REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri dan perkembangan perekonomian nasional.

Salah satu upaya itu dilakukan melalui pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

Tujuannya, mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Pemberian kebijakan berbeda ini dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Diharapkan, kebijakan itu bisa mendorong pelaku industri bidang PVML tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK berupa pemberian persetujuan atau kebijakan berbeda terhadap POJK yang mengatur Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal tersebut meliputi:

1.Batas Kepemilikan Asing, dalam rangka penguatan permodalan, kemudahan berusaha, dan menjaga pertumbuhan industri. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal.

Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85 persen paling lambat tiga tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

2.Jangka Waktu Minimum Beroperasi bagi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Berbentuk Badan Hukum Sebelum Melakukan Penyertaan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini mendukung penguatan permodalan yang berasal dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun namun memiliki komitmen yang baik dalam melakukan penyertaan kepada perusahaan.

3.Penyesuaian Modal Disetor Minimum Akibat Perubahan Kepemilikan melalui Pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

4.Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), dengan memberikan masa peralihan bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Melalui kebijakan ini, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL.

5.Sertifikasi yang Relevan dengan Jabatan dan Persyaratan Latar Belakang Pendidikan Formal Terakhir dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Pergadaian yang sedang mengajukan permohonan perizinan usaha berdasarkan POJK 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pergadaian, dalam rangka kemudahan berusaha dan menjaga pertumbuhan industri.

Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan persyaratan awal permohonan izin usaha dengan mengecualikan persyaratan latar belakang pendidikan formal terakhir dan memberikan waktu pemenuhan sertifikasi sesuai ketentuan paling lambat satu tahun setelah pemberian izin usaha.

6.Pelaporan atas Pengesahan, Persetujuan, atau Penerimaan Pemberitahuan dari Instansi yang Berwenang terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Pembubaran Perusahaan untuk Proses Pengembalian Izin Usaha, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi pembubaran perusahaan, khususnya terkait proses yang dilakukan pada instansi yang berwenang.

Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan.

OJK akan terus melakukan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif dan terukur guna menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan mekanisme pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda ini dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

“Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (19/6/2026).

Dilanjutkan Agus, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.

“Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Adapun, sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK melalui enam poin.

Pertama, batas kepemilikan asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85% paling lambat 3 tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Kedua, jangka waktu minimum beroperasi bagi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir berbadan hukum sebelum melakukan penyertaan. Ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha, pertumbuhan industri, dan penguatan permodalan dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun tetapi memiliki komitmen investasi yang baik.

Ketiga, penyesuaian modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.

Keempat, penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), dengan memberikan masa peralihan hingga 31 Desember 2027 bagi pelaku jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio, serta menghentikan layanan BNPL guna memberikan kepastian hukum.

Kelima, sertifikasi jabatan dan persyaratan pendidikan formal dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama perusahaan pergadaian disederhanakan dengan mengecualikan syarat pendidikan formal, serta memberikan waktu hingga satu tahun setelah izin usaha terbit untuk memenuhi ketentuan sertifikasi, guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan industri.

Keenam, pelaporan pengesahan, persetujuan, atau penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang atas keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan untuk proses pengembalian izin usaha, guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam proses pembubaran perusahaan.

“Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan,” pungkas Agus.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memengaruhi permintaan pembiayaan kendaraan pada perusahaan pembiayaan, terutama melalui penyesuaian harga kendaraan yang memiliki komponen impor.

Namun demikian, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) Agusman dalam menyikapi hal tersebut, perusahaan pembiayaan perlu memperkuat manajemen risiko, menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, serta menyesuaikan strategi bisnis.

"Hal ini agar tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas pembiayaan," katanya dalam jawaban tertulis Jumat (8/5/2026).

Di samping itu, pelemahan rupiah juga dapat berdampak pada profil risiko perusahaan pembiayaan, terutama apabila memengaruhi kemampuan bayar debitur. Sehingga perlu diantisipasi antara lain melalui penguatan monitoring dan mitigasi risiko.

Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan pembiayaan cenderung akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan guna menjaga kualitas portofolio.

"Pada industri modal ventura, pelemahan nilai tukar Rupiah dapat meningkatkan risiko investasi, antara lain terkait eksposur terhadap pendanaan dalam valuta asing," ujar Agusman.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kinerja laba, namun dengan pengelolaan risiko yang baik, diversifikasi portofolio, serta penguatan tata kelola, industri modal ventura diharapkan tetap mampu menjaga kinerja secara berkelanjutan.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terbaru tentang pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan (multifinance), perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura yang diarahkan untuk menciptakan stimulus dan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi perusahaan.

Melalui POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024, OJK menyederhanakan regulasi yang bersifat administratif agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan manajemen risiko yang efektif.

