REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI — Uni Emirat Arab (UEA), pada Selasa (28/4/2026), mengumumkan pengunduran dirinya dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dan OPEC+. Salah satu pertimbangan di balik keputusan tersebut adalah karena UEA hendak memprioritaskan kepentingan nasionalnya.

“Keputusan ini mencerminkan visi strategis dan ekonomi jangka panjang UEA serta profil energi yang terus berkembang, termasuk percepatan investasi dalam produksi energi domestik, serta memperkuat komitmennya untuk berperan secara bertanggung jawab, andal, dan berwawasan ke depan di pasar energi global,” kata kantor berita negara UEA, Emirates News Agency (WAM), dalam laporannya terkait keputusan UEA hengkang dari OPEC dan OPEC+.

WAM menambahkan, keputusan UEA keluar dari OPEC dan OPEC+ mengikuti tinjauan komprehensif terhadap kebijakan produksi negara tersebut serta kapasitasnya saat ini dan di masa mendatang. “Serta didasarkan pada kepentingan nasional dan komitmen untuk berkontribusi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar yang mendesak,” katanya.

WAM mengungkapkan, pengunduran diri UEA dari OPEC dan OPEC+ juga mencerminkan evolusi yang didorong kebijakan dalam pendekatan UEA. Termasuk meningkatkan fleksibilitas untuk menanggapi dinamika pasar, sambil tetap berkontribusi pada stabilitas secara terukur dan bertanggung jawab.

Meski hengkang dari OPEC dan OPEC+, UEA tetap berkomitmen memasok kebutuhan minyak ke pasar. “UEA akan terus bertindak secara bertanggung jawab, membawa produksi tambahan ke pasar secara bertahap dan terukur, selaras dengan permintaan dan kondisi pasar,” ungkap WAM.

Dengan hengkangnya UEA, saat ini OPEC hanya memiliki 11 negara anggota. Mereka terdiri atas Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Aljazair, Libya, Nigeria, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Republik Kongo, dan Venezuela.

Indonesia diketahui sempat menjadi anggota OPEC. Namun, Indonesia memutuskan keluar atau membekukan keanggotaannya, yakni pada 2008 dan 2016.

OPEC terbentuk melalui Konferensi Baghdad pada September 1960. Salah satu tujuan OPEC adalah menyelaraskan kebijakan perminyakan di antara negara anggota dan memastikan stabilitas pasar minyak.

Bisnis.com, BANDUNG -- Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Barat mendorong penguatan produksi pangan mandiri melalui strategi intensifikasi guna memitigasi dampak fenomena El Nino serta lonjakan permintaan pasar.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur mengatakan langkah strategis ini harus dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah Jawa Barat melalui pemanfaatan teknologi dan bibit unggul.

BI Jawa Barat menilai kesiapan menghadapi masa kekeringan panjang harus dilakukan sejak dini dengan merujuk pada manajemen stok pangan yang berkelanjutan.

Meskipun dampak El Nino pada tahun ini diprediksi tidak akan seburuk di beberapa negara lain, penguatan sektor produksi tetap menjadi prioritas utama agar stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga di tengah fluktuasi global.

Nur menekankan pentingnya swasembada sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi di daerah. Menurutnya, kesiapan pangan merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan iklim dan pasar yang dinamis.

"Tapi intinya adalah bahwa kalau kita memang ingin stabil, kita harus produksi swasembada pangan. Kita harus mempersiapkan diri, sebagaimana kita belajar dari kisah Nabi Yusuf yang mempersiapkan diri menghadapi tujuh zaman sulit," ujar Nur usai acara peluncuran Buku "Syariah, West Java Economic Society" di Kantor Pewakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Senin (27/42026).

Terkait tantangan keterbatasan lahan di Jawa Barat, menurutnya perluasan area pertanian atau ekstensifikasi sulit untuk dilakukan secara masif. Oleh karena itu, BI bersama dinas terkait fokus pada program intensifikasi pertanian guna mengejar ketahanan suplai, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi tingginya permintaan pada sektor pangan tertentu.

"Karena Jawa Barat bukan daerah yang bisa melakukan ekstensifikasi karena lahan terbatas, kita melakukan intensifikasi. Caranya dengan menggunakan bibit unggul, teknologi IoT (Internet of Things), dan beberapa hal lain yang bisa mendorong peningkatan supply melalui pembinaan-pembinaan," jelas Nur.

