Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin (bps) untuk bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR).

Kebijakan tersebut ditempuh di tengah tren kenaikan bunga simpanan dan indikasi kompetisi penghimpunan dana yang semakin ketat di industri perbankan.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum ditetapkan menjadi 3,75%. Sementara itu, TBP simpanan rupiah di BPR menjadi 6,25%.

Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan pada level 2%.

“Pada dasarnya faktor-faktor yang kami pertimbangkan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian tingkat bunga penjaminan adalah tingkat bunga simpanan rupiah yang beberapa waktu terakhir cenderung terus meningkat pada seluruh kelompok bank,” kata Doddy dalam konferensi pers LPS, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, kenaikan bunga simpanan rupiah terjadi sebagai respons atas perkembangan suku bunga kebijakan serta kondisi pasar keuangan, baik global maupun domestik. Selain itu, LPS melihat adanya peningkatan kompetisi suku bunga di antara kelompok perbankan dalam menghimpun dana masyarakat.

Berdasarkan asesmen LPS, suku bunga pasar simpanan rupiah rata-rata di perbankan meningkat 14 bps sejak awal tahun hingga mencapai 3,28% pada periode observasi Juni 2026.

Tren tersebut sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan, kenaikan imbal hasil instrumen keuangan domestik, serta persaingan penghimpunan dana antarbank.

“Likuiditas perbankan sejauh ini masih terjaga di semua kelompok bank, namun terdapat indikasi terjadinya peningkatan kompetisi suku bunga di antara berbagai kelompok bank,” ujar Doddy.

Di sisi lain, LPS mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan masih cukup kuat. Hingga Mei 2026, DPK tercatat tumbuh 13,47% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit yang mencapai 11,51%.

Pertumbuhan DPK rupiah juga terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK valuta asing. Kondisi tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan dan likuiditas industri secara umum masih berada dalam kondisi memadai.

Namun demikian, Doddy mengatakan penghimpunan simpanan berpotensi melambat hingga akhir kuartal III/2026. Perlambatan tersebut dipengaruhi perkembangan likuiditas serta dinamika pasar keuangan yang dapat mendorong bank meningkatkan persaingan dalam menarik dana nasabah.

Meski begitu, LPS menilai potensi perlambatan pertumbuhan simpanan belum akan mengganggu kondisi likuiditas perbankan secara keseluruhan.

Penyesuaian TBP juga dilakukan untuk menjaga tingkat cakupan penjaminan simpanan. LPS diwajibkan menjaga cakupan penjaminan di atas 90% dari jumlah rekening nasabah perbankan.

Per Mei 2026, jumlah rekening nasabah bank umum yang seluruh simpanannya dijamin LPS mencapai 681,67 juta rekening atau 99,94% dari total rekening.

Sementara itu, rekening nasabah BPR dan BPRS yang seluruh simpanannya dijamin mencapai 15,67 juta rekening atau 99,97% dari total rekening.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, sepanjang memenuhi persyaratan penjaminan.

Salah satunya, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Kenaikan TBP rupiah tersebut berlaku mulai 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha menilai kredibilitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditentukan oleh transparansi rekrutmen manajemen, kepastian hukum, serta kemampuan menjalankan pengawasan tanpa menambah beban birokrasi bagi eksportir.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai dunia usaha kini menunggu realisasi komitmen tersebut melalui proses seleksi yang terbuka, jajaran manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan pelaku pasar membutuhkan kepastian bahwa DSI memiliki kapasitas teknis untuk menghadapi dinamika perdagangan global sekaligus menjalankan mandatnya secara profesional.

"Ini tentunya akan membantu meredakan kekhawatiran investor terkait kapasitas teknis lembaga baru tersebut," kata Chandra dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dia menambahkan legitimasi DSI di mata dunia usaha juga bergantung pada dasar hukum yang kuat, tata kelola yang akuntabel, serta pelaksanaan kebijakan yang tidak menciptakan hambatan baru bagi pelaku ekspor.

Menurutnya, DSI dapat membantu menekan praktik under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko tanpa menambah lapisan perizinan baru.

Chandra berpendapat efektivitas pengawasan akan lebih optimal apabila DSI terhubung dengan sistem perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai, serta lembaga terkait lainnya. Integrasi data lintas sektor dinilai mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan eksportir yang tidak patuh.

Kendati demikian, dia mengingatkan upaya penguatan pengawasan tidak boleh berujung pada tambahan proses administrasi maupun prosedur manual yang justru membebani eksportir yang telah memenuhi ketentuan.

Apindo juga memandang masa transisi hingga 1 Januari 2027 sebagai pendekatan yang tepat karena memberi waktu bagi pelaku usaha beradaptasi. Selama tahap awal, kewajiban yang diberlakukan masih terbatas pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan yang telah berjalan sehingga dinilai dapat meminimalkan risiko guncangan regulasi.

Menurutnya, komunikasi pemerintah yang konsisten serta forum konsultasi dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha benar-benar tercermin dalam implementasi kebijakan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan DSI dibentuk untuk memperkuat pengawasan tata kelola ekspor komoditas strategis.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," katanya.

Pada tahap awal, DSI akan mengelola tata niaga tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloys. Nilai ekspor ketiga komoditas tersebut pada 2025 mencapai US$66,13 miliar atau sekitar 23,4% dari total ekspor nasional.

Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tepat.

"Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya," ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, di saat daya beli melemah, kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi di angka 5 persen membantu meringankan beban masyarakat.

"Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harus ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dan akan mengambil KPR rumah subsidi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Gelombang aksi mahasiswa yang mempersoalkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan berbagai program prioritas nasional mencerminkan kegelisahan mereka terhadap arah pembangunan pemerintahan Prabowo Subianto serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Kasus-kasus keracunan makanan, pemborosan dalam pengadaan barang, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi membuat banyak pihak menyimpulkan bahwa persoalan utamanya terletak pada implementasi program yang buruk.

Penjelasan itu tidak seluruhnya salah. Namun, masalahnya mungkin malah lebih mendasar dari sekadar pelaksanaan. Dalam kebijakan publik, kasus-kasus seperti itu tidak hanya muncul karena lemahnya implementasi, melainkan juga akibat ketidaksesuaian antara diagnosis masalah, instrumen kebijakan, dan kapasitas negara.

Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, kesalahan dalam memilih prioritas dapat lebih mahal daripada kesalahan dalam pelaksanaannya. Program yang dikelola dengan baik pun dapat gagal apabila sejak awal dirancang untuk menjawab persoalan yang keliru atau menggunakan instrumen yang tidak sesuai.

Paradoks Indonesia

Di sinilah menariknya membaca kembali Paradoks Indonesia dan Solusinya karya Prabowo Subianto. Buku ini bukan sekadar manifesto politik karena ia telah menjadi fondasi intelektual bagi banyak program prioritas pemerintahannya.

Argumen utama buku itu sederhana. Indonesia kaya sumber daya alam dan manusia. Tapi, negara ini belum mampu menyejahterakan rakyatnya akibat kebocoran ekonomi, dominasi elite, ketergantungan pada pihak asing, dan pengelolaan sumber daya yang belum berpihak pada kepentingan nasional.

Diagnosis itu tidak sepenuhnya salah karena Indonesia memang menghadapi ketimpangan, konsentrasi aset, deindustrialisasi prematur, dan tingginya biaya politik. Namun, ia cenderung menempatkan distribusi dan penguasaan sumber daya sebagai akar utama dari banyak persoalan yang dihadapi negara ini. Buku tersebut kurang memberikan perhatian pada produktivitas, inovasi, kualitas institusi, dan kapasitas negara.

Padahal, menurut North (1990), pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menciptakan insentif bagi investasi, inovasi, dan aktivitas produktif. Kegagalan banyak negara menjadi negara maju bukan karena miskin modal, tapi karena gagal membangun institusi yang mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan.

Perbedaan diagnosis ini yang menghasilkan pilihan instrumen dan prioritas kebijakan yang berbeda karena cara pemerintah mendefinisikan persoalan akan menentukan solusi yang dipilih dan sumber daya yang dialokasikan.

Diagnosis, Instrumen, dan Kapasitas

Hal ini terlihat pada program swasembada pangan dan food estate. Paradoks Indonesia memandang impor pangan sebagai kelemahan nasional sehingga solusi yang dipilih adalah ekspansi produksi domestik yang dipimpin negara.

Namun, ketahanan pangan tidak selalu identik dengan swasembada. Timmer (1986) menekankan pentingnya produktivitas, teknologi, dan efisiensi distribusi dalam menentukan keberhasilan sektor pangan. Bahkan, literatur food security menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan swasembada, dan kebijakan swasembada yang dipaksakan dapat menciptakan distorsi ekonomi serta meningkatkan beban fiskal (Barrett, 2010).

Di sini, masalah sesungguhnya bukanlah impor, melainkan rendahnya produktivitas pertanian. Karena itu, investasi teknologi, riset, infrastruktur, reformasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas petani menjadi lebih penting daripada sekadar memperluas lahan atau membatasi perdagangan.

Logika yang sama berlaku pada kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Prabowo benar ketika menilai Indonesia terlalu lama menjadi eksportir bahan mentah. Namun, nilai tambah tidak otomatis tercipta dan dinikmati hanya karena proses produksi dipindahkan ke dalam negeri.

Kemajuan ekonomi, seperti dikemukakan Hausmann dan Hidalgo (2014), ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Sementara itu, Amsden (1989) dan Wade (1990) menekankan pentingnya produktivitas, orientasi ekspor, dan penguasaan teknologi dalam keberhasilan industrialisasi di negara-negara Asia Timur.

Menganggap pembangunan smelter sebagai bukti keberhasilan transformasi merupakan kesalahan, karena hilirisasi hanyalah langkah awal. Nilai tambah yang dihasilkan akan tetap terbatas jika tidak ada inovasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, terlebih jika keberlanjutan lingkungan diabaikan.

Belanja alutsista untuk memodernisasi kekuatan militer nasional juga menghadapi tantangan serupa. Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dan dinamika keamanan kawasan, pembelian alutsista guna memperkuat pertahanan nasional merupakan kebijakan yang wajar.

Namun, Hartley (2012) berpendapat bahwa efektivitas pertahanan, tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kesesuaian strategi, interoperabilitas, kesiapan sumber daya manusia, dan kapasitas industri pertahanan. Tanpa itu, seperti dikatakan Bitzinger (2015), pembelian alutsista berisiko hanya menambah peralatan tanpa meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional.

Permasalahan yang berbeda dihadapi oleh MBG. Tujuannya untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia memiliki dasar empiris yang kuat. Heckman (2006) serta Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa nutrisi dan pendidikan awal berpengaruh besar terhadap produktivitas di masa depan.

Namun, dalam ruang fiskal yang terbatas, pertanyaannya bukan apakah MBG bermanfaat, melainkan apakah program tersebut merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan investasi pada pendidikan dasar, layanan kesehatan, sanitasi, atau peningkatan kualitas guru.

Terakhir, KDMP juga menghadapi tantangan yang sama. Walaupun ekonomi desa dan posisi tawar masyarakatnya memang relatif lemah, pembentukan koperasi belum tentu menjadi solusi yang efektif.

