JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah agar tidak bergantung pada penerimaan negara dari hasil sitaan untuk menopang anggaran, karena berisiko menciptakan ilusi ruang fiskal.

Menurut dia, penerimaan dari aset sitaan bersifat tidak pasti, tidak berulang (non-recurring), dan sulit diproyeksikan, sehingga tidak layak dijadikan basis dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau kita tarik ke isu keberlanjutan fiskal, di sinilah letak kehati-hatiannya. Mengandalkan penerimaan dari sumber seperti hasil sitaan sebagai penopang defisit ke depan itu bukan hanya tidak sehat, tetapi juga bisa menciptakan ilusi ruang fiskal yang sebenarnya tidak ada,” kata Yusuf kepada Kompas.com pada Senin (13/4/2026).

Ia menilai, ketergantungan pada sumber penerimaan yang bersifat ad hoc justru berpotensi melemahkan disiplin fiskal dan menurunkan kredibilitas kebijakan pemerintah di mata pasar.

Yusuf menjelaskan, defisit anggaran merupakan persoalan struktural yang dipengaruhi oleh kesenjangan antara penerimaan negara yang relatif terbatas dan belanja yang terus meningkat, baik karena kebutuhan program maupun tekanan ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, mengandalkan penerimaan tidak pasti dinilai bukan solusi yang tepat, bahkan berisiko jika digunakan sebagai dasar perencanaan fiskal.

“Dalam konteks defisit yang sedang tertekan seperti sekarang, mengandalkan sumber seperti ini jelas tidak cukup, bahkan berisiko jika dimasukkan ke dalam perencanaan yang terlalu optimistis,” ucapnya.

Sebagai gantinya, pemerintah didorong untuk memperkuat fondasi fiskal melalui langkah yang lebih berkelanjutan, baik dari sisi belanja maupun penerimaan.

Dari sisi belanja, pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas dan efisiensi program, termasuk menunda kegiatan yang memiliki dampak ekonomi terbatas.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, opsi kebijakan yang lebih stabil dinilai masih terbuka, seperti ekstensifikasi pajak, penerapan windfall tax pada sektor tertentu, hingga penyesuaian tarif pajak bagi kelompok berpendapatan tinggi.

Dengan langkah tersebut, Yusuf menilai kredibilitas fiskal pemerintah dapat terjaga sekaligus menghindari ketergantungan pada sumber penerimaan yang bersifat sementara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 11,4 triliun.

Penyerahan dilakukan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, Jumat (10/4/2026). Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan dana tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Nilai total mencapai Rp 11.420.104.815.858.

Penyerahan dana merupakan bagian dari kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Program ini mencakup denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan.

Rincian dana terdiri dari beberapa sumber. Denda administratif kehutanan mencapai Rp 7,23 triliun.Penerimaan negara bukan pajak dari penanganan korupsi sebesar Rp 1,96 triliun.

Setoran pajak periode Januari hingga April 2026 mencapai Rp 967,7 miliar.Setoran pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara tercatat Rp 108,5 miliar. Serta denda lingkungan hidup menyumbang Rp 1,14 triliun.

Seluruh dana telah masuk ke kas negara dan menjadi tambahan bagi pembiayaan anggaran pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Audit restitusi jumbo yang digencarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga lima tahun ke belakang dikhawatirkan mengirimkan sinyal negatif ke dunia usaha.

Motif Menkeu Purbaya mengaudit lebih bayar pajak dari wajib pajak (WP) jumbo ini didasari oleh berbagai motif. Utamanya restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun lebih sehingga menyebabkan shortfall Rp271,7 triliun.

Purbaya juga menyoroti restitusi SDA, khususnya batu bara yang dinilainya membuat penerimaan negara bocor. Sebab, akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja, kini batu bara menjadi barang kena pajak (BKP) dan industrinya bisa mengajukan restitusi untuk pajak masukan.

Rencana audit restitusi ini dilakukan di tengah sempitnya ruang fiskal pemerintah. Defisit APBN diperkirakan bisa tembus 2,92% terhadap PDB apabila harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Audit bahkan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, Komisi XI DPR sempat menawarkan wacana untuk turut melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan kebocoran yang dicurigai Purbaya.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Center Wahyu Nuryanto menegaskan bahwa restitusi merupakan hak WP. Dia menyambut baik wacana audit restitusi ini apabila ditujukan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang lebih transparan.

Wahyu menilai audit akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik ketika tujuannya memberikan kepastian hukum dalam memproses permohonan restitusi wajib pajak.

"Namun, jika audit dilakukan dengan tujuan menekan jumlah restitusi, maka suasananya akan berbeda. Saya khawatir akan muncul anggapan bahwa pemerintah ingin membatasi hak wajib pajak," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (9/4/2026).

Wahyu menyatakan dukungannya bagi pemerintah untuk memperbaiki administrasi perpajakan. Akan tetapi, dia tidak menyarankan audit ini ditujukan sebagai kepentingan penerimaan semata.

"Sebab, ketika sistem perpajakan lebih sederhana dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhirnya hal tersebut juga akan berdampak pada penerimaan. Perbaikan itu harus seimbang, baik untuk kepentingan negara maupun masyarakat," terangnya.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut sejatinya proses restitusi di Indonesia belakangan sudah dipermudah dan dipercepat. Ini sesuai dengan standar negara-negara maju.

