Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4). Pemanggilan dilakukan menyusul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta klarifikasi dari kedua pihak terkait informasi yang beredar mengenai keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang tersebut.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menegaskan pihaknya menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar aturan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

OJK juga meminta AFPI bersama Komite Etik untuk melakukan pendalaman kasus serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk blacklist, terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Selain itu, Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

[Gambas:Youtube]

OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan.

"Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum," tegasnya.

Regulator juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan proses penagihan dilakukan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan tegas dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga tindakan pengawasan lainnya akan dijatuhkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, melansir DetikFinance, seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

"Kalau untuk itu mungkin karena di sini saya bekerja, Pak. Saya bekerja ini karena mungkin ada rasa kesalahan juga karena kita hubungi (pengutang) juga agak susah ya. Jadi mungkin saya membuat hal seperti itu," ujar pria yang akrab disapa Fenan tersebut di Mako Damkar Kota Semarang, Sabtu (25/4).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Oil Terminal Karimun (OTK) memberikan respons atas aksi Uni Eropa (UE) yang merilis daftar entitas yang disasar dalam paket sanksi terbaru lantaran memiliki hubungan dengan Rusia.
Dalam paket sanksi ke-20 UE terhadap Rusia, salah satu sanksi tercatat menyasar terminal minyak mentah atau oil terminal di pelabuhan wilayah Karimun, Kepulauan Riau.
Sanksi dijatuhkan karena terminal tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan armada bayangan atau shadow fleet dan upaya penghindaran batas harga minyak Rusia. Selain pelabuhan di Karimun, UE juga mengenakan sanksi yang sama terhadap dua pelabuhan Rusia, yaitu Murmansk dan Tuapse.
"Larangan infrastruktur pelabuhan: Pencantuman dua pelabuhan Rusia [Murmansk dan Tuapse] serta, untuk pertama kalinya, pelabuhan negara ketiga [Terminal Minyak Karimun, di Indonesia] karena hubungannya dengan armada gelap dan penghindaran batasan harga minyak," demikian tulis pengumuman Uni Eropa dalam situs resminya, dikutip Senin (27/4/2026).
Menanggapi hal tersebut, PT OTK mengatakan bahwa referensi ke “Terminal Minyak Karimun, Indonesia” telah banyak disalahpahami.
Pertama, OTK mengklarifikasi sejak awal bahwa baik PT Oil Terminal Karimun maupun terminalnya tidak ditetapkan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi berdasarkan peraturan ini. Menurut perusahaan, referensi yang dimaksud hanya berkaitan dengan daftar infrastruktur atau lokasi dalam lampiran mengenai pelabuhan dan infrastruktur.
"OTK menekankan bahwa 'Karimun Oil Terminal, Indonesia' bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Oil Terminal Karimun, juga bukan sebutan perusahaan dari OTK, dan tidak merupakan, atau tidak boleh diartikan sebagai, sebutan PT Oil Terminal Karimun sebagai badan hukum yang dikenai sanksi," tulis perusahaan dalam situs resmi mereka.
OTK mengaku tidak menerima dasar faktual untuk penyertaan referensi ini. Menurut perusahaan, referensi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap reputasi OTK, pihak-pihak terkaitnya, dan bisnis sah yang dilakukan di fasilitas tersebut di bawah yurisdiksi dan kerangka peraturan yang berlaku di Indonesia.
"OTK dengan tegas menolak anggapan bahwa pihaknya secara sadar berpartisipasi dalam penghindaran sanksi, aktivitas armada bayangan, praktik pengiriman yang menipu, dokumentasi kargo palsu, atau aktivitas apa pun yang bertujuan untuk melemahkan sanksi atau peraturan maritim yang berlaku," kata perusahaan.
Untuk membantu pelanggan, bank, perusahaan asuransi, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami implikasi hukum sebenarnya dari paket sanksi UE ini, OTK menjabarkan posisi di bawah tiga tingkatan berbeda dari kerangka sanksi Uni Eropa.
Pertama, badan hukum yang dikenai sanksi/pihak yang diblokir. Kategori ini mencakup tindakan pembekuan aset dan tindakan pembatasan langsung terhadap perusahaan atau orang tertentu. OTK pun menegaskan tidak tercantum dalam kategori ini.
Kedua, operator atau perusahaan terdaftar yang dikenai pembatasan langsung. Kategori ini mencakup perusahaan, pedagang, lembaga keuangan, operator kapal, atau pihak lawan lainnya yang tunduk pada pembatasan khusus UE. OTK kembali menegaskan tidak tercantum dalam kategori ini.
Ketiga, infrastruktur yang terdaftar/lokasi yang dirujuk. Kategori ini mencakup pelabuhan, bendungan, atau infrastruktur yang dirujuk dalam lampiran untuk keperluan Pasal 5ae.
Perusahaan menjelaskan bahwa inilah kategori tempat “Terminal Minyak Karimun, Indonesia ” muncul. OTK menekankan bahwa kata-kata ini bukanlah nama hukum terdaftar dari PT Terminal Minyak Karimun maupun nama hukum fasilitasnya.
Menurut perusahaan, ini adalah deskripsi infrastruktur atau referensi lokasi dan tidak boleh diartikan sebagai penunjukan hukum atau pengesahan PT Terminal Minyak Karimun.
"Oleh karena itu, OTK belum ditetapkan sebagai badan hukum yang dikenai sanksi. Peraturan UE tidak memberlakukan pembekuan aset terhadap OTK, tidak menetapkan OTK sebagai orang atau perusahaan yang dikenai sanksi, dan tidak menyatakan bahwa OTK dimiliki, dikendalikan, dioperasikan oleh, atau bertindak atas nama pihak yang dikenai sanksi," jelas OTK.

