Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Barat telah menangkap tersangka kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan perempuan YTR (29), Taufik Hidayat (TH).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan mengatakan Taufik ditangkap di Majalaya, Bandung.

"Polda Jabar menangkap Pelaku Penganiayaan dan Penyekapan pelaku atas nama Taufik Hidayat di wilayah Hukum Polres Bandung Tepatnya di Majalaya," ujar Hendra dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan TH sebagai tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya. Penyidik menjerat Taufik dengan Pasal 466 KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa Taufik diketahui merupakan mantan debt collector atau mata elang. Informasi tersebut kini menjadi salah satu petunjuk yang didalami untuk melacak keberadaan tersangka.

Adapun, kasus ini terungkap setelah kakak korban, Afif Shandy (30), melapor ke Polda Jawa Barat. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 12 Juni 2026.

Berdasarkan laporan keluarga, YTR diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Akibat kekerasan yang dialami, korban mengalami luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki hingga menyebabkan gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, serta tidak dapat berbicara secara normal.

Bisnis.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat (30) sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya, YTR (29).

Kekerasan diduga berlangsung selama 3 tahun di sebuah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya 2 alat bukti, termasuk kondisi luka berat yang dialami korban.

"TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan," kata Rudi saat mengunjungi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (23/6/2026).

Tersangka dijerat Pasal 466 dan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, polisi juga telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Taufik yang hingga kini masih buron.

"Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan DPO," ujarnya.

Kapolda mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Ia menegaskan Polda Jabar akan terus memburu pelaku hingga berhasil ditangkap.

"Polda Jabar tidak memberi ruang kepada pelaku-pelaku kekerasan seperti ini. Kami akan cari terus keberadaannya dan memohon dukungan dari masyarakat agar kasus ini segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa Taufik diketahui merupakan mantan debt collector atau mata elang. Informasi tersebut kini menjadi salah satu petunjuk yang didalami untuk melacak keberadaan tersangka.

"Yang menjadi pelaku ini adalah yang mungkin sekarang mantan debt collector," kata Rudi.

Penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah perusahaan tempat tersangka pernah bekerja guna memperoleh informasi terkait keberadaan maupun rekam jejak perilakunya.

"Ada beberapa perusahaan yang sudah kita ketahui dan akan kita mintai keterangan untuk mencari informasi berkaitan dengan keberadaan dan perilaku yang bersangkutan," ujarnya.

Selain memburu pelaku, polisi juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

"Potensi keterlibatan orang dekat, perusahaan, atau kemungkinan tersangka melakukan tindak pidana lain masih dalam proses pendalaman. Doakan semuanya bisa cepat terungkap," kata Rudi.

Kasus ini terungkap setelah kakak korban, Afif Shandy (30), melapor ke Polda Jawa Barat. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 12 Juni 2026.

Berdasarkan laporan keluarga, YTR diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Akibat kekerasan yang dialami, korban mengalami luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki hingga menyebabkan gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, serta tidak dapat berbicara secara normal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) untuk dimintai penjelasan terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit yang terjadi di Kota Serang, Banten.

Pemanggilan yang dilakukan pada Senin (8/6/2026) tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya telah meminta penjelasan dari TAFS mengenai dugaan keterlibatan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang (debt collector) yang melakukan penagihan disertai kekerasan.

"Berdasarkan permintaan klarifikasi awal, OJK meminta PT TAFS untuk memperhatikan dan menindaklanjuti sejumlah aspek," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Agus melanjutkan, pihaknya meminta TAFS mengevaluasi secara menyeluruh proses penagihan yang dilakukan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan penagihan dilakukan secara profesional, beretika, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

OJK juga meminta perusahaan pembiayaan kendaraan tersebut untuk menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan serta melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan.

Kemudian perusahaan juga diminta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap tenaga penagihan, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun pihak ketiga.

Di sisi lain, perusahaan diminta menjalankan komunikasi publik secara profesional dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan.

PT TAFS juga diminta untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus penagihan tersebut kepada OJK.

"OJK akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh PT TAFS," kata Agus.

