JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa menekankan pentingnya memperkuat literasi hukum dan politik. Hal itu penting untuk menjaga persatuan dan mencegah terjadinya perpeahan di tengah dinamika geopolitik global.

Seruan tersebut disampaikan Bendahara Umum Presidium Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Tirta Gangga Listiawan dalam forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertajuk “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”.

Tirta mengatakan, mahasiswa harus mampu memahami substansi isu, bukan sekadar mengikuti arus yang sedang viral. “Mahasiswa harus paham posisi Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar. Jangan sampai ikut menggiring opini tanpa memahami mekanisme konstitusi yang benar,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Tirta menyebut, literasi hukum dan politik menjadi kunci agar mahasiswa tidak terjebak dalam narasi yang berpotensi memecah belah. Tirta mengingatkan ketidakstabilan nasional dapat berdampak luas, mulai dari ekonomi hingga keamanan.

“Kalau persatuan terganggu, dampaknya ke mana-mana—investasi menurun, ekonomi terganggu, hingga stabilitas negara terancam,” tegasnya.

Lihat video: Bertemu Mahasiswa RI di London, Sikap Hangat Prabowo Tinggalkan Kesan Mendalam

Koordinator Nasional BEM PTMAI, Yogi Syahputra Alaydrus, menekankan persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap nyata. “Persatuan itu bukan sekadar berkumpul, tapi bagaimana kita menjaga kesatuan berdasarkan konstitusi,” ujarnya.

Yogi juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan nasional. Ia menilai mahasiswa harus kritis, namun tetap memahami tujuan besar dari setiap kebijakan pemerintah. “Kebijakan adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan. Maka kita harus kritis, tapi juga objektif melihat konteksnya,” katanya.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan mengingatkan situasi geopolitik global yang tidak menentu berdampak langsung terhadap kondisi dalam negeri, termasuk sektor ekonomi.

“Geopolitik dunia hari ini sangat memengaruhi kita, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan seperti BBM. Mahasiswa harus bisa menjelaskan ini ke masyarakat, tapi tetap kritis terhadap kebijakan,” jelasnya.

Muzammil juga menyoroti maraknya disinformasi di media sosial yang kerap memicu perpecahan di kalangan mahasiswa. “Jangan sampai kita mudah terpecah hanya karena narasi yang tidak jelas. Kita harus verifikasi setiap informasi,” tegasnya.

Muzammil menambahkan, kekuatan utama mahasiswa terletak pada persatuan dan kemampuan berpikir kritis. Tanpa itu, gerakan mahasiswa dinilai akan mudah terpecah dan kehilangan arah. “Kalau kita bersatu, kita kuat. Tapi kalau terpecah, sulit memperjuangkan kepentingan rakyat,” ucapnya.

Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan arah besar transformasi dan peran strategis BUMN, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dony mengatakan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengomunikasikan kebijakan negara.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Di tengah segelintir sentimen negatif ke pemerintah, Dony mengatakan BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dony.

Ia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujar Dony.

Dony kembali menegaskan bahwa BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dony.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara berwenang melakukan audit kerugian negara. Adapun putusan perkara nomor: 28/PUU-XXIV/2026 diputuskan pada Senin, 9 Februari 2026.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa jika ditelaah secara seksama dan cermat seluruh pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan secara terang bahwa kewenangan konstitusional untuk menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Putusan ini memperkuat posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Fahri menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional (mandatory constitutional), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fahri memandang bahwa dalam putusan ini, MK telah menjalankan fungsinya sebagai "the final interpreter of constitution" untuk menghilangkan kerancuan kewenangan antarlembaga dalam menentukan kerugian negara.

“Artinya, secara faktual lembaga lain sering dilibatkan, tetapi secara mandatory hanya temuan atau hasil perhitungan BPK yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional dalam menentukan jumlah kerugian riil (declare final),” tuturnya.

