JAKARTA - Proses pengajuan pinjaman sering kali berlangsung cepat. Beberapa menit fokus mengisi data, mengecek nominal, lalu menekan tombol konfirmasi. Baru setelah semuanya selesai, muncul satu kesadaran yang bikin panik: rekening tujuan yang dipilih ternyata salah.

Mungkin rekening lama yang sudah jarang digunakan, rekening milik anggota keluarga, atau sekadar salah memilih dari daftar yang tersimpan sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, banyak pengguna langsung mencari cara untuk batalkan pinjaman Kredivo sebelum dana benar-benar cair. Pertanyaannya, apakah hal tersebut masih memungkinkan?

Kuncinya Ada di Status Pengajuan

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek status pinjaman di aplikasi.

Jika pengajuan masih berada dalam tahap verifikasi atau belum dicairkan, peluang untuk melakukan perubahan atau pembatalan masih lebih besar. Karena itu, semakin cepat masalah diketahui, semakin cepat pula tindakan bisa dilakukan.

Jangan menunggu hingga dana berhasil dicairkan karena opsi yang tersedia biasanya menjadi jauh lebih terbatas.

Segera Hubungi Customer Service

Jika menyadari adanya kesalahan rekening tujuan, langkah terbaik adalah langsung menghubungi customer service resmi Kredivo.

Sampaikan detail pengajuan yang dilakukan dan jelaskan bahwa terdapat kesalahan pada rekening tujuan pencairan. Tim customer service akan membantu melakukan pengecekan berdasarkan status pinjaman yang ada di sistem.

Dalam kondisi tertentu, apabila proses pencairan belum berjalan, kemungkinan masih ada solusi yang dapat dilakukan sebelum dana dikirim.

Jika Dana Sudah Terlanjur Cair

Situasinya berbeda apabila dana sudah berhasil dicairkan.

Pada tahap ini, pinjaman sudah dianggap aktif sehingga prosesnya tidak lagi sama seperti membatalkan transaksi belanja online. Dana yang sudah dicairkan tidak bisa dibatalkan secara sepihak hanya karena terjadi kesalahan saat memilih rekening tujuan.

Karena itu, apabila dana sudah masuk ke rekening tujuan, langkah terbaik adalah segera berkonsultasi dengan customer service mengenai prosedur resmi yang dapat dilakukan sesuai kondisi yang terjadi.

Jangan Mengirim Dana Sendiri Tanpa Instruksi Resmi

Saat panik, sebagian orang tergoda untuk langsung memindahkan atau mengirim kembali dana yang diterima dengan harapan pinjaman otomatis dianggap batal.

Padahal tindakan seperti ini justru berisiko menimbulkan kebingungan dalam proses verifikasi dan pencatatan transaksi.

Karena itu, selalu ikuti arahan resmi dari customer service dan hindari mengambil langkah sendiri tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Simpan Bukti dan Dokumentasi

Selama proses berlangsung, simpan seluruh bukti pengajuan, riwayat komunikasi, dan dokumen terkait pinjaman yang diajukan.

Informasi ini dapat membantu mempercepat proses pengecekan apabila tim Kredivo membutuhkan data tambahan untuk menelusuri status pengajuan maupun pencairan.

Peluang untuk batalkan pinjaman Kredivo sangat bergantung pada status pengajuan saat kesalahan ditemukan. Jika pinjaman belum cair, segera hubungi customer service agar opsi yang tersedia masih lebih banyak. Namun jika dana sudah berhasil dicairkan, pastikan seluruh proses penyelesaian dilakukan melalui prosedur resmi yang diberikan oleh Kredivo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan, IMF menawarkan pinjaman senilai US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar.

Ia mengungkapkan, tawaran itu diberikan IMF saat Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) di Washington DC, Amerika Serikat pada 13-17 April 2026.

Herman menuturkan, dana tersebut diberikan IMF untuk negara-negara anggota dalam menghadapi risiko dan kondisi darurat. Namun, Purbaya menilai kondisi perekonomian Indonesia masih kuat sehingga belum memerlukan bantuan tersebut.

Menurut Herman, bendahara negara masih pede dengan prospek ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi masih terjaga dan juga komitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto jadi alasan menolak pinjaman IMF.

“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya embiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kondisi kita masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawari pendanaan darurat gitu, ya tentu saja-with all due respect-kita belum butuh saat itu,” kata Herman kepada wartawan, di kantornya, Kamis (25/6).

Herman mengatakan, IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko sehingga memilki proyeksi yang cenderung lebih konservatif. Hal ini berbeda dengan lembaga multilateral lain seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia (World Bank).

IMF, menurut Herman, berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk menghadapi kondisi darurat atau tekanan ekonomi.

Purbaya sebelumnya menyatakan menolak bantuan pendanaan dari IMF untuk menghadapi ketidakpastian global. Dia beralasan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat sehingga Indonesia tak memerlukan bantuan tersebut.