Agus mengungkapkan, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif maupun tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

Dia juga mengingatkan, seluruh pelaku usaha jasa keuangan wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Demikian juga dengan tindakan pihak ketiga yang digunakan dalam kegiatan penagihan kepada konsumen.

"OJK mengingatkan bahwa kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tidak menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, tindakan mempermalukan, atau cara lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip pelindungan konsumen," imbuhnya.

Meski demikian, OJK juga mengingatkan konsumen untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, termasuk membayar angsuran tepat waktu serta tidak mengalihkan atau memindahtangankan obyek yang menjadi agunan tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan.

Sebab, kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dilakukannya upaya penagihan dan langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Toyota Astra Financial Services (TAFS), terkait dugaan pelanggaran dalam proses penagihan kredit yang terjadi di Kota Serang, Provinsi Banten.

"Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan OJK terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), khususnya dalam memastikan kegiatan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan dan berorientasi pada pelindungan konsumen," ujar Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah.

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, disebutkan OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari PT TAFS, atas informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum tenaga penagihan yang melakukan penagihan dengan kekerasan.

Berdasarkan permintaan klarifikasi awal, OJK meminta PT TAFS untuk memperhatikan dan menindaklanjuti sejumlah aspek, diantaranya :

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan OJK.
3. Melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan.
4. Memperkuat mekanisme pengawasan penagihan, termasuk terhadap tenaga penagihan internal dan/atau pihak ketiga.
5. Melaksanakan komunikasi publik secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan.
6. Menyampaikan perkembangan penanganan kasus penagihan dimaksud kepada OJK.

Dalam kesempatan ini, Agus memastikan OJK akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh PT TAFS.

"Dalam hal berdasarkan hasil pendalaman ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya," ujar Agus.

OJK menegaskan bahwa seluruh PUJK wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

"PUJK juga bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dan atau digunakan dalam kegiatan penagihan kepada konsumen," ujar Agus.

Pihaknya mengingatkan bahwa kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tidak menggunakan kekerasan, intimidasi, ancaman, tindakan mempermalukan, atau cara lain yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip pelindungan konsumen.

Di sisi lain, OJK juga menekankan bahwa selain memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, konsumen juga berkewajiban memenuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

"Pembayaran angsuran secara tepat waktu sesuai jumlah dan jangka waktu yang diperjanjikan merupakan bentuk tanggung jawab konsumen," ujar Agus.

Selain itu, konsumen juga wajib menjaga dan tidak memindahtangankan, mengalihkan, menjual, atau menyewakan objek yang menjadi agunan pembiayaan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Perusahaan Pembiayaan.

"Kegagalan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dilakukannya upaya penagihan dan langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku," ujar Agus.

Dengan demikian, Agus mengatakan bahwa masyarakat perlu memastikan kemampuan membayar sebelum mengajukan pembiayaan, serta menjaga komitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban selama masa pembiayaan berlangsung.

OJK mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Selain itu, apabila menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PUJK dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi OJK, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Berdasarkan pengaduan yang diterima, konsumen menyampaikan dugaan tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip pelindungan konsumen, termasuk dugaan penggunaan data pribadi dan penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“OJK masih melakukan pendalaman terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi tersebut berdasarkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak terkait,” kata Agus.

Dalam permintaan klarifikasi yang telah dilaksanakan pada Kamis (4/6), OJK menyoroti beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara, salah satunya kepatuhan proses penagihan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur internal, dan pedoman perilaku yang berlaku.

Selain itu, otoritas juga menyoroti penggunaan kanal, perangkat, dan nomor resmi perusahaan dalam kegiatan penagihan; efektivitas pengawasan penyelenggara terhadap petugas penagihan internal maupun pihak ketiga; dan pelaksanaan pelindungan data pribadi konsumen dalam proses penagihan.

Selanjutnya, OJK telah meminta penyelenggara untuk memastikan penghentian sementara tindakan penagihan yang berpotensi tidak sesuai ketentuan terhadap konsumen yang mengajukan pengaduan sampai proses penanganan pengaduan selesai, serta menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan.

Di samping itu, OJK meminta penyelenggara LPBBTI Solusiku melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan; dan memperkuat mekanisme pengawasan penagihan, termasuk terhadap tenaga penagihan dan/atau pihak ketiga.

