JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indosaku Digital Teknologi menyatakan memutus hubungan kerja dengan oknum debt collector yang terlibat dalam dugaan pelanggaran penagihan di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, Indosaku juga menghentikan kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan utang pihak ketiga terkait.

Langkah itu ditempuh menyusul pemeriksaan khusus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan pinjaman daring (pindar) tersebut.

Dalam pernyataannya, Indosaku menegaskan menerapkan kebijakan “zero tolerance” terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum, bersifat intimidatif, dan merendahkan martabat konsumen.

Sebagai tindak lanjut, perusahaan juga menonaktifkan seluruh aktivitas penagihan dari pihak yang bersangkutan serta melakukan investigasi internal dan audit terhadap seluruh mitra penagihan.

“Tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan nilai, kode etik, standar operasional, maupun kebijakan yang dijalankan oleh Indosaku,” tulis manajemen dalam siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Langkah itu diambil setelah OJK pada Senin (27/4/2026) memanggil Indosaku dan AFPI terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector yang dikaitkan dengan insiden laporan kebakaran palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Bermula dari laporan kebakaran palsu

Kasus ini mencuat setelah Damkar Kota Semarang menjadi korban aksi prank berupa laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan seorang debt collector bernama Bonefentura Soa alias Fenan (26), pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 17.10 WIB.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, pihaknya awalnya menerima laporan adanya kebakaran di sebuah warung nasi goreng.

“Melaporkan kalau warung nasi gorengnya itu kebakaran,” kata Tantri, dikutip dari Kompas.com.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Damkar langsung mengerahkan unit mobil pemadam ke lokasi karena prosedur mewajibkan petugas tiba dalam waktu cepat.

“Karena kita kan 15 menit harus sampai lokasi jadi harus cepat-cepat,” ujar Tantri.

Namun, setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan kebakaran. Setelah dilakukan konfirmasi kepada pemilik warung, terungkap pemilik memiliki pinjaman online yang belum dilunasi sejak 2020.

“Waktu saya konfirmasi ke pemilik nasi goreng, mengatakan bahwa dia punya pinjaman online,” ujarnya.

Tantri menilai tindakan tersebut merugikan institusi dan berpotensi mengganggu penanganan keadaan darurat lain.

“Kalau ada laporan kebakaran beneran bagaimana. Kita hanya 10 unit yang operasional. Ini kan sangat merepotkan,” katanya.

Damkar kemudian melaporkan peristiwa itu ke kepolisian dan meminta pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Pelaku minta maaf ke Damkar

Pelaku akhirnya mendatangi Kantor Damkar Kota Semarang pada Sabtu (25/4/2026) bersama keluarga untuk meminta maaf.

Ia mengakui aksinya dilakukan karena terbawa emosi saat kesulitan menghubungi debitur terkait tunggakan utang.

“Saya mengakui kesalahan saya. Saya melakukannya sendiri tanpa paksaan, tapi saya tidak memikirkan dampaknya akan sejauh ini. Saya siap menerima konsekuensi dan memohon maaf kepada Bapak Ngadi (debitur) serta tim damkar,” kata dia.

Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti mengatakan laporan atas kasus itu telah masuk ke kepolisian, meski permintaan maaf pelaku telah diterima secara pribadi.

“Saya secara pribadi tidak ada urusan dengan Mas Fenan, tapi ini adalah institusi. Kami memakai baju damkar dan ini adalah institusi yang menurut kami tidak bisa dipermainkan seperti itu,” ujarnya.

Menurut dia, langkah lanjutan atas laporan tersebut masih dikoordinasikan dengan pimpinan, termasuk mengenai tindak lanjut proses hukum.

Di sisi lain, perusahaan tempat pelaku bekerja, PT GAD (Agent & Co), menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan menyerahkan penanganan kepada Damkar Semarang serta kepolisian.

OJK panggil Indosaku dan AFPI

Merespons kejadian itu, OJK memanggil Indosaku dan AFPI untuk meminta penjelasan serta klarifikasi atas informasi yang beredar mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum debt collector tersebut.

Sebagai tindak lanjut, OJK menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan.

Regulator juga meminta AFPI bersama Komite Etik melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,” tulis OJK dalam siaran pers.

OJK juga meminta Indosaku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Menurut OJK, seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

Regulator menegaskan praktik penagihan tidak boleh bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“OJK menegaskan menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen,” demikian pernyataan OJK.

