JAKARTA, KOMPAS.com - Tokenisasi aset keuangan dinilai menjadi lompatan besar dalam evolusi pasar modal modern. Teknologi ini membuka peluang perluasan instrumen sekaligus akses investasi yang lebih luas.

Tokenisasi memungkinkan berbagai aset masuk ke ekosistem digital. Proses transaksi menjadi lebih cepat. Akses investasi yang sebelumnya terbatas kini lebih terbuka.

Indonesia melihat peluang ini untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Jumlah instrumen berpotensi meningkat. Inklusi keuangan juga terdorong lebih merata.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyusun dokumen industry consultative paper. Dokumen ini berjudul “Pendekatan Kerangka Klasifikasi sebagai Fondasi Pengaturan Aset Keuangan Digital di Indonesia”.

Dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kerangka regulasi tokenisasi. Aftech ingin menghadirkan dasar klasifikasi aset digital yang lebih jelas.

Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir mengatakan kajian ini memperkaya dialog kebijakan. Kajian ini mencakup aspek hukum, fungsi ekonomi, pengaturan, dan teknis.

“Kita menyaksikan gelombang inovasi berbasis tokenisasi menjadi bagian nyata dari evolusi pasar keuangan global. Aftech hadir sebagai wadah industri, sekaligus sebagai mitra aktif dalam proses perumusan kebijakan," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).

"Kami percaya klasifikasi aset digital yang jelas merupakan prasyarat agar tokenisasi bisa berkembang secara sehat, berkelanjutan dan dipercaya oleh pasar di Indonesia," ujar Pandu.

Consultative paper merupakan dokumen resmi yang memaparkan rencana kebijakan atau konsep baru. Dokumen ini digunakan untuk membuka ruang diskusi dengan publik dan pelaku industri.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menilai penyusunan dokumen ini penting. Tujuannya untuk membangun pemahaman bersama terkait aset keuangan digital.

“Fokus kita adalah menghadirkan inovasi yang tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjamin kedaulatan moneter dan menjaga resiliensi dan stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan," ucap dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adi Budiarso melihat langkah ini sebagai bentuk keterlibatan industri.

"OJK memandang consultative paper yang diterbitkan dapat menjadi fondasi awal diskusi dalam rangka perumusan kebijakan ke depan, bukan hanya antara OJK dan Aftech, tetapi juga dengan seluruh pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha, asosiasi dan kementerian atau lembaga terkait,” ungkap Adi.

Penyusunan dokumen mengacu pada kajian internasional. Salah satunya kerangka analisis dari Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF).

Digital Assets Regulatory Specialist Asia Pasifik CCAF Nadia Hazeveld menilai tokenisasi sedang membentuk ulang pasar keuangan. Instrumen seperti obligasi dan saham mulai direpresentasikan dalam bentuk digital.

“Tokenisasi memungkinkan berbagai aset dan klaim ekonomi direpresentasikan dalam bentuk digital, sehingga pendekatan klasifikasi menjadi penting untuk membantu memahami karakteristik, fungsi ekonomi, serta implikasi pengaturannya,” papar Nadia.

Ia menilai Indonesia memiliki karakter pasar yang berbeda. Pengawasan juga melibatkan banyak otoritas.

"Indonesia tidak dapat begitu saja mengadopsi kerangka yang digunakan di Eropa atau Amerika Serikat, karena karakteristik pasarnya berbeda. Struktur multi-otoritas ini justru menjadi alasan mengapa Indonesia membutuhkan forum koordinasi klasifikasi, untuk memastikan bahwa instrumen dengan profil risiko yang serupa memperoleh respons kebijakan yang konsisten dari berbagai pemangku kepentingan," tambah Nadia.

Salah satu rekomendasi utama dalam kajian ini adalah pembentukan Forum Koordinasi Klasifikasi Aset Keuangan Digital. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi lintas otoritas dan industri.

Forum tersebut bersifat permanen, non-adjudikatif, dan terdokumentasi. Tujuannya menangani isu klasifikasi instrumen yang berada di antara berbagai rezim pengaturan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Transformasi sistem pembayaran digital di Indonesia kian menunjukkan arah baru. Tidak lagi sekadar berfokus pada kemudahan transaksi, industri kini bergerak menuju penguatan ekosistem yang terintegrasi, kolaboratif, dan berdaya tahan tinggi.

Hal ini menjadi penting apalagi saat adanya ekspansi QRIS lintas negara dan lonjakan adopsi domestik, regulator dan pelaku industri sepakat bahwa kunci pertumbuhan berikutnya terletak pada sinergi, pengelolaan risiko, serta kesiapan infrastruktur yang matang.

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia, Budi Gandasoebrata menilai perkembangan pembayaran digital telah memasuki fase yang lebih matang. Jika sebelumnya fokus pada akses dan kemudahan, kini industri mulai bergeser ke integrasi layanan dan penguatan kualitas ekosistem.

“Pembayaran digital tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi enabler utama bagi berbagai layanan lain, termasuk pembiayaan dan asuransi digital,” ujar Budi saat acara Fintech Talk Finpay di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bangun Ekosistem Digital, Finpay Dorong Lingkungan Kerja Sehat dan Inklusif



Hadir dalam acara tersebut Direktur Teknologi, Produk dan Operasi, Apep MK Noormansyah, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ryan Rizaldy, Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia, Budi Gandasoebrata, Business & Marketing Director FinPay, Aziz Sidqi, Board Advisor Qoala, Muhammad Iqbal, Direktur Utama Samir, Yonathan Gautama, Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto.

Budi menambahkan, kebutuhan pelaku industri saat ini tidak hanya pada solusi yang cepat dan seamless, tetapi juga yang andal, aman, serta mampu mendukung kolaborasi lintas sektor.