Lebih lanjut, program pembinaan tersebut dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok tani hingga institusi pendidikan berbasis agama melalui ekosistem ekonomi syariah. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

"Pembinaan ini ada yang melalui pesantren melalui program pesantren mandiri, ada juga melalui kelompok-kelompok tani dan sebagainya. Ini terus kita lakukan agar supply pangan kita tetap cukup dan stabil," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan peningkatan porsi kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) produk minyak goreng jenis Minyakita bagi BUMN pangan dari 35 persen menjadi 60 persen guna memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami usulkan BUMN (pangan) bisa peroleh sampai 60 persen DMO (Minyakita), sehingga akan mempermudah pemantauan pemerintah distribusi ke pasar-pasar," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Meski begitu, dia menyampaikan dalam pantauan pemerintah di sejumlah pasar, tren harga minyak goreng rakyat merek Minyakita kini mulai turun.

"Untuk Minyakita, harga sudah mulai turun. Memang sekarang ini serapan DMO itu dibagi juga untuk bantuan pangan," ujarnya.

Dia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), rata-rata harga Minyakita secara nasional per 17 April berada di angka Rp15.982 per liter.

Meskipun sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET), namun ada 28 provinsi yang memiliki rerata harga Minyakita sesuai HET.

Ketut juga mengatakan berdasarkan laporan Kemendag, realisasi DMO Minyakita yang telah melalui BUMN pangan sebagai distributor lini 1 (D1) mencapai 228,2 ribu ton atau 50,07 persen.

Perum Bulog telah menyerap 182,7 ribu ton dan ID FOOD 45,5 ribu ton sejak 26 Desember 2025 sampai 17 April 2026.

"Minyakita bukan merupakan program subsidi pemerintah. Ini merupakan kontribusi produsen minyak sawit dalam negeri untuk memenuhi terlebih dahulu pasar minyak goreng domestik agar mendapatkan izin ekspor," jelasnya.

Ketut menjelaskan pemenuhan realisasi distribusi DMO Minyakita yang minimal 35 persen ke BUMN tersebut tercatat telah dilaksanakan oleh 53 produsen secara nasional.

Sementara 10 produsen lainnya masih belum memenuhi batas DMO minimal 35 persen.

Bapanas mendorong pula adanya peringkasan rantai pasok Minyakita.

Dengan penguatan DMO Minyakita melalui BUMN diharapkan dapat langsung menyasar ke pasar rakyat tanpa melalui distributor lini 1 dan 2, sehingga harga akhir dapat lebih sesuai terhadap HET Rp15.700 per liter.

"Kalau nanti usulan kita bahwa Bulog maupun ID FOOD memperoleh 60 persen DMO, itu akan lebih mudah kita melakukan pemantauan. Jadi, agar jejaringnya tidak kepanjangan. Biasanya yang menyebabkan harga terlalu tinggi, dari produsen kemudian D1, D2. Harusnya kan langsung ke pengecer," beber Ketut.

Menurutnya adanya praktik marketing lepas itu dalam rantai pasok Minyakita yang ia pantau di lapangan.

Ia menegaskan hal itu menambah alur distribusi dan membuat harga akhir Minyakita dapat lebih tinggi di tingkat konsumen.

Untuk itu, lanjut Ketut, pemerintah mengandalkan BUMN pangan agar dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kondisi harga minyak goreng mengalami fluktuasi di 207 kabupaten/kota sampai minggu ketiga April 2026.

"Minyak goreng ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten/kota, pada minggu kedua itu hanya 177 kabupaten kota. Sekarang, menjadi 207 kabupaten/kota. Jadi, peningkatannya cukup banyak sekali," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono.

Atas hal itu, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk menaruh perhatian lebih intensif agar melakukan intervensi guna meredam fluktuasi minyak goreng di seluruh daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengintensifkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan operasi pasar murah yang rutin digelar setiap pekan di berbagai kabupaten dan kota.

Pada pekan ketiga April 2026, operasi pasar murah dijadwalkan berlangsung di lima lokasi, yakni empat titik di Kota Pekanbaru dan satu titik di Kabupaten Kampar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau, M. Taufiq Oesman Hamid mengatakan kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah.

“Untuk pekan ini, kita gelar di Pekanbaru empat lokasi dan di Kampar satu lokasi. Hari ini dimulai di Halaman Kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim,” ujarnya Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, operasi pasar murah akan digelar di Halaman Kantor Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar pada 21 April. Kemudian pada 22 April di Halaman Kantor Lurah Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai.