Hal ini disampaikan Purbaya usai bertemu dengan dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/6) pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Purbaya mengaku bertanya apakah IMF memiliki kebijakan untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Kristalina menjawab IMF tidak memiliki otoritas untuk hal itu, namun IMF menyediakan dana bantuan untuk negara yang membutuhkan bantuan akibat dampak perang.

“Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp 420 triliun,” kata Purbaya, dalam keterangan resmi Kemenkeu, dikutip Senin (20/4).

Bendahara negara ini juga menyatakan indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 420 triliun yang dapat menjadi bantalan.

Purbaya mengatakan, IMF sempat bertanya tentang ketahanan ekonomi Indonesia dengan kondisi di tengah gejolak geopolitik. Awalnya, kata Purbaya, IMF sepat bingung dengan strategi yang diterapkan Indonesia.

“Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Purbaya menyebut IMF memproyeksi ketidakpastian global akibat perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

“Karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi, kita akan menghadapi ketidakpastian,” katanya.

Melansir laman resminya, IMF menawarkan bantuan pada seluruh negara-negara anggotanya yang dilanda krisis dengan memberi dukungan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ruang gerak saat negara-negara itu menerapkan kebijakan penyesuaian (adjustment policy) untuk memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

IMF juga menyediakan pembiayaan pencegahan (precautionary financing) untuk membantu mencegah terjadinya krisis dan menyediakan perlindungan apabila krisis terjadi.

tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi

Jakarta (ANTARA) - Suatu sore, seorang karyawan swasta bercerita kepada saya tentang kebiasaan yang awalnya ia anggap biasa saja. Ketika pertama kali menggunakan fitur paylater, tujuannya sederhana: membeli kebutuhan rumah tangga menjelang akhir bulan ketika saldo rekening mulai menipis.

Prosesnya cepat, praktis, dan nyaris tanpa hambatan. Dalam hitungan menit transaksi selesai. Tidak ada rasa khawatir karena cicilan yang muncul hanya puluhan ribu rupiah. Namun beberapa bulan kemudian, fasilitas yang sama digunakan untuk membeli telepon genggam, tiket perjalanan, perlengkapan hobi, hingga kebutuhan sehari-hari.

Tanpa disadari, tagihan demi tagihan mulai menumpuk. Setiap awal bulan, sebagian besar penghasilannya habis untuk membayar cicilan yang sebelumnya dianggap ringan. Ia tidak pernah berniat berutang terlalu banyak. Ia hanya tidak menyadari bahwa kemudahan yang diberikan teknologi dapat perlahan berubah menjadi beban yang sulit dikendalikan.

Kisah tersebut bukanlah cerita tunggal. Di berbagai daerah, banyak konsumen menghadapi situasi serupa. Mereka bukan orang yang boros, bukan pula individu yang sengaja mencari utang. Sebagian besar hanyalah masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin kompleks.

Ketika harga kebutuhan meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) hadir sebagai solusi instan yang terasa membantu. Persoalannya, solusi yang digunakan tanpa pemahaman memadai sering kali berubah menjadi masalah baru yang datang diam-diam.

Banyak orang baru menyadari besarnya kewajiban yang harus dibayar ketika tagihan mulai berdatangan setiap bulan. Pada titik itulah kemudahan berubah menjadi tekanan, bahkan tidak jarang memicu konflik keluarga dan mengganggu stabilitas keuangan rumah tangga.

Fenomena ini berlangsung seiring pertumbuhan pesat industri pembiayaan digital di Indonesia. Baki debet pembiayaan BNPL hingga April 2026 telah mencapai sekitar Rp29,3 triliun dengan jumlah pengguna melampaui 31 juta akun. Sementara itu, outstanding pinjaman daring telah melampaui Rp80 triliun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin akrab dengan pembiayaan digital sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paylater bukan lagi sekadar fitur pembayaran, melainkan mulai berkembang menjadi bagian dari gaya hidup keuangan masyarakat digital. Bagi sebagian orang, fasilitas ini tidak lagi dipandang sebagai alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari pola konsumsi rutin.

Tentu saja, perkembangan ini tidak sepenuhnya negatif. Kehadiran pinjaman daring dan BNPL telah membantu memperluas inklusi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro, pekerja informal, maupun masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel.

Dalam kondisi tertentu, fasilitas ini membantu memenuhi kebutuhan mendesak, memperlancar arus kas usaha kecil, dan membuka akses terhadap berbagai layanan ekonomi digital. Inovasi semacam ini merupakan bagian dari kemajuan yang tidak dapat dihindari dalam era transformasi digital.

Namun, tidak semua orang menyadari bahwa setiap kemudahan selalu membawa konsekuensi. Persoalan sering muncul ketika tagihan mulai berdatangan. Banyak konsumen masih menganggap paylater sebagai tambahan kemampuan belanja, padahal hakikatnya adalah utang yang harus dibayar.