Ia juga menyoroti langkah Bank Indonesia (BI) yang memperluas implementasi QRIS lintas negara, termasuk kerja sama terbaru dengan Korea Selatan. Menurutnya, ekspansi ini mencerminkan komitmen regulator dalam memperkuat interoperabilitas sistem pembayaran sekaligus mendorong adopsi digital di tingkat regional.

“Ke depan, masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri seperti Korea Selatan dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Ini bukti bahwa sistem kita semakin terhubung secara global,” jelasnya.

Dari sisi industri, Business & Marketing Director FinPay, Aziz Sidqi melihat lonjakan adopsi QRIS sebagai fenomena yang mencerminkan perubahan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menyebut, pengguna QRIS telah menembus puluhan juta dan didominasi oleh generasi milenial serta Gen Z.

“Pembayaran digital sekarang bukan hanya alat transaksi, tapi sudah menjadi bagian dari digital lifestyle. Ke depan, QRIS berpotensi menjadi default payment, bukan sekadar alternatif,” ungkap Aziz.

Ia menambahkan, pentingnya kolaborasi antara regulator, asosiasi, dan pelaku industri menjadi fondasi dalam membangun sistem keuangan yang kuat. FinPay sendiri mengklaim telah mengelola transaksi bernilai triliunan rupiah dengan volume miliaran transaksi sebagai bagian dari kontribusi terhadap ekosistem.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ryan Rizaldy memaparkan arah reformasi struktural yang tengah dijalankan regulator. Salah satu fokus utama adalah penataan akses kepesertaan melalui klasifikasi Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) menjadi PSP Utama dan Non-Utama.

“PSP Utama akan memiliki akses yang lebih luas terhadap infrastruktur sistem pembayaran, karena skala dan tingkat interkoneksinya yang tinggi,” jelas Ryan.

Menjaga Nadi Sistem Pembayaran Digital Indonesia



Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong konsolidasi infrastruktur industri serta integrasi dengan sistem seperti BI-FAST untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan. Penguatan regulasi juga mencakup pendekatan berbasis risiko serta pengaturan terhadap penyedia teknologi pihak ketiga guna memastikan stabilitas ekosistem.

Dari sisi operasional, Director Technology Product & Operation FinPay, Apep MK Noormansyah menekankan, pentingnya kesiapan teknologi dalam menghadapi lonjakan transaksi digital. Menurutnya, trafik transaksi meningkat signifikan pada periode tertentu seperti Ramadan, libur nasional, hingga tanggal gajian.

“Sistem kami saat ini mampu menangani hingga sekitar 1.000 transaksi per detik dengan utilisasi masih di bawah 50%. Ini menunjukkan masih ada ruang untuk mengakomodasi lonjakan ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan konsep high availability menjadi krusial untuk menjaga stabilitas layanan, terutama di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital.

Di sisi lain, peran sistem pembayaran juga semakin terasa di sektor lain. Board Advisor Qoala, Muhammad Iqbal menilai pembayaran digital telah menjadi fondasi penting dalam pertumbuhan asuransi digital, khususnya produk mikro.

“Dulu tantangannya ada di pengumpulan premi. Sekarang, dengan sistem pembayaran digital yang lebih andal, distribusi dan monetisasi produk menjadi jauh lebih efektif,” kata Iqbal.

Hal serupa disampaikan Direktur Utama Samir, Yonathan Gautama. Ia menyebut, sistem pembayaran berperan sebagai 'payment engine' dalam mendukung fintech lending, terutama dalam mempercepat penyaluran dan pembayaran kembali pinjaman.

“Integrasi dengan sistem pembayaran memungkinkan kami mengembangkan credit scoring berbasis data transaksi serta meningkatkan manajemen risiko,” ujarnya.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pelaku industri menilai bahwa masa depan sistem pembayaran digital Indonesia akan sangat ditentukan oleh kekuatan kolaborasi. Di tengah kompleksitas yang semakin tinggi, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara inovasi, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.

Sementara itu Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto menegaskan, bahwa integrasi sistem pembayaran digital telah mengubah cara kerja industri multifinance, khususnya dalam model bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) yang kini tumbuh pesat.

“Dalam konteks industri pembiayaan digital, sistem pembayaran tidak hanya memperluas akses dan mempercepat distribusi dana, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan,” ujarnya.

Menurut Iwan, BNPL menjadi salah satu motor utama pertumbuhan industri pembiayaan digital. Bahkan, dalam periode tertentu, pertumbuhan layanan ini dapat mencapai lebih dari 50% hingga 70% secara tahunan angka yang jauh melampaui pertumbuhan sektor ritel konvensional.

Tingginya pertumbuhan tersebut tidak lepas dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan solusi pembiayaan digital yang cepat dan praktis. Model BNPL memungkinkan pengguna mengakses pembiayaan secara instan tanpa proses yang rumit seperti pada skema konvensional.

Salah satu kunci efisiensi dalam model ini adalah penerapan proses end-to-end digital. Seluruh tahapan, mulai dari verifikasi identitas melalui KTP dan face recognition, penilaian kredit, hingga pemberian limit pembiayaan, dapat dilakukan secara otomatis dalam hitungan menit.

“Di sinilah sistem pembayaran digital menjadi sangat krusial, karena mendukung proses transaksi yang seamless dan real-time,” jelasnya.

Selain mempercepat proses, sistem pembayaran juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan. Model BNPL dinilai mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan (unbanked dan underbanked), karena tidak selalu mensyaratkan dokumen formal seperti slip gaji.

Dari sisi operasional, efisiensi juga didorong oleh integrasi sistem yang memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mulai dari onboarding hingga pembayaran kembali (repayment). Hal ini memudahkan perusahaan dalam memantau portofolio pembiayaan serta mengelola risiko secara lebih efektif.

