REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia mencapai swasembada pangan dengan impor hanya sekitar 5 persen dari total kebutuhan konsumsi 11 komoditas strategis guna menjaga ketahanan dan stabilitas pasokan nasional.

"Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan (tercapai) adalah maksimal impor 10 persen, ini kita (impor hanya) 5 persen," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan indikator swasembada pangan yang telah dicapai Indonesia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Impor pangan pokok strategis untuk kebutuhan konsumsi dalam kalkulasinya hanya sekitar 5 persen. Hal itu tidak melampaui definisi swasembada dari The Food and Agriculture Organization (FAO).

"Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen," jelasnya.

"(Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen," tambah Amran.

Lebih lanjut, dia menyebutkan total impor tiga pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri atas kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton.

"Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen," ujarnya.

Adapun 11 pangan pokok itu adalah beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

"Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan, hari ini selesai. Pangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, itu ada 11 komoditas, dengan beras sebagai porsi konsumsi paling tinggi," kata Amran lagi.

Dari total konsumsi 11 komoditas yang sejumlah 68,7 juta ton, beras berkontribusi hingga 45,2 persen atau 31,1 juta ton.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional harus kokoh. Salah satunya dengan pembuktian stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memecahkan rekor kembali.

Bapanas mencatat stok beras Bulog telah mengalami perkembangan yang eksponensial dalam dua tahun terakhir. Dengan total stok lebih dari 5 juta ton per 23 April 2026, meningkat hingga 264,2 persen dibandingkan hari yang sama dua tahun lalu. Total beras Bulog saat itu 1,37 juta ton.

"Selanjutnya, jika stok 5 juta ton hari ini dibandingkan terhadap 23 April 2025, telah meningkat 65,8 persen," bebernya.

Adapun stok pada 23 April tahun lalu berada di 3,01 juta ton. Eskalasi yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir ini mencerminkan Indonesia yang telah mencapai swasembada beras.

Ia menegaskan pula swasembada dapat dilihat pada realisasi serapan setara beras yang bersumber dari produksi dalam negeri yang semakin meningkat. Realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog per 23 April 2026 telah berada di angka 2,31 juta ton.

Tingkat serapan Bulog tersebut telah melampaui secara drastis dalam dua tahun terakhir. Terhadap Januari–April 2024 menjadi capaian monumental karena meningkat hingga 790 persen, karena realisasi saat itu hanya 259,9 ribu ton.

Sementara terhadap Januari–April 2025 yang 1,78 juta ton pun meningkat cukup signifikan 29,4 persen.

"Kenapa orang mengatakan swasembada pangan identik dengan beras? Karena komposisi kalau kita makan, orang Indonesia bisa 60, 70, 80 persen, sehingga orang selalu menyampaikan pangan identik dengan beras, karena komposisinya yang lebih besar," jelas Amran.

"Intinya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo saat ini, satu, pangan beres. Dua, protein beres. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita ini adalah karbohidrat dan protein, sudah terpenuhi," tambah Amran.

Perum Bulog menyiapkan opsi penggunaan kemasan lama untuk distribusi beras bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sebagai langkah antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan baku plastik.

Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto mengatakan kebijakan ini diambil di tengah dinamika harga biji plastik yang sempat meningkat, meski kini mulai menunjukkan tren penurunan.

"Dengan dinamika harga biji plastik yang sempat naik tinggi, sekarang sudah mulai agak turun. Tapi walaupun enggak serendah sebelum perang, trennya sudah agak turun. Kita masih bisa berproses untuk mengakses tender untuk pengadaan kemasan," ujar Prihasto di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan Bulog tetap melanjutkan proses pengadaan kemasan baru, baik untuk bantuan pangan maupun SPHP. Targetnya, seluruh kebutuhan kemasan dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Insyaallah kemasan ini di Mei ini kita bisa menyelesaikan semuanya untuk kemasan yang dibutuhkan," katanya.