Ostrom (1990) memperlihatkan bahwa institusi kolektif hanya dapat berhasil apabila didukung oleh tata kelola, insentif, aturan, dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa fondasi tersebut, koperasi berisiko menjadi instrumen administratif dan politik, bukan institusi ekonomi yang produktif.

Bukan Sekadar Pelaksanaan

Dengan demikian, persoalan berbagai program unggulan pemerintah bukan hanya soal implementasinya. Perbaikan tata kelola tidak akan banyak membantu apabila diagnosis, instrumen, dan kapasitas negara tidak selaras.

Di sinilah kritik mahasiswa terhadap MBG, KDMP, alutsista, dan berbagai proyek strategis menjadi valid. Di balik orasi dan teriakan perubahan, mereka pertanyakan apakah negara telah mendefinisikan persoalan pembangunan secara tepat, memilih instrumen yang sesuai, dan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya.

Negara memang dapat terus memperbaiki implementasi. Namun, pelaksanaan yang sempurna tidak akan pernah mampu menyelamatkan kebijakan yang dibangun di atas diagnosis yang keliru atau instrumen yang tidak sesuai.

JAKARTA - Pak Hendra sudah 15 tahun menghabiskan hari-harinya di sebuah bengkel kecil di ujung gang kawasan Jakarta. Mengawali segalanya dari nol tanpa bantuan modal bank apalagi subsidi pemerintah, kini ia sukses menghidupi tiga karyawan setianya.

Namun ketika seorang petugas membawa papan dada mengetuk pintu bengkelnya bulan ini, refleks pertama Pak Hendra adalah waswas dan bersiap menolak. Bagi jutaan pemilik warung, bengkel, UMKM, hingga pebisnis digital di Indonesia, ketukan pintu dari orang asing yang menanyakan omzet usaha sering kali memicu kepanikan psikologis yang sama: "Apakah ini orang pajak?"

Transformasi Ekonomi Progresif, Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi di Maluku Utara



Jika Anda merasakan kecemasan yang sama dengan Pak Hendra, Anda perlu bernapas lega. Petugas yang datang mengetuk pintu Anda bulan ini bukanlah petugas pajak, melainkan petugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 .

Sesuai payung hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS secara mutlak dilarang membagikan data individu Anda kepada instansi manapun, termasuk direktorat pajak. Data Anda dijamin rahasia dan murni digunakan untuk angka statistik nasional.

Ritual 10 Tahun Sekali, Memotret Ekonomi Indonesia

Sensus Ekonomi bukanlah sekadar ritual administratif pengisi anggaran negara. Ini adalah hajatan raksasa yang hanya digelar sepuluh tahun sekali oleh pemerintah Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 merupakan satu-satunya momen krusial bagi negara untuk memotret dirinya sendiri secara utuh dan jujur.

Seberapa besar ekonomi kita sesungguhnya, di mana usaha berkembang, sektor mana yang butuh dukungan, dan wilayah mana yang tertinggal. Hasilnya menjadi dasar ribuan keputusan pemerintah, seperti dari mana jalan dibangun, ke sektor mana kredit usaha disalurkan, siapa yang mendapat pelatihan, daerah mana yang diprioritaskan investor.

Bayangkan sebuah peta yang digunakan untuk merencanakan pembangunan sebuah kota. Jika separuh rumah di peta itu tidak muncul, maka separuh warga kota itu akan hidup tanpa air bersih, tanpa jalan, tanpa listrik yang memadai - bukan karena pemerintah tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu bahwa rumah itu ada.

Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR



Mungkin Anda termasuk yang sudah berhasil tanpa bantuan siapapun. Itu bukan hal kecil -itu luar biasa. Tapi pernahkah Anda berpikir, jalan aspal yang Anda lewati setiap pagi, listrik yang menyala di toko Anda, sistem perbankan yang meski tidak sempurna tetap bisa Anda akses - semua itu lahir dari data generasi sebelumnya yang bersedia dicatat.

Kini giliran data Anda yang menjadi jembatan bagi generasi berikutnya. Mungkin bagi karyawan Anda yang bermimpi membuka usaha sendiri. Mungkin bagi anak-anak di kampung yang butuh ekosistem ekonomi lebih kuat untuk tumbuh.

Bahkan mungkin bagi anak Anda sendiri. BPS mengajak seluruh masyarakat untuk mengingat satu hal: TIR. Terima petugas Sensus Ekonomi 2026 dengan tangan terbuka. Isi data dengan jujur dan benar. Rahasia data dijamin dan terjaga sepenuhnya oleh undang-undang.

Sensus Ekonomi 2026 bukan milik BPS. Bukan milik pemerintah. Ini milik kita semua - setiap warung, setiap bengkel, setiap pabrik, setiap keluarga yang menghidupi dirinya dengan kerja keras.

Adhitya Wardhono

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia biasanya dilakukan mendahului rapat Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed. Tapi kali ini nyaris berbarengan. Per 18 Juni 2026 hasil RDG BI kembali merilis kenaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Total pengetatan kebijakan moneter, termasuk kenaikan darurat atau off cycle sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, telah mencapai 100 bps. Kenaikan BI Rate ini masih langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di mata investor global.

Namun bagi pelaku pasar keuangan biasanya menunggu momentum penting. Kali ini rilis FOMC dan indek MSCI menjadi ukuran pergerakan pelaku pasar. Rapat FOMC Fed 18 Juni ini yang dipimpin untuk pertama kalinya Gubernur The Fed yang baru Kevin Warsh cenderung tidak menurunkan suku bunga acuannya. FOMC mempertahankan target Federal Funds Rate di 3,50%–3,75%. Kevin Warsh tampil lebih hawkish dari yang diperkirakan dan menegaskan kembali bahwa prioritas utama The Fed tetap Price Stability.

