JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia ( Peradi SAI ) siap mengambil peran sebagai jembatan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum di tengah era baru penerapan KUHP Nasional. Untuk itu, Peradi-SAI menggelar Indonesia Legal & Economic Forum (ILEF) 2026, sebagai upaya memastikan kepastian hukum berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum bertema “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca KUHP Baru: Enam Bulan Pertama – Membaca Perspektif Aparat Penegak Hukum” itu digelar setelah enam bulan KUHP Nasional berlaku efektif. Momentum tersebut menjadi krusial karena dunia usaha kini menghadapi perubahan mendasar terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang jauh lebih luas dibanding rezim hukum sebelumnya.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengatakan ILEF 2026 ini dibentuk untuk mempertemukan kalangan bisnis dan hukum yang kini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Forum ini kami buat untuk mempertemukan dunia bisnis dan dunia hukum. Sekarang suka tidak suka keduanya harus berjalan seiring. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai bagaimana ketentuan pidana korporasi akan diterapkan dalam praktik,” kata Harry di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, implementasi KUHP Nasional membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga sistem kepatuhan korporasi. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum menginterpretasikan serta menerapkannya.

Harry menegaskan perkembangan hukum pidana Indonesia kini telah mengarah pada akuntabilitas korporasi yang lebih kuat. Perusahaan tidak lagi dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan ketika terjadi pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah.

“Kalau sepatutnya tahu tetapi membiarkan pelanggaran terjadi, itu juga bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Bahkan penegak hukum dapat menelusuri siapa beneficial owner yang sesungguhnya berada di balik korporasi,” ujarnya.

Bagi Harry, semangat KUHP baru adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib, transparan, dan patuh hukum. Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan jaminan bahwa diskresi bisnis yang dilakukan dengan itikad baik tidak serta-merta dikriminalisasi.

“Yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat. Jangan sampai keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik justru dipidana,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Hukum Investasi dan Ekonomi Peradi SAI sekaligus Ketua Pelaksana ILEF 2026, Daniel Ginting, mengatakan forum ini menjadi ruang dialog yang penting untuk membangun kesamaan persepsi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum.

“Momentum enam bulan pertama pelaksanaan KUHP Nasional sangat baik untuk membangun pemahaman bersama. Dunia usaha membutuhkan kejelasan interpretasi hukum dan ruang diskresi agar bisa bergerak dengan lebih pasti,” ujarnya.

Menurut Daniel, hasil diskusi dalam forum tersebut akan terus dikembangkan bersama kalangan usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

ILEF 2026 menghadirkan sejumlah pembicara yang berada di garis depan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional, yakni Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Surya Jaya, Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Agung Dr. Erni Mustikasari, serta Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri Brigjen Pol. Boy Rando Simanjuntak.

Forum tersebut juga menghadirkan keynote speech dari Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Executive Officer Indonesia Business Council (IBC) Dr. Sofyan A. Djalil.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan pembangunan ekonomi. “Korporasi adalah mesin penggerak ekonomi bangsa, namun kepastian hukum merupakan jangkar utama. Implementasi KUHP baru harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan tetap mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Patra M. Zen, menjelaskan ILEF memiliki tiga tujuan utama, yakni menjadi jembatan antara dunia bisnis dan hukum, menjadi sarana pembelajaran mengenai rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang baru, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait implementasi KUHP Nasional.

Patra mengingatkan bahwa sebelum KUHP baru berlaku, pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya hanya dikenal dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, lingkungan hidup, dan tindak pidana pencucian uang. Kini cakupannya jauh lebih luas sehingga membutuhkan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Yang dibutuhkan adalah kesepahaman. Kami tidak melihat KUHP baru sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Patra.

Melalui ILEF 2026, Peradi SAI berharap tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca-KUHP baru. Forum ini sekaligus menjadi upaya memperkuat dialog antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, advokat, dan pelaku usaha demi menciptakan iklim investasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

Serang, Banten (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni meminta dunia usaha di wilayahnya mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengisi kesempatan bekerja di industrinya.

