IDXChannel - Tekanan jual investor asing membayangi pergerakan saham domestik sepanjang perdagangan sepekan.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar menjadi sasaran aksi jual asing, di tengah pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi cukup dalam.

Indeks acuan Bursa Efek Indonesia (BEI) berakhir di level 5.896,13 atau turun 1,72 persen pada perdagangan Jumat (26/6/2026). Dalam sepekan, IHSG tercatat terkoreksi tajam 4,55 persen.

Investor asing membukukan jual bersih (net sell) sebesar Rp3,19 triliun di pasar reguler sepanjang pekan perdagangan tersebut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham perbankan menjadi emiten yang paling banyak dilepas investor asing.

Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatat tekanan jual asing terbesar dengan net sell mencapai Rp951,08 miliar. Harga saham BMRI ditutup di level Rp3.990 per unit pada Jumat (26/6/2026) atau melemah 7,42 persen dalam sepekan.

Selain BMRI, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) juga mengalami aksi jual asing sebesar Rp405,35 miliar. Saham BBRI berakhir di level Rp2.870 per unit, turun 2,05 persen secara mingguan.

Tekanan jual asing juga terjadi pada saham konglomerasi dan sektor komoditas. Saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) mencatat net sell asing Rp272,81 miliar, dengan harga saham terkoreksi 12,86 persen dalam sepekan menjadi Rp1.795 per unit.

Sementara itu, saham tambang emas PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mencatat jual bersih asing Rp219,25 miliar. Saham EMAS melemah paling dalam di antara daftar tersebut, yakni turun 16,38 persen dalam sepekan ke level Rp6.125 per unit.

Saham tambang batu bara PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) juga masuk dalam daftar saham yang paling banyak dijual asing dengan nilai Rp202,21 miliar. Meski demikian, harga saham AADI masih mampu menguat 2,22 persen sepanjang pekan ke level Rp8.050 per unit.

Berikutnya, saham emas-tembaga PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatat net sell asing sebesar Rp199,07 miliar. Saham AMMN terkoreksi 12,57 persen dalam sepekan menjadi Rp3.340 per unit.

Aksi jual asing juga terjadi pada saham berkapitalisasi besar lainnya seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan net sell Rp183,76 miliar. Harga saham TLKM turun 3,88 persen menjadi Rp2.480 per unit.

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat jual bersih asing Rp158,90 miliar, dengan harga saham melemah 9,54 persen ke level Rp3.320 per unit. Sementara saham PT Astra International Tbk (ASII) mencatat net sell asing Rp153,89 miliar dan turun 1,04 persen menjadi Rp4.760 per unit.

Saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mencatat net sell asing Rp144,12 miliar. Namun, berbeda dengan saham lain, harga KLBF justru menguat 12,86 persen sepanjang pekan ke level Rp790 per unit.

Menurut BRI Danareksa Sekuritas, tekanan jual masih membayangi pergerakan IHSG setelah indeks gagal menembus level resistance 6.100. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya konsolidasi dalam jangka pendek.

Dalam analisisnya, BRI Danareksa Sekuritas menyebut area 5.730-5.850 menjadi level support terdekat yang perlu dipertahankan. Sementara itu, IHSG menghadapi resistance pada kisaran 6.000-6.130.

Dari sisi sentimen, pasar saham global dan domestik masih dibayangi meningkatnya risiko geopolitik.

Laporan mengenai serangan terhadap kapal kargo di Selat Hormuz kembali memicu kekhawatiran terhadap kelancaran distribusi energi global, yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi.

Sementara dari Amerika Serikat (AS), data Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Mei menunjukkan kenaikan 0,3 persen secara bulanan dan 3,4 persen secara tahunan.

Data tersebut memperkuat ekspektasi bahwa kebijakan suku bunga tinggi atau higher for longer masih akan dipertahankan oleh The Federal Reserve.

Di sisi lain, sentimen terhadap sektor teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), mulai membaik setelah laporan keuangan Micron Technology menunjukkan kinerja yang solid.

Dari dalam negeri, pelemahan rupiah yang kembali mendekati level Rp18.000 per USD menjadi perhatian investor.

BRI Danareksa Sekuritas menilai tekanan eksternal tersebut masih berpotensi membatasi aliran dana asing ke pasar saham domestik.

Investor juga mulai mencermati rangkaian penawaran umum perdana saham (IPO) yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juli.

Aksi korporasi tersebut berpotensi menyerap sebagian likuiditas pasar dalam jangka pendek sehingga dapat memengaruhi pergerakan IHSG. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Jakarta (ANTARA) - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 15,5 persen atau setara dua juta ton CO2 (CO2e) pada 2030.

"Kami berkomitmen mendukung target Indonesia dalam mencapai second NDC tahun 2030 serta aspirasi net zero emissions Indonesia," kata Division Head of Sustainability MIND ID Binahidra Logiardi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, target pemangkasan dua juta ton emisi dicanangkan di tengah proyeksi lonjakan kebutuhan energi yang hampir dua kali lipat seiring program hilirisasi mineral strategis nasional.