MSCI juga memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang/emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review (18/6/2026). Meski, ada catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia dengan detail persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

Merujuk Rudiger Dornbusch (1976) melalui teori overshooting model maka logikanya kenaikan BI-Rate bisa membantu menahan pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Suku bunga yang lebih tinggi membuat instrumen rupiah menjadi lebih menarik bagi investor, terutama investor portofolio.

Kenaikan bunga juga memperkuat sinyal bahwa BI tidak membiarkan rupiah bergerak tanpa kendali. Dalam pasar keuangan, sinyal seperti ini penting karena investor bukan hanya melihat angka suku bunga, tetapi juga membaca kredibilitas kebijakan.

Namun, BI-Rate bukan obat tunggal untuk rupiah. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh harga minyak, neraca transaksi berjalan, cadangan devisa, defisit fiskal, arus modal asing, dan persepsi pasar terhadap kebijakan pemerintah. Kenaikan BI-Rate bisa membantu menstabilkan rupiah dalam jangka pendek.

Tapi untuk penguatan rupiah yang berkelanjutan, Indonesia tetap membutuhkan fundamental kuat melalui ekspor yang lebih besar, impor energi yang terkendali, pasokan valas yang memadai, dan kepercayaan investor yang terjaga.

Dampak kenaikan BI-Rate terhadap inflasi terutama bekerja melalui ekspektasi dan nilai tukar. Jika rupiah lebih stabil, tekanan harga dari barang impor dan energi bisa lebih terkendali. BPS melaporkan bahwa Inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%. Angkanya memang masih dalam sasaran pemerintah 2,5±1%, tetapi sudah mendekati batas atas sasaran 2,5±1%.

Risiko yang perlu diwaspadai adalah imported inflation. Misalnya, harga minyak atau bahan pangan global naik, lalu rupiah melemah, maka kenaikan harga dalam rupiah bisa jauh lebih besar. Ini bisa menekan inflasi domestik meskipun permintaan dalam negeri tidak terlalu kuat.

Karena itu, kenaikan BI-Rate bisa dimaknai sebagai langkah untuk mencegah inflasi ke depan. BI ingin memastikan inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran sasaran. Namun, inflasi Indonesia tidak hanya persoalan moneter.

Banyak sumber inflasi berasal dari sisi pasokan, seperti pangan, energi, distribusi, cuaca, dan biaya logistik. Suku bunga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi barang.

Hampir dipastikan, perilaku pasar keuangan membaca peluang ataupun serangan yang mungkin terjadi kedepan dengan cermat. Ia selalu waspada dan berjaga-jaga. Ini tentu bisa dipahami karena perilaku pasar keuangan global hari ini yang relatif terbuka dan dalam.

Artinya akses atas data-data keuangan relatif transparan untuk diakses dengan cepat. Pelaku pasar tidak lagi bisa mendominasi informasi secara sepihak.

Pelaku pasar keuangan sangat paham atas perjalanan data-data ekonomi yang ada, misalkan saja; suku bunga, inflasi, cadangan devisa, neraca berjalan, utang luar negeri, kondisi fiskal, arus modal, sampai posisi kepemilikan asing dalam obligasi dan saham. Dan saat ini sangat mudah diakses oleh pasar.

Dengan begitu ada kejamakan penguasaan informasi yang terjadi dan tidak lagi didominasi satu-dua pemain pasar uang. Bahkan secara waktu riel pelaku pasar keuangan seperti; para banker, manajer aset, dan sovereign fund membaca data keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

Meski harus tetap dijaga adalah posisi pasar keuangan kita yang tetap masih rentan atas serangan sintemen global, faktor ekternal maupun internal. Secara internal tetap dipantau neraca perdagangan kita.

Sungguhpun demikian yang harus diperhatikan adalah kebijakan suku bunga acuan hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi nilai tukar. Rupiah masih bisa melemah apabila investor global menghindari pasar negara berkembang.

Neraca perdagangan Indonesia bisa tiba-tiba memburuk. Ada ketidakpastian politik atau ekonomi. Harga komoditas bergerak berlawanan dengan ekspor Indonesia.

Bagi para investor dan juga traders, faktor-faktor krusial yang mendapat perhatian adalah keputusan kebijakan Bank Sentral, aliran dana asing ke obligasi dan saham, harga komoditas SDA, kekuatan dolar AS secara keseluruhan di dunia.

Melihat kondisi terkini masih jamak bank sentral negara maju bertahan dengan kebijakan moneter ketat. Sikap hawkish bank sentral utama dunia, khususnya the Fed menjadi penyebab masih menguatnya dolar AS. I

kutannya adalah mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. Kebijakan moneter ketat perlu dipertimbangkan untuk dipertahankan dengan hitungan yang akurat hingga rupiah menunjukkan stabilitas yang lebih berkelanjutan.

Selain instrumen suku bunga, BI juga dinilai perlu tetap aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing serta mengoptimalkan penggunaan SRBI untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam jangka pendek, nilai tukar terutama dipengaruhi oleh ekspektasi, arus modal, perbedaan suku bunga, dan sentimen risiko.

Dalam jangka panjang, nilai tukar dipengaruhi oleh fundamental ekonomi seperti inflasi, produktivitas, daya saing perdagangan, dan neraca eksternal. Nilai tukar ditentukan oleh keseimbangan di pasar valuta asing, di mana penawaran dan permintaan mata uang dipengaruhi oleh arus perdagangan, arus modal, suku bunga, ekspektasi inflasi, dan sentimen investor.