Kemudahan teknologi menciptakan ilusi bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa konsekuensi berarti. Konsumen lebih sering melihat besarnya cicilan bulanan dibandingkan total kewajiban yang harus dilunasi. Akibatnya, keputusan finansial lebih banyak didorong oleh keinginan sesaat daripada kemampuan membayar. Di sinilah akar persoalan perlindungan konsumen mulai muncul.

Bukan tambahan pendapatan

Kesalahan persepsi mengenai paylater menjadi tantangan terbesar saat ini. Banyak pengguna merasa memiliki daya beli yang lebih besar karena memperoleh limit pembiayaan. Padahal limit bukanlah tambahan penghasilan. Limit hanyalah kewajiban yang pembayarannya ditunda.

Ketika satu fasilitas belum lunas lalu digunakan kembali untuk transaksi berikutnya, konsumen perlahan memasuki siklus utang yang semakin sulit dikendalikan.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar pengguna berasal dari kelompok usia produktif yang sangat dekat dengan teknologi digital. Mereka hidup dalam lingkungan yang serba cepat dan instan. Tidak sedikit yang menggunakan pembiayaan digital untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, bukan kebutuhan produktif.

Ketika utang digunakan untuk membeli barang yang nilainya terus menurun, sementara penghasilan tidak bertambah secara signifikan, maka risiko tekanan keuangan jangka panjang menjadi semakin besar. Pada akhirnya, masalah yang muncul bukan sekadar keterlambatan pembayaran, tetapi juga menurunnya kualitas hidup, meningkatnya stres, dan terganggunya stabilitas ekonomi keluarga.

Konsumen masih rentan

Pemerintah dan OJK patut diapresiasi karena tidak tinggal diam menghadapi perkembangan industri ini. Melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan perlindungan data pribadi.

Penguatan regulasi berlanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 2 Tahun 2026. Mulai 1 Juli 2026, calon pengguna BNPL diwajibkan berusia minimal 18 tahun atau telah menikah serta memiliki penghasilan rata-rata minimal Rp3 juta per bulan yang dibuktikan secara valid. Kemampuan membayar juga harus dianalisis agar cicilan tidak melebihi batas tertentu dari penghasilan debitur.

Namun tantangan belum selesai. Regulasi telah mengatur usia minimum pengguna, penghasilan minimum, analisis kemampuan bayar, perlindungan data pribadi, hingga keterbukaan informasi.

Akan tetapi, regulasi belum sepenuhnya mampu menjawab perilaku konsumsi digital yang dibentuk oleh algoritma pemasaran, promosi agresif, dan kemudahan transaksi instan. Dengan kata lain, regulasi berhasil mengatur penyelenggara, tetapi belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku konsumtif yang berkembang di ruang digital.

Dalam praktik pemasaran digital, promosi, diskon, cashback, dan berbagai kemudahan transaksi sering kali lebih menarik perhatian dibandingkan informasi mengenai risiko pembiayaan. Akibatnya, konsumen mengambil keputusan dalam kondisi informasi yang tidak sepenuhnya seimbang. Celah inilah yang perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan pada masa mendatang.

Masalah lain adalah potensi penggunaan beberapa fasilitas pembiayaan secara bersamaan. Seorang konsumen dapat memiliki akun pada berbagai platform sekaligus. Secara individual mungkin setiap platform telah melakukan analisis kelayakan, tetapi akumulasi kewajiban dari berbagai platform belum tentu terlihat secara utuh oleh konsumen.

Karena itu, perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan persetujuan digital dan peringatan tertulis. Diperlukan integrasi data, penguatan sistem penilaian risiko, serta mekanisme peringatan dini yang mampu mendeteksi gejala penumpukan utang sebelum terlambat.

Bangun perlindungan

Perlindungan konsumen yang efektif harus dibangun melalui tiga pilar utama. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, pelaku usaha yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis. Ketiga, masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang memadai.

Upaya tersebut tidak cukup jika hanya berhenti pada edukasi. Ada empat langkah konkret yang perlu dilakukan secara bersamaan.

Pertama, penyelenggara wajib menampilkan total kewajiban pembayaran secara lebih transparan daripada sekadar besaran cicilan bulanan.

Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini bagi konsumen yang memiliki fasilitas pembiayaan di banyak platform.

Ketiga, edukasi keuangan harus masuk lebih luas ke sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas.

Keempat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus dibuat lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses sehingga konsumen tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah.

Saya sering membayangkan seorang ibu yang menggunakan paylater untuk membeli susu anaknya ketika penghasilan keluarga belum cukup hingga akhir bulan. Saya juga membayangkan seorang pekerja muda yang menggunakan fasilitas serupa untuk membayar kebutuhan transportasi agar tetap bisa bekerja.

Mereka bukan pencari utang. Mereka hanyalah masyarakat yang sedang berusaha bertahan di tengah tantangan ekonomi yang tidak selalu mudah. Karena itu, perlindungan konsumen harus hadir bukan hanya untuk mengatur transaksi, tetapi juga menjaga martabat manusia yang berada di balik transaksi tersebut.