Hal ini disampaikan Andra Soni saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI/BP2MI) dengan Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (KS), dan IKA Untirta di SMK YPKS Cilegon, Jalan Kota Bumi, Kota Cilegon, Banten, Senin (15/6/2026).

Andra, dalam keterangan resminya yang diterima di Serang, Banten, Kamis, menyampaikan apresiasi kepada Krakatau Steel yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan kerja.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas SMK YPKS yang memberikan keterampilan dan keahlian bagi pelajar.

"Saya berterima kasih kepada Yayasan Pendidikan Krakatau Steel yang mempersiapkan anak-anak kita, warga Banten yang sehari-hari akan mengisi lowongan pekerjaan di industri-industri yang ada di Provinsi Banten," katanya.

Andra menerangkan Provinsi Banten menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari seluruh Indonesia.

Data statistik menunjukkan setiap tahun, penduduk Banten meningkat dengan kedatangan para pencari kerja.

"Tantangan kita adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Dengan niat kita menata kembali pertumbuhan, kita menata kembali ekonomi kita," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KS Muhamad Akbar mengatakan untuk program manufaktur dan welding, KS memiliki skema ataupun sistem talent pool untuk proses penerimaan tenaga kerja.

KS juga membangun ekosistem yang dapat dikerjasamakan dengan kementerian dan lembaga.

Ekosistem yang ada misalnya pusdiklat training center yang memang bertemakan manufaktur, dan juga pabrik yang terbuka dengan kementerian dan masyarakat.

"Ini untuk menampung para lulusan SMK, SMA umum, untuk bisa kita latih bersama Kementerian dengan program tadi, supaya ada value added bagi generasi penerus, mempunyai nilai tambah pada saat penempatan di luar negeri dengan penghasilan yang seharusnya jauh lebih tinggi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI Dwi Setiawan Susanto mengatakan kerja sama ini mengintegrasikan antara Pemprov Banten, perguruan tinggi, SMK, dan PT KS.

Tujuannya adalah mencipta pekerja yang memiliki kemampuan dan siap ditempatkan di mana saja.

"Jadi, kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, yang mana kita punya adik-adik yang produktif dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi mendukung langkah tersebut sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran.

Namun demikian, ia juga berharap tenaga kerja yang masuk ke dunia usaha atau industri harus benar-benar profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Yang kita inginkan tentu jangan sampai ada diskriminatif, juga memberi kesempatan kepada semua orang yang sesuai dengan kualifikasinya," kata Septo.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Sucofindo (Persero) memperkuat daya saing dunia usaha nasional melalui pengembangan inovasi berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan bisnis, meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim, serta menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang.

Direktur Utama Sucofindo, Sandry Pasambuna mengatakan upaya itu dilakukan melalui Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026, sebuah ajang apresiasi yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi terbaik di bidang lingkungan dan sosial dari berbagai sektor usaha di Indonesia.

“ENSIA merupakan bentuk komitmen kami dalam mendorong dunia usaha untuk terus berinovasi dan mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai tantangan," kata Sandry dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peluncuran ENSIA 2026 menjadi bagian dari komitmen salah satu perusahaan BUMN tersebut dalam memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan sekaligus mendorong kontribusi dunia usaha dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui ajang itu, perusahaan yang ada di Indonesia didorong dapat menghadirkan inovasi yang tidak hanya menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

"Ini merupakan langkah strategis untuk memperluas gerakan inovasi keberlanjutan di Indonesia. Melalui ENSIA 2026, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang mampu mempercepat lahirnya solusi-solusi inovatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan bisnis,” ucapnya.

Menurutnya saat ini dunia usaha tidak lagi hanya dituntut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui ENSIA 2026, tambah Sandry, pihaknya berharap semakin banyak perusahaan yang menunjukkan praktik-praktik terbaiknya dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan masyarakat, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi dunia usaha,” tambahnya.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Franky Zamzani mengatakan perubahan iklim telah mempengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga ekosistem.

