Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit APBN 2026 yang dipicu oleh gejolak harga minyak dikhawatirkan turut berdampak kepada ambisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sebab, bengkaknya belanja subsidi energi masyarakat makin memperkecil ruang fiskal pemerintah.

Sehari setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tak naik, Rabu (1/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN tetap menjadi peredam kejut (shock absorber). Imbasnya, belanja subsidi diperkirakan bengkak sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun.

Perkembangan itu otomatis membuat defisit APBN melebar dari target yang ditetapkan UU APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Menurut Purbaya, apabila harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, maka defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,9% terhadap PDB.

Untuk itulah, secara simultan pemerintah melakukan penghematan. Pemerintah dan swasta diminta untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) seminggu sekali demi menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun.

Bagaimanapun, berbagai kalangan menilai ruang fiskal pemerintah pada akhirnya menjadi makin sempit. Dampaknya diramal bisa berpengaruh kepada iming-iming target pertumbuhan ekonomi ke arah 6%.

Sejatinya porsi belanja atau konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia selalu di kisaran 7%. Pada 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11% (yoy), kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB berada di level 7,53%. Besarannya sedikit turun dari 2024 yakni 7,74% saat Pemilu Serentak berlangsung.

Akan tetapi, manuver pengetatan belanja pemerintah dipastikan selalu berdampak ke ekonomi. Pada tahun lalu, pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya yakni konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi berturut-turut pada kuartal I/2025 yakni 1,38% (yoy) dan pada kuartal II/2025 sebesar 0,33% (yoy).

Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi pemerintah berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Belanja pemerintah lalu baru terakselerasi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), otoritas fiskal pada akhir tahun telah membuka blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total Rp306,7 triliun efisiensi.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, target pertumbuhan ekonomi 5,4% saat ini masih cukup realistis. Namun, target pertumbuhan ke arah 6% akan sulit dicapai di tengah kebijakan pengetatan belanja.

"Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik dan dampak eksternal tidak presisi dan mendorong ekonomi lebih proper," terang Rizal kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Rizal menilai, pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga disiplin defisit atau mendorong pertumbuhan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berambisi agar ekonomi bisa tumbuh 8% pada 2029.

Peran besar fiskal dalam mendorong pertumbuhan pun sudah dimulai sejak kuartal I/2026. Khususnya, untuk mengejar momentum libur Idulfitri. Hal ini terlihat dari pembukuan defisit APBN sampai dengan Februari 2026 sebesar Rp135,7 triliun (0,53% terhadap PDB), atau melesat 342,4% (yoy) dari Februari 2025.

Belum lagi, tekanan dari sisi belanja wajib berupa pembayaran utang yang memakan porsi besar. Pada Februari lalu, estimasi belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar bunga utang telah mencapai sekitar Rp99,8 triliun.

Rizal berpandangan bahwa menjaga kredibilitas fiskal adalah jalan yang paling rasional. Hal ini bisa ditempuh dengan menggeser belanja ke sektor dengan efek pengganda tinggi, sehingga pertumbuhan tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal.

"Dalam konfigurasi saat ini, 5,4% lebih kredibel, sementara 6% membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II. Seperti bansos tepat sasaran, infrastruktur yang cepat dieksekusi, insentif sektor produktif, dan perlindungan daya beli seraya memangkas belanja administratif yang efek pertumbuhannya rendah," kata Rizal.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan justru memperkirakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% saja sudah sulit. Sebab, apabila harga minyak tak kunjung turun, maka daya beli bisa berkurang sehingga konsumsi dan investasi makin melambat.

"Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya," terangnya ketika dihubungi.

Defisit Lewati Batas 3%

Deni juga memperkirakan, merujuk pada hitung-hitungan Purbaya, kenaikan harga minyak di level US$100 per barel dalam waktu yang lama justru bisa menyebabkan defisit APBN melewati batas 3%.

Menurutnya, gejolak harga minyak memiliki konsekuensi besar terhadap APBN. Contohnya saja, pada 2022 ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi pada akhir tahun tersebut mencapai Rp551,1 triliun. Realisasinya melonjak tiga kali lipat.

Oleh sebab itu, Deni menilai ruang fiskal pemerintah memang sudah menyusut. Apalagi, memangkas belanja subsidi BBM maupun menaikkan harganya bukanlah pilihan yang populer secara politik.

"Kalau dia berlangsung terus menerus misalnya lebih dari tiga bulan itu bisa melewati 3%," kata Deni.