OJK menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut penyelenggara. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

OJK menegaskan bahwa seluruh penyelenggara LPBBTI wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, dan tanpa penyalahgunaan data pribadi atau penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dari penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK.

Konsumen tetap berkewajiban memenuhi perjanjian pinjaman yang telah disepakati, termasuk melakukan pembayaran sesuai jumlah dan jangka waktu dalam perjanjian.

Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi OJK, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi kepada penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) atas dugaan pelanggaran yang terjadi dalam prosedur penagihan piutang oleh debt collector (DC).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki menjelaskan sanksi ini diberikan lantaran tidak patuhnya penyelenggara terhadap pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan.

“OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan juga pengawasan kegiatan penagihan, khususnya dilakukan melalui pihak ketiga,” tuturnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Di samping itu, lanjutnya, pihaknya juga memberikan denda dan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, Yulvina Napitupulu.

“Kami juga memberikan denda sebesar Rp875 juta dan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan terhadap kegiatan penagihan mereka, khususnya dilakukan melalui pihak ketiga,” tegas Kiki.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh Indosaku.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik penagihan pinjaman online atau pinjol kembali menjadi perhatian publik seiring masih banyaknya laporan masyarakat terkait cara penagihan yang dianggap mengintimidasi.

Ancaman, teror telepon, penyebaran data pribadi, hingga mempermalukan peminjam di lingkungan kerja menjadi bentuk penagihan yang kerap dikeluhkan.

Di tengah maraknya kasus tersebut, aturan mengenai tata cara penagihan pinjaman online sebenarnya telah diatur cukup rinci, baik oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) maupun melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ilustrasi dibuat menggunakan AI Generatif (Kompas.com/Yefta Christopherus Asia Sanjaya) Ilustrasi debt collector.

Aturan itu mencakup jam penagihan, pihak yang boleh ditagih, penggunaan debt collector, hingga larangan intimidasi dan kekerasan dalam proses penagihan.

Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK menegaskan penguatan aturan penagihan dilakukan untuk melindungi konsumen dari praktik yang melanggar norma dan menimbulkan gangguan fisik maupun psikis.

“Pengaturan ini juga mendorong agar PUJK memastikan produk/layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon konsumen sehingga lebih hati-hati atau selektif dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan,” kata OJK.

Penagihan pinjol tetap diperbolehkan

AFPI menegaskan, pinjaman online tetap memiliki mekanisme penagihan sebagaimana produk kredit di lembaga keuangan lain apabila nasabah menunggak pembayaran.

Asosiasi itu menyebut masih ada anggapan di masyarakat bahwa pinjaman online tidak akan ditagih ketika peminjam gagal membayar.

FREEPIK/VECTORJUICE Ilustrasi pinjaman online, pinjol, pinjaman daring.

“Anggapan ini sangat tidak tepat,” tulis AFPI dalam laman resminya.

Menurut AFPI, penagihan tetap dilakukan saat peminjam dana menunggak. Namun, caranya harus mengikuti aturan yang berlaku.

Biasanya, langkah awal yang dilakukan berupa pengiriman pesan melalui e-mail maupun pesan singkat.

Bahkan, ada perusahaan fintech pendanaan alias pinjol yang mengirimkan pengingat sebelum jatuh tempo pembayaran tiba.

AFPI menyebut perusahaan fintech pendanaan akan melakukan berbagai cara sesuai ketentuan untuk mencari solusi agar peminjam dapat melunasi pinjamannya, sebagaimana praktik di bank atau lembaga keuangan lain.

Selain itu, data keterlambatan pembayaran juga dapat tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang bisa diakses lembaga keuangan lain.

“SID ini mencatat seluruh pinjaman debitur baik di bank, perusahaan finance maupun fintech pendanaan,” ungkap AFPI.

OJK atur tata cara penagihan

Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, OJK mengatur secara khusus tata cara penagihan produk kredit atau pembiayaan kepada konsumen.

OJK menegaskan penagihan wajib dilakukan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam aturan tersebut, penagihan wajib dilakukan dengan cara:

• Tidak menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan konsumen
• Tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal
• Tidak dilakukan kepada pihak selain konsumen
• Tidak dilakukan terus-menerus hingga mengganggu
• Dilakukan di alamat penagihan atau domisili konsumen
• Hanya dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat.

