagai instrumen penguatan kelembagaan. Ke depan, organisasi ini akan menjalankan program pendidikan dan pelatihan bagi kader di daerah melalui skema training of trainers.

Sosok yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan pentingnya kerja nyata setelah pelantikan organisasi. Aktivitas di lapangan dinilai lebih menentukan dibanding seremoni.

Sudaryono menutup sambutannya dengan mengingatkan agar penyelesaian masalah pertanian dilakukan langsung di titik persoalan. Ia mengajak seluruh kader HKTI kembali ke daerah masing-masing dan bekerja menyelesaikan persoalan petani secara konkret.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dengan impor hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis guna menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan nasional.

"Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan (tercapai) adalah maksimal impor 10 persen, ini kita (impor hanya) 5 persen," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan indikator swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi dalam kalkulasinya hanya sekitar 5 persen. Hal itu tidak melampaui definisi swasembada dari The Food and Agriculture Organization (FAO).

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen," jelasnya.

"(Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen," tambah Amran.

Lebih lanjut, dia menyebutkan total impor tiga pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri atas kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton.

"Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen," ujarnya.

Adapun 11 pangan pokok itu adalah beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," kata Amran lagi.

Dari total konsumsi 11 komoditas yang sejumlah 68,7 juta ton, beras berkontribusi hingga 45,2 persen atau 31,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional harus kokoh. Salah satunya dengan pembuktian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memecahkan rekor kembali.

Bapanas mencatat stok beras Bulog telah mengalami perkembangan yang eksponensial dalam dua tahun terakhir. Dengan total stok lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026, meningkat hingga 264,2 persen dibandingkan hari yang sama dua tahun lalu. Total beras Bulog saat itu 1,37 juta ton.

"Selanjutnya, jika stok 5 juta ton hari ini dibandingkan terhadap 23 April 2025, telah meningkat 65,8 persen," bebernya.

Adapun stok pada 23 April tahun lalu berada di 3,01 juta ton. Eskalasi yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Ia menegaskan pula swasembada dapat dilihat pada realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri yang semakin meningkat. Realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog per 23 April 2026 telah berada di angka 2,31 juta ton.

Tingkat serapan Bulog tersebut telah melampaui secara drastis dalam dua tahun terakhir. Terhadap Januari–April 2024 menjadi capaian monumental karena meningkat hingga 790 persen, karena realisasi saat itu hanya 259,9 ribu ton.

Sementara terhadap Januari–April 2025 yang 1,78 juta ton pun meningkat cukup signifikan 29,4 persen.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80 persen, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," jelas Amran.

"Intinya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," tambah Amran.

Purwokerto (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa Merah Putih Indonesia (PKMPI) untuk memperkuat peran desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Dalam Pengukuhan dan Konsolidasi PKMPI Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu, ia menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

“Kalau anda bisa solid, kita bisa memberikan manfaat. Saya butuh kepala desa untuk bersama-sama membangun, karena desa adalah panggung politik paling penting,” katanya.

Menurut dia, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran lima persen per tahun belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat desa.

Ia mengibaratkan perekonomian nasional seperti sebuah “warung” yang terus berkembang, namun keuntungan dari pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

“Warung yang namanya Indonesia ini makin besar, pelanggannya makin banyak, tetapi pertanyaannya, apakah yang punya warung makin sejahtera? Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan para pemimpin di tingkat desa untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Wamentan juga menyoroti masih adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dalam kondisi tertentu, yang menunjukkan perlunya perbaikan distribusi hasil pembangunan.

“Kalau pertumbuhan tidak dinikmati secara merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan desa dalam menjalankan berbagai program, termasuk di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya.

Ia mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya melakukan pembenahan, termasuk penertiban izin usaha yang tidak sesuai aturan serta penanganan praktik-praktik yang merugikan negara.

“Kita ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” katanya.