Paylater sejatinya hanyalah alat. Di tangan yang bijak, ia dapat membantu. Di tangan yang kurang memahami risiko, ia dapat menjadi sumber persoalan yang berkepanjangan. Karena itu, ukuran keberhasilan inovasi digital tidak boleh hanya dilihat dari besarnya transaksi, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat tanpa terjebak dalam beban utang yang tidak terkendali.

Jika teknologi memungkinkan seseorang membeli hanya dengan satu klik, maka perlindungan konsumen harus memastikan bahwa satu klik tersebut tetap disertai kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab.

Sebab tujuan akhir pembangunan sistem keuangan bukanlah menciptakan masyarakat yang mudah berutang, melainkan masyarakat yang semakin sejahtera, berdaya, dan terlindungi. Ketika keseimbangan itu tercapai, kemajuan teknologi tidak akan menjadi perangkap tersembunyi, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih baik.

*) Dr Antoni Ludfi Arifin, Associate Professor Institut STIAMI & Pemerhati Perlindungan Konsumen

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan penurunan suku bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar) milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi 8 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro.

"Telah diputuskan bahwa suku bunga pinjaman PNM Mekar yang sebelumnya berada pada kisaran 18 hingga 25 persen diturunkan menjadi 8 persen," katanya lewat rilisnya, Senin (22/6/2026).

Menteri Maman menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para perempuan pelaku usaha ultramikro dan supermikro yang menjadi nasabah PNM Mekar.

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, jutaan nasabah PNM Mekar masih menanggung biaya pinjaman yang relatif tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk meringankan beban pembiayaan agar para pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya.

Menteri Maman menjelaskan besaran biaya pinjaman selama ini turut dipengaruhi oleh model pendampingan intensif yang dijalankan PNM melalui account officer dan account advisor.

Mereka tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, serta pemantauan terhadap perkembangan usaha para nasabah.

"Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga terjadi penurunan suku bunga pinjaman menjadi 8 persen," ujar Maman.

Dia menambahkan, keputusan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh PNM bersama Danantara dengan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan payung hukum yang diperlukan.

"Keputusan ini sudah ditetapkan dan segera ditindaklanjuti. Saat ini payung hukumnya sedang dipersiapkan," kata Maman

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menurunkan beban bunga pinjaman bagi nasabah program Mekaar milik PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi sekitar 8%, dari sebelumnya berada pada kisaran 18–25%.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penguatan ekonomi masyarakat bawah, terutama perempuan pelaku usaha ultra mikro yang tergabung dalam program Mekaar.

“Jadi ini kan ada sebuah keseriusan dan semangat besar dari Pak Presiden, keberpihakan beliau terhadap ekonomi masyarakat di bawah. Khususnya para nasabah-nasabah Mekaar,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Menurut Maman, selama ini nasabah Mekaar yang telah mengikuti program pembiayaan PNM selama 10–15 tahun terakhir menanggung beban bunga pinjaman di kisaran 18–25%. Namun, pemerintah memutuskan untuk menurunkan secara signifikan bunga pinjaman menjadi sekitar 8% melalui skema subsidi yang diberikan negara.

“Pak Presiden menginginkan bahwa ada keringanan beban biaya pinjaman. Nah, itu sudah perintah dari beliau. Alhamdulillah, di dalam rapat komite pembiayaan ini, diputuskan pinjaman mereka turun dari range 18—25% menjadi 8%,” ujarnya.

Maman menambahkan kebijakan ini akan berdampak pada sekitar 10–15 juta nasabah perempuan pelaku usaha ultra mikro di bawah binaan PNM di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan penurunan bunga tersebut dimungkinkan karena adanya subsidi pemerintah untuk menutup sebagian biaya pembiayaan, termasuk biaya pendampingan PNM kepada para nasabah.

“Jadi di PNM itu, mereka punya account officer, memberikan pendampingan, monitoring kepada ibu-ibu ini. Jadi diberikan subsidi kurang lebih sekitar 10% di dalam pinjaman ini. Jadi, Alhamdulillah, tadi sudah dikalkulasikan nanti bunga pinjamannya sekitar kurang lebih 8%,” lanjutnya.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh PNM bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum untuk implementasinya.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatasi layanan paylater hanya diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan merupakan upaya memperkuat pelindungan konsumen.

“Dari sisi konsumen, kebijakan ini berpotensi meningkatkan perlindungan karena proses penyaluran pembiayaan akan berada di bawah standard manajemen risiko, transparansi, dan pengawasan yang lebih ketat,” ucap M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selain itu, ia mengatakan pembatasan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko terkait layanan paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di tengah pertumbuhan pembiayaan digital yang sangat pesat.

Dengan tata kelola yang lebih baik, risiko overleverage (jumlah pinjaman melebihi kemampuan bayar peminjam) dapat ditekan, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian ekonomi global.

