REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencetak laba bersih Rp15,4 triliun pada kuartal I 2026, tumbuh 16,6 persen secara tahunan di tengah tekanan ekonomi global yang belum reda. Kenaikan laba ditopang pertumbuhan kredit yang masih ekspansif. Hingga Maret 2026, penyaluran kredit mencapai Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen (yoy), hampir dua kali lipat dibandingkan laju industri.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, penyaluran kredit diarahkan ke sektor produktif agar berdampak langsung ke ekonomi riil.

“Fokus tersebut menjadi fondasi dari gerakan Bank Mandiri, yaitu bergerak berdampak, di mana gerakan ekspansi bisnis dilakukan secara terarah, produktif, dan integratif,” ujar Riduan dalam paparan kinerja secara daring, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, pembiayaan difokuskan pada sektor yang menyerap tenaga kerja sehingga ikut menjaga perputaran ekonomi di daerah. Dengan begitu, ekspansi bisnis tidak berhenti pada pertumbuhan angka, tetapi ikut menopang daya tahan ekonomi masyarakat.

Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp1.675 triliun atau tumbuh 21,1 persen secara tahunan. Porsi dana murah yang tetap dominan membantu menekan biaya dana.

Kualitas aset juga terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di level rendah, mencerminkan ekspansi yang tetap pruden.

Riduan menambahkan, perseroan akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko, sembari memperkuat dukungan pada program pemerintah yang berkaitan dengan sektor riil.

Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan harga minyak dunia berpotensi memberi tekanan dari berbagai sisi bagi perekonomian Indonesia, mulai dari peningkatan biaya impor energi hingga pelebaran defisit fiskal, di tengah ketergantungan tinggi pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Indonesia menghadapi dampak yang relatif kompleks karena kenaikan harga minyak tidak hanya memengaruhi sisi energi, tetapi juga merambat ke sektor riil dan pasar keuangan.

Dia menjelaskan guncangan harga minyak global setidaknya masuk ke perekonomian Indonesia melalui empat jalur utama, yakni meningkatnya biaya impor energi, tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar, serta perlambatan aktivitas sektor riil akibat kenaikan ongkos logistik dan produksi.

“Asia sangat rentan karena menjadi tujuan utama energi yang melewati Selat Hormuz. Kawasan ini menanggung guncangan yang lebih besar daripada sekadar melihat harga Brent saja karena harga acuan Timur Tengah juga naik lebih tajam,” ujarnya, dikutip Selasa (7/4/2026)

Menurutnya, bagi Indonesia dampak terbesar dari lonjakan harga minyak cenderung terkonsentrasi pada fiskal energi. Dia menjelaskan, dalam simulasi yang dilakukan Bank Permata, pada skenario harga minyak US$80 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS, defisit anggaran 2026 diperkirakan melebar menjadi sekitar Rp761 triliun dari target Rp689,1 triliun.

Simulasi lain juga menunjukkan tekanan terhadap harga keekonomian bahan bakar minyak. Dengan asumsi harga minyak US$80 per barel dan kurs Rp17.000 per dolar AS, harga keekonomian Pertalite diperkirakan sekitar Rp15.100 per liter dan Pertamax sekitar Rp15.300 per liter.

"Selisih antara harga jual saat ini dengan harga keekonomian tersebut dinilai sudah cukup lebar," jelas Josua.

Josua menilai ketahanan Indonesia dalam menahan harga BBM tidak semata ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi lebih banyak bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah untuk menanggung selisih harga.

Dia memaparkan, sejauh ini pemerintah menyatakan cadangan BBM berada di atas standar minimum nasional, harga BBM subsidi belum disesuaikan, serta telah menyiapkan sumber pasokan energi alternatif dari luar Timur Tengah.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran negara masih dinilai terkendali apabila rata-rata harga minyak hingga akhir tahun berada di sekitar US$100 per barel.

Namun, Josua mengingatkan bahwa asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sendiri dipatok sebesar US$70 per barel. Dia menuturkan, penyesuaian harga BBM domestik berpotensi meningkat signifikan apabila rata-rata harga minyak jenis Brent melampaui US$90 per barel.

