Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui masih mengandalkan impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih, seiring belum terpenuhinya kebutuhan dari industri otomotif dalam negeri.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kendaraan impor tersebut sudah mulai masuk ke Indonesia dan sebagian telah disalurkan ke koperasi yang siap beroperasi.

“Sudah ribuan, kemarin sudah ada yang sudah disalurkan di Koperasi-koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan ya rasanya sudah cukup memadai dan bisa digunakan,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Adapun, setiap koperasi akan dilengkapi kendaraan operasional berupa satu unit truk dan satu unit pikap. Ini artinya, total kebutuhan kendaraan untuk mendukung operasional KopDes Merah Putih mencapai 160.000 unit.

Perhitungan tersebut seiring dengan kebutuhan kendaraan yang diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat dari target 80.000 KopDes/Kel Merah Putih.

Di sisi lain, PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih.

Ferry menjelaskan pengadaan kebutuhan mobil untuk mendukung KopDes/Kel Merah Putih akan dilakukan secara bertahap, termasuk dari importasi, mengikuti progres pembangunan fisik koperasi di berbagai daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan kendaraan dari industri otomotif nasional. Namun, keterbatasan kapasitas produksi membuat pemerintah harus mencari alternatif dari luar negeri.

“Kita tetap sebenarnya memprioritaskan industri otomotif nasional, tapi sekiranya industri otomotif nasional itu hanya mencukupi tidak semuanya, sisanya tetap kita dengan sangat terpaksa mengadakan dari sumber dari negara lain,” jelasnya.

Dalam hal porsi pengadaan dari dalam negeri, Ferry menyebut pemerintah masih akan melihat perkembangan ke depan. Untuk saat ini, kendaraan yang sudah tersedia akan langsung dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan operasional koperasi yang telah rampung dibangun.

“Kita lihat nanti, ini pokoknya yang sudah masuk kita pergunakan dulu untuk melengkapi karena itu menjadi kewajiban begitu bangunan fisik gudang gerai itu langsung dilengkapi dengan fasilitas kendaraan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mempertanyakan anggaran importasi 105.000 unit mobil pikap asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku belum pernah mendapatkan informasi terkait importasi tersebut.

Namun, Direktur Utama Agrinas tidak hadir dalam rapat. Untuk itu, dia meminta agar pembahasan rapat pada hari ini, Rabu (11/3/2026), ditunda hingga Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota dapat hadir langsung untuk memberikan penjelasan.

“Karena kami tidak mau saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi,” kata Mufti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Mufti menyebut sempat menerima konfirmasi pada pukul 10.45 WIB bahwa Dirut Agrinas akan hadir. Namun, lima menit kemudian muncul alasan lain yang menyatakan tidak dapat hadir, dan sepuluh menit setelahnya disebutkan bahwa yang bersangkutan sakit demam di rumah.

Mufti pun meminta pihak Agrinas memastikan kapan Direktur Utama dapat hadir untuk memberikan penjelasan langsung. Dia meminta kepastian waktu disampaikan melalui pesan pada hari yang sama, baik malam ini maupun esok hari.

Menurutnya, persoalan impor 105.000 mobil pikap tersebut sangat serius karena jumlahnya yang sangat besar. Dia menyatakan pihaknya ingin mengetahui kepentingan di balik kebijakan tersebut, terutama karena Menteri Koperasi maupun Komisi VI DPR mengaku tidak mengetahui rencana impor tersebut.

“Karena ini serius bagi kami, karena 105.000 mobil itu sangat besar sekali. Jadi kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu, kami Komisi VI juga tidak tahu. Bahkan user-nya kepala desa juga tidak diajak bicara, dan kami juga ingin tanya duitnya dari mana,” tuturnya.

Selain itu, Mufti juga mempertanyakan sumber pendanaan proyek KopDes/Kel Merah Putih. Dia menyoroti adanya perbedaan nilai biaya pembangunan yang disebut mencapai Rp1,6 miliar, tetapi dana yang sampai ke desa hanya sekitar Rp700 juta.