“Data OJK menunjukkan outstanding BNPL perbankan masih tumbuh di atas 30 persen secara tahunan, sehingga penguatan pengawasan menjadi penting agar ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan risiko sistemik di kemudian hari,” ujar Rizal.

Meskipun demikian, ia meminta para regulator untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menghambat inovasi financial technology (fintech) dan perkembangan ekonomi digital, mengingat kebijakan itu akan berdampak pada penyesuaian model bisnis dan kemitraan bagi pengguna dan merchant.

Namun dalam jangka panjang, ia menuturkan bahwa kebijakan tersebut akan mendorong terbentuknya ekosistem paylater yang lebih sehat dan kredibel, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar.

“Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan inklusi keuangan agar akses pembiayaan digital tetap luas tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan,” kata Rizal.

Dalam keterangan resmi Rabu (17/6) lalu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menyampaikan bahwa pihaknya memberikan masa peralihan penyelenggaraan paylater bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Para pelaku jasa keuangan tersebut diminta untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Melalui kebijakan tersebut, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan paylater.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Platform pinjaman daring (pindar) PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) mencatat telah menyalurkan pendanaan dengan nilai akumulasi mencapai Rp96,67 triliun kepada lebih dari 10 juta penerima dana (borrower) sejak berdiri pada 2017 hingga Mei 2026.

Capaian tersebut sejalan dengan fokus perusahaan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal, terutama kelompok unbanked dan underbanked.

Direktur Utama PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) Nucky Poedjiardjo mengatakan masih terdapat ruang yang besar untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Menurutnya, layanan keuangan digital, termasuk pindar, dapat menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kesenjangan akses kredit sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Easycash berkomitmen memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sebagai fondasi dalam menghadirkan akses pendanaan yang luas bagi masyarakat,” ujar Nucky dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026).

Merujuk pada White Paper Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting bertajuk Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar, akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Data World Bank menunjukkan sekitar 48% penduduk dewasa Indonesia masih berada dalam kategori underbanked.

Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi keuangan perbankan mencapai sekitar 70% pada 2025. Artinya, masih terdapat sekitar 30% masyarakat dewasa yang belum terlayani secara optimal oleh layanan keuangan formal.

Dalam upaya memperluas akses pendanaan tersebut, Easycash menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK itu menyebut penguatan dilakukan melalui fungsi pengawasan, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan, audit internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi pengelolaan perusahaan sesuai dengan implementasi POJK No. 40 Tahun 2024.

Nucky menilai tata kelola yang kuat tidak hanya diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan perlindungan konsumen.

“Kami meyakini bahwa tata kelola yang kuat akan memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan,” katanya.

Ke depan, Easycash akan terus memperluas akses pendanaan kepada masyarakat, khususnya segmen unbanked dan underbanked.

Selain itu, perseroan juga berkomitmen meningkatkan literasi keuangan melalui berbagai program edukasi, seperti MOJANG (Modul Bijak Keuangan) dan platform edukasi ChatPindar guna mendorong penggunaan layanan keuangan digital yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA — Ruang belanja masyarakat diperkirakan mulai tertekan seiring kenaikan suku bunga acuan ke level 5,75% yang berpotensi mengubah pola konsumsi rumah tangga sekaligus memperlambat laju ekspansi sektor ritel dan industri yang bergantung pada pembiayaan kredit.

Sejumlah ekonom hingga dunia usaha menilai kebijakan moneter yang lebih ketat ini berpotensi menahan laju belanja rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kenaikan BI Rate kali ini juga menjadi yang kedua sepanjang Juni 2026. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan dari level 5,25% menjadi 5,50% pada 9 Juni 2026, dan kembali naik menjadi 5,75% pada 18 Juni 2026.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,75% tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi sektor ritel. Di satu sisi, bunga simpanan yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat kembali dibelanjakan di pusat perbelanjaan.

Menurutnya, kekhawatiran utama justru berada pada sisi investasi. Kenaikan bunga simpanan umumnya diikuti peningkatan bunga pinjaman perbankan sehingga biaya pembiayaan bagi pelaku usaha ikut meningkat.

“Dengan adanya kenaikan bunga tabungan, maka bunga pinjaman di bank juga akan naik biasanya, sehingga ini akan menyulitkan sektor ritel untuk ekspansi karena investasi yang diadakan biasanya juga didukung dari bunga bank,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Jumat (19/6/2026).

Namun, dia menilai dampak akhir dari kebijakan tersebut masih perlu dicermati. Menurutnya, belum dapat dipastikan apakah tambahan pendapatan bunga yang diterima masyarakat akan lebih banyak mengalir ke konsumsi, atau justru kenaikan biaya bunga pinjaman akan lebih membebani pelaku usaha.

Hippindo berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa subsidi bunga kredit bagi dunia usaha agar investasi tetap berjalan di tengah tren kenaikan suku bunga.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai keputusan bank sentral tersebut dapat dipahami dalam konteks global yang masih sarat ketidakpastian, mulai dari tensi geopolitik hingga arah kebijakan moneter negara maju yang masih ketat. Kendati demikian, Shinta menyebut tekanan terhadap sektor riil tidak dapat dihindari.