Kegiatan berlanjut pada 23 April 2026 di Halaman Kantor Lurah Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, dan ditutup pada 24 April di Halaman Kantor Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya.

Menurutnya program ini tidak hanya bertujuan menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memastikan distribusi pangan berjalan lancar di tengah fluktuasi harga pasar.

“Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta kestabilan harga di masyarakat,” jelasnya.

Operasi pasar murah dimulai pukul 08.30 WIB hingga selesai. Masyarakat diimbau datang sesuai waktu yang ditentukan serta tetap tertib saat mengantre. Selain itu, warga juga diminta membawa kantong belanja sendiri guna mengurangi penggunaan plastik.

Adapun sejumlah komoditas yang dijual dengan harga subsidi di antaranya beras SPHP Rp60.000 per 5 kilogram, beras anak daro dan sokan Rp165.000 per 10 kilogram, serta Rp83.000 per 5 kilogram.

Selain itu, tersedia gula pasir Rp18.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita Rp15.500 per bungkus, garam kristal Rp2.000 per 200 gram, garam nusantara Rp2.000 per 250 gram, serta tepung terigu Rp13.000 per bungkus. Untuk komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, dan kentang dijual mengikuti harga petani dan kondisi pasar terkini.

Pemprov Riau berharap, melalui intervensi pasar ini, daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus mampu menekan potensi lonjakan inflasi, terutama menjelang periode kebutuhan tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga minyak goreng merek Minyakita dalam kondisi stabil dengan stok yang cukup berlimpah serta distribusi yang berjalan lancar di berbagai wilayah Indonesia.

"Ketersediaan Minyakita dipastikan mencukupi dan terdistribusi secara luas di berbagai wilayah," kata Rizal dalam pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Dia menegaskan hal itu menyikapi berbagai dinamika terkait minyak goreng sederhana Minyakita. Bulog menegaskan kondisi pasokan dan harga di lapangan tetap dalam keadaan stabil dan terkendali.

Rizal mengaku pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis dalam merespons peningkatan permintaan Minyakita melalui optimalisasi stok, percepatan distribusi, serta penguatan koordinasi dengan produsen, distributor, dan pemerintah daerah.

Seluruh rantai pasok dijaga agar tetap efisien dan tepat sasaran, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Bulog memastikan Minyakita tersedia dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup," ujarnya.

Perusahaan BUMN pangan itu terus memperkuat distribusi agar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

"Informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan keresahan, sehingga penting bagi masyarakat untuk tetap tenang," ujarnya.

Selain itu, Bulog juga berperan aktif dalam mendukung pengawasan distribusi Minyakita di lapangan dengan melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Dalam pemantauan yang dilakukan, pihaknya menemukan harga Minyakita dijual Rp15.700 per liter, salah satunya di Pasar Grogol dan Pasar Minggu, Jakarta.

"Hasil monitoring menunjukkan distribusi berjalan lancar, stok tersedia, dan harga relatif stabil sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Melalui sinergi yang erat dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan, tambah Rizal, Bulog terus memastikan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan tetap terjaga. Pemerintah pun telah menegaskan bahwa stok minyak goreng nasional dalam kondisi aman dan mencukupi.

"Untuk itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) dan tetap berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasar," kata Rizal.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mencatatkan realisasi penyaluran Minyakita sebesar 947.767 liter hingga pertengahan April 2026.

Kepala Bulog Wilayah Kaltimtara, Musazdin Said, menyatakan sebagian besar volume distribusi diarahkan ke pasar sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok (SP2KP) dengan realisasi mencapai 360.518 liter.

Strategi ini, menurutnya, bertujuan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat ritel.

"Penyaluran ini kami lakukan secara masif untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar. Kami juga menjaga harga tetap sesuai HET melalui intervensi di kisaran Rp15.700 per liter," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/4/2026).

Menurut data yang dihimpun Bulog Wilayah Kaltimtara, ketersediaan per 16 April 2026 mencapai 123.711 liter.

Jika dirinci, 93.796 liter di Kalimantan Timur dan 29.915 liter di Kalimantan Utara dengan persebaran di sejumlah kabupaten/kota seperti Balikpapan, Paser, Berau, Tarakan, dan Bulungan.

Konsentrasi distribusi pada wilayah dengan mobilitas tinggi seperti Balikpapan dan Samarinda mengindikasikan adanya prioritas geografis yang ketat.