Ditemui usai acara, Sudaryono mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk penyaluran aspirasi para kepala desa di Jawa Tengah yang menginisiasi wadah bersama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi.

“Tujuannya ini kan aspirasi dari teman-teman kepala desa di Jawa Tengah. Jadi mereka bikin satu perkumpulan, kemudian saya diminta untuk hadir dan membina,” katanya.

Ia menegaskan kepala desa merupakan tokoh penting di tingkat akar rumput yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan dan menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

“Kepala desa itu penting, tokoh di desa, jadi didengar oleh rakyatnya. Sehingga saya kira perlu bagaimana sinergisitas program itu bisa sampai ke masyarakat desa dan dirasakan manfaatnya,” katanya.

Selain itu, kata dia, keberadaan organisasi tersebut juga dapat menjadi wadah penyampaian aspirasi dari desa kepada pemerintah.

“Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, aspirasi juga bisa diwadahi dari perkumpulan ini. Saya kira ini perkumpulan yang positif dan tentu saja saya menyambut positif,” katanya.

Ia mengharapkan berbagai program pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat desa melalui penguatan sinergi tersebut.

“Intinya bagaimana caranya program itu bisa dieksekusi dengan baik di level desa, sehingga program yang baik di pusat itu kemudian terlaksana dengan baik sampai di lapangan,” kata Sudaryono.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memproyeksikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mampu menghasilkan margin alias keuntungan hingga Rp50 triliun, dengan memangkas rantai pasok yang selama ini panjang dan didominasi perantara.

"Supply chain (rantai pasokan) tadi, solusinya adalah ini. Kita perkecil menjadi tiga (rantai distribusi). Ini kehilangan, kita Rp313 triliun (potensi margin di rantai pasok). Di middleman ini, untungnya bisa 10 persen, 20 persen, 30 persen (di setiap tahap distribusi)," ujar Amran dalam diskusi bersama pengamat di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan struktur distribusi pangan saat ini melibatkan banyak lapisan, mulai dari pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, hingga ritel sebelum sampai ke konsumen. Kondisi ini membuat margin keuntungan menumpuk di tingkat perantara.

Berdasarkan paparannya, potensi keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara atau middleman mencapai sekitar Rp313,08 triliun. Melalui skema Kopdes Merah Putih, rantai pasok dipangkas menjadi lebih sederhana, yakni dari petani langsung ke koperasi di desa, lalu ke konsumen akhir.

"Inilah dibangun Koperasi (Desa) Merah Putih. Dari petani, koperasi langsung di desa ke konsumen. Kalau ini untung koperasi Rp50 triliun, ini Rp263 triliun dibagi ke petani, pendapatan naik, daya beli naik," ujar Amran.

Dengan skema tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai tukar petani (NTP) serta perbaikan daya beli masyarakat desa karena distribusi keuntungan menjadi lebih merata.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, Amran juga menyinggung peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyerap hasil produksi petani atau off taker. Menurutnya, keberadaan MBG akan membantu menjaga stabilitas permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang berujung pada pemborosan.

"MBG itu off taker dari 160 juta petani Indonesia. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar tomat dibuang, barang dibuang," ujarnya.

Ia menambahkan integrasi antara koperasi dan program MBG diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, di mana hasil produksi terserap dan langsung didistribusikan ke masyarakat sekitar.

Amran juga memperkirakan perputaran ekonomi di desa dapat meningkat signifikan jika sistem ini berjalan optimal. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya terpusat di kota diharapkan dapat bergeser dan tumbuh di tingkat desa.

"Kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa (perputaran ekonomi), Rp300 triliun kali 10 (dikalikan frekuensi transaksi), Rp10 ribu triliun (potensi perputaran ekonomi). Ini bergerak di desa, tidak lari ke kota," katanya.