(Shutterstock/Melimey) Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

“Untuk penagihan di luar tempat dan/atau waktu tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu,” terang OJK.

OJK juga menegaskan hari cuti bersama termasuk kategori hari libur nasional sehingga penagihan tidak boleh dilakukan pada hari tersebut.

Sementara untuk penagihan pada hari Minggu, hal itu hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen.

Ada batas jam dan frekuensi penagihan

Selain ketentuan dari OJK, AFPI juga mengatur batasan teknis penagihan melalui pedoman perilaku industri fintech lending.

AFPI menyebut penagihan desk collection hanya boleh dilakukan pada pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Sementara field collection atau penagihan lapangan hanya diperbolehkan pada pukul 07.00 hingga 20.00.

Penagihan juga tidak boleh dilakukan pada hari libur nasional.

AFPI turut mengatur batas frekuensi panggilan penagihan.

Agen penagihan hanya boleh melakukan panggilan telepon maksimal tiga kali panggilan terjawab setiap hari dan hanya pada jam kerja, kecuali atas persetujuan pihak yang ditagih.

Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah praktik penagihan berlebihan yang dapat memicu tekanan psikologis terhadap penerima pinjaman.

Larangan mempermalukan konsumen

PIXABAY/FIRMBEE Ilustrasi pinjaman online atau pinjol, pinjaman daring.

Dalam aturan OJK maupun kode etik AFPI, tindakan mempermalukan konsumen secara tegas dilarang.

OJK menyatakan penagihan tidak boleh dilakukan kepada pihak selain konsumen.

Artinya, praktik menghubungi seluruh kontak telepon milik peminjam, keluarga, teman, hingga atasan kantor tidak diperbolehkan.

Namun, AFPI mengakui praktik semacam itu masih sering dilakukan oleh pinjol ilegal.

AFPI memaparkan sejumlah bentuk penagihan bermasalah yang masih terjadi.

“Seluruh kontak penerima pinjaman akan dihubungi, mulai dari keluarga, teman, kerabat hingga pimpinan tempat bekerja,” jelas AFPI.

Dalam beberapa kasus, penagihan bahkan dilakukan dengan membuat grup WhatsApp yang berisi keluarga, kerabat, hingga pimpinan tempat kerja peminjam.

AFPI juga menyoroti adanya ancaman penyebaran foto pribadi disertai tulisan tidak senonoh di media sosial sebagai bentuk pelecehan dalam proses penagihan.

“Jika Anda menemui cara penagihan seperti ini, ketahuilah, bahwa cara ini bisa dibawa ke ranah hukum,” tulis AFPI.

Selain itu, ada pula praktik ancaman melalui panggilan telepon berulang kali setiap hari hingga memicu rasa takut dan stres pada penerima pinjaman.

Praktik intimidasi lain berupa caci maki dan penghinaan terhadap peminjam maupun keluarga juga disebut masih ditemukan dalam penagihan pinjol ilegal.

Debt collector wajib bersertifikat

Penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam penagihan pinjaman juga diatur cukup ketat.

PIXABAY/PIYAPONG SAYDAUNG Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

Dalam FAQ POJK Nomor 22 Tahun 2023, OJK menyebut Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen.

Namun, terdapat sejumlah syarat yang wajib dipenuhi.

Pihak ketiga tersebut wajib:

• Berbentuk badan hukum
• Memiliki izin dari instansi berwenang
• Memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan.

“Pihak lain memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi dan/atau asosiasi penyelenggara yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,” papar OJK.

OJK juga menegaskan seluruh dampak yang ditimbulkan dari penagihan oleh pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab perusahaan jasa keuangan yang bersangkutan.

Sementara AFPI menyebut penggunaan pihak ketiga dikhususkan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari.

“Pihak ketiga tersebut sudah memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan,” tutur AFPI.

AFPI juga menegaskan agen penagihan pada fintech lending legal terdiri atas tenaga bersertifikasi untuk mencegah pelanggaran dalam proses penagihan.

“OJK melarang fintech pendanaan legal untuk menagih dengan memberi ancaman, kekerasan fisik maupun verbal, menyebarkan data pribadi konsumen, apalagi sampai mempermalukan konsumen,” papar asosiasi tersebut.