Khusus untuk Kota Balikpapan, Bulog menyiapkan alokasi intervensi sebesar 42.000 liter dengan penyaluran harian sekitar 700 liter ke lebih dari 20 kios Rumah Pangan Kita (RPK).

Langkah ini diharapkan mampu menopang kebutuhan selama sebulan ke depan, meskipun angka tersebut masih bergantung pada kelancaran pasokan dari produsen.

Di sisi lain, Musazdin mengungkapkan pasokan Minyakita sempat terganggu akibat pengalihan fokus produsen terhadap program bantuan pangan (banpang) yang menyerap sekitar 1.300 ton minyak goreng pada April 2026.

"Beberapa hari ke belakang, pasokan Minyakita dari produsen ke Bulog sedikit berpengaruh karena fokus untuk produksi bantuan pangan. Namun sekarang pasokan Minyakita mulai berangsur normal, dengan memfokuskan penyaluran ke pasar SP2KP dan RPK maupun toko pengecer," ungkapnya.

Kemudian, dia menegaskan kondisi di Kaltimtara masih dalam kendali, meski terdapat isu defisit minyak goreng yang mengemuka di tingkat nasional yang dipicu oleh kelangkaan kontainer dan hambatan pasokan bahan baku kemasan plastik

"Secara nasional memang ada isu pasokan sedikit terkendala diakibatkan shortage container dan tersendatnya bahan baku kemasan plastik, namun sampai dengan saat ini untuk Kaltimtara stok Minyakita masih aman. Distribusi berjalan, pasokan dari produsen ada, dan intervensi terus kami lakukan," tegasnya.

Adapun, dia menuturkan efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan penguatan distribusi melalui pasar SP2KP menjadi ajang pembuktian bagi ketahanan sistem logistik pangan daerah, khususnya Benua Etam.

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di tengah kekhawatiran pelaku usaha dan pengamat atas dampaknya terhadap lonjakan harga pangan. Dinamika ini dinilai mulai mengganggu keseimbangan pasar dan memperbesar tekanan inflasi.

Program yang ditujukan untuk memperbaiki gizi masyarakat itu justru dinilai menciptakan shock permintaan dalam waktu singkat, terutama pada komoditas strategis seperti ayam dan telur. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga yang belum sepenuhnya terkelola.

Di sisi lain, pemerintah tetap memandang MBG sebagai instrumen penting untuk menyerap produksi dalam negeri dan menjaga kesejahteraan petani. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan serius, mulai dari tata kelola hingga dampak terhadap struktur pasar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat hingga akhir Maret 2026 program ini telah menjangkau 61,68 juta penerima di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, meski ribuan di antaranya menghadapi sanksi administratif hingga penutupan sementara.

Per 1 April 2026, sebanyak 1.256 SPPG disuspensi karena belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penutupan kembali terjadi pada 16 April 2026 terhadap 62 unit akibat pelanggaran kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional Rudi Setiawan mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut.

“Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Di kondisi tersebut, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan sendiri mengakui bahwa pemerintah justru baru mulai menggeser fokus dari kuantitas dengan ekspansi ke peningkatan kualitas.

"Saat ini BGN mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi [SLHS]," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, 1 April 2026.

Namun, pergeseran ini baru terjadi setelah program berjalan sekitar tiga bulan, sejak dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 dengan ekspansi besar-besaran yang dinilai belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan pengawasan.

Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan juga mencuat dari internal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya ketidaktepatan alokasi anggaran, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang seharusnya tidak menjadi prioritas program.

Di luar persoalan tata kelola, tekanan terbesar datang dari dampak program terhadap harga pangan. Direktur Utama Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai MBG telah memicu perebutan pasokan di tingkat distributor.

“Program ini memicu perebutan pasokan karena mengambil dari produsen dan distributor utama,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini mendorong kenaikan harga di tingkat ritel, terutama untuk ayam dan telur yang menjadi komponen utama dalam program tersebut. Pedagang di pasar akhirnya menyesuaikan harga, sehingga tekanan inflasi meluas ke konsumen rumah tangga.

Bhima menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak memperburuk tekanan harga pangan.

“MBG sebaiknya dibuat lebih targeted ke daerah miskin dan dengan tingkat stunting tinggi,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persoalan utama terletak pada perencanaan yang tidak matang sejak awal.

“Saya bilang ini program bagus, tetapi tidak ada persiapannya yang matang,” ujarnya.