Akhirnya, sedikit pelajaran dari hasil rapat FOMC dibawah Kevin Warsh kali ini ialah mereka bekerja dan memutuskan berdasarkan data-dependent (berbasis data ekonomi). Mereka percaya data dan tidak terpengaruh arahan dan opini politis yang terjadi. Mereka bekerja secara independen.

Ikutannya pasar keuangan akan bergerak mengikuti data yang ada dan opini tidak bisa mengendalikan putusan. Maka untuk meyakinkan investor tetap nyaman dan masuk ke Indonesia, kali ini BI harus all out menjaga stabilitas. Memang tidak menutup kemungkinan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat ekfektifitas sinergi koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) telah menggulirkan sejumlah bauran kebijakan untuk memitigasi dampak ketidakpastian global, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengendalikan laju inflasi.

Langkah strategis ini ditempuh lewat kombinasi pengetatan suku bunga acuan, intervensi agresif di pasar valuta asing (valas) dengan volume besar, penguatan likuiditas pasar, penjagaan kecukupan cadangan devisa, hingga perluasan jaringan kerja sama internasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa rangkaian bauran kebijakan tersebut telah membuahkan hasil yang positif bagi penguatan dan resiliensi mata uang Garuda.

"Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi dalam rangka memitigasi dampak gejolak global. Kami juga sudah menyampaikan beberapa kali terkait strategi tujuh langkah BI," kata Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulanan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sebagai bagian dari eksekusi strategi tersebut, BI memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) hingga mengunci BI Rate di level 5,75 persen pada Juni 2026.

Pengetatan ini dibarengi dengan penataan struktur imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pemberian insentif swap sebesar 10 persen bagi investor portofolio asing guna merangsang aliran modal masuk (inflow) ke pasar keuangan domestik.

"Kami yakin aliran modal asing akan terus masuk, rupiah akan semakin stabil dan menguat ke depan," kata Perry.

Di pasar keuangan, pergerakan nilai tukar rupiah di pasar spot pada Kamis (18/6/2026), ditutup melemah ke level Rp17.794 per USD, atau terkoreksi tipis 0,18 persen dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya.

Pergerakan kurs juga dilaporkan sempat mengalami tekanan pada pembukaan pagi hari.

Untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang sehat di pasar uang maupun pasar valas, Perry menjelaskan bahwa BI secara konsisten menjaga pertumbuhan uang primer tetap bergerak ekspansif di level dua digit.

Langkah ini ditopang dengan pendalaman pasar keuangan domestik melalui penguatan transaksi spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta penyediaan berbagai variasi instrumen lindung nilai (hedging) yang kompetitif bagi investor.

Di sektor hubungan internasional, perluasan kerja sama bilateral berbasis Local Currency Transaction (LCT), Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), hingga integrasi sistem pembayaran lintas batas menjadi pilar krusial penguat ketahanan eksternal. Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah penguatan integrasi dagang antara Indonesia dan China.

Pemanfaatan mata uang lokal secara langsung dalam aktivitas perdagangan dan investasi bilateral terbukti efektif mengikis ketergantungan terhadap dolar AS. Sepanjang 2025, realisasi transaksi LCT Indonesia-China mengantongi nilai USD18 miliar. Menariknya, hanya dalam kurun waktu empat bulan pertama 2026, nilai transaksi menggunakan rupiah dan renminbi (yuan) tersebut sudah meroket hingga menyentuh kisaran USD13 miliar.

"Ini yang kita sebut diversifikasi. Dengan transaksi langsung menggunakan rupiah dan renminbi, kebutuhan dolar untuk perdagangan dan investasi dapat berkurang," kata Perry.

Sinergi finansial kedua negara diperkuat dengan interkoneksi sistem pembayaran yang digarap bersama People's Bank of China (PBOC). Kolaborasi ini melahirkan infrastruktur pembayaran terintegrasi secara end-to-end, termasuk menghubungkan perbankan nasional seperti Bank Mandiri langsung ke dalam jaringan wholesale China melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Perry memastikan bauran kebijakan moneter yang ketat ini akan terus dikombinasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah yang pruden agar stabilitas fundamental ekonomi nasional tetap terjaga utuh.

"Kami akan terus memperkuat berbagai langkah kebijakan karena dinamika global masih penuh ketidakpastian. Dengan sinergi yang kuat, nilai tukar rupiah akan semakin stabil dan bergerak menuju fundamentalnya," kata Perry.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, MALANG — Intensitas lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi perhatian publik.

Di tengah meningkatnya aktivitas diplomasi tersebut, kunjungan kepala negara ke luar negeri tetap memiliki peran penting, namun perlu disertai arah kebijakan yang jelas serta hasil yang terukur bagi kepentingan nasional Indonesia.

Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, menilai secara prinsip kepala negara memang perlu melakukan kunjungan ke luar negeri karena terdapat aspek diplomasi yang hanya dapat dibangun melalui pertemuan langsung.

Hubungan personal antarpemimpin negara sering kali menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama politik, ekonomi, maupun strategis.

“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Meski demikian, Erza menegaskan signifikansi sebuah lawatan tidak hanya diukur dari frekuensinya, melainkan dari urgensi agenda yang dibawa dan relevansinya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah memiliki lebih dari 130 perwakilan di luar negeri yang dapat menjalankan berbagai fungsi diplomasi.

“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.

Erza menilai tingginya frekuensi lawatan Presiden memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurut dia, prinsip politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara, namun pendekatan tersebut tetap memerlukan prioritas yang jelas.

“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” katanya.