Indosaku perketat pengawasan mitra

Indosaku menyampaikan menghormati proses yang dilakukan OJK dan berkomitmen bersikap kooperatif, transparan, serta proaktif selama pemeriksaan berlangsung.

Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul dan dampak reputasi yang muncul akibat peristiwa tersebut.

Selain memutus kerja sama dengan pihak terkait, perusahaan menyatakan tengah melakukan audit terhadap seluruh mitra penagihan untuk memastikan kesesuaian dengan standar operasional, kode etik, dan ketentuan regulator.

“Kami mengapresiasi langkah OJK dalam memastikan praktik industri yang sehat dan berintegritas. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan koordinasi AFPI dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Indosaku berkomitmen kooperatif serta mendukung penuh seluruh proses yang sedang berjalan,” ujar Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu.

Ke depan, perusahaan menyatakan akan memperketat proses seleksi dan pengawasan mitra penagihan, serta meningkatkan standar kompetensi pihak ketiga.

Indosaku juga menyebut seluruh aktivitas operasional akan dipastikan berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu, OJK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4). Pemanggilan dilakukan menyusul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta klarifikasi dari kedua pihak terkait informasi yang beredar mengenai keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang tersebut.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menegaskan pihaknya menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar aturan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

OJK juga meminta AFPI bersama Komite Etik untuk melakukan pendalaman kasus serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk blacklist, terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Selain itu, Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

[Gambas:Youtube]

OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan.

"Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum," tegasnya.

Regulator juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan proses penagihan dilakukan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan tegas dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga tindakan pengawasan lainnya akan dijatuhkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, melansir DetikFinance, seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

"Kalau untuk itu mungkin karena di sini saya bekerja, Pak. Saya bekerja ini karena mungkin ada rasa kesalahan juga karena kita hubungi (pengutang) juga agak susah ya. Jadi mungkin saya membuat hal seperti itu," ujar pria yang akrab disapa Fenan tersebut di Mako Damkar Kota Semarang, Sabtu (25/4).

Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menggelar pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pindar PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku), menyusul dugaan pelanggaran oleh oknum debt collector (DC) yang melaporkan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Damkar di Semarang.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemanggilan dan pertemuan OJK terhadap pinjaman daring (pindar) Indosaku serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4) guna meminta penjelasan dan klarifikasi dari kedua belah pihak.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, otoritas juga akan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

Kemudian, OJK meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,” kata Agus.

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

“OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera,” kata Agus.

Sebelumnya pada Kamis (23/4) sore, seorang pelaku yang diduga merupakan debt collector pindar memberikan laporan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menjelaskan, kronologi kejadian bahwa laporan masuk melalui call center Damkar adanya kebakaran di warung nasi goreng Mas Adi.

Menyusul laporan tersebut, petugas Damkar langsung menerjunkan dua unit mobil pemadam ke lokasi. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada kebakaran yang terjadi.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik warung menduga bahwa laporan tersebut merupakan ulah debt collector atau penagih utang yang hendak menekan dirinya.

"Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti karena persoalan utang pinjaman online," kata Tantri .

Menurut dia, nominal utang pemilik warung pun tak banyak, yakni sekitar Rp2 juta yang merupakan utang pinjol sejak tahun 2020.

Damkar Kota Semarang pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku “prank" kepada kepolisian.

Pada Sabtu (25/4), pelaku akhirnya mendatangi Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Meski secara pribadi telah menerima permohonan maaf pelaku, Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti menekankan bahwa keputusan untuk mencabut atau melanjutkan laporan ada di tangan pimpinan institusi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Maraknya praktik penagihan ekstrem oleh debt collector dinilai tidak perlu direspons dengan menambah atau memperketat regulasi baru di sektor pembiayaan. Centre for Strategic and International Studies menilai langkah tersebut justru berisiko menambah beban industri tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, mengatakan kerangka aturan terkait penagihan utang saat ini pada dasarnya sudah tersedia dan cukup memadai. Menurut dia, persoalan utama justru terletak pada lemahnya pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

“Ini bukan masalah regulasi. Regulasinya sudah banyak. Regulasinya juga, mekanismenya juga secara hukum sudah ada,” ujar Yose kepada Warta Ekonomi, Senin (27/4/2026).

Menurut Yose, dorongan untuk menambah kebijakan baru kerap muncul setiap kali terjadi pelanggaran. Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak efektif karena hanya memperpanjang rantai birokrasi dan menambah kewajiban administratif bagi pelaku usaha.