Ia menyampaikan bahwa tantangan dekarbonisasi sektor pertambangan semakin kompleks justru di tengah ekspansi program hilirisasi yang menjadi mandat utama perusahaan yang bergerak di sektor industri pertambangan.

Program hilirisasi membutuhkan energi yang tinggi dan MIND ID terus mengintegrasikan program keberlanjutan terkait agar upaya pengendalian emisi GRK menjadi lebih optimal.

"Dengan mandat hilirisasi yang diberikan kepada MIND ID, kebutuhan energi operasional kami diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat pada 2030. Terlebih, emisi ini diproyeksikan bisa meningkat sekitar 2,1 kali lipat apabila tidak dilakukan intervensi," ujarnya.

Berdasarkan proyeksi perusahaan, lanjut dia, kebutuhan energi Grup MIND ID akan meningkat dari sekitar 149.000 terajoule (TJ) pada 2026 menjadi 293.000 TJ pada 2030, yakni lonjakan lebih dari 90 persen.

Tanpa intervensi, kata Binahidra, emisi GRK diproyeksikan meningkat dari 6.100 kiloton CO2e menjadi 12.900 kiloton CO2e dalam periode yang sama.

Lonjakan ini mencerminkan skala ekspansi yang sedang dijalankan, mulai dari pengembangan tambang di Kalimantan, proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Halmahera Timur, ekspansi fasilitas aluminium, pembangunan smelter, hingga proyek penambangan bawah laut.

Karena itu, MIND ID menempuh sejumlah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan program hilirisasi ini berjalan dengan program lingkungan yang terintegrasi dan berdampak nyata.

Langkah pertama adalah konversi menuju bahan bakar rendah karbon, yang meliputi peningkatan penggunaan biodiesel dari B35 menuju B40, penggantian high speed diesel (HSD) menjadi liquefied natural gas (LNG), hingga optimalisasi pemanfaatan listrik dari jaringan PLN.

Binahidra menjelaskan untuk PT Bukit Asam Tbk telah mengimplementasikan langkah ini melalui penggunaan bucket wheel excavator (BWE) untuk coal handling di Unit Pertambangan Tanjung Enim, menggantikan dump truck berbahan bakar fosil dan berhasil menurunkan emisi sekitar 5.200 ton CO2e per tahun.

Selanjutnya, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) juga melakukan konversi dari HSD ke LNG pada fasilitas baking plant, menghasilkan penurunan emisi sekitar 3.700 ton CO2e sekaligus meningkatkan efisiensi energi operasional.

Di sisi energi terbarukan, MIND ID memperluas pemanfaatan biomassa dan energi surya.

PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) telah menerapkan co-firing menggunakan biomassa cangkang kelapa sawit sebagai pengganti sebagian batu bara, menurunkan emisi sekitar 560 ton CO2e.

PT Timah Tbk mengoperasikan instalasi PLTS berkapasitas 300 kilowatt peak (kWp) yang mampu mengurangi emisi sekitar 300 ton CO2e sekaligus mendorong penggunaan energi bersih di kawasan industri.

Sebagai pelengkap strategi reduksi langsung, MIND ID mengembangkan skema offset karbon melalui proyek berbasis alam atau nature-based solutions (NBS), pemanfaatan renewable energy certificate (REC), serta partisipasi dalam perdagangan karbon.

Binahidra menegaskan bahwa upaya dekarbonisasi bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan juga faktor penentu daya saing produk mineral Indonesia di pasar global.

Investor, lembaga keuangan, dan rantai pasok internasional kini semakin ketat mensyaratkan aspek keberlanjutan sebagai syarat akses pasar.

"Karena itu, seluruh strategi kami harus mengintegrasikan aspek ESG ke dalam operasional perusahaan," ujar Binahidra.

Melalui berbagai inisiatif ini, MIND ID transformasi menuju operasional dengan emisi karbon yang lebih terkelola merupakan komitmen nyata untuk memastikan ekspansi hilirisasi menghasilkan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat lingkungan bagi Indonesia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) resmi mengalihkan fokus bisnis dari sektor perhotelan ke jasa pertambangan. Transformasi tersebut ditempuh melalui akuisisi PT Venturi Tambang Perkasa (VTP) sebagai upaya membalikkan kinerja keuangan sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Direktur FITT Ou Yang mengatakan akuisisi VTP menjadi langkah strategis yang akan mengubah struktur bisnis perseroan dari perusahaan berbasis perhotelan menjadi investment holding yang berfokus pada sektor jasa pertambangan.

"Kami berharap melalui akuisisi ini terjadi pembalikan struktural dari hotel yang merugi menuju bisnis jasa tambang yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan," ujarnya dalam Paparan Publik, Jumat (26/6/2026).