“Dunia usaha juga mencermati bahwa kenaikan suku bunga yang terjadi secara berturut-turut dalam waktu relatif singkat tentu membawa konsekuensi terhadap sektor riil. Kenaikan biaya dana pada akhirnya akan memengaruhi biaya pembiayaan usaha, baik untuk modal kerja maupun investasi,” kata Shinta kepada Bisnis.

Terlebih, pelaku usaha mulai merasakan peningkatan biaya pembiayaan, terutama pada sektor yang bergantung pada kredit perbankan seperti manufaktur, konstruksi, properti, UMKM, hingga sektor padat karya.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Dia menilai upaya menjaga iklim usaha, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta menekan biaya ekonomi perlu dilakukan secara bersamaan agar pertumbuhan tetap berkelanjutan.

Bukan hanya itu, Apindo menyampaikan jika suku bunga kembali naik hingga 6,00%, maka dampaknya terhadap biaya pembiayaan, ekspansi investasi, dan permintaan domestik perlu menjadi perhatian bersama. Saat ini, banyak perusahaan mulai melakukan penyesuaian atau recalibration rencana bisnis akibat kenaikan biaya modal.

“Kenaikan suku bunga yang lebih tinggi berpotensi membuat sebagian pelaku usaha menunda ekspansi, mengurangi investasi baru, atau lebih selektif dalam melakukan pengembangan kapasitas usaha,” ucapnya.

Ke depan, lanjut Shinta, jika kebijakan moneter tetap ketat, maka dukungan kebijakan fiskal, deregulasi, percepatan reformasi struktural, serta upaya menurunkan berbagai komponen biaya ekonomi tinggi menjadi semakin penting untuk menjaga daya saing dan ketahanan sektor riil Indonesia.

Konsumsi Tertekan

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mengingatkan adanya risiko perlambatan konsumsi rumah tangga akibat meningkatnya beban bunga dan cicilan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan kenaikan suku bunga membawa konsekuensi terhadap biaya pembiayaan dan daya beli masyarakat yang perlu diantisipasi secara serius.

“Ketika biaya kredit meningkat dan cicilan rumah tangga bertambah, ruang belanja masyarakat berpotensi tertekan, khususnya untuk barang-barang nonprimer dan kebutuhan yang bersifat diskresioner,” ujar Erwin kepada Bisnis.

Adapun, sektor yang paling rentan terdampak kenaikan suku bunga adalah perdagangan ritel, otomotif, properti, elektronik rumah tangga, serta sektor yang bergantung pada pembiayaan konsumen. Selain itu, UMKM yang mengandalkan modal kerja perbankan juga berpotensi tertekan akibat meningkatnya biaya pinjaman.

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rangkaian kenaikan suku bunga acuan dalam waktu singkat mencerminkan langkah pengetatan yang cukup agresif, yang terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global, bukan semata karena lonjakan inflasi domestik.

Dari sisi konsumsi, Yusuf menilai kenaikan 25 basis poin terakhir belum akan langsung mengubah perilaku belanja masyarakat. Namun, akumulasi kenaikan suku bunga serta sinyal pengetatan tetap memberi tekanan, terutama di tengah indikasi perlambatan konsumsi yang sudah terlihat sebelumnya melalui data penjualan ritel yang menunjukkan masyarakat semakin selektif dan menahan belanja nonesensial.

“Dalam kondisi seperti ini, kenaikan suku bunga menjadi tambahan faktor yang mendorong rumah tangga lebih berhati-hati,“ ucap Yusuf kepada Bisnis.

Butuh Stimulus

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai kenaikan suku bunga acuan menjadi 5,75% berpotensi menahan laju konsumsi rumah tangga, terutama pada barang-barang yang bergantung pada pembiayaan kredit seperti otomotif, elektronik, dan properti.

“Mengingat konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 53% terhadap PDB Indonesia, perlambatan konsumsi akan berdampak pada sektor ritel. Namun, dampaknya diperkirakan masih terbatas jika inflasi tetap terkendali dan pemerintah mampu menjaga daya beli melalui stimulus yang tepat sasaran,” kata Rizal kepada Bisnis.

Menurutnya, sektor yang paling rentan terdampak adalah perdagangan ritel barang tahan lama seperti otomotif, elektronik, furnitur, dan properti residensial yang sangat bergantung pada pembiayaan kredit. Sementara itu, sektor ritel kebutuhan pokok atau fast moving consumer goods (FMCG) lebih tahan karena permintaannya bersifat inelastis.

Beijing (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pendanaan senilai 17 miliar dolar AS dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) merupakan pinjaman normal untuk pembiayaan pembangunan nasional selama periode 2025–2029.

"Pinjaman itu adalah pinjaman normal yang biasa diberikan ke negara-negara lain dengan rate yang sama," kata Purbaya Yudhi Sadewa kepada ANTARA di Beijing, Kamis (18/6) malam.