“Tapi kemudian dicoba diperbaiki dengan menambah kebijakan, menambah regulasi. Yang enggak klop karena akhirnya hanya akan menambah regulasi saja, menambah panjang birokrasi tanpa benar-benar menyelesaikan permasalahan. Karena permasalahannya ada di enforcement tadi,” katanya.

Dari sisi ekonomi, penambahan aturan baru dinilai berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan industri pembiayaan. Perusahaan harus menyesuaikan prosedur, sistem pengawasan internal, hingga kebutuhan sumber daya manusia tambahan agar memenuhi ketentuan baru.

Kenaikan biaya operasional tersebut pada akhirnya dapat menekan efisiensi perusahaan pembiayaan. Dalam jangka panjang, beban itu berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui biaya layanan atau bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Yose menilai langkah yang lebih mendesak adalah memperkuat penegakan aturan yang sudah ada, termasuk pengawasan terhadap mitra penagihan, kepatuhan prosedur penagihan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Maraknya praktik penagihan ekstrem oleh debt collector dinilai tidak perlu direspons dengan menambah atau memperketat regulasi baru di sektor pembiayaan. Centre for Strategic and International Studies menilai langkah tersebut justru berisiko menambah beban industri tanpa menyelesaikan akar persoalan.

Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, mengatakan kerangka aturan terkait penagihan utang saat ini pada dasarnya sudah tersedia dan cukup memadai. Menurut dia, persoalan utama justru terletak pada lemahnya pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.

“Ini bukan masalah regulasi. Regulasinya sudah banyak. Regulasinya juga, mekanismenya juga secara hukum sudah ada,” ujar Yose kepada Warta Ekonomi, Senin (27/4/2026).

Menurut Yose, dorongan untuk menambah kebijakan baru kerap muncul setiap kali terjadi pelanggaran. Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak efektif karena hanya memperpanjang rantai birokrasi dan menambah kewajiban administratif bagi pelaku usaha.

“Tapi kemudian dicoba diperbaiki dengan menambah kebijakan, menambah regulasi. Yang enggak klop karena akhirnya hanya akan menambah regulasi saja, menambah panjang birokrasi tanpa benar-benar menyelesaikan permasalahan. Karena permasalahannya ada di enforcement tadi,” katanya.

Dari sisi ekonomi, penambahan aturan baru dinilai berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan industri pembiayaan. Perusahaan harus menyesuaikan prosedur, sistem pengawasan internal, hingga kebutuhan sumber daya manusia tambahan agar memenuhi ketentuan baru.

Kenaikan biaya operasional tersebut pada akhirnya dapat menekan efisiensi perusahaan pembiayaan. Dalam jangka panjang, beban itu berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui biaya layanan atau bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Yose menilai langkah yang lebih mendesak adalah memperkuat penegakan aturan yang sudah ada, termasuk pengawasan terhadap mitra penagihan, kepatuhan prosedur penagihan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran.

JAKARTA - Bentrokan antarakelompok penagih kendaraan atau yang dikenal sebagai mata elang (matel) dengan sejumlah warga terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim). Saat ini, kondisi di lokasi bentrokan sudah aman dan kondusif.

"Awalnya ada warga, tapi bukan warga Cakung, motornya ditarik oleh matel. Mungkin yang bersangkutan kemudian menghubungi teman-temannya," kata Kapolsek Cakung AKP Andre Tri Putra, Rabu (22/4/2026).

Adapun bentrokan itu terjadi pada Selasa, 21 April 2026, pukul 16.25 WIB. Bentrok sempat memicu keributan di sekitar kantor matel, namun aparat kepolisian memastikan situasi kini telah kondusif.

Diduga tidak terima atas penarikan tersebut, kata Andre, pemilik kendaraan bersama sejumlah rekannya mendatangi kantor matel yang berada di wilayah hukum Polsek Cakung. Aksi tersebut memicu ketegangan hingga berujung bentrokan singkat. "Karena mungkin kesal, mereka datang ke kantor matel itu. Kebetulan kantornya ada di wilayah kami," ujarnya.

Keributan berlangsung dalam waktu singkat, diperkirakan hanya sekitar lima hingga sepuluh menit. Meski sempat terjadi aksi saling serang, namun tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. "Tidak ada korban, aman. Kejadiannya juga sebentar, sekitar lima sampai sepuluh menit saja," ucap dia.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengambil langkah cepat dengan menghalau massa dan mengamankan situasi agar tidak berkembang lebih luas.