Sepanjang 2025, VTP membukukan pendapatan sebesar Rp128,7 miliar dengan laba operasional sekitar Rp36 miliar. Perusahaan yang beroperasi di wilayah pertambangan nikel di Luwuk, Sulawesi itu juga mencatat total aset Rp169 miliar serta volume produksi mencapai 742.321 ton nikel.

Untuk merealisasikan akuisisi tersebut, FITT terlebih dahulu merestrukturisasi portofolio bisnis dengan melepas dua anak usahanya, yakni BMP dan FAW.

Perseroan menjual 99,99% saham BMP kepada PT Berkarya Bersama Servindo (BBS) senilai Rp21,9 miliar serta 99,96% saham FAW kepada PT Pratama Global Servindo (PGS) senilai Rp46,9 miliar.

Dari transaksi tersebut, FITT memperoleh dana sebesar Rp67,9 miliar. Sebagian dana akan digunakan untuk mengakuisisi 50% saham VTP dari PT Sheng Yue Hengli dengan nilai transaksi Rp46,5 miliar, sedangkan sisanya dialokasikan untuk memperbaiki struktur permodalan melalui restrukturisasi utang.

Manajemen menilai langkah tersebut akan memperkuat kesehatan keuangan perseroan sekaligus memberikan ruang untuk berekspansi ke sektor yang memiliki prospek pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan industri perhotelan.

Target Jadi Holding Jasa Tambang

Ou Yang menjelaskan transformasi bisnis akan dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama selama satu hingga dua tahun, perseroan akan memprioritaskan proses integrasi VTP dan penataan struktur bisnis.

Selanjutnya, dalam kurun tiga hingga lima tahun, FITT berencana memperluas bisnis sekaligus melakukan diversifikasi, termasuk mengevaluasi peluang meningkatkan kepemilikan saham di VTP menjadi lebih dari 50% apabila sejalan dengan strategi investasi perseroan.

Dalam jangka panjang atau lebih dari lima tahun, FITT menargetkan terbentuknya ekosistem bisnis pertambangan yang terintegrasi sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Ou Yang menegaskan transformasi tersebut merupakan komitmen perseroan untuk beradaptasi dengan perubahan industri sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Secara kumulatif hingga 2025, Grup MIND ID telah mereklamasi lebih dari 8.000 ha lahan pascatambang serta merehabilitasi lebih dari 37.700 ha DAS.

Jakarta (ANTARA) - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus memperkuat upaya pemulihan lingkungan melalui reklamasi lahan pascatambang seluas 8.000 hektare (ha) dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional seluas 37.700 ha.

“Secara kumulatif hingga 2025, Grup MIND ID telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan pascatambang serta merehabilitasi lebih dari 37.700 hektare DAS,” kata Division Head of Sustainability MIND ID Binahidra Logiardi, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa capaian ini menjadi bagian dari implementasi praktik pertambangan berkelanjutan yang semakin terintegrasi, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas keanekaragaman hayati.

Menurut dia, meningkatnya kebutuhan mineral strategis global harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang semakin baik.

Peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan realisasi program pengelolaan lingkungan yang progresif dan terukur.

Hal itu juga menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap regulator, investor, lembaga keuangan, hingga pasar global.

“Realisasi reklamasi dan perlindungan biodiversitas menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Sustainability Pathway Grup MIND ID.

“Melalui pendekatan ini, setiap entitas didorong memiliki protokol pengelolaan biodiversitas yang memadai, khususnya di wilayah dengan nilai konservasi tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan dampak dari program tersebut mulai terlihat pada peningkatan kualitas biodiversitas di sejumlah wilayah operasional.

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara mencatat peningkatan indeks biodiversitas dari 1,757 menjadi 1,963. PT Freeport Indonesia melaksanakan konservasi mangrove yang secara kumulatif menjangkau lebih dari 2.200 ha.

Berbeda dengan program reklamasi lahan, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) berfokus pada rehabilitasi daerah tangkapan air Danau Toba yang hingga 2025 telah mencapai lebih dari 4.000 ha sebagai bagian dari penguatan fungsi hidrologis kawasan.

Selanjutnya, PT Timah Tbk mencatat kenaikan indeks biodiversitas dari 2,88 pada 2022 menjadi 3,26 pada 2025 melalui program reklamasi darat dan laut yang terintegrasi.

Di sektor nikel, PT Vale Indonesia Tbk merealisasikan reklamasi lahan pascatambang seluas 156,67 ha di Blok Sorowako dan 1,42 ha di area Indonesia Growth Project (IGP) Morowali sepanjang 2025. Selain itu, rehabilitasi DAS yang dijalankan perusahaan telah mencapai 17.877 hektare di berbagai wilayah di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi bagian dari operasional perusahaan, tetapi telah menjadi faktor penting dalam menjaga akses terhadap pendanaan dan pasar.

“Sustainability Pathway bukan sekadar alat pelaporan, melainkan instrumen untuk mengelola dampak, memitigasi risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pembangunan itu bukan hanya soal pulau dan pariwisata, tetapi juga terkait perkapalan, aktivitas ekonomi maritim, hingga sektor perikanan.

“Namun yang harus selalu diingat adalah bahwa proses pembangunan harus tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati,” katanya pula.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, AMBON — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membongkar kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Sebanyak 25 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan, para tersangka diduga berperan dalam mendukung operasional PETI. Hal tersebut mulai dari pembangunan akses jalan tambang, pembangunan kolam penampungan dan fasilitas pengolahan, pendirian laboratorium penyulingan emas, hingga pembangunan sarana penunjang lainnya.

Dia menjelaskan, dari total 25 tersangka dalam kasus tambang ilegal tersebut, sebanyak 1 orang merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 24 lainnya warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan China.

"Saat ini, tersangka WNI telah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sementara itu, 12 tersangka WNA ditahan di Rutan Ambon dan 12 WNA lainnya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang karena berada di luar wilayah hukum Indonesia," kata Jeffri dalam Konferensi Pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis (25/6/2026)

Jeffri menjelaskan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang (UU) No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 2/2025, junto Pasal 20 UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan penyesuaian pidana dalam UU No. 1/2026.

Dia menjelaskan, permasalahan tambang ilegal di Gunung Botak bukanlah hal baru. Jeffri menuturkan, penanganan terkait kasus ini telah dilaksanakan sejak 2011 lalu, tetapi tidak pernah selesai.

Jeffri melanjutkan, upaya penyelesaian hingga ke tahap penetapan tersangka merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura hingga kepolisian setempat.

"Berkat optimalisasi kami dengan Pangdam dan Kapolda, kondisi Gunung Botak kini jauh lebih aman. Yang kami tangani saat ini hanya residu, yakni pihak-pihak dari luar yang masih mencoba mengganggu proses tata kelola sumber daya alam di Maluku yang diinisiasi oleh Gubernur lewat pemberdayaan masyarakat melalui izin pertambangan rakyat di Gunung Botak," jelasnya.

Dia mengatakan, penetapan tersangka dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM bersama Badan Reserse Kriminal Polri sebagai bagian dari langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus menekan aktivitas tambang ilegal yang berlangsung di kawasan Gunung Botak.

Dalam proses penyidikan, tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Gakkum ESDM yang didampingi Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli dari berbagai instansi, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku, Imigrasi Kelas I TPI Ambon, dan Kodam XV/Pattimura.

Penyidik juga melakukan penyegelan dan penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara, yakni di kawasan Gunung Botak, Kota Namlea, Ambon, dan Jakarta.

Menurut Jeffri, penetapan tersangka dilakukan setelah status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 3 April 2026.

"Keputusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh melalui rangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan bahan keterangan, serta gelar perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei dan 22 Juni 2026," katanya.

Dia menambahkan penyidik saat ini tengah melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Jeffri menegaskan proses penyidikan akan terus dikembangkan apabila ditemukan fakta baru yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali menambahkan, ke depannya pemerintah daerah akan berupaya mengelola pertambangan di Gunung Botak secara transparan dengan berlandaskan asas-asas normatif serta tidak mencemari lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh Kementerian ESDM agar dapat mewujudkan pengelolaan Gunung Botak yang menyejahterakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku," jelasnya.

Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Rabu (24/6). Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2,655 juta per gram, melemah dibandingkan posisi sebelumnya.

Berdasarkan data resmi situs Logam Mulia Antam, harga emas Antam hari ini turun Rp18 ribu dibandingkan harga pada Selasa (23/6) yang berada di level Rp2,673 juta per gram.

Pelemahan harga juga tercermin pada sisi pembelian kembali. Harga buyback emas Antam turun Rp36 ribu menjadi Rp2,372 juta per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp283 ribu per gram.

Sementara itu, berdasarkan situs HRTA Gold, harga Emasku BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp2,481 juta, sedangkan harga buyback dipatok Rp2,361 juta.

Kemudian, berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 dijual Rp2,658 juta per gram, sedangkan emas UBS dibanderol Rp2,671 juta per gram.

Perbedaan harga antarproduk tersebut dipengaruhi oleh produsen, standar cetakan, hingga jalur distribusi masing-masing merek.

Berikut daftar lengkap harga emas Rabu, 24 Juni:

0,5 gram: Rp1.377.500

1 gram: Rp2.655.000

2 gram: Rp5.250.000

3 gram: Rp7.850.000

5 gram: Rp13.050.000

10 gram: Rp26.045.000

25 gram: Rp64.987.000

50 gram: Rp129.895.000

100 gram: Rp259.712.000

250 gram: Rp649.015.000

500 gram: Rp1.297.820.000

1.000 gram: Rp2.595.600.000

0,1 gram: Rp315.500 / Rp236.100

0,25 gram: Rp739.500 / Rp590.250

0,5 gram: Rp1.295.500 / Rp1.180.500

1 gram: Rp2.481.000 / Rp2.361.000

2 gram: Rp4.922.000 / Rp4.722.000

5 gram: Rp12.225.000 / Rp11.805.000

10 gram: Rp24.400.000 / Rp23.610.000

25 gram: Rp60.700.000 / Rp59.025.000

50 gram: Rp121.350.000 / Rp118.050.000

100 gram: Rp242.600.000 / Rp236.100.000

125 gram: Rp302.750.000 / Rp290.375.000

150 gram: Rp363.150.000 / Rp348.450.000

175 gram: Rp423.500.000 / Rp406.525.000

200 gram: Rp483.800.000 / Rp464.600.000

250 gram: Rp604.250.000 / Rp576.875.000

500 gram: Rp1.208.500.000 / Rp1.153.750.000

1.000 gram: Rp2.417.000.000 / Rp2.307.500.000

0,5 gram: Rp1.394.000

1 gram: Rp2.658.000

2 gram: Rp5.252.000

5 gram: Rp13.032.000

10 gram: Rp25.996.000

25 gram: Rp64.639.000

50 gram: Rp129.176.000

100 gram: Rp258.224.000

250 gram: Rp643.974.000

500 gram: Rp1.287.947.000

1.000 gram: Rp2.575.893.000

0,5 gram: Rp1.444.000

1 gram: Rp2.671.000

2 gram: Rp5.300.000

5 gram: Rp13.096.000

10 gram: Rp26.054.000

25 gram: Rp65.007.000

50 gram: Rp129.746.000

100 gram: Rp259.390.000

250 gram: Rp648.284.000

500 gram: Rp1.295.046.000.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah merebut kembali jutaan hektare lahan sawit serta menutup tambang ilegal untuk menghentikan kebocoran.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo mengatakan pemerintahannya telah merebut kembali dan menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hutan lindung. Selain itu, perusahaan pengelola jutaan hektare layan sawit itu disebut memalsukan laporan.

Pemerintah pun telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Bahkan, terdapat tambang ilegal yang sudah beroperasi 8 tahun, namun tanpa izin.

"Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia," ujarnya.

Prabowo mengatakan bahwa setiap bulan ratusan miliar rupiah potensi kekayaan negara lenyap. Kekayaan dari tambang emas, perak, serta logam-logam yang sangat mahal keluar tanpa masuk ke kas negara.

Bahkan, menurutnya sampai hari ini terjadi penyelundupan. Pemerintah telah mengerahkan Angkatan Laut (AL), bea cukai, hingga ribuan prajurit, namun aktifitas ilegal masih saja terjadi.

"Jadi usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar luas dan sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar, tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Indonesia. Ini tidak ringan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola pertambangan nasional seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan penguatan ESG menjadi penting karena kini standar keberlanjutan tidak lagi sekadar menjadi aspek kepatuhan, tetapi juga menentukan daya saing industri mineral Indonesia di pasar global.

"Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga menilai bagaimana mineral tersebut diproduksi," kata Cecep dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pemerintah telah mulai mengintegrasikan aspek ESG dalam proses evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

Ia menyebut dari aspek sosial, perusahaan diwajibkan melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah.

Sementara dari sisi lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta menjalankan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.

Cecep menyebutkan beberapa tambang juga telah menerapkan ESG melalui standar seperti IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) serta melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih.

Selain itu, Ditjen Minerba saat ini tengah melakukan kajian untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional.

Menurut Cecep, langkah tersebut diperlukan karena semakin banyak perusahaan global yang menjadikan standar keberlanjutan sebagai syarat dalam kontrak pasokan bahan baku, khususnya untuk industri kendaraan listrik, energi bersih, dan manufaktur teknologi.

Ia mencontohkan kerja sama Vale Indonesia dengan produsen otomotif global seperti Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG dalam rantai pasok mineralnya.

Cecep menjelaskan mineral yang diproduksi secara bertanggung jawab dan memenuhi standar ESG memiliki nilai tambah sekaligus peluang pasar yang lebih besar. Penerapan ESG dinilai semakin penting bagi Indonesia yang memiliki cadangan mineral strategis seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

Menurut dia, tantangan industri pertambangan ke depan tidak hanya terletak pada kemampuan meningkatkan produksi, tetapi juga memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar internasional.

"Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Senin (22/6) di zona hijau.

Hingga pukul 09.28 WIB, IHSG menguat 12,13 poin atau 0,20 persen ke level 6.189. Berdasarkan data RTI Business, penguatan indeks terjadi setelah IHSG dibuka di level 6.217.

Sepanjang perdagangan pagi, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.226 dan level terendah 6.156

Sebanyak 301 saham tercatat menguat, 246 saham melemah, dan 186 saham lainnya stagnan.

Volume transaksi mencapai 4,31 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,57 triliun dari 361.395 kali transaksi. Sementara kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp10.865,29 triliun.

Adapun net foreign sell di seluruh pasar mencapai Rp3,19 triliun. Di pasar reguler, investor asing membukukan jual bersih Rp3,14 triliun, sedangkan pada pasar negosiasi dan tunai tercatat net foreign sell sebesar Rp57,50 miliar.

[Gambas:Youtube]

Berdasarkan volume perdagangan, transaksi domestik masih mendominasi dengan porsi 64,42 persen atau sekitar 22,8 miliar saham. Sementara investor asing berkontribusi 35,58 persen atau sekitar 9,7 miliar saham.

Dari sisi nilai transaksi, investor asing justru mendominasi dengan porsi 59,36 persen atau senilai Rp15,7 triliun. Adapun investor domestik menyumbang 40,64 persen atau sekitar Rp10,8 triliun dari total turnover pasar sebesar Rp26,5 triliun.

Sejumlah saham berkapitalisasi besar bergerak bervariasi pada awal perdagangan. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 1,19 persen ke level 6.225, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melemah 1,46 persen ke level 2.030, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terkoreksi 3,57 persen ke posisi 2.970.

Sementara itu, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berada di level 2.930 atau stagnan, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) turun 0,46 persen ke level 4.290.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana implementasi biodieselB50 mulai 1 Juli 2026 menempatkan industri pertambangan pada fase adaptasi baru.

Meski uji coba pemerintah menunjukkan hasil positif, pelaku usaha masih mengantisipasi dampak terhadap biaya perawatan alat berat, konsumsi bahan bakar, hingga produktivitas operasional.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari alat berat pertambangan, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

"Hasilnya [uji teknis B50] sangat menggembirakan sampai dengan hari ini. Kadar airnya untuk perbandingan dengan B40, B50 itu lebih sedikit dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan seperti alat berat, kereta api, serta beberapa kendaraan lain," jelas Bahlil saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (18/6/2026).

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menambahkan, manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.

"Pada 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi.

Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.

Antisipasi Tekanan Biaya

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menuturkan, pelaku usaha saat ini mencermati potensi tambahan biaya yang dapat muncul ketika porsi biodiesel kembali ditingkatkan menjadi B50.

Menurutnya, tekanan biaya operasional telah dirasakan industri sejak pemerintah meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40.

"Kekhawatiran utama pelaku usaha lebih pada aspek operasional dan biaya," kata Gita saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan biaya bahan bakar menjadi perhatian utama karena merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan. Kegiatan tambang sangat bergantung pada alat berat yang beroperasi dalam durasi panjang, menghadapi beban kerja tinggi, dan beroperasi pada kondisi lapangan yang berat.

Akibatnya, perubahan karakteristik maupun harga bahan bakar akan langsung memengaruhi biaya produksi perusahaan tambang.

Gita memaparkan, dalam operasional pertambangan, konsumsi bahan bakar menjadi salah satu pos biaya terbesar karena digunakan untuk menggerakkan berbagai alat berat, mulai dari ekskavator hingga truk angkut. Oleh karena itu, setiap kenaikan biaya bahan bakar berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan biaya produksi.

Sementara itu, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) menyatakan siap mengikuti ketentuan implementasi B50. Corporate Communication ADRO Karina Novianti mengatakan, perusahaan akan tetap mengedepankan aspek operasional yang andal, keselamatan, dan efisiensi.

"Perusahaan juga akan memastikan kelancaran operasional dengan adanya program ini," kata Karina.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy mengatakan, secara umum pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak guna mencapai kemandirian energi nasional melalui program B50.

Dia menuturkan, industri pertambangan selama ini telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap alat berat seiring peningkatan campuran biodiesel dari tahun ke tahun. Namun, evaluasi terhadap implementasi B40 menunjukkan adanya sejumlah dampak yang mulai dirasakan pelaku usaha.

Menurutnya, penggunaan B40 telah menyebabkan kenaikan biaya pemeliharaan dan perbaikan alat berat, sekaligus menurunkan kinerja peralatan tambang. Kondisi tersebut terjadi karena kandungan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang menjadi bahan utama biodiesel memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap air.

"Sifat higroskopis FAME membuat bahan bakar lebih mudah menyerap kelembapan dari udara. Kandungan air yang tinggi di dalam sistem bahan bakar berpotensi menurunkan efisiensi pembakaran, memicu korosi pada komponen mesin, serta mempercepat kerusakan injektor dan penyumbatan filter bahan bakar," jelasnya.

Selain itu, biodiesel juga memiliki karakteristik sebagai pelarut yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan endapan kotoran yang selama ini menempel pada tangki dan saluran bahan bakar terlepas dan terbawa aliran bahan bakar sehingga meningkatkan risiko penyumbatan filter.

Perhapi menilai peningkatan kandungan FAME menjadi 50% berpotensi memperbesar dampak tersebut. Terlebih, sebagian besar alat berat yang digunakan industri pertambangan sejak awal tidak dirancang untuk menggunakan biodiesel dengan kandungan tinggi.

Sudirman mengatakan, produsen alat berat global dari China, Korea Selatan, Jepang, Jerman, hingga Amerika Serikat umumnya tidak memberikan garansi apabila peralatan dioperasikan menggunakan bahan bakar di luar spesifikasi yang direkomendasikan.

"Hal ini tentunya akan menjadi risiko perusahaan tambang maupun perusahaan jasa pertambangan yang mengoperasikan alat berat tersebut," ujarnya.

Tekanan biaya juga diperkirakan semakin besar. Berdasarkan laporan Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia (Pertaabi), transisi dari B35 ke B40 pada tahun lalu telah menyebabkan peningkatan biaya pemeliharaan dan perbaikan alat sekitar 17%.

Di sisi lain, hasil uji coba yang dihimpun Asosiasi Pemasok Energi, Batubara dan Mineral Indonesia (Aspindo) menunjukkan penggunaan B50 berpotensi membuat konsumsi bahan bakar lebih boros sekitar 7% hingga 10% dibandingkan B40.

Tambahan biaya itu dinilai semakin membebani industri mengingat bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan. Porsinya diperkirakan mencapai 30% hingga 35% dari total biaya operasional perusahaan tambang.

Selain konsumsi yang lebih tinggi, biaya logistik pengadaan biodiesel juga menjadi perhatian. Sebab, sebagian besar lokasi tambang berada di wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi lebih mahal dari fasilitas produksi biodiesel.

Atas dasar itu, Perhapi meminta pemerintah mengevaluasi kembali rencana implementasi B50 sebelum diterapkan secara penuh. Menurut Sudirman, kenaikan biaya operasional dan potensi penurunan performa alat berat dapat berdampak pada produktivitas hingga produksi sektor pertambangan secara keseluruhan.

Sebagai alternatif, Perhapi mengusulkan penggunaan hydrotreated vegetable oil (HVO) sebagai campuran bahan bakar diesel menggantikan FAME. Meski memiliki harga yang lebih tinggi, HVO dinilai lebih aman bagi performa dan umur mesin alat berat.

Sudirman menjelaskan, HVO diproduksi melalui proses hidrogenasi yang menghasilkan hidrokarbon murni setara solar fosil. Berbeda dengan FAME, HVO memiliki sifat higroskopis yang sangat rendah sehingga tidak mudah menyerap air dan dinilai lebih kompatibel dengan mesin-mesin alat berat yang digunakan di sektor pertambangan.

Kesiapan Pemasok

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Komunikasi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Catra de Thouars memastikan industri siap menyesuaikan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan program B50.

Adapun, hingga saat ini, pihaknya masih menanti terbitnya spesifikasi resmi produk B50 dari pemerintah sebagai acuan teknis produksi.

Catra mengatakan, karakteristik B50 pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dibandingkan B40. Namun, kepastian mengenai perubahan spesifikasi dan kualitas produk baru dapat diketahui setelah pemerintah menerbitkan standar resmi yang akan menjadi acuan industri.

Dari sisi pasokan, Aprobi memastikan industri siap menyesuaikan kapasitas dan proses produksi sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Penyesuaian tersebut akan dilakukan setelah rincian spesifikasi B50 diterbitkan.

Menurut Catra, industri masih akan mengevaluasi kebutuhan teknis yang diperlukan untuk menghasilkan biodiesel sesuai standar baru. Penyesuaian itu dapat mencakup penggunaan katalis tambahan, peningkatan kualitas bahan baku, hingga perubahan pada proses produksi.

Catra juga memastikan sistem pengawasan mutu biodiesel nasional telah memadai untuk mendukung implementasi program baru tersebut.

"Untuk pengawasan mutu pastinya laboratorium-laboratorium kami di pabrik sudah tersertifikasi semua. Fasilitas dan tangki penyimpanan juga sudah memadai," ujarnya.

IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrahman, memanggil seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait polemik 15 kontainer berisi mineral tambang Ilmenite milik PT Putra Mineral Mandiri (PMM). Langkah itu diambil untuk mendapatkan kejelasan serta mendudukkan perkara secara transparan.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Dudung tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi berwenang, di antaranya Bea Cukai, Sucofindo, Bakamla Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Dudung mendengarkan semua pihak yang memaparkan dan berjanji akan mencermati serta mendalami lebih lanjut masukan dari semua pihak sebelum mengambil keputusan atau rekomendasi berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Babe, Reskiansyah, menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam persoalan tersebut terbatas pada aspek administrasi perizinan usaha pertambangan.

"Kalau kami terkait dengan administrasi di daerah, kapasitas kami hanya pada izin usaha pertambangan saja," kata Reskiansyah dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, seluruh proses yang menjadi kewenangan Pemprov Babel telah dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa persoalan ekspor bukan merupakan ranah pemerintah daerah.

"Yang jelas, kalau sudah sesuai prosedur dan sesuai kapasitas kami, ya terkait perizinan di daerah. Kalau terkait ekspor itu bukan ranah kami," ujarnya.

Sementara, penasihat Hukum PT PMM, Poltak Silitonga, mengonfirmasi kehadiran kliennya dalam pertemuan tersebut. Poltak menyatakan bahwa undangan dari KSP bertujuan untuk memberikan klarifikasi mendalam demi meluruskan isu miring yang beredar.

"Kami diundang untuk memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang berkembang selama ini, terutama tuduhan bahwa PT PMM melakukan penyelundupan barang berbahaya dan logam tanah jarang," ungkap

Poltak menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekspor PT PMM telah berjalan sesuai koridor hukum. Poltak membantah keras tudingan yang menyebut komoditas mereka mengandung bahan radioaktif atau mineral terlarang.

"Kami menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta bahwa tidak ada eksploitasi atau ekspor barang mineral yang dilarang negara, baik itu logam tanah jarang (LTJ) maupun bahan nuklir radioaktif," ujarnya.

Pihak PT PMM mengklaim bahwa Bea Cukai dan Sucofindo yang hadir dalam pertemuan tersebut turut memperkuat penjelasan mereka. Kedua lembaga tersebut menyatakan bahwa proses pemeriksaan 15 kontainer telah memenuhi prosedur yang berlaku.

"Mereka menyampaikan bahwa segala prosedur sudah dilaksanakan. Barang milik PT PMM sudah memiliki sertifikat serta dokumen yang sah, sehingga layak untuk diekspor. Izin itu kan domainnya Bea Cukai," kata Poltak.

Lebih lanjut, Poltak mempertanyakan dasar klaim Satgas Trisakti yang menuduh adanya pelanggaran berdasarkan hasil laboratorium PT Timah. Menurutnya, PT Timah tidak memiliki kapasitas legalitas untuk menguji kepemilikan kontainer pihak lain.

"Masa mereka bisa mengeluarkan hasil lab terhadap barang milik PT PMM? Padahal mereka bukan lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan uji laboratorium tersebut," paparnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Ruang representasi politik di daerah dinilai berpotensi menyempit apabila ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diterapkan dalam pemilihan anggota DPRD. Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Partai Perindo menilai perluasan threshold ke tingkat daerah berisiko mengurangi keterwakilan suara masyarakat dalam lembaga legislatif.

Ketua DPP Bidang Fraksi dan Pemerintahan Partai Perindo Gardian Muhammad menegaskan Perindo menolak wacana penerapan parliamentary threshold untuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. "Partai Perindo menolak wacana perluasan ambang batas parlemen ke tingkat DPRD karena berpotensi mereduksi kualitas demokrasi dan mengabaikan prinsip keterwakilan rakyat,” ujar Gardian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/06/2026).

“Setiap suara yang diberikan masyarakat harus memiliki kesempatan yang adil untuk terkonversi menjadi representasi politik, bukan terhapus oleh mekanisme yang semakin membatasi akses partai-partai tertentu," sambungnya.

Demokrasi Dinilai Tidak Boleh Mempersempit Pilihan Rakyat

Gardian menilai perluasan ambang batas parlemen justru berpotensi menguntungkan partai-partai besar dan mempersempit ruang hadirnya alternatif politik di daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi keberagaman aspirasi masyarakat yang seharusnya terwakili dalam proses demokrasi.

"Penerapan ambang batas yang lebih luas justru berisiko menciptakan gejolak politik di daerah dengan menguntungkan partai-partai besar dan menyulitkan lahirnya alternatif politik yang mampu mewakili kepentingan masyarakat secara lebih beragam. Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui penyempitan pilihan, melainkan melalui kompetisi yang terbuka dan setara," katanya.

Penolakan terhadap perluasan parliamentary threshold mengemuka setelah muncul usulan agar ambang batas parlemen tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tetapi juga diterapkan secara berjenjang pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam revisi UU Pemilu.

Perindo Minta Reformasi Politik Tidak Kurangi Hak Pemilih

Menurut Gardian, pembenahan sistem politik seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas demokrasi melalui kaderisasi, transparansi partai, dan penguatan akuntabilitas wakil rakyat, bukan dengan menambah pembatasan yang berpotensi mengurangi hak politik warga negara.

"Pembenahan sistem politik seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas kaderisasi, transparansi partai, dan akuntabilitas wakil rakyat. Jangan sampai alasan penyederhanaan sistem kepartaian dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik warga negara dan membatasi representasi di tingkat lokal," tegasnya.

Dia menegaskan Partai Perindo memahami pentingnya keterwakilan politik di daerah karena saat ini memiliki 349 anggota DPRD kabupaten/kota dan 31 anggota DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa demokrasi daerah membutuhkan ruang kompetisi yang terbuka agar masyarakat memiliki pilihan politik yang beragam dan aspiratif.

Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal pembahasan revisi UU Pemilu agar menghasilkan regulasi yang tetap menjamin keterwakilan masyarakat, memperkuat kualitas demokrasi, serta menjaga hak politik warga negara di seluruh tingkatan pemerintahan.