Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menguji ketahanan harga pangan nasional. Ketergantungan tinggi terhadap impor pangan membuat tekanan kurs berpotensi cepat merambat ke harga mi instan, roti, tahu-tempe, susu, hingga makanan olahan lainnya pada semester II/2026.

Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.470 hingga Rp17.530 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/5/2026). Tekanan kurs menjadi perhatian karena sejumlah komoditas pangan strategis Indonesia masih bergantung pada impor.

Peneliti dan Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan pelemahan rupiah memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan nasional.

“Sebagian besar komoditas strategis masih bergantung pada impor baik untuk bahan baku, pangan konsumsi, maupun input produksi,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Eliza, ketergantungan impor Indonesia terhadap sejumlah komoditas pangan masih sangat tinggi. Gandum sepenuhnya impor, kedelai sekitar 90% masih dipenuhi dari impor. Selain itu, bawang putih 95% impor, gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%.

Kondisi pelemahan rupiah ini otomatis meningkatkan biaya impor karena mayoritas transaksi dilakukan menggunakan dolar AS. Pada akhirnya, peningkatan biaya impor ini berisiko menimbulkan kenaikan harga pangan di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada komoditas mentah, tetapi juga produk turunannya seperti mi instan, roti, tahu, tempe, dan makanan olahan lainnya.

Eliza menilai kondisi tersebut memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor, yakni tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

Menurut dia, transmisi pelemahan rupiah ke harga pangan konsumen berlangsung berbeda pada tiap komoditas. Untuk gandum dan kedelai, dampaknya bisa terasa hanya dalam hitungan minggu karena industri pengolahan langsung menghadapi kenaikan biaya bahan baku.

“Jadinya kenaikan harga bahan baku langsung ditransmisikan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk di tingkat konsumen,” katanya.

Tekanan tersebut dinilai lebih cepat terasa pada produk olahan dibanding bahan baku mentah karena terdapat efek berantai pada biaya produksi, energi, distribusi, kemasan, dan logistik.

Lantas, bagaimana respons dunia usaha terkait dengan pelemahan rupiah dan dampaknya ke impor pangan?

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan pelemahan rupiah memang belum bisa disebut krisis, tetapi sudah menjadi alarm serius bagi pelaku usaha.

“Yang paling dikhawatirkan bukan hanya level kursnya, tetapi volatilitas dan ketidakpastian yang menyertainya,” ujarnya.

Menurut Anggawira, pelaku usaha sebenarnya masih bisa beradaptasi terhadap level kurs tertentu. Namun pergerakan yang terlalu cepat dan sulit diprediksi membuat perusahaan kesulitan menyusun perencanaan bisnis.

Industri makanan dan minuman disebut menjadi salah satu sektor paling sensitif terhadap fluktuasi kurs karena banyak komponen produksinya masih bergantung pada impor atau harga global berbasis dolar AS.

Komponen yang paling cepat terdampak antara lain bahan baku impor, kemasan, energi, dan logistik. Bahkan material packaging seperti resin plastik, aluminium foil, bahan kimia printing, hingga mesin pengemasan masih banyak berasal dari impor.

Akibat tekanan kurs, banyak perusahaan mulai menahan ekspansi, meninjau ulang target pertumbuhan, hingga melakukan efisiensi operasional.

“Kalau tekanan kurs berlangsung panjang, penyesuaian harga hampir tidak terhindarkan. Ini yang perlu diantisipasi karena bisa memicu imported inflation,” kata Anggawira.

Pelaku usaha kecil juga mulai merasakan dampaknya. Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Wibowo Nurcahyo mengatakan kenaikan biaya sudah mulai muncul pada komponen kemasan plastik.

Menurut dia, pengrajin tahu dan tempe kini mulai menyesuaikan ukuran produk untuk menjaga harga jual tetap terjangkau masyarakat.

“Saat ini pengrajin tempe tahu menyesuaikan ukuran besar produknya,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan kurs juga meningkatkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat. Eliza menilai kelompok menengah bawah masih berada dalam kondisi rentan karena porsi pengeluaran pangan rumah tangga Indonesia relatif besar.