JAKARTA - Cadangan beras nasional mencatat sejarah baru dalam ketahanan pangan Indonesia. Per 23 April 2026, stok beras nasional mencapai angka 5.000.198 ton, tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat meninjau gudang penyimpanan beras Bulog, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), menyampaikan capaian ini sebagai momentum penting bagi sektor pangan nasional. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026 stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama,” ujar Mentan dalam keterangan yang diterima dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Lonjakan cadangan beras ini juga diikuti dengan langkah besar pemerintah dalam memperluas kapasitas penyimpanan.

Dengan kapasitas gudang pemerintah yang sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton, kini pemerintah telah menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang sudah terisi penuh.

Bahkan, langkah ekspansi terus berlanjut dengan penyewaan gudang tambahan berkapasitas sekitar 1 juta ton.

Kondisi ini, kata Mentan, mencerminkan peningkatan produksi dan pengelolaan logistik pangan yang semakin kuat. Tidak hanya berdampak pada stabilitas dalam negeri, capaian ini juga dinilai memberi kontribusi terhadap ketahanan pangan global, terutama di tengah tingginya konsumsi beras dunia.

Amran menambahkan bahwa Indonesia berhasil menjaga kemandirian pangan tanpa impor beras sepanjang tahun 2025, dan optimistis tren ini berlanjut di tahun ini.

“Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insyaallah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” katanya.

Dengan cadangan yang melimpah, pemerintah berharap stabilitas harga beras tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Capaian ini sekaligus menjadi indikator kuat bahwa sektor pertanian Indonesia tengah berada dalam fase yang semakin kokoh dan mandiri.

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kondisi stok dan produksi beras dalam negeri berada dalam posisi aman, di tengah munculnya narasi yang menyebut gudang beras kosong.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyindir keras pihak yang menggulirkan isu tersebut karena dinilai berpotensi mendorong kebijakan impor yang merugikan petani dalam negeri.

“Kalau ada yang mengatakan gudang itu tidak ada isinya atau kurang. Kalau kita percaya dia, keputusan kita apa? Kurang, berarti? Impor. Kalau mau impor, berarti pro pada petani negara lain. Pro petani negara lain berarti antek asing,” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog JDP Karawang 1 Logistic Park di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Menurut Amran, pemerintah telah menetapkan 11 komoditas pangan strategis yang dijaga, di mana sebagian besar telah mencapai swasembada, termasuk beras, jagung pakan, bawang merah, hingga komoditas unggas.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, Amran menuturkan total produksi pangan mencapai sekitar 73,76 juta ton, sementara kebutuhan berada di kisaran 68,78 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 4,98 juta ton.

Di sisi lain, Amran tak menampik Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas tertentu seperti bawang putih, kedelai, daging sapi/kerbau.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan total kebutuhan atau produksi nasional, porsi impor tersebut hanya sekitar 4,9%, masih jauh di bawah ambang batas 10% yang kerap dijadikan indikator swasembada pangan. Dia menilai kondisi tersebut seharusnya sudah mencerminkan swasembada, meskipun masih ada impor terbatas.

RI Punya 5 Juta Stok Beras

Adapun, per Kamis (23/4/2026), Indonesia telah memiliki stok beras lebih dari 5 juta ton beras di seluruh gudang Perum Bulog. Menurut Amran, nilai cadangan beras yang mencapai lebih dari 5 juta ton ini diperkirakan setara Rp55 triliun—Rp60 triliun.

“Alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026, jam 08.55 [WIB], beras, stok beras seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua. Semua anak bangsa,” kata Amran.

Dia menuturkan capaian tersebut bukan hanya hasil kerja Kementerian Pertanian, melainkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk Bulog, TNI/Polri, hingga Kejaksaan.

Pemerintah juga terus memperluas kapasitas penyimpanan untuk mengantisipasi lonjakan produksi. Di wilayah Karawang saja, gudang sewaan mencapai kapasitas 102.000 ton dengan tingkat keterisian 80.000 ton, dan diperkirakan akan penuh dalam dua minggu ke depan. Secara nasional, kapasitas gudang Bulog saat ini mencapai 3 juta ton.