IDXChannel - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberlakukan sanksi ekonomi terhadap sebuah kilang minyak independen yang berbasis di China, serta sekitar 40 perusahaan pelayaran, dan kapal tanker yang terlibat dalam pengangkutan minyak Iran.

Langkah ini merupakan realisasi dari ancaman pemerintahan Trump untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap perusahaan dan negara yang berbisnis dengan Iran.

Melansir Associated Press, Sabtu (25/4/2026), sanksi ini muncul hanya beberapa minggu sebelum Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di China.

Termasuk yang dikenakan sanksi adalah fasilitas milik Hengli Petrochemical di kota pelabuhan Dalian, yang memiliki kapasitas pengolahan sekitar 400.000 barel minyak mentah per hari, menjadikannya salah satu kilang independen terbesar di China.

Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Hengli telah menerima pengiriman minyak mentah Iran sejak 2023 dan menghasilkan ratusan juta dolar bagi militer Iran.

Kelompok advokasi United Against Nuclear Iran mengatakan pada Februari 2025 bahwa Hengli adalah salah satu dari puluhan pembeli minyak Iran di China.

China merupakan pembeli terbesar minyak Iran, mengimpor sekitar 80 persen hingga 90 persen minyak Iran sebelum perang AS-Israel dengan Iran pecah.

Minyak tersebut dituding diangkut oleh kapal-kapal ‘bayangan’ yang menyamarkan asal-usulnya, sehingga masuk ke China seolah-olah berasal dari negara lain seperti Malaysia, lalu biasanya dibeli oleh kilang-kilang kecil yang dikenal sebagai ‘teapot refineries’.

Iran sebelumnya menyatakan bahwa salah satu syarat untuk mengakhiri perang adalah pencabutan sanksi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pada Jumat bahwa lembaganya akan terus mempersempit jaringan kapal, perantara, dan pembeli yang digunakan Iran untuk menyalurkan minyaknya ke pasar global.

Awal bulan ini, departemen Bessent mengirim surat ke lembaga keuangan di China, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Oman, mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder jika mereka tetap berbisnis dengan Iran serta menuduh negara-negara tersebut membiarkan aktivitas ilegal Iran mengalir melalui sistem keuangan mereka.

Sanksi ini terjadi saat perdagangan energi global sedang kacau akibat perang di sekitar Teluk Persia yang menghambat pengiriman minyak dan gas alam, sehingga menyebabkan harga melonjak.

