Bisnis.com, JAKARTA — Bisnis kilang minyak di Tanah Air mulai menunjukkan peluang menjanjikan. Hal ini tak lepas dari langkah Indonesia untuk memperkuat produksi dalam negeri demi ketahanan energi nasional.

Selama ini, pengembangan kilang di Indonesia identik dengan proyek raksasa bernilai miliaran dolar AS yang membutuhkan waktu panjang dan kompleksitas tinggi. Contoh paling nyata adalah proyek Kilang Tuban di Jawa Timur yang sempat berjalan tersendat.

Kali ini, pendekatan yang diambil tidak lagi semata bertumpu pada mega proyek kilang berskala besar, melainkan mulai mengarah pada pembangunan kilang berkapasitas lebih kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Adapun skema ini mencuat seiring penjajakan kerja sama dengan Rusia yang menawarkan model kilang modular sebagai solusi lebih lincah dan adaptif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Bahlil menuturkan rencana proyek tersebut berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company. Skala proyek yang dijajaki saat ini disebut tidak sebesar Kilang Tuban.

Menurutnya, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama yang akan dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B) dengan Rusia.

"Saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia," ujar Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).

Pasar Besar, Cuan Terbuka Lebar

Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39 juta hingga 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Adapun produksi minyak domestik baru sekitar 600.000 barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Berkaca pada data kebutuhan di atas, ceruk bisnis kilang di Indonesia masih sangat menggiurkan.

Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai kondisi ini menciptakan captive market yang sangat besar bagi investor kilang. Dengan kata lain, pasar sudah tersedia—tinggal bagaimana pelaku usaha bisa masuk dengan model bisnis yang tepat.

“Investasi kilang di Indonesia masih sangat menjanjikan karena captive market dari defisit BBM kita sekitar 1 juta barel per hari masih sangat besar,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (23/4/2026).

Dalam konteks ini, kilang modular dinilai memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pembangunan dan fleksibilitas. Berbeda dengan kilang besar yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, kilang kecil dapat dibangun lebih cepat sehingga dampak substitusi impor bisa segera dirasakan.

Ishak menuturkan kilang yang dibangun dalam jumlah yang lebih banyak di dekat lapangan produksi utama dapat menghemat biaya transportasi crude dan distribusi BBM. Selain itu, jaringan kilang yang tersebar mengurangi risiko kelumpuhan pasokan nasional ketika terjadi kerusakan akibat kebakaran kilang.

Namun, pembangunan kilang modular bukan tanpa risiko. Ishak menilai kilang yang kecil cenderung memiliki skala ekonomi yang kecil, sehingga harga produknya menjadi kurang kompetitif dengan yang berskala besar. Integrasi dengan industri petrokimia hilir juga lebih terbatas.

"Selain itu, secara politik, Rusia merupakan negara yang mendapatkan sanksi dari AS sehingga harus dipastikan mitigasinya sehingga tidak bernasib seperti Rosneft dengan Kilang Tuban yang disanksi pascainvasi Rusia ke Ukraina," kata Ishak.

Kilang Kecil Lebih Adaptif

Model kilang kecil ini dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Selain itu, pembangunan kilang yang tersebar di dekat lapangan produksi atau kawasan industri dapat menekan biaya logistik.

Praktisi migas Hadi Ismoyo melihat pendekatan ini sebagai langkah rasional.

"Saya mendukung pembangunan Kilang kecil, clustering di wilayah-wilayah penghasil migas atau kawasan industri yang memang membutuhkan BBM. Sehingga, efisien dan tidak boros biaya logistik karena bolak balik masalah transportasi," jelas Hadi.

Namun demikian, Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu mengingatkan bahwa strategi energi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada BBM.

Dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia tetap perlu mendorong konversi ke energi yang lebih bersih dan efisien, seperti gas.

Dengan subsidi energi yang telah menembus sekitar Rp200 triliun, tekanan fiskal menjadi alasan kuat untuk melakukan diversifikasi energi. Gas, yang memiliki harga lebih murah per satuan energi, dinilai bisa menjadi solusi transisi sebelum adopsi energi baru terbarukan (EBT) makin masif.