Jika pelemahan rupiah berlangsung lama dan diikuti kenaikan harga pangan secara luas, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah. Padahal konsumsi domestik menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Situasi ini sekaligus menunjukkan rapuhnya struktur pangan nasional terhadap gejolak global. Pelemahan rupiah bukan hanya berdampak pada pangan impor langsung, tetapi juga biaya produksi pangan domestik karena pupuk, pakan ternak, energi, dan logistik masih sangat dipengaruhi harga berbasis dolar AS.

Oleh karena itu, dunia usaha dan ekonom menilai momentum pelemahan rupiah seharusnya menjadi alarm untuk mempercepat pengurangan ketergantungan impor pangan dan memperkuat industri substitusi impor domestik.

Tanpa pembenahan tersebut, setiap gejolak nilai tukar berpotensi kembali memukul harga pangan, margin industri, dan daya beli masyarakat secara bersamaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan rupiah berdampak signifikan pada sektor komoditas pangan dan pertanian. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi membebani industri sawit nasional jika berlangsung dalam jangka panjang.

Kenaikan biaya impor pupuk, suku cadang kendaraan, alat berat, hingga kebutuhan pabrik dinilai dapat meningkatkan ongkos operasional industri tersebut. Nilai tukar rupiah pada Senin (18/5/2026) berada di level Rp17.658 per dolar AS atau melemah sekitar 61 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah sentimen global akibat ketidakpastian geopolitik dan penguatan dolar AS di pasar internasional. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan industri sawit masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap komponen impor, terutama untuk kebutuhan perawatan kebun dan operasional pabrik.

“Rupiah melemah kalau berkepanjangan biaya yang masih menggunakan komponen impor seperti pupuk, suku cadang kendaraan, alat berat dan pabrik akan naik,” kata Eddy kepada Republika, Senin (18/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai depresiasi rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga produk olahan kedelai hingga sekitar dua persen. Tekanan tersebut muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang mencapai hampir 90 persen kebutuhan nasional.

Pelemahan nilai tukar rupiah membuat biaya impor kedelai meningkat meski harga global relatif stabil. Kondisi itu memicu kenaikan biaya bahan baku di dalam negeri dan menimbulkan tekanan pada rantai pasok pangan berbasis kedelai. “Kita ini kan hampir 90 persen kedelainya itu dipenuhi dari impor. Depresiasi rupiah tentu menyebabkan peningkatan harga-harga barang impor termasuk kedelai,” kata Eliza kepada Republika.co.id, Senin (18/5/2026).

Nilai tukar rupiah pada Senin pagi tercatat berada di level Rp 17.658 per dolar AS. Posisi tersebut melemah sekitar 61 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya sentimen risk off global. Pasar merespons negatif hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dinilai belum memberikan titik terang terhadap konflik geopolitik global.

Menurut Eliza, pelemahan nilai tukar rupiah memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor. Tekanan inflasi muncul akibat kenaikan harga barang impor saat mata uang domestik terdepresiasi. “Nah ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor kedelai otomatis meningkat meskipun harga global relatif stabil. Kondisi ini akan memicu kenaikan biaya bahan baku di dalam negeri,” ujarnya.

Eliza menjelaskan dampak kenaikan harga kedelai tidak berhenti pada bahan baku impor. Komoditas tersebut menjadi bahan utama berbagai produk konsumsi masyarakat seperti tahu, tempe, susu kedelai, hingga pakan ternak berbasis bungkil kedelai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah kembali menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan strategis berbasis dolar Amerika Serikat (AS), mulai dari gandum, kedelai, gula, hingga bawang putih.

Kondisi tersebut dinilai membuat harga pangan domestik makin rentan terhadap gejolak kurs dan tekanan global.

Peneliti Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan tekanan nilai tukar memiliki dampak langsung terhadap sektor pangan nasional karena sebagian besar bahan baku, pangan konsumsi, dan input produksi masih berasal dari impor.

Menurut dia, gandum menjadi komoditas dengan ketergantungan impor tertinggi karena seluruh kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Selain itu, impor kedelai mencapai sekitar 90% dari kebutuhan domestik, bawang putih 95%, gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%.

“Karena mayoritas transaksi impor tersebut menggunakan dolar AS, maka ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat dan akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri,” ujar Eliza ketika dihubungi, Senin (18/5/2026).

Kondisi tersebut membuat harga pangan domestik sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah. Tekanan kurs tidak hanya meningkatkan biaya impor, tetapi juga membebani industri makanan dan minuman yang bergantung pada bahan baku impor.