Departemen Keuangan AS juga mencoba meredam dampak kenaikan harga minyak dengan mengeluarkan pengecualian sementara terhadap sanksi minyak Rusia serta pengecualian satu kali untuk minyak Iran yang sudah berada di laut.

Associated Press masih berupaya menghubungi pejabat China untuk mendapatkan tanggapan terkait sanksi ini.

China sebelumnya tidak setuju dengan sanksi sepihak AS, namun perusahaan besar dan bank di negara tersebut tetap mematuhi karena mereka sangat bergantung pada sistem keuangan global yang didominasi AS.

Sebelumnya, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, mengatakan bahwa penggunaan sanksi tersebut merusak tatanan dan aturan perdagangan internasional, mengganggu pertukaran ekonomi dan perdagangan normal, serta melanggar hak dan kepentingan sah perusahaan dan individu China.

(NIA DEVIYANA)

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada hari Jumat mengumumkan sanksi baru yang menargetkan jaringan keuangan yang terkait dengan Iran, termasuk dompet aset digital. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) departemen tersebut “memberikan sanksi kepada beberapa dompet yang terkait dengan Iran — yang mengakibatkan pembekuan USD344 juta dalam mata uang kripto,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent di perusahaan media sosial AS X.

“Kami akan melacak uang yang dengan putus asa diupayakan Teheran untuk dipindahkan ke luar negeri dan menargetkan semua jalur keuangan yang terkait dengan rezim tersebut,” tambah Bessent.

Sebelumnya, departemen tersebut mengumumkan mereka telah memberlakukan sanksi terkait Iran dan mengeluarkan izin umum yang mengizinkan penghentian kesepakatan yang melibatkan perusahaan China Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengekang apa yang digambarkan Washington sebagai perdagangan minyak ilegal Iran.

Pernyataan Pigott muncul setelah Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi pada kilang minyak independen utama China dan hampir 40 target lainnya.

“Tindakan ini memangkas aliran pendapatan yang mendanai aktivitas destabilisasi rezim di seluruh Timur Tengah. Kampanye tekanan maksimum pemerintah akan meminta pertanggungjawaban Teheran atas agresi regional dan ancamannya terhadap kepentingan Amerika,” tambahnya.

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan memperpanjang kelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia . Langkah putar balik ini diambil demi meredam lonjakan harga energi dunia yang kian liar akibat dampak perang di Timur Tengah .

Sekretaris Tresuri AS, Scott Bessent mengungkapkan bahwa jika kelonggaran ini tidak diberikan, harga minyak mentah dunia bisa meledak hingga USD150 per barel. Saat ini harga minyak dunia sudah berada di level psikologis USD100 akibat blokade Selat Hormuz.

Dalam kesaksiannya di hadapan Senat pada Rabu (22/4/2026), Bessent mengaku dihujani permintaan dari menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari lebih dari sepuluh negara termiskin di dunia. Mereka memohon agar AS tidak menghentikan aliran minyak Rusia saat jalur energi di Teluk Persia tersumbat.

Eropa Terpecah! Italia Desak Blokir Minyak dan Gas Rusia Dibuka



"Langkah ini bertujuan untuk melindungi konsumen di AS dan sekutu kita dari biaya bahan bakar yang jauh lebih curam," kata Bessent.

Perpanjangan lisensi umum ini berlaku hingga 16 Mei 2026, memungkinkan pengiriman minyak Rusia yang sudah dimuat di tanker tetap berjalan.

Penyelamat di Tengah Krisis Selat Hormuz

Perang AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan Selat Hormuz, jalur yang biasanya mengangkut seperempat perdagangan minyak dunia melalui laut. Akibatnya pasokan global terjepit dan memaksa Washington mengambil langkah pragmatis meski harus melunakkan sanksi terhadap Moskow.

Dengan kelonggaran ini, Departemen Keuangan AS mengklaim telah memasok lebih dari 250 juta barel ke pasar global. "Tanpa tambahan barel dari Rusia ini, harga mungkin sudah mencapai USD150," tambah Bessent.