Meski pertumbuhannya agresif, Iwan menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama. Pengelolaan risiko, termasuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF), menjadi fokus agar pertumbuhan industri tetap sehat dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan yang tinggi harus tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik agar industri bisa berkembang secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan kombinasi antara teknologi, integrasi sistem pembayaran, dan pengelolaan risiko yang disiplin, industri pembiayaan digital diyakini akan terus tumbuh dan menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan kemampuan dan kehandalan yang dimiliki menjadikan Finpay siap menjadi integrasi pembayaran digital untuk mendorong efisiensi operasional, termasuk pada model Buy Now Pay Later yang tumbuh pesat hingga 70% tahunan. Proses end-to-end digital memungkinkan verifikasi, credit scoring, dan pencairan dilakukan dalam hitungan menit. Sistem yang dimiliki Finpay juga memperluas inklusi keuangan bagi segmen unbanked.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda Rp 755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring (pindar) menuai sorotan. Kebijakan ini dinilai tak hanya berdampak ke industri, tetapi juga berisiko mempersempit akses pembiayaan bagi masyarakat kecil.

Sejumlah pihak menilai kebijakan yang mempersoalkan pembatasan bunga justru bisa berbalik arah. Selama ini, batas bunga dinilai menjadi salah satu cara menekan praktik pinjaman yang merugikan konsumen.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU FH UI), Ditha Wiradiputra, menilai putusan KPPU belum sepenuhnya ditopang bukti kuat. Ia menyoroti aturan batas bunga yang justru dibuat untuk perlindungan.

“Agak menarik ketika batas atas bunga yang dibuat untuk melindungi konsumen justru dianggap sebagai sumber masalah,” ujarnya dalam diskusi bertema “Denda KPPU ke 97 Pindar: Melindungi Persaingan atau Mengorbankan Konsumen” yang digelar daring, dikutip Rabu (15/4/2026).

Kekhawatiran lebih jauh muncul dari dampaknya ke masyarakat. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengingatkan pelarangan pengaturan bunga bisa mempersempit inklusi keuangan, terutama di daerah.

“Kalau pengaturan bunga tidak diperbolehkan, ruang inklusi keuangan bisa makin sempit, terutama di perdesaan,” kata dia.

Menurut Huda, layanan pindar selama ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum terjangkau perbankan. Jika layanan legal tertekan, bukan tidak mungkin masyarakat kembali mencari pinjaman dari jalur ilegal.

Kondisi ini dinilai berisiko, mengingat pinjaman ilegal kerap mengenakan bunga tinggi tanpa perlindungan konsumen yang memadai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perkembangan pinjaman daring (pindar) yang cepat memunculkan sorotan terhadap tata kelola industri. Kebutuhan regulasi yang lebih jelas dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara akses pembiayaan dan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, dinamika industri yang bergerak cepat belum sepenuhnya diikuti oleh kerangka aturan yang memadai.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda kepada 97 perusahaan pindar senilai Rp755 miliar menjadi salah satu indikator persoalan tata kelola di sektor ini. Langkah tersebut menegaskan bahwa pengawasan dan penataan industri masih berlangsung.

Bagi sebagian masyarakat, terutama yang belum terjangkau layanan perbankan, pindar menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Namun, di saat yang sama, risiko bagi konsumen juga menjadi perhatian.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan, kondisi ini tidak terlepas dari perkembangan industri yang melampaui regulasi. “Sering kali hal seperti ini terjadi karena kekosongan regulasi. Yang ingin dicapai adalah persaingan yang sehat tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi,” kata Adisatrya dalam diskusi daring dikutip Rabu (15/4/2026).

Ia menilai, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum di tengah perkembangan ekonomi digital.

Dari sisi akademisi, pengaturan seperti batas bunga dinilai memiliki fungsi perlindungan bagi konsumen. “Biasanya, aturan seperti itu dibuat untuk melindungi konsumen,” kata Direktur Eksekutif LKPU Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ditha Wiradiputra.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengingatkan, kebijakan yang terlalu ketat juga berpotensi berdampak pada akses pembiayaan. “Kalau pengaturan bunga dihapus, bisa mempersempit inklusi keuangan, terutama di perdesaan,” kata Nailul.

Pelaku industri menilai kejelasan aturan dapat membantu membedakan layanan legal dan ilegal. Hal ini dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pengguna.

Ke depan, sejumlah pihak menilai kebijakan di sektor pindar perlu dirancang secara seimbang. Pendekatan yang diambil diharapkan mampu memperkuat perlindungan konsumen tanpa menghilangkan akses pembiayaan bagi masyarakat.

SUMBA TIMUR - Di Sumba, tepatnya kawasan wisata pantai Walakiri, seorang nelayan perempuan memiliki cara yang berbeda untuk menjual hasil tangkapan lautnya. Katredha Lodo (32) merupakan nelayan perempuan asal Sumba yang sudah aktif melaut sejak belia. Perempuan yang akrab disapa Mama Redha ini, sehari-harinya pergi ke laut untuk menangkap ikan, gurita, siput gonggong, sayur laut, kerang, dan lain-lain.

Ia menggunakan tombak besi untuk menangkap hasil laut saat kondisi air laut sedang surut. Mama Redha membagikan kisahnya menjadi nelayan perempuan di Pantai Walakiri, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. “Laut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup saya. Sejak kecil, saya sudah diajak melaut oleh ayah saya, mencari siput, gurita, ikan, dan lain-lain untuk kami jual ke rumah makan atau konsumsi harian masyarakat di sini,” katanya. Prabowo Minta Percepat Kampung Nelayan untuk Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu minggu, Mama Redha bisa memperoleh tangkapan laut sebanyak 9-10 kg. Jadwal melautnya memang tidak tentu, tergantung bagaimana bulan memengaruhi pasang surut air laut. Di saat lautnya pasang, Mama Redha tidak akan melaut dan fokus menjual tangkapan yang sudah diperoleh.