Dia menilai kunjungan Presiden ke berbagai negara besar seperti China, Amerika Serikat, hingga Rusia menunjukkan upaya menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global. Namun, hasil dari pendekatan tersebut menurutnya masih belum terlihat secara jelas di ruang publik.

Karena itu, Erza mengingatkan pentingnya konsistensi dalam membangun kredibilitas kebijakan luar negeri. Menurutnya, Indonesia perlu segera memperjelas prioritas diplomatik agar posisi strategisnya lebih mudah dipahami oleh mitra internasional.

“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan Indonesia sebenarnya memiliki instrumen diplomasi yang kuat, mulai dari jaringan perwakilan hingga diplomat yang berkualitas. Tantangan utama saat ini terletak pada penentuan arah kebijakan yang lebih jelas agar seluruh instrumen tersebut dapat bekerja secara efektif.

“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh mengumumkan agenda perubahan besar dalam pidato perdananya usai bank sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di kisaran target 3,5%-3,75%.

Dalam konferensi pers perdananya usai rapat FOMC yang berakhir pada Rabu (17/6/2026) waktu AS, Warsh menegaskan prioritas utama bank sentral adalah mengembalikan stabilitas harga sekaligus meninjau ulang berbagai kerangka kebijakan moneter yang selama ini digunakan.

Keputusan mempertahankan suku bunga tersebut diambil secara bulat oleh Federal Open Market Committee (FOMC). Warsh menilai ekonomi AS masih tumbuh solid dengan dukungan produktivitas dan investasi yang kuat, sementara pasar tenaga kerja tetap stabil.

Meski demikian, dia mengakui bahwa inflasi masih menjadi persoalan utama. Menurutnya, laju inflasi telah berada di atas target 2% The Fed selama lebih dari lima tahun dan menjadi beban bagi masyarakat Amerika.

"Saya senang melaporkan bahwa anggota FOMC bersikap tegas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," ujar Warsh dalam konferensi pers usai rapat FOMC, Kamis (18/6/2026).

Warsh menegaskan perubahan kepemimpinan menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah praktik kebijakan moneter saat ini masih relevan dengan tantangan ekonomi ke depan.

Berikut sejumlah poin penting dalam pidato perdananya:

Hapus Forward Guidance

Salah satu perubahan paling signifikan yang diumumkan Kevin Warsh adalah penghapusan forward guidance atau panduan arah kebijakan suku bunga ke depan dari pernyataan kebijakan The Fed.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, forward guidance menjadi instrumen penting bagi bank sentral untuk memberikan sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan. Tujuannya adalah membantu pasar keuangan, pelaku usaha, dan rumah tangga membentuk ekspektasi terhadap kondisi ekonomi.

Namun, Warsh menilai pendekatan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini yang dipenuhi ketidakpastian dan perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.

Dia mengatakan pernyataan kebijakan terbaru sengaja dibuat lebih singkat, lebih sederhana, dan hanya berisi fakta-fakta ekonomi yang dinilai relevan oleh FOMC.

"Yang juga tidak lagi ada adalah forward guidance, yang kami sepakati tidak cocok untuk kondisi kebijakan saat ini," ujarnya.

Tidak Memberikan ’Dot Plot’ Pribadi

Berbeda dari tradisi Ketua The Fed sebelumnya, Warsh memilih tidak memasukkan proyeksi suku bunga pribadinya atau dot plot ke dalam Summary of Economic Projections (SEP).

Dia menilai mekanisme dot plot dalam format saat ini belum tentu membantu proses pengambilan keputusan kebijakan.

Meski demikian, dia tetap mendorong anggota FOMC lain untuk menyampaikan proyeksi masing-masing.

Warsh juga mengisyaratkan kemungkinan reformasi besar terhadap sistem komunikasi The Fed, termasuk masa depan dot plot, konferensi pers, hingga notulen rapat.

Bentuk Lima Gugus Tugas Reformasi The Fed

Warsh memulai langkah reformasi The Fed dengan membentuk lima gugus tugas (task force) yang akan mengkaji berbagai aspek utama pelaksanaan kebijakan moneter.

Kelima gugus tugas tersebut meliputi komunikasi The Fed, kebijakan neraca bank sentral, sumber dan metodologi data ekonomi, produktivitas serta pasar tenaga kerja di era transformasi teknologi, dan kerangka inflasi.

"Topik-topik tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, memiliki konsekuensi yang besar, dan layak untuk ditinjau dengan perspektif baru," kata Warsh.

Lima gugus tugas tersebut masing-masing akan berfokus pada komunikasi The Fed, neraca keuangan bank sentral, penggunaan dan ketergantungan terhadap sumber data yang ada, produktivitas dan lapangan kerja di tengah era transformasi, serta kerangka kebijakan inflasi.

Menurut Warsh, masing-masing gugus tugas akan melibatkan sejumlah pemikir terbaik, baik dari kalangan profesi ekonomi maupun dari luar profesi tersebut. Mereka juga akan didukung oleh para spesialis dari jajaran staf The Fed.

"Dan mereka akan mengemban mandat yang sederhana dan jelas: memulai dari prinsip-prinsip dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, menelaah praktik yang berlaku saat ini, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pada akhirnya mengusulkan langkah-langkah selanjutnya untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan," ujarnya.

Warsh mengatakan gugus tugas yang menangani komunikasi The Fed akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan sejak musim panas tahun lalu terkait penyempurnaan bentuk dan fungsi komunikasi bank sentral. Tim tersebut juga diharapkan dapat mengusulkan perubahan yang telah dipertimbangkan secara matang terhadap Summary of Economic Projections (SEP).

Soroti Dampak AI terhadap Produktivitas

Salah satu fokus baru dalam gugus tugas yang akan dibentuk Warsh akan menangani pengaruh teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap produktivitas dan pasar tenaga kerja.