“Penerbitan peraturan ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan peran, kinerja, serta pentingnya peningkatan daya saing usaha perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura menjadi lebih fleksibel, efisien, dan kompetitif,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, penerbitan POJK 35/2025 juga diharapkan dapat mendukung kebijakan strategis pemerintah, peningkatan kemudahan berusaha dan harmonisasi pengaturan sektor keuangan yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan.

POJK 35/2025 mulai berlaku pada 22 Desember 2025. Beberapa pokok pengaturan yang tertuang dalam aturan terbaru seperti penyederhanaan mekanisme dan dokumen persyaratan perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pemegang saham pengendali; percepatan jangka waktu pemberian rekomendasi dalam proses pencatatan penerbitan efek; serta penyesuaian ketentuan uang muka kendaraan bermotor.

Kemudian, terdapat penyesuaian rasio modal inti terhadap modal disetor bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dan pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas dana; serta penyesuaian rasio modal inti terhadap modal disetor bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha yang tidak disertai dengan agunan.

Tak hanya itu, POJK 35/2025 juga memuat relaksasi ketentuan layanan pembiayaan digital melalui pembiayaan investasi yaitu dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka secara fisik; serta penyesuaian persyaratan rasio non-performing financing neto dan tingkat kesehatan untuk perusahaan pembiayaan yang akan menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0 persen.

Selain itu, ada pula ketentuan mengenai penyesuaian masa peralihan pemenuhan ekuitas minimum dan rasio ekuitas terhadap modal disetor; penyesuaian pengalihan risiko pembiayaan; dan mendorong kemudahan pemberian pembiayaan walaupun dengan data historis debitur, serta tetap mengedepankan manajemen risiko.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi skema pembayaran 'kecebong' (tadpole) pada pinjaman daring alias pinjol.

Skema tadpole pinjol adalah model cicilan di awal yang sangat besar lalu mengecil pada periode berikutnya.

Nama ini diambil dari kata 'tadpole' yang berarti kecebong, menggambarkan bentuk kepala besar, badan kecil, dan ekor meruncing, serta hadir dalam berbagai variasi.

"Untuk melindungi konsumen atas praktik pendanaan tidak sehat, OJK telah membatasi praktik skema pembayaran tadpole oleh Penyelenggara Pindar," kata Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12).

Agusman mengatakan praktik skema pembayaran tadpole hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga syarat. Pertama, mematuhi ketentuan batasan manfaat ekonomi yang berlaku.

Kedua, memenuhi aspek transparansi, yaitu menyampaikan informasi secara lengkap kepada penerima dana maupun pemberi dana untuk memastikan para pihak telah memahami dan menyepakati skema pembayaran angsuran dengan jumlah yang besar pada periode awal (front-loaded installments/tadpole).

Ketiga, memenuhi kualitas pendanaan tingkat wanprestasi TWP90 kurang dari 5 persen.

"OJK telah menerapkan langkah mitigasi dengan menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi serta mewajibkan penyelenggara pindar melakukan penilaian kelayakan kredit secara memadai, termasuk memperhatikan repayment capacity, debt to income ratio, dan eksposur pendanaan penerima dana di penyelenggara lain. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendorong praktik usaha pindar yang lebih sehat, berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen," ujar Agusman.

Melansir detikfinance, salah satu pola yang kerap muncul dalam skema tadpole adalah cicilan awal mencapai hingga 70 persen dari total pinjaman.

Kemudian angsuran berikutnya turun signifikan. Dalam sejumlah kasus, pembayaran awal dijadwalkan tidak tetap dan berdekatan, sehingga peminjam dituntut menyiapkan dana dengan sangat cermat.

Bagi peminjam jangka pendek untuk kebutuhan mendesak, cicilan awal yang besar kerap menjadi tekanan, memaksa penyesuaian keuangan lebih berat dari perkiraan dan meningkatkan risiko tersendat pada cicilan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan pihaknya akan menyusun peta jalan (roadmap) Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya alias PVML syariah pada 2026 mendatang.

Semula, Kepala Pengawas Lembaga PVML OJK Agusman menyebut aset PVML syariah tumbuh 9,75% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp119,35 triliun.

“Atau sebesar 11,32% dari aset PVML keseluruhan, menunjukkan adanya potensi untuk terus tumbuh,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Selasa (18/11/2025).

Agusman meneruskan, untuk tahun depan OJK akan menyusun roadmap PVML Syariah guna mendorong pengembangan dan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi produk.

“Sekaligus menjawab berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk syariah dan perlunya ekosistem pendukung yang kuat,” tegasnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan pembiayaan syariah di sektor PVML tumbuh 7,82% (YoY) menjadi senilai Rp29,81 triliun pada kuartal III/2025.

“Penyaluran pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan jual beli [murabahah] dengan nominal Rp18,64 triliun atau sebesar 62,52% dari total pembiayaan syariah,” kata Agusman.