“Akan semakin sulit mempertahankannya (harga BBM) bila harga minyak dunia di atas US$100 per barel bertahan berbulan-bulan dan mendorong rata-rata tahunan jauh di atas asumsi APBN,” katanya.

Selain tekanan fiskal, lonjakan harga minyak juga berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli rumah tangga.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan kenaikan harga energi pada akhirnya merambat ke biaya transportasi, harga pangan, serta ongkos produksi di berbagai sektor ekonomi.

Pada sisi fiskal, beban kompensasi energi berpotensi meningkat signifikan karena mekanisme perhitungannya didasarkan pada selisih antara harga formula dan harga jual eceran yang dikalikan dengan volume penyaluran.

Realisasi subsidi dan kompensasi energi tercatat telah mencapai Rp51,5 triliun hingga akhir Februari 2026. Angka ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan rupiah, serta kenaikan volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik.

Dia menambahkan, tekanan juga dapat muncul dari sisi logistik dan pasokan energi global. Gangguan jalur distribusi energi seperti di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan biaya angkut dan asuransi, sekaligus menekan pasokan bahan baku industri seperti pupuk dan petrokimia.

Pada saat yang sama, sentimen risk off di pasar global dapat memperlebar premi risiko dan meningkatkan biaya dana di pasar keuangan domestik. Hal tersebut akan memberi tekanan tambahan terhadap rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa penataan ulang fokus alias refocusing pada anggaran guna mengantisipasi dampak gejolak global perlu dilakukan secara selektif.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan bahwa pihaknya memahami bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tidak terhindarkan dalam menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian global.

Dia juga menilai upaya ini penting untuk menjaga kredibilitas APBN, serta memastikan ruang fiskal tetap terjaga dalam menghadapi berbagai risiko ke depan.

“Namun, dunia usaha memandang bahwa apabila efisiensi menyentuh belanja produktif yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dampaknya dapat meluas dan bersifat multiplier,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (3/4/2026).

Shinta menjelaskan pengurangan belanja pada sektor-sektor tersebut berpotensi menekan aktivitas ekonomi, memperlambat proyek berjalan, hingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, pelbagai potensi itu dapat mencakup sektor konstruksi dan infrastruktur, industri pendukung seperti semen dan baja, hingga sektor MICE (pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran). Terdapat pula sektor transportasi dan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok belanja pemerintah.

“Karena itu, refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pertumbuhan,” tegas Shinta.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran belanja kementerian/lembaga dengan potensi penghematan hingga Rp130,2 triliun.

Menurut Airlangga, kebijakan ini dilakukan sembari menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya adalah anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh-Sumatra, serta percepatan dan penajaman belanja kementerian/lembaga.

"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional dan kegiatan seremonial," katanya dalam konferensi pers daring mengenai kebijakan work from home (WFH) bagi ASN maupun swasta sekaligus efisiensi penggunaan energi, Selasa (31/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap agar kebijakan terkait kerja dari rumah atau WFH yang menurut rencana akan diumumkan pemerintah pada hari ini, Selasa (31/3/2026), dapat tetap menjaga produktivitas dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa wacana imbauan WFH satu hari dalam sepekan bagi sektor swasta ini dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kondisi global, khususnya terkait potensi kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Dari sisi dunia usaha, langkah ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sense of crisis sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dinamika geopolitik yang saat ini masih cukup volatil,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Dia melanjutkan, menilik implementasinya, dampak kebijakan ini terhadap dunia usaha akan sangat bergantung pada karakteristik sektor masing-masing.

Menurut Shinta, bagi sektor-sektor dengan fungsi back office dan aktivitas non-esensial secara fisik, WFH relatif masih dapat diakomodasi tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan.

Di sisi lain, sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan industri makanan-minuman yang sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja dan kelancaran operasional di lapangan, Shinta menyebut fleksibilitas penerapan WFH tentu menjadi lebih terbatas.