Dia menilai kemunculan teknologi baru berpotensi mengubah cara ekonomi bekerja, mulai dari produktivitas tenaga kerja, pola investasi perusahaan, hingga dinamika inflasi dalam jangka panjang.

Untuk itu, gugus tugas khusus yang akan dibentuk Warsh akan mengkaji kecepatan adopsi teknologi baru, cakupan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi, serta konsekuensinya terhadap pasar tenaga kerja AS.

Menurut Warsh, pemahaman yang lebih baik terhadap AI menjadi penting karena perubahan produktivitas berpotensi mengubah asumsi dasar dalam penyusunan kebijakan moneter.

"Gugus tugas ini akan meninjau kecepatan, jangkauan, dan dampak ekonomi dari teknologi tujuan umum baru, termasuk AI, serta implikasinya terhadap mandat ketenagakerjaan dan inflasi The Fed," ujarnya.

Pertahankan Target Inflasi 2%

Kevin Warsh menegaskan komitmen The Fed untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, menyusul tekanan harga yang masih bertahan di atas sasaran selama lebih dari lima tahun.

Warsh mengatakan tingginya harga masih menjadi beban bagi masyarakat AS. Meski demikian, dia menegaskan The Fed memiliki tekad bulat untuk memulihkan stabilitas harga.

"Harga yang terus tinggi menjadi beban bagi rakyat Amerika. Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu masa depan. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa anggota FOMC memiliki pandangan yang jelas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," kata Warsh.

Warsh mengakui inflasi masih berada jauh di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Kondisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan menjadi salah satu perhatian utama bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter.

"Kami menyadari bahwa inflasi telah berada jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2% selama lebih dari lima tahun," ujarnya.

Akui Kebijakan Moneter Belum Merata

Saat ditanya mengenai tingkat keketatan kebijakan moneter saat ini, Warsh menilai dampaknya tidak seragam di seluruh sektor ekonomi.

Dia mencontohkan sektor perumahan masih merasakan efek restriktif dari suku bunga tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya terlihat di pasar keuangan.

Menurutnya, perbedaan transmisi kebijakan moneter tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap kebijakan neraca The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan menerapkan kebijakan berbeda terhadap sejumlah ketentuan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML). Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Kebijakan itu mencakup sejumlah aspek, mulai dari batas kepemilikan asing, persyaratan pemegang saham, modal disetor minimum, hingga masa transisi penghentian layanan beli sekarang bayar nanti atau Buy Now Pay Later (BNPL) oleh pelaku usaha nonbank tertentu.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pemberian kebijakan berbeda dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Menurut Agus, kebijakan tersebut dirancang agar pelaku industri di sektor PVML tetap dapat menjalankan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perubahan kebutuhan industri serta meningkatnya tantangan usaha.

Namun, OJK menegaskan kebijakan berbeda itu tidak berlaku secara umum. Relaksasi hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan dan setelah melalui penilaian regulator terhadap kondisi perusahaan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sejumlah relaksasi tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK yang mencakup beberapa regulasi di sektor pembiayaan, pembiayaan infrastruktur, modal ventura, hingga layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Salah satu kebijakan yang mendapat penyesuaian ialah batas kepemilikan asing. OJK memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi investor domestik. Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan menyesuaikan kepemilikan asing maksimal 85 persen dalam jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak pelaporan perubahan kepemilikan kepada OJK.

Regulator juga memberikan fleksibilitas terhadap ketentuan masa operasional minimum bagi pemegang saham pengendali sebelum melakukan penyertaan modal. Langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang masuknya investor yang masih berusia relatif muda tetapi memiliki komitmen memperkuat permodalan perusahaan.

Penyesuaian juga diberikan terhadap kewajiban modal disetor minimum akibat perubahan kepemilikan melalui aksi pengambilalihan guna mendukung perusahaan yang masih berada dalam fase penguatan keuangan.

Di sisi lain, OJK memberikan masa transisi bagi penyelenggara Buy Now Pay Later (BNPL) di luar bank umum dan perusahaan pembiayaan. Melalui kebijakan tersebut, pelaku usaha diberikan waktu hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan layanan BNPL.

Langkah tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus memastikan transisi berjalan secara tertib.

Selain itu, OJK menyederhanakan sebagian persyaratan awal perizinan bagi perusahaan pergadaian, termasuk memberikan kelonggaran terkait latar belakang pendidikan formal dan waktu pemenuhan sertifikasi jabatan hingga satu tahun setelah izin usaha diterbitkan.

Regulator juga melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelaporan dalam proses pembubaran perusahaan untuk mendukung kemudahan administrasi dan memberikan kepastian hukum.

"Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Ke depan, OJK menyatakan akan terus memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan stabilitas sistem keuangan nasional.

JAKARTA - Langkah Bank Indonesia (BI) dalam mengawal pergerakan nilai tukar rupiah menuai sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Dolfie Othniel Frederic. Dolfie menilai bahwa orientasi kebijakan bank sentral sejauh ini cenderung lebih fokus pada peredaman gejolak atau volatilitas pasar harian, ketimbang menjaga agar fluktuasi rupiah benar-benar mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

Dolfie melayangkan kritik terhadap pendekatan moneter BI yang dianggapnya membatasi ruang gerak mata uang Garuda hanya pada rentang koridor plus-minus 5%. Menurut kalkulasinya, pola pembatasan yang konstan tersebut menyimpan risiko laten berupa akumulasi depresiasi nilai tukar yang sangat dalam untuk jangka panjang.