"Itulah mengapa pentingnya kita swasembada pangan dan diversifikasi ke pangan lokal agar tidak rentan dengan dinamika global. Untuk komoditas seperti kedelai, gula, bawang putih, daging sapi kita perlu dorong swasembada yang berkeadilan dan berkelanjutan yang melibatkan petani kecil. Untuk mencapai swasembada dibutuhkan dukungan inovasi teknologi benih, alat mesin pertanian, irigasi, pemodalan dan capacity building petani yang intensif sehingga produktivitas meningkat, biaya produksi efisien dan kualitas produknya baik," terangnya.

Sebelumnya, Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa juga telah menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa gandum menjadi komoditas impor terbesar Indonesia seiring perubahan pola konsumsi masyarakat yang makin bergantung pada produk berbasis terigu.

Pada 2025, impor gandum Indonesia tercatat mencapai 11,76 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibanding komoditas pangan lainnya. Selain gandum, impor kedelai mencapai 8,61 juta ton, gula tebu 3,93 juta ton, jagung 982.000 ton, bawang putih 542.000 ton, serta beras 454 ribu ton.

Adapun, Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–Februari 2026 menunjukkan nilai impor pangan berbasis dolar AS masih cukup besar.

Impor gandum dan meslin tercatat mencapai US$642,85 juta, kedelai US$265,19 juta, kakao US$246,88 juta, gula US$233,85 juta, serta susu US$169,23 juta. Sementara itu, impor daging jenis lembu mencapai US$77,84 juta dan bawang putih sebesar US$66,88 juta.

Besarnya nilai impor tersebut menunjukkan tambahan tekanan yang dapat muncul ketika rupiah melemah terhadap dolar AS. Biaya impor pangan berpotensi meningkat lebih cepat dan berdampak terhadap harga di tingkat konsumen.

Meski demikian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai ketergantungan impor pangan strategis Indonesia masih dalam batas aman.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada 25 April 2026 mengatakan total impor tiga pangan pokok strategis hanya sekitar 3,5 juta ton yang terdiri atas kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600.000 ton, serta daging ruminansia 350.000 ton.

Di sisi lain, kebutuhan konsumsi 11 pangan pokok nasional mencapai 68,7 juta ton per tahun sehingga porsi impor disebut hanya sekitar 5,1%.

Sebanyak 11 komoditas pangan pokok tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau.

Bapanas juga mencatat produksi domestik 11 komoditas tersebut dapat mencapai 73,7 juta ton per tahun dan dinilai masih sejalan dengan definisi swasembada pangan dari Food and Agriculture Organization (FAO).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mewanti-wanti pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini tidak lagi sekadar angka di pasar keuangan, melainkan telah mendistorsi struktur biaya produksi, mengganggu arus kas (cashflow), hingga menahan syahwat ekspansi pelaku usaha riil.

Berdasarkan data RTI Infokom pada akhir pekan ini, nilai tukar rupiah tercatat di level Rp17.556 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 5,27% sejak awal tahun (year to date/YtD). Sepanjang 2026, pergerakan rupiah mencatatkan rentang volatilitas yang lebar, yakni antara Rp16.670 hingga Rp17.604 per dolar AS.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan bahwa pergerakan kurs yang fluktuatif ini menjadi perhatian serius dunia usaha karena memicu tekanan berantai dari hulu ke hilir. Sektor-sektor dengan ketergantungan impor yang tinggi kini berada di garis depan paparan risiko.

"Bagi sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, mesin, komponen industri, logistik, maupun kewajiban utang dalam dolar AS, tekanan ini sangat terasa. Margin usaha makin tergerus," ujar Anggawira kepada Bisnis, Minggu (17/5/2026).

Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian harga jual. Alasannya, daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya pulih, sehingga menaikkan harga produk secara agresif justru berisiko mengorbankan volume penjualan.

Menurut Angga, situasi ini telah menciptakan efek psikologis yang membuat pengusaha cenderung mengambil posisi bertahan (wait and see) daripada melakukan ekspansi. Banyak pengusaha, sambungnya, yang mulai memperketat efisiensi operasional dan menahan rencana ekspansi demi menjaga ketersediaan likuiditas internal.

