Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) akibat ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan pinjaman daring (pinjol).

Sanksi tersebut diberikan usai OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku menyusul dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum debt collector di Semarang beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan resmi, Jumat (8/5), OJK menyebut hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidakpatuhan dalam memastikan proses penagihan oleh pihak ketiga dilakukan secara patuh, profesional, dan beretika sesuai ketentuan.

"OJK mengenakan sanksi administratif kepada Indosaku berupa denda administratif sebesar Rp875 juta, peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan," tulis OJK.

Selain denda, OJK juga meminta Indosaku memperbaiki kebijakan dan prosedur penagihan, mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga, memperkuat pengawasan kualitas penagihan, hingga meningkatkan pelatihan terhadap tenaga penagihan.

OJK menegaskan penggunaan jasa pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan pinjaman daring terhadap seluruh proses penagihan kepada konsumen.

"Setiap penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas OJK.

Wasit industri jasa keuangan itu juga memastikan akan memantau pelaksanaan langkah perbaikan oleh Indosaku secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran lanjutan, OJK menyatakan akan mengambil tindakan pengawasan dan penegakan yang lebih tegas.

"Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran lanjutan, OJK akan mengambil langkah pengawasan dan penegakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas OJK.

OJK memanggil Indosaku bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 27 April 2026 menyusul dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Kasus itu mencuat setelah seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) buka suara dan menghentikan hubungan kerja dengan oknum debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) yang terlibat dalam kasus penagihan di Semarang.

Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu mengatakan pihaknya juga memutus kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga tersebut.

Indosaku turut menonaktifkan seluruh aktivitas penagihan dari pihak yang bersangkutan.

Selain itu, Indosaku saat ini tengah melakukan investigasi internal menyeluruh dan audit terhadap seluruh mitra penagihan guna memastikan kesesuaian dengan standar operasional, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai langkah tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

"Proses dilakukan merujuk pada arahan regulator serta standar perilaku dan tata kelola yang didorong AFPI," kata Yulvina dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4).

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan seluruh proses penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan menghormati hak serta martabat konsumen.

Yulvina tidak menoleransi tindakan intimidasi, ancaman, pelecehan, maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. Di samping itu, Indosaku turut mengapresiasi langkah OJK dalam memastikan praktik industri yang sehat dan berintegritas.

"Indosaku berkomitmen kooperatif serta mendukung penuh seluruh proses yang sedang berjalan," jelasnya.

Ia mengatakan Indosaku menghormati penuh proses yang dilakukan OJK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif, transparan, serta proaktif dalam memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Yulvina memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi dan keresahan yang ditimbulkan dan juga berdampak pada reputasi Indosaku sebagai perusahaan.

"Tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan nilai, kode etik, standar operasional, maupun kebijakanyang dijalankan oleh Indosaku," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, ia mengatakan Indosaku menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum, bersifat intimidatif, merendahkan martabat konsumen, maupun bertentangan dengan ketentuan POJK dan Pedoman Perilaku AFPI.

Ke depan, ia menyatakan Indosaku akan memperketat proses seleksi dan pengawasan mitra penagihan, meningkatkan standar kompetensi pihak ketiga, serta memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi.

Masyarakat yang mengalami atau mengetahui praktik penagihan yang tidak sesuai diminta menyampaikan laporan melalui kanal resmi Indosaku agar dapat segera ditindaklanjuti.

Kasus oknum DC di Semarang melibatkan seorang bernama Bonefentura Soa (29) yang mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

"Kalau untuk itu mungkin karena di sini saya bekerja, Pak. Saya bekerja ini karena mungkin ada rasa kesalahan juga karena kita hubungi (pengutang) juga agak susah ya. Jadi mungkin saya membuat hal seperti itu," ujar pria yang akrab disapa Fenan tersebut di Mako Damkar Kota Semarang, Sabtu (25/4), dilansir dari detikfinance.

Indosaku bersama AFPI pun dipanggil OJK pada Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta klarifikasi dari kedua pihak terkait informasi yang beredar mengenai keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang tersebut.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menegaskan pihaknya menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar aturan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan," ujarnya dalam keterangan resmi.

OJK juga meminta AFPI bersama Komite Etik untuk melakukan pendalaman kasus serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk blacklist, terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Selain itu, Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4). Pemanggilan dilakukan menyusul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta klarifikasi dari kedua pihak terkait informasi yang beredar mengenai keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang tersebut.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menegaskan pihaknya menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar aturan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

OJK juga meminta AFPI bersama Komite Etik untuk melakukan pendalaman kasus serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk blacklist, terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Selain itu, Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

[Gambas:Youtube]

OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan.

"Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum," tegasnya.