Rusia Haramkan Jual Minyak ke Negara Pendukung Pembatasan Harga, G7 hingga Jepang



Harga bensin di AS telah melonjak, memberikan tekanan pada sektor rumah tangga menjelang pemilihan di bulan November. Rata-rata harga bahan bakar nasional melebihi USD4 per galon, naik dari USD2,94 pada akhir Februari sebelum konflik Iran, menurut data dari American Automobile Association.

Gangguan pelayaran di Selat Hormuz telah meningkatkan tekanan pada pasar energi, mendorong harga minyak mentah naik dan meningkatkan biaya bahan bakar di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang bergantung pada pasokan dari Teluk.

Rusia Panen Cuan di Tengah Perang

Langkah AS ini memicu kritik tajam. Financial Times menyebut Rusia sebagai "pemenang terbesar dari konflik Timur Tengah." Diperkirakan, Moskow meraup tambahan pendapatan anggaran hingga USD150 juta (Rp2,3 triliun) per hari akibat kenaikan harga minyak global.

Meski demikian, Bessent membantah bahwa Moskow mendapat keuntungan besar. Ia berargumen bahwa minyak Rusia tetap dijual dengan harga diskon dan penurunan harga global secara keseluruhan lebih menguntungkan dunia daripada tambahan volume yang dijual Rusia.

Sementara itu Kremlin telah mengonfirmasi adanya peningkatan kecil dalam pendapatan minyak yang terkait dengan konflik di Timur Tengah. Akan tetapi dijelaskan bahwa hal itu tidak krusial bagi anggaran Rusia maupun ekonomi secara lebih luas.

MOSKOW - Rusia akan menjual gas alam ke China dengan harga sepertiga lebih murah dari pembeli Eropa dalam waktu dekat, menurut laporan Bloomberg yang diterbitkan Minggu lalu. Hal itu menyoroti betapa mahalnya biaya finansial bagi pivot energi Moskow ke timur.

Harga gas Rusia untuk China diproyeksikan rata-rata USD258,80 per 1.000 meter kubik tahun ini atau 38% lebih rendah dari harga rata-rata untuk pembeli Eropa yang tersisa, kata dua orang yang mengetahui rencana pemerintah yang dikutip Bloomberg. "Diskon ini akan menyempit secara bertahap selama tiga tahun ke depan, tetapi masih mencapai lebih dari 27% pada 2029," ujar sumber tersebut.

Tahun lalu, Rusia menjual gas pipa ke China dengan harga rata-rata USD248,70 per 1.000 meter kubik, juga lebih dari 38% di bawah harga Eropa. Kesenjangan yang lebar ini menggarisbawahi bagaimana China, kini pelanggan gas terbesar Rusia, jauh kurang menguntungkan dibandingkan pasar Eropa yang sebagian besar hilang setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina.

CEO Gazprom Alexey Miller mengakui harga rendah tersebut dikaitkan dengan dengan kedekatan ladang gas Siberia dengan pelanggan China. Pengiriman melalui pipa Power of Siberia mencapai kapasitas tahunan penuh sebenyak 38 miliar meter kubik pada 2025.

Infrastruktur tambahan sedang dikembangkan rute Timur Jauh yang diharapkan mulai mengalirkan gas awal 2027, dan pipa Power of Siberia 2 yang diusulkan melalui Mongolia, yang pada akhirnya bisa mengangkut hingga 50 miliar meter kubik per tahun.

Pengaturan diskon ini datang di tengah ikatan energi Sino-Rusia yang semakin dalam dan gesekan geopolitik yang lebih luas. Reuters pada awal bulan ini melaporkan, Rusia menawarkan kargo LNG yang di sanksi ke pembeli Asia dengan diskon sekitar 40%, lebih lanjut mengilustrasikan kemauan Moskow untuk memangkas harga demi menjaga volume ekspor di bawah tekanan sanksi Barat.

Bagi China, gas murah dari Rusia ini memberikan keunggulan industri kompetitif. Sementara, bagi Rusia, kesepakatan ini merupakan konsesi jangka panjang pendapatan yang stabil, namun pada tingkat yang jauh di bawah apa yang pernah dibayar pelanggan di Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) telah menyetujui pemberian pinjaman yang nilainya melebihi US$100 miliar bagi Ukraina. Bersamaan dengan itu, mereka juga menyetujui pengenaan sanksi baru bagi Rusia atas invasinya terhadap Ukraina.