“Termasuk KDMP yang itu biaya pembangunnya Rp1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya Rp700 juta, sisanya uangnya ke mana? Juga kami ingin tanya itu dana pinjaman dari perbankan atau dari negara. Ini serius, kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini,” katanya.

Untuk itu, Mufti meminta Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono agar bersikap lebih tegas terhadap Agrinas. Dia menilai langkah perusahaan tersebut tidak hanya mengabaikan proses konstitusional, tetapi juga merendahkan lembaga negara.

“Kami minta Pak Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas Karena Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi,” tandasnya.

Komisi VI DPR RI menunda rapat pembahasan soal kendaraan impor untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) setelah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota tidak menghadiri rapat.

Sejumlah anggota dewan menyampaikan kekecewaan karena rapat dinilai sangat penting untuk mengklarifikasi rencana impor kendaraan dalam jumlah besar tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mempertanyakan ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dalam rapat yang membahas isu strategis tersebut.

"Ini perlu kita pertanyakan ini, rapat ini penting ini, sangat penting, super penting, kenapa dirut Agrinas tidak hadir?," kata Nurdin dalam Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (11/3).

Kekecewaan juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam. Ia menilai ketidakhadiran pimpinan perusahaan berpotensi menimbulkan saling lempar tanggung jawab antara pihak Agrinas dan Kementerian Koperasi.

Menurut Mufti, Komisi VI bahkan baru mengetahui rencana impor kendaraan dalam jumlah besar tersebut dari pemberitaan media.

"Kami tentu kecewa tidak hadir Pak Dirut, maka kami tunda pimpinan karena kami tidak mau ada saling lempar tanggung jawab antara Dirut Agrinas dengan Kementerian Koperasi, karena kita tahu dari 105 ribu kendaraan yang diimpor dari India, kami dari Komisi VI tidak tahu sama sekali, kami tahu dari media," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara Alfis Rudi menjelaskan bahwa Direktur Utama perusahaan, Joao Angelo De Sousa Mota, tidak dapat menghadiri rapat karena sedang sakit. Ia menyebut kondisi kesehatan dirut menurun sejak malam sebelumnya.

"Untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, saat ini dalam kondisi sakit. Semalam saat kami rapat sudah berjaket dan sudah keringat dingin dan setelah kembali demam tinggi," kata Alfis.

Denngan kondisi ini, maka Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Anggia Erma Rini, kemudian memutuskan rapat ditunda karena menilai kehadiran pimpinan perusahaan penting agar pembahasan tidak perlu diulang.

"Kita kurang lengkap, jadi sayang nanti kalau mau rapat lagi jadi konfirmasi lagi, dua kali rapat. Jadi saya setuju usulan anggota, kita tunda rapat kita dan nanti kita cari kapan waktunya pas bisa," ujar Anggia.

Ia berharap rapat lanjutan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat sebelum masa libur Lebaran. Anggia menutup rapat dengan menyatakan penundaan akan disertai pemberitahuan jadwal baru kepada seluruh pihak terkait.

"Paling tidak sebelum libur Lebaran mudah-mudahan bisa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membutuhkan pendanaan sebesar Rp37,47 triliun untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government).

Dia menyebut alokasi anggaran itu cukup penting, sembari memberi komentar terkait pembelian 'mobil' seperti yang belakangan menjadi polemik.

"Angka-angka ini juga akan sangat penting. Saya pikir mengenai server ini tadi perlu nanti dilihat, memang angka yang besar. Tapi ya beli mobil aja bisa, masa beli ginian enggak bisa gitu," kata Luhut, dikutip Jumat (27/2/2026).

Pernyataan purnawirawan jenderal TNI ini disampaikan usai belakangan muncul polemik terkait keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara yang memborong 105.000 unit mobil pikap dari India. Rencana impor utuh (completely built up/CBU) senilai Rp24,66 triliun untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih itu saat ini tengah menuai badai penolakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor tersebut sembari menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari Amerika Serikat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga memperingatkan bahwa impor kendaraan niaga secara masif akan mengkanibal industri otomotif domestik dan bertolak belakang dengan visi industrialisasi yang digaungkan Presiden.

"Seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden [mengejar pertumbuhan 8%] tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada. Perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan Kopdes," tegas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam keterangannya, Minggu (22/02/2026).

Digitalisasi sebagai Pengungkit Pertumbuhan

Di samping itu, Luhut menggarisbawahi pentingnya perbaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penguatan sistem keamanan siber di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia menyebut infrastruktur digital ini sebagai 'center of gravity' (pusat gravitasi) pertahanan dan ekonomi negara.

"Saya mohon Bappenas itu harus sudah mulai membuat perencanaan, berapa yang dibutuhkan dana dan harus diprioritaskan untuk Komdigi dan berapa untuk BSSN. Karena ini harus paralel, kalau infrastrukturnya enggak kuat, takut kita nanti down," katanya.

Dia juga mengingatkan agar insiden peretasan sistem pemerintah di masa lalu tidak terulang kembali karena minimnya pertahanan berlapis. Luhut mengemukakan bahwa transformasi digital adalah pengungkit utama agar Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap.

Dia memperingatkan, bonus demografi Indonesia akan habis pada kisaran tahun 2042. Oleh karena itu, target pertumbuhan ekonomi 8% 2029 merupakan keharusan yang harus dipertahankan selama dua dekade berturut-turut.

"Ini saya minta bahasa kita supaya satu. Jadi ada tantangan di hadapan kita. Sekarang kita yang ada dalam pemerintahan ini, kita harus mati-matian bekerja supaya jangan sampai kita terperangkap di middle income trap," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) tidak perlu mengimpor 105 ribu mobil niaga dari India.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan impor mobil niaga tersebut berpotensi merugikan perekonomian nasional sehingga perlu dipikirkan ulang, terlebih aksi korporasi itu dilakukan dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan terdapat potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun.

Kemudian, terdapat pula kemungkinan memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.

Said tak menampik penawaran harga beli mobil niaga dari India kemungkinan lebih murah, namun harus dipikirkan pula terkait layanan yang diberikan setelah pembelian (after sales) hingga ketersediaan serta jangkauan bengkel dan suku cadangnya.

"Kalau ini semua diperhitungkan, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tuturnya.

Dia mengatakan pertimbangan efisiensi hanya merupakan satu hal karena hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar, yaitu apakah program tersebut memberi kebangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak.

Dengan memilih jalan impor, Said menilai Agrinas memilih "memunggungi jalan" dan abai untuk memperkuat industri nasional.

Padahal, produsen dalam negeri perlu permintaan yang lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif.

Ia pun sangat menyayangkan apabila uang APBN dibelanjakan, tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi untuk rakyat di dalam negeri.

"Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan," tutur Said.

Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35 ribu unit pikap Scorpio.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105 ribu mobil dari perusahaan India tersebut.‎

Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35 ribu unit truk roda enam dari Tata Motors.

Kendati demikian, Joao menegaskan siap taat pada keputusan pemerintah dan DPR terkait impor mobil pikap asal India serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.

"Apa pun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur Utama Agrinas akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Dia menyampaikan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penundaan soal impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. ‎

Ia juga memastikan tindak lanjut terhadap unit yang telah tiba di Indonesia tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum digunakan atau didistribusikan.

Jika nantinya diputuskan kendaraan tersebut tidak boleh dipakai, Agrinas akan mematuhi sepenuhnya keputusan itu meski berpotensi menimbulkan konsekuensi bisnis.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan adanya kebutuhan mendesak petani dan koperasi desa akan kendaraan pikap berukuran 4x4, untuk menjangkau wilayah terpencil dengan kondisi jalan yang sulit.

Di saat yang sama, perusahaan mengkritik harga kendaraan double cabin di pasar domestik yang dinilai terlalu mahal.

Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan harga pikap double cabin di dalam negeri saat ini bisa mencapai Rp528 juta per unit. Menurutnya, angka tersebut tidak rasional jika dikaitkan dengan kebutuhan operasional petani dan koperasi desa.

"Saya kemarin melihat itu saya shock juga gitu. Ternyata harga 4x4 itu kalau di katalog itu sampai Rp528 (juta) gitu. Itu hampir tidak mungkin petani mampu beli," ujar Joao dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2).