Dia melihat hal ini sejalan dengan paradigma hukum tipikor, yaitu hanya kerugian yang bersifat faktual (actual loos) yang menjadi pijakan penentuan kerugian keuangan negara, bukan total loos atau potential loos. “Itu merupakan kaidah dan prinsip dasar dalam persoalan ini,” katanya.

Fahri menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 9 Februari 2026 secara expressis verbis bahwa BPK adalah lembaga yang memiliki wewenang konstitusional tunggal untuk menyatakan, menghitung, dan menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Walaupun secara teknis putusan ini menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan norma Pasal 603 dan 604 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), tetapi dalam pertimbangan hukum yang mengikat (ratio decidendi) terdapat penegasan bahwa norma Pasal 603 dan 604 KUHP merupakan delik materiil,” jelasnya.

Fahri pun menguraikan bahwa basis fundamental politik hukum atas penormaan pranata ini, secara historis jembatan "Bridging" ketentuan Pasal 603 dan 604 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) adalah delik inti (core crime) korupsi yang diadopsi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sekaligus menandai peralihan delik korupsi ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional.

Pasal 603 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri atau korporasi, sementara Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan. “Keduanya berfokus pada kerugian keuangan negara, sehingga menurut saya keberadaan kerugian keuangan negara menjadi unsur utama (element of crime) dan dalam prinsip pembuktian atas elemen kerugian keuangan negara mutlak mempedomani kaidah "beyond a reasonable doubt" yang harus dibuktikan,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut dia, proses penegakan hukum seharusnya didasarkan pada perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan lebih dahulu oleh BPK. Fahri Bachmid menyimpulkan bahwa melalui putusan MK itu mempertegas hanya BPK (bukan BPKP, Kejaksaan, atau instansi lain) yang berwenang melakukan audit dan perhitungan resmi kerugian keuangan negara. Secara filosofis, sambung dia, putusan MK ini menegaskan kepastian hukum.

Pertimbangan MK berfokus pada perlunya kerugian negara yang nyata dan pasti (aktual), bukan sekadar potensi kerugian. Artinya, kata dia, hasil perhitungan BPK menjadi dasar hukum yang mengikat dalam proses peradilan pidana. Fahri berpendapat bahwa secara konstitusional, pada pertimbangan hukumnya, MK mengacu pada penjelasan norma Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta norma Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan konteks penjelasan kaidah Pasal 603 UU 1/2023 tersebut, lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Fahri menguraikan dalam "ratio decidendi" pertimbangan hukum putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, disebutkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tegas menyatakan, BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Kewenangan BPK untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, dalil para pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian menjadi tidak beralasan menurut hukum karena MK telah memberikan kejelasan pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023.

Fahri menekankan bahwa mandat konstitusional sebagaimana ternyata dalam MK ini, agar DPR secara teknokratis melakukan harmonisasi atau revisi undang-undang terkait tindak pidana korupsi, sehingga selaras dengan putusan MK ini, yakni meniadakan penghitungan kerugian negara di luar BPK serta memperkuat peran eksklusif BPK.

Dia berpendapat bahwa lembaga penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan lembaga lain untuk menentukan kerugian negara dalam kasus tindak pidana. “Putusan ini pada dasarnya mempersempit ruang subjektivitas penegak hukum dan memastikan penegakan hukum korupsi bertumpu pada temuan lembaga audit negara yang kredibel,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan kemajuan bangsa bergantung pada kualitas data yang dimiliki.

"Kemajuan dan perkembangan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki," katanya saat menghadiri rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) Rusman Heriawan, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Rachmat menekankan pentingnya penguatan statistik nasional sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dia berpendapat pembenahan data statistik merupakan syarat untuk membangun bangsa.

"Saya merasa berutang pada ilmu statistik, para ilmuwan statistik, serta karya-karya di bidang statistika dan matematika, karena dari situlah arah pembangunan dapat ditentukan secara tepat," ujar Menteri PPN.

Seperti pada masa awal Bappenas di bawah kepemimpinan Widjojo Nitisastro, lanjutnya, penguatan difokuskan pada statistik kependudukan.

Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan manusia.