Sejatinya proyeksi pelebaran defisit ini sudah diperkirakan pada awal Maret 2026. Pada awal serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, lembaga pemeringkat Fitch Ratings sudah memperkirakan defisit APBN akan berada di level yang sama pada akhir 2025 yakni 2,9% terhadap PDB.

Masalahnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang akan segera selesai. Saling tembak misil antara Israel dan Iran masih berlangsung. Israel kini bahkan sudah mulai melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Pada pernyataan terbarunya yang disiarkan secara luas, Presiden AS Donald Trump bahkan mengeklaim bakal melakukan serangan besar-besaran kepada Iran dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan.

"Kami akan membawa mereka kembali ke Zaman Batu," ujar Presiden dari Partai Republik itu.

Antisipasi Disiapkan

Pemerintah menyatakan sudah mengantisipasi dinamika harga minyak global terhadap tekanan fiskal dan inflasi. Terdapat berbagai skenario yang sudah disiapkan melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa ruang fiskal tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, langkah efisiensi sampai dengan Rp130,2 triliun sebagai bagian dari '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' turut menjadi upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.

"Terkait risiko geopolitik, termasuk potensi eskalasi di Timur Tengah, hal ini memang berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global. Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," terang Haryo kepada Bisnis.

Adapun kalangan pengusaha memandang kebijakan efisiensi bisa dirasakan dari dua sisi. Selain menghadapi tekanan biaya akibat harga energi, sektor riil juga berpeluang merasakan dampak apabila efisiensi menyentuh belanja barang/jasa, proyek, maupun transfer daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber permintaan domestik yang penting.

"Kombinasi antara tekanan biaya dan potensi pelemahan permintaan ini perlu dicermati, karena dapat mempengaruhi keputusan dunia usaha dalam ekspansi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Apindo, terangnya, memandang refocusing anggaran memang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi defisit APBN. Akan tetapi, prosesnya harus dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas.

"Belanja yang memiliki multiplier effect tinggi serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri perlu tetap dipertahankan. Dengan pendekatan yang lebih terarah, kebijakan refocusing dapat tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com,PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, selama efisiensi masih dapat dilakukan pada sektor lain, langkah pengurangan tenaga kerja tidak akan menjadi pilihan.

“Tidak [PHK] untuk di Sumsel. Selama kita masih bisa melakukan efisiensi di bidang lain, kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara memutus hubungan kerja,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang saat ini didorong pemerintah pusat lebih difokuskan pada penghematan belanja operasional, seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penggunaan listrik, serta penerapan pola kerjawork from home(WFH) atau kerja dari rumah.

Di sisi lain, menurutnya, pembangunan daerah terutama sektor infrastruktur, tidak boleh terbengkalai akibat kebijakan efisiensi.

Setidaknya, infrastruktur yang telah ada harus tetap terpelihara agar masyarakat tetap nyaman.

“Jangan sampai alasan efisiensi membuat pelayanan pembangunan dan infrastruktur menjadi terbengkalai. Kalau belum bisa membangun yang baru, paling tidak yang sudah ada tetap terpelihara,” tuturnya.

Deru juga menegaskan tidak akan ada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN di Sumsel, termasuk di kabupaten dan kota.

Dengan jaminan tersebut, ASN diharapkan tetap bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja maksimal. Yang terpenting adalah jaminan keberlangsungan belanja rumah tangga serta pendidikan anak dan keluarga tetap terjaga,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik meski harga minyak dunia saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyerap tekanan kenaikan harga energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak membebani masyarakat.

"Tidak (BBM tidak naik). Jadi, kami menyerap tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kami lepaskan, nanti seperti negara-negara lain, masyarakat bisa panik," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan mekanisme subsidi energi telah dirancang dalam kerangka tahunan, sehingga dampak fluktuasi harga minyak global sudah diperhitungkan dalam postur anggaran. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kesehatan fiskal, baik melalui penghematan belanja maupun peningkatan pendapatan negara.

"Subsidi kami diatur dan dihitung selama setahun penuh. Meskipun dengan harga sekarang, kami sudah mengasumsikan seperti apa dampaknya ke APBN. Kami akan melakukan langkah-langkah, baik penghematan maupun peningkatan pendapatan, supaya APBN kami aman. Sampai sekarang, hitungannya masih aman," jelasnya.

Purbaya menekankan peran APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal tanpa lonjakan beban biaya. Ia mengingatkan, jika tekanan energi langsung diteruskan ke masyarakat, hal tersebut berpotensi memicu kepanikan seperti yang terjadi di sejumlah negara lain.

"Jadi masyarakat mesti mengerti juga bahwa APBN menyerap guncangan seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnis dan kegiatannya tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan," kata Purbaya.