Mama Redha menjadi nelayan perempuan pertama yang menjual tangkapan laut lewat media sosial. “Awalnya saya tidak bermaksud menjual di media sosial. Siang itu, saya hanya memfoto saja tangkapan saya. Lalu saya tuliskan caption: Berkat dari laut hari ini. Ternyata banyak warga yang akhirnya tertarik dan justru ingin membeli. Sejak itu, saya jadi memakai media sosial untuk menjual hasil laut,” ujarnya.

Meskipun pengalamannya dalam menggunakan media sosial dilakukan secara otodidak, Mama Redha tidak berhenti untuk mencoba hal baru. Dari sekadar mengunggah foto, Mama Redha bahkan kini menjual hasil tangkapan laut melalui TikTok Live , dan aktif sebagai streamer.

“Saya pernah diejek orang saat berjualan. Dia bilang, masa perempuan cantik jualan produk yang berbau amis di media sosial? Tapi saya pikir, untuk apa saya malu menjual hasil laut di media sosial? Saya yakin produk ini segar dan terbukti, permintaan selalu ada. Setiap saya posting dan live, semua tangkapan pasti laku terjual”, kenang Mama Redha.

Dengan melek digital, Mama Redha bahkan bisa memperluas jangkauan pasarnya. Bahkan restoran lokal pun sudah menjadi pelanggannya untuk membeli hasil laut yang segar. “Terkadang malah saya yang tidak bisa memenuhi permintaan, karena tangkapan laut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air lautnya. Jadi sering kali stoknya habis padahal permintaan tinggi,” ungkapnya.

Meskipun bisnisnya berjalan baik, Mama Redha menyadari bahwa Ia tidak bisa terus menerus bergantung pada satu pekerjaan saja. Pada 2024, ia pun bergabung menjadi mitra Amartha dan memperoleh pinjaman modal Rp5 juta.

Modal itu ia pergunakan untuk membuka warung kelontong. “Karena hasil laut tidak terlalu stabil dan sangat dipengaruhi oleh gerak bulan, saya berpikir untuk memiliki pendapatan sampingan dengan membuka warung kelontong. Untung saja ada Amartha, yang mau meminjamkan modal tanpa agunan. Sekarang saya jadi punya warung kelontong,” jelasnya.

Mama Redha sempat menceritakan pengalamannya meminjam uang dari lembaga keuangan lain. Namun, Ia mengalami kendala karena persyaratan yang rumit dan bunga yang tinggi. Hadirnya Amartha menjadi solusi bagi Mama Redha untuk mengakses permodalan.

“Saya bersyukur dapat mengenal fintech Amartha. Saya bisa mendapatkan modal tanpa agunan, persyaratannya mudah, dan kita bisa tambah terus plafon pinjaman kalau kita disiplin dalam melakukan pembayaran. Petugas Amartha juga sangat ramah. Jadi saya sangat terbantu,” ungkapnya.

Pekerjaan sebagai nelayan bukanlah satu-satunya pekerjaan yang pernah dijalani Mama Redha. Sebelumnya, Ia pernah bekerja di pabrik cengkeh sebagai tim monitoring pertumbuhan cengkeh. Namun ia memutuskan berhenti karena sering sakit-sakitan dan terkena batu ginjal.

“Mungkin saya memang tak boleh berpisah dari laut. Setelah kembali menjadi nelayan, saya tidak pernah sakit. Padahal angin laut dan ombak bisa saja membuat sakit, kan?,” katanya sambil tertawa.

Dari hasil melaut dan berjualan warung kelontong, Mama Redha berhasil membeli sepeda motor dan membangun rumah yang terbuat dari beton. Mama Redha berencana untuk terus bergabung dengan Amartha dan mengajukan pinjaman lebih besar lagi. “Cita-cita saya, ingin punya warung makan seafood sendiri. Dari hasil tangkapan laut yang segar, dan dimasak dengan bumbu lokal. Maka dari itu, pinjaman modal akan sangat membantu untuk mengembangkan kuliner laut di Walakiri,” tandasnya.

JAKARTA - Kedua investor global bergabung sebagai mitra strategis bersama pemegang saham pendiri VPBank Securities dan LynkiD, menggabungkan keahlian keuangan dan teknologi domestik dengan kapabilitas aset digital global untuk mendukung pengembangan bursa kripto teregulasi di Vietnam.

Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange Joint Stock Company (CAEX) mengumumkan bahwa OKX Ventures dan HashKey Capital, dana investasi fintech di bawah HashKey, telah menandatangani perjanjian investasi dan bergabung sebagai mitra strategis. Kedua entitas ini bergabung dengan pemegang saham pendiri VPBank Securities (VPBankS) dan LynkiD dalam struktur kepemilikan CAEX.

OKX Ventures dan HashKey Capital, bersama dengan pemegang saham lainnya, akan menyetorkan modal pada bulan April untuk membantu CAEX memenuhi persyaratan minimum modal dasar sebesar VND 10 triliun (setara USD380 juta) - ambang batas yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam program pilot perdagangan aset kripto teregulasi di Vietnam.

Memperkuat Kemitraan Institusional dan Ekosistem

VPBank Securities, bagian dari ekosistem Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), tetap menjadi pemegang saham pendiri dan mitra strategis CAEX, berkontribusi dalam kapasitas keuangan, keahlian tata kelola, dan pengalaman investasi kepada bursa ini.