Diplomat-diplomat UE menyatakan bahwa pinjaman sebesar €90 miliar atau US$106 miliar ke Ukraina telah mendapat persetujuan awal dari semua anggota, yang berjumlah 27 negara, dari organisasi regional Eropa tersebut pada Rabu (22/4/2026). Persetujuan itu akhirnya dicapai setelah selama beberapa bulan Hungaria menghalangi ada kesepakatan pemberian pinjaman, seperti dilansir dari Deutsche Welle, Rabu (22/4/2026).

Kepresidenan Dewan Uni Eropa, yaitu salah satu badan legislatif UE, yang dipegang oleh Siprus menyatakan bahwa persetujuan akhir akan diberikan oleh semua negara anggota UE pada Kamis (22/4/2026). Pada saat itu, menurut laporan The Guardian, para pemimpin UE juga akan berkumpul di Siprus.

Pinjaman itu diberikan UE dengan maksud untuk membantu Ukraina dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya yang paling mendesak karena perjuangan melawan invasi Rusia masih terus berlangsung.

Keputusan tersebut disepakati setelah Pemerintah Ukraina menyatakan bahwa pipa minyak Druzhba, yang membentang melewati Ukraina, telah memulai kembali pengiriman minyak dari Rusia ke Hungaria dan Slovakia, dua negara anggota UE.

Perdana Menteri Hungaria yang baru-baru ini dikalahkan dalam pemilu nasional, yaitu Orbán Viktor, dan pemerintah Slovakia sebelumnya telah menuduh Ukraina menunda perbaikan pipa minyak Druzhba. Pemerintah Ukraina membantah tuduhan tersebut.

Pipa tersebut menjadi objek politik yang panas di Eropa setelah serangan dari pesawat nirawak (drone) Rusia merusak pipa tersebut di Ukraina Barat, seperti dikutip dari CNN. Kerusakan itu pun menghentikan pengiriman minyak Rusia ke Hungaria dan Slovakia.

Hingga kini, Hungaria dan Slovakia masih menjadi salah satu dari beberapa pelanggan minyak Rusia terbesar di UE. Hal itu berseberangan dengan niat yang dipunyai UE untuk menjauhkan diri mereka dari pengaruh Rusia dan adanya larangan pembelian minyak dan energi Rusia lain bagi para anggotanya setelah invasi Rusia terhadap Ukraina.

Dengan masih adanya negara yang berhubungan erat dengan Rusia dalam perdagangan energi, Hungaria dan Slovakia, secara teori, masih bisa menghentikan proses persetujuan pinjaman apabila tidak ada minyak yang tiba di UE pada hari Kamis.

Kekalahan Orbán di Hungaria

Bukan soal pipa belaka, peluang Ukraina menerima dana dari UE juga meningkat setelah Orbán kalah dalam pemilu parlementer di Hungaria pada 12 April lalu.

Pada kebanyakan waktunya ketika memimpin Hungaria, Orbán berseteru dengan pimpinan UE dalam banyak hal, mulai dari hukum migrasi hingga dukungan UE terhadap Ukraina dalam perlawanannya terhadap oleh Rusia. Orbán berkali-kali telah menggunakan penundaan-penundaan prosedural dan hak vetonya untuk menggagalkan kesepakatan-kesepakatan penting.

Orbán juga merupakan sekutu dari diktator Rusia, Vladimir Putin. Dia terus mengandalkan pembelian minyak murah dari Rusia, meskipun UE telah berusaha berpaling dari negara dengan area terluas di dunia itu.

Berlawanan dengan sang pendahulu, Magyar Peter, yang partainya memenangkan pemilu itu,menjanjikan hubungan yang lebih baik antara negaranya dengan UE.

Dia pun ingin membujuk Komisi Eropa, yaitu badan eksekutif UE, untuk mencairkan dana sebesar belasan miliar euro yang dibekukan atas kegagalan dalam menangani korupsi dan menjaga independensi peradilan di Hungaria.