Penagihan kepada pasangan harus disetujui

OJK juga menjelaskan, pada prinsipnya penagihan hanya boleh dilakukan kepada konsumen yang melakukan perjanjian dengan perusahaan jasa keuangan.

Namun, penagihan kepada suami atau istri dapat dilakukan apabila telah disetujui atau disepakati oleh pasangan tersebut.

SHUTTERSTOCK/HARIPRASETYO Ilustrasi pinjaman online atau pinjol. Pinjol adalah. Apa itu pinjol. Pengertian pinjol.

“Penagihan kepada istri/suami Konsumen dapat dilakukan apabila disetujui/disepakati oleh istri/suami Konsumen,” jelas OJK.

Aturan ini sekaligus mempertegas larangan penyebaran informasi tagihan kepada pihak lain tanpa persetujuan.

Konsumen bisa mengadu ke AFPI dan OJK

Masyarakat yang mengalami penagihan bermasalah diminta segera melapor.

AFPI menyediakan kanal pengaduan melalui laman pengaduan AFPI, e-mail pengaduan@afpi.or.id, hingga call center 150505.

Melalui kanal tersebut, masyarakat diminta mengisi identitas, nama platform, kronologi masalah, serta melampirkan bukti pendukung pengaduan.

Selain AFPI, masyarakat juga dapat melapor ke OJK maupun kepolisian apabila penagihan telah mengarah pada ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi.

OJK menegaskan perusahaan jasa keuangan wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tertulis konsumen paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

Apabila terdapat kondisi tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada konsumen sebelum batas waktu berakhir.

OJK juga melarang perusahaan jasa keuangan mengenakan biaya kepada konsumen dalam layanan pengaduan.

Imbauan memilih pinjol legal

SHUTTERSTOCK/KASPARS GRINVALDS Ilustrasi fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pinjol berganti nama menjadi pindar. Pinjaman daring (pindar). Pinjaman daring resmi OJK September 2025.

Di tengah maraknya kasus penagihan bermasalah, AFPI mengimbau masyarakat hanya menggunakan layanan pinjaman online legal yang telah terdaftar dan berizin OJK serta menjadi anggota AFPI.

Menurut AFPI, platform legal terikat aturan yang melarang tindakan penagihan tidak manusiawi, termasuk ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi.

“Pinjamlah hanya pada platform fintech pendanaan yang legal, sudah terdaftar dan berizin OJK dan sudah menjadi anggota AFPI,” tulis AFPI.

AFPI juga mengingatkan masyarakat untuk memahami risiko pinjaman sebelum mengajukan utang, termasuk bunga, denda, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indosaku Digital Teknologi memperkuat tata kelola perusahaan dan perlindungan konsumen setelah dikenai sanksi dan evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sanksi tersebut berkaitan dengan kasus teror penagihan yang dilakukan salah satu penagih utang atau debt collector.

Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu mengatakan, perusahaan menghormati keputusan OJK dan berkomitmen menjalankan seluruh sanksi serta rekomendasi perbaikan yang diberikan regulator.

Menurut dia, kasus tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat pengawasan internal, menyempurnakan proses operasional, dan meningkatkan standar kepatuhan.

"Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan seluruh proses penagihan dilakukan sesuai ketentuan, menjunjung etika, serta mengedepankan prinsip perlindungan konsumen," ujar Yulvina dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2026).

Sebagai bagian dari langkah perbaikan, Indosaku menghentikan kerja sama dengan vendor penagihan pihak ketiga PT Teknologi Internasional Nusantara (TIN).

Keputusan itu diambil setelah ditemukan praktik yang dinilai tidak sejalan dengan standar etika dan prosedur perusahaan.

Indosaku juga mengaku telah merespons cepat kasus penagihan di Semarang yang sempat menjadi sorotan publik.

Perusahaan mendatangi pihak yang terdampak, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di wilayah Semarang, untuk menyampaikan permintaan maaf.

Yulvina menegaskan, kepercayaan masyarakat selama lebih dari enam tahun menjadi hal penting yang harus dijaga perusahaan.