Namun demikian, Bulog juga telah menyewa tambahan gudang hingga 2 juta ton yang kini sudah terisi penuh, dengan sisa kapasitas sekitar 809.667 ton akan ditambah lagi dengan sewa gudang baru sekitar 1 juta ton, sehingga total kapasitas berpotensi mencapai 6 juta ton.

Dia menilai peningkatan stok ini berdampak luas, tidak hanya bagi kebutuhan domestik tetapi juga posisi Indonesia di pasar global. Indonesia sebelumnya mencatat impor beras hingga 7 juta ton pada 2023–2024, namun berhasil menghentikan impor pada 2025.

“Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi Insya Allah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April,” pungkasnya.

Bisnis.com, KARAWANG — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun Indonesia berpotensi menghadapi fenomena El Nino Godzilla.

Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan potensi kemunculan fenomena super El Nino atau Godzilla pada 2026 berisiko memperpanjang musim kemarau dan mengganggu ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah sentra produksi padi seperti Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme tersebut didukung oleh posisi cadangan beras pemerintah (CBP) dan total ketersediaan beras nasional yang sangat kuat.

“Sekarang kita akan menghadapi El Nino Godzilla. Yaitu 6 bulan, stok kita [CBP] 5 juta ton. Terbesar sepanjang sejarah. Kemudian di horeka [hotel, restoran, dan catering] 12,5 juta ton. Standing crop 11 juta. Total kalau tidak salah ini 28 juta [ton], itu setara 11 bulan, sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan?” kata Amran saat ditemui di sela-sela meninjau Gudang Bulog di JDP Karawang1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Amran menjelaskan, dengan asumsi masa kering berlangsung selama enam bulan, stok beras nasional yang setara 11 bulan konsumsi sudah cukup untuk menjaga stabilitas pasokan. Bahkan, produksi tetap berjalan selama musim kering berkat dukungan infrastruktur irigasi.

“Karena kering 6 bulan, tapi stok kita ketahanan 11 bulan. Berarti aman. Sekarang pada saat musim kering, kita masih berproduksi 2 juta ton per tahun. Karena ada irigasi. Ada sawah irigasi, pompanisasi jalan, irigasi jalan. Nah, itu berarti 6 juta – 12 juta ton. 12 juta katakan ya 4 bulan, 5 bulan. Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi, aman. Karena 11 tambah 4, ya 15 bulan,” ujarnya.

Adapun, per Kamis (23/4/2026), stok beras yang dikuasai Perum Bulog, baik CBP maupun komersial, telah mencapai 5.000.198 ton, melampaui target penugasan setara beras 4 juta ton.

Selain memperkuat stok, pemerintah juga mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga beras tetap terkendali di tingkat konsumen.

“[SPHP] ini dibatasi karena ini adalah subsidi pemerintah supaya penyeimbang. Jadi ini pasti menurunkan harga. Ini menurunkan harga kenapa? Ini kita jual Rp13.000 [per kilogram]. Yang jual Rp17.000, pasti turun. Jadi kita isi terus, tapi ambil dua miniman per orang cukup untuk satu rumah tangga. Kalau tidak dibatasi, diborong, dijual kembali,” jelasnya.

Di sisi lain, Kementan juga menyoroti praktik kecurangan dalam distribusi beras yang merugikan masyarakat.

Amran mengungkapkan adanya temuan pengemasan ulang beras subsidi maupun beras kualitas rendah yang dijual sebagai premium. Selain itu, juga adanya praktik penipuan lain melalui penjualan beras menir yang dikemas ulang menjadi beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.

Bulog Kuasai 15% Beras Nasional

Dari sisi penguasaan stok, Amran menyebut CBP sebesar 5 juta ton yang saat ini dikuasai Bulog setara dengan sekitar 15% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34 juta ton per tahun.