Karena itu, penguatan kapasitas adaptasi menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Franky menegaskan pemerintah terus mendorong upaya adaptasi iklim yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekosistem.

Upaya tersebut dijalankan melalui berbagai program prioritas pada sektor pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, dan ekosistem guna mengurangi risiko serta dampak perubahan iklim.

"Hal ini sejalan dengan pilar KLH, yaitu lima bidang prioritas adaptasi yang tertuang dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,” kata Franky.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andes Hamuraby Rozak menegaskan pentingnya riset dan inovasi dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Menurutnya, pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan memerlukan pendekatan berbasis sains agar menghasilkan solusi yang terukur dan berdampak.

Andes menegaskan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions) menjadi tren sebagai upaya perlindungan, pemanfaatan secara bijaksana, serta pemulihan ekosistem.

“Restorasi tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga mengintegrasikan aspek iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat," jelasnya.

Ia mencontohkan restorasi lahan gambut yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendukung mitigasi perubahan iklim, pemulihan biodiversitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan ilmu pengetahuan, pemantauan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Senior Staff General Affairs & CSR PT Smelting, Rachmayani, menekankan pentingnya peran sektor usaha dalam mendukung pengendalian perubahan iklim melalui kolaborasi dengan masyarakat.

Menurutnya, dunia usaha dapat berkontribusi melalui berbagai program lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, hingga pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Kolaborasi sektor usaha dan masyarakat menjadi kunci terciptanya masa depan yang berkelanjutan,” kata Rachmayani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp 18.139 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (8/6). Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,98 persen ke level 5.371,89 atau turun 222,88 poin dari penutupan perdagangan sebelumnya.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menilai tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari aksi jual investor asing di pasar saham dalam beberapa hari terakhir. Menurut dia, setelah menjual saham, investor asing akan menukarkan dana hasil penjualan ke dolar AS sebelum dibawa keluar dari Indonesia.

“Net sell asing saham kan settlement T+2 hari ini, maka dana asing hasil jual saham langsung ditransfer keluar dalam bentuk dolar AS,” ujar Yanuar dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Meningkatnya kebutuhan dolar AS tersebut, kata dia, ikut memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Karena itu, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas pasar agar pelemahan rupiah tidak berlangsung lebih tajam.

Yanuar menilai langkah intervensi yang dilakukan Bank Indonesia pada Jumat lalu membantu meredam tekanan terhadap rupiah. Menurut dia, tanpa langkah tersebut, nilai tukar rupiah berpotensi melemah lebih dalam pada awal perdagangan pekan ini.

“Itu kenapa BI dua kali intervensi Jumat, termasuk closing New York. Kalau open pagi ini tanpa marking the close New York di 18.200, pagi ini sudah 18.500,” kata Yanuar.

Menurut dia, perhatian pelaku pasar kini mulai bergeser dari pergerakan nilai tukar dan pasar saham ke kondisi dunia usaha. Investor semakin mencermati prospek pendapatan perusahaan dan arah kebijakan ekonomi ke depan.

“Isunya sudah bergeser ke iklim usaha. Bottom line pendapatan turun akibat China pause import dan ketidakpercayaan kebijakan usaha yang dikatakan hedge fund,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa aktivitas dunia usaha sedang mengalami perlambatan. Menurut dia, kondisi tersebut tidak tercermin dalam kinerja penerimaan pajak yang justru tumbuh signifikan hingga akhir Mei 2026.

Purbaya mengatakan penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan hingga April 2026 yang sebesar 16,1 persen. Peningkatan penerimaan itu sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya implementasi sistem Coretax.

“Penerimaan pajak melanjutkan tren pertumbuhan positif sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Deposit PPh Badan. Hingga Mei 2026, penerimaan dari pos tersebut mencapai Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Purbaya, kenaikan setoran pajak korporasi menunjukkan kondisi dunia usaha masih sehat dan mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan.

“Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan masih tumbuh dan memiliki kinerja yang baik. Kekhawatiran sebelumnya bahwa dunia usaha mengalami perlambatan ternyata tidak terbukti,” ujarnya.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga tumbuh kuat. Hingga Mei 2026, penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut mencapai Rp315,7 triliun atau meningkat 41,3 persen secara tahunan.

Purbaya menilai pertumbuhan PPN dan PPnBM mencerminkan konsumsi domestik yang masih kuat serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

“PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi meningkat tinggi sejalan dengan konsumsi dalam negeri yang kuat dan daya beli yang terjaga,” katanya.

Kinerja sejumlah sektor ekonomi juga tercermin dalam penerimaan perpajakan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 52,4 persen, diikuti sektor pertambangan 28,2 persen dan industri pengolahan 19,7 persen. Menurut Purbaya, tingginya penerimaan dari sektor-sektor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi riil masih bergerak dan terus bertumbuh.

“Kinerja sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Ketika perdagangan tumbuh tinggi berarti ada transaksi dan konsumsi yang meningkat, sedangkan industri pengolahan yang tumbuh menunjukkan pabrik-pabrik tetap berproduksi,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6) malam.

Atas capaian ini, Pemprov Jatim juga mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjalankan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih Jatim. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha hingga dunia industri dalam menurunkan angka pengangguran.

Tak hanya itu, capaian ini ia sebut juga sebagai hasil upaya pencapaian banyak poin indikator kinerja utama pemerintah provinsi Jatim yang selama ini dijalankan melalui Nawa Bhakti Satya.

"Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jatim mendapatkan apresiasi ini. Ini hasil kerja semua lini dan semua elemen, dunia usaha serta dunia industri," ujar Khofifah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan yang dijalankan secara berkelanjutan melalui program prioritas Pemerintah Provinsi Jatim, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keberhasilan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 3,61 persen. Angka tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 4,68 persen.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.

Khofifah menambahkan, salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran tersebut adalah semakin kuatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Secara khusus, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penyerapan tenaga kerja.

Data BPS menunjukkan bahwa TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen pada Februari 2026, dari 5,87 persen pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan, keberhasilan ini tidak luput dari berbagai program yang dijalankan Pemprov Jatim dalam memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.

"Upaya membuka kesempatan kerja terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Bahkan saat ini Jawa Timur telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Selain pengangguran yang terus menurun, kualitas pasar kerja Jatim juga menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jatim meningkat menjadi 74,78 persen, atau naik 0,53 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang, bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Khofifah menegaskan bahwa penghargaan dan insentif fiskal yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja di Jatim.

"Insentif fiskal dari pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," jelasnya.

Khofifah menilai, tantangan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan inovasi yang semakin kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan Jawa Timur menurunkan angka pengangguran, mulai pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

"Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari sinergi besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin kuat, produktif, dan berdaya saing," pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat tata kelola sektor usaha sekaligus mengurangi potensi penyelewengan yang dapat berdampak pada penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan.

Menurut Jusuf Kalla, perbaikan tata kelola dan administrasi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dunia usaha di tengah potensi perlambatan permintaan akibat dinamika ekonomi yang berkembang.

“Secara teknis atau secara administratif, itu seperti saya katakan tadi, untuk mengurangi penyelewengan daripada pajak atau pendapatan negara sebagainya,” kata Jusuf Kalla dalam acara The 2026 Asia Grassroots Forum, Kamis (4/6/2026).

Ia mengingatkan pelaku usaha untuk bersiap menghadapi kemungkinan penurunan permintaan pasar. Dalam situasi tersebut, peningkatan produktivitas dinilai menjadi faktor utama agar perusahaan tetap mampu bertahan dan berkembang.

“Tetap kita bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada bahwa akan terjadi penurunan permintaan, jelas. Karena itu, produktivitas daripada kemampuan kita harus tetap dinaikkan,” ujarnya.

Menurut JK, peningkatan produktivitas tidak hanya dilakukan melalui efisiensi proses produksi, tetapi juga melalui pembenahan sistem administrasi dan tata kelola perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan usaha.