Lebih lanjut, Rachmat menegaskan peran penting BPS sebagai penyedia data yang akurat, kredibel, dan dapat dipercaya. Seluruh proses pembangunan membutuhkan ketepatan dan keahlian dalam penyediaan data.

Dalam forum tersebut, juga dibahas penguatan kelembagaan FMS yang berperan memberikan masukan strategis dalam menjaga independensi, kredibilitas, serta tata kelola BPS sebagai satu-satunya National Statistics Office dan rujukan utama statistik nasional maupun global.

"Mari kita terus menjaga semangat kolaborasi untuk mengawal statistik nasional dengan integritas, profesionalisme, dan semangat kebersamaan," ucap Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas perkembangan proyek Giant Sea Wall . Sejumlah pejabat dipanggil untuk mengikuti rapat tersebut, salah satunya Wamen Kelautan dan Perikanan yang juga Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf.

Dia menjelaskan proyek Giant Sea Wall masih tahap pendalaman, khususnya terkait aspek konstruksi dan kesiapan sumber daya. “Soal Giant Sea Wall masih tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Hingga saat ini belum ada keputusan baru, termasuk terkait investasi maupun waktu pasti pembangunan. "Belum, belum," ucapnya.

Proyek ini akan dimulai dari wilayah Pantura dan dikerjakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya yang ada. "Pantura dulu (prioritas pembangunan)," katanya.

Untuk waktu pelaksanaan masih dihitung karena berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan pendekatan ramah lingkungan.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menyampaikan bahwa semua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah sudah tuntas dibahas. Hasil pembahasan final dilaporkan Ketua Panja sekaligus Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan dalam rapat pleno.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, ada 409 DIM yang disampaikan pemerintah. Jumlah itu mencakup, 231 DIM tetap, 55 DIM redaksional, 23 DIM substansi baru, dan 100 DIM dihapus.

"Keseluruhan DIM pada intinya telah kita selesaikan," ujar Bob dalam rapat pleno tingkat I RUU PPRT yang digelar di ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia pun mengungkapkan sejumlah materi penting dan strategis dalam menjawab persoalan perlindungan pekerja rumah tangga yang disepakati Panja dalam RUU PPRT. Adapun materi itu sebagai berikut:

1. Mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum;

2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung;

3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini;

4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring;

5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT;

7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT;

8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya;

10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT;

11. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT;

12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

"Setelah semua DIM dibahas secara intensif, RUU PPRT disepakati dalam rapat Panja yang secara keseluruhan terdiri dari 12 bab dan memuat 37 pasal dengan secara terstruktur, ya, baik dari Bab 1 ketentuan umum sampai kepada ketentuan penutup," terang Bob.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin secara langsung rapat kerja (raker) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) pada Senin (20/4/2026) malam. Rapat tersebut mengagendakan pengambilan keputusan.

"Rapat kerja Badan Legislasi pada malam hari ini mengagendakan pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Dasco saat membuka rapat kerja.

Sebelum pengambilan keputusan, Dasco menyampaikan bahwa rapat didahului dengan laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR Bob Hasan. Kemudian, rapat dilanjutkan dengan pendapat atau pandangan mini fraksi-fraksi dan pemerintah.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sekaligus penandatanganan draf RUU. "Rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 21.00 WIB. Apakah agenda yang kami bacakan tadi dapat disetujui?” katanya.

“Setuju," kata peserta rapat.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.

NTT - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) siang ini. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 12.19 WIB, Senin (20/4/2026). Koordinat gempa berada di 8.01 Lintang Selatan dan 124.38 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 20-Apr-26 12:19:37 WIB, Lok:8.01 LS,124.38 BT (36 km BaratLaut ALOR-NTT), Kedlmn:173 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 36 kilometer Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 173 kilometer. BMKG juga menyebutkan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi mencapai 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan hingga 22 April 2026, mendatang.

BMKG melaporkan bahwa pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut - Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur Laut - Tenggara dengan kecepatan 6 - 25 knot. “Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, Samudera Hindia Barat Aceh, dan Laut Arafuru,” tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).