"Kami memperingatkan pemerintah, bahwa jangka menengah dan panjang, RI harus mulai menggalakkan konversi BBM ke gas dengan membangun infrastruktur gas yang masif," tutur Hadi.

Peran Pertamina dan Arah Kebijakan

Dari sisi operator, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya yaitu Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait pengembangan kilang.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dan kajian yang ditetapkan pemerintah, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri.

Pengalaman Pertamina dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Kilang Petrokimia Balongan (KPB) yang melibatkan mitra global menjadi modal penting untuk mengakselerasi proyek serupa ke depan.

“Kerja sama dapat dijalin dengan negara manapun yang memenuhi kesepakatan. Contoh pembangunan kilang RDMP/KPB juga bekerja sama dengan luar negeri," kata Roberth.

Pada akhirnya, bisnis kilang di Indonesia berada di persimpangan antara peluang ekonomi dan kepentingan strategis nasional.

Di satu sisi, defisit BBM yang besar menjanjikan potensi cuan yang menggiurkan bagi investor. Di sisi lain, kompleksitas investasi dan risiko eksternal menuntut perencanaan yang matang.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaku Usaha PeternakanSapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menanggapi rencana pemerintah untuk mengimpor sekitar 100.000 sapi hidup dari Brasil.

Direktur Eksekutif Gapuspindo Djoni Liano memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.

“Jadi tidak ada jalan lain, kita harus melakukan impor. Kalau saya melihatnya seperti itu, hitungan pemerintah juga begitu, defisitnya [produksi daging sapi] masih 54% dari kebutuhan nasional, kan,” kata Djoni saat ditemui usai rpat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa rencana tersebut relevan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada komoditas protein dalam beberapa waktu mendatang.

Menurut Djoni, impor tersebut tak hanya dilakukan untuk sapi potong, melainkan juga sapi indukan untuk meningkatkan populasi dalam negeri.

Namun demikian, dia menyebut bahwa pemerintah perlu memikirkan model bisnis agar rencana tersebut dapat berkelanjutan dan memiliki nilai tambah bagi peternak dan masyarakat.

“Apakah mendistribusikan kepada masyarakat atau memang untuk mengembangkannya di station pemerintah begitu, kan, sebelum didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Apabila skema tersebut berjalan, maka dia menyebut nilai tambah tersebut dapat mencakup penyerapan tenaga kerja, hingga pemberdayaan bahan baku lokal. Meski begitu, dia menggarisbawahi pentingnya konsistensi kebijakan dari pemerintah agar hal ini dapat terwujud.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah membuka opsi untuk mempermudah impor sapi hidup guna memenuhi kebutuhan daging nasional pada 2026.

Hal ini disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah (CPP) 2026 bersama sejumlah menteri dan kepala badan teknis pada Senin (29/12/2025) lalu.

Menurutnya, apabila impor sapi hidup dioptimalkan, maka nilai tambah itu akan mencakup pemberdayaan tenaga kerja, mendorong program penggemukan, hingga penyerapan bahan pakan seperti rumput.

“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi [hidup], agar punya nilai tambah,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui masih mengandalkan impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, seiring belum terpenuhinya kebutuhan dari industri otomotif dalam negeri.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kendaraan impor tersebut sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebagian telah disalurkan ke koperasi yang siap beroperasi.

“Sudah ribuan, kemarin sudah ada yang sudah disalurkan di Koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Adapun, setiap koperasi akan dilengkapi kendaraan operasional berupa satu unit truk dan satu unit pikap. Ini artinya, total kebutuhan kendaraan untuk mendukung operasional KopDes Merah Putih mencapai 160.000 unit.

Perhitungan tersebut seiring dengan kebutuhan kendaraan yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari target 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menjelaskan pengadaan kebutuhan mobil untuk mendukung KopDes/Kel Merah Putih akan dilakukan secara bertahap, termasuk dari importasi, mengikuti progres pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kendaraan dari industri otomotif nasional. Namun, keterbatasan kapasitas produksi membuat pemerintah harus mencari alternatif dari luar negeri.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” jelasnya.