Regulator juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan proses penagihan dilakukan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan tegas dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga tindakan pengawasan lainnya akan dijatuhkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, melansir DetikFinance, seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

"Kalau untuk itu mungkin karena di sini saya bekerja, Pak. Saya bekerja ini karena mungkin ada rasa kesalahan juga karena kita hubungi (pengutang) juga agak susah ya. Jadi mungkin saya membuat hal seperti itu," ujar pria yang akrab disapa Fenan tersebut di Mako Damkar Kota Semarang, Sabtu (25/4).

Riset Katadata Insight Center mengungkap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih memilih utang ke pinjaman daring (pindar) alias pinjol dibanding meminjam dana ke bank.

Senior Analyst Katadata Insight Center Hanif Gusman menjelaskan kecenderungan UMKM memilih pinjol karena pertimbangan kecepatan pencairan dana.

Namun, Hanif melihat industri pinjol saat ini masih dikelilingi persepsi negatif, sehingga menghambat optimalisasinya. Padahal sebenarnya pinjol memiliki manfaat, salah satunya bagi UMKM yang menghadapi masalah pendanaan dari perbankan.

"Salah satu yang kami lihat itu banyaknya stigma bahwa industri ini mengajarkan orang-orang untuk berutang. Itu stigma negatifnya," katanya dalam acara diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Jakarta Pusat, Rabu (4/4).

Riset Katadata Insight Center menyasar 309 responden, yang merupakan pemilik atau manajemen UMKM penerima pembiayaan dari platform pinjol anggota AFPI. Hasil riset menunjukkan 64 persen responden tidak memanfaatkan pinjaman bank karena proses pengajuannya terlalu rumit.

Selanjutnya, 41,6 persen responden menyatakan enggan mengajukan pinjaman ke bank karena persyaratan dokumennya sulit dipenuhi, sedangkan 32,9 persen lainnya terkendala tidak memiliki jaminan atau agunan.

Survei juga menunjukkan mayoritas UMKM atau sekitar 69,3 persen responden memanfaatkan pinjol untuk modal usaha karena proses pencairan dana yang cepat. Lalu, 66,3 persen responden memilih pinjol, karena prosedurnya dinilai cepat dan sederhana, serta 60,8 persen lainnya karena aplikasi digitalnya mudah digunakan.

Selain terkait pendanaan, riset Katadata melaporkan para responden melihat pinjol sebagai jawaban bagi ketidakpastian ekonomi. Sebanyak 64,7 persen responden menyatakan lebih siap menghadapi kondisi darurat setelah mengakses pembiayaan dari pinjol, kemudian 55,3 persen responden merasa lebih aman karena memiliki akses modal saat dibutuhkan.

Dari sisi pengelolaan usaha, 46,9 persen mengaku manajemen keuangan mereka menjadi lebih baik. Kemudian 46,6 persen menyebut tambahan modal membantu menambah stok barang dari pemasok atau distributor.

Dari kondisi ini, Hanif melihat pinjol berpeluang menjadi bagian dari penggerak perekonomian negeri. Pertama, pinjol bisa menjadi mitra strategi penyaluran dana pemerintah. Ia menyoroti langkah pemerintah memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbara pada tahun lalu.

Menurutnya, pinjol berpeluang menjadi saluran distribusi melalui innovative credit scoring (ICS), sehingga mampu menyaring calon debitur, tanpa memerlukan agunan atau persyaratan ketat seperti bank konvensional.

"Pindar menurut kami itu berpeluang sebagai saluran distribusi," ucap Hanif.

Kedua, sebagai aplikasi digital, pinjol dinilai mampu melampaui batas geografis. Hasil riset Katadata mengungkap 18,9 persen penduduk masih kesulitan mengakses secara fisik ke lembaga keuangan. Lalu, masih ada gap inklusi keuangan antara perkotaan sebesar 83,6 persen dan pedesaan sebesar 75,7 persen.

Maka Hanif memandang modal bisnis pinjol yang berbasis digital tanpa kantor cabang fisik menjadi kunci krusial dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan penyaluran kredit.

Ia menyebut di Pulau Jawa, jumlah nasabah pinjol naik 37,6 persen menjadi 4,63 juta akun. Lalu, volume penyaluran pembiayaan juga naik 23,9 persen dari Rp6,81 triliun ke Rp8,44 triliun.

"Nah, dengan adanya pindar yang digital dan tanpa menggunakan fisik, ini menjadi kunci penting," kata Hanif.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengakui gaya penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) yang digandeng perusahaan pinjaman online (pinjol) membuat citra industri buruk.

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan aduan penagihan oleh debt collector yang tak sesuai ketentuan mayoritas berasal dari pinjol ilegal.

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," katanya pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Entjik menegaskan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

Kemudian, seluruh tenaga penagih wajib mengikuti pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi.

"Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika ataupun di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal desakan anggota DPR untuk melarang penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector).

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

"Seluruh tenaga penagih wajib mengikuti training/pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Entjik pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi. Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika atau di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen.

Entjik mengatakan AFPI memiliki komite etik yang anggotanya terdiri dari beberapa pengacara dan kantor hukum.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya .

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol Ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," terangnya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.