LynkiD, perusahaan teknologi dalam ekosistem perbankan yang sama, juga melanjutkan perannya sebagai pemegang saham pendiri dengan mendukung sistem identitas digital, desain pengalaman pengguna (user experience), dan infrastruktur inti platform untuk memungkinkan operasional yang aman dan efisien.

Kolaborasi ini mempertemukan keahlian keuangan dan teknologi domestik dengan kapabilitas aset digital global, guna mendukung pengembangan dan kepatuhan regulasi CAEX. Sebagai mitra strategis dan pemegang saham, HashKey Capital dan OKX Ventures akan terlibat dalam berbagai area termasuk infrastruktur teknis, keamanan siber (cybersecurity), kerangka kepatuhan, sistem manajemen risiko, serta konektivitas likuiditas, sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Vietnam.

Berdasarkan ketentuan program pilot, setidaknya 65 persen dari modal dasar harus berasal dari investor institusional seperti bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan teknologi, sementara kepemilikan asing dibatasi maksimal 49 persen. Besaran saham masing-masing investor tidak diungkapkan secara rinci.

Vietnam: Pasar Aset Digital Paling Dinamis di Asia

Vietnam menempati peringkat keempat secara global dalam Indeks Adopsi Kripto Global Chainalysis 2025. Negara ini memiliki lebih dari 20 juta pengguna kripto -sekitar satu dari lima penduduknya- dan mencatat transaksi aset digital senilai sekitar USD220 miliar dalam 12 bulan hingga Juni 2025.

Pemerintah Vietnam tengah meluncurkan kerangka regulasi komprehensif melalui program pilot yang menetapkan persyaratan ketat bagi calon penyelenggara bursa kripto, dirancang untuk membangun infrastruktur perdagangan yang aman, transparan, dan sesuai standar internasional.

“Kami yakin kerja sama dengan OKX Ventures dan HashKey akan memungkinkan CAEX untuk mengakses dan mengoperasikan platform perdagangan aset kripto yang sesuai dengan standar internasional. CAEX berkomitmen membangun bursa yang transparan, aman, dan mudah diakses, di mana setiap investor dapat berpartisipasi, membuka peluang, dan menikmati pengalaman dinamis di era aset digital," ujar Chairman dan CEO CAEX, Nguyen Hong Trung.

OKX Gelar Kompetisi Trading Kripto



“Vietnam adalah salah satu pasar paling dinamis untuk aset digital, dengan adopsi pengguna yang kuat dan langkah jelas menuju kerangka regulasi yang teratur. Kemitraan kami dengan CAEX mencerminkan misi kami untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tepercaya bagi masyarakat untuk bertransaksi kripto. Kami bangga mendukung pengembangan platform yang aman dan patuh untuk komunitas aset digital Vietnam yang terus berkembang," lanjut Netero Dai, Vice President OKX Global Markets

“Vietnam adalah salah satu pasar paling dinamis dan berpotensi tinggi di Asia. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi generasi berikutnya dari perusahaan aset kripto yang sepenuhnya berlisensi. Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan CAEX untuk berbagi visi jangka panjang kami tentang kepatuhan, transparansi, keberlanjutan, dan kepercayaan pasar secara menyeluruh," ungkap Ru Haiyang, CEO HashKey Exchange Business Group

Dampak bagi Ekosistem Kripto Asia Tenggara

Investasi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi OKX di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu pasar kripto terbesar di kawasan ini. Langkah OKX Ventures di Vietnam menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekosistem aset digital yang berkelanjutan dan teregulasi di seluruh kawasan.

Indonesia sendiri telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam adopsi kripto, dengan jutaan pengguna aktif dan kerangka regulasi yang terus berkembang di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Investasi strategis OKX di Vietnam diharapkan turut memperkuat kepercayaan pasar terhadap ekosistem kripto yang teregulasi di seluruh Asia Tenggara.

HashKey sendiri terus memperluas kehadirannya di Asia setelah menggalang dana sebesar USD206 juta melalui penawaran umum perdana (IPO) di papan utama Bursa Efek Hong Kong pada Desember 2025 pencatatan pertama oleh perusahaan kripto di papan utama bursa tersebut.

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mendukung langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh sembilan perusahaan usai penetapan putusan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 97 startup pinjaman daring.

Adapun sembilan perusahaan tersebut yakni AdaKami, Amartha, Easycash, Julo, Indosaku, Samir, PinjamDuit, LumbungDana, dan Danai. Sekretaris Jenderal Aftech Firlie Ganinduto mengataakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI berperan penting dalam mendukung pendanaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor riil.

“Layanan LPBBTI telah menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia, khususnya dalam memperluas akses pendanaan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem keuangan formal,” kata Firlie dalam pernyataan tertulisnya dikutip Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, peran tersebut juga memperkuat dan mengembangkan ekonomi secara keseluruhan. Bahkan dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB yang signifikan.

Lebih lanjut, Firlie mengatakan kepercayaan terhadap industri fintech, termasuk LPBBTI, tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari investor global yang melihat potensi besar ekosistem digital Indonesia.

Menurutnya, investor global menerapkan proses due diligence yang sangat ketat, mulai dari aspek tata kelola, manajemen risiko, kualitas portofolio, teknologi, hingga kepatuhan terhadap regulasi. “Ketika mereka memutuskan untuk berinvestasi, hal tersebut menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa platform maupun industrinya memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi,” ujarnya.

Firlie menilai kepercayaan investor global ini sekaligus mencerminkan bahwa industri tersebut dipandang prospektif dan terus berkembang.

Aftech juga melihat langkah hukum yang ditempuh penyelenggara LPBBTI anggotanya merupakan bagian dari proses yang wajar dalam sistem hukum. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk memperoleh kejelasan dan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ke depan, Aftech berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga pertumbuhan ekosistem fintech yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

“Komitmen dan kepercayaan tersebut dijaga Aftech melalui penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, serta perlindungan konsumen yang menjadi prioritas utama,” ujar Firlie.