Ia menegaskan kendaraan 4x4 dibutuhkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, pupuk, hingga logistik di daerah dengan medan berat. Untuk itu, Agrinas mencari opsi pengadaan dengan harga yang dinilai lebih kompetitif.

Dalam kesempatan yang sama, Joao juga menyinggung dominasi merek-merek lama dalam industri pikap 4x4 di Indonesia. Ia menyebut pasar kendaraan jenis tersebut telah dikuasai oleh pemain yang sama selama puluhan tahun.

Menurut dia, sebagian besar kendaraan 4x4 yang beredar di dalam negeri masih berstatus completely built up (CBU) atau diimpor utuh dari negara lain, termasuk dari Thailand. Bahkan, ia menyebut rantai pasok mesin dan komponen banyak berasal dari luar negeri sebelum dirakit di negara tersebut dan kemudian masuk ke Indonesia.

Joao menilai kondisi itu menunjukkan belum kuatnya industri 4x4 berbasis produksi lokal. Ia menegaskan langkah Agrinas dalam pengadaan kendaraan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek harga, kapasitas pasokan, serta kebutuhan riil di lapangan.

"Yang paling tidak fair adalah bahwa kita ini sudah hampir 80 tahun menggunakan merek tertentu yang teman-teman semua tahu. Itu barang diproduksi mesinnya di Cina, diproduksi di Jepang, kemudian dikirim ke Thailand, baru dikirim ke Indonesia. Sehingga membuat harga begitu mahal," tegasnya.

Keterangan tersebut ia sampaikan menanggapi keputusan Agrinas mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Namun, wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menyatakan keputusan mengkaji ulang rencana impor 105 ribu unit pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk kebutuhan koperasi desa merupakan langkah yang tepat.

Gandung mengatakan penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu didukung, tetapi instrumen kebijakannya harus tepat dan berpihak terhadap industri nasional.

"Pemerintah semestinya mengutamakan produk otomotif nasional yang sebenarnya sudah mampu memproduksi kendaraan niaga sendiri," kata Gandung dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, perlu ada keberpihakan yang jelas mengenai program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto lewat Astacita terhadap industri otomotif nasional.

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan kembali industri mobil nasional agar mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga Kopdes Merah Putih.

"Pabrikan nasional, industri komponen, dan lembaga pembiayaan perlu dirangkul dalam satu ekosistem yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan mobil pikap dari dalam negeri melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan," ujarnya.

Gandung juga mengatakan penundaan impor penting untuk mengonsolidasikan kembali bisnis Kopdes Merah Putih agar lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu dirancang model usaha yang benar-benar menguntungkan desa dan anggota koperasi. "Bukan sekadar menjadi pasar bagi produk impor," katanya menambahkan.

Pembelian industri dalam negeri berpotensi menggerakkan komponen lokal. Karena itu, ia turut mendorong pemerintah mengundang pelaku industri, asosiasi otomotif, dan kalangan dunia usaha untuk duduk bersama mencari formulasi yang adil antara kepentingan program Kopdes Merah Putih dan keberlanjutan industri nasional.

Ia meminta agar setiap kebijakan strategis yang menyangkut belanja besar negara berpedoman pada keberpihakan terhadap industri nasional, penguatan ekonomi rakyat, dan efisiensi anggaran.

"Produk dalam negeri harus menjadi pilihan utama sepanjang secara teknis dan ekonomis mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah," imbuh Gandung.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri.

Dasco pun meyakini Presiden Prabowo akan membahas hal rinci terkait rencana impor mobil pikap tersebut.

Selain itu, tambah Dasco, Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menyetujui pernyataan Dasco. "Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut, bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri.

"Menurut saya, harusnya sih Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden posisinya clear dalam hal ini," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menegaskan siap taat pada keputusan pemerintah dan DPR terkait impor mobil pikap asal India serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.

"Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur (Utama Agrinas) saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Meski begitu, dia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai penundaan soal impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. ‎

Ia juga memastikan tindak lanjut terhadap unit yang telah tiba di Indonesia tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum digunakan atau didistribusikan.

