JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Australia tengah membahas penerapan pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government untuk mendongkrak produktivitas nasional.

Kajian kebijakan pemerintah Indonesia ini menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas saat kunjungan Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood serta Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Roderick Brazier di Jakarta pada Jumat (27/3/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penerapan e-Government menjadi inisiatif yang dapat segera dikembangkan.

Bahkan implementasinya dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas di tengah kebijakan efisiensi yang tengah diberlakukan.

"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3/2026).

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia, khususnya dalam peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan ekonomi kedua negara.

Airlangga juga mengapresiasi dan mendukung penuh keberlanjutan program kemitraan ekonomi Australia-Indonesia atau Prospera.

Pada fase kedua program tersebut, pemerintah menyambut baik keterlibatan Australian Productivity Commission, terutama dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk mendukung reformasi kebijakan dan peningkatan produktivitas nasional.

"Di bawah kerangka Prospera Phase II, Australian Productivity Commission diharapkan dapat melakukan riset terkait pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan," ungkapnya.

Airlangga juga berharap urgensi reformasi perpajakan yang saat ini menjadi agenda prioritas nasional dapat menjadi fokus dalam implementasi Prospera Phase II.

Pada kesempatan yang sama, Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood menyatakan pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan kapasitas sektor layanan publik.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Roderick Brazier menegaskan, pemerintah Australia berkomitmen dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) sebagai salah satu strategi guna meningkatkan produktivitas nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier.

"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda strategis yang diidentifikasi untuk segera dikembangkan adalah implementasi kajian kebijakan terkait penerapan e-Government.

Inisiatif ini dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas, termasuk di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah.

Pertemuan itu juga membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Australia, khususnya dalam peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan ekonomi kedua negara.

Lebih lanjut, Menko menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program PROSPERA, termasuk keterlibatan Australian Productivity Commission dalam fase kedua program tersebut.

Melalui kerja sama itu, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna mendorong reformasi kebijakan dan peningkatan produktivitas nasional.

“Di bawah kerangka PROSPERA Phase II, Australian Productivity Commission diharapkan dapat melakukan riset terkait pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, penyusunan rekomendasi nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan,” jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan sebagai bagian dari agenda prioritas nasional yang diharapkan dapat menjadi fokus dalam implementasi PROSPERA fase lanjutan.

Sementara Danielle Wood menyatakan kesiapan Australia untuk memperkuat kerja sama dalam peningkatan kapasitas sektor layanan publik guna mendorong produktivitas, investasi, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier juga menegaskan komitmen pemerintahnya dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membutuhkan pendanaan sebesar Rp37,47 triliun untuk mempercepat transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government).

Dia menyebut alokasi anggaran itu cukup penting, sembari memberi komentar terkait pembelian 'mobil' seperti yang belakangan menjadi polemik.

"Angka-angka ini juga akan sangat penting. Saya pikir mengenai server ini tadi perlu nanti dilihat, memang angka yang besar. Tapi ya beli mobil aja bisa, masa beli ginian enggak bisa gitu," kata Luhut, dikutip Jumat (27/2/2026).

Pernyataan purnawirawan jenderal TNI ini disampaikan usai belakangan muncul polemik terkait keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara yang memborong 105.000 unit mobil pikap dari India. Rencana impor utuh (completely built up/CBU) senilai Rp24,66 triliun untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih itu saat ini tengah menuai badai penolakan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor tersebut sembari menunggu Presiden Prabowo Subianto kembali dari Amerika Serikat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga memperingatkan bahwa impor kendaraan niaga secara masif akan mengkanibal industri otomotif domestik dan bertolak belakang dengan visi industrialisasi yang digaungkan Presiden.

"Seharusnya kita dukung keinginan Bapak Presiden [mengejar pertumbuhan 8%] tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada. Perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan Kopdes," tegas Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin dalam keterangannya, Minggu (22/02/2026).

Digitalisasi sebagai Pengungkit Pertumbuhan

Di samping itu, Luhut menggarisbawahi pentingnya perbaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penguatan sistem keamanan siber di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dia menyebut infrastruktur digital ini sebagai 'center of gravity' (pusat gravitasi) pertahanan dan ekonomi negara.