Jika volatilitas kurs ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang maka Hipmi mengkhawatirkan dampaknya akan semakin menggerogoti ketahanan sektor manufaktur, konstruksi, otomotif, elektronik, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengandalkan komponen impor.

Angga pun berharap otoritas fiskal dan moneter menjadikan pelemahan kurs ini sebagai dorongan untuk melakukan penguatan struktur ekonomi domestik agar tidak terus-menerus bergantung pada barang impor dan arus modal jangka pendek (hot money).

"Pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum mempercepat penguatan industri substitusi impor, hilirisasi, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri [TKDN] yang realistis dan kompetitif, serta memperkuat ekspor bernilai tambah," jelasnya.

3 Tuntutan Pengusaha

Demi memitigasi risiko pemburukan lebih lanjut di sektor riil, Hipmi melayangkan sejumlah rekomendasi dan harapan kepada pemerintah serta otoritas moneter.

Pertama, otoritas diminta untuk fokus menjaga stabilitas volatilitas di pasar valas dan memberikan kepastian kebijakan. Bagi dunia usaha, kejelasan arah kebijakan jauh lebih penting agar kalkulasi bisnis tetap dapat diprediksi secara akurat.

Kedua, menjaga likuiditas dunia usaha, terutama pada sektor produktif dan padat karya. Angga menyebut saat ini pengusaha tengah menghadapi tekanan ganda (double pressure) akibat pelemahan rupiah yang dibarengi dengan tren suku bunga tinggi.

Oleh karena itu, instrumen pelonggaran seperti insentif fiskal spesifik, relaksasi pembiayaan, percepatan restitusi pajak, hingga stimulus padat karya sangat dibutuhkan untuk menjaga napas cashflow korporasi.

Ketiga, memperkuat kepercayaan investor melalui bauran kebijakan yang sejalan antara fiskal dan moneter. Komunikasi publik dari pemerintah kepada pasar juga diminta terukur agar tidak memantik kepanikan di tengah sensitivitas sentimen global.

Hipmi mengakui bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebetulnya masih kokoh, tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi, konsumsi domestik, dan kinerja investasi yang terjaga. Hanya saja, tantangan terbesar saat ini berada pada aspek pengelolaan ekspektasi pasar.

"Fokusnya bukan sekadar mempertahankan angka kurs tertentu, tetapi memastikan ekonomi riil tetap hidup, industri tetap bergerak, dan dunia usaha tidak kehilangan optimisme untuk terus berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja," tutup Angga.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.

Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.

“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.

Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.

Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.

“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.

Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.

Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.

Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.

“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.

Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.

Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.

Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.

Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.

Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memfasilitasi rencana investasi asing asal Jepang senilai US$1,4 miliar di sektor farmasi untuk membangun industri bahan baku obat atauactive pharmaceutical ingredients(API) di Indonesia.

Langkah itu ditempuh di tengah tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku dari China dan India.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan investasi tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor kesehatan nasional sekaligus mendorong transformasi industri farmasi domestik.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya mengejar peningkatan investasi di sektor manufaktur tradisional seperti otomotif dan elektronik, tetapi juga mulai mengarahkan investasi asing ke sektor kesehatan yang dinilai strategis.

“Pemerintah sudah memberikan panduan bagaimana sektor kesehatan juga memiliki peran penting, di antaranya melalui berbagai proses transformasi,” kata Cahyo dalam seminar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan investasi jumbo dari Jepang itu diarahkan untuk memperkuat produksi API di dalam negeri. Selama ini, industri farmasi Indonesia masih bergantung pada pasokan impor bahan baku obat dari China dan India.

Pemerintah pun berupaya menarik lebih banyak investor Jepang agar memperluas portofolio investasinya ke sektor farmasi, alat kesehatan, hingga layanan kesehatan.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal. Insentif fiskal mencakup tax holiday, tax allowance, hingga berbagai keringanan pajak khususnya di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sementara itu, insentif nonfiskal berkaitan dengan kemudahan perizinan usaha dan dukungan administratif lainnya bagi investor.

Cahyo menambahkan sektor kesehatan kini menjadi salah satu prioritas investasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sejalan dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Dia menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 mendekati US$120 miliar. Adapun target investasi tahun ini ditingkatkan menjadi US$136 miliar dan dipatok mencapai US$213 miliar pada 2029.