Dalam hal porsi pengadaan dari dalam negeri, Ferry menyebut pemerintah masih akan melihat perkembangan ke depan. Untuk saat ini, kendaraan yang sudah tersedia akan langsung dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan operasional koperasi yang telah rampung dibangun.

“Kita lihat nanti, ini pokoknya yang sudah masuk kita pergunakan dulu untuk melengkapi karena itu menjadi kewajiban begitu bangunan fisik gudang gerai itu langsung dilengkapi dengan fasilitas kendaraan,” pungkasnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai pemerintah bisa menciptakan 10 ribu lapangan kerja jika rencana impor 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berandai jika 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.

Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk 105 ribu pikap dapat menyerap sedikitnya 10 ribu tenaga kerja baru, dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.

"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," jelas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Karena itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri.

Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurutnya, apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.

"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.

Said juga menyinggung adanya penolakan dari kalangan industri terhadap rencana impor tersebut. Ia menyebut Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha disebut tidak sejalan dengan kebijakan impor tersebut.

KSPI dan Partai Buruh meminta transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil.

"Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik," tegas Said.

Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti rencana impor tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor 105 ribu mobil ini," katanya.

KSPI menilai rencana impor pikap ironis karena menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Di sisi lain, rencana tersebut justru berpotensi menghidupi tenaga kerja luar negeri, sementara buruh dalam negeri menghadapi ancaman PHK.

"Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK," tandas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mengimpor 105.000 unit mobil pikap dari India.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa KSPI telah mendapat laporan dari serikat pekerja anggota di berbagai perusahan otomotif seperti Hino, Isuzu, Toyota, Daihatsu, hingga Suzuki terkait potensi PHK dari rencana impor mobil pikap untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih ini.

“Karena kebijakan pemerintah dalam hal ini Koperasi Desa Merah Putih akan mengimpor 105.000 pikap dari India membuat output produksi di perusahaan-perusahaan ini menjadi berkurang,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/2/2026).

Dia lantas mempertanyakan rasionalitas di balik rencana tersebut, mengingat sektor padat karya di Tanah Air juga mengalami gelombang PHK dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Said, alih-alih melakukan impor, pemerintah dapat membuka serapan kerja hingga puluhan ribu orang dalam setahun apabila pengerjaan 105.000 unit mobil pikap itu dilakukan oleh perusahaan yang telah ada di Indonesia.

Oleh karena itu, KSPI mendesak agar rencana impor mobil itu disetop. Hal ini disebutnya sebagai langkah untuk melindungi industri dalam negeri hingga menghindari potensi korupsi.

“Kalau dikasih ke produsen dalam negeri 105.000 mobil pikap itu, maka akan menyerap tenaga kerja puluhan ribu minimal 1 tahun. Belum lagi nanti kan suku cadangnya diproduksi, untuk maintenance, perawatan mobil itu. Maka akan panjang penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Said.

Sebelumnya, Agrinas Pangan berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun. Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.

Rencana tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan DPR RI, terutama di tengah tekanan terhadap industri otomotif nasional sepanjang 2025.

Menanggapi kritik ini, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.

"Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat," ujar Joao dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara. Dia melanjutkan, Komisi I DPR bersama pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan.

Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan. Dia menilai penguatan industri pertahanan nasional harus ditopang oleh kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan perlu dijalankan secara disiplin, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pengadaan pertahanan menjadi instrumen penting untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri.

DPR juga mendorong penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS, serta lembaga riset dan perguruan tinggi. “Ketika pemerintah atau dalam hal ini TNI melakukan pengadaan alutsista, harus dipastikan terdapat skema kerja sama yang membangun kapasitas industri dalam negeri, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur, maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/2/2026).

Dalam ekosistem industri pertahanan, BUMN pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis. Sejumlah BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

Kendati demikian, peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dinilai semakin krusial sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. TB Hasanuddin menegaskan, DPR memberikan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan swasta nasional yang telah memiliki kapabilitas dan legalitas sesuai ketentuan Kementerian Pertahanan.

“BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka adalah bagian integral dari kekuatan pertahanan kita. Dukungan kebijakan, kemudahan akses pembiayaan, serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar industri swasta mampu tumbuh dan berkontribusi optimal,” tuturnya.

Salah satu pelaku industri swasta yang dinilai memiliki kontribusi signifikan adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang beroperasi di Bandung. Perusahaan swasta nasional ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri pertahanan nasional.

NKRI memproduksi berbagai komponen amunisi kecil dan komponen presisi, termasuk selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik untuk sistem senjata kaliber kecil. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan dan memproduksi komponen senjata ringan, termasuk bagian-bagian presisi untuk platform pistol dan senapan, serta komponen mekanikal pendukung untuk kendaraan taktis, kapal, dan pesawat.

Kemampuan produksi komponen amunisi kaliber kecil secara mandiri tersebut berkontribusi pada peningkatan TKDN dan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, khususnya pada sektor amunisi dan suku cadang yang bersifat strategis. Dengan penguatan kapasitas produksi dan standar mutu industri pertahanan, kehadiran NKRI dinilai memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir.

Di sisi lain, PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus, mulai dari rantis 4x4, truk angkut personel, hingga pengembangan prototipe kendaraan amfibi berantai.

Pada 2020, PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa sinergi BUMN dan BUMS bukan sekadar konsep, melainkan telah diimplementasikan dalam penguatan kapasitas produksi nasional.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, sinergi BUMN dan BUMS, serta penguatan kapasitas produksi dalam negeri, Indonesia diyakini dapat membangun ekosistem industri pertahanan yang mandiri, berdaya saing global, dan menjadi pilar utama ketahanan nasional.

JAKARTA - Komisi I DPR mendorong pemerintah memperkuat kemandirian dalam industri pertahanan dalam negeri. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, pemerintah punya peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara.

"Sektor ini ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa, dengan dukungan kebijakan yang konsisten, anggaran yang berkesinambungan, serta sinergi antara BUMN, BUMS, dan sektor keuangan," ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Politikus Partai Golkar ini berpandangan bahwa strategis untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri dibutuhkan, di antaranya konsistensi implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Selanjutnya, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kemudian, diperlukan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, dan lembaga riset.

Selain itu, insentif fiskal dan non-fiskal dibutuhkan, termasuk kemudahan pajak dan dukungan riset dan pengembangan (R&D). Lalu, transfer of technology (ToT) yang terukur, bukan sekadar perakitan, tetapi penguasaan desain dan rekayasa.

Dari sisi anggaran, kata Dave, dukungan pemerintah tidak hanya difokuskan pada belanja operasional, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Skema pembiayaan baru mulai dijalankan melalui kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan mitra swasta.

"Sejumlah proyek strategis seperti kapal perang, kendaraan tempur, dan pesawat angkut telah berjalan dengan pola pembiayaan campuran, sehingga semakin memperkokoh fondasi industri pertahanan nasional," ujarnya.

Adapun mengenai pengadaan tanpa impor alutsista, Dave memahami Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan komponen tertentu. Akan tetapi, tren produksi lokal suku cadang terus meningkat.

PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL telah menunjukkan kemampuan nyata dalam memproduksi alutsista dengan kandungan lokal yang semakin besar, sehingga arah menuju kemandirian semakin jelas. "Peran BUMN pertahanan menjadi tulang punggung utama dalam produksi alutsista, sementara BUMS hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi," jelasnya.

"Sinergi antara keduanya menjadi kunci agar industri pertahanan nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berpeluang menembus pasar internasional," sambungnya.

Beberapa BUMN industri pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia sudah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, termasuk produksi kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212. Di sektor swasta, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) di Bandung, perusahaan swasta murni yang telah mengantongi lisensi resmi Kementerian Pertahanan.

PT NKRI memproduksi berbagai komponen seperti selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Kehadiran pabrik NKRI ini menjadikan mereka bagian penting dalam rantai pasok nasional, mengurangi ketergantungan pada pemasok luar negeri dan sekaligus meningkatkan persentase anggaran yang tinggal di dalam negeri.