Putusan Denda KPPU

KPPU memutuskan 97 pelaku usaha pinjaman daring, atau yang dikenal dengan pinjol, terbukti melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penetapan harga dalam Perkara Nomor 05/KPPU I/2025. Atas pelanggaran itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda beragam kepada puluhan perusahaan.

“Pinjaman daring dijatuhkan sanksi denda beragam dengan total Rp 755 miliar,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam pernyataan pers, Jumat (27/3).

Putusan ini dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta pada Kamis (26/3) setelah selesai melalui proses penegakan hukum sejak 2023 hingga tahap akhir pemeriksaan. Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Deswin menjelaskan, perkara ini mulai disidangkan dari pemeriksaan pendahuluan pada 14 Agustus 2025 dengan agenda pemaparan laporan dugaan pelanggaran. Kemudian berdasarkan tanggapan para terlapor secara keseluruhan dengan tegas menolak seluruh isi dugaan pelanggaran yang disampaikan investigator.

Berdasarkan tanggapan tersebut, Majelis Komisi memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap Pemeriksaan Lanjutan untuk proses pembuktian. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi perjanjian penetapan suku bunga dan atau manfaat ekonomi yang dilakukan oleh para terlapor.

“Penetapan batas atas suku bunga yang berada jauh di atas tingkat keseimbangan pasar, tidak hanya bersifat non-binding dan tidak efektif dalam melindungi konsumen, tetapi juga berpotensi berfungsi sebagai mekanisme yang memfasilitasi koordinasi penetapan harga di antara para pelaku usaha,” kata Deswin.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan batas atas mengarahkan ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha. Hal ini mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga.

Akibatnya, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring. Dalam sidang, Majelis Komisi juga menilai bahwa tidak ada pelanggaran aspek formil dalam perkara a quo.

“Proses penanganan perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip prinsip peradilan, sehingga berbagai keberatan aspek formil para terlapor tidak dapat diterima,” kata Deswin.

Atas dasar tersebut, Majelis Komisi menyatakan seluruh Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada para terlapor tersebut. Sebagian besar terlapor atau 52 pindar dikenakan besaran denda minimal yakni Rp 1 miliar.

Dalam menjatuhkan denda administratif tersebut, Majelis telah mempertimbangkan berbagai faktor memberatkan dan meringankan, diantaranya terkait sikap kooperatif Terlapor dan kepengurusan AFPI periode 2019-2023.

Selain sanksi denda, Majelis Komisi memandang perlu bagi KPPU memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap fintech P2P lending sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten teknologi mulai mengandalkan lini bisnis baru sebagai mesin pertumbuhan di tengah pergeseran strategi menuju profitabilitas. Fintech, gaming, hingga penguatan ekosistem omnichannel menjadi tumpuan utama GOTO, BUKA, dan BELI untuk menjaga kinerja.

Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) misalnya terus memperkuat lini bisnis financial technology (fintech) sebagai pendorong utama pertumbuhan ke depan.

Dalam laporan keuangannya, GOTO mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp18,32 triliun, naik 15,27% secara tahunan dari tahun 2024 sebesar Rp15,89 triliun. Kinerja tersebut turut mendorong penyusutan rugi bersih menjadi Rp1,18 triliun, turun 77% secara tahunan dari Rp5,15 triliun.

Hans Patuwo, Direktur Utama Grup GoTo, mengatakan GOTO mencatatkan kinerja yang kuat di kuartal IV/2025 dan selama tahun 2025, dengan GTV inti meningkat 49% secara tahunan dan EBITDA yang disesuaikan, mencapai Rp2 triliun, melampaui pedoman yang telah ditetapkan perseroan.

“Seiring berlanjutnya momentum ini, kami menetapkan pedoman EBITDA yang disesuaikan untuk 2026 di kisaran Rp3,2–Rp3,4 triliun,” ujar Hans belum lama ini.

Dia melanjutkan pertumbuhan laba diperkirakan akan terus berlanjut di seluruh lini bisnis Financial Technology dan On-Demand Services sepanjang 2026.

Untuk unit usaha On-Demand Services, GOTO memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat pada paruh kedua tahun ini seiring peningkatan kemampuan GOTO dalam melayani segmen mass market dengan lebih baik.

“Untuk mewujudkannya, kami akan tetap fokus memberikan solusi nyata sesuai kebutuhan konsumen, baik di segmen affluent maupun mass market, sembari terus berinvestasi pada kapabilitas utama yang memungkinkan kami menghadirkan solusi tersebut,” ucapnya.

Direktur Keuangan Grup GoTo Simon Ho menuturkan kinerja perseroan mencerminkan keberhasilan yang terus berlanjut dalam upaya mencetak pertumbuhan pendapatan (top-line) dan meningkatkan profitabilitas (bottom-line).

“Kami kembali mencetak rekor EBITDA Grup yang disesuaikan, ditopang oleh peningkatan pendapatan bersih, disiplin biaya, dan operating leverage yang positif,” ujarnya.

Di sisi lain, GOTO juga melihat potensi besar dari pengembangan GoPay sebagai bagian dari strategi memperluas ekosistem fintech. Lini ini dinilai mulai menunjukkan leverage operasional seiring peningkatan jumlah pengguna dan transaksi.

Sementara itu, PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) mengandalkan bisnis gaming sebagai sumber pertumbuhan baru setelah melakukan pivot dari model marketplace yang kompetitif.

Sepanjang 2025, segmen gaming yang mencakup platform seperti Itemku dan Lapakgaming menjadi kontributor terbesar, dengan pendapatan mencapai Rp1,5 triliun pada kuartal IV/2025.