Khusus sektor kesehatan, realisasi investasi pada 2025 tercatat mencapai US$574 juta atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jepang pun menjadi salah satu investor terbesar di sektor kesehatan Indonesia setelah Singapura dan Korea Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) menilai industri kosmetik nasional masih menghadapi tantangan besar pada sisi bahan baku karena di tengah pertumbuhan merek lokal yang cukup pesat, sebagian besar bahan baku kosmetik di Indonesia hingga kini masih bergantung pada impor.

Ketua PERKOSMI, Sancoyo Antarikso, mengatakan tingginya ketergantungan impor tidak lepas dari kompleksitas formulasi produk kosmetik.

Dalam satu SKU, kata dia, sebuah produk kosmetik bisa menggunakan 30 hingga 40 jenis bahan baku. Tidak semua komponen tersebut saat ini tersedia di dalam negeri, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya.

Menurut Sancoyo, kondisi itu membuat produksi bahan baku lokal belum selalu layak secara ekonomi. Kebutuhan yang beragam dan volume produksi yang belum besar membuat sebagian bahan baku masih belum kompetitif jika diproduksi di pasar domestik.

Menjelaskan kondisi tersebut, Sancoyo mengatakan skala ekonomi masih menjadi tantangan utama bagi industri bahan baku kosmetik di Indonesia.

“Untuk produk kosmetik, satu SKU itu bahan bakunya bisa sampai 30 sampai 40 jenis. Karena banyak dan tidak semuanya tersedia di Indonesia, secara skala ekonomis sebagian masih belum commercially viable untuk diproduksi di sini,” ujarnya saat ditemui di pembukaan Indonesia Cosmetic Ingredients 2026, Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, dia menegaskan industri tetap terbuka menggunakan bahan baku lokal. Syaratnya, bahan baku tersebut harus mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan produsen.

Menurut dia, ada empat faktor yang selalu menjadi pertimbangan industri dalam membeli bahan baku. Empat faktor itu meliputi kualitas, inovasi, layanan, dan harga yang kompetitif.

Sancoyo menambahkan, pemerintah bersama pelaku usaha saat ini terus mendorong pemanfaatan bahan baku yang sebenarnya tersedia di Indonesia. Salah satu yang dinilai potensial ialah bahan baku berbasis palm oil.

Menekankan syarat utama agar bahan baku lokal bisa diterima industri, Sancoyo mengatakan harga tetap menjadi faktor penting selain kualitas.

“Kalau bahan baku itu kualitasnya bagus, inovatif, layanannya baik, dan harganya kompetitif, tentu industri akan memakai. Tapi jangan sampai dipaksa diproduksi di Indonesia kalau akhirnya harganya justru tidak bersaing,” katanya.

Berdasarkan catatan PERKOSMI, sekitar 80 persen bahan baku kosmetik nasional masih berasal dari impor.

Namun, angka tersebut tidak berlaku seragam pada semua jenis produk. Setiap produk memiliki kebutuhan formulasi yang berbeda, sehingga tingkat ketergantungan impornya pun tidak sama.

Sancoyo memberi contoh, untuk sabun mandi batangan, bahan utama seperti Crude Palm Oil dan Palm Kernel Oil pada dasarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia.

Akan tetapi, bahan tambahan lain seperti komponen formula penunjang masih banyak yang harus didatangkan dari luar negeri.

Di sisi lain, persoalan keamanan produk kosmetik juga masih menjadi perhatian industri. Temuan produk yang mengandung bahan pewarna terlarang masih terus muncul setiap tahun di pasar.

Menanggapi hal itu, Sancoyo mengatakan PERKOSMI menempuh dua pendekatan sekaligus, yakni pembinaan kepada produsen dan edukasi kepada konsumen.

Menurut dia, pembinaan kepada produsen dilakukan secara berkelanjutan agar mutu produk tetap terjaga sejak proses produksi.

“Kami terus melakukan komunikasi, pelatihan, dan coaching clinic kepada produsen. Mulai dari pelatihan CPKB sampai pengisian Product Information File,” tegasnya.

Sancoyo menambahkan, edukasi kepada konsumen juga diperkuat melalui berbagai kanal komunikasi. Masyarakat diimbau lebih cermat memilih kosmetik yang aman, bermutu, dan tidak mudah tergiur klaim hasil instan.