Fajry justru menyebut sistem pengawasan WP Indonesia sering dikritik karena banyak sumber daya yang digunakan dalam pengawasan untuk proses restitusi. Alhasil, banyak pihak dan studi menganggap ini yang menjadi salah satu alasan mandeknya upaya ekstensifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dia mengingatkan, perusahaan melakukan pencairan restitusi tentu karena ada kebutuhan likuiditas. Tujuannya bisa untuk menjalankan kegiatan usaha maupun ekspansi usaha. Dengan wacana pengetatan proses restitusi, maka Fajry melihat adanya sebuah langkah mundur.

Menurutnya, pemerintah justru tidak memenuhi janji politiknya untuk memperluas basis pajak dengan ekstensifikasi. Alih-alih, pemerintah malah dinilai menggunakan cara pragmatis dengan strategi 'berburu di kebun binatang'.

"Ini menjadi sinyal yang akan membuat wajib pajak takut untuk melakukan pencairan restitusi, tidak baik bagi dunia atau iklim usaha. Pada akhirnya akan membuat likuiditas korporasi menjadi terganggu. Ini menjadi ironi, mengingat jurus utama pemerintah dalam mendorong ekonomi melalui peningkatan likuiditas di perbankan," kata Fajry kepada Bisnis.

Apabila mengacu pada tingginya restitusi tahun lalu, Fajry menyebut musababnya adalah moderasi harga komoditas maupun kondisi ekonomi yang sulit. Korporasi butuh likuiditas sehingga mereka melakukan pencairan restitusi.

Ke depan, Purbaya diketahui menginginkan restitusi yang lebih rendah dari 2025. Pada rapat Komisi XI DPR Februari 2026 lalu, dia menginginkan agar restitusi pajak tahun ini tak sampai Rp300 triliun lagi seperti 2025.

"Untuk potensi penerimaan, saya belum bisa perkirakan, namun besaran restitusi untuk tahun ini harusnya lebih rendah dibandingkan pada dua tahun sebelumnya," terang Fajry.

Proses Restitusi Terukur

Atas proses audit yang bergulir, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengonfirmasi telah mendapatkan informasi awal dari Kemenkeu. Namun, kini tahapannya masih dalam penelaahan.

"Betul BPKP diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit restitusi pajak. Sekarang sedang menelaah informasi awal untuk menyusun desain pengawasan yang tepat," ujar Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono kepada Bisnis.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun memastikan pelaksanaan restitusi akan diproses secara akuntabel dan terukur melalui mekanisme yang diatur.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menjelaskan, restitusi secara ketentuan pada umumnya melalui proses pemeriksaan. Hal ini namun dikecualikan bagi yang termasuk dalam skema pengembalian pendahuluan melalui penelitian.

"Untuk restitusi tahun berjalan (2025), proses pengujian dilakukan melalui mekanisme penelitian dan/atau pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Inge kepada Bisnis.

Di sisi lain, DJP mengamini bahwa proses audit untuk 2020-2025 juga telah melibatkan BPKP. Namun, otoritas pajak memastikan ini bukan hal yang baru. Auditor pemerintah itu telah berkolaborasi dengan Kemenkeu dalam berbagai bentuk sinergi pengawasan keuangan negara.

Adapun mengenai ancaman pidana yang sempat disinggung Purbaya, DJP memastikan bakal ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Baik untuk pihak eksternal (WP) maupun internal (DJP).

"Terkait dugaan kongkalikong, pada prinsipnya apabila terdapat indikasi pelanggaran, baik oleh Wajib Pajak maupun oknum internal, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Inge menyebut pihaknya akan terus memperkuat mekanisme restitusi khususnya melalui penguatan manajemen risiko, pemanfaatan data, serta pengawasan internal guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan.

Pada rapat yang diselenggarakan Senin (6/4/2026), seorang anggota Komisi XI DPR bahkan mengusulkan ke Purbaya untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dugaan kebocoran restitusi pajak itu.

Anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menyarankan pelibatan BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Untuk diketahui, audit PDTT fokus menilai kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian intern (SPI) atau investigasi.

PDTT bertujuan memberikan simpulan atas hal pokok tertentu, seperti proyek khusus atau dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Kalau boleh yang sedang diaudit oleh BPKP itu, sekalian kita meminta ke BPK untuk dilakukan PDTT aja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujar Bertu.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP juga mempertanyakan kapan audit dimaksud oleh BPKP maupun internal Kemenkeu tuntas. "Kapan selesai [auditnya]? Triwulan kedua sudah ya Pak?," tanya Dolfie.

Purbaya mengeklaim BPKP seharusnya sudah bisa menuntaskan audit tersebut pada kuartal II/2026. Sebab, dia menyebut auditor pemerintah itu menargetkan audit tuntas dalam satu sampai dua bulan lamanya. Laporan ini turut ditunggu oleh Komisi XI DPR.

Purbaya menyebut kemungkinan proses tengah berjalan. Dia mengeklaim hasil audit seharusnya bisa didapatkan dalam waktu depan dan turut dilaporkan ke DPR.

"Harusnya sudah [selesai di kuartal II/2026] Pak. Mereka bilang mau cepat, akan kami laporkan Pak, karena itu sumber kebocoran yang seharusnya kami bisa selesaikan," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah mendapat respons kritis dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Riau.

Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli menilai kebijakan tersebut ibarat buah simalakam. Jika dijalankan, berdampak pada perlambatan ekonomi lokal; jika tidak dijalankan, akan mempersempit ruang fiskal pemerintah.

"Efisiensi anggaran dari pemerintah ini seperti buah simalakama. Dikerjakan pasti ada dampak, pertumbuhan ekonomi lokal akan mengalami turbulensi atau hambatan. Kalau tidak dikerjakan, itu juga akan mempersempit ruang fiskal pemerintah," ujar Kholis, Senin (6/4/2026).

Kholis memaparkan rangkaian tekanan fiskal yang memaksa pemerintah mengambil langkah efisiensi. Konflik di Timur Tengah membuat pasokan minyak terganggu karena tidak bisa keluar melalui Selat Hormuz, yang semestinya memicu kenaikan harga BBM.

Namun, karena kondisi sosial politik tidak memungkinkan, kenaikan BBM urung dilakukan dan akibatnya subsidi BBM membengkak hingga Rp100 triliun.

"Mau tidak mau, efisiensi ini bagian dari ikhtiar pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyelamatkan ruang fiskal yang semakin tertekan," ujarnya.

Kholis mengingatkan bahwa berkurangnya belanja pemerintah atau government spending secara otomatis akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengimbangi efisiensi dengan langkah-langkah yang mampu menggerakkan sumber daya lain, terutama menarik investasi asing ke Riau.

"Saran dari Kadin, di satu sisi, efisiensi kita mengerti, tapi di sisi yang lain, pemerintah harus membuka ruang insentif seperti tax holiday atau apa pun, sehingga menjadi menarik bagi investor asing untuk berinvestasi besar," ujarnya.

Mengacu pada data BPS, Kholis menyoroti bahwa sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Riau.

Karena itu, fokus pada hilirisasi dan penguatan kawasan industri harus menjadi prioritas, termasuk mendorong pergerakan yang lebih signifikan di kawasan industri Tenayan di Pekanbaru maupun di Dumai yang selama ini dinilai belum optimal.

Dia juga menyebut rencana pemerintah merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Agustus mendatang, sebagai langkah yang tepat dalam menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat dan salah satu komponen penting dalam formula pertumbuhan ekonomi.

"Jangan hanya menghemat dari satu sisi government spending, tapi yang lain-lain tidak diperhatikan. Kalau menurut kami begitu," pungkas Kholis.

Kebijakan WFH ASN

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau bersiap memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah tekanan harga minyak global.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut kebijakan ini rencananya mulai diterapkan pada April 2026, menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat.

"Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan listrik dan BBM, akan diberlakukan WFH," ujarnya baru-baru ini.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia yang kini telah melampaui 100 dolar AS per barel, jauh di atas patokan sebelumnya yang berada di kisaran 70 dolar.

"Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Yang patokan sebelumnya 70 dolar per barel, sekarang sudah di atas 100. Jadi kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang," ujarnya.

Kebijakan WFH direncanakan diberlakukan setiap hari Jumat. Pada hari tersebut, seluruh kendaraan dinas milik Pemprov Riau tidak boleh digunakan dan harus diamankan di rumah penanggung jawab masing-masing hingga akhir pekan.

Selain kendaraan, Plt Gubri juga menginstruksikan agar AC dan lampu di seluruh kantor OPD dimatikan pada Jumat hingga Minggu. Bahkan pada hari kerja biasa, Senin hingga Kamis, SF Hariyanto meminta AC tidak dinyalakan di pagi hari.

"Listrik dan AC itu matikan saja pada Jumat-Minggu. Senin-Kamis, tidak usah menghidupkan AC di pagi hari. Buka saja jendelanya, kalau sudah siang baru hidupkan AC," ujarnya.

Meski WFH diberlakukan, SF Hariyanto menegaskan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Pegawai tetap diwajibkan bekerja dari rumah melalui platform daring.

"Saya minta kepala OPD melakukan evaluasi terhadap program ini. Berapa besaran listrik yang dikeluarkan pada bulan sebelumnya dibanding saat sudah diberlakukan. Apakah ada pengurangannya, apakah efektif program ini," pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Provinsi Riau memberikan dukungan terhadap rencana kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi Riau.

Namun, legislator mengingatkan agar kebijakan penghematan energi ini dibarengi pengawasan ketat agar tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyebut langkah yang diambil Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, merupakan respons cepat yang sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika geopolitik global.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Riau. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam menyikapi perkembangan global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi dunia," ujar Ayat Cahyadi.

Kebijakan WFH yang rencananya diberlakukan setiap hari Jumat ini ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM hingga 20% sesuai target pemerintah pusat. Ayat menilai langkah ini sebagai strategi antisipatif yang tepat, namun menegaskan efektivitasnya harus terukur secara data.

DPRD Riau meminta agar angka penghematan ini dievaluasi secara berkala melalui laporan penggunaan energi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tujuan efisiensi yang dicanangkan dapat tercapai secara maksimal.

Di kesempatan terpisah, Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru mulai 1 April 2026.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di lingkungan perkantoran.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan pihaknya telah mempersiapkan implementasi kebijakan ini dan menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mendukung efisiensi energi nasional.

"Kita sudah bersiap. Jadi, yang penting itu untuk pengurangan emisi. Kebijakan ini dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi energi dari pemerintah pusat," ujar Agung.