Karena itu, perusahaan akan terus melakukan pembenahan di seluruh lini operasional, termasuk memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kualitas layanan.

"Kami terus melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap seluruh mitra kerja agar standar layanan perusahaan tetap terjaga," tegasnya.

Saat ini, Indosaku mempercepat sejumlah langkah perbaikan internal.

Langkah tersebut meliputi penyempurnaan prosedur penagihan, penguatan pengawasan terhadap mitra kerja, hingga peningkatan pelatihan dan evaluasi berkala terhadap tenaga penagihan pihak ketiga.

Perusahaan juga akan memperkuat mekanisme pemantauan terhadap mitra penagihan melalui penempatan fungsi quality control (QC) internal dalam operasional vendor.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan implementasi standar kepatuhan perusahaan.

Indosaku memastikan seluruh interaksi dengan nasabah dilakukan secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Perusahaan juga memastikan operasional tetap berjalan normal dan stabil.

"Ke depan, perusahaan akan terus memperkuat implementasi tata kelola yang baik serta menghadirkan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen," tuturnya.

OJK sebelumnya menjatuhkan sanksi administratif kepada Indosaku atas ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, terutama yang dilakukan melalui pihak ketiga.

Regulator menemukan adanya kelemahan pengawasan terhadap aktivitas penagihan yang dijalankan vendor eksternal.

Atas temuan tersebut, OJK mengenakan denda administratif sebesar Rp 875 juta kepada Indosaku.

Selain denda, OJK juga memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku.

OJK turut memerintahkan perusahaan menyusun dan menjalankan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan, khususnya yang melibatkan pihak ketiga.

Kasus tersebut mencuat setelah viral unggahan mengenai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang menjadi korban laporan kebakaran palsu.

Aksi tersebut diduga dilakukan debt collector pinjaman online.

Pelaku diketahui bernama Bonefentura Soa alias Fenan (26).

Ia diduga melancarkan aksinya dengan modus melaporkan kebakaran palsu ke tempat usaha debitur.

Insiden itu terjadi pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 17.10 WIB dan diduga berkaitan dengan aktivitas penagihan pinjaman online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) akibat ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan pinjaman daring (pinjol).

Sanksi tersebut diberikan usai OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku menyusul dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum debt collector di Semarang beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan resmi, Jumat (8/5), OJK menyebut hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidakpatuhan dalam memastikan proses penagihan oleh pihak ketiga dilakukan secara patuh, profesional, dan beretika sesuai ketentuan.

"OJK mengenakan sanksi administratif kepada Indosaku berupa denda administratif sebesar Rp875 juta, peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan," tulis OJK.

Selain denda, OJK juga meminta Indosaku memperbaiki kebijakan dan prosedur penagihan, mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga, memperkuat pengawasan kualitas penagihan, hingga meningkatkan pelatihan terhadap tenaga penagihan.

OJK menegaskan penggunaan jasa pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan pinjaman daring terhadap seluruh proses penagihan kepada konsumen.

"Setiap penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas OJK.

Wasit industri jasa keuangan itu juga memastikan akan memantau pelaksanaan langkah perbaikan oleh Indosaku secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran lanjutan, OJK menyatakan akan mengambil tindakan pengawasan dan penegakan yang lebih tegas.

"Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran lanjutan, OJK akan mengambil langkah pengawasan dan penegakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas OJK.

OJK memanggil Indosaku bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 27 April 2026 menyusul dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Kasus itu mencuat setelah seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sanksi kepada penyelenggara pindar PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) jika terbukti melanggar proses penagihan utang, menyusul kasus oknum debt collector yang melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam penagihan.

“OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Terkait kasus tersebut, OJK telah meminta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Menindaklanjuti hal tersebut, AFPI telah mencabut tanda daftar dan memutuskan pemberhentian PT TIN (penyedia jasa penagihan pihak ketiga) sebagai Anggota Pendukung (Member Associate) AFPI, yang efektif berlaku per 30 April 2026.

Selanjutnya, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa otoritas telah mengeluarkan ketentuan yang spesifik terkait dengan tata cara penagihan oleh debt collector.