“Dalam konteks ini, pengecualian terhadap sektor layanan publik dan sektor strategis menjadi langkah yang tepat untuk menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujar Shinta.

Dia lantas memandang bahwa kebijakan ini sebaiknya ditempatkan sebagai imbauan yang selektif dan terukur, dengan ruang adaptasi di tingkat perusahaan sesuai kebutuhan operasional masing-masing.

Selain itu, yang juga penting baginya adalah kepastian bahwa implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan pendekatan yang adaptif, kebijakan ini dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan produktivitas dan kesinambungan usaha,” tukas Shinta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.

“Akan diumumkan [kebijakan WFH] sebelum akhir bulan [Maret],” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak alias BBM di tengah lonjakan harga energi global.

Skema WFH rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, untuk pekerja di sektor swasta, kebijakan WFH hanya bersifat imbauan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menilai fleksibilitas dana pemerintah Rp100 triliun yang bisa ditarik sewaktu-waktu berpotensi membuat bank lebih memilih menempatkan dana ke Surat Berharga Negara (SBN).

Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menyampaikan di tengah kondisi permintaan kredit yang belum pulih sepenuhnya dan imbal hasil (yield) SBN yang sedang naik, investasi di SBN dinilai lebih aman dan menguntungkan bagi bank.

“Kondisi ini tetap akan mendorong bank untuk masuk ke SBN,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Sebagai informasi, penempatan dana Rp100 triliun kali ini menambah total penempatan dana pemerintah di perbankan yang dimulai sejak tahun lalu menjadi total sekitar Rp300 triliun. Hanya saja, suntikan dana sebesar Rp200 triliun pada September 2025 ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Menurut Trioksa, perubahan ini tak lantas menandakan kebijakan sebelumnya kurang efektif. Dia mengatakan, tujuan awal penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun adalah menekan biaya dana bank agar bunga kredit bisa lebih rendah dan mendorong penyaluran ke sektor riil.

Sementara itu, kebijakan baru Rp100 triliun lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas pasar SBN, khususnya agar kenaikan yield tidak terlalu tinggi. “Penempatan likuiditas ke bank yang dapat digunakan untuk membeli SBN juga bertujuan agar kenaikan yield SBN dapat tertahan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.

Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perbankan seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) angkat bicara usai pemerintah menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan guna menjaga likuiditas sekaligus menekan yield Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa perseroan mengapresiasi kepercayaan pemerintah dalam melakukan penempatan dana negara pada bank umum.

“Penempatan dana ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas BRI sekaligus mendorong akselerasi pembiayaan, khususnya bagi segmen UMKM yang menjadi fokus bisnis perseroan serta mendukung program prioritas Pemerintah,” kata Dhanny kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Seiring adanya kelonggaran pemanfaatan dana pemerintah ini, Dhanny memastikan bahwa fungsi intermediasi tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan peran sebagai lembaga keuangan.

Dia mengatakan, perseroan akan memastikan keseimbangan portofolio dilakukan secara hati-hati melalui penerapan manajemen risiko yang kuat. Dengan begitu, peluang di pasar keuangan tetap dikelola secara optimal tanpa menggeser fokus utama pada pembiayaan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Lebih lanjut, Dhanny menilai bahwa kebijakan ini memberikan ruang yang lebih baik untuk menjaga momentum pertumbuhan kredit yang berkualitas. Menurutnya dengan likuiditas yang semakin kuat, BRI tetap optimistis terhadap pencapaian target pertumbuhan kredit yang telah ditetapkan, khususnya melalui penguatan pembiayaan di segmen UMKM dan program prioritas pemerintah.

“Fokus perseroan tetap pada penyaluran kredit yang prudent dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo meyakini stimulus yang diberikan pemerintah mampu mendongkrak likuiditas bank. Pada awal 2026, BSI membukukan dana pihak ketiga (unaudited) sebesar Rp366 triliun atau menanjak 14,76% secara tahunan (year on year/YoY).

Anggoro menyampaikan, komposisi dana yang ample juga didorong salah satunya adanya kebijakan dan stimulus penempatan uang negara di BSI yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan yang pro kerakyatan,pembiayaan UMKM, konsumer, maupun usaha bisnis lainnya.