Dia menilai implementasi yang terburu-buru menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga ketidaktepatan sasaran. Bahkan, menurutnya, program berjalan tanpa evaluasi menyeluruh meski telah muncul berbagai insiden di lapangan.

“Moratorium dulu, mau tiga bulan atau empat bulan, yang penting ditata lagi,” ujarnya.

Agus juga menyoroti dampak MBG terhadap struktur pasar pangan. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah pasar tradisional, aktivitas perdagangan justru menurun karena pasokan terserap langsung oleh jaringan distribusi program.

“Pedagang di pasar tidak ada yang beli, karena SPPG punya supplier sendiri,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada pelaku tertentu dalam rantai pasok. Minimnya keterlibatan UMKM dan pedagang tradisional memperbesar ketimpangan distribusi manfaat.

Secara struktural, persoalan MBG mencerminkan tantangan klasik dalam kebijakan pangan, yakni bagaimana menyeimbangkan intervensi negara dengan mekanisme pasar. Ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba tanpa diikuti kesiapan pasokan dan distribusi, harga menjadi rentan bergejolak.

Dalam konteks ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga faktor baru dalam pembentukan harga pangan nasional.

Tanpa penyesuaian desain kebijakan, risiko distorsi pasar berpotensi semakin besar. Lonjakan permintaan yang tidak terkelola dapat memperkuat tekanan inflasi, sementara pelaku usaha kecil justru terpinggirkan dari rantai distribusi.

Di sisi lain, penghentian total program juga bukan tanpa konsekuensi, mengingat MBG menyasar kebutuhan gizi masyarakat dalam skala besar.

Dengan demikian, pilihan kebijakan mengerucut pada penyesuaian yang lebih presisi. Penajaman sasaran, perbaikan tata kelola, serta integrasi dengan ekosistem pasar menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga.

Jika tidak, program berisiko menciptakan paradoks, yakni meningkatkan akses pangan di satu sisi, namun mendorong kenaikan harga yang justru membebani masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga ayam dan telur di tengah pasokan yang relatif mencukupi mengungkap persoalan struktural di sektor perunggasan. Ketidakseimbangan produksi hingga tekanan biaya di sektor ini berisiko mendorong inflasi pangan secara lebih persisten.

Pergerakan harga yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola musiman menunjukkan bahwa stabilitas pasar unggas belum sepenuhnya terbentuk. Meski harga di tingkat konsumen sempat turun, tekanan dari sisi hulu dan aspek permintaan berisiko membuat volatilitas berlangsung dalam jangka panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok bahan makanan, termasuk telur ayam ras, menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Maret 2026. Inflasi tahunan tercatat 3,48% dan secara bulanan 0,41%.

Di sisi lain, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga daging ayam ras per 15 April 2026 berada di level Rp38.361 per kg, turun tipis dari hari sebelumnya. Harga telur ayam ras juga melemah menjadi Rp29.658 per kg.

Kondisi ini mencerminkan dinamika yang tidak sejalan antara produksi dan harga. Pasokan yang mencukupi tidak serta-merta menjamin stabilitas harga di pasar

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Hary Suhada mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas tersebut.

“Kami terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, termasuk melalui penyesuaian perencanaan produksi berbasis data.

Salah satu instrumen utama adalah implementasi National Stock Replacement (NSR) yang mulai dijalankan sejak awal 2026. Kebijakan ini mengatur waktu pemasukan dan distribusi bibit agar produksi lebih terkendali.

“Perencanaan dan realisasi pemasukan GPS terus kami sinkronkan dengan kebutuhan nasional, sehingga pengaturan produksi dapat berjalan lebih optimal,” kata Hary.

Penguatan tata kelola ini juga didukung oleh diversifikasi sumber impor bibit dari negara seperti Australia dan Inggris. Beragamnya pasokan diharapkan memperkuat ketersediaan pasokan di dalam negeri.

Namun, pelaku usaha masih berkutat pada persoalan siklus kelebihan pasokan yang berulang.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Mukhlis Wahyudi menilai penurunan harga ayam hidup (livebird) saat ini dipicu oleh kondisi oversupply yang terjadi pasca-Lebaran.

“Kondisi ini tidak hanya karena oversupply, tetapi juga pola pasar yang berulang setiap tahun setelah Lebaran. Meskipun pasokan mulai terkendali, harga belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi di sisi produksi belum sepenuhnya mampu meredam siklus fluktuasi tahunan.

Sejalan dengan itu, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Dawami menilai stabilitas harga sangat bergantung pada ketepatan pengelolaan produksi.

“Dengan pengaturan produksi yang baik, stabilitas harga dapat tetap terjaga sehingga memberikan kepastian bagi peternak dan konsumen,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan dari sisi biaya mulai menjadi faktor dominan yang membentuk harga ke depan.

Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai fluktuasi harga ayam dan telur tidak lagi semata dipicu faktor musiman, tetapi juga kenaikan biaya produksi akibat gangguan rantai pasok global.

“Kenaikan harga bukan hanya karena musiman, tetapi juga dari sisi pakan ternak, biaya operasional, logistik, dan distribusi yang semuanya naik,” ujarnya.

Menurutnya, tekanan biaya tersebut dipicu oleh dinamika geopolitik yang mengganggu pasokan bahan baku seperti jagung dan bungkil kedelai, yang merupakan komponen utama pakan ternak.

Selain itu, peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis (MBG) juga berpotensi memperketat pasokan di pasar.

“Ini memicu perebutan pasokan karena program tersebut mengambil dari produsen dan distributor utama,” katanya.

Dia memperkirakan kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat ritel dan memperbesar tekanan inflasi pangan. Inflasi tahunan diestimasi dapat meningkat 1% hingga 2% dibandingkan tren sebelumnya, seiring dengan tekanan biaya dan kebijakan energi.

Bhima menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas, terutama melalui pengamanan pasokan bahan baku pakan dan pengendalian biaya energi.

“Harus ada langkah untuk memastikan pasokan bahan baku, terutama jagung dan pakan ternak, serta menahan biaya distribusi,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, tantangan juga datang dari risiko iklim seperti El Nino yang dapat mengganggu produksi jagung dan berdampak pada biaya pakan.

Dengan demikian, stabilitas harga ayam dan telur tidak hanya bergantung pada pengaturan produksi, tetapi juga pada kemampuan mengelola tekanan biaya dan permintaan secara simultan. Tanpa perbaikan struktural di seluruh rantai pasok, fluktuasi harga berisiko menjadi fenomena yang berulang dan makin persisten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin importir kedelai yang menaikkan harga secara berlebihan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik spekulatif yang merugikan masyarakat.

Pemerintah, menurut dia, terus memantau pergerakan harga komoditas strategis, termasuk kedelai, untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan pangan nasional. “Aku minta kemarin kedelai, jangan naik banyak,” kata Amran saat bertemu awak media di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan pelaku usaha tetap memiliki ruang untuk memperoleh keuntungan. Namun, kenaikan harga harus dilakukan secara wajar dan tidak membebani konsumen. Dalam kondisi ekonomi yang masih fluktuatif, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.

“Kalau di kedelai, kalau mau naikkan semena-mena, yang impor kedelai, aku pastikan aku cabut izinnya,” ujar Amran.

Ia menjelaskan, instrumen perizinan menjadi salah satu alat pengendalian yang akan digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan distribusi dan perdagangan komoditas pangan berjalan sehat tanpa adanya praktik penimbunan atau permainan harga.

Amran juga menyinggung penguatan sektor pangan yang dilakukan melalui perbaikan kebijakan dan efisiensi anggaran. Refocusing anggaran diarahkan ke sektor produktif seperti irigasi, benih, dan pompanisasi untuk meningkatkan produksi.

Produksi nasional, lanjut dia, menunjukkan tren peningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), dan United States Department of Agriculture (USDA) mencatat kenaikan produksi hingga sekitar 4 juta ton. Kondisi tersebut tercermin pada peningkatan stok beras nasional di Perum Bulog yang kini mencapai sekitar 4,8 juta ton dan mendekati 5 juta ton.

Amran menilai ketersediaan pangan yang kuat harus diiringi stabilitas harga di tingkat konsumen. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia menegaskan negara harus hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Stabilitas harga menjadi kunci untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan harga beras dalam negeri tetap stabil alias tidak naik di tengah lonjakan harga plastik imbas perang Timur Tengah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sikap tegas untuk menjaga stabilitas harga pangan, termasuk beras, di tengah tekanan kenaikan biaya kemasan plastik.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi sudah ditentukan pada saat beliau mengambil rapat istana kemarin. Tidak ada kenaikan harga pangan, termasuk harga beras. Jadi tidak ada kenaikan harga pangan maupun harga beras,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rizal mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,72 juta ton per 13 April 2026, dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam 10 hari ke depan.

“Beras kita dalam posisi yang luar biasa cadangan stoknya. Jadi kami yakinkan tidak ada kenaikan harga pangan khususnya beras untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal mengakui lonjakan harga plastik menjadi tantangan baru bagi Bulog, terutama untuk kebutuhan kemasan distribusi beras dan bantuan pangan.

Untuk itu, Bulog telah menggelar rapat direksi dan mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan kondisi terkini akibat kenaikan harga biji plastik. Namun, penyesuaian tersebut tetap diupayakan seminimal mungkin guna menekan lonjakan biaya.

Selain itu, Bulog juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memperoleh keringanan harga, mengingat penggunaan kemasan plastik sangat besar dalam penyaluran produk untuk masyarakat seperti bantuan pangan dan beras SPHP.

“Mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah. Namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet ke tingkat konsumen dengan kenaikan hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungiBisnis.

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri.

Di sisi lain, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan, atau sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah kembali menggelar operasi pasar murah di sejumlah daerah guna menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Riau Tetty Nurdianti, mengatakan kegiatan tersebut akan digelar di lima lokasi selama sepekan.

“Sama seperti pekan sebelumnya, operasi pasar murah dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan. Namun, kali ini tidak hanya terpusat di Pekanbaru, tetapi juga menjangkau tiga kabupaten,” ujar Tetty, Senin (13/4/2026).

Dia merinci, kegiatan akan dimulai pada Senin (13/4/2026) di Halaman Kantor Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya Selasa (14/4/2026) digelar di Halaman Kantor Lurah Pebatuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru.

Kemudian pada Rabu (15/4/2026), pasar murah berlangsung di halaman Kantor Desa Tarai Bangun, Kecamatan Kampar. Pada Kamis (16/4/2026), kegiatan dilanjutkan di halaman Ramayana, Kabupaten Pelalawan.

“Untuk Jumat (17/4/2026), kembali digelar di Kota Pekanbaru, tepatnya di halaman Kantor Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya,” jelasnya.

Menurut Tetty, operasi pasar murah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta menjaga kestabilan harga di tengah masyarakat.

“Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau,” katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat yang ingin berbelanja untuk datang sesuai jadwal dan mengantre dengan tertib.

“Pasar murah akan dimulai pukul 08.30 WIB. Kami harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib serta membawa kantong belanja dari rumah untuk mengurangi penggunaan plastik,” tambahnya.

Dalam operasi pasar murah ini, sejumlah bahan pokok dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras SPHP Rp60 ribu per 5 kilogram, beras Anak Daro dan Sokan kemasan 10 kilogram Rp165 ribu, serta kemasan 5 kilogram Rp83 ribu.

Selain itu, minyak goreng Minyakita dijual Rp15.500 per bungkus, garam kristal Rp2.000 per 200 gram, garam Nusantara Rp2.000 per 250 gram, serta tepung terigu Segitiga Biru Rp13.000 per bungkus.

Sementara itu, harga komoditas seperti cabai merah, bawang merah, bawang putih, kentang, dan telur ayam disesuaikan dengan harga petani dan kondisi pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memfasilitasi kesepakatan antara importir dan pengrajin tahu tempe untuk menjaga stabilitas harga kedelai melalui penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp 11.500 per kilogram di tingkat importir.

Kesepakatan ini memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin tetap berada di bawah Rp 12 ribu per kilogram sampai adanya perubahan kebijakan berikutnya. Jadi, stabilitas harga pangan berbasis kedelai tetap terjaga di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada rantai pasok dunia.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan bersama asosiasi dan pelaku usaha pada Kamis (9/4/2026). Ini menegaskan komitmen bersama menjaga ketersediaan pasokan kedelai sebagai bahan baku industri tahu dan tempe.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro mengatakan, isu yang berkembang di masyarakat telah terverifikasi dan tidak benar, serta memastikan komitmen bersama seluruh pihak tetap terjaga.

“Kami sudah memverifikasi langsung ke pelaku usaha, dan informasi yang menyebut harga kedelai tembus Rp 20 ribu itu tidak benar. Harga tetap di bawah HAP, bahkan di level importir masih sekitar Rp 11.500,” tegas Yudi.

Ia memastikan kondisi pasokan dan harga saat ini masih terkendali. “Persediaan masih cukup, harga juga masih terkendali sesuai acuan pemerintah. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Yudi menjelaskan, dinamika global memang memberikan tekanan, terutama pada biaya logistik, transportasi, hingga komponen penunjang lainnya.

“Memang ada dampak dari perubahan geopolitik yang menyebabkan ongkos produksi dan distribusi meningkat. Tapi untuk kondisi saat ini pasokan masih cukup dan harga masih terkendali. Ini yang perlu kami sampaikan agar tidak terjadi kekhawatiran di masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. “Kita sudah berkomitmen bersama untuk menjaga implementasi HAP di lapangan tetap berjalan. Ini penting agar stabilitas pangan tetap terjaga,” katanya.

Berdasarkan data Gakoptindo yang diolah Badan Pangan Nasional per 8 April 2026, harga kedelai di berbagai wilayah masih berada dalam rentang yang wajar dan sesuai dengan HAP.

Di Jakarta, rerata harga kedelai di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg, Jawa Rp 10.555 per kg, Bali dan NTB Rp 10.550 per kg, Sumatra Rp 11.450 per kg, Sulawesi Rp 11.113 per kg, dan Kalimantan Rp10.908 per kg. Angka ini masih berada di bawah HAP kedelai impor di tingkat konsumen (pengrajin tahu tempe) yang ditetapkan maksimal Rp 12 ribu per kg.

Dari sisi importir, Direktur PT FKS Multi Agro Tbk, Tjung Hen Sen, menyampaikan, harga dan pasokan kedelai masih dalam kondisi terkendali meskipun menghadapi tekanan global.

“Saya rasa di tingkat importir saat ini sudah wajar, mungkin di sekitar Rp 10.100 sampai Rp 10.300 per kilogram tergantung wilayah. Di tingkat pengrajin mungkin sekarang ini sekitar Rp 10.500 sampai dengan Rp 11 ribu per kilogram,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelaku usaha terus berupaya menjaga stabilitas di tengah tantangan eksternal. “Saat ini kami mencoba dengan sangat keras menjaga kestabilan dari harga komoditas kedelai. Tapi perlu dicatat ada beberapa faktor seperti geopolitik yang berdampak pada ongkos logistik, asuransi kapal, hingga bahan penunjang,” ungkapnya.

Menurut dia, semua pihak harus terus bersinergi untuk menjaga stabilitas harga kedelai. “Menjaga stabilitas bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan semua pihak baik swasta maupun pemerintah. Perlu saling bekerja sama supaya suasana usaha menjadi lebih kondusif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo, mengatakan, harga produk tahu dan tempe di tingkat pengrajin masih stabil.

“Kami jamin tahu tempe tidak naik harganya, tapi mungkin ada penyesuaian dari sisi volume. Dari sisi rasa dan kualitas tetap kami jaga. Hasil pantauan kami harga tahu tempe tetap stabil di kisaran Rp 12 ribu sampai Rp 13 ribu, tidak ada kenaikan yang cukup signifikan,” kata Wibowo

Ia memastikan pula, harga kedelai sebagai bahan baku utama masih berada dalam batas aman. “Untuk kedelainya kami beli dari importir itu di harga Rp 10.200 dan itu masih sangat jauh di bawah HAP (harga acuan penjualan), jadi kalau dari harga kami masih stabil. Justru sebenarnya yang menjadi sedikit masalah bukan dari kedelainya tapi dari penunjangnya yaitu plastik,” jelasnya.

Menurut Wibowo, pihaknya bersama para importir telah berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan. “Ya ada komitmen kami sepakat dari HAP Rp11.500 di tingkat para importir dan Rp 12 ribu di tingkat kami (pengrajin tahu tempe) dan menurut kami itu angka yang masih wajar. Kami harap masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu berita yang tidak sesuai,” ucapnya.

Secara terpisah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya peran importir dalam menjaga stabilitas harga di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Terkait kedelai, kami sudah minta teman-teman importir jangan mengambil keuntungan besar. Naik bolehlah naik tetapi jangan sampai itu menekan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tegas Mentan.

Menurutnya, situasi saat ini menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha untuk menunjukkan keberpihakan kepada bangsa. “Kapan lagi kita mau berbuat baik pada bangsa, ini kesempatan emas untuk berbuat baik pada negara kita yang kita cinta,” pungkasnya.

Kementan memastikan akan terus memantau implementasi kesepakatan ini serta mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri.

“Tahun ini kita punya program pengembangan kedelai sekitar 