“Kalau produksi kita 34 juta ton, [artinya] 5 juta ton [yang dikuasai Bulog] adalah 15% [dari produksi beras nasional],” katanya.

Dia menyebut capaian stok beras nasional saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga, mulai dari Kementan, Perum Bulog, hingga aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Adapun untuk mendukung penyimpanan, pemerintah juga terus menambah kapasitas gudang melalui kerja sama dengan pihak swasta. Saat ini, kapasitas gudang operasional Bulog mencapai 3.074.769 ton, dengan tambahan sewa/fillial gudang hingga 2.735.096 ton. Kini, sisa kapasitas gudang mencapai 809.667 ton.

“Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800.000 [ton] dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dengan mengonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mengatakan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci untuk memastikan efektivitas program di lapangan, khususnya dalam penguatan irigasi dan peningkatan produksi pangan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk penguatan sistem irigasi. Program tersebut mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan (oplah), hingga pompanisasi dengan cakupan mencapai 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80.000 unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” kata Amran, dikutip Selasa (21/4/2026).

Distribusi anggaran selanjutnya akan dilakukan secara selektif berdasarkan potensi wilayah serta respons pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

“Jadi tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.

Di sisi produksi, Kementan juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30.000 hektare guna memperluas areal tanam. Selain itu, bantuan benih tahan kekeringan terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun, khususnya di lahan kering.

Amran memastikan bahwa kondisi produksi dan cadangan pangan nasional masih dalam kondisi aman. Dia menyebut dalam beberapa hari ke depan stok diperkirakan mencapai 5 juta ton.

“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.

Adapun, standing crop tercatat sekitar 11 juta ton, sedangkan cadangan di sektor rumah tangga dan horeka mencapai 12,5 juta ton.

“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.

Selain tanaman pangan, pemerintah juga memperkuat sektor perkebunan melalui alokasi anggaran sebesar Rp9,95 triliun pada periode 2026–2027. Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870.000 hektare.

“Anggarannya Rp9,95 triliun, hampir Rp10 triliun, dan ini hibah untuk rakyat,” tegasnya.

Namun demikian, Amran mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga pada kualitas implementasi di lapangan.

Dia menyoroti masih rendahnya produktivitas sejumlah komoditas akibat permasalahan teknis yang belum tertangani secara optimal.

“Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana.

“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujarnya.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Kementan optimistis penguatan irigasi dan sektor perkebunan dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di tengah ancaman perubahan iklim.

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat koordinasi dengan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mempercepat target swasembada pangan nasional dengan mendorong PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), selaku sub-holding gula PTPN III (Persero), menjadi motor penggerak utama dalam pemenuhan kebutuhan gula domestik.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada performa BUMN pangan dalam mengelola komoditas strategis. pemerintah secara rutin memantau progres integrasi lahan dan produktivitas yang dikelola oleh PTPN Group.

“Kami diberi target oleh Bapak Presiden dan diminta laporan secara rutin terkait BUMN pangan, karena sektor ini yang menjadi motor penggerak utama kemandirian pangan kita,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).

Arahan Menteri Pertanian untuk jajaran BUMN tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan di Nusantara Hall SGN, Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyatakan kesiapan perseroan dalam mengakselerasi target tersebut melalui penguatan produktivitas di sisi hulu hingga efisiensi di sisi hilir. SGN berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing industri gula nasional agar mampu menekan ketergantungan impor.

“SGN berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri gula sebagai kontribusi nyata BUMN dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia,” jelasnya.

Dia menyebut, kunjungan kerja ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk optimalisasi peran holding perkebunan dalam menjaga stabilitas stok gula nasional.

Sebagaimana diketahui, gula merupakan komoditas pangan penting yang memiliki dampak langsung terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi industri gula melalui SGN diharapkan mampu menciptakan ekosistem perkebunan yang berkelanjutan.

Fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada perluasan area tanam, tetapi juga pada peningkatan rendemen dan modernisasi pabrik gula guna mencapai swasembada gula konsumsi maupun industri.