“Terbukti, secara tidak langsung kebijakan tersebut mampu mendorong pembiayaan BSI pada Februari 2026 solid mencapai Rp323 triliun, naik 14,32% YoY,” ungkap Anggoro kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan itu menambahkan, perseroan tahun ini tetap melanjutkan pembiayaan di segmen yang terbukti efektif dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dukungan terhadap sektor riil. Diantaranya, pembiayaan konsumer dan retail termasuk emas, pembiayaan melalui sinergi BUMN, UMKM maupun sektor lain yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kami optimistis stimulus yang diberikan Pemerintah mampu meningkatkan likuiditas bank,” tegasnya.

Pada September 2025, suntikan dana awal sebesar Rp200 triliun ditujukan untuk mendukung sektor riil, dengan berjangka waktu 6 bulan, dan dilarang keras untuk dibelikan SBN.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas sekaligus menekan imbal hasil SBN.

Dalam catatan Bisnis, mantan Ketua DK LPS itu mengakui memberi kelonggaran ke perbankan untuk pemanfaatan dana baru pemerintah ini. Dia tidak menampik bahwa tambahan Rp100 triliun ini bukan difokuskan untuk disalurkan untuk pembiayaan sektor riil, melainkan untuk menyerap instrumen SBN.

Dia mengungkapkan langkah injeksi likuiditas itu dilakukan sepekan sebelum libur Lebaran. Purbaya tidak menampik kekhawatiran terkait kenaikan yield terhadap pergerakan yield obligasi negara yang mulai merangkak naik selama bulan ini.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya sudah perhatikan, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi, masukkan ke sistem perekonomian,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menyebut pemerintah perlu berhati-hati terkait wacana penerapan work from home(WFH) sebagai langkah efisiensi energi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring dengan perang di Timur Tengah yang berkepanjangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 2023–2028, Shinta Widjaja Kamdani menilai wacana kebijakan WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu merancang desain kebijakan yang jelas serta memetakan dampaknya terhadap berbagai aspek, termasuk produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

“Jika wacana [WFH] ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” kata Shinta kepadaBisnis, Kamis (26/3/2026).

Pasalnya, Shinta menuturkan sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja agar aktivitas produksi dan distribusi berjalan optimal.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti teknologi informasi dan profesi kreatif lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, tergantung pada jenis aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan.

“Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” lanjutnya.

Untuk itu, Apindo menilai perlu adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil mampu mencapai tujuan.

“Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak,” ujarnya.

Meski demikian, Shinta menyampaikan dunia usaha memahami dinamika pasar energi global saat ini yang dapat berdampak pada meningkatnya biaya energi dan logistik di dalam negeri, sehingga berbagai kebijakan serta langkah efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah perlu menjadi perhatian bersama.

“Dunia usaha juga mencermati upaya-upaya yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mengelola harga BBM agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eskalasi konflik di Timur Tengah usai serangan Israel-AS ke Iran meningkatkannya ketidakpastian ekonomi global membuat Bank Indonesia (BI) menutup ruang pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat. Imbasnya, laju pemulihan sektor riil domestik dinilai akan makin lambat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman meyakini selama tekanan eksternal dari geopolitik, tingginya harga energi, serta dominasi dolar AS masih membayangi, BI diproyeksikan akan terus memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan menjaga arus modal, terlebih posisi rupiah saat ini masih berada di dekat angka psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Rizal menjelaskan penahanan suku bunga acuan membuat biaya dana (cost of fund) tetap relatif tinggi. Akibatnya, laju pemulihan sektor riil diproyeksikan berjalan lebih lambat terutama sektor berbasis kredit.

"Di saat yang sama, tekanan kurs dan energi meningkatkan biaya produksi, menekan margin usaha," ujarnya, dikutip Minggu (22/3/2026).

Di sektor keuangan, yield alias imbal hasil deposito akan tetap menarik. Kendati demikian, sejalan dengan itu, risiko kualitas kredit akan meningkat sehingga pembiayaan berpotensi makin sulit.