Teranyar, pada Oktober 2025 OJK meluncurkan roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 untuk industri pergadaian, diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat kecil, pelaku UMKM, petani, dan nelayan.

Agusman mengatakan peta jalan tersebut adalah roadmap kelima yang pihaknya luncurkan sejak bidang PVML hadir pada 9 Agustus 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan melambat pada industri multifinance hingga kuartal III 2025. Meski demikian, OJK meyakini kinerja multifinance pada kuartal IV akan kembali meningkat (rebound), seiring dengan banyaknya promo agen pemegang merek (APM) menjelang akhir tahun.

Menurut catatan OJK, per September 2025, piutang multifinance tumbuh 1,07 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp507,14 triliun. Angka pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan piutang multifinance pada periode yang sama tahun lalu (September 2024) yang tumbuh 9,39 persen (yoy). Adapun secara bulanan, pertumbuhan multifinance per September 2025 melambat dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 1,26 persen (yoy).

“Promo jelang akhir tahun tentunya dapat mendorong pertumbuhan pembiayaan di industri multifinance,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) OJK, Agusman, dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/11/2025).

Agusman mencatat, per September 2025, penyaluran piutang pembiayaan yang terafiliasi dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) meningkat 6,82 persen (yoy) menjadi sebesar Rp228,52 triliun. Ia memprediksi angkanya akan terus meningkat hingga akhir tahun.

Secara umum, Agusman memproyeksikan industri PVML akan tumbuh lebih positif pada kuartal IV 2025. Tercatat, secara keseluruhan, penyaluran pembiayaan sektor PVML per September 2025 tumbuh 5,06 persen (yoy) menjadi Rp973,78 triliun.

Adapun laba industri perusahaan pembiayaan periode September 2025 tumbuh 10,54 persen secara month to month (mtm) menjadi Rp16,14 triliun. Pertumbuhan laba tersebut antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan pembiayaan.

“Sektor PVML diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun, meski dihadapkan berbagai tantangan, antara lain dinamika ekonomi,” tuturnya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan peta jalan untuk mendorong penguatan sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML) Syariah pada 2026

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyampaikan, kebijakan ini akan difokuskan pada tata kelola hingga inovasi produk.

"Pada tahun 2026, OJK akan menyusun Roadmap PVML Syariah guna mendorong pengembangan dan penguatan antara lain tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi produk," kata Agusman di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Data OJK mencatat aset PVML Syariah per September 2025 tumbuh 9,57 persen yoy menjadi sebesar Rp119,35 triliun, atau sebesar 11,32 persen dari aset PVML keseluruhan.

Menurut Agusman, peta jalan ini juga bakal menjawab tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap produk PVML syariah. "Juga perlunya ekosistem pendukung yang kuat," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendalami dugaan gagal bayar yang dilakukan oleh lembaga pinjaman daring PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terhadap para pemberi dana (lender).

Kasus ini menjadi sorotan setelah sejumlah pengguna melaporkan keterlambatan pembayaran selama lebih dari tiga bulan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyebut pihaknya masih memproses pendalaman terhadap kasus tersebut.

"Kami sedang melakukan pendalaman. Pada waktunya, kami akan sampaikan hasilnya kepada rekan-rekan media," ujarnya di Jakarta, Senin (13/10), melansir Antara.

Agusman menjelaskan OJK telah menegur manajemen DSI agar kembali membuka layanan bagi para lender dan borrower (peminjam dana) setelah muncul keluhan dari masyarakat yang kesulitan menghubungi perusahaan tersebut.

Ia memastikan saat ini investor maupun nasabah sudah dapat menemui pihak manajemen secara langsung di kantor DSI yang berlokasi di kawasan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Sekarang pun sudah bisa untuk melayani investor dan nasabah. Kami sudah menegur mereka agar kembali meladeni masyarakat," katanya.

Ia menambahkan OJK saat ini melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha DSI.

Apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi tindak pidana, regulator akan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melakukan Penilaian Kembali atas Pihak Utama (PKPU) dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"OJK juga telah melakukan pemanggilan terhadap pengurus PT DSI untuk memperoleh tambahan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi dan upaya konkret penyelesaiannya, termasuk dalam menjaga keberlangsungan usaha," ujar Agusman.

Sebelumnya, dugaan gagal bayar PT DSI mencuat melalui akun media sosial @overheardkeuangan, yang menampilkan keluhan beberapa lender terkait keterlambatan pembayaran lebih dari tiga bulan.

Menanggapi hal tersebut, manajemen Dana Syariah Indonesia melalui akun resmi @danasyariahid pada 5 Oktober 2025 menyampaikan bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian sementara layanan operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan bagi lender dan nasabah.

Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa seluruh karyawan DSI akan bekerja secara daring pada 6-10 Oktober 2025.

OJK menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta keberlanjutan industri pinjaman daring di Tanah Air.