"Melalui kolaborasi antara regulator dan operator BUMN, pemerintah optimis ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi nasional di sektor agribisnis," tuturnya.

Merujuk data Kementerian Pertanian, hasil evaluasi akhir giling 2025 menunjukkan produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau sekitar 97,54% dari target yang ditetapkan.

Adapun produksi tebu nasional pada 2025 mencapai 39,07 juta ton, dengan produktivitas rata-rata 69,35 ton per hektare.

Berdasarkan Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

Sementara berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling Gula Kristal Putih (GKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17 April 2026 bersama seluruh pabrik gula se-Indonesia di Surabaya, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton.

Data menunjukkan luas areal panen tebu eksisting nasional mencapai 576.538 hektare. Rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu, rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45%.

Adapun kebutuhan gula konsumsi masyarakat pada tahun ini diperkirakan dikisaran 2,8 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 0,2 juta ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. (K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak segan mencabut izin produsen minyak goreng merek Minyakita bila menaikkan harga secara tidak wajar yang melanggar ketentuan pemerintah. Ia menyatakan tidak akan ragu turun tangan langsung menindak produsen yang memainkan harga minyak goreng di pasar melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.

"(Jika menaikkan harga) itu cari masalah. Suruh saja naikkan, saya turun tangan nanti. Coba saja," kata Mentan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan harga Minyakita yang ditemui usai rapat bersama 170 bupati seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Mentan menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan untuk melakukan pengawasan ketat dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan distribusi minyak goreng.

"Beritahu mereka produsen minyak goreng yang bermain-main saya cek. Bila melanggar regulasi, saya tindak. Kami bersama dengan Satgas," tegas Amran.

Mentan menegaskan pula kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri tidak berkaitan dengan implementasi program biodiesel 50 persen (B50).

Menurut dia, ketersediaan bahan baku justru melimpah sehingga tidak logis jika harga mengalami kenaikan.

Ia menjelaskan produksi crude palm oil (CPO) Indonesia mencapai sekitar 45 juta–50 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 26 juta ton diekspor, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan domestik.

“Enggak (ada kaitannya), kita kan ekspor ke luar negeri,” tegas Amran.

Ia memaparkan, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), ekspor CPO Indonesia justru meningkat dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton. Di sisi lain, kebijakan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50 hanya menyerap sekitar 5,3 juta ton CPO.

Namun, kenaikan harga CPO justru mendorong perbaikan perawatan kebun sawit, termasuk pemupukan, yang berdampak pada peningkatan produksi hingga 6 juta ton.

Artinya, tambahan produksi tersebut bahkan belum sepenuhnya terserap, tetapi sudah mampu menutup kebutuhan program biodiesel.

“Ternyata apa yang terjadi? Karena harga CPO naik, ini sawit dipelihara dengan baik, pupuknya diperbaiki, naik berapa? 6 juta ton. Kita belum pakai CPO-nya sudah naik 6 juta ton. Ekspor kita 32 juta ton itu GAPKI,” beber Amran.

Amran juga menegaskan implementasi B50 justru memberikan manfaat besar bagi Indonesia karena mampu menekan impor solar hingga sekitar 5 juta ton per tahun.

Lebih lanjut, ia menilai kenaikan harga minyak goreng di tengah kondisi pasokan yang melimpah merupakan sebuah anomali. Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan adanya praktik permainan di rantai distribusi.

Ia pun memastikan akan berkoordinasi dengan satuan tugas terkait untuk menelusuri penyebab kenaikan harga tersebut. Pemerintah, kata Mentan Amran, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan memastikan harga tetap terjangkau.

Di sisi lain, ia menyebut kebutuhan CPO untuk dalam negeri, termasuk minyak goreng, berada di kisaran 20 juta ton. Dengan total produksi yang kini mencapai sekitar 52 juta ton, Indonesia berada dalam kondisi surplus bahan baku.