Di samping itu, Rizal menilai stance kebijakan BI yang fokus menjaga stabilitas sangat beralasan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global saat ini.

Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tren kenaikan harga minyak dunia, serta langkah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve yang juga masih menahan suku bunga di kisaran 3,50%–3,75% membuat ruang penurunan BI Rate menjadi sangat terbatas.

"Di tengah tekanan rupiah, kenaikan harga minyak, dan The Fed yang masih menahan suku bunga, ruang penurunan BI Rate memang terbatas. BI mempertahankan suku bunga di 4,75% dengan fokus stabilisasi," jelas Rizal.

Meski demikian, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini meyakini bahwa era pelonggaran suku bunga bukan berarti berakhir sepenuhnya, melainkan sekadar tertunda dan menjadi lebih selektif.

"Dengan demikian, BI berada dalam mode defensive stability, bukan pelonggaran. Penurunan suku bunga masih mungkin, tetapi bergantung pada meredanya tekanan eksternal, stabilnya harga energi, dan penguatan rupiah," simpul Rizal.

Ruang Penurunan BI Rate Tertutup

Sebelumnya, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Maret pada Selasa (17/3/2026), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral tidak lagi menyinggung kemungkinan penurunan suku bunga acuan dalam waktu dekat.

Keputusan ini diambil setelah BI melakukan kalkulasi mendalam terkait durasi, intensitas, serta dampak rambatan (spillover effect) dari perang di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik ini ditakar akan memicu lonjakan harga minyak dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan ancaman inflasi global.

"Kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga? Ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI Rate selama ini untuk memperkuat intervensi dan juga kecukupan cadangan devisa," tegas Perry.

Dia menekankan bahwa transmisi dampak geopolitik tersebut terbukti telah memukul pasar keuangan global dan menjalar ke pasar domestik, tecermin dari derasnya arus modal asing keluar (capital outflow) dari negara-negara emerging market.

Kondisi ini diperparah oleh kedigdayaan dolar AS dan lonjakan yield US Treasury yang secara langsung menekan nilai tukar rupiah dan mengerek yield Surat Berharga Negara (SBN). Oleh sebab itu, Perry menyatakan bank sentral akan fokus menjaga stabilitas dalam jangka pendek.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025 sebesar Rp172,92 triliun, tumbuh 5,26% jika dibandingkan capaian 2024 yang sebesar Rp164,28 triliun.

Mayoritas penyaluran kredit diberikan oleh bank umum yang mencapai Rp169,45 triliun dan sisanya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar Rp3,47 triliun.Tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 3,65%.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan, meskipun pertumbuhannya masih cenderung moderat, namun capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan penyaluran kredit pada 2024 yang hanya tumbuh 4,23%.

Perbaikan kinerja tersebut ditopang akibat mulai menggeliatnya pembiayaan kepada sektor riil, yang mana pelemahan sektor ini sempat menghambat realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan di 2025 yang lebih baik menunjukkan adanya percepatan pembiayaan kepada sektor riil seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi daerah," ucap Moch. Muchlasin di Makassar, Selasa (3/3/2026).

Penyaluran kredit di Sulsel selama 2025 didominasi oleh kredit produktif dengan cakupan 53,07% dari total penyaluran. Sementara sisanya terarah ke pembiayaan konsumtif.

Sektor produktif berhasil tumbuh positif sebesar 3,06% pada 2025 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 0,08% pada 2024.

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan paling banyak diberikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, yang memiliki porsi paling besar mencapai 22,19% dari total.

"Sementara di sisi lain kredit konsumtif juga masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 7,85%," tutur Moch. Muchlasin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) melaporkan realisasi penyaluran dana saldo anggaran lebih (SAL) yang ditempatkan pemerintah di perseroan.

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menyampaikan total dana SAL yang diterima BRI mencapai Rp80 triliun. Perinciannya, tahap pertama sebesar Rp55 triliun dan tahap kedua Rp25 triliun.