Selain itu, PT Republik Defensindo juga muncul sebagai pemain swasta strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus – mulai dari rantis 4x4, truk angkut tentara, hingga prototipe kendaraan amfibi berantai. Bahkan, pada 2020 PT Republik Defensindo berkolaborasi dengan BUMN pertahanan untuk membangun fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu.

Artinya, swasta nasional tidak hanya membuat kendaraan, tapi juga masuk ke sektor munisi, menggandeng BUMN untuk meningkatkan kapasitas produksi peluru bagi TNI/Polri. Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai dukungan anggaran pertahanan beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penguatan modernisasi alutsista.

Selain itu, kata dia, skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN strategis menjadi instrumen yang sudah berjalan. “Namun yang harus kita dorong ke depan adalah agar pembiayaan tidak hanya untuk membeli produk jadi, tetapi memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi,” imbuhnya.

Terkait kemungkinan pengadaan tanpa impor, Oleh Soleh mengatakan untuk beberapa jenis alutsista dan suku cadang tertentu, Indonesia sudah mampu memproduksi secara lokal, terutama untuk kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, hingga perawatan dan overhaul (MRO).

"Namun untuk sistem persenjataan berteknologi tinggi seperti radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh, Indonesia masih membutuhkan kolaborasi internasional," ujar politikus asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) XI itu.

Ia menilai peran BUMN industri pertahanan saat ini sudah cukup signifikan, namun perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok. Keterlibatan BUMS juga harus diperluas agar industri pertahanan tidak hanya bertumpu pada beberapa perusahaan besar saja.

Dia pun menyoroti pentingnya dukungan sektor perbankan dan lembaga keuangan nasional. Dia berpendapat, industri pertahanan adalah sektor strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko terukur.

Bisnis.com, JAKARTA — Barang yang berasal dari luar negeri atau impor masih banyak ditemui di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Data Kementerian UMKM bahkan menyebut 90% barang di platform dagang el merupakan barang impor.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengungkap produk impor murah masih membanjiri e-commerce. Berdasarkan pemantauan per 14 Januari 2026, ditemukan penjualan ballpress pakaian bekas impor Rp600.000 per 20 pcs, kerudung Rp6.997 per pcs, hingga kemeja Rp20.000 per pcs.

Menurut Temmy, derasnya produk impor murah telah mendistorsi pasar domestik, diperparah preferensi konsumen yang hanya mempertimbangkan harga dan kualitas tanpa memperhatikan asal negara produk.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya di e-commerce hanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli,” kata Temmy beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai dominasi produk impor di e-commerce bukan semata persoalan platform digital, melainkan cerminan dari lemahnya kapasitas produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

“Memang produk kita bukan negara produsen. Banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan adalah hasil barang-barang impor. Otomatis, barang yang ada di marketplace pasti barang impor,” kata Tesar kepada Bisnis Senin (9/2/2026).

Tesar menjelaskan, apabila Indonesia telah menjadi negara produsen yakni mampu memproduksi mainan atau barang elektronik sendiri maka produk yang beredar di marketplace bisa didominasi barang lokal. Namun, karena kapasitas produksi tersebut belum dimiliki, pasar dalam negeri masih sangat bergantung pada produk impor. Karena itu, dia menilai persoalan dominasi barang impor bukan terletak pada marketplace, melainkan pada keterbatasan industri nasional.

Dia juga menilai dominasi produk impor tidak hanya terjadi di e-commerce, tetapi sudah terlihat di pasar konvensional. Menurutnya, di luar produk makanan yang masih menjadi unggulan lokal, banyak produk lain di pasar offline yang kini didominasi barang impor sehingga daya saing produk dalam negeri melemah.

Lebih lanjut, Tesar berpandangan pembatasan produk impor di e-commerce bukan solusi karena justru akan membuat platform kehilangan daya tarik. Tanpa kehadiran produk impor, menurut dia, e-commerce akan kehilangan variasi barang yang dibutuhkan konsumen dan menjadi kurang menarik.

