Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp102,07 triliun per April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 26,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan pembiayaan pinjol masih berlanjut hingga April tahun ini.

"Sementara itu pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen year on year dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun rupiah," kata Agusman dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Meski terus bertumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol secara agregat masih tercatat di level 4,62 persen. Angka tersebut tercermin dari tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90.

Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 2,08 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu terutama ditopang peningkatan pembiayaan modal kerja yang naik 10,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi kualitas pembiayaan, profil risiko industri multifinance dinilai masih terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89 persen dan NPF net sebesar 0,78 persen.

Sementara itu, gearing ratio atau rasio utang terhadap modal berada di level 2,14 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sisi lain, pembiayaan modal ventura mengalami kontraksi 0,87 persen secara tahunan menjadi Rp16,35 triliun pada April 2026.

OJK juga mencatat industri pergadaian membukukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pembiayaan lainnya. Penyaluran pembiayaan pergadaian mencapai Rp157,20 triliun pada April 2026 atau meningkat 56,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari produk gadai yang nilainya mencapai Rp132,29 triliun atau setara 84,15 persen dari total pembiayaan industri pergadaian.

Di tengah pertumbuhan industri, OJK masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan modal minimum. Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

Selain itu, terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Menurut Agusman, seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

"Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan atau merger," ujarnya.

Sepanjang Mei 2026, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri sektor pembiayaan, modal ventura, dan pinjol.

Sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan, 18 perusahaan modal ventura, dan 19 penyelenggara pinjol atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Di sisi pengembangan industri, OJK telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagai aturan pelaksana dari POJK Nomor 32 Tahun 2025.

Selain itu, OJK juga tengah menyusun aturan baru mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). Regulasi tersebut akan mengatur antara lain ruang lingkup pengawasan OJK, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, hingga uji kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka opsi pembatasan penggunaan layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater. Ini menyusul tingginya pertumbuhan pembiayaan sekaligus risiko gagal bayar masyarakat alias kredit macet.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan ketentuan tersebut akan diatur dalam aturan turunan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL.

"OJK akan segera menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL, yang mengatur antara lain bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform," ujar Agusman dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan kepemilikan banyak akun paylater atau multi-akun dapat meningkatkan eksposur utang debitur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko kredit macet apabila total kewajiban pengguna sudah melampaui kemampuan bayar.

"Kepemilikan multi-akun BNPL tentu dapat meningkatkan eksposur utang debitur yang berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar debitur," katanya.

Karena itu, OJK meminta perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan paylater memperketat penilaian kredit kepada calon pengguna. Penilaian tersebut mencakup asesmen kemampuan bayar debitur guna mengantisipasi lonjakan kredit bermasalah.

[Gambas:Youtube]

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," ujar Agusman.

Di sisi lain, OJK mencatat pembiayaan BNPL industri multifinance pada Maret 2026 masih tumbuh cukup tinggi. Nilainya mencapai Rp12,81 triliun atau naik 55,85 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Agusman, pertumbuhan itu antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat selama momentum Ramadan dan Lebaran.

"Pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh menguat 55,85 persen yoy menjadi sebesar Rp12,81 triliun. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat, termasuk saat momentum Ramadan dan Lebaran," katanya.

Meski pertumbuhannya masih tinggi, laju pembiayaan paylater sebenarnya mulai melambat dibandingkan akhir tahun lalu.

OJK mencatat pertumbuhan BNPL pada Desember 2025 mencapai 75,05 persen yoy, lalu turun menjadi 71,13 persen pada Januari 2026 dan kembali melandai menjadi 53,53 persen pada Februari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) mencapai Rp100,69 triliun per Februari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan angka tersebut tumbuh sebesar 25,75 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

"Pada industri pinjaman daring, outstanding pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh 25,75 persen year-on-year (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp100,69 triliun," ujar Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

Sementara itu, rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau indikator kredit macet fintech peer to peer lending (P2P) tercatat sebesar 4,54 persen.

"Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,54 persen," tambahnya.

Selain pinjol, OJK juga mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pergadaian. Penyaluran pembiayaan mencapai Rp152,40 triliun atau tumbuh sebesar 61,78 persen secara tahunan per Februari 2026.

"Sementara itu, pada industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Februari 2026 tumbuh sebesar 61,78 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp152,40 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga," terang Agusman.

Kemudian, Agusman menjelaskan pembiayaan terbesar di industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar Rp126 triliun. Angka tersebut mencapai 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan.

"Pembiayaan terbesar di industri pergadaian ini disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp126 triliun atau 83,01 persen dari total pembiayaan yang disalurkan oleh industri pergadaian," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding atau utang pinjaman online (pinjol) mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026. Nilai tersebut tumbuh 25,52 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan angka tersebut juga meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang mencapai Rp96,62 triliun.

"Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh 25,52 persen year on year dengan nominal sebesar Rp98,54 triliun," ujar Agusman dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Namun di sisi lain, rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) atau indikator kredit macet fintech peer to peer landing (P2P) turut meningkat. Per Januari 2026, TWP90 tercatat sebesar 4,38 persen.

Angka tersebut naik signifikan dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 2,52 persen. Meski demikian, posisi TWP90 masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan OJK sebesar 5 persen.

"Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP90 berada di posisi 4,38 persen," katanya.

Selain pinjaman daring, OJK juga mencatat pertumbuhan signifikan pada industri pergadaian. Penyaluran pembiayaan per Januari 2026 mencapai Rp143,14 triliun atau melonjak 60,05 persen secara tahunan.

"Pada industri pegadaian, penyaluran pembiayaan pada Januari 2026 tumbuh sebesar 60,05 persen year-on-year menjadi Rp143,14 triliun dengan tingkat risiko kredit yang terjaga," ujar Agusman.

Sejalan dengan itu, nilai aset industri pergadaian juga meningkat dari Rp107,90 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp171,07 triliun per Januari 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengindikasi adanya fraud atau kecurangan dalam seluruh kegiatan perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sejak Oktober 2025, dan langsung melaporkan ke Bareskrim.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan indikasi ditemukan setelah melakukan pemeriksaan langsung.

"Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud. Oleh karena itu 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini," ujar Agusman dalam Rapat Komisi III, DPR RI, Kamis (15/1).

Tak hanya itu, sebelum lapor ke Bareskrim, OJK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan DSI dan pihak yang terafiliasi.

"13 Oktober (2025) sebelumnya kami juga minta tolong ke PPATK menelusuri itu, hanya beberapa hari setelah kami selesai memeriksakan di lapangan," jelasnya.

Agusman merinci, ada delapan modus yang dilakukan perusahaan sehingga terindikasi fraud. Pertama, DSI menggunakan data borrower rill untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk membeli dana baru.

Kedua, perusahaan pinjol tersebut mempublikasikan informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender.

Ketiga, perusahaan menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain ikut bergabung.

"Jadi, lender dari dalam sendiri yang memancing," kata Agusman.

Keempat, menggunakan rekening perusahaan vehicle yang didirikan oleh manajemen DSI untuk menerima aliran dana dari escrow  atau rekening penampungan dana lender.

Kelima, menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi. Keenam, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain atau dikenal sebagai skema ponzi.

Ketujuh, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet, dan melakukan pelaporan tidak benar. Terakhir, melakukan pelaporan tidak benar sesuai kondisi penyelenggara yang sesungguhnya, kepada OJK maupun publikasi kepada masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan dugaan fraud gagal bayar perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ke Bareskrim Polri dan Istana.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan laporan disampaikan pada Oktober 2025, setelah pemeriksaan langsung selesai dilakukan.

"Kami juga sudah melaporkan ke Istana (Istana Negara) karena kami dipanggil oleh asisten khusus presiden mengenai hal ini juga," ujar Agusman dalam Rapat Komisi III DPR RI, Kamis (15/1).