Sambil menunggu proses tersebut, Bulog memanfaatkan stok kemasan lama yang masih tersedia dalam jumlah besar, sesuai arahan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

[Gambas:Youtube]

"Sesuai perintah dari Badan Pangan Nasional, kita boleh menggunakan kemasan sisa-sisa yang lama. Sisa kemasan yang lama itu tinggal kita labelin saja. Yang penting segera ini digunakan untuk distribusi ke masyarakat," ujar Prihasto.

Ia menyebut stok kemasan lama yang belum terpakai masih mencapai jutaan lembar.

Prihasto juga menyoroti potensi kesalahpahaman di masyarakat akibat penggunaan kemasan lama, terutama terkait tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan.

"Di kemasan lama itu kadang tertulis expired date tahun 2024. Jadi bukan berasnya yang expired, ini cuma kemasannya saja pakai kemasan lama. Berasnya beras baru," katanya.

Untuk menghindari kebingungan, Bulog akan menambahkan label atau stiker penjelas pada kemasan sebelum didistribusikan. Ia menegaskan langkah ini diambil agar distribusi beras tidak terhambat oleh keterbatasan kemasan. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh program distribusi Bulog.

"Yang penting sekarang jangan sampai terhambat oleh ketersediaan kemasan. Pakai saja kemasan yang ada, sisa-sisa yang dulu-dulu," ujar Prihasto.

Bulog memastikan kualitas beras tetap terjaga karena yang digunakan adalah beras baru sementara kemasan lama hanya menjadi solusi sementara di tengah kondisi pasokan bahan kemasan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik pupuk palsu yang merugikan petani dan negara hingga Rp3,3 triliun.

Modusnya, pelaku menjual tanah yang tidak mengandung unsur hara sebagai pupuk kepada petani.

"Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga-tiganya tidak ada. Tanah dijual dan itu merugikan petani Rp3,3 triliun. Kami sekarang sudah (jadikan) tersangka," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Amran menegaskan pemerintah bersama Satgas Pangan telah menindak tegas pelaku. Ia menyebut jumlah tersangka dalam kasus mafia pangan terus bertambah seiring pengawasan yang diperketat di sektor pangan, termasuk pupuk dan distribusi bahan pokok.

"Pasti (akan ditindak Satgas Pangan). Bukan akan ada, kalau akan itu baru. Sekarang tersangka sudah 76. Kami mengambil risiko itu. Ada pupuk mulai hulu hilir, ada (distributor) pupuk kemarin, (tersangka) 27 orang," katanya.

Data yang dipaparkan menunjukkan sepanjang 2024-2025, Satgas Pangan Polri telah menangani total 92 kasus mafia pangan. Rinciannya meliputi 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan pegawai.

Dari penindakan tersebut, aparat telah menetapkan 76 tersangka. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 2.230 pengecer dan distributor pupuk sebagai bagian dari upaya menertibkan rantai distribusi.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan pupuk yang diterima petani sesuai standar dan tidak disusupi praktik curang yang merugikan produksi pangan nasional.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menyinggung fenomena anomali harga pangan di dalam negeri yang tidak sejalan dengan status Indonesia sebagai produsen besar global.

Ia mencontohkan kasus minyak goreng yang sempat langka dan mahal meski Indonesia merupakan pemasok utama dunia.

"Hukum pasar itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia untuk sektor pangan. Contoh, kemarin pernah minyak goreng langka, kemudian minyak goreng naik. Padahal kita produsen terbesar dunia," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawasi harga dan distribusi termasuk meminta produsen tidak memainkan harga di atas ketentuan.

Selain itu, Amran menyebut kondisi harga beras relatif stabil dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Lebaran. Kendati, ia mengakui masih ada kenaikan di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi.

