JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indosaku Digital Teknologi menyatakan memutus hubungan kerja dengan oknum debt collector yang terlibat dalam dugaan pelanggaran penagihan di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, Indosaku juga menghentikan kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan utang pihak ketiga terkait.

Langkah itu ditempuh menyusul pemeriksaan khusus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan pinjaman daring (pindar) tersebut.

(Shutterstock/Melimey) Ilustrasi pinjaman online, pinjol. Pinjol resmi OJK Februari 2026. Pinjol OJK Februari 2026. Pinjol resmi Februari 2026. Pinjol OJK terbaru.

Dalam pernyataannya, Indosaku menegaskan menerapkan kebijakan “zero tolerance” terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum, bersifat intimidatif, dan merendahkan martabat konsumen.

Sebagai tindak lanjut, perusahaan juga menonaktifkan seluruh aktivitas penagihan dari pihak yang bersangkutan serta melakukan investigasi internal dan audit terhadap seluruh mitra penagihan.

“Tindakan oknum tersebut tidak mencerminkan nilai, kode etik, standar operasional, maupun kebijakan yang dijalankan oleh Indosaku,” tulis manajemen dalam siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Langkah itu diambil setelah OJK pada Senin (27/4/2026) memanggil Indosaku dan AFPI terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector yang dikaitkan dengan insiden laporan kebakaran palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Bermula dari laporan kebakaran palsu

Kasus ini mencuat setelah Damkar Kota Semarang menjadi korban aksi prank berupa laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan seorang debt collector bernama Bonefentura Soa alias Fenan (26), pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 17.10 WIB.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang Tantri Pradono mengatakan, pihaknya awalnya menerima laporan adanya kebakaran di sebuah warung nasi goreng.

Dok. Damkar Kota Semarang Ilustrasi petugas Damkar kena order fiktif debt collector. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai aksi penagih utang (debt collector) yang membuat orderan fiktif ambulans hingga pemadam kebakaran (damkar) untuk mendatangi rumah debitur, harus diproses hukum.

“Melaporkan kalau warung nasi gorengnya itu kebakaran,” kata Tantri, dikutip dari Kompas.com.

Menindaklanjuti laporan itu, tim Damkar langsung mengerahkan unit mobil pemadam ke lokasi karena prosedur mewajibkan petugas tiba dalam waktu cepat.

“Karena kita kan 15 menit harus sampai lokasi jadi harus cepat-cepat,” ujar Tantri.

Namun, setibanya di lokasi, petugas tidak menemukan kebakaran. Setelah dilakukan konfirmasi kepada pemilik warung, terungkap pemilik memiliki pinjaman online yang belum dilunasi sejak 2020.

“Waktu saya konfirmasi ke pemilik nasi goreng, mengatakan bahwa dia punya pinjaman online,” ujarnya.

Tantri menilai tindakan tersebut merugikan institusi dan berpotensi mengganggu penanganan keadaan darurat lain.

“Kalau ada laporan kebakaran beneran bagaimana. Kita hanya 10 unit yang operasional. Ini kan sangat merepotkan,” katanya.

Damkar kemudian melaporkan peristiwa itu ke kepolisian dan meminta pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Pelaku minta maaf ke Damkar

Pelaku akhirnya mendatangi Kantor Damkar Kota Semarang pada Sabtu (25/4/2026) bersama keluarga untuk meminta maaf.

Ia mengakui aksinya dilakukan karena terbawa emosi saat kesulitan menghubungi debitur terkait tunggakan utang.

PIXABAY/PIYAPONG SAYDAUNG Ilustrasi pinjaman online, pinjol.

“Saya mengakui kesalahan saya. Saya melakukannya sendiri tanpa paksaan, tapi saya tidak memikirkan dampaknya akan sejauh ini. Saya siap menerima konsekuensi dan memohon maaf kepada Bapak Ngadi (debitur) serta tim damkar,” kata dia.

Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti mengatakan laporan atas kasus itu telah masuk ke kepolisian, meski permintaan maaf pelaku telah diterima secara pribadi.

“Saya secara pribadi tidak ada urusan dengan Mas Fenan, tapi ini adalah institusi. Kami memakai baju damkar dan ini adalah institusi yang menurut kami tidak bisa dipermainkan seperti itu,” ujarnya.

Menurut dia, langkah lanjutan atas laporan tersebut masih dikoordinasikan dengan pimpinan, termasuk mengenai tindak lanjut proses hukum.