Tak hanya itu, lembaga pengawas itu juga sudah menjelaskan permasalahan ini ke Komisi XI DPR RI pada 11 November 2025 lalu.

"Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud. Oleh karena itu di 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini," katanya.

PT DSI adalah perusahaan pinjol yang izinnya sudah terbit pada awal 2021. Setelah menjalankan proses sandboxing atau uji coba, perusahaan baru mendapatkan izin penuh pada akhir 2021.

Pada awal dibentuk, DSI mempunyai modal usaha sebesar Rp7,5 miliar dan dana ini berkembang pesat. Pada periode 2021-2025, perusahaan berhasil mengumpulkan Rp7,478 triliun.

Dari total dana tersebut, hanya Rp6,2 triliun berhasil dikembalikan, dan sisanya Rp1,2 triliun belum berhasil dikembalikan dan berpotensi gagal bayar.

Potensi gagal bayar Rp1,2 triliun tersebut kemungkinan sudah tak ada. Sebab, sebesar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional. Lalu, sebesar Rp796 miliar disalurkan ke pihak ketiga.

"Rp796 miliar itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan terafiliasi artinya secara keseluruhan secara kepemilikan ya di miliki oleh yang bersangkutan dan sebesar Rp 218 miliar itu pemindahan dana ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya," ujar Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam rapat yang sama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi utang di pinjaman daring (pindar) alias pinjol maksimum 30 persen dari penghasilan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan kebijakan ini berlaku mulai 2026 seperti diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI sebagai turunan dari POJK 40/2024.

"Ketentuan batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan telah diatur dalam SEOJK 19/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI sebagai turunan dari POJK 40/2024. OJK terus mengawal implementasinya secara bertahap, yang diperketat menjadi 30 persen pada tahun 2026," ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Senin (12/1).

Saat ini, sambungnya, fokus dilakukan pada penguatan pengawasan dan kesiapan industri, khususnya pematangan sistem penilaian risiko dan credit scoring, agar transisi menuju batas 30 persen dapat berjalan efektif tanpa mengganggu penyaluran pendanaan.

Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan, baik offsite maupun onsite.

Wasit industri jasa keuangan ini mencatat 24 penyelenggara pindar dengan risiko kredit macet atau TWP90 di atas 5 persen per November 2025.

OJK, sambung Agusman, terus melakukan langkah pembinaan, antara lain melalui permintaan penyampaian rencana aksi (action plan) yang dipantau secara ketat.

"Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif, termasuk penghentian sementara penyaluran pendanaan dan pembatasan penerimaan lender baru. Penyelenggara diharapkan memperkuat manajemen risiko dan strategi penagihan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga," ujar Agusman.

OJK juga mencatat outstanding pembiayaan dari industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjol mencapai Rp94,85 triliun per November 2025.

Angka itu mencapai Rp94,85 triliun per November 2025.

"Sementara itu, pada industri atau pindar (pinjaman daring), outstanding pembiayaan di November 2025 tumbuh 25,45 persen yoy dengan nominal Rp94,85 triliun," imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan dari industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp94,85 triliun per November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman mengatakan nilai ini tumbuh 25,45 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Laju pertumbuhan ini juga meningkat dari Oktober 2025 yang tercatat 23,86 persen.

"Sementara itu, pada industri atau pindar (pinjaman daring), outstanding pembiayaan di November 2025 tumbuh 25,45 persen yoy dengan nominal Rp94,85 triliun," imbuhnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/1).

Pada saat bersamaan, tingkat risiko kredit macet di sektor pinjol secara agregat atau wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 4,33 persen per November 2025, naik dari bulan sebelumnya di posisi 2,7 persen.

Di sisi lain, utang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,09 persen yoy per November 2025 menjadi Rp506,8 triliun. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibanding Oktober yang mencatatkan pertumbuhan 0,68 persen dengan total pembiayaan sebesar Rp503,3 triliun.

"Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 8,99 persen yoy," ujar Agusman.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (nonperforming financing/NPF) gross turun menjadi 2,44 persen pada November 2025 dari sebelumnya 2,47 persen. Sedangkan NPF net naik jadi 0,85 persen dari 0,83 persen di bulan sebelumnya.

Lebih lanjut, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,13 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yakni 10 kali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi skema pembayaran 'kecebong' (tadpole) pada pinjaman daring alias pinjol.

Skema tadpole pinjol adalah model cicilan di awal yang sangat besar lalu mengecil pada periode berikutnya.

Nama ini diambil dari kata 'tadpole' yang berarti kecebong, menggambarkan bentuk kepala besar, badan kecil, dan ekor meruncing, serta hadir dalam berbagai variasi.

"Untuk melindungi konsumen atas praktik pendanaan tidak sehat, OJK telah membatasi praktik skema pembayaran tadpole oleh Penyelenggara Pindar," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12).

Agusman mengatakan praktik skema pembayaran tadpole hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat. Pertama, mematuhi ketentuan batasan manfaat ekonomi yang berlaku.

Kedua, memenuhi aspek transparansi, yaitu menyampaikan informasi secara lengkap kepada penerima dana maupun pemberi dana untuk memastikan para pihak telah memahami dan menyepakati skema pembayaran angsuran dengan jumlah yang besar pada periode awal (front-loaded installments/tadpole).

Ketiga, memenuhi kualitas pendanaan tingkat wanprestasi TWP90 kurang dari 5 persen.

"OJK telah menerapkan langkah mitigasi dengan menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi serta mewajibkan penyelenggara pindar melakukan penilaian kelayakan kredit secara memadai, termasuk memperhatikan repayment capacity, debt to income ratio, dan eksposur pendanaan penerima dana di penyelenggara lain. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendorong praktik usaha pindar yang lebih sehat, berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen," ujar Agusman.

Melansir detikfinance, salah satu pola yang kerap muncul dalam skema tadpole adalah cicilan awal mencapai hingga 70 persen dari total pinjaman.

Kemudian angsuran berikutnya turun signifikan. Dalam sejumlah kasus, pembayaran awal dijadwalkan tidak tetap dan berdekatan, sehingga peminjam dituntut menyiapkan dana dengan sangat cermat.

Bagi peminjam jangka pendek untuk kebutuhan mendesak, cicilan awal yang besar kerap menjadi tekanan, memaksa penyesuaian keuangan lebih berat dari perkiraan dan meningkatkan risiko tersendat pada cicilan berikutnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan dari industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp92,92 triliun per Oktober 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman mengatakan nilai ini tumbuh 23,86 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Laju pertumbuhan ini juga meningkat dari September 2025 yang tercatat 22,16 persen.

"Sementara itu, pada industri fintech peer-to-peer lending atau pindar (pinjaman daring), outstanding pembiayaan di Oktober 2025 tumbuh 23,86 persen yoy dengan nominal Rp92,92 triliun," imbuhnya dalam konferensi pers RDK OJK, Kamis (11/12).

Pada saat bersamaan, tingkat risiko kredit macet di sektor pinjol secara agregat atau wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 2,76 persen per Oktober 2025, turun dari bulan sebelumnya di posisi 2,8 persen.

Di sisi lain, utang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 0,68 persen yoy per Oktober 2025 menjadi Rp505,3 triliun. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibanding September yang mencatatkan 1,07 persen dengan total pembiayaan sebesar Rp507,14 triliun.

"Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 9,28 persen yoy," ujar Agusman.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (nonperforming financing/NPF) gross turun menjadi 2,47 persen pada Oktober 2025 dari sebelumnya 2,51 persen. NPF net juga melandai jadi 0,84 persen dari 0,85 persen di bulan sebelumnya.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (nonperforming financing/NPF) gross tetap di leve; 2,47 persen pada Oktober 2025. 