Tesar menekankan akar persoalan berada pada belum kuatnya ekosistem industri nasional untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa bersaing di pasar domestik.

“Ini adalah PR bersama. Kementerian perindustrian, UMKM, kreatif, dll. Kita itu harus membuat produk apa sih yang kita bisa create. Menjadi produk unggulan. Sehingga benar-benar produk kita bisa masuk ke pasar lokal kita sendiri. Atau kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai dominasi produk impor di e-commerce merupakan persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan.

Menurut dia, tingginya porsi produk impor di e-commerce tidak lepas dari perilaku konsumen yang masih sangat berorientasi pada harga.

“Faktornya lagi-lagi masyarakat yang masih memilih barang impor karena harga lebih murah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa konsumen kita masih price oriented consumer,” kata Huda kepada Bisnis pada Jumat (6/2/2026).

Huda mengatakan harga menjadi faktor penentu dalam pembelian barang. Selain itu, dia melihat adanya kekosongan kebijakan terkait pengaturan barang impor di e-commerce.

Dia mengatakan pihaknya selalu mengusulkan adanya produk tagging di platform e-commerce untuk memberitahukan kepada konsumen asal barang tersebut.

Huda mengatakan, hingga saat ini belum ada aturan yang mewajibkan platform e-commerce menampilkan informasi asal barang secara jelas dan terstandar.

“Pengenaan tagging origin of product yang sampai saat ini belum ada aturan soal ini,” katanya.

Huda menjelaskan tagging barang berfungsi untuk pendataan barang impor, barang lokal, maupun barang merek lokal yang diproduksi di dalam negeri. Tanpa sistem tersebut, lanjut dia, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan terkait barang impor di e-commerce.

Dengan adanya sistem penandaan itu, Huda menilai Indonesia dapat menerapkan kebijakan pembatasan atau perlakuan berbeda terhadap produk impor.

“Platform/toko harus menyediakan minimal 50% etalasenya untuk produk lokal. Itu bisa dilakukan asalkan kita punya tagging. Tapi sampai sekarang nampaknya belum mau mereka,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai dominasi produk impor di e-commerce bukan semata persoalan platform digital, melainkan cerminan dari lemahnya kapasitas produksi dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar.

Pernyataan itu merespons temuan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyebut 90% produk di e-commerce seperti Shopee hingga TikTok masih didominasi barang impor berharga murah.

“Memang produk kita bukan negara produsen. Banyak sekali barang-barang yang kita butuhkan adalah hasil barang-barang impor. Otomatis, barang yang ada di marketplace pasti barang impor,” kata Tesar kepada Bisnis pada Senin (9/2/2026).

Tesar menjelaskan, apabila Indonesia telah menjadi negara produsen yakni mampu memproduksi mainan atau barang elektronik sendiri maka produk yang beredar di marketplace bisa didominasi barang lokal. Namun, karena kapasitas produksi tersebut belum dimiliki, pasar dalam negeri masih sangat bergantung pada produk impor. Karena itu, dia menilai persoalan dominasi barang impor bukan terletak pada marketplace, melainkan pada keterbatasan industri nasional.

Dia juga menilai dominasi produk impor tidak hanya terjadi di e-commerce, tetapi sudah terlihat di pasar konvensional. Menurutnya, di luar produk makanan yang masih menjadi unggulan lokal, banyak produk lain di pasar offline yang kini didominasi barang impor sehingga daya saing produk dalam negeri melemah.

Lebih lanjut, Tesar berpandangan pembatasan produk impor di e-commerce bukan solusi karena justru akan membuat platform kehilangan daya tarik. Tanpa kehadiran produk impor, menurut dia, e-commerce akan kehilangan variasi barang yang dibutuhkan konsumen dan menjadi kurang menarik.

Tesar menekankan akar persoalan berada pada belum kuatnya ekosistem industri nasional untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa bersaing di pasar domestik.