Jika pelemahan tahunan di kisaran 5% tersebut terus dibiarkan berulang tanpa adanya evaluasi fundamental, Dolfie memproyeksikan daya beli rupiah bisa tergerus hingga 25% dalam kurun waktu lima tahun, bahkan berisiko anjlok mendekati 50% dalam satu dekade.

Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah



"Kalau plus minus 5 persen berlangsung selama lima tahun, sudah 25 persen dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun, 50 persen (terdepresiasi). Kalau kita bandingkan nilai tukar rupiah kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak plus minus 5 persen," ujar Dolfie dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (17/6/2026).

Dolfie mendesak BI agar merombak kompas kebijakannya dengan menitikberatkan stabilitas rupiah pada kondisi riil ekonomi domestik. Ia mengingatkan bahwa tren depresiasi yang terus menggelinding secara gradual lambat laun akan menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana ada pihak tertentu yang mengeruk keuntungan dan ada pihak lain yang dipaksa memikul kerugian.

"Kalau 5 persen ini berlangsung selama lima tahun, bisa terdepresiasi 25 persen. Ada pihak yang diuntungkan," katanya.

Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS



Merespons hal tersebut, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan, bahwa arsitektur kebijakan nilai tukar bank sentral tidak sekadar berfokus pada penanganan gejolak pasar jangka pendek. Aida memaparkan bahwa stabilitas rupiah merupakan instrumen krusial yang terikat langsung dengan mandat utama BI dalam memelihara stabilitas makroekonomi secara menyeluruh serta menjangkar laju inflasi.

Dalam pandangan bank sentral, pergerakan nilai tukar yang melesat terlampau jauh dari angka fundamentalnya justru berpotensi merusak stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa rumusan angka nilai tukar fundamental dihitung secara rigid berdasarkan kombinasi indikator makro, mulai dari performa neraca pembayaran, kondisi transaksi berjalan (current account), lalu lintas modal pada financial account, hingga perbandingan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara mitra dagang utama.

"Ada perbedaan inflasi dengan negara-negara mitra dan juga ada bagaimana pertumbuhan ekonomi kita. Jadi itulah yang mendasari bagaimana kami melakukan nilai tukar fundamental," jelas Aida.

Aida menambahkan, bahwa pemetaan proyeksi nilai tukar rupiah dalam praktiknya selalu terintegrasi dengan berbagai asumsi makroekonomi lainnya, seperti laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) serta derasnya aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik.

Namun sekalipun indikator fundamental telah dijadikan kompas utama, pergerakan riil rupiah di pasar tetap tidak bisa steril dari pengaruh eksternal, termasuk dinamika sentimen dan persepsi para pelaku pasar global. Kondisi perekonomian sepanjang tahun 2026 menjadi contoh nyata bagi BI mengenai bagaimana faktor-faktor di luar kalkulasi matematis mampu menjungkirbalikkan arah pergerakan mata uang.

Aida mencontohkan, mencuatnya eskalasi gejolak geopolitik global pada Februari 2026 yang secara masif mengubah peta ekonomi dunia dan langsung memengaruhi peta jalan arus modal keluar-masuk di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kendati dihantam ketidakpastian global yang pekat, BI menegaskan komitmennya untuk terus membentengi rupiah agar tetap bergerak di koridor fundamentalnya. Penerapan batas ruang gerak tertentu dalam sistem devisa nasional ditegaskannya sebagai bagian dari kepatuhan Indonesia terhadap sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed float).

"Ini kami perlukan dalam rangka menjaga bagaimana pergerakan tadi tetap terjaga," pungkas Aida.

JAKARTA - Badan Anggaran atau Banggar DPR resmi memberikan lampu hijau dengan menyepakati usulan awal pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Menariknya dalam keputusan tersebut, banggar justru menetapkan target volume produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2027 pada level yang lebih tinggi daripada draf awal yang diajukan oleh pemerintah.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengonfirmasi bahwa Panitia Kerja (Panja) KEM-PPKF 2027 telah mencapai mufakat terkait revisi naik asumsi dasar ekonomi makro, khususnya pada sektor produksi migas nasional.

Berdasarkan data Banggar, target untuk lifting minyak bumi yang awalnya disodorkan pemerintah pada rentang 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari (bph), kini didongkrak naik menjadi berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu bph. Langkah serupa juga menyasar target lifting gas bumi yang terkoreksi naik dari rentang awal sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari, menjadi menyentuh level 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari.

Kenaikan target tersebut mencerminkan optimisme parlemen bahwa pemerintah bersama segenap pelaku industri hulu migas masih memiliki ruang ekspansi yang cukup besar untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik pada tahun depan. Oleh sebab itu, Said Abdullah menekankan, pentingnya langkah proaktif dari kementerian terkait untuk menarik lebih banyak modal masuk di sektor ini demi memperlancar target produksi.

“Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur sumur migas baru,” ujar Said dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Di luar urusan komoditas energi, Panja KEM-PPKF 2027 juga mengesahkan sejumlah indikator makroekonomi utama lainnya, salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok cukup tinggi pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Angka pertumbuhan tersebut sengaja didesain dengan visi yang kuat guna menyelaraskan dengan target-target besar pembangunan di bawah pemerintahan baru.

"Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Said.

Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat



Sebagai pilar penopang untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang agresif tersebut, Banggar bersama jajaran menteri sektor ekonomi menyepakati rentetan jangkar asumsi makro 2027 lainnya.

Paket kebijakan fiskal tersebut meliputi tingkat inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang diproyeksikan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang dipatok pada angka 6,5% hingga 7,3%.

Terakhir, untuk patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), kedua belah pihak sepakat menetapkannya pada kisaran 70 dolar AS hingga USD95 per barel.