"Di satu tempat, (harga beras) naik sedikit, tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah dua kali Lebaran relatif stabil," kata Amran.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Amran) Amran Sulaiman mengungkapkan stok beras pemerintah di Gudang Bulog untuk pertama kalinya menembus 5 juta ton.

"(Stok beras Bulog) di seluruh Indonesia 5.000.198 ton. Ini adalah pertama. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama. Inilah hasil kerja keras kita semua," ujar Amran saat meninjau stok beras di Gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4).

Pemerintah, sambung Amran, terus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang untuk menampung peningkatan produksi dan cadangan beras nasional.

Saat ini, kapasitas Gudang Bulog hanya 3 juta ton. Pemerintah telah menyewa tambahan gudang dengan kapasitas 2 juta ton.

"Sekarang sudah penuh tinggal 800 ribu ton, dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya. Berarti nanti 6 juta ton," terangnya.

Di wilayah Karawang, pemerintah menyewa gudang dengan kapasitas 102 ribu ton, di mana sekitar 80 ribu ton telah terisi.

"Kita sewa 102 ribu ton, yang sudah terisi 80 ribu ton, mungkin 2 minggu ke depan Ini penuh lagi," terangnya.

Melihat hal itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini optimistis Indonesia tidak perlu mengimpor beras pada 2026.

"Kita saling mendoakan, kita kolaborasi Insyaallah 2026. Tidak impor beras, Cadangan kita adalah tertinggi Sepanjang sejarah di bulan April," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Amran juga memastikan bahwa Indonesia mampu menghadapi fenomena kekeringan ekstrem (Godzilla El Nino) yang diprediksi melanda tahun ini.

Selain dari cadangan beras pemerintah, Amran mengungkapkan sektor hotel, restoranm dan catering (horeca) juga menyimpan stok 12,5 juta ton. Kemudian masih ada standing crop 11 juta ton.

"Total kalau tidak salah ini 28 juta. 28 juta itu setara (ketahanan stok) 11 bulan. Sedangkan kekeringan itu 6 bulan. Artinya aman. Jadi aman kan?," ujarnya.

Amran menerangkan, saat musim kering, Indonesia masih memproduksi 2 juta ton beras karena ada sawah irigasi.

Karenanya, ia memperkirakan ketahanan pangan beras Indonesia bisa mencapai 15 bulan ke depan.

"Berarti bisa sampai April tahun depan kekuatan pangan beras kita. Jadi, aman. Karena 11 bulan tambah 4 bulan, ya 15 bulan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta: Upaya menstabilkan harga Minyakita terus diperkuat. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan peningkatan porsi domestic market obligation (DMO) Minyakita untuk BUMN pangan dari 35% menjadi 60%.

Langkah ini dinilai penting agar distribusi Minyakita lebih terkendali. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyebut peningkatan porsi DMO akan memudahkan pengawasan, sehingga penyaluran Minyakita bisa lebih tepat sasaran hingga ke pasar rakyat.

Di sisi harga, kondisi Minyakita mulai menunjukkan perbaikan. Data Kementerian Perdagangan per 17 April mencatat rata-rata harga Minyakita nasional berada di Rp15.982 per liter. Angka ini memang masih sedikit di atas HET Rp15.700, namun sudah ada 28 provinsi yang mencatat harga Minyakita sesuai batas tersebut.

Distribusi Minyakita saat ini juga terbagi untuk kebutuhan bantuan pangan, yang turut memengaruhi pasokan di pasar. Hingga pertengahan April, realisasi penyaluran Minyakita melalui BUMN distributor lini pertama telah mencapai sekitar 228 ribu ton atau lebih dari separuh target. Perum Bulog menjadi penyerap terbesar, disusul oleh ID FOOD dalam distribusi Minyakita.

Pemerintah menegaskan bahwa Minyakita bukan program subsidi. Skema ini merupakan kewajiban produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk Minyakita, sebelum memperoleh izin ekspor.