Ia menambahkan, dunia usaha harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi ekonomi sembari meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional agar tetap kompetitif.

Sebagai informasi, PT DSI merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan sebagai badan ekspor untuk komoditas sumber daya alam strategis nasional. Perusahaan tersebut akan menangani ekspor sejumlah komoditas utama, antara lain batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferro alloy.

Bisnis.com, JAKARTA — Fase pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai sudah melampaui batas fundamentalnya (overshooting) akan membawa efek rambatan yang serius ke sektor riil.

Adapun berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.789 per dolar AS pada perdagangan Selasa (26/5/2026).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi situasi yang sangat menantang akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Apalagi, Bank Indonesia merespons pelemahan rupiah tersebut dengan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada rapat dewan gubernur edisi Mei 2026.

"Dunia usaha menghadapi tekanan ganda secara bersamaan. Di satu sisi, pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, mesin, dan logistik. Di sisi lain, kenaikan suku bunga dan tingginya yield membuat biaya pembiayaan ikut naik," ujar Fakhrul dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, tidak semua sektor merespons pelemahan rupiah ini dengan cara yang sama. Sektor komoditas yang berorientasi ekspor justru mendapatkan keuntungan karena membukukan pendapatan berbasis dolar AS.

Kendati demikian, cerita berbeda dialami oleh sektor-sektor yang berorientasi domestik. Fakhrul menjelaskan bahwa kombinasi beban biaya impor dan mahalnya biaya dana (cost of fund) sangat memberatkan sejumlah sektor utama.

Dia mencontohkan industri manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku dan mesin impor; sektor properti dan konstruksi yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga; industri ritel; dan sektor usaha dengan rasio utang (leverage) yang tinggi.

"Kalau kondisi seperti ini terlalu lama, maka perusahaan tidak hanya menghadapi tekanan margin, tetapi juga mulai menahan ekspansi, mengurangi investasi, dan lebih defensif terhadap perekrutan tenaga kerja," ungkapnya.

Lebih jauh, ancaman perlambatan investasi mulai membayangi ekonomi nasional. Meski investor asing masih memandang Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam jangka panjang, lonjakan biaya modal (cost of capital) akibat tingginya imbal hasil obligasi dan volatilitas kurs bisa membuat mereka menunda realisasi penanaman modal.

Investor, kata Fakhrul, mungkin bisa menoleransi suku bunga tinggi untuk sementara waktu, namun mereka sangat menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan.

Siasat Pelaku Usaha

Di tengah ketidakpastian arah kebijakan dan ancaman volatilitas global, Fakhrul menyarankan para pelaku bisnis untuk menerapkan strategi yang lebih defensif demi menjaga ketahanan operasional, alih-alih melakukan ekspansi yang agresif.

Menurutnya, ada empat fokus utama yang harus dikelola oleh manajemen perusahaan saat ini. Pertama, menjaga arus kas (cash flow) tetap positif.

Kedua, memperkuat posisi likuiditas perusahaan. Ketiga, mengurangi ketidaksesuaian mata uang (*mismatch* valas) dalam kewajiban dan pendapatan.

Keempat, menghindari pengambilan utang berbasis valas secara berlebihan di tengah gejolak nilai tukar.

Kendati terdengar suram, Fakhrul meyakini bahwa fase overshooting ini tidak sepenuhnya menutup pintu keuntungan. Situasi ini justru dapat menjadi peluang emas bagi perusahaan yang memiliki neraca keuangan yang sehat untuk melakukan akumulasi aset dengan harga yang lebih rasional.

"Setiap fase overshooting biasanya juga menciptakan peluang akumulasi aset bagi pelaku usaha yang siap," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menambah kuota Program Magang Nasional untuk lulusan baru perguruan tinggi menjadi 150.000 peserta pada 2026.