Kondisi tersebut, jelas BMKG, menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudera Hindia Barat Aceh, Samudera Hindia Barat Kep. Nias, Samudera Hindia Barat Kep. Mentawai, Samudera Hindia Barat Bengkulu, Samudera Hindia Barat Lampung, Samudera Hindia selatan Banten, Samudera Hindia selatan Jawa Barat, Samudera Hindia selatan Jawa Tengah.

Kemudian, di Samudera Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudera Hindia selatan NTT, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Maluku, Samudera Pasifik utara Maluku, Samudera Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudera Pasifik utara Papua Barat, Samudera Pasifik utara Papua, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur.

“Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.5 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Samudera Hindia selatan Jawa Timur, Samudera Hindia selatan Bali, Samudera Hindia selatan NTB,” papar BMKG.

Lihat video: Gelombang Tinggi hingga 3 Meter, Nelayan Indramayu Enggan Melaut



BMKG juga mengingatkan bahwa potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG selalu mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti Perahu Nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m).

Selanjutnya, Kapal Tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m), Kapal Ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), dan Kapal Ukuran Besar seperti Kapal Kargo/Kapal Pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m).

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” imbaunya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada periode 24 jam terakhir pada 17 hingga 18 Januari 2026. Kejadian bencana dilaporkan antara lain peristiwa angin kencang di Kabupaten Deli Serdang, banjir di Kota Tegal dan Jakarta, dan penambahan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada Jumat (17/4), hujan disertai angin kencang melanda Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Terjangan angin mengakibatkan tujuh unit rumah mengalami rusak ringan. Peristiwa ini juga mengakibatkan jaringan listrik di Desa Tanjung Anom padam.

"Sebanyak tujuh kepala keluarga atau 29 jiwa terdampak. Satu orang diantaranya mengalami luka ringan. Saat ini warga terdampak masih bertahan di rumah masing-masing," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (18/4/2026).

Sebagai langkah penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang melakukan giat gotong royong bersama pemerintah desa setempat dan memberikan bantuan permakanan kepada korban terdampak.

Selanjutnya, hujan dengan intensitas sedang pada hari Jumat (17/4) di Kota Tegal, Jawa Tengah, juga menyebabkan banjir di empat kelurahan di Kecamatan Marganda. Kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Kalinyamat Kulon, Krandon, Cabawan, dan Kaligangsa.

"Warga terdampak sebanyak 17 kepala keluarga atau sejumlah 36 jiwa. Sembilan unit rumah dan sembilan akses jalan terdampak. Banjir yang terjadi pada pukul 04.30 WIB ini terpantau berangsur surut pada pukul 10.00 WIB," ungkap Aam sapaan Abdul Muhari.

Lihat video: BNPB Buka Jalan Terputus di Aceh Utara, Warga Bertahan dengan Kayu Gelondongan



Wilayah Daerah Khusus Jakarta turut mengalami banjir serupa pada Jumat (17/4) setelah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya Kali Ciliwung pada pukul 01.30 WIB dini hari. Ketinggian air antara 30-90 sentimeter berdampak pada 251 unit rumah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Sebanyak 766 jiwa terdampak kejadian ini. BPBD DKI Jakarta melakukan pemantauan dan asesmen di lokasi terdampak. Pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB genangan air terpantau telah surut total," kata Aam.

Sementara itu, Aam mengungkapkan bahwa BNPB kembali menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara pada Jumat (17/4).

Karhutla terjadi di Desa Sungai Cabang Barat. Luasan lahan terbakar pada peristiwa ini seluas 2,90 hektare. BPBD Kabupaten Sukamara gerak cepat melakukan pemadaman pada tipe permukaan jenis tanah mineral ini.

"Pemadaman dilakukan secara mekanis menggunakan kopyor dan jet shooter atau pompa punggung. Kejadian ini menambah total luasan lahan terbakar akibat karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal Januari 2026 menjadi total seluas 379,76 hektare," ujarnya.