Meski begitu, penyaluran Minyakita masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa produsen tercatat belum memenuhi kewajiban DMO minimal 35%, sehingga pasokan Minyakita belum optimal. Pemerintah pun mendorong peningkatan kepatuhan sekaligus pembenahan sistem distribusi Minyakita.

Salah satu masalah utama adalah panjangnya rantai distribusi Minyakita. Alur dari produsen ke distributor lini satu (D1), lalu ke distributor lini dua (D2), hingga akhirnya ke pengecer dinilai membuat harga Minyakita di tingkat konsumen melampaui HET. Praktik distribusi tidak resmi juga memperpanjang jalur Minyakita di lapangan.

Dengan peningkatan DMO, pemerintah berharap distribusi Minyakita bisa dipangkas menjadi lebih singkat, langsung dari produsen ke pasar rakyat, sehingga harga Minyakita lebih terjangkau.

Sementara itu, tekanan harga Minyakita masih terasa di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, terjadi di 207 kabupaten/kota hingga minggu ketiga April 2026, meningkat dari 177 wilayah pada pekan sebelumnya.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat intervensi pasar, agar harga Minyakita tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan membahas penyesuaian Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi menyusul kenaikan harga sapi hidup Australia.

Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, mengakui kenaikan harga sapi hidup Australia cukup signifikan.

"Kami akan mengadakan Rakornis Rapat Koordinasi Teknis), kemudian nanti akan dibawa ke Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) tentang penyesuaian harga (HAP) ini,” kata Ketut saat ditemui di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ketut mengaku telah meminta izin Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas kenaikan harga sapi Australia dalam Rakornis.

Dalam forum itu, akan dibahas berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan sapi impor (landed cost) dari Australia dan bagaimana dampaknya terhadap harga daging karkas.

“Kita coba hitung sehingga nanti pasti ada sedikit penyesuaian, karena mau tidak mau,” ujar Ketut.

Meski demikian, Bapanas bakal melakukan penyesuaian harga itu dengan hati-hati serta melindungi kepentingan konsumen dan produsen.

“Tentu yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga kenyamanan daripada konsumen,” tutur Ketut.

Sebelumnya, kenaikan harga sapi hidup dari Australia dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun, mengatakan harga sapi bakalan di Australia mencapai 4,56 dollar Amerika Serikat (AS) per kilogram dengan rata-rata harganya di angka 4,32 dollar AS per kilogram.

Makmun menghitung, untuk sampai ke Indonesia, termasuk biaya karantina dan asuransi harga sapi hidup Australia mencapai Rp 77.177 per kilogram.

Sementara, sapi bakalan betina di angka Rp 86.139 per kilogram. “Sementara HAP (Harga Acuan Penjualan) kita maksimalnya Rp 58.000 per kilo berat hidup,” ujar Makmun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menanggapi potensi dampak kenaikan harga pangan imbas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai Sabtu (18/4/2026). Menurut Bapanas, harga pangan relatif aman selama tidak ada kenaikan pada harga BBM subsidi.

“Sepanjang harga BBM subsidi tidak dinaikkan, tidak akan ada kenaikan angkutan. Tentu kalau transport-nya tidak naik, otomatis tidak memengaruhi harga pangan. Jadi, relatif terjaga,” ungkap Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa dalam agenda media briefing bertajuk ‘Membedah Realita Harga Pangan dan Capaian Swasembada Beras 2026’ yang diadakan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) di Kantor Bakom RI, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dengan demikian, Ketut mengaku senang atas keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah berfluktuasinya harga minyak global akibat eskalasi perang di Timur Tengah.

“Jadi, kita patut bersyukur kebijakan Bapak Presiden yang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujarnya.

Kenaikan Harga Plastik

Sementara itu, sebelum harga BBM non-subsidi dinaikkan pada Sabtu (18/4/2026), harga plastik diketahui telah melambung. Plastik, yang diketahui terbuat dari minyak bumi dan gas alam, memang mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir.