Langkah efisiensi energi sebenarnya telah dimulai Pemko Pekanbaru sejak beberapa waktu lalu, diawali dengan pengurangan pemakaian AC di ruangan perkantoran serta menggalakkan kegiatan olahraga di lingkungan kantor. Penerapan WFA setiap Jumat menjadi kelanjutan dari rangkaian kebijakan efisiensi tersebut.

Agung menyebut WFA setiap hari Jumat diharapkan berkontribusi nyata dalam mengurangi pemakaian BBM, terutama karena berkurangnya mobilitas kendaraan ASN menuju kantor setiap minggunya.

Meski menerapkan WFA, Agung memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan tetap memantau dan mengawasi kinerja ASN selama bekerja dari luar kantor, sehingga produktivitas dan kualitas layanan publik tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit APBN 2026 yang dipicu oleh gejolak harga minyak dikhawatirkan turut berdampak kepada ambisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sebab, bengkaknya belanja subsidi energi masyarakat makin memperkecil ruang fiskal pemerintah.

Sehari setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tak naik, Rabu (1/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN tetap menjadi peredam kejut (shock absorber). Imbasnya, belanja subsidi diperkirakan bengkak sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun.

Perkembangan itu otomatis membuat defisit APBN melebar dari target yang ditetapkan UU APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Menurut Purbaya, apabila harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, maka defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,9% terhadap PDB.

Untuk itulah, secara simultan pemerintah melakukan penghematan. Pemerintah dan swasta diminta untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) seminggu sekali demi menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun.

Bagaimanapun, berbagai kalangan menilai ruang fiskal pemerintah pada akhirnya menjadi makin sempit. Dampaknya diramal bisa berpengaruh kepada iming-iming target pertumbuhan ekonomi ke arah 6%.

Sejatinya porsi belanja atau konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia selalu di kisaran 7%. Pada 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11% (yoy), kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB berada di level 7,53%. Besarannya sedikit turun dari 2024 yakni 7,74% saat Pemilu Serentak berlangsung.

Akan tetapi, manuver pengetatan belanja pemerintah dipastikan selalu berdampak ke ekonomi. Pada tahun lalu, pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya yakni konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi berturut-turut pada kuartal I/2025 yakni 1,38% (yoy) dan pada kuartal II/2025 sebesar 0,33% (yoy).

Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi pemerintah berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Belanja pemerintah lalu baru terakselerasi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), otoritas fiskal pada akhir tahun telah membuka blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total Rp306,7 triliun efisiensi.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, target pertumbuhan ekonomi 5,4% saat ini masih cukup realistis. Namun, target pertumbuhan ke arah 6% akan sulit dicapai di tengah kebijakan pengetatan belanja.

"Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik dan dampak eksternal tidak presisi dan mendorong ekonomi lebih proper," terang Rizal kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Rizal menilai, pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga disiplin defisit atau mendorong pertumbuhan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berambisi agar ekonomi bisa tumbuh 8% pada 2029.

Peran besar fiskal dalam mendorong pertumbuhan pun sudah dimulai sejak kuartal I/2026. Khususnya, untuk mengejar momentum libur Idulfitri. Hal ini terlihat dari pembukuan defisit APBN sampai dengan Februari 2026 sebesar Rp135,7 triliun (0,53% terhadap PDB), atau melesat 342,4% (yoy) dari Februari 2025.

Belum lagi, tekanan dari sisi belanja wajib berupa pembayaran utang yang memakan porsi besar. Pada Februari lalu, estimasi belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar bunga utang telah mencapai sekitar Rp99,8 triliun.

Rizal berpandangan bahwa menjaga kredibilitas fiskal adalah jalan yang paling rasional. Hal ini bisa ditempuh dengan menggeser belanja ke sektor dengan efek pengganda tinggi, sehingga pertumbuhan tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal.

"Dalam konfigurasi saat ini, 5,4% lebih kredibel, sementara 6% membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II. Seperti bansos tepat sasaran, infrastruktur yang cepat dieksekusi, insentif sektor produktif, dan perlindungan daya beli seraya memangkas belanja administratif yang efek pertumbuhannya rendah," kata Rizal.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan justru memperkirakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% saja sudah sulit. Sebab, apabila harga minyak tak kunjung turun, maka daya beli bisa berkurang sehingga konsumsi dan investasi makin melambat.

"Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya," terangnya ketika dihubungi.

Defisit Lewati Batas 3%

Deni juga memperkirakan, merujuk pada hitung-hitungan Purbaya, kenaikan harga minyak di level US$100 per barel dalam waktu yang lama justru bisa menyebabkan defisit APBN melewati batas 3%.

Menurutnya, gejolak harga minyak memiliki konsekuensi besar terhadap APBN. Contohnya saja, pada 2022 ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi pada akhir tahun tersebut mencapai Rp551,1 triliun. Realisasinya melonjak tiga kali lipat.

Oleh sebab itu, Deni menilai ruang fiskal pemerintah memang sudah menyusut. Apalagi, memangkas belanja subsidi BBM maupun menaikkan harganya bukanlah pilihan yang populer secara politik.

"Kalau dia berlangsung terus menerus misalnya lebih dari tiga bulan itu bisa melewati 3%," kata Deni.

Sejatinya proyeksi pelebaran defisit ini sudah diperkirakan pada awal Maret 2026. Pada awal serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, lembaga pemeringkat Fitch Ratings sudah memperkirakan defisit APBN akan berada di level yang sama pada akhir 2025 yakni 2,9% terhadap PDB.

Masalahnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang akan segera selesai. Saling tembak misil antara Israel dan Iran masih berlangsung. Israel kini bahkan sudah mulai melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Pada pernyataan terbarunya yang disiarkan secara luas, Presiden AS Donald Trump bahkan mengeklaim bakal melakukan serangan besar-besaran kepada Iran dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan.

"Kami akan membawa mereka kembali ke Zaman Batu," ujar Presiden dari Partai Republik itu.

Antisipasi Disiapkan

Pemerintah menyatakan sudah mengantisipasi dinamika harga minyak global terhadap tekanan fiskal dan inflasi. Terdapat berbagai skenario yang sudah disiapkan melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa ruang fiskal tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, langkah efisiensi sampai dengan Rp130,2 triliun sebagai bagian dari '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' turut menjadi upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.

"Terkait risiko geopolitik, termasuk potensi eskalasi di Timur Tengah, hal ini memang berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global. Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," terang Haryo kepada Bisnis.

Adapun kalangan pengusaha memandang kebijakan efisiensi bisa dirasakan dari dua sisi. Selain menghadapi tekanan biaya akibat harga energi, sektor riil juga berpeluang merasakan dampak apabila efisiensi menyentuh belanja barang/jasa, proyek, maupun transfer daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber permintaan domestik yang penting.

"Kombinasi antara tekanan biaya dan potensi pelemahan permintaan ini perlu dicermati, karena dapat mempengaruhi keputusan dunia usaha dalam ekspansi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Apindo, terangnya, memandang refocusing anggaran memang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi defisit APBN. Akan tetapi, prosesnya harus dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas.

"Belanja yang memiliki multiplier effect tinggi serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri perlu tetap dipertahankan. Dengan pendekatan yang lebih terarah, kebijakan refocusing dapat tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa penataan ulang fokus alias refocusing pada anggaran guna mengantisipasi dampak gejolak global perlu dilakukan secara selektif.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan bahwa pihaknya memahami bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang tidak terhindarkan dalam menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian global.

Dia juga menilai upaya ini penting untuk menjaga kredibilitas APBN, serta memastikan ruang fiskal tetap terjaga dalam menghadapi berbagai risiko ke depan.

“Namun, dunia usaha memandang bahwa apabila efisiensi menyentuh belanja produktif yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil, dampaknya dapat meluas dan bersifat multiplier,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (3/4/2026).

Shinta menjelaskan pengurangan belanja pada sektor-sektor tersebut berpotensi menekan aktivitas ekonomi, memperlambat proyek berjalan, hingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, pelbagai potensi itu dapat mencakup sektor konstruksi dan infrastruktur, industri pendukung seperti semen dan baja, hingga sektor MICE (pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran). Terdapat pula sektor transportasi dan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok belanja pemerintah.

“Karena itu, refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pertumbuhan,” tegas Shinta.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan prioritisasi dan refocusing anggaran belanja kementerian/lembaga dengan potensi penghematan hingga Rp130,2 triliun.

Menurut Airlangga, kebijakan ini dilakukan sembari menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya adalah anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh-Sumatra, serta percepatan dan penajaman belanja kementerian/lembaga.

"Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional dan kegiatan seremonial," katanya dalam konferensi pers daring mengenai kebijakan work from home (WFH) bagi ASN maupun swasta sekaligus efisiensi penggunaan energi, Selasa (31/3/2026).

IDXChannel – Pemerintah dinilai perlu segera menggulirkan kembali insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), sebagai langkah untuk meredam risiko fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengungkapkan, tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berpotensi kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, terutama di segmen kelas menengah.

"Risiko perlambatan ini cukup nyata, khususnya setelah insentif fiskal berakhir pada 2025 yang menyebabkan harga kendaraan listrik menjadi lebih mahal dan daya beli masyarakat menyempit," ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (2/4/2026).

Data menunjukkan, sepanjang Januari-November 2025, penjualan kendaraan listrik sempat mencapai sekitar 82 ribu unit, atau setara 11–12 persen dari total pasar otomotif nasional, didorong oleh berbagai insentif dari pemerintah.

Namun di saat yang sama, kata dia, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran mendorong harga minyak dunia (Brent) tetap tinggi, bahkan bertahan di atas USD100 per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rizal menjelaskan, alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun. Anggaran ini sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak, di mana setiap kenaikan USD1 per barel dapat menambah beban fiskal sebesar Rp6–7 triliun.

Artinya, jika harga minyak naik USD10 per barel, tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp60–70 triliun.

Karena itu, ujar Rizal, Indef memandang insentif kendaraan listrik tetap dibutuhkan, tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, juga sebagai strategi jangka menengah dalam mengurangi tekanan fiskal dan ketergantungan pada impor BBM.

“Dalam simulasi transisi energi, penggantian 1 juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik berpotensi menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini merupakan penghematan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap keseimbangan energi nasional,” kata dia.

Dia menegaskan, keberlanjutan insentif akan sangat menentukan keberhasilan transisi energi di sektor transportasi, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2026 pada dua bulan pertama dinilai mendapatkan tekanan berlapis dari sisi pembayaran bunga utang hingga kenaikan harga minyak sehingga memicu tingginya anggaran subsidi.