Hal itu disampaikan Purbaya setelah melakukan pertemuan dirinya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an maupun pihak dari bank sentral China China People’s Bank of China (PBOC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun investor dalam kunjungan resmi ke China pada 16-19 Juni 2026.

"Kami berhasil mengamankan komitmen pinjaman sebesar 17 miliar dolar sampai 2029. Artinya AIIB sudah menyediakan uang itu, tinggal kita apakah mau memakainya untuk membiayai pembangunan infrastruktur kita," tambah Purbaya.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari "Multi-Years Rolling Pipeline" yang telah dibahas bersama AIIB.

Meski sebagian program telah dirancang sebelumnya, pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

"Selain itu AIIB juga mengutarakan keinginannya untuk membangun atau memiliki cabang di Jakarta, lalu kami sampaikan kami terbuka akan hal itu, mungkin lokasi kantornya di Jakarta," ungkap Purbaya.

Purbaya mengatakan pemerintah Indonesia akan mencoba menyediakan kantor AIIB di Jakarta dengan target persiapan selama satu tahun.

"Targetnya Juni tahun depan, mungkin mereka dapat pindah sebagian dan bisa mulai berkantor di sana," tambah Purbaya.

AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB.

Rencana itu disebut makin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.

Purbaya juga menyebut AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.

"Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita," katanya.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan pinjaman (lending) yang disalurkan oleh perbankan, khususnya bank-bank Himbara, kepada masyarakat harus tetap terjaga meskipun Bank Indonesia

menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam, selepas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah petinggi Himbara, Rosan menjelaskan saat ini bank-bank Himbara harus terus meningkatkan produktivitas dan efisiensinya, kemudian menjaga tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap rendah.

"Walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha, terutama UMKM (usah mikro, kecil dan menengah), itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Kamis malam.

Rosan melanjutkan dalam periode setahun terakhir yaitu pada 2025-2026 pinjaman yang disalurkan perbankan untuk masyarakat, termasuk UMKM, naik rata-rata 15 persen.

"Likuiditas juga, dana pihak ketiga terjaga juga naik double-digit, dan yang paling penting NPL-nya, non-performing loan bank kita, Mandiri itu hanya 0,9 persen. Jadi, average NPL atau non-performing loan bank Himbara itu antara 0,9 persen sampai 1,8 persen pada saat ini. Nah, justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya," ujar Rosan.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyampaikan Danantara mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia terkait kenaikan BI Rate.

"Kami dari sisi Danantara ikut saja apa yang sudah dilakukan policymaker baik dari sisi fiskal dan monetary​​​​​​​, tentunya (Danantara) pasti support, mereka (BI) sudah memperhitungkan. Buat kami Danantara sebagai pelaku akan lakukan yang terbaik," ujar Pandu menjawab pertanyaan wartawan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada Kamis mengumumkan kenaikan suku bunga acuan

menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026. Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat jumpa pers hasil rapat dewan gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota DPR RI Yasonna H Laoly mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah lebih tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas judi online sekaligus teror pinjaman online. Keduanya dinilai semakin mengancam masyarakat.

Jeratan judi online dan pinjaman online memberi dampak luar biasa dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kehancuran ekonomi keluarga, tekanan psikologis, hingga sejumlah kasus bunuh diri.

"Judi online bukan lagi sekadar persoalan individu atau kebiasaan buruk. Ini sudah menjadi kejahatan siber terorganisir yang menggerogoti ekonomi rakyat dan mengancam ketahanan sosial bangsa. Negara harus hadir dengan tindakan yang lebih keras dan tanpa kompromi," ujar Yasonna dikutip, Rabu (17/6/2026).

Dia mengapresiasi langkah Komdigi yang telah memutus akses 3,45 juta situs judi online dan mengajukan pembekuan lebih 25 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian daring. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari kata selesai.

Selama mata rantai di hulu belum diputus, situs baru akan terus muncul, dan cara-cara premanisme siber oleh debt collector pinjol akan terus mengancam keselamatan nyawa masyarakat, bahkan keluarga yang tidak bersalah.

Karena itu, melalui fungsi pengawasan di DPR, Yasonna mendesak sinergi yang lebih agresif antara Komisi XI dan Komisi III DPR RI bersama Komdigi, OJK, dan Polri untuk melahirkan kebijakan yang lebih tegas dalam pemberantasan judi online dan pinjaman online.

"Bandar besar, penyedia teknologi transaksi, dan seluruh jaringan yang menikmati keuntungan dari bisnis haram ini harus ditindak dengan pasal berlapis, termasuk tindak pidana pencucian uang," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM ini.

Yasonna juga meminta aparat memberikan perhatian serius terhadap praktik pinjaman online dan jaringan debt collector yang melakukan intimidasi, teror psikologis, serta penyebaran data pribadi debitur maupun keluarganya.