Bapanas menilai, gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Fluktuasi berupa distorsi pasokan bahan baku plastik turut merambah ke pelaku usaha pangan pokok strategis. Pelaku usaha bidang beras dan gula termasuk yang terdampak karena membutuhkan kemasan karung.

Bapanas menyebut telah menyerap aspirasi dari para pelaku usaha pangan sektor beras dan gula. Dalam pertemuan itu terungkap ada penyesuaian harga yang harus dilakukan para pelaku usaha imbas kurangnya pasokan plastik.

“Teman-teman pelaku usaha menyampaikan, beras naik Rp 350 per kilogram. Kalau gula sekitar Rp 150 per kilogram. Artinya cukup berdampak, dan ini yang harus kita jaga benar-benar untuk ke depannya,” terangnya.

Data Bapanas menunjukkan perkembangan rerata harga beras dan gula memang mengalami fluktuasi dalam sebulan terakhir. Namun, pergerakannya diklaim masih dalam rentang harga yang wajar karena kenaikannya tidak bergerak tinggi hingga 10 persen.

Di tengah dinamika gejolak geopolitik yang memengaruhi harga minyak global, penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight (kargo) pelabuhan, serta pengenaan surcharge (biaya tambahan) premium. Selain itu, terdapat gangguan waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri. Waktu pengiriman yang sebelumnya sekitar 15 hari dapat menjadi lebih lama hingga mencapai 50 hari sehingga turut berkontribusi pada beban biaya produksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, stok kedelai nasional diproyeksikan mencukupi kebutuhan dalam negeri hingga akhir April 2026 mendatang.

Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, mengatakan stok kedelai itu dipasok dari produksi dalam negeri dan impor.

"Kaitan dengan ketersediaan stok bahwa saat ini sampai dengan akhir April, stok kedelai kita masih 322.000 ton,” kata Sarwo dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2026).

Sarwo mengatakan, 90 persen permintaan kedelai berangkat dari kebutuhan perajin tempe dan tahu.

Dari 322,5 ribu ton stok kedelai saat ini, konsumsi kedelai bulanan disebut berada di kisaran 220.000 hingga 230.000 ton. Perhitungan ini mengacu pada Proyeksi Neraca Pangan Kedelai Tahun 2025 yang terus diperbaharui setiap bulan.

Sarwo mengingatkan para importir kedelai mematuhi batas atas harga penjualan kedelai sebagaimana telah diatur pemerintah.

Bapanas telah menetapkan, Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir Rp 11.500 per kilogram.

Sementara, kedelai di tingkat konsumen atau perajin tahu-tempe maksimal Rp 12.000 per kilogram.

Sarwo menyatakan, pemerintah bakal menelusuri penjualan kedelai yang melanggar batas HAP.

"Misalnya harga kedelai lebih Rp 12.000, kita sisir ke hulu, apabila kedapatan ada importir menjual lebih Rp 11.500 maka otomatis importir tersebut untuk impor berikutnya akan diberhentikan dan izinnya akan dicabut,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan Bapanas, rata-rata harga kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe selama satu pekan terakhir Rp 11.266 hingga Rp 11.320 per kilogram.

Harga tersebut 5,6 hingga 6,1 persen lebih rendah di bawah HAP yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 12.000 per kilogram.

Lebih lanjut, Sarwo menyebut pemerintah terus mendorong produksi kedelai dalam negeri.

Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menjalankan berbagai program untuk mengembangkan komoditas ini.

“Tentu Bapak Menteri Pertanian dalam tahun ini ada program pengembangan kedelai. Mudah-mudahan nanti secara bertahap kedelai dalam negeri, produksinya meningkat, otomatis akan menurunkan impor," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meski biaya produksi melonjak di tengah kenaikan harga plastik kemasan.