Sampai dengan Februari 2026, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp346,1 triliun atau tumbuh 63,7% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp211,5 triliun. Dari total belanja pemerintah pusat itu, 28,8% atau senilai Rp99,8 triliun di antaranya diestimasikan untuk membayar bunga utang.

Estimasi tersebut didapatkan dari selisih antara defisit APBN yakni Rp135,7 triliun (0,53% dari PDB) dan keseimbangan primer Rp35,9 triliun.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai besarnya pembayaran bunga utang itu patut menjadi perhatian. Sebab, setelah bunga utang diperhitungkan dalam belanja pemerintah, tekanan pada anggaran langsung melebar cukup tajam.

"Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi manuver belanja pemerintah ke depan, tetapi belum sampai membuat APBN kehilangan daya dorong," terang Josua kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Josua memandang bahwa besarnya pembayaran bunga utang yang wajib itu memiliki konsekuensi yang jelas. Kendati diiring dengan penerimaan yang tumbuh double digits, pemerintah dinilai harus tetap selektif dalam memilih belanja yang benar-benar memberikan dorongan terbesar ke kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan daya beli.

Sebab, ruang belanja bebas pemerintah semakin menyempit. Gejolak harga minyak diperkirakan memberi tekanan berlapis ke APBN melalui jalur belanja subsidi dan kompensasi.

Menurut Josua, beban bunga utang yang besar bisa memperburuk ruang fiskal pemerintah apabila harga minyak naik ke kisaran US$90 sampai US$100 per barel. Ini berpeluang terjadi apabila lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz terus terganggu akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

"Bila kondisi itu terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil SBN, maka ruang APBN akan tertekan dua kali: pertama oleh bunga utang yang mahal, kedua oleh subsidi energi yang membengkak. Dalam keadaan seperti itu, APBN akan lebih banyak berperan sebagai penahan guncangan daripada sebagai pendorong pertumbuhan yang kuat," tuturnya.

Kunci untuk berhasil melewati masa sulit ini setidaknya ada tiga. Penerimaan yang kuat, pembiayaan yang dijaga dengan hati-hati, dan pengelolaan kas yang tetap rapi. Akan tetapi, pemerintah akan makin dipaksa memprioritaskan belanja yang paling produktif bilamana biaya utang dan belanja subsidi meningkat.

"Jadi inti persoalannya bukan hanya besar kecilnya bunga utang, melainkan apakah pemerintah mampu menjaga agar belanja produktif tetap lebih dominan daripada belanja yang sekadar wajib dibayar," pungkasnya.

MASIH MENUNGGU

Sampai dengan akhir Februari lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi senilai Rp51,5 triliun atau tumbuh 382,6% (yoy). Ini diakui turut dipengaruhi oleh kenaikan harga Indonesia Crude Price (ICP).

Namun, kenaikan realisasi anggaran itu sebagian besar akibat pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) tahun lalu. Dari total Rp51,5 triliun belanja subsidi serta kompensasi, sebesar Rp44,1 triliun dialokasikan untuk membayar ke dua BUMN tersebut.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menyebut kondisi kenaikan harga minyak saat ini bukan yang pertama terjadi dan berdampak ke APBN.

Kendati harga minyak Brent sempat menyentuh level US$112 per barel, dia menyebut kini harganya sudah kembali di bawah US$90 per barel. Adapun harga minyak pada asumsi makro APBN 2020 adalah US$70 per barel.

Luky juga menyoroti bahwa kenaikan harga minyak ini tidak hanya menekan belanja, namun bisa membawa dampak positif ke penerimaan. Misalnya, terhadap sejumlah komoditas seperti batu bara.

"Jadi kalau saat ini, kami terus mewaspadai, mencermati, tetapi juga kami nanti akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan serta timing yang tepat," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa saat ini belum berencana menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P). Hal ini lantaran harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan telah mengubah strategi belanja pemerintah agar dampaknya ke ekonomi bisa merata sepanjang tahun.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%

"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio [Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal] berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang ekonom berlatar belakang Insinyur ITB itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI Said Abdullah menilai pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak dalam defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan tersebut merespons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di atas 3 persen terhadap PDB.

"Untuk mencapai disiplin fiskal tersebut tentu ada banyak cara," ujar Said dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menyebut berbagai cara itu meliputi menjaga tingkat pendapatan negara agar tercapai, pembenahan perpajakan melalui coretax system yang diharapkan dapat memperbaiki pengumpulan penerimaan perpajakan, hingga peningkatan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara yang akan menambah “dompet” Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari sisi belanja, kata dia, pemerintah juga dapat melakukan efisiensi dengan fokus pada berbagai program yang tidak prioritas. Pemerintah dinilai memiliki pengalaman dalam melakukan langkah tersebut. Menurutnya, jika besaran belanja dapat dikendalikan dan diseimbangkan dengan realisasi pendapatan, maka target defisit di bawah 3 persen dapat dijaga.

Selain itu, Said menambahkan pemerintah juga perlu menjaga target pembiayaan agar dapat dikelola dengan baik. Di tengah tekanan pemeringkatan kredit yang negatif, sambung dia, tidak mudah memperoleh pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).

"Menkeu dan seluruh jajaran harus bisa meyakinkan pembeli asing untuk kembali menerima SBN dan memperluas SBN pada porsi ritel," ucap dia.