Walau Magyar diperkirakan baru akan menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria pada bulan depan, dia telah mengatakan bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi pinjaman tersebut.

Sanksi ke-20 Bagi Rusia

Selain menyepakati pemberian pinjaman kepada Ukraina, para anggota UE juga menyetujui pemberian paket sanksi ke-20 terhadap Rusia atas invasinya ke negara tetangganya tersebut. Lagi-lagi, pemberian sanksi itu juga sempat tertunda karena adanya penolakan dari rezim lama Hungaria.

Pada awalnya, UE ingin mengadopsi paket sanksi tersebut untuk menandai peringatan 4 tahun invasi Rusia terhadap Rusia pada 24 Februari 2026 lalu.

Sebagai informasi, Rusia telah melakukan invasi penuh terhadap wilayah Ukraina semenjak Februari 2022. Sebelumnya, Rusia juga telah mengambil alih semenanjung Krimea, yang merupakan wilayah berdaulat Ukraina, mulai dari Februari 2014, lebih dari 12 tahun yang lalu.

Paket sanksi dikeluarkan untuk mengekang ekonomi Rusia sehingga mengurangi kemampuan Pemerintah Rusia dalam membiayai invasinya terhadap Ukraina. (Laurensius Katon Kandela)

TEHERAN - Iran telah "menang di medan perang" selama berminggu-minggu perang dan hanya menyetujui gencatan senjata sementara dengan Amerika Serikat karena tuntutannya telah dipenuhi. Itu diungkapkan ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Gencatan senjata selama dua minggu akan berakhir pada hari Rabu kecuali diperpanjang, dengan kesepakatan permanen yang didorong oleh para mediator termasuk Pakistan masih belum diselesaikan dan kemajuan pada poin-poin penting yang masih menjadi kendala masih belum pasti.

Iran Klaim Raih Kemenangan di Medan Perang, Ini 3 Alasannya

1. Menang dalam Negosiasi dengan AS

"Kita telah meraih kemenangan di lapangan," kata Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, menambahkan bahwa Amerika Serikat belum mencapai tujuannya dan Iran mengendalikan jalur transit maritim strategis Selat Hormuz, dilansir Gulf News.

"Jika kita menerima gencatan senjata, itu karena mereka menerima tuntutan kita," katanya, merujuk pada Amerika Serikat.

"Setiap upaya musuh adalah untuk memaksakan tuntutannya kepada kita dan penting bagi kita untuk mendaftarkan hak-hak kita, jadi di sinilah negosiasi menjadi metode perjuangan."

Ghalibaf dan delegasinya mengadakan pembicaraan tertutup di Islamabad dengan Wakil Presiden AS JD Vance pada 11 April, dalam kontak tingkat tertinggi Iran-AS sejak sebelum revolusi Islam 1979.

Pembicaraan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan akhir dan para pejabat telah mengisyaratkan mediasi terus berlanjut, meskipun wakil menteri luar negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan untuk putaran pembicaraan baru.

2. Mengendalikan Selat Hormuz

Selat Hormuz yang strategis kembali ditutup pada hari Minggu dalam kebuntuan antara Iran dan Amerika Serikat, dengan ketua parlemen Iran yang berpengaruh mengisyaratkan bahwa kesepakatan perdamaian akhir masih "jauh" meskipun ada beberapa kemajuan dalam negosiasi.

Saat upaya mediasi berlanjut setelah pembicaraan tingkat tinggi di Pakistan yang gagal mencapai kesepakatan, Iran mengatakan tidak akan mengizinkan titik penting perdagangan maritim tersebut dibuka kembali sampai Amerika Serikat mengakhiri blokade pelabuhan Iran.

Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu malam bahwa telah ada "kemajuan" dengan Washington "tetapi ada banyak kesenjangan dan beberapa poin mendasar masih tersisa".

"Kita masih jauh dari diskusi akhir," kata Ghalibaf, salah satu negosiator Teheran dalam pembicaraan yang bertujuan mengakhiri perang yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap republik Islam tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengatakan "percakapan yang sangat baik" sedang berlangsung dengan Iran tetapi memperingatkan Teheran agar tidak mencoba "memeras" Amerika Serikat.