"Sekarang kan masih bisa (HET masih sama). Memang itu kan fungsinya untuk menstabilkan harga. Biar harga yang lain enggak naik," ujar Budi di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Saat ini, pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter, sementara untuk minyak goreng merek Minyakita dipatok Rp15.700 per liter. Kebijakan ini menjadi acuan utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Budi menegaskan kebijakan tersebut tetap dipertahankan di tengah tekanan biaya, termasuk dari sisi kemasan plastik yang belakangan mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah, kata dia, akan mengupayakan stabilisasi dari sisi distribusi agar harga tidak ikut terdorong naik.

Dalam kesempatan sama, ia juga menyinggung upaya penguatan distribusi melalui skema domestic market obligation (DMO) yang mengatur penyaluran minyak goreng ke dalam negeri.

Menurut Budi, distribusi minyak goreng tidak hanya mengandalkan satu jalur. Pemerintah tetap mendorong keterlibatan BUMN dan swasta secara bersamaan agar pasokan tetap terjaga.

"Kita kan juga memberdayakan. Banyak kan distributor yang swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng. Enggak ada masalah," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga meminta agar pasokan minyak goreng, khususnya Minyakita, tetap tersedia di pasar rakyat.

"Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi itu (penyalurannya) di atas 35 persen," ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan HET minyak goreng meski terjadi lonjakan harga plastik yang berdampak pada biaya distribusi.

Kenaikan harga plastik sendiri dipicu oleh gangguan pasokan bahan baku nafta yang sebagian besar masih diimpor, terutama dari Timur Tengah. Kondisi geopolitik global turut mempersempit pasokan dan mendorong biaya produksi naik.

Di lapangan, sejumlah pedagang mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng, khususnya curah, yang disebut ikut terdorong mahalnya kemasan plastik. Bahkan, harga minyak goreng curah di beberapa pasar dilaporkan menembus Rp23 ribu per kilogram.

Selain itu, pasokan Minyakita juga sempat tersendat di sejumlah daerah, sehingga mendorong harga di atas HET. Pemerintah pun mempertimbangkan penguatan distribusi melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mendorong penyaluran minyak goreng merek Minyakita sepenuhnya melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk mengatasi masalah pasokan yang sempat tersendat di pasar.

Kebijakan ini dipertimbangkan guna memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat.

"Kami minta ke depan, kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag (Budi Santoso), kalau bisa ke depan kita naikkan lagi (penyaluran Minyakita lewat BUMN Pangan), apakah 65 persen ke pemerintah, BUMN, atau 100 persen. Aku lihat situasinya nanti," ujar Amran di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Saat ini, penyaluran Minyakita masih mengacu pada skema domestic market obligation (DMO) dengan porsi minimal 35 persen melalui BUMN Pangan.

Namun, pemerintah membuka ruang untuk meningkatkan porsi tersebut, bahkan hingga seluruh distribusi dikendalikan oleh BUMN.

Amran menilai penguatan peran BUMN diperlukan agar distribusi lebih mudah dikontrol, terutama saat terjadi lonjakan harga di pasar.

"Iya, (Minyakita disalurkan lewat) BUMN. Biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN-nya tanggung jawab," terangnya.

Ia mencontohkan kebijakan serupa pada komoditas daging sapi beku, di mana pemerintah meningkatkan porsi penugasan impor kepada BUMN dibandingkan swasta.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kendali pemerintah terhadap pasokan dan harga, sekaligus memastikan ada pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi gejolak di pasar.

Kebijakan ini diambil setelah sebelumnya distribusi yang lebih banyak dipegang swasta dinilai kurang efektif dalam meredam fluktuasi harga.

Menurut Amran, pendekatan serupa bisa diterapkan pada distribusi Minyakita agar pengawasan lebih terpusat dan respons terhadap kenaikan harga bisa lebih cepat.

"Kalau BUMN, (pemerintah bisa tindak), (saya bilang), 'Eh kamu minggir. Kalau enggak bisa stabilkan harga'," ujarnya.