Ia menuturkan, di Banggar DPR belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah terkait pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB maupun kebijakan pelonggaran kuantitatif alias quantitative easing.

Jika pemerintah menempuh kebijakan defisit lebih dari 3 persen PDB, Said mengatakan terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, dalam jangka pendek ruang fiskal menjadi lebih lebar. Namun dalam jangka menengah, kebijakan tersebut berpotensi mengalihkan beban fiskal saat ini ke masa mendatang karena pelebaran defisit dibiayai dengan utang.

Dia menyampaikan hal yang sama juga berlaku pada kebijakan pelonggaran kuantitatif. Jika menggunakan model Bank Indonesia (BI) yang menyerap SBN dari pasar sekunder, maka harus diperhitungkan kemampuan BI karena bank sentral memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi. Dikatakan bahwa kedua tanggung jawab tersebut tidak mudah dan membutuhkan kewaspadaan serta bauran kebijakan yang kuat dari BI.

"Harus dihitung betul, jangan sampai ketika BI menyerap SBN di pasar sekunder, lalu jebol di kurs dan pengendalian inflasi yang menjadi tugas utamanya. Risikonya harus dihitung dengan matang," tutur Said.

Demikian pula, lanjut dia, dengan pencetakan uang. Risiko stagflasi harus dianalisis dengan jernih dan tidak bisa dilakukan sembarangan karena kondisi saat ini daya beli masyarakat belum baik. Jika jumlah uang beredar meningkat bersamaan, bisa terjadi stagflasi.

Ketua Banggar DPR RI itu berharap ada kajian yang melibatkan para ekonom agar setiap kebijakan ekonomi memiliki basis dukungan teknokrasi yang memadai. Dengan demikian, seluruh risiko dapat dipetakan beserta langkah mitigasinya.

"Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peningkatan beban bunga utang diperkirakan bisa mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Sampai dengan akhir Februari 2026, estimasi anggaran yang dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp99,8 triliun. Porsinya setara 28,8% terhadap total belanja pemerintah yakni Rp346,1 triliun.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembayaran bunga utang sebesar itu menunjukkan adanya tekanan struktural pada APBN yang semakin besar. Apalagi, nilainya masih melebihi total realisasi anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp39 triliun sampai akhir Februari 2026.

"Ketika keseimbangan primer masih negatif, sebagian pembiayaan negara pada dasarnya digunakan untuk menutup biaya bunga utang, bukan untuk memperluas belanja pembangunan. Kondisi ini membuat struktur belanja semakin rigid dan mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah," terang Rizal kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Dengan situasi seperti ini, Rizal memandang ruang manuver APBN untuk menjadi instrumen stimulus ekonomi memang cenderung menyempit. Apalagi, pemerintah masih memperkirakan ekonomi kuartal I/2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,5% sampai 6% salah satunya didorong oleh belanja pemerintah.

Porsi pembayaran bunga yang besar, lanjut Rizal, berpotensi menimbulkan crowding out terhadap belanja produktif, seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan program peningkatan produktivitas.

"Akibatnya, kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas, terutama ketika pemerintah juga harus menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas harga energi dan pelemahan nilai tukar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Ketersediaan ruang fiskal dinilai tetap menjadi kunci untuk memastikan belanja pemerintah bisa efektif menjadi stimulus ekonomi. Hal ini kendati pemerintah menyebut sudah mengubah strategi penyerapan anggaran dengan disamaratakan sepanjang tahun.

Rizal mengingatkan, apabila porsi belanja wajib terutama bunga utang terus meningkat, maka APBN berisiko semakin defensif.

"Karena itu, penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati menjadi kunci agar APBN tetap memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

UBAH STRATEGI BELANJA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut otoritas fiskal telah mengubah strategi belanja pemerintah agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa merata sepanjang tahun.

Hal ini terlihat dari realisasi belanja pada APBN 2026 sampai dengan 28 Februari telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy) dari angka Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun.

"Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah sehingga mendorong aktivitas ekonomi," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Dengan penerimaan negara mencapai Rp358 triliun, APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53% terhadap PDB. Defisit ini melonjak 342,4% (yoy) dari Februari 2025 yang kala itu hanya minus Rp30,7 triliun atau 0,13% terhadap PDB.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%

"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja itu meliputi dari kementerian/lembaga Rp155 triliun atau tumbuh 85,5% (yoy) sedangkan non-kementerian/lembaga Rp191 triliun atau tumbuh 49,4% (yoy).

Adapun transfer ke daerah (TKD) dibelanjakan senilai Rp147,7 triliun atau tumbuh 8,1% (yoy). Salah satu pendorong belanja adalah pemerintah di antaranya adalah perubahan skema pembayaran tunjangan tenaga pendidik. Dari awalnya pembayaran dilakukan setiap tiga bulan, kini dilakukan setiap bulan.

Program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan realisasi sampai akhir Februari mencapai Rp39 triliun. Ini mendorong belanja barang meningkat ke Rp28,6 triliun.

"Tanpa Makan Bergizi Gratis, belanja barang itu juga tetap meningkat Rp18 triliun tahun lalu menjadi Rp28,6 triliun [Februari] 2026 ini. Jadi, memang ada peningkatan belanja barang dengan adanya penyaluran MBG menjadi lebih cepat lagi belanja barang ini," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum membuka opsi untuk merevisi anggaran kendati harga minyak dan rupiah sempat melebar dari nilai fundamental yang menjadi acuan penyusunan APBN 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Harga Mulai Fluktuatif

Harga minyak dunia bergerak fluktuatif setelah beredar kabar bahwa International Energy Agency (IEA) mengusulkan pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel.