“Rp55 triliun itu menjadi bagian dari yang Rp200 triliun secara keseluruhan Himbara. Tapi kita pernah dapat juga yang fase kedua yang Rp25 triliun tetapi itu lebih ke short term dan itu memang karena hanya short term jadi tidak diperpanjang,” kata Farida dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV?2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026).

Dari keseluruhan dana SAL tersebut, Farida mengungkapkan bahwa perseroan telah membentuk pinjaman kepada debitur di berbagai segmen, mulai dari mikro, SME, konsumer, dan sedikit korporasi. Segmen mikro menjadi penerima kredit terbesar yakni hampir 50% dari total penyaluran SAL yang dilakukan oleh BRI.

Kemudian dari sisi sektor keekonomian, Farida menyebut bahwa penyaluran SAL dilakukan hampir di semua sektor, utamanya sektor riil, baik besar maupun eceran, di antaranya, pertanian, kehutanan, perikanan, serta beberapa sektor lain yang sangat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Sambut Baik Perpanjangan Tenor

Di sisi lain, BRI menyambut baik langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Farida mengatakan, perpanjangan stimulus ini memberikan keyakinan bagi perbankan bahwa stabilitas likuiditas akan sangat terjaga. Jika stabilitas likuiditas bank terjaga, transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil juga akan semakin terjaga. "Jadi, itu kondisi baiknya,” ujarnya.

Dia optimistis, pertumbuhan kredit perbankan ke depan akan semakin membaik, seiring diperpanjangnya kebijakan tersebut. Kendati begitu, Farida juga mengingatkan bahwa kredit perbankan sangat ditentukan oleh kualitas dari sisi permintaan dan kesiapan dari sektor riil.

“Jadi ada dua pihak. Dan stimulus ini adalah yang terkait dengan sisi suplainya. Faktor demand-nya ini juga menjadi kunci supaya ke depannya kredit yang ada di perbankan juga semakin meningkat,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merespons positif rencana Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperpanjang penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun ke bank milik negara (himpunan bank milik negara/himbara).

Direktur Treasury and International Banking PT BRI Farida Thamrin menyampaikan, rencana Purbaya tersebut merupakan kabar baik bagi perseroan. Pemerintah diketahui memperpanjang jatuh tempo penempatan dana SAL menjadi September 2026 dari semula Maret 2026.

“Hal ini sangat positif. Dengan perpanjangan SAL ini, maka kita jadi semakin yakin bahwa stabilitas likuiditas perbankan pun akan sangat terjaga. Dan tentunya kalau stabilitas likuiditasnya terjaga, maka transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil juga akan semakin terjaga,” ujar Farida dalam konferensi pers Kinerja BRI Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Kamis (26/2/2026).

Lebih lanjut, Farida menerangkan, di BRI dana SAL keseluruhan yang diterima mencapai Rp 80 triliun. Sebanyak Rp 55 triliun merupakan bagian dari total penempatan dana Rp 200 triliun untuk seluruh himbara. BRI mendapatkan kembali dana pada fase kedua sebesar Rp 25 triliun, tetapi bersifat short term sehingga tidak diperpanjang.

“Dari keseluruhan dana SAL tersebut, BRI sudah membentuk pinjaman kepada debitur. Ada berbagai segmen yang kami salurkan, mulai dari mikro, SME, consumer, dan sedikit korporasi. Namun, untuk BRI, kredit yang disalurkan ini mayoritas ke sektor mikro, hampir mencapai 50 persen,” ujarnya.

Farida menuturkan, dari sisi sektor atau dampaknya terhadap ekonomi, penyaluran tersebut mencakup hampir seluruh sektor riil, baik skala besar maupun eceran, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan beberapa sektor riil lain yang mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kalau melihat perpanjangan SAL ini, kita sangat optimistis pertumbuhan kredit perbankan ke depannya akan positif,” kata dia.

JAKARTA - President Club menggelar diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional di President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jakarta, Jumat (6/2/2026) lalu. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Seperti diketahui, tahun ini konflik geopolitik global makin memanas dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Diskusi ini menghadirkan Prof Budi Susilo Soepandji selaku keynote speaker.