“B50 itu bukan mengambil dari minyak goreng, tapi dari alokasi ekspor. Jadi tidak ada hubungannya dengan kenaikan harga minyak goreng,” kata Mentan.

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026 seiring penerapan biodiesel 50 persen (B50) berbasis sawit.

"Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk," kata Amran di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Minggu.

Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan komoditas kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif.

Ia menjelaskan sawit tidak hanya dapat diolah menjadi solar, tetapi juga menjadi bensin dan etanol yang saat ini tengah dipercepat pengembangannya.

"Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit jadi solar, sawit juga jadi bensin," ujarnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan kerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) untuk pengembangan bensin berbasis sawit dalam skala kecil sebelum diperluas menjadi industri besar.

"Kalau ini berhasil, kita buka skala besar. Jadi masa depan Indonesia cerah," tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Amran juga meninjau sejumlah inovasi teknologi karya ITS, salah satunya traktor listrik yang dinilai lebih hemat dan efisien.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia langsung memesan 10 unit untuk uji coba karena tidak menggunakan bahan bakar solar, melainkan energi listrik.

"Traktor yang dibuat ini harganya separuh dari yang biasanya. Kemudian efektif, tidak menggunakan solar tetapi menggunakan elektrik, listrik. Jadi ini sangat hemat," ucapnya.

Diketahui, Amran hadir di Surabaya untuk memberikan pidato kunci (keynote speech) pada wisuda ke-133 program doktor, magister, dan profesi insinyur di Grha ITS.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita masih bergantung kirim beras dari satu pulau ke pulau lain, biaya logistik mahal. Karena itu, setiap daerah harus kuat dan mandiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun kemandirian pangan melalui sinergi program, peningkatan produksi, serta penguatan distribusi pangan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, target besar seperti swasembada dan kemandirian pangan tidak akan tercapai optimal,” kata Amran sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peran strategis DPRD krusial, terutama dalam mendukung kebijakan, anggaran, dan pengawasan di daerah.

Ia menegaskan, tantangan global saat ini semakin kompleks dengan adanya krisis pangan, energi, dan air. Dalam konteks tersebut, Indonesia harus memperkuat fondasi dari daerah, termasuk memastikan setiap provinsi mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Menurutnya, DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan keberhasilan program pertanian di daerah, mulai dari dukungan regulasi hingga penguatan alokasi anggaran.

“Ketua DPRD punya peran strategis. Bagaimana anggaran diarahkan, bagaimana kebijakan daerah mendukung petani, itu sangat menentukan,” ujar Amran.saat menjadi pembicara pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Magelang, Jawa Tengah.

Kementan juga mendorong pendekatan desentralisasi produksi pangan sebagai solusi menekan biaya distribusi antarwilayah yang selama ini masih tinggi.

“Kalau kita masih bergantung kirim beras dari satu pulau ke pulau lain, biaya logistik mahal. Karena itu, setiap daerah harus kuat dan mandiri,” tegasnya.

Selain pangan, kolaborasi juga diperluas ke sektor energi berbasis pertanian. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar sekitar 5 juta ton mulai 1 Juli 2026 melalui penguatan bioenergi, serta pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin.

“Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga energi. Daerah harus ikut berperan dalam pengembangan bioenergi berbasis potensi lokal,” tutur Amran.

Kementerian Pertanian mencatat, saat ini stok pangan nasional mencapai 4,8 juta ton, dengan sektor pertanian melibatkan sekitar 160 juta petani. Potensi itu dinilai akan semakin kuat jika didukung kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.

Di sisi lain, kontribusi Indonesia di tingkat global juga terus meningkat, dengan produk beras yang telah ekspor dan menjangkau sekitar 33 negara.

Mentan menegaskan pula keberhasilan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi di daerah.

“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, kita bukan hanya mandiri, tapi bisa menjadi kekuatan pangan dunia,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026