Polsek Cakung langsung mengerahkan seluruh personel melalui Panggilan Luar Biasa (PLB) agar situasi tidak semakin meluas. "Seluruhnya (anggota polsek), PLB (Panggilan Luar Biasa) semua, kita suruh merapat sana semua biar tidak ada korban kan," tuturnya.

Lihat video: Detik-Detik Debt Collector Rebut Motor hingga Aksi Perampokan Nasabah Bank Terekam CCTV



Selain itu, pihak kepolisian juga mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat guna meredam ketegangan. "Kami langsung menghalau dan mengamankan supaya tidak ada korban. Setelah itu warga dikumpulkan, dan situasi bisa dikendalikan," ucap dia.

Dia menyebutkan, para pelaku keributan bukan merupakan warga setempat, sehingga setelah situasi mereda, massa perlahan membubarkan diri.

Terkait penarikan kendaraan yang menjadi pemicu kejadian, pihak kepolisian belum mengetahui lokasi pasti penarikan tersebut. Namun, karena kantor matel berada di wilayah Cakung, aparat fokus melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Saat ini, anggota kepolisian masih disiagakan di sekitar lokasi guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan lanjutan.

Sementara itu, pihak kantor matel dikabarkan berencana membuat laporan resmi ke Polres terkait kejadian tersebut. "Kondisi sekarang sudah aman, anggota masih siaga. Insya Allah sudah kondusif," ucap Andre.

Aksi tersebut viral di media sosial Instagram @warungjurnalis memperlihatkan sejumlah polisi diduga berusaha menghalau massa agar tidak saling serang. Terlihat polisi membawa pelontar gas air mata sambil meminta massa mundur dan menjauhi lokasi kejadian.

Puteranegara

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya pinjaman online (pinjol) di Indonesia memudahkan akses dana cepat, tetapi juga membuka celah bagi layanan ilegal yang merugikan masyarakat. Banyak orang tergiur iming-iming “tanpa DC lapangan” tanpa memahami legalitasnya.

Padahal, memastikan apakah pinjol terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah langkah penting untuk menghindari risiko bunga tinggi, penyalahgunaan data, hingga penagihan yang tidak manusiawi.

Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal

Agar tidak terjebak pinjol ilegal, masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui beberapa cara resmi berikut:

1. Melalui Website OJK

Cara paling umum adalah mengecek langsung di situs resmi OJK. Langkahnya cukup sederhana:

1. Kunjungi website resmi OJK
2. Pilih menu statistik fintech
3. Unduh data terbaru dalam bentuk PDF atau Excel
4. Cari nama perusahaan pinjol yang ingin dicek

Data ini diperbarui secara berkala sehingga bisa menjadi acuan paling valid.

2. Hubungi Kontak Resmi OJK

Jika ingin memastikan lebih cepat, Anda bisa langsung menghubungi OJK melalui:

• Call center: 157
• Telepon: (021) 2960 0000
• WhatsApp: 081-157-157-157

Layanan ini membantu masyarakat mendapatkan informasi resmi terkait legalitas pinjol.

3. Cek Melalui AFPI

Selain OJK, Anda juga bisa mengecek melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

• Buka website AFPI
• Masukkan nama pinjol di kolom pencarian
• Pastikan perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota
• Pinjol legal wajib tergabung dalam asosiasi ini.

Ciri-Ciri Pinjol Ilegal yang Perlu Diwaspadai

Sebelum membahas daftar, penting untuk mengenali karakteristik pinjol ilegal:

1. Tidak terdaftar di OJK
2. Bunga dan denda tidak transparan
3. Meminta akses data pribadi berlebihan
4. Penagihan dilakukan dengan intimidasi
5. Tidak memiliki alamat kantor atau layanan pelanggan jelas

Meskipun ada yang mengklaim “tanpa DC lapangan”, bukan berarti aman atau legal.

Daftar Pinjol yang Diklaim Tanpa DC Lapangan

Beberapa platform sering disebut tidak menggunakan debt collector (DC) lapangan, antara lain:

1. FinPlus
2. PinjamYuk
3. AdaKami
4. Danamas
5. Rupiah Cepat
6. Tunaiku

Namun, perlu diluruskan bahwa sebagian dari nama di atas justru merupakan pinjol legal dan terdaftar di OJK, bukan ilegal. Artinya, mereka tetap mengikuti aturan penagihan yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan di luar ketentuan hukum.