Di sisi lain, perusahaan tempat pelaku bekerja, PT GAD (Agent & Co), menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan menyerahkan penanganan kepada Damkar Semarang serta kepolisian.

OJK panggil Indosaku dan AFPI

Merespons kejadian itu, OJK memanggil Indosaku dan AFPI untuk meminta penjelasan serta klarifikasi atas informasi yang beredar mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum debt collector tersebut.

Sebagai tindak lanjut, OJK menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan.

Regulator juga meminta AFPI bersama Komite Etik melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

SHUTTERSTOCK/HARIPRASETYO Ilustrasi pinjaman online atau pinjol. Pinjol adalah. Apa itu pinjol. Pengertian pinjol.

“Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya,” tulis OJK dalam siaran pers.

OJK juga meminta Indosaku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Menurut OJK, seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

Regulator menegaskan praktik penagihan tidak boleh bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“OJK menegaskan menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen,” demikian pernyataan OJK.

Indosaku perketat pengawasan mitra

Indosaku menyampaikan menghormati proses yang dilakukan OJK dan berkomitmen bersikap kooperatif, transparan, serta proaktif selama pemeriksaan berlangsung.

Perusahaan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul dan dampak reputasi yang muncul akibat peristiwa tersebut.

Selain memutus kerja sama dengan pihak terkait, perusahaan menyatakan tengah melakukan audit terhadap seluruh mitra penagihan untuk memastikan kesesuaian dengan standar operasional, kode etik, dan ketentuan regulator.

SHUTTERSTOCK/KASPARS GRINVALDS Ilustrasi fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). Pinjol berganti nama menjadi pindar. Pinjaman daring (pindar). Pinjaman daring resmi OJK September 2025.

“Kami mengapresiasi langkah OJK dalam memastikan praktik industri yang sehat dan berintegritas. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan koordinasi AFPI dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Indosaku berkomitmen kooperatif serta mendukung penuh seluruh proses yang sedang berjalan,” ujar Direktur Utama Indosaku Yulvina Napitupulu.

Ke depan, perusahaan menyatakan akan memperketat proses seleksi dan pengawasan mitra penagihan, serta meningkatkan standar kompetensi pihak ketiga.

Indosaku juga menyebut seluruh aktivitas operasional akan dipastikan berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu, OJK menegaskan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar pertumbuhan industri pembiayaan pada 2025 hanya akan sekitar 1%. Angka ini sangat jauh dari target yang diharapkan yakni 8%—10%.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menuturkan hal itu terjadi bukan hanya karena tekanan daya beli masyarakat, tetapi ekosistem pembiayaan terganggu karena maraknya aksi premanisme dan intervensi oknum ormas atau LSM, serta maraknya praktik jual-beli kendaraan STNK only.

“Inilah penyebab yang sangat kita perlu bantuan dari pemerintah, perlu juga bantuan dari semua pemangku kepentingan bahwa ekosistem kita ini terganggu,” katanya dalam acara Economic & Insurance Outlook 2026 di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Suwandi menjelaskan polemik yang saat ini muncul adalah ketika penagih utang (debt collector) melakukan eksekusi jaminan, perusahaan pembiayaan justru kerap disalahkan.

Padahal, lanjutnya, proses penagihan dilakukan karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, bahkan dalam banyak kasus objek pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain secara berlapis.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan menilai penyelamatan jaminan menjadi langkah yang krusial, mengingat struktur pendanaan industri sangat bergantung pada penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan yang porsinya mencapai 70%—80%.

“Kalau kami tidak menyelamatkan jaminan dan membiarkan itu selanjutnya di-write off [WO] dan menjadi kerugian, bagaimana nanti ekonomi kita? Krisis kah? Finansial krisis akan datang kan?” singgungnya.

Menurut Suwandi, jumlah portofolio multifinance cukup besar. Nilai pembiayaan yang masih tercatat di neraca perusahaan pembiayaan (on balance sheet) mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara total eksposur industri, termasuk yang berada di luar neraca (off balance sheet) diperkirakan tembus Rp1.800 triliun.

Lebih lanjut, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menceritakan salah satu oknum ormas di Surabaya yang melakukan penculikan terhadap karyawan multifinance karena menarik satu buah truk. Karyawan yang diculik itu staf legal yang hanya berusaha menjelaskan kenapa kendaraan dieksekusi.

“Sangat sedih, sangat miris negara kita ini, seperti ini yang terjadi dan terjadi pembiaran menurut saya,” singgung Suwandi.