Program ini dinilai sebagai upaya untuk memperkuat kompetensi angkatan kerja di Tanah Air. Kendati demikian, kebijakan ini tidak luput dari sejumlah kritikan yang perlu diatasi, diantaranya mengenai pemetaan dan sistem seleksi serta penilaian.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program magang dengan skala yang lebih besar dari target 100.000 peserta pada tahun lalu. Yassierli mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto telah disepakati dalam rapat lintas kementerian bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Alhamdulillah arahan Bapak Presiden untuk tahun 2026 kita sudah bisa siapkan pelaksanaan magang untuk sebanyak 150.000 orang,” kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Dia menargetkan pelaksanaan program magang 2026 dapat dimulai pada Juli 2026 dengan target awal 50.000 peserta. Selanjutnya, program akan dibuka dalam dua gelombang lainnya hingga total peserta mencapai 150.000 orang.

Menurutnya, peserta akan menerima uang saku senilai upah minimum di kawasan mereka menjalankan magang. Pemerintah akan kembali menanggung uang saku magang tersebut secara penuh, alias belum akan berbagi beban dengan perusahaan penyelenggara magang sebagaimana pernah digagas sebelumnya.

Yassierli juga melaporkan bahwa sekitar 78.000 peserta telah menyelesaikan program magang nasional dari gelombang alias batch pertama dan kedua pada tahun pelaksanaan 2025. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 14.000 peserta pada batch pertama dan kurang lebih 62.000 peserta pada batch kedua.

Selain itu, sekitar 35% peserta magang batch pertama disebut telah mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan tempat mereka menjalani magang.

Hal ini diiringi hasil evaluasi sementara yang menunjukkan tingkat kepuasan peserta dan perusahaan terhadap program tersebut relatif tinggi. Dari evaluasi batch pertama, sebanyak 85% peserta menyatakan puas dan sangat puas terhadap program magang, sedangkan 14% cukup puas.

“Dari segi perusahaan juga sama, kita lakukan evaluasi. Perusahaan yang puas dari batch satu itu sekitar 4.000 perusahaan, 81% mereka puas dan sangat puas,” ujarnya.

Yassierli berharap bahwa program ini dapat menjangkau lebih banyak lulusan baru perguruan tinggi untuk memperkuat pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Kemnaker juga menawarkan opsi bagi peserta yang telah merampungkan magang untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.

Ketika ditanya perihal upaya untuk memastikan kesinambungan program magang dengan kesempatan kerja, dia menyebut Kemnaker tengah memperkuat integrasi pasar kerja melalui platform SIAPKerja. Yassierli mengakui implementasi wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan belum berjalan optimal, sehingga Kemnaker terus melakukan sosialisasi ke kawasan industri dan kawasan ekonomi.

“Kita ingin SIAPKerja itu menjadi umbrella. Jadi job portal-job portal swasta tidak kita akuisisi, tapi kita libatkan mereka,” imbuhnya.

Kemnaker mencatat integrasi dengan platform lowongan kerja swasta masih berlangsung. Dari total sejumlah platform yang ada, dia mengatakan sekitar 50%-60% telah terhubung dengan sistem tersebut.

Pihaknya pun menilai integrasi tersebut penting karena banyak lowongan kerja sebenarnya tersedia di pasar, tetapi tersebar di berbagai platform dan sulit diakses pencari kerja secara terpusat.

Pekerjaan Rumah

Sementara itu, kalangan dunia usaha memandang bahwa program magang ini merupakan upaya untuk menjawab salah satu tantangan utama ketenagakerjaan Tanah Air, yakni kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan riil dunia kerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan bahwa program tersebut dapat membantu pencari kerja memperoleh pengalaman. Dari sisi perusahaan, program magang juga dinilai membantu dunia usaha dalam membangun saluran talenta dan mengenali potensi tenaga kerja.

“Program seperti ini penting karena memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pengalaman kerja praktis, memahami budaya kerja profesional, membangun etos kerja, serta meningkatkan kesiapan mereka sebelum masuk ke pasar kerja formal,” kata Shinta saat dihubungi Bisnis.

Menurutnya, Apindo telah berkoordinasi intensif dengan Kemnaker, termasuk melalui nota kesepahaman penguatan pemagangan nasional dan peningkatan kualitas SDM. Dunia usaha pun disebutnya juga dilibatkan dalam penyusunan panduan, harmonisasi kebijakan, serta pemetaan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Namun demikian, Shinta menilai sejumlah aspek masih perlu diperkuat, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang lebih presisi, sistem seleksi dan asesmen peserta, standarisasi kualitas mentoring, hingga evaluasi berbasis hasil seperti tingkat serapan kerja setelah program selesai.

Apindo juga menilai cakupan program dapat diperluas tidak hanya untuk fresh graduate, tetapi juga pencari kerja muda lainnya selama sesuai dengan kebutuhan industri dan kapasitas perusahaan peserta.

“Program ini berpotensi memperkuat link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri, meskipun tentu hasilnya masih perlu terus dievaluasi secara bertahap,” ujar Shinta.

Di sisi lain, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti aspek kepastian karier peserta magang dan tata kelola program tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perusahaan penyedia magang tidak sekadar memanfaatkan program ini untuk memangkas biaya produksi.

“Program magang nasional ini harus ada jaminan bahwa perusahaan akan menjadikan peserta magang sebagai pekerja tetap,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Huda, kepastian tersebut penting agar program magang tidak dipandang sebagai bentuk subsidi pemerintah kepada sektor swasta. Dia menyebut program magang memiliki hasil terhadap keberlangsungan perekonomian nasional, tetapi harus dirasakan oleh lebih banyak pihak.

Dia juga menilai skema pembayaran uang saku program magang tersebut perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan pembagian beban uang saku antara pemerintah dan perusahaan penyedia magang.

“Mereka secara output produksi meningkat, tetapi tidak mengeluarkan biaya. Jadi, secara tata kelola program, harusnya memang ada share [uang saku] juga dari perusahaan,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT BYD Motor Indonesia meluncurkan program sosial “Small Steps for Tomorrow” sebagai bagian dari komitmen perusahaan mendukung pendidikan dan masa depan generasi muda Indonesia. Program tersebut diperkenalkan di SDN 03 Pondok Petir, Depok, Selasa (26/5), dan menjadi bagian dari perluasan kontribusi sosial BYD di luar sektor teknologi dan kendaraan listrik.

Melalui program yang bekerja sama dengan Benih Baik itu, BYD akan menyalurkan 1.200 pasang sepatu dan tas sekolah bagi pelajar yang membutuhkan. Bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap ke 12 sekolah sepanjang 2026 di sejumlah daerah seperti Bekasi, Bogor, Banten, Semarang, Kediri, Bali, hingga Lampung.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr Fajar Riza Ul Haq, mengapresiasi inisiatif BYD tersebut. Ia menilai program itu sejalan dengan upaya membangun karakter dan masa depan generasi muda Indonesia. “Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” ujarnya.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan perusahaan ingin menghadirkan kontribusi sosial yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Menurut dia, masa depan tidak hanya dibentuk oleh teknologi, tetapi juga oleh generasi muda yang akan membawa perubahan. “Kami percaya setiap langkah kecil dapat menjadi awal mimpi dan masa depan yang lebih besar,” kata Eagle.

Fajar menambahkan pembangunan generasi muda tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi dunia usaha, masyarakat, dan institusi pendidikan. Ia berharap program tersebut dapat diperluas hingga menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil agar manfaatnya dirasakan lebih luas.

Dalam kegiatan peluncuran program, BYD juga menghadirkan aktivitas edukatif dan interaktif bagi siswa. Salah satunya melalui pemanfaatan fitur Vehicle-to-Load (VtoL) pada BYD M6 yang digunakan sebagai sumber listrik untuk mesin pembagian susu gratis. Siswa juga mengikuti kegiatan menggambar dan mewarnai untuk mendorong kreativitas mereka.