Pada hari Jumat, Teheran telah menyatakan Selat Hormuz, yang biasanya dilalui seperlima minyak dan gas alam cair dunia, dibuka setelah gencatan senjata sementara disepakati untuk menghentikan perang Israel dengan sekutu Iran, Hizbullah, di Lebanon.

Hal itu memicu kegembiraan di pasar global dan menyebabkan harga minyak anjlok, tetapi Teheran membalikkan arah setelah Trump bersikeras bahwa blokade AS terhadap pelabuhan Iran akan berlanjut hingga kesepakatan akhir tercapai.

"Jika Amerika tidak mencabut blokade, lalu lintas di Selat Hormuz pasti akan terbatas," kata Ghalibaf.

3. Memiliki Militer yang Solid

Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang belum terlihat sejak mengambil alih kekuasaan setelah ayahnya tewas dalam serangan pembuka perang, dalam pesan tertulis, angkatan laut Iran "siap" untuk mengalahkan Amerika Serikat.

Garda Revolusi Iran memperingatkan bahwa setiap upaya untuk melewati selat tanpa izin "akan dianggap sebagai kerja sama dengan musuh, dan kapal yang melanggar akan menjadi sasaran".

Beberapa kapal tanker minyak dan gas melintasi selat pada Sabtu pagi selama pembukaan kembali singkat, data pelacakan menunjukkan, tetapi yang lain mundur dan hampir tidak ada kapal yang melintasi jalur air tersebut pada sore hari.

Sebuah badan keamanan maritim Inggris mengatakan Garda Revolusi menembaki satu kapal tanker, sementara perusahaan intelijen keamanan Vanguard Tech melaporkan bahwa pasukan tersebut mengancam akan "menghancurkan" sebuah kapal pesiar kosong yang melarikan diri dari Teluk.

Dalam insiden ketiga, badan Inggris tersebut mengatakan telah menerima laporan tentang sebuah kapal yang "terkena proyektil tak dikenal, yang menyebabkan kerusakan" pada kontainer pengiriman tetapi tidak menimbulkan kebakaran.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan telah memanggil duta besar Iran untuk menyampaikan protes atas "insiden penembakan" yang melibatkan dua kapal berbendera India di selat tersebut.

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) meluncurkan beberapa rudal balistik ke arah laut di lepas pantai timurnya. Itu sebagai sinyal menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Xi Jinping.

Insiden pada hari Minggu menandai peluncuran rudal balistik ketujuh Korea Utara tahun ini dan yang keempat pada bulan April.

Rudal-rudal tersebut ditembakkan di dekat kota Sinpo di pantai timur Korea Utara sekitar pukul 6:10 pagi pada hari Minggu (21:10 GMT, Sabtu), kata militer Korea Selatan dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan bahwa Korea Selatan telah memperkuat postur pengawasannya dan secara erat bertukar informasi dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Pemerintah Jepang memposting di media sosial bahwa rudal balistik tersebut diyakini telah jatuh di dekat pantai timur Semenanjung Korea. Tidak ada pelanggaran ke zona ekonomi eksklusif Jepang yang dikonfirmasi.

Kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan telah mengadakan pertemuan keamanan darurat, menurut laporan media.

Melansir Al Jazeera, uji coba semacam itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap program rudal Korea Utara. Negara yang terisolasi secara diplomatik ini menolak larangan PBB dan mengatakan bahwa larangan tersebut melanggar hak kedaulatannya untuk membela diri.

Peluncuran tersebut terjadi ketika China dan AS bersiap untuk pertemuan puncak pada pertengahan Mei, di mana Presiden China Xi Jinping dan mitranya dari AS, Donald Trump, diperkirakan akan membahas Korea Utara.

Korea Utara telah membuat kemajuan "sangat serius" dalam kemampuannya untuk memproduksi senjata nuklir, dengan kemungkinan penambahan fasilitas pengayaan uranium baru, kata kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi pada hari Rabu.