Menurut dia, hubungan antara judi online dan pinjaman online kerap menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Tidak sedikit korban yang awalnya terjerat judi online kemudian mencari pinjaman online untuk menutup kerugian, namun akhirnya menghadapi tekanan yang semakin berat.

Selain penindakan hukum, dia juga mendorong pembentukan single hotline atau layanan pengaduan terpadu yang dikelola satgas khusus agar masyarakat memiliki saluran yang cepat dan aman untuk melaporkan ancaman, intimidasi, maupun tindak kejahatan digital lainnya.

"Negara tidak boleh kalah oleh mafia digital. Saya akan terus mengawal persoalan ini di parlemen agar ruang digital Indonesia menjadi lebih aman dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat," ujar Yasonna.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah platform digital raksasa seperti Shopee, Lazada, Gojek, dan Grab kian agresif mengembangkan bisnis pinjaman online (pinjol) guna menangkap peluang tingginya kebutuhan dana tunai masyarakat pada pertengahan tahun.

Pada momen ini, kebutuhan masyarakat diperkira meningkat seiring dengan tahun ajaran baru sekolah.

Pertengahan tahun menjadi periode menantang bagi keuangan keluarga di Indonesia akibat akumulasi pengeluaran musim liburan sekolah dan persiapan tahun ajaran baru.

Opsi pembiayaan digital dari platform teknologi menjadi salah satu alternatif pilihan, di mana akurasi perhitungan total kewajiban pembayaran sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengguna terhadap rincian tarif yang diajukan masing-masing perusahaan.

Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara, Jonathan Christianto, menilai transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih matang.

“Pengguna perlu memahami komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran agar dapat menyesuaikan keputusan finansial dengan kemampuan mereka,” kata Jonathan dikutip Selasa (16/6/2026).

Berikut adalah rincian peta persaingan ekspansi produk pinjaman tunai dan perbandingan bunga dari empat ekosistem digital terbesar di Indonesia:

Shopee (SPinjam)

Layanan ini mengusung kampanye transparansi biaya guna membantu pengguna mengetahui estimasi cicilan sejak awal penawaran. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan bersifat tetap, mulai dari 1,8% per bulan atau setara dengan 0,06% per hari.

Keunggulan utama terletak pada kebijakan bebas biaya administrasi untuk pengajuan pinjaman pertama. Sebagai ilustrasi, plafon pinjaman Rp1,5 juta mengenakan kewajiban cicilan sekitar Rp527.000 per bulan untuk tenor 3 bulan, serta kisaran Rp277.000 per bulan untuk tenor 6 bulan.

Gojek/GoTo (GoPay Pinjam):

Fitur yang dikelola oleh Findaya ini menyasar pengguna umum yang memerlukan dana tunai cepat untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif maupun harian.
Suku bunga pinjaman dipatok flat berkisar antara 1,11% hingga 2,69% per bulan, sangat bergantung pada hasil profil risiko akun dan tenor.

Komponen biaya tambahan meliputi biaya layanan mulai 1,95% per bulan, biaya provisi (pencairan) sebesar 1% hingga 5,3% yang dipotong di awal, serta pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dari total biaya layanan.

Untuk segmen pelaku usaha, tersedia opsi GoPay Pinjam Modal (GoModal) dengan tarif bunga lebih rendah berkisar 0,99% hingga 3% per bulan serta biaya admin sebesar 0 % sampai 3 %.

Lazada (LazBon)

Merupakan fitur pinjaman tunai hasil kolaborasi Lazada dengan beberapa mitra fintech lending resmi yang beroperasi sesuai koridor regulasi OJK untuk sektor multiguna.

Suku bunga pinjaman yang ditetapkan rata-rata berada pada rentang 1,5 % hingga 3,5 % per bulan, disesuaikan dengan penilaian skor kredit konsumen.

Struktur biaya tambahan mencakup biaya provisi atau admin sebesar 1 % hingga 5 % yang langsung memotong nominal pencairan dana ke rekening bank.

Skema denda keterlambatan merujuk pada aturan terbaru OJK dan AFPI dengan batas maksimal 0,1 % hingga 0,3 % per hari dari sisa pokok pinjaman.

Grab (GrabModal):

Fasilitas yang difasilitasi oleh OVO Finansial ini berfokus pada ekosistem produktif internal melalui dua skema utama, yaitu GrabModal Narik (mitra pengemudi) dan GrabModal Mantul (mitra merchantGrabFood/GrabMart).

Suku bunga pinjaman dipatok flat 4,0 % per bulan untuk program GrabModal Narik, serta berkisar antara 3,0 % hingga 5,0 % per bulan untuk GrabModal Mantul.

Perusahaan membebaskan biaya admin tambahan tersembunyi karena kalkulasi pemotongan telah dihitung terbuka sejak awal penawaran.
Sistem pembayaran menerapkan mekanisme potong saldo otomatis dari pendapatan harian mitra, sehingga sebagian besar program ini bebas dari pengenaan denda harian serta dilengkapi fitur jeda bayar saat mitra libur beroperasi.