Tak sampai di situ, Suwandi juga menyoroti ihwal maraknya praktik jual-beli kendaraan hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), alias STNK only secara terang-terangan.

Dia menyebut praktik ini banyak terjadi di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, hingga YouTube. Menurutnya, masyarakat kini seakan-akan sudah tidak takut lagi dengan hukum.

“Kami masih bisa profit. Kami masih bisa tegar berdiri. Tapi kami tidak akan berani ke depannya untuk bagaimana berbicara pertumbuhan kalau ini tidak dibantu [berantas] oleh pemerintah,” ucapnya.

Sebab demikian, APPI sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Korlantas Polri.

Bahkan, Gaikindo dan AISI juga diajak untuk ikut terlibat mengajukan ke pemerintah. Suwandi khawatir apabila ini tidak segera diberantas, maka perusahaan pembiayaan akan semakin selektif menyalurkan pembiayaan.

“Kami akan mengenakan uang muka yang besar, 30%—40% nanti mungkin ke depannya dan tidak akan lagi kami berikan persetujuan kepada siapapun juga yang tadinya adalah 10 aplikasi, 8 aplikasi kami setujui. Sekarang 10 aplikasi yang masuk hanya 4, maksimum 5 yang kami setujui. Kami benar-benar harus yakin,” tegasnya.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara soal desakan anggota DPR untuk melarang penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector).

Ketua AFPI Entjik S Djafar mengatakan penagihan oleh pihak ketiga harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI sehingga ID dari seluruh penagih terdaftar pada Portal Tenaga Penagih (PTP).

"Seluruh tenaga penagih wajib mengikuti training/pelatihan terutama tentang penagihan secara beretika dan peraturan penagihan atas perlindungan konsumen dan wajib mengikuti ujian kompetensi yang dikeluarkan/diuji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Entjik pada CNNIndonesia.com, Rabu (17/12).

Ia menegaskan setiap perusahaan jasa penagihan wajib menjadi anggota AFPI di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) asosiasi. Jika ada pengaduan masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika atau di luar SOP AFPI, maka akan dilakukan sidang kode etik oleh komite etik yang independen.

Entjik mengatakan AFPI memiliki komite etik yang anggotanya terdiri dari beberapa pengacara dan kantor hukum.

"Jika terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan maka dikenakan sanksi, apabila berat maka akan di-black list tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas di industri pindar," katanya.

Ia menilai sepanjang pihak ketiga penagih utang ada yang mengontrol dan ada sanksi jika melanggar aturan seharusnya tidak masalah jika perusahaan pembiayaan menggunakan jasanya .

"Menurut kami yang membuat industri ini jelek adalah perlakuan penagihan dari pinjol Ilegal yang tidak punya aturan, karena dari kasus maupun pengaduan yang ada 80 persen - 90 persen itu adalah pinjol ilegal," terangnya.

Kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (12/12) lalu.

Pengeroyokan terhadap dua matel hingga tewas tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka.

Peristiwa ini kemudian memunculkan desakan larangan penagihan utang oleh pihak ketiga. Desakan datang dari DPR.

Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, OJK bakal tertibkan praktik penagihan utang usai pengeroyokan Kalibata hingga Timnas futsal putri Indonesia melaju ke final secara dramatis. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠OJK bakal tertibkan praktik penagihan utang usai pengeroyokan Kalibata

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan menertibkan praktik penagihan utang, khususnya dengan menekankan tanggung jawab ke kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih.

Pernyataan ini menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12) yang menewaskan dua penagih utang. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠KPK nilai korupsi kepala daerah sudah tidak dilakukan secara langsung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sudah tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui seseorang yang menjadi perwakilan atau representasi. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Gagal di SEA Games 2025, PSSI akhiri kerja sama dengan Indra Sjafri

PSSI mengakhiri kerja sama dengan pelatih Indra Sjafri setelah pelatih asal Sumatera Barat itu gagal membawa timnas U22 Indonesia memenuhi target di SEA Games 2025 Thailand. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Nadiem Makarim disebut terima Rp809,59 miliar di kasus Chromebook

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim disebut menerima uang Rp809,59 miliar terkait kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek pada 2019–2022. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Timnas futsal putri Indonesia melaju ke final secara dramatis