Selain itu, turut hadir Staf Khusus Menteri Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji; Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum Fakhrul Fulvian; Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia Prof Telisa Aulia Falianty; dan Executive Director President Club Prof Chandra Setiawan. BI Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,7% di 2026

Fakhrul Fulvian menilai dunia sedang memasuki periode perubahan besar. Setiap perubahan selalu diikuti tantangan sosial, ekonomi, dan ketahanan negara. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, dari semi-digital menjadi digital penuh.

Di tengah perubahan tersebut, menurutnya, negara perlu memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. ”Termasuk mengambil kebijakan yang tepat agar dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi mampu tumbuh menuju target 8%,” katanya.

Sementara itu, Kris Wijoyo Soepandji menambahkan, mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mudah. Tapi jika semua terkonsolidasi dengan gotong royong, target 8% bisa dicapai. Astacita Presiden Prabowo Subianto poin kedua memiliki konsep defence supports economy, yaitu pengembangan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung ekonomi, melalui swasembada pangan, energi dan air.

Karena eksistensi negara itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Satu sisi ialah kedaulatan, sisi lainnya ialah kesejahteraan. Di setiap koin kan ada sisi angka dan garuda, maka meski angka berubah sesuai nilai ekonomi, gambar ‘garuda’ tidak berubah. ”Hadirnya garuda adalah representasi kedaulatan sehingga masuk dalam ranah pertahanan, karena pertahanan bermakna segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan,” jelasnya.

Prof Telisa Aulia Falianty menerangkan, kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah pemerintah harus bisa menggunakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, dalam mencapai masyarakat yang sejahtera Indonesia punya keunggulan yang mirip dengan Chili.

Di mana Chili mengandalkan sumber daya alam untuk keluar dari middle income trap. Karenanya, kata Prof Telisa, pemerintah Indonesia bisa meniru pendekatan seperti Chili, yaitu memaksimalkan sumber daya alam digunakan untuk ketahanan nasional. “Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” tandasnya.

Ia menambahkan, kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing . Yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.

Dengan demikian bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mendatangkan pajak yang besar, seperti data center.

Selain itu, pemerintah juga berfokus mengelola UMKM agar mereka pelan-pelan naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi makin besar.

Prof Chandra Setiawan menambahkan, pemerintah harus merancang regulasi yang pro terhadap pertumbuhan, stabilitas dan keadilan bagi pelaku usaha demi playing field yang sama. Semisal operasional ritel modern, seperti Indomaret-Alfamart yang saat ini tidak punya pembatasan jarak dan jam kerja.

Menurutnya, perlunya ada regulasi yang mengatur agar dunia usaha berjalan baik. Misalnya Indomaret-Alfamart buka sampai jam 22.00 WIB dan setelahnya konsumen bisa membeli ke warung-warung tradisional.

Lebih jauh, Prof Chandra mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari merata, yaitu masih terpusat di Pulau Jawa. Indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi, seperti Jakarta dan 16 provinsi lainnya belum berkembang secara optimal. Pesan Suryopratomo untuk Pemerintah: Berikan Kepercayaan kepada Dunia Usaha

“Kalau memperhatikan indeks persaingan usaha hanya berada di Pulau Jawa, maka akan ada ketimpangan. Pertumbuhan (8%) sulit tercapai,” kata anggota Komisioner KPPU periode 2012-2018 dan 2018-2024 ini.

Sementara itu, Prof Budi Susilo Soepandji mengapresiasi pembahasan yang dinilainya komprehensif. Ia berharap forum ini tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut dalam bentuk kolaborasi nyata.

Menurutnya, yang terpenting dari sebuah diskusi adalah tindak lanjutnya, yakni membangun kerja sama dan melihat masa depan bangsa dengan sikap optimistis bahwa Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Acara ini dihadiri jajaran petinggi dari berbagai instansi, mulai dari Kadin Indonesia, Kementerian Perdagangan, Polri dan TNI, serta para lulusan dari Lemhannas.