Meski membuka peluang penyaluran 100 persen melalui BUMN, Amran menegaskan pelaku usaha tetap dilibatkan dalam rantai pasok.

Peran BUMN lebih difokuskan sebagai penanggung jawab utama distribusi, sementara pelaku usaha, termasuk UMKM, tetap diberi ruang di lini hilir.

"Ya boleh, enggak masalah (pengusaha) protes. Yang penting harga stabil. Kan dari pengusaha langsung ke BUMN. Semuanya pengusaha. Justru pengusaha-pengusaha kecil kita bantu," kata dia.

Wacana ini mencuat di tengah kondisi pasokan Minyakita yang sempat seret di sejumlah daerah. Sejumlah pedagang mengaku tidak mendapatkan pasokan bahkan hingga beberapa bulan yang kemudian berdampak pada kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp15.961 per liter, melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Sementara itu, minyak goreng curah dan kemasan premium juga mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, Mendag Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan peningkatan kuota penyaluran melalui BUMN di atas batas minimal 35 persen. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Saat ini, distribusi Minyakita melalui BUMN dibagi ke beberapa entitas, antara lain Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara. Namun keterbatasan pasokan dan beban penugasan lain membuat distribusi belum optimal di lapangan.

[Gambas:Youtube]

Perum Bulog memastikan siap menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dalam kemasan 2 kilogram (kg) seiring melimpahnya stok beras nasional.

Penyaluran tersebut tinggal menunggu penugasan resmi dari pemerintah, yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas). Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto mengatakan perusahaan telah menyiapkan segala kebutuhan untuk mendukung distribusi kemasan baru tersebut.

"Apabila kami ditugaskan kami siap untuk melaksanakan. Stok beras kita banyak," kata Prihasto di Hotel Pantai Gapura, Makassar, Senin (6/4).

Ia menjelaskan Bulog akan langsung bergerak begitu penugasan diterima tanpa menunggu waktu lama. Proses distribusi akan dilakukan secepat mungkin sesuai arahan pemerintah.

"Begitu ada penugasan, Bulog langsung bergerak. Kita sesegera mungkin sesuai dengan penugasan yang diberikan," ujarnya.

Terkait desain, Prihasto menyebut kemasan 2 kg pada dasarnya sama dengan kemasan beras SPHP yang sudah ada hanya berbeda ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

"Desainnya sama seperti kemasan biasa, hanya ukuran 2 kilogram. Harganya tetap dihitung per kilogram, kalau di gudang Bulog sekitar Rp11 ribu per kilogram," jelasnya.

Dari sisi pasokan, Bulog menegaskan tidak ada kendala karena stok beras dalam kondisi mencukupi. Saat ini, Bulog memiliki penugasan penyaluran SPHP sebesar 823 ribu ton yang dapat dialokasikan sesuai kebutuhan, termasuk jika kemasan 2 kg mulai diterapkan.

"Intinya stok kita banyak. Kalau memang di petunjuk teknisnya dibuat yang 2 kilogram, kita segera siapkan," kata Prihasto.

Ia juga mengungkapkan posisi cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini berada di level tinggi. Menurut Prihasto, stok beras nasional telah melampaui 4,5 juta ton. Hal ini menunjukkan ketersediaan beras sangat melimpah.

Prihasto menambahkan jumlah tersebut masih berpotensi terus meningkat dalam waktu dekat seiring produksi yang terus berjalan sehingga diperkirakan stok dapat menembus 5 juta ton pada minggu ketiga April tahun ini.

"Insya Allah sampai minggu ketiga April, stok kita bisa mencapai 5 juta ton," ujarnya lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kemasan beras SPHP 2 kg masih dalam tahap desain dan akan segera disalurkan setelah proses tersebut rampung.

Ia menegaskan percepatan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih fleksibel.