Harga Brent sempat melonjak hingga 3,7% sebelum mengurangi kenaikannya, sementara WTI bergerak di sekitar US$84 per barel di tengah volatilitas ekstrem pekan ini—setelah harga sempat menembus US$100 per barel pada Senin.

Pelepasan cadangan yang diusulkan IEA diperkirakan akan melampaui 182 juta barel yang sebelumnya dilepas negara anggota IEA pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar seperlima arus perdagangan minyak global, memaksa sejumlah produsen besar di Teluk memangkas produksi dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, gas alam, serta produk turunan seperti diesel.

Lalu lintas kapal tanker di jalur tersebut dilaporkan menyusut drastis, sementara pelaku pasar terus memantau kemungkinan dimulainya kembali aktivitas perdagangan secara normal.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat terkait, negara anggota IEA diperkirakan akan memutuskan proposal pelepasan cadangan darurat tersebut pada Rabu. Kebijakan itu dapat langsung diberlakukan jika tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan, meski protes dari satu negara saja berpotensi menunda rencana tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum membuka opsi untuk merevisi anggaran kendati harga minyak dan rupiah sempat melebar dari nilai fundamental yang menjadi acuan penyusunan APBN 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Harga Mulai Fluktuatif

Harga minyak dunia bergerak fluktuatif setelah beredar kabar bahwa International Energy Agency (IEA) mengusulkan pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar untuk meredam lonjakan harga akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Berdasarkan data Bloomberg pada Rabu (11/3/2026), harga minyak jenis Brent pengiriman Mei naik 0,4% menjadi US$88,16 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April menguat 0,7% menjadi US$84,00 per barel.

Harga Brent sempat melonjak hingga 3,7% sebelum mengurangi kenaikannya, sementara WTI bergerak di sekitar US$84 per barel di tengah volatilitas ekstrem pekan ini—setelah harga sempat menembus US$100 per barel pada Senin.

Pelepasan cadangan yang diusulkan IEA diperkirakan akan melampaui 182 juta barel yang sebelumnya dilepas negara anggota IEA pada 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, jalur yang biasanya dilalui sekitar seperlima arus perdagangan minyak global, memaksa sejumlah produsen besar di Teluk memangkas produksi dan mendorong kenaikan harga minyak mentah, gas alam, serta produk turunan seperti diesel.

Lalu lintas kapal tanker di jalur tersebut dilaporkan menyusut drastis, sementara pelaku pasar terus memantau kemungkinan dimulainya kembali aktivitas perdagangan secara normal.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat terkait, negara anggota IEA diperkirakan akan memutuskan proposal pelepasan cadangan darurat tersebut pada Rabu. Kebijakan itu dapat langsung diberlakukan jika tidak ada negara anggota yang mengajukan keberatan, meski protes dari satu negara saja berpotensi menunda rencana tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai lonjakan harga minyak dunia membuat beban PT Pertamina (Persero) semakin berat jika tidak diikuti penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Saat ini harga minyak global telah menembus sekitar 111 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut menimbulkan tekanan besar terhadap pengelolaan energi nasional. Selisih harga yang lebar antara asumsi APBN dan harga pasar berpotensi meningkatkan beban subsidi maupun kompensasi energi.

"Berat bagi Pertamina jika tidak ada penyesuaian harga atau penambahan pagu subsidi BBM tanpa menaikkan harga. Di lain pihak, ruang fiskal juga sempit. Pilihannya sangat sulit," kata Hadi kepada Republika.co.id, dikutip Senin (9/3/2026).

Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia mendorong kenaikan biaya produksi energi. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi harga berbagai produk turunan, termasuk BBM yang dipasarkan di dalam negeri.

Hadi menjelaskan, Pertamina beroperasi sebagai korporasi yang tetap harus menjaga kesehatan bisnisnya. Dalam praktik industri energi, kenaikan harga bahan baku biasanya akan diikuti penyesuaian harga produk.

"Pertamina adalah korporasi sehingga ketika bahan baku naik, otomatis produk juga harus naik. Fair business. Tinggal kenaikannya ini mau diserap di mana dan oleh siapa," ujar tokoh yang juga Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) periode 2025–2028 itu.

Di tengah tekanan tersebut, menurut dia, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk menahan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Salah satunya dengan menambah pagu subsidi energi melalui penyesuaian kebijakan fiskal.

Hadi memandang langkah tersebut dapat ditempuh dengan meninjau kembali postur APBN serta melakukan penataan ulang prioritas program belanja negara. “Cara yang tidak membebani masyarakat adalah opsi penambahan pagu subsidi, di mana pemerintah perlu revisit APBN. Menggunakan skala prioritas untuk memangkas, mengoptimalkan, dan mengefisienkan program,” ucapnya.

Ia menilai pemerintah juga perlu mempercepat langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program konversi energi, termasuk konversi BBM ke gas serta percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Dalam jangka panjang, peningkatan kegiatan eksplorasi sektor hulu minyak dan gas juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Penugasan lebih besar kepada Pertamina dalam kegiatan eksplorasi dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat pasokan energi dalam negeri.