Jika nantinya diputuskan kendaraan tersebut tidak boleh dipakai, Agrinas akan mematuhi sepenuhnya keputusan itu meski berpotensi menimbulkan konsekuensi bisnis.

Joao menyatakan siap bertanggung jawab atas segala risiko, termasuk kemungkinan gugatan dari pihak pemasok akibat perubahan kebijakan dari negara.

"Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus saya ambil. Dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya ini," bebernya.

Menurut dia, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari komitmen sebagai direktur utama yang harus berdiri di depan dalam setiap keputusan strategis.

Ia juga membuka ruang dialog dengan pemasok apabila muncul potensi denda atau kerugian agar dapat dicari solusi terbaik secara bisnis.

Joao menekankan dunia usaha bertujuan mencari keuntungan bersama, bukan memperpanjang konflik, sehingga penyelesaian harus ditempuh melalui komunikasi konstruktif.

Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan seluruh kebijakan strategis Agrinas akan selalu diselaraskan dengan kepentingan rakyat dan arahan pemerintah.

Mengenai hal itu pula, Joao menyatakan akan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menyerahkan dokumen dan kontrak yang dimilikinya serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai impor kendaraan tersebut.

"Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak saya akan kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau," imbuh joao.

Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut.‎

Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.‎

Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.‎

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (23/2).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai pemerintah bisa menciptakan 10 ribu lapangan kerja jika rencana impor 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berandai jika 105 ribu pikap diproduksi di dalam negeri, maka dampaknya justru akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil, bahkan membuka lapangan kerja baru.

Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk 105 ribu pikap dapat menyerap sedikitnya 10 ribu tenaga kerja baru, dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.

"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," jelas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Karena itu, KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri.

Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurutnya, apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.

"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.

Said juga menyinggung adanya penolakan dari kalangan industri terhadap rencana impor tersebut. Ia menyebut Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha disebut tidak sejalan dengan kebijakan impor tersebut.

KSPI dan Partai Buruh meminta transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil.

"Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik," tegas Said.

Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti rencana impor tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kami minta KPK memantau dan menyoroti rencana impor 105 ribu mobil ini," katanya.

KSPI menilai rencana impor pikap ironis karena menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak. Di sisi lain, rencana tersebut justru berpotensi menghidupi tenaga kerja luar negeri, sementara buruh dalam negeri menghadapi ancaman PHK.

"Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK," tandas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa memperingatkan kebijakan tarif baru Amerika Serikat tidak boleh membuat posisi Jepang lebih buruk dari kesepakatan dagang tahun lalu, di tengah ancaman tarif tambahan dari Presiden Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Akazawa dalam pembicaraan via telepon dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Senin (23/2/2026) waktu setempat

Melansir Bloomberg pada Selasa (24/2/2026) Kementerian Perdagangan Jepang dalam pernyataannya mengatakan percakapan tersebut berlangsung selama sekitar 40 menit.

Dalam percakapan itu, Akazawa dan Lutnick sepakat bahwa Jepang dan AS akan bekerja sama secara erat untuk memastikan implementasi proyek-proyek yang termasuk dalam mekanisme investasi senilai US$550 miliar berjalan cepat dan lancar.

Dalam pembicaraan tersebut, Akazawa menegaskan bahwa seiring pemerintah AS meluncurkan kebijakan tarif baru, posisi Jepang tidak boleh lebih dirugikan dibandingkan dengan kesepakatan Jepang–AS tahun lalu.

Dalam perjanjian itu, Jepang sepakat membentuk kendaraan investasi senilai US$550 miliar, sementara AS menurunkan tarif impor mobil dari Jepang menjadi 15% dari sebelumnya 27,5%.

Pernyataan tersebut mencerminkan masih adanya ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan AS, hampir setahun setelah Presiden Donald Trump mulai mengancam penerapan berbagai level bea masuk tak lama setelah kembali menjabat pada Januari 2025.

Setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal yang diusulkan Trump dengan alasan melanggar hukum, pemerintahan AS menyatakan akan tetap memberlakukan tarif 10% mulai Selasa pagi, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta Gedung Putih. Trump kemudian kembali mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Secara umum, dinamika terbaru dari Gedung Putih dinilai tidak serta-merta memperburuk kondisi Jepang, mengingat produk-produk Jepang sebelumnya telah dikenakan tarif impor AS sebesar 15%.

“Kami akan terus mengupayakan implementasi kesepakatan dagang secara konsisten dan pasti, serta mendorong AS melakukan hal yang sama,” ujar Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara dalam konferensi pers rutin pada Selasa.

Dia menambahkan pemerintah akan mencermati perkembangan lanjutan serta dampaknya terhadap perjanjian dagang yang sudah ada.

Gelombang awal proyek investasi yang diumumkan Trump pekan lalu mencakup pembangunan infrastruktur data, terminal minyak laut dalam, serta fasilitas produksi berlian sintetis untuk kebutuhan semikonduktor. Seluruh proyek tersebut berlokasi di AS.

Dalam pernyataan resmi, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan kesepakatan dagang yang telah disepakati secara cepat dan dengan itikad baik.

Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera yang kini menjabat sebagai ketua kelompok riset pajak partai berkuasa, menyebut situasi tarif di AS sebagai kekacauan nyata dalam siaran langsung di Fuji TV pada Minggu.

Kendati demikian, dia menepis kemungkinan Jepang akan membuka kembali negosiasi perjanjian dagang tersebut. Menurutnya, inti perundingan tahun lalu adalah penurunan tarif mobil, komoditas ekspor terbesar Jepang sekaligus penopang utama lapangan kerja dan investasi.

“Bagi Jepang, prioritas utama saat itu adalah sektor otomotif. Tarif mobil tidak tercakup dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Akan tidak baik jika dampaknya justru meluas karena kita mencoba merundingkan ulang perjanjian,” ujarnya.

Onodera menambahkan, setiap upaya renegosiasi akan memerlukan pembahasan yang menyeluruh dan hati-hati.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi respons cepat dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Wakil Ketua Umum Kadin (WKU) Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan respons Dasco tidak hanya sesuai dengan aspirasi para pelaku industri, melainkan juga menyelamatkan industri otomotif nasional dari kehancuran dan mencegah kerugian yang bakal mendera Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105 ribu mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor menjadi bangkai setelah sekian tahun akibat kesulitan suku cadang," ujar Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/02/2026).

Menurut Saleh, jika produsen India serius, sebaiknya mereka membangun pabrik di Indonesia sebagaimana dilakukan Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Hino, Hyundai, DFSK, BYD, dan VinFast. Pemerintah perlu menempatkan semua pelaku usaha pada level playing field yang sama.

“Kami sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen. Mereka memohon kepada Presiden agar impor mobil dari India yang kini sedang berjalan dihentikan,” kata Saleh.

Saleh mengatakan impor mobil dalam bentuk utuh (completely built-up/CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dapat mematikan industri otomotif dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah. Saleh menilai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan Presiden bisa tidak tercapai jika industri nasional tidak bertumbuh.

Saleh menyebut kebijakan semua pihak, apalagi BUMN, harus berpedoman pada kebijakan Presiden Prabowo. Ia berulang kali menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor.

Industri otomotif memiliki backward linkage dan forward linkage yang besar. Artinya, sektor ini memiliki keterkaitan ekonomi yang sangat kuat, baik ke arah hulu (pemasok bahan) maupun hilir (distribusi/jasa). Hal ini menjadikan industri otomotif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan karena ketergantungan yang luas terhadap rantai pasok dan dampak ke sektor lai

“Seharusnya kita mendukung keinginan Bapak Presiden tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” lanjut Saleh.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota akhirnya buka suara soal saran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda impor kendaraan pikap dari India.

Menurutnya, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Agrinas bakal mengikuti saran terbaik yang datang dari anggota dewan maupun pemerintah.

"Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat," kata Joao kepada media melalui pesan singkat, Senin (23/2).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor mobil pikap untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut ditunda.

Dasco mengaku telah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah hingga Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air dari kunjungan luar negeri.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senin (23/2).

Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.

Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.

Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.

Wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.