"Segera. Begitu selesai langsung. Kalau hari ini selesai, hari ini saya tanda tangan. Apa saja untuk rakyat," ujarnya.

Berdasarkan ketentuan Bapanas, beras SPHP kini dapat disalurkan dalam dua pilihan kemasan, yakni 5 kg dan 2 kg dengan harga yang tetap diatur sesuai wilayah.

Di tingkat konsumen, harga maksimal ditetapkan Rp12.500 per kg untuk wilayah Jawa, Bali, dan Sulawesi; Rp13.100 per kg untuk sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, dan NTT; serta Rp13.500 per kg untuk Maluku dan Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kondisi geopolitik global yang memanas justru membawa dampak positif bagi petani sawit dan komoditas perkebunan Indonesia.

Salah satunya terlihat dari lonjakan harga crude palm oil (CPO) yang mendorong peningkatan pendapatan petani.

"Konflik, geopolitik memanas itu berkah buat Indonesia untuk pangan. Petani pesta. Kenapa? Harga CPO naik. Harga kakao bagus, harga kelapa naik. Itu yang dirasakan di lapangan," kata Amran di Gudang Bulog Panaikang, Makassar, Minggu (5/4).

Ia menggambarkan kenaikan harga komoditas tersebut dirasakan langsung oleh petani di berbagai daerah. Bahkan, menurutnya, terdapat fenomena di mana petani menikmati peningkatan kesejahteraan akibat lonjakan harga hasil perkebunan.

"Kelapa naik, dulunya Rp600 jadi Rp6.000. Itu 1.000 persen naiknya di Maluku Utara. Itu kebahagiaan petani. Saya ke lapangan, petani bilang 'Pak Menteri enak ya kalau krisis'," ujarnya.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menyinggung adanya peningkatan kemampuan ekonomi petani yang terlihat dari aktivitas sosial keagamaan. Amran menyebut jumlah petani yang mampu berangkat ke Tanah Suci meningkat hingga dua kali lipat.

Hal ini merujuk pada semakin banyak petani yang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, yang umumnya membutuhkan biaya besar. Hal ini dianggap sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan.

Amran menjelaskan kenaikan harga ini membuat petani semakin aktif meningkatkan produksi. Perawatan tanaman ditingkatkan karena harga jual sedang tinggi, sehingga memberi ruang keuntungan yang lebih besar.

"Ini tanam sawit, naik produksi. Pupuknya diperbaiki, dijaga. (Para pekebun) lupa pulang dari kebun karena harga lagi bagus. Petani diberi ruang untung untuk berproduksi," kata Amran.

Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa situasi geopolitik tidak hanya berdampak pada harga komoditas, tetapi juga mempercepat kebijakan hilirisasi energi di dalam negeri, termasuk pengembangan bahan bakar berbasis etanol.

"Berkah kedua, hilirisasi dipercepat, etanol dipercepat. Kalau ada tekanan, ada hikmah di balik itu," ujarnya.

Amran menambahkan saat ini Indonesia juga telah mulai memproduksi kendaraan berbahan bakar etanol yang bahkan sudah diekspor ke Brasil. Menurutnya, bahan baku etanol berasal dari komoditas dalam negeri seperti ubi dan jagung yang dapat langsung diolah untuk kebutuhan energi.

Secara sederhana, kondisi geopolitik yang memanas, seperti konflik di kawasan penghasil energi dunia, membuat harga minyak dan energi global naik. Dampaknya, harga komoditas pengganti atau terkait energi, seperti CPO untuk biodiesel, ikut terdongkrak. Hal ini kemudian meningkatkan permintaan dan harga jual komoditas perkebunan Indonesia di pasar global.

Kenaikan harga tersebut pada akhirnya dirasakan langsung oleh petani karena hasil panen mereka dihargai lebih tinggi. Kondisi ini yang cenderung membuat sebagian petani mengalami peningkatan pendapatan di tengah tekanan global.