Sementara itu, Corporate Director of Creative and Innovation Martha Tilaar Group, Kilala Tilaar, menilai pembenahan rantai pasok bahan baku menjadi pekerjaan besar industri kosmetik nasional.

Menurut dia, ketergantungan impor tidak hanya memengaruhi biaya produksi. Kondisi itu juga membuat industri rentan terhadap gejolak nilai tukar dan kenaikan harga bahan pendukung.

Menyoroti besarnya ketergantungan impor, Kilala mengatakan persoalan bahan baku perlu segera dibenahi jika industri ingin tumbuh lebih kuat.

“Sekitar 85 persen bahan baku kosmetik kita masih impor. Bukan hanya brand-nya yang harus tumbuh, tetapi rantai pasoknya juga harus dibenahi dengan benar,” kata Kilala.

Dalam kapasitasnya sebagai Technical Director Innovation Zone Award, Kilala menjelaskan ajang tersebut dibuat untuk mendorong lahirnya inovasi bahan baku baru.

Program itu menjadi ruang apresiasi bagi pelaku industri lokal maupun global yang mengembangkan inovasi bahan baku kosmetik.

Dia menyebut ada tiga kategori penilaian dalam ajang tersebut. Ketiganya meliputi active ingredients, functional ingredients, dan kategori local produce yang secara khusus menyoroti potensi bahan baku lokal Indonesia.

Menurut Kilala, perhatian terhadap bahan baku lokal menjadi penting karena Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat besar.

Dia menilai potensi tanaman obat, aromatik, dan bahan kosmetik di dalam negeri masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh industri nasional.

Menggambarkan besarnya potensi yang belum tergarap, Kilala menilai banyak bahan baku Indonesia justru memberi nilai tambah di negara lain.

“Indonesia punya ribuan tanaman obat, aromatik, dan kosmetik. Banyak yang justru keluar sebagai bahan mentah, diproses di luar negeri, lalu kembali lagi ke kita dengan harga jauh lebih mahal,” ujarnya.

Kilala mengatakan mimpi besar industri kosmetik nasional bukan hanya melahirkan merek lokal yang kuat. Industri, kata dia, juga ingin membangun identitas baru bernama I-Beauty atau Indonesian Beauty.

Menurut dia, cita-cita itu hanya bisa tercapai jika pengembangan bahan baku dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari petani, riset perguruan tinggi, hingga proses hilirisasi industri.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pelaku usaha, universitas, dan UMKM menjadi langkah penting agar inovasi bahan baku lokal dapat berkembang lebih cepat.

Dengan begitu, industri kosmetik Indonesia diharapkan tidak hanya kuat di sisi pemasaran, tetapi juga lebih mandiri dalam pasokan bahan baku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) mengurangi ketergantungan bahan baku impor, khususnya sulfur dari kawasan Timur Tengah, di tengah meningkatnya risiko pasokan akibat konflik geopolitik.

Ketergantungan terhadap impor bahan baku pupuk masih tinggi, dengan total mencapai sekitar 3 juta ton per tahun untuk kebutuhan produksi nitrogen, fosfor, kalium (NPK). Dari jumlah tersebut, sekitar 32,9% berasal dari kawasan Timur Tengah.

Direktur Operasi Pupuk Indonesia Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan bahwa sulfur menjadi salah satu komponen yang paling rentan terhadap gangguan pasokan, terutama karena sebagian pasokan berasal dari negara-negara di sekitar Selat Hormuz seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait.

“Sulfur walaupun 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang ini, konflik yang Selat Hormuz ini,” ujarnya dalam Food Summit, dikutip Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, sulfur merupakan bahan baku penting yang diolah menjadi asam sulfat sebelum digunakan dalam proses produksi pupuk. Gangguan pasokan sulfur berpotensi menghambat rantai produksi jika tidak diantisipasi.

Sebagai langkah mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat yang dapat diperoleh dari sumber alternatif, termasuk dalam negeri.

Pupuk Indonesia telah menjajaki dan menjalin kontrak pasokan dengan produsen domestik seperti PT Bripod Indonesia dan PT Amman Mineral Internasional Tbk.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” kata Dwi.

Langkah tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan ketergantungan impor, meskipun perusahaan tetap membuka opsi untuk menyerap sulfur dari pasar global apabila pasokan tersedia.