"Saya mohon Bappenas itu harus sudah mulai membuat perencanaan, berapa yang dibutuhkan dana dan harus diprioritaskan untuk Komdigi dan berapa untuk BSSN. Karena ini harus paralel, kalau infrastrukturnya enggak kuat, takut kita nanti down," katanya.

Dia juga mengingatkan agar insiden peretasan sistem pemerintah di masa lalu tidak terulang kembali karena minimnya pertahanan berlapis. Luhut mengemukakan bahwa transformasi digital adalah pengungkit utama agar Indonesia terhindar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap.

Dia memperingatkan, bonus demografi Indonesia akan habis pada kisaran tahun 2042. Oleh karena itu, target pertumbuhan ekonomi 8% 2029 merupakan keharusan yang harus dipertahankan selama dua dekade berturut-turut.

"Ini saya minta bahasa kita supaya satu. Jadi ada tantangan di hadapan kita. Sekarang kita yang ada dalam pemerintahan ini, kita harus mati-matian bekerja supaya jangan sampai kita terperangkap di middle income trap," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan (e-government) bisa mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga menyentuh level 14%.

Luhut mengaku berdasarkan pertemuannya dengan pihak World Bank alias Bank Dunia, organisasi yang berbasis di Washington DC itu menyatakan penerapan e-government secara masif mampu memberikan tambahan tax ratio sebesar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan posisi tax ratio saat ini yang masih mandek di kisaran 9% hingga 10% terhadap PDB, kebijakan digitalisasi pemerintahan diproyeksikan mampu mendongkrak rasio tersebut ke level 13% hingga 14% terhadap PDB.

"Penerimaan pajak, basisnya akan lebih luas karena semua sudah tersambung, terdigital, semua terkoneksi dengan baik," klaim Luhut dalam paparan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025—2045 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Bappenas RI, dikutip Jumat (27/2/2026).

Oleh sebab itu, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menguji coba atau pilot project e-government di sejumlah daerah seperti Banyuwangi hingga Bali. Dia mencontohkan, salah satu produk pemerintah digital yaitu implementasi e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (government procurement).

Luhut mengklaim, jika sebelumnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap terjadi akibat permainan harga, kini e-katalog yang diperkuat akal imitasi (AI) akan secara otomatis memblokir penawaran yang terdeteksi sebagai anomali harga.

Purnawirawan jenderal TNI ini pun melihat digitalisasi ini juga merupakan pendekatan struktural yang secara efektif mencabut kesempatan bagi individu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Karena dia masuk dalam sistem, dia tidak bertemu dengan orang-orang yang bisa memengaruhi 'birahi korupsi' kita, karena pada dasarnya manusia itu punya sifat baik, sifat jelek, semua manusia. Nah tinggal tadi itu bagaimana kita membuat sehingga [korupsi] tidak terjadi," jelasnya.

Transparansi Harta dan Kritik Sistem Coretax

Lebih jauh, integrasi data e-government diyakini akan memberikan transparansi data finansial wajib pajak. Luhut sempat menyinggung rumor di media sosial yang menyebut dirinya memiliki harta Rp271 triliun, hingga kepemilikan saham di Toba Palm.

Menurutnya, di era integrasi data nanti, kehebohan semacam itu tidak akan terjadi lagi karena seluruh profil kekayaan, mulai dari jumlah kendaraan hingga portofolio saham, akan terkoneksi dan dapat dilacak dengan integritas data via e-government.

"Sebagai menteri, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi, 'Wah harta saya cuma sekian', dia akan terkoneksi berapa mobilnya Bapak Ibu karena semua sudah terintegrasi datanya yang ada di kita," jelasnya.

Adapun dalam paparan Luhut, dijelaskan e-government diyakini akan memperkuat tata kelola pemerintahan; meningkatkan efisiensi, aksesibilitas dan inklusi layanan publik; serta mendorong transparansi.

Di sisi lain, Luhut turut melontarkan kritik keras terhadap pengembangan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax milik Kementerian Keuangan yang dinilai lamban dan berbiaya mahal.