Dalam POJK 22 Tahun 2023, disebutkan bahwa waktu penagihan yang wajar adalah pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

POJK ini juga mengatur bahwa penagihan hanya dapat dilakukan kepada debitur, dan tidak kepada pihak lainnya, termasuk kepada kontak darurat maupun kantor yang diberikan oleh debitur.

OJK juga mewajibkan agar pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) bisa memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, ataupun tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen.

Dicky memastikan bahwa OJK melakukan verifikasi dan permintaan keterangan kepada PUJK serta petugas penagihan yang terlibat untuk memastikan ada/tidaknya indikasi pelanggaran terkait perilaku dalam penagihan.

Selain itu, OJK mewajibkan kepada PUJK untuk secara rutin melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban, yaitu memberikan pelatihan kepada petugas penagihan, baik petugas penagihan internal maupun petugas ahli daya (outsourcing), mengenai tata cara penagihan yang baik.

“Kami juga meminta agar PUJK senantiasa memonitor pengaduan yang terkait dengan petugas penagihan yang dilaporkan pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk memastikan penyelesaian pengaduan tersebut apabila terdapat pelanggaran,” kata Dicky.

Ia menambahkan bahwa otoritas juga memerintahkan kepada PUJK untuk senantiasa memperbaiki SOP atau kebijakan terkait proses penagihan.

“Kami juga bisa mengenakan sanksi berupa denda kepada yang terbukti bersalah dan mengirimkan peringatan tertulis kepada pengurus PUJK. Sanksi-sanksi ini dapat terakumulasi setelah proses pemeriksaan selesai dan terbukti adanya pelanggaran,” kata dia.

Selanjutnya, OJK senantiasa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap laporan tindakan kasar oleh petugas penagihan serta mendorong PUJK untuk memperketat pengawasan internal, khususnya memonitor aktivitas pihak ketiga yang bekerja untuk proses penagihan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sanksi kepada penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) apabila terbukti ada pelanggaran yang terjadi dalam prosedur penagihan piutang oleh debt collector (DC).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya sudah memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah.

“Saat ini OJK sedang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Kiki, sapaan akrabnya, OJK telah meminta AFPI dan komite etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

“Menindaklanjuti hal tersebut, AFPI telah mencabut tanda daftar dan memutuskanpemberhentian PT Teknologi Internasional Nusantara [TIN] selaku penyedia jasa penagihan pihak ketiga sebagai anggota pendukung AFPI yang efektif berlaku per tanggal 30 April lalu,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, OJK telah meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan olehIndosaku.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bagi AFPI, PT TIN telah melanggar peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) yang dinilai melanggar peraturan AFPI usai melibatkan personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk melakukan penagihan kepada nasabah.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan pihaknya telah menelusuri kronologi laporan fiktif yang diterima Damkar Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT TIN serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus tersebut.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ujar Entjik S. Djafar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil penelusuran, ia menuturkan bahwa PT TIN merupakan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga yang dipekerjakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah.

Dalam konteks tersebut, PT TIN menjalankan fungsi operasional penagihan sebagai mitra eksternal dari Indosaku. Kedua perusahaan merupakan anggota AFPI.

Sebagai tindak lanjut, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT TIN sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dinilai telah melanggar Peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Asosiasi juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Entjik mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi Pedoman Perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Ia menyampaikan bahwa asosiasi juga tengah melakukan peninjauan ulang menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Pihaknya pun berkomitmen untuk menjaga standard perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami juga berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” imbuh Entjik.

Pada Kamis (23/4) sore, seorang pelaku yang diduga merupakan debt collector pindar memberikan laporan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Damkar Kota Semarang.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menuturkan, terdapat laporan masuk melalui call center Damkar mengenai adanya kebakaran di sebuah warung nasi goreng.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik warung menduga bahwa laporan tersebut merupakan ulah debt collector atau penagih utang yang hendak menekan dirinya.

“Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti karena persoalan utang pinjaman online," kata Tantri.

Damkar Kota Semarang pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku “prank" kepada kepolisian.

Pada Sabtu (25/4), pelaku akhirnya mendatangi Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Meski secara pribadi telah menerima permohonan maaf pelaku, Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti menekankan bahwa keputusan untuk mencabut atau melanjutkan laporan ada di tangan pimpinan institusi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026