Selain Timur Tengah, Pupuk Indonesia juga mulai melirik sumber pasokan lain seperti Kanada. Namun, persaingan global dalam memperoleh bahan baku menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya kebutuhan dari berbagai negara.

“Memang tantangannya berebutan antara negara,” ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan pupuk menjadi krusial bagi ketahanan pangan nasional.

Dwi menyebutkan bahwa sekitar 62% produktivitas tanaman dipengaruhi oleh penggunaan pupuk, sehingga stabilitas pasokan bahan baku menjadi faktor kunci.

Ketergantungan terhadap impor bahan baku pupuk selama ini menjadi salah satu titik lemah industri, terutama ketika terjadi gangguan logistik atau konflik di wilayah pemasok utama.

Diversifikasi sumber dan substitusi bahan baku menjadi strategi yang mulai diakselerasi untuk meredam risiko tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah menjajaki pasokan alternatif plastik dari Malaysia dinilai dapat meredam tekanan harga dalam jangka pendek. Namun opsi ini belum menyentuh persoalan mendasar terkait ketergantungan impor bahan baku di tengah risiko inflasi pangan.

Kenaikan harga plastik sebelumnya dipicu gangguan pasokan nafta dari Timur Tengah yang berdampak langsung pada industri kemasan, khususnya sektor pangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai membuka peluang kerja sama dengan produsen dari Sarawak, Malaysia.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian mengungkapkan pemerintah telah menerima respons awal dari pihak produsen.

“Mereka langsung respons dan ingin kirim sampel. Kita tinggal menunggu penawaran,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Produk yang ditawarkan berupa kemasan jenis dalamatic bag yang mampu menyimpan beras hingga dua hingga tiga tahun serta dapat digunakan berulang kali. Opsi ini dinilai berpotensi menjaga stabilitas pasokan kemasan sekaligus menekan biaya distribusi.

Meski demikian, kerja sama tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum mencapai kesepakatan terkait harga maupun volume. Di sisi lain, pemerintah juga mulai melakukan efisiensi penggunaan plastik dalam program bantuan pangan.

Sam menjelaskan skema distribusi bantuan kini diubah dari kemasan kecil menjadi lebih besar untuk mengurangi penggunaan plastik.

“Kalau sekarang membagi bantuan, biasanya itu dalam bentuk yang 5 kg plastiknya banyak, kami kurangi jadi per 50 kg, pembagiannya agak repot tetapi ya nanti diatasi,” katanya.

Tawaran Beras Masih Berjalan

Seiring dengan upaya mendatangkan alternatif plastik dari Malaysia, negosiasi perdagangan beras Indonesia ke Negeri Jiran juga masih terkendala aspek harga. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal menilai harga yang ditawarkan Malaysia belum sesuai dengan struktur domestik.

“[Dari sisi] Kualitas mereka sudah oke, tinggal harga yang buat kami agar dinaikkan lagi, karena harganya terlalu rendah, masih di bawah Rp10.000,” ujarnya.

Menurutnya, tawaran harga tersebut tidak sejalan dengan acuan harga dalam negeri. Bulog mengacu pada harga beras SPHP sekitar Rp12.500 per kilogram dan mengusulkan kisaran harga jual Rp13.000–Rp14.000.

“Masa kita subsidi ke negara lain, kan tidak mungkin,” katanya.

Sebagai perbandingan, data dari Vietnam Food Association per 22 April 2024 menunjukkan bahwa harga ekspor beras Vietnam dengan tingkat patah 5% dibanderol di level US$490 sampai US$500 per ton. Jika dikonversi ke rupiah, harga beras tersebut setara dengan Rp8.632 per kilogram.

Sementara itu, beras yang sama dari Thailand diekspor dengan banderol harga US$388 per ton sampai US$392 per ton. Harga tersebut kurang lebih setara dengan Rp6.768 per kilogram.

Permintaan beras dari Malaysia sendiri disebut mencapai 200.000 ton. Namun kebutuhan belum dapat direalisasikan akibat perbedaan harga yang cukup lebar.

Di tengah kondisi tersebut, tekanan terhadap industri dalam negeri masih terasa. Bulog menyebut margin operasional relatif stabil, tetapi kestabilan harga tetap bergantung pada pasokan bahan baku plastik.