Sebaliknya, pinjol ilegal umumnya tidak transparan soal metode penagihan. Klaim “tanpa DC lapangan” sering dijadikan strategi pemasaran, padahal risiko lain seperti teror digital atau penyebaran data pribadi tetap ada.

Tips Aman Menggunakan Pinjol

Agar tidak terjebak, perhatikan beberapa hal berikut:

1. Selalu cek legalitas di OJK atau AFPI
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar
3. Hindari aplikasi yang meminta akses kontak berlebihan
4. Baca syarat dan ketentuan dengan teliti
5. Jangan mudah tergiur pencairan cepat tanpa verifikasi jelas

Memastikan legalitas pinjol adalah langkah penting sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya terpaku pada iming-iming tanpa DC lapangan atau proses cepat, karena risiko dari pinjol ilegal bisa jauh lebih besar. Dengan memanfaatkan informasi resmi dari OJK dan AFPI, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya.

FAQ

1. Apakah pinjol tanpa DC lapangan pasti aman?

Tidak. Keamanan pinjol ditentukan oleh legalitasnya di OJK, bukan metode penagihan. Pinjol ilegal tetap berisiko meskipun tidak menggunakan DC lapangan.

2. Bagaimana cara mengetahui pinjol ilegal dengan cepat?

Cara tercepat adalah mengecek di website OJK atau menghubungi call center 157 untuk memastikan status perusahaan.

3. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur menggunakan pinjol ilegal?

Segera hentikan pembayaran yang tidak wajar, kumpulkan bukti, dan laporkan ke OJK atau pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum debt collector kembali meresahkan masyarakat. Dalam sejumlah kasus, praktik penagihan utang atau cicilan tidak hanya dilakukan secara intimidatif, tetapi juga disertai ancaman hingga kekerasan fisik saat proses penarikan kendaraan.

Kasus terbaru terjadi di PT Mandiri Tunas Finance (MTF), yakni tenaga penagih atau debt collector diduga melakukan tindakan kekerasan saat proses penarikan kendaraan milik konsumen. Peristiwa ini pun viral di media sosial dan menjadi sorotan publik mengenai praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan.

Menanggapi maraknya kasus penagihan yang dilakukan secara keras, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa aturan mengenai perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumen sebenarnya sudah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

“Semuanya sudah kita atur, ya, bagaimana perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam mereka berhubungan dengan konsumen dan masyarakat. Nah, tetapi memang kita sampaikan konsumen yang kita lindungi adalah konsumen yang beritikad baik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki dalam RDKB OJK Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Konsumen yang memiliki kewajiban membayar cicilan tetapi tidak memenuhinya, secara hukum memang akan menghadapi konsekuensi berupa penagihan. Kiki menjelaskan, ketika konsumen berhadapan dengan debt collector, hal tersebut berarti terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa praktik penagihan tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. OJK secara tegas melarang perilaku penagihan yang dilakukan dengan cara-cara tidak sesuai aturan, termasuk intimidasi maupun kekerasan.

Sebagai langkah penanganan, OJK telah memanggil pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk dalam kasus yang melibatkan MTF.

“Oleh karena itu kami sudah memanggil MTF kita melakukan pemeriksaan, kita lihat apakah pelanggarannya apa, sedang kita lakukan pemeriksaan saat ini,” ujarnya.

Kiki menambahkan, OJK telah menjatuhkan banyak sanksi kepada PUJK yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk atas tindakan kasar yang dilakukan oleh debt collector. Dia menegaskan bahwa dalam ketentuan yang berlaku, PUJK tetap bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka.

“Intinya, kita lakukan penegakan hukum yang cukup banyak juga ya terkait ini. Namun, khusus untuk kasus yang tadi bisa kita sampaikan, sebagaimana tadi saya sampaikan,” ujarnya. (Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Polda Metro Jaya masih memburu dua orang debt collector alias mata elang yang buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus dugaan penusukan advokat di Perumahan Palem Semi, Karawaci, Tangerang Selatan. Polisi mengungkap peran kedua buronan tersebut.

Kedua DPO itu yakni SS dan HK alias H. Mereka diduga merupakan debt collector yang ikut dalam peristiwa penusukan.

Adapun peran SS yakni bertugas untuk memegang surat kuasa dan berperan mengintimidasi korban. Ia juga mengikuti korban saat menuju ke mobilnya bersama pelaku HK.

“DPO H bertugas melacak alamat melalui GSP Maps dan dokumentasi berperan mengintimidasi korban dengan cara melotot kepada korban saat mencoba melakukan penarikan mobil di teras rumah korban dan mengikuti korban bersama SS saat korban menuju kemobilnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu (1/3/2026).