Sementara itu, NPF net menurun menjadi 0,83 persen dari 0,84 persen di bulan sebelumnya.

Lebih lanjut, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,15 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yakni 10 kali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan dari industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp90,99 triliun per September 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman mengatakan nilai ini tumbuh 22,16 persen secara tahunan (year on year/yoy). Laju pertumbuhan ini naik dari Agustus 2025 yang tercatat 21,62 persen.

"Sementara itu, pada industri fintech peer-to-peer lending atau pindar (pinjaman daring), outstanding pembiayaan di September 2025 tumbuh 22,16 persen yoy dengan nominal Rp90,99 triliun," imbuhnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (7/11).

Pada saat bersamaan, tingkat risiko kredit macet di sektor pinjol secara agregat atau wanprestasi 90 hari (TWP90) berada di posisi 2,82 persen per September 2025, naik dari bulan sebelumnya di posisi 2,6 persen.

Di sisi lain, utang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 1,07 persen yoy per September 2025 menjadi Rp507,14 triliun. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibanding Agustus yang mencatatkan 1,26 persen dengan total pembiayaan sebesar Rp505,59 triliun.

"Didukung pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,61 persen yoy," ujar Agusman.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (nonperforming financing/NPF) gross turun menjadi 2,47 persen pada September 2025 dari sebelumnya 2,51 persen. NPF net juga mengalami penurunan menjadi 0,84 persen dari 0,85 persen di bulan sebelumnya.

Sementara itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan, yakni 10 kali.

OJK juga menyoroti masih adanya pelaku industri yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Dari 145 perusahaan pembiayaan, tiga belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp100 miliar.

Di sektor P2P lending, 8 dari 97 penyelenggara tercatat belum mencapai ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendalami dugaan gagal bayar yang dilakukan oleh lembaga pinjaman daring PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terhadap para pemberi dana (lender).

Kasus ini menjadi sorotan setelah sejumlah pengguna melaporkan keterlambatan pembayaran selama lebih dari tiga bulan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut pihaknya masih memproses pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Kami sedang melakukan pendalaman. Pada waktunya, kami akan sampaikan hasilnya kepada rekan-rekan media," ujarnya di Jakarta, Senin (13/10), melansir Antara.

Agusman menjelaskan OJK telah menegur manajemen DSI agar kembali membuka layanan bagi para lender dan borrower (peminjam dana) setelah muncul keluhan dari masyarakat yang kesulitan menghubungi perusahaan tersebut.

Ia memastikan saat ini investor maupun nasabah sudah dapat menemui pihak manajemen secara langsung di kantor DSI yang berlokasi di kawasan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Sekarang pun sudah bisa untuk melayani investor dan nasabah. Kami sudah menegur mereka agar kembali meladeni masyarakat," katanya.

Ia menambahkan OJK saat ini melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha DSI.

Apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi tindak pidana, regulator akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melakukan Penilaian Kembali atas Pihak Utama (PKPU) dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"OJK juga telah melakukan pemanggilan terhadap pengurus PT DSI untuk memperoleh tambahan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi dan upaya konkret penyelesaiannya, termasuk dalam menjaga keberlangsungan usaha," ujar Agusman.

Sebelumnya, dugaan gagal bayar PT DSI mencuat melalui akun media sosial @overheardkeuangan, yang menampilkan keluhan beberapa lender terkait keterlambatan pembayaran lebih dari tiga bulan.

Menanggapi hal tersebut, manajemen Dana Syariah Indonesia melalui akun resmi @danasyariahid pada 5 Oktober 2025 menyampaikan bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian sementara layanan operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan bagi lender dan nasabah.

Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa seluruh karyawan DSI akan bekerja secara daring pada 6-10 Oktober 2025.

OJK menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta keberlanjutan industri pinjaman daring di Tanah Air.