“Kami komunikasikan dengan kementerian supaya ada solusi, termasuk keringanan bagi produsen agar harga bijih plastik tetap stabil,” ujar Ahmad Rizal.

Data Perkembangan Stok CBP

Sumber:Badan Pangan Nasional, diolah

Di sisi lain, risiko eksternal juga belum sepenuhnya mereda. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengingatkan soal risiko dari fenomena iklim ekstrem terhadap produksi pangan domestik.

“Harus dipastikan stok dalam negeri aman dulu sebelum melakukan ekspor,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia juga menyoroti ketergantungan terhadap impor bijih plastik sebagai kerentanan struktural yang perlu segera diatasi. Menurutnya, diversifikasi pemasok saja belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.

“Seharusnya pemerintah juga bisa meminta pemerintah Malaysia untuk berinvestasi di kemasan dari bahan alternatif,” katanya.

Di tengah berbagai tekanan tersebut, pemerintah tetap menegaskan kondisi ketahanan pangan nasional berada dalam posisi kuat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton.

“Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah,” ujarnya.

Amran mengatakan cadangan tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas penyimpanan hingga sekitar 5 juta ton, ditambah skema sewa gudang yang terus diperluas. Nilai dari cadangan beras saat ini diperkirakan mencapai Rp55 triliun hingga Rp60 triliun.

Meski demikian, tekanan dari sisi biaya produksi dan distribusi dinilai tetap menjadi tantangan utama. Kenaikan harga plastik, energi, serta risiko iklim menunjukkan bahwa stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga efisiensi rantai pasok dan kekuatan industri pendukung.

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat koordinasi dengan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mempercepat target swasembada pangan nasional dengan mendorong PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), selaku sub-holding gula PTPN III (Persero), menjadi motor penggerak utama dalam pemenuhan kebutuhan gula domestik.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan keberhasilan swasembada pangan sangat bergantung pada performa BUMN pangan dalam mengelola komoditas strategis. pemerintah secara rutin memantau progres integrasi lahan dan produktivitas yang dikelola oleh PTPN Group.

“Kami diberi target oleh Bapak Presiden dan diminta laporan secara rutin terkait BUMN pangan, karena sektor ini yang menjadi motor penggerak utama kemandirian pangan kita,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (21/4/2026).

Arahan Menteri Pertanian untuk jajaran BUMN tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Percepatan Swasembada Pangan di Nusantara Hall SGN, Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara, Mahmudi, menyatakan kesiapan perseroan dalam mengakselerasi target tersebut melalui penguatan produktivitas di sisi hulu hingga efisiensi di sisi hilir. SGN berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing industri gula nasional agar mampu menekan ketergantungan impor.

“SGN berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri gula sebagai kontribusi nyata BUMN dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia,” jelasnya.

Dia menyebut, kunjungan kerja ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk optimalisasi peran holding perkebunan dalam menjaga stabilitas stok gula nasional.

Sebagaimana diketahui, gula merupakan komoditas pangan penting yang memiliki dampak langsung terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi industri gula melalui SGN diharapkan mampu menciptakan ekosistem perkebunan yang berkelanjutan.

Fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada perluasan area tanam, tetapi juga pada peningkatan rendemen dan modernisasi pabrik gula guna mencapai swasembada gula konsumsi maupun industri.

"Melalui kolaborasi antara regulator dan operator BUMN, pemerintah optimis ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak positif bagi struktur ekonomi nasional di sektor agribisnis," tuturnya.

Merujuk data Kementerian Pertanian, hasil evaluasi akhir giling 2025 menunjukkan produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau sekitar 97,54% dari target yang ditetapkan.

Adapun produksi tebu nasional pada 2025 mencapai 39,07 juta ton, dengan produktivitas rata-rata 69,35 ton per hektare.

Berdasarkan Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

Sementara berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling Gula Kristal Putih (GKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17 April 2026 bersama seluruh pabrik gula se-Indonesia di Surabaya, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton.

Data menunjukkan luas areal panen tebu eksisting nasional mencapai 576.538 hektare. Rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu, rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45%.

Adapun kebutuhan gula konsumsi masyarakat pada tahun ini diperkirakan dikisaran 2,8 juta ton. Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 0,2 juta ton untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. (K24)