Dalam menghadapi masa peralihan musim ini, Aam mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi selama musim hujan seperti angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, banjir dan gelombang tinggi serta kemungkinan bencana geologi seperti gempa bumi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Masyarakat, kata Aam, juga tidak boleh lengah akan potensi risiko bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk pencegahan terjadinya karhutla, warga diimbau untuk tidak membakar sampah, membuka lahan dengan pembakaran, serta memastikan padamnya bara saat membuang puntung rokok.

"Selalu siapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan dan senantiasa pantau pembaruan informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD dan BMKG," imbaunya.

SULUT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Melonguane, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa berada di 130 kilometer.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 15.45 WIB, Sabtu (18/4/2026). Koordinat gempa berada di 6.40 Lintang Utara dan 126.08 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 18-Apr-2026 15:45:48WIB, Lok:6.40LU, 126.08BT (274 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:130 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun titik gempa berada di 274 kilometer Barat Laut Melonguane, Sulawesi Utara dengan kedalaman 130 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. “Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ujar dia.

NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI percepat penataan ruang eks Outstanding Boundary Problem (OBP) di Simantipal dan Pulau Sebatik. Termasuk penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Hal itu diungkap Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP RI Ismawan Harijono dalam forum Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada wilayah eks OBP Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad, Kamis, 16 April 2026.

Forum lintas kementerian/lembaga ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat kepastian penataan ruang sekaligus penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Asisten Deputi PRKP BNPP RI Ismawan Harijono, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa forum tersebut berfungsi sebagai ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi, mengonsolidasikan kebijakan, serta menghimpun masukan berbasis data dalam perencanaan tata ruang kawasan perbatasan.

“Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan rencana tata ruang nasional dengan tata ruang kawasan perbatasan, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad,” ujarnya Sabtu (18/4/2026).

Lihat video: BAHAS KONFLIK TIMTENG PM MALAYSIA BERTEMU PRESIDEN PRABOWO



Ismawan menjelaskan Pulau Sebatik dan Simantipal menjadi fokus utama penataan seiring adanya perubahan batas wilayah yang berdampak langsung pada luas dan pemanfaatan ruang. Di Pulau Sebatik, perubahan luas wilayah tersebut berdampak pada 64 bidang lahan milik masyarakat dan pemerintah dengan total luasan sekitar 4,971 hektare.

Sementara itu, kata Ismawan, lahan perusahaan, perseorangan, dan pihak kerajaan seluas 127,336 hektare masih berstatus tanah negara dan memerlukan kejelasan pengelolaan.

"Kondisi ini memicu berbagai persoalan, mulai dari keamanan lahan, pencurian sawit, maraknya jalur ilegal lintas batas, hingga belum tuntasnya penetapan status lahan yang telah diajukan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten," ujarnya.

Jajaran Asisten Deputi PRKP BNPP RI juga telah melaksanakan peninjauan langsung ke kawasan eks OBP Pulau Sebatik. Dari hasil peninjauan tersebut, teridentifikasi sejumlah titik strategis usulan pembangunan antara lain lokasi bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, jalur inspeksi patroli sepanjang perbatasan, pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) dan polsubsektor, serta aktivitas pasar lokal di Desa Aji Kuning.

Untuk kawasan Simantipal, imbuh Ismawan, wilayah ini direncanakan sebagai Boundary Small City seiring proses regulasi tata ruang yang tengah berjalan. Terkait hal tersebut, masyarakat setempat mengusulkan skema kompensasi ganti untung atas sekitar 778 hektare lahan terdampak, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

BNPP RI terus mendorong percepatan realisasi ganti untung tersebut serta pembangunan infrastruktur dasar prioritas, antara lain penyediaan jalan alternatif yang tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Ismawan menekankan pentingnya penguatan fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas, serta penambahan pos pengamanan terpadu untuk menekan aktivitas jalur ilegal darat dan laut.

“Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang mewakili Bupati Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berdekatan langsung dengan Tawau, Malaysia. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

“Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara,” kata Robby.

Forum tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, serta pengelola PLBN di wilayah Kabupaten Nunukan.