Direktur Bukalapak Victor Putra Lesmana dalam keterangan resminya mengatakan BUKA kini memprioritaskan kesehatan bisnis jangka panjang.

"Tahun 2025 adalah momen penting bagi kami untuk memperkuat fondasi perusahaan dengan berfokus pada strategi yang dapat memberikan nilai jangka panjang kepada stakeholders kami" kata Victor.

Dengan dukungan cadangan kas dan investasi likuid sebesar Rp17,8 triliun, BUKA dinilai memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan lini bisnis baru sekaligus menangkap peluang pasar.

Adapun PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli memilih memperkuat strategi omnichannel dengan mengintegrasikan berbagai platform dalam satu ekosistem.

Blibli mencatatkan pendapatan sebesar Rp22,36 triliun sepanjang tahun 2025, naik 33,77% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh integrasi ekosistem yang mencakup Blibli, tiket.com, Ranch Market, dan Dekoruma.

Kusumo Martanto, CEO & Co-Founder Blibli, mengatakan langkah tersebut menjadi fondasi utama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

“Kami tetap fokus pada hal yang paling penting yakni membangun ekosistem omnichannel yang terintegrasi dan mampu bertahan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, mitra pemegang merek, serta pemegang saham,” kata Kusumo.

Menurutnya, integrasi ekosistem terus berkembang melalui implementasi keanggotaan terpadu dan program loyalitas yang menghubungkan seluruh platform.

“Kami meningkatkan pendapatan secara signifikan sekaligus meningkatkan kinerja profitabilitas kami. Ini kombinasi yang mencerminkan kualitas eksekusi kami, bukan sekadar pertumbuhan skala itu sendiri,” tuturnya.

Meski lini bisnis baru mulai menunjukkan kontribusi, analis menilai strategi ini masih membutuhkan waktu untuk benar-benar memperkuat fundamental.

Emiten Teknologi Dalam Fase Optimalisasi

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi memandang perusahaan teknologi saat ini masih berada dalam fase optimalisasi.

“Perusahaan masih dalam fase optimalisasi, bukan ekspansi struktural,” ujar Wafi, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, investor masih menunggu pembuktian keberlanjutan pertumbuhan dari lini bisnis baru tersebut, terutama dalam menghasilkan arus kas operasional yang positif.

“Untuk jangka panjang, masih perlu pembuktian arus kas operasional positif dan pertumbuhan GTV yang konsisten,” tuturnya.

Dengan demikian, meski fintech, gaming, dan omnichannel mulai menjadi andalan baru, efektivitas strategi tersebut dalam mendorong profitabilitas berkelanjutan masih akan diuji dalam beberapa tahun ke depan.

JAKARTA - Aplikasi investasi digital, Bibit.id, kembali menjadi satu-satunya Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan . Bibit.id meraih “Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik Tahun 2025 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik Tahun 2025 Kategori Financial Technology”. Prestasi ini Bibit.id raih selama empat tahun berturut-turut.

Head of Marketing Bibit, Angie Anandita mengatakan, penghargaan ini menjadi penegasan akan konsistensi dan komitmen kami dalam memasarkan SBN dan SBSN kepada masyarakat Indonesia. ”Terima kasih atas apresiasi yang Kemenkeu berikan kepada kami. Ke depannya, kami akan terus berinovasi, melakukan berbagai upaya edukasi, dan fokus mengajak masyarakat untuk membangun negeri lewat investasi di SBN dan SBSN,” katanya, Senin (6/4/2026). SBN Masih Jadi Investasi Utama Industri Asuransi dan Dana Pensiun, Porsinya Tembus 50,38%

Kesuksesan Bibit menjadi satu-satunya Mitra Distribusi kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kemenkeu mengulang sukses yang dicapai tahun-tahun lalu. Sebagaimana diketahui, sejak resmi ditunjuk sebagai Mitra Distribusi penjualan SBN di awal tahun 2022, Bibit secara konsisten mencatatkan diri sebagai Midis kategori fintech yang membukukan penjualan terbanyak pada penjualan berbagai seri SBN dan SBSN. Dari tahun 2022 sampai 2025, Bibit tidak pernah absen mendapatkan apresiasi dari Kemenkeu.

Di sisi lain, Direktur Bibit Hilmawan Kusumajaya menyampaikan, penghargaan yang diterima pada 2022, 2023, 2024, dan 2025 ini tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan pengguna Bibit. Para pengguna ini kini tidak hanya didominasi generasi milenial dan Gen Z, tapi juga investor berusia di atas 40 tahun.

“Di tengah kondisi perekonomian yang diwarnai ketidakpastian, para investor dan masyarakat di Indonesia menunjukkan antusiasme dan kepercayaan yang baik terhadap Surat Berharga Negara. Tentu ini menjadi harapan kami bersama di industri agar momentum ini dapat semakin diperkuat di tahun 2026,” ujarnya.

Di sisi lain, dari segi jumlah investor, pada akhir tahun 2021, data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 611 ribu investor SBN. Angkanya kemudian naik menjadi 831 ribu di akhir 2022, 1 juta di akhir 2023, dan 1,19 juta di akhir 2024, dan per akhir 2025, angkanya mencapai 1,41 juta investor. Catatan Ciamik Bibit.id di 2025, Diunduh 2 Juta dan 1,2 Juta Investor Raup Cuan

Hilmawan sangat senang karena kehadiran Bibit sebagai Midis penjualan SBN telah membantu meningkatkan jumlah investor SBN di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus menghadirkan program edukasi dan literasi seputar SBN agar dapat membantu pemerintah meningkatkan penjualan serta meningkatkan basis investor dalam negeri. ”Terima kasih kepada rekan komunitas di masyarakat, media massa, dan regulator yang telah mendukung kami selama ini,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan utang pinjaman daring (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer to peer (P2P) lending masyarakat Indonesia telah menembus angka Rp 100 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 25 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75 persen yoy dengan nilai nominal sebesar Rp 100,69 triliun,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan April, Senin (6/4/2026).