Dia membandingkan lambannya Coretax dengan sejumlah proyek e-government yang banyak digarap oleh talenta digital lokal. Luhut mengklaim bahwa peranti lunak (software) yang dikembangkan anak muda Indonesia sukses mampu menurunkan akses judi online.

"Saya beritahu sama Menteri Keuangan, 'Kamu enggak bisa Pur [Purbaya Yudhi Sadewa], anu lagi, Coretax mu itu mahal, bertahun-tahun tidak jalan. Pasti ada something wrong dengan sistem itu kan?'," sentil Luhut.

Oleh sebab itu, dia menyerukan kolaborasi lintas sektoral yang digerakkan sepenuhnya oleh talenta dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) memprediksi sektor kesehatan dan manufaktur menjadi sektor yang akan paling banyak menggunakan data center berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada 2026.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan penggunaan data center di sektor kesehatan akan mendukung healthtech dan bioinformatika.

Selanjutnya, sektor keuangan dan perbankan melalui fintech, diikuti e-commerce dan ritel digital.

“Selain itu, pemerintahan dan pelayanan publik khususnya Smart City & e-Government, hingga industri manufaktur dan logistik melalui otomatisasi dan predictive analytics,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Menurut Hendra, adopsi dan pemanfaatan AI yang berlangsung secara masif di berbagai sektor, baik swasta maupun publik, pada akhirnya akan mendorong lonjakan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas pusat data di Indonesia.

IDPRO memperkirakan kebutuhan kapasitas pusat data di Indonesia pada 2026 akan tumbuh sekitar 35%–45% dibandingkan 2025.

Proyeksi tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan AI generatif, otomatisasi industri, serta kebutuhan pengolahan data secara real-time.

Secara lebih spesifik, Hendra menyebut kebutuhan kapasitas listrik (power demand) industri pusat data diprediksi meningkat hingga 300–400 megawatt (MW) dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Peningkatan ini didorong oleh permintaan hyperscale dan edge data center yang mendukung aplikasi AI.

Berdasarkan data resmi PT PLN (Persero), kapasitas industri pusat data di Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai 2,3 gigawatt (GW). Namun, Hendra menilai proyeksi tersebut belum sepenuhnya memasukkan faktor penggunaan AI, khususnya server berbasis GPU yang membutuhkan daya per rak (power per rack) sangat besar, bahkan dapat mencapai 135 kilowatt (kW) untuk GPU GB200.

AI membutuhkan infrastruktur dengan kinerja komputasi tinggi (high performance computing/HPC), latensi rendah, serta kapasitas penyimpanan data berskala besar, terutama untuk keperluan pelatihan (training) model.

Secara umum, lanjut Hendra, infrastruktur pusat data nasional terus berkembang dan menunjukkan kesiapan untuk menopang beban kerja AI, terutama dengan masuknya investor dan operator global serta ekspansi pemain lokal.

“Beberapa anggota IDPRO juga sedang membangun AI ready data center,” ujar Hendra.

Di sisi lain, di tengah proses penyusunan peta jalan nasional AI, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong pelaku industri dan pemerhati AI untuk memusatkan pengembangan teknologi tersebut pada 10 sektor prioritas yang telah dirumuskan dalam rancangan peta jalan AI nasional.

Adapun 10 sektor prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan; kesehatan; pendidikan; ekonomi dan keuangan; reformasi birokrasi; politik, hukum, dan keamanan; energi, sumber daya, dan lingkungan; perumahan; transportasi, logistik, dan infrastruktur; serta ekonomi kreatif. Menurut Meutya, pemilihan sektor tersebut bertujuan agar pengembangan AI di Indonesia memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami sarankan untuk fokus kepada 10 bidang ini dalam pembangunan-pembangunan awal AI di Indonesia,” kata Meutya dalam acara Kumparan AI for Indonesia di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Sebelumnya, Meutya menyampaikan peta jalan kecerdasan buatan nasional ditargetkan meluncur pada awal 2026 dan akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). “Insya Allah tahun 2026 Perpres peta jalan ini sudah bisa keluar dan juga bisa menjadi guidance bagi kita semua,” ujarnya.