“Ini adalah PR bersama. Kementerian perindustrian, UMKM, kreatif, dll. Kita itu harus membuat produk apa sih yang kita bisa create. Menjadi produk unggulan. Sehingga benar-benar produk kita bisa masuk ke pasar lokal kita sendiri. Atau kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengungkap produk impor murah masih membanjiri e-commerce. Berdasarkan pemantauan per 14 Januari 2026, ditemukan penjualan ballpress pakaian bekas impor Rp600.000 per 20 pcs, kerudung Rp6.997 per pcs, hingga kemeja Rp20.000 per pcs.

Menurut Temmy, derasnya produk impor murah telah mendistorsi pasar domestik, diperparah preferensi konsumen yang hanya mempertimbangkan harga dan kualitas tanpa memperhatikan asal negara produk.

“Preferensi konsumen kita di Indonesia ini untuk membeli produk khususnya di e-commerce hanya ada dua, harga dan kualitas, tanpa memperdulikan negara asal barang tersebut. Yang penting pokoknya harga yang murah, barangnya bagus, dari mana tidak peduli.”

Dia menambahkan, UMKM juga masih menghadapi kendala pembiayaan, mulai dari riwayat kredit di SLIK, keterbatasan agunan, hingga suku bunga kredit. Data SIKP 2025 menunjukkan penyaluran KUR masih didominasi skema mikro 69,8%, kecil 30%, dan super mikro 0,2%. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas juga baru 15,7%, dengan partisipasi global value chain 4,1%.

“Kalau kita bilang produk barang negeri harus menjadi tuan rumah, itu tugas terbesar saat ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Emiten produsen kemasan fleksibel PT Argha Karya Prima Industry Tbk. (AKPI) mengucurkan investasi US$100 juta atau sekitar Rp1,67 triliun untuk ekspansi pabrik fasilitas Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (BOPET) berkapasitas 62.000 ton per tahun.

Selain itu, AKPI juga membangun mesin Cast Polypropylene (CPP) untuk mendukung pengembangan kemasan berkelanjutan.

Manajemen AKPI menyebutkan, investasi BOPET yang diperkirakan mencapai sekitar US$100 juta menjadi salah satu investasi terbesar di sektor film plastik nasional dalam beberapa tahun terakhir. Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan pasokan Polyethylene Terephthalate (PET) film di dalam negeri.

PET merupakan jenis plastik poliester yang bening, kuat, ringan, dan banyak digunakan untuk botol minuman, wadah makanan, serta serat tekstil. Produk tersebut juga akan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, seiring dengan meningkatnya permintaan dari industri makanan, minuman, farmasi, dan consumer goods.

“BOPET merupakan tulang punggung industri kemasan fleksibel modern. Melalui ekspansi ini, kami ingin memastikan kebutuhan pasar domestik dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dengan standar kualitas global,” ujar manajemen AKPI, dalam keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).

Dengan tambahan kapasitas tersebut, AKPI menargetkan peningkatan kontribusi segmen BOPET terhadap pendapatan perseroan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi PET film yang kompetitif di kawasan regional.

Di sisi lain, AKPI juga berinvestasi pada mesin CPP berkapasitas 8.500 ton per tahun yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026. Investasi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kemasan berkelanjutan khususnya kemasan monomaterial.

Bahan tersebut lebih mudah didaur ulang sehingga sejalan dengan target ESG perusahaan multinasional.

“Permintaan terhadap kemasan ramah lingkungan terus meningkat. Investasi CPP ini merupakan bagian dari kesiapan kami untuk menjadi mitra strategis pelanggan global dalam transisi menuju kemasan berkelanjutan,” jelas manajemen AKPI.

Dari sisi keuangan, hingga September 2025 AKPI mencatat total aset sebesar Rp3,70 triliun dengan ekuitas Rp1,80 triliun, mencerminkan struktur permodalan yang solid untuk menopang ekspansi jangka panjang. Perseroan juga mengalokasikan belanja modal rutin guna menjaga keandalan operasional dan efisiensi produksi.

Dengan kombinasi investasi BOPET berskala besar dan CPP berbasis keberlanjutan, AKPI optimistis dapat memperkuat kemandirian industri kemasan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar regional dan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Bobby Rasyidin menegaskan akan mengutamakan produksi dalam negeri dalam pengadaan 30 rangkaian gerbong kereta atau trainset baru untuk kereta rel listrik (KRL).