Timnas futsal putri Indonesia secara dramatis melaju ke babak final SEA Games 2025 Thailand setelah mengalahkan tuan rumah Thailand di Bangkokthonburi University, Bangkok, Selasa. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan menertibkan praktik penagihan utang, dengan menekankan tanggung jawab kepada kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam, yang menewaskan dua penagih utang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK sejatinya telah memiliki pengaturan terkait tata cara penagihan kepada konsumen. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Aturan tersebut memuat batasan-batasan yang jelas, termasuk prosedur dan proses penagihan yang harus dilakukan secara tepat dengan tata kelola yang baik,” ujar Mahendra saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Mahendra, dari sisi perlindungan konsumen, OJK sejak awal telah menetapkan ketentuan mengenai bagaimana penagihan seharusnya dilakukan agar tidak melanggar aturan.

Namun, Mahendra menilai kasus di Kalibata tersebut penanganannya telah masuk ke ranah hukum pidana dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Kalau yang kemarin, saya rasa sudah lebih jauh daripada itu, sudah masuk ke masalah hukum. Itu kami akan melihat perkembangan lebih lanjut. Isunya sudah menjadi isu penegakan hukum,” ujar Mahendra.

Meski demikian, OJK tetap akan menelaah kemungkinan penertiban lebih lanjut terhadap praktik penagihan utang, terutama dalam konteks tanggung jawab pihak yang menugaskan penagih.

Mahendra menegaskan pemberi pinjaman atau kreditur tidak boleh melepaskan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang melakukan penagihan.

OJK, kata dia, akan mengkaji apakah masih terdapat celah pengaturan atau langkah pengawasan tambahan yang perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan enam anggota Polri sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan di Kalibata pada 12 Desember 2025. Keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN, dan Bripda AM.

Kepolisian menyebut utang sepeda motor menjadi pemicu terjadinya pengeroyokan dan perusakan yang menewaskan dua penagih utang atau mata elang (matel) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Pemilik kendaraan tersebut belum menerima uang sepeser pun, sehingga mengerahkan rekan-rekannya untuk menagih. Namun, dua penagih utang berinisial MET dan NAT justru menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), buka suara ihwal mitigasi potensi kredit macet di wilayah Sumatra khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh imbas banjir besar yang terjadi.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan bencana alam bukanlah hal baru di Indonesia. Sebab itu, setiap perusahaan pembiayaan pada dasarnya sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) masing-masing.

“Jadi masing-masing pasti sudah punya prosedur lah ya dan tentu bagi debitur yang misalnya jaminannya hanyut, hilang, dan lain-lainnya, mungkin ada asuransinya atau apa, nanti itu bisa dilihat lagi dalam perjanjian dan akan dibantu,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Sebelum mengambil tindakan tertentu, Suwandi mengemukakan setiap perusahaan pembiayaan pasti akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Namun, khusus untuk yang di Sumatra belum akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat masih dalam tahap pemulihan bencana.

“Nah, di APPI juga kami sedang mencoba untuk membantu mengumpulkan dana atau apapun juga untuk membantu. Kami prihatin, simpati terhadap apa yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menegaskan bahwa langkah perusahaan dalam membantu dan memitigasi risiko kredit macet debitur tidak diatur secara baku.

Dia pun yakin, hal ini tidak hanya terjadi di perusahaan pembiayaan saja, tetapi semua industri keuangan pasti akan melakukan langkah-langkah terbaik untuk membantu para debiturnya.

“Masing-masing [perusahaan] pasti nanti akan melihat kondisi debiturnya sendiri. Enggak ada semacam aturan yang satu baku untuk semua,” tegas Suwandi.

Oleh karena itu, Suwandi menegaskan frekuensi pemberian restrukturisasi atau rescheduling tidak bisa digeneralisasi. Pasalnya, semua bergantung pada kondisi di lapangan dan situasi masing-masing debitur.“Jadi enggak ada [skenario mitigasi risiko] yang paling sering [digunakan], kan beda-beda,” pungkasnya.

Sementara itu, AFPI menyatakan bahwa pihaknya kini sedang membuat task force team untuk melakukan data research daerah yang terkena bencana di wilayah Sumatra tersebut.

“Sehingga dapat diantisipasi jika kemungkinan non-performing loan [NPL] naik,” ujar Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dia meneruskan, rencana skenario memitigasi kredit macet nantinya akan didiskusikan dengan para platform penyelenggara pinjaman daring (pindar). Dia menyebut mitigasinya bisa berupa rescheduling program.

AFPI, kata Enjtik, mengimbau agar para penerima pinjaman (borrower) yang terkena bencana bisa menghubungi platform pinjamannya untuk menginformasikan keadaan terkini.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan bahwa 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut. Korban meninggal akibat bencana di Provinsi Sumatra Barat 23 korban, dan Aceh mencapai 35 korban jiwa.

Adapun, Provinsi Sumatra Utara tercatat memiliki korban jiwa terbanyak yakni mencapai 116 korban dan terdapat 42 orang yang hilang.

“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia [di Sumut] 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” kata Suharyanto dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BNPB, Sabtu (29/11/2025).

Pemerintah juga mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), buka suara ihwal mitigasi potensi kredit macet di wilayah Sumatra khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh imbas banjir besar yang terjadi.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan bencana alam bukanlah hal baru di Indonesia. Sebab itu, setiap perusahaan pembiayaan pada dasarnya sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) masing-masing.

“Jadi masing-masing pasti sudah punya prosedur lah ya dan tentu bagi debitur yang misalnya jaminannya hanyut, hilang, dan lain-lainnya, mungkin ada asuransinya atau apa, nanti itu bisa dilihat lagi dalam perjanjian dan akan dibantu,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Sebelum mengambil tindakan tertentu, Suwandi mengemukakan setiap perusahaan pembiayaan pasti akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Namun, khusus untuk yang di Sumatra belum akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat masih dalam tahap pemulihan bencana.

“Nah, di APPI juga kami sedang mencoba untuk membantu mengumpulkan dana atau apapun juga untuk membantu. Kami prihatin, simpati terhadap apa yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menegaskan bahwa langkah perusahaan dalam membantu dan memitigasi risiko kredit macet debitur tidak diatur secara baku.

Dia pun yakin, hal ini tidak hanya terjadi di perusahaan pembiayaan saja, tetapi semua industri keuangan pasti akan melakukan langkah-langkah terbaik untuk membantu para debiturnya.

“Masing-masing [perusahaan] pasti nanti akan melihat kondisi debiturnya sendiri. Enggak ada semacam aturan yang satu baku untuk semua,” tegas Suwandi.

Oleh karena itu, Suwandi menegaskan frekuensi pemberian restrukturisasi atau rescheduling tidak bisa digeneralisasi. Pasalnya, semua bergantung pada kondisi di lapangan dan situasi masing-masing debitur.“Jadi enggak ada [skenario mitigasi risiko] yang paling sering [digunakan], kan beda-beda,” pungkasnya.

Sementara itu, AFPI menyatakan bahwa pihaknya kini sedang membuat task force team untuk melakukan data research daerah yang terkena bencana di wilayah Sumatra tersebut.

“Sehingga dapat diantisipasi jika kemungkinan non-performing loan [NPL] naik,” ujar Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dia meneruskan, rencana skenario memitigasi kredit macet nantinya akan didiskusikan dengan para platform penyelenggara pinjaman daring (pindar). Dia menyebut mitigasinya bisa berupa rescheduling program.

AFPI, kata Enjtik, mengimbau agar para penerima pinjaman (borrower) yang terkena bencana bisa menghubungi platform pinjamannya untuk menginformasikan keadaan terkini.

Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan bahwa 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut. Korban meninggal akibat bencana di Provinsi Sumatra Barat 23 korban, dan Aceh mencapai 35 korban jiwa.

Adapun, Provinsi Sumatra Utara tercatat memiliki korban jiwa terbanyak yakni mencapai 116 korban dan terdapat 42 orang yang hilang.

“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia [di Sumut] 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” kata Suharyanto dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BNPB, Sabtu (29/11/2025).

Pemerintah juga mengupayakan pemulihan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor ini dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dilakukan pembukaan empat dapur umum di bawah koordinasi Kemensos dan penanganan kelangkaan BBM dengan Pertamina.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penagih utang atau diistilahkan 'debt collector' kerap memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi peminjam utang. Salah satu yang disorot adalah masalah etika ketika melakukan penagihan pinjaman.

Tidak jarang juga debt collector mendatangi langsung alamat domisili peminjam, sehingga mengganggu kenyamanan. Namun, di sisi lain, para penagih hanya menjalankan tugasnya untuk meminta peminjam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector pinjaman online (pinjol) peer-to-peer (P2P) lending, sebagai bagian dari peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya.

Selain itu, juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

Bahkan, OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur SARA dalam proses penagihan.

OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) baik kepada debitur, kontak darurat debitur, rekan, hingga keluarga.

Nah, untuk menghadapi para debt collector yang langsung datang ke rumah, berikut caranya:

1. Tanyakan Identitas

Saat debt collector datang, sambutlah dengan sopan dan tanyakan identitas mereka. Ketahui juga soal identitas debt collector, mulai dari siapa yang memberi perintah penagihan dan kontak pemberi tanggung jawab.

2. Minta Menunjukkan Kartu Sertifikasi Profesi

Para debt collector resi akan mendapatkan sertifikat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Ini bertujuan agar penagih utang dapat menunjukkan bukti aktivitas profesinya.

3. Jelaskan Alasan Keterlambatan dengan Baik

Nasabah harus menjelaskan secara baik alasan terlambat atau menunggak membayar utang. Anda juga perlu menambahkan akan menghubungi pihak pemberi pinjaman soal utang tersebut.

Ingat juga jangan menjanjikan apapun pada debt collector untuk memperpanjang masa penagihan pinjaman. Ini bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit.

4. Cari Tahu Surat Kuasa Penagihan Jika Ada Penyitaan Barang

Surat kuasa adalah bukti barang sitaan imbas penunggakan bayar utang dapat diambil. Ini wajib diterbitkan oleh penyedia pinjol tempat pinjaman diajukan.

5. Penyitaan Disertai Sertifikat Jaminan Fidusia

Lihat juga adanya sertifikat jaminan fidusia. Bentuknya adalah dokumen asli atau penyitaan barang. Jika debt collector tidak dapat menunjukkan sertifikat tersebut, tolak aktivitas penyitaan.

Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa dilakukan ketika Anda didatangi debt collector ke rumah. Semoga informasi ini bermanfaat!

Jakarta, CNBC Indonesia — Sama seperti profesi lainnya, para penagih atau debt collector juga memperoleh bayaran setelah berhasil mencapainya. Lalu, berapa sebenarnya besaran tarif yang mereka terima setiap kali menjalankan tugasnya?

Praktisi Asset Recovery Management dari salah satu perusahaan leasing kendaraan di Indonesia, Budi Baonk menjelaskan, besaran biaya untuk debt collector ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perusahaan leasing dan jasa penagihan.

Menurutnya, nilai komisi atas penarikan aset tersebut biasanya ditetapkan sejak awal, tepatnya saat surat kuasa diberikan dari perusahaan leasing kepada pihak jasa pengumpulan eksternal.

"Rentang harga (tarif debt collector) paling kecil Rp5 juta sampai Rp20 juta," ungkap Budi kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Ia menambahkan, besaran fee debt collector ini tergantung jenis unit yang diamankan. Misalnya, kalau mobilnya keluaran terbaru akan lebih mahal ketimbang mobil produksi lama.

Harga juga dapat berbeda-beda tergantung entitas bisnis debt collector itu sendiri. Biasanya penentuannya ditetapkan dari variabel track record perusahaan tersebut.

Aturan Debt Collector

Debt collector untuk penagihan utang diizinkan berdasarkan POJK 22 Tahun 2023, penyelenggara jasa keuangan.

Akan tetapi Pasal 62 beleid tersebut mengatur bahwa penyelenggara jasa keuangan wajib memastikan penagihan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan aturan perundang-undangan.

Dengan demikian penyelenggara jasa keuangan wajib memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan ancaman dan tindakan yang mempermalukan konsumen. Penagihan juga tidak boleh mengintimidasi dan dilakukan secara terus menerus.

Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa penagihan dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00-20.00 waktu setempat. Debt collector diperbolehkan melakukan penagihan di luar tempat dan waktu yang diatur, tetapi dengan persetujuan konsumen terlebih dahulu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi pun mengingatkan agar konsumen bukan hanya meminta hak perlindungan konsumen, melainkan juga bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran.

"Kami terus edukasi kalau tidak mau ketemu debt collector ya bayar, kewajibannya seperti apa," kata Kiki.

Apabila konsumen tidak bisa membayar, Kiki menyarankan untuk konsumen secara aktif meminta restrukturisasi kepada lembaga keuangan. Akan tetapi, dia mengatakan keputusan akhir mengenai restrukturisasi merupakan hak perusahaan keuangan.

"Tapi daripada dicari-dicari mending proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi," katanya.

OJK juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beritikad buruk dalam pembayaran kreditnya.

"OJK tidak akan lindungi konsumen yang nakal," tandas Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Sarjito.