Di sisi lain, Budi menyebut, pihak kepolisian memprioritaskan perlindungan masyarakat dan memastikan setiap tindak kekerasan diproses sesuai ketentuan hukum. Penangkapan ini adalah upaya respons cepat Polri untuk memberikan rasa aman di masyarakat.

"Penagihan tidak boleh dilakukan di luar mekanisme yang sah, terlebih disertai intimidasi atau kekerasan dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum," ujar Budi.

Sementara itu, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap debt collector, pelaku penusukan terhadap seorang advokat di kawasan Kelapa Dua, Tangerang Selatan.

“Terduga pelaku penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di wilayah Kelapa Dua, Tangerang Selatan, telah berhasil diamankan oleh tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” ujar Budi.

Budi menerangkan, mengatakan pelaku berinisial JBI ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (24/2/2026) malam. Pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda.

“Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan untuk pendalaman lebih lanjut,” ujar dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil PT Mandiri Tunas Finance untuk meminta klarifikasi terkait kronologi kasus penusukan advokat oleh penagih utang (debt collector).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan OJK sedang mendalami pihak yang terlibat dan langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan.

"Dari permintaan keterangan yang dilakukan, OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan," ujar Ismail dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (25/2).

Ismail menekankan proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika, dan mengedepankan perlindungan konsumen. Adapun tindak kekerasan dalam penagihan tidak dapat dibenarkan.

"OJK mengimbau kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga, dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap ketentuan yang berlaku, dan tidak menggunakan cara-cara intimidatif maupun kekerasan," tambahnya.

Sebelumnya, polisi menangkap terduga pelaku penusukan terhadap seorang advokat di wilayah Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang Selatan.

Terduga pelaku berinisial JBI ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (24/2) pukul 23.50 WIB.

"Terduga pelaku penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di wilayah Kelapa Dua, Tangerang Selatan, telah berhasil diamankan oleh tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Rabu (25/2).

Korban berinisial BS yang merupakan seorang advokat tersebut mengalami luka tusuk setelah terlibat perselisihan dengan sejumlah orang tak dikenal yang mengaku sebagai debt collector. Perselisihan itu terkait upaya penarikan kendaraan oleh debt collector.

Disampaikan Budi, saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan untuk pendalaman lebih lanjut," ucap Budi.

OJK pada Rabu ini telah memanggil manajemen PT MTF untuk meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemanggilan terhadap PT Mandiri Tunas Finance (MTF) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga penagih (debt collector) yang digunakan oleh perusahaan.

“OJK pada Rabu ini telah memanggil manajemen PT MTF untuk meminta klarifikasi dan penjelasan secara lengkap mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh perusahaan,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dari permintaan keterangan yang dilakukan, Ismail menyampaikan bahwa OJK tengah mendalami informasi yang disampaikan MTF dengan menyesuaikan pada ketentuan yang berlaku.

Jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, maka OJK akan memberikan sanksi tegas kepada MTF sesuai ketentuan.

OJK menegaskan bahwa proses penagihan oleh lembaga jasa keuangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika, serta mengedepankan perlindungan konsumen. Tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan.

OJK mengimbau seluruh lembaga jasa keuangan untuk memastikan bahwa kegiatan penagihan, termasuk yang dilakukan melalui pihak ketiga, dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan cara-cara intimidatif maupun kekerasan.

“OJK akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melakukan langkah pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki,” tutup Ismail.

Diberitakan sebelumnya, beredar sebuah video instagram melalui akun @fakta.indo memperlihatkan keributan antara debt collector dengan korban terkait penarikan kendaraan.

"Seorang advokat bernama Bastian Sori, SH, yang merupakan pengurus DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Banten, menjadi korban penusukan oleh pihak yang mengaku sebagai debt collector dari Mandiri Tunas Finance," tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga menuliskan ​peristiwa terjadi di kediaman korban di Perumahan Palem Semi, Karawaci, Tangerang, pada Senin (23/2), yang masuk wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Insiden bermula saat tiga orang terduga pelaku memaksa masuk ke pekarangan rumah dan hendak menarik mobil milik korban.

Korban menolak penarikan tersebut karena menilai prosedurnya tidak sesuai ketentuan hukum. Cekcok pun terjadi hingga salah satu pelaku melakukan penusukan. Setelah kejadian, para pelaku melarikan diri, sementara korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026