Agusman melaporkan, tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 pada industri P2P lending pada Februari 2026 mencapai 4,54 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan TWP90 pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,38 persen. Posisi TWP90 masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK, yakni 5 persen.

“Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54 persen,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Agusman juga menyampaikan data penyaluran pembiayaan pada industri pergadaian pada Februari 2026. Pertumbuhan industri pergadaian tercatat mencapai lebih dari 60 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) mencapai Rp100,69 triliun per Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan angka tersebut tumbuh sebesar 25,75 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

"Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75 persen year-on-year (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp100,69 triliun," ujar Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

Sementara itu, rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau indikator kredit macet fintech peer to peer lending (P2P) tercatat sebesar 4,54 persen.

"Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54 persen," tambahnya.

Selain pinjol, OJK juga mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pergadaian. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78 persen secara tahunan per Februari 2026.

"Sementara itu, pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh sebesar 61,78 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp152,40 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga," terang Agusman.

Kemudian, Agusman menjelaskan pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar Rp126 triliun. Angka tersebut mencapai 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan.

"Pembiayaan terbesar di industri pergadaian ini disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp126 triliun atau 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan oleh industri pergadaian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum seluruh pelaku industri pinjaman online (pinjol) berisiko mengganggu aliran pendanaan dan menekan kepercayaan investor di sektor fintech, di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Vonis terhadap 97 platform peer-to-peer lending yang dinilai melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memicu kekhawatiran luas, terutama terkait kepastian hukum dan keberlanjutan industri keuangan digital.

Para Anggota Majelis Komisi, KPPU telah memutuskan 97 perusahaan pinjol dikenakan sanksi pembayaran denda yang totalnya mencapai Rp755 miliar. Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai putusan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ganda bagi pelaku industri, baik dari sisi finansial maupun reputasi.

Secara materiil, sanksi denda dinilai akan membebani perusahaan, terutama bagi platform yang masih berupaya memenuhi ketentuan modal minimum.

“Sementara kerugian non-materiil timbul dari keengganan lender, terutama perbankan, untuk menyalurkan via pindar [pinjaman daring/pinjol legal] karena sedang bermasalah secara hukum. Ketidakpercayaan ini mahal harganya,” ujar Huda, dikutip Kamis (2/4/2026).

Kondisi ini menjadi krusial mengingat peran perbankan sebagai sumber pendanaan utama industri pindar terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Data CELIOS menunjukkan porsi penyaluran dana dari perbankan melonjak signifikan dari 10,8% pada Januari 2021 menjadi 61,7% pada Januari 2025.

Ketergantungan terhadap lender institusi tersebut membuat industri rentan terhadap perubahan sentimen. Ketika kepercayaan menurun, penyaluran pembiayaan berpotensi terhambat meskipun permintaan tetap tinggi.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 mencatat total penyaluran pinjaman mencapai Rp29,62 triliun dengan 17,39 juta akun borrower.

Huda menilai kondisi ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan alternatif masih besar, sehingga gangguan terhadap sisi pendanaan akan langsung berdampak pada akses kredit masyarakat, khususnya segmen yang belum terlayani perbankan.

“Lender sebagai pemilik dana akan berpikir ulang terkait dengan kredibilitas. Ketika itu terjadi, itu akan berdampak pada penyaluran juga,” katanya.

Di sisi lain, pengamat menilai putusan KPPU juga membuka potensi ketidaksinkronan antarotoritas dalam mengatur industri keuangan digital.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI) Ditha Wiradiputra menilai vonis tersebut dapat memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

“Jika kepatuhan terhadap regulator dimaknai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sulit membayangkan hal ini tidak berdampak pada iklim investasi kita sebab kepastian hukum adalah salah satu landasan bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Ditha menjelaskan bahwa kebijakan batas maksimum manfaat ekonomi yang menjadi objek perkara sebelumnya disusun oleh asosiasi industri berdasarkan arahan OJK untuk mengisi kekosongan regulasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan praktik lazim dalam kondisi mendesak, terutama saat maraknya pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat.

“KPPU semestinya dapat mempertimbangkan fakta yang dibeberkan OJK tersebut. Putusan KPPU ini justru jadi terkesan bertentangan dengan semangat regulator dalam melindungi masyarakat dan menyehatkan industri,” katanya.

Putusan ini memperlihatkan potensi friksi antara kebijakan persaingan usaha dan regulasi sektor keuangan, yang pada akhirnya berisiko menahan laju pertumbuhan industri fintech lending di Indonesia.

Rencana Banding AFPI & Perintah KPPU

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyayangkan putusan sidang majelis KPPU karena dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan.

Dia meneruskan, AFPI menilai KPPU memaksakan diri dengan memutus seluruh platform pinjaman daring. Padahal, tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Terlepas dari putusan tersebut, Entjik menegaskan AFPI tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri.

Adapun, KPPU memerintahkan 97 perusahaan pinjaman online alias pinjol menyerahkan jaminan bank sebesar 20% jika mengajukan keberatan atas putusan bersalah terkait menetapkan suku bunga 0,8% bersama-sama.

"Memerintahkan kepada Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi usai membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Rhido juga memerintahkan seluruh Terlapor membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda. Terlapor yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan berkas ke Pengadilan Niaga, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan.

"Keberatan diajukan paling lambat 14 hari kalender setelah pembacaan putusan jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal penerimaan pemberitahuan putusan jika Terlapor tidak hadir," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. (Annisa N. Amara/Sulthon S. Kandiyas)