Program “Small Steps for Tomorrow” menjadi bagian dari rangkaian inisiatif sosial BYD Care. Sebelumnya, BYD Indonesia juga terlibat dalam bantuan korban banjir di Sumatera Utara, Padang, dan Aceh, penanaman 500 bibit mangrove di Jakarta Utara, hingga program edukasi kendaraan listrik “Future Mobility Innovation Roadshow” yang akan diperluas ke enam universitas pada 2026.

Secara global, BYD telah mendistribusikan lebih dari 16 juta kendaraan energi baru (NEV) dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri NEV dunia selama empat tahun berturut-turut. Di Indonesia, BYD mengklaim telah dipercaya lebih dari 90 ribu pengguna. Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menegaskan, BYD Care merupakan komitmen jangka panjang perusahaan untuk terus menghadirkan dampak sosial nyata bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penciptaan lapangan kerja formal yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan adanya kepastian kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dunia usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih menghadapi tekanan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai tukar, tingginya biaya logistik dan energi, hingga ketidakpastian perdagangan global.

Menurutnya, berbagai indikator industri juga menunjukkan pelemahan yang masih berlangsung. PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 kembali masuk fase kontraksi untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan terakhir, rupiah masih tertekan di kisaran Rp17.600 per dolar AS, sementara tren Indeks Kepercayaan Industri (IKI) terus melemah sejak awal tahun.

"Kondisi ini tentu memengaruhi tingkat confidence pelaku usaha, terutama industri yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku dan barang modal," kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Dia memandang penciptaan lapangan kerja formal tidak bisa hanya bertumpu pada target pemerintah semata, melainkan harus ditopang kebijakan yang memperkuat daya saing dan ketahanan sektor industri nasional.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kebijakan fiskal, perizinan, ketenagakerjaan, perdagangan, energi, logistik, hingga pembiayaan bergerak dalam arah yang sama untuk menciptakan ekosistem usaha yang efisien dan memiliki kepastian hukum.

Menurut Shinta, keputusan dunia usaha untuk berekspansi dan merekrut pekerja formal sangat dipengaruhi tingkat keyakinan terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi ke depan.

"Ketika biaya usaha lebih efisien, investasi bergerak, akses pembiayaan lebih kompetitif, dan hubungan industrial tetap kondusif, maka ruang bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja formal akan semakin terbuka dan berkelanjutan," ujarnya.

Dia menegaskan, pekerjaan formal yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi penguatan daya beli masyarakat, perluasan kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai pidato Presiden memberikan arah yang jelas terkait pembangunan ekonomi nasional, penguatan fiskal, industrialisasi, tata kelola sumber daya alam, hingga perlindungan terhadap dunia usaha.

Anindya menyebut dunia usaha menyambut baik komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum, perizinan yang cepat, pelayanan publik yang efisien, serta aturan yang adil dan tidak diskriminatif.

“Kadin mendukung penuh upaya Presiden memperbaiki iklim investasi, memperbaiki governance, dan memberantas korupsi. Dunia usaha membutuhkan aturan yang jelas, adil, dan tidak diskriminatif. Pungli, perizinan berbelit, penyelundupan, under-invoicing, dan praktik curang harus diberantas karena merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Dia menegaskan, praktik pungutan liar, penyelundupan, under-invoicing, hingga perizinan berbelit menjadi hambatan serius bagi dunia usaha yang taat aturan. Artinya, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, ujar Anindya, Kadin mendukung agenda industrialisasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk negara lain, tetapi harus mampu menjadi negara produsen dengan industri bernilai tambah yang kuat.

“Kita harus memperkuat industri nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus mampu memproduksi barang bernilai tambah, memperkuat merek nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas,” katanya.

Anindya juga menyatakan Kadin siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat investasi, hilirisasi, penguatan UMKM, dan pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kadin siap mendukung agar program-program besar pemerintah tidak hanya menjadi belanja negara, tetapi benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat. MBG, Kopdes, desa nelayan, pangan, dan energi harus memberi multiplier effect bagi UMKM, petani, nelayan, dan industri nasional,” ujarnya.

(Dhera Arizona)