Di tengah keterbatasan waktu pengadaan, alih-alih impor, Bobby memastikan akan mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan modal Rp5 triliun tersebut.

“Tentunya kan waktu itu kami janji, TKDN-nya dioptimalkan. Jadi kami mengutamakan industri dalam negeri,” kata Bobby kepada wartawan, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Dengan kata lain, KAI akan mengandalkan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dalam pengadaan KRL yang diminta langsung oleh Prabowo Subianto.

Bobby menjelaskan, saat ini pengadaan 30 trainset kereta rel listrik (KRL) sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto tersebut terus berporgres dan tengah masuk tahapan desain kereta dan jaringannya.

Prabowo pun memberikan waktu satu tahun, dengan tenggat pada akhir tahun ini, untuk KAI menghadirkan 30 trainset.

Bobby pun memastikan pengadaan akan sesuai dengan janji tersebut. Namun, dirinya memastikan pengadaan belum dapat terwujud pada semester I/2026 ini.

“Belum bisa [terwujud di semester I/2026]. Bikin kereta membutuhkan waktu. Kemudian jaringan LAA [listrik aliran atas] juga kita harus tingkatkan. Janjinya kan setahun,” tuturnya.

Mengingat, INKA juga tengah menggarap 12 pesanan KRL yang ditargetkan sampai tahun ini. Dengan kata lain, INKA perlu menggarap total 42 KRL pada tahun ini.

Padahal sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sebagian kereta akan dipesan dari INKA dan sebagian lagi berasal dari luar alias impor.

Hal tersebut mempertimbangkan kapasitas produksi di INKA dengan target yang Presiden Prabowo berikan, yakni dalam kurun waktu satu tahun.

“Harapan kami supaya cepat sehingga masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baru. Presiden kasih target satu tahun. Bisa dikira-kira mungkin enggak [dari INKA semua]? Jadi mungkin di dalam dan dari luar,” ungkapnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan akan mengutamakan produksi dalam negeri dalam pengadaan 30 rangkaian gerbong kereta atau trainset baru.

Di tengah keterbatasan waktu pengadaan, alih-alih impor, Bobby memastikan akan mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan modal Rp5 triliun tersebut.

“Tentunya kan waktu itu kami janji, TKDN-nya dioptimalkan. Jadi kami mengutamakan industri dalam negeri,” ujarnya kepada wartawan, dikutip pada Kamis (29/1/2026).

Dengan kata lain, KAI akan mengandalkan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA dalam pengadaan KRL yang diminta langsung oleh Prabowo Subianto.

Bobby menjelaskan, saat ini pengadaan 30 trainset kereta rel listrik (KRL) sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto tersebut terus berprogres dan tengah masuk tahapan desain kereta dan jaringannya.

Prabowo pun memberikan waktu satu tahun, dengan tenggat pada akhir tahun ini, untuk KAI menghadirkan 30 trainset.

Bobby pun memastikan pengadaan akan sesuai dengan janji tersebut. Namun, dirinya memastikan pengadaan belum dapat terwujud pada semester I/2026 ini.

“Belum bisa [terwujud di semester I/2026]. Bikin kereta membutuhkan waktu. Kemudian jaringan LAA [listrik aliran atas] juga kita harus tingkatkan. Janjinya kan setahun,” tuturnya.

Mengingat, INKA juga tengah menggarap 12 pesanan KRL yang ditargetkan sampai tahun ini. Dengan kata lain, INKA perlu menggarap total 42 KRL pada tahun ini.

Padahal sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sebagian kereta akan dipesan dari INKA dan sebagian lagi berasal dari luar alias impor.

Hal tersebut mempertimbangkan kapasitas produksi di INKA dengan target yang Presiden Prabowo berikan, yakni dalam kurun waktu satu tahun.

“Harapan kami supaya cepat sehingga masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baru. Presiden kasih target satu tahun. Bisa dikira-kira mungkin enggak [dari INKA semua]? Jadi mungkin di dalam dan dari luar,” ungkapnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025).