Akhir bulan lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir tidak dapat diubah dan bahwa perluasan "penangkal nuklir untuk membela diri" sangat penting untuk keamanan nasional.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperpanjang izin (waiver) bagi negara-negara sekutunya untuk membeli minyak Rusia yang terkena sanksi.

AS sebelumnya memberikan izin sementara kepada negara-negara sekutu untuk membeli minyak Rusia untuk menstabilkan pasar energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Kebijakan perpanjangan izin tersebut diumumkan pada Jumat (17/4) waktu setempat, hanya dua hari setelah pemerintah sebelumnya menyatakan tidak akan memperpanjang izin tersebut.

Melansir Reuters, Departemen Keuangan AS menerbitkan lisensi yang memungkinkan pembelian minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal hingga 16 Mei mendatang. Kebijakan ini menggantikan izin sebelumnya yang berlaku selama 30 hari dan berakhir pada 11 April.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington menahan lonjakan harga energi global di tengah konflik AS-Israel dengan Iran. Namun, izin tersebut tidak mencakup transaksi yang melibatkan Iran, Kuba, dan Korea Utara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Rabu (15/4) menyatakan pemerintah tidak berencana memperpanjang waiver untuk minyak Rusia maupun Iran.

Untuk Iran, izin serupa yang diterbitkan pada 20 Maret disebut telah membantu mengalirkan sekitar 140 juta barel minyak ke pasar global, sehingga meredakan tekanan pasokan energi selama konflik berlangsung.

Di dalam negeri, kebijakan ini menuai kritik dari anggota parlemen AS dari kedua partai. Mereka menilai perpanjangan izin berpotensi membantu perekonomian Iran yang tengah berperang dengan AS, serta Rusia yang masih terlibat konflik di Ukraina.

Pakar sanksi dari Obsidian Risk Advisors, Brett Erickson, menilai kebijakan ini kemungkinan bukan yang terakhir.

"Konflik ini telah menyebabkan kerusakan jangka panjang pada pasar energi global, dan alat yang tersedia untuk menstabilkannya hampir habis," ujarnya.

Dari pihak Rusia, utusan presiden Kirill Dmitriev sebelumnya menyebut izin awal dapat membebaskan sekitar 100 juta barel minyak mentah Rusia ke pasar global, setara hampir satu hari produksi dunia.

Meski tambahan pasokan berpotensi meningkat, harga minyak dunia tetap melonjak seiring gangguan distribusi akibat penutupan sebagian jalur di Strait of Hormuz, yang sebelumnya dilalui sekitar 20 persen pengiriman minyak dan gas global.

Di sisi lain, kebijakan ini berisiko mempersulit upaya negara-negara Barat dalam menekan pendapatan Rusia terkait perang di Ukraina, serta berpotensi memicu perbedaan sikap dengan sekutu Washington.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melonggarkan sanksi terhadap Rusia.

BATAM - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) melakukan percepatan proses lelang barang rampasan negara, salah satunya Kapal Tanker Arman 114 berbendera Iran.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemulihan Aset, Kuntadi saat melakukan pemantauan di Batam. Dalam kesempatan tersebut, Kuntadi memberikan instruksinya langsung pada Jajaran Pemulihan Aset untuk Percepatan proses Penyelesaian Barang Rampasan Negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Lalu, meminta agar segera melaporkan setiap kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pemulihan aset.

Kuntadi beserta jajaran memantau langsung kondisi 2 kapal barang rampasan negara di Batam, yakni Kapal Arman 114 yang berlokasi di Perairan Batu Ampar hasil rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024.

"Pemantaun ini bertujuan memastikan secara langsung kondisi fisik, keamanan aset dan permasalahan yang dihadapi serta mendorong percepatan penyelesaian Aset," ujarnya berdasarkan keterangan tertulisnya, Selasa (14/5/2026).

Lalu, Kapal Legend Aquarius yang dititipkan di Dermaga Bea dan Cukai Tanjung Uncang hasil rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karimun Nomor 9517 K/Pid.Sus/2025 tanggal 19 September 2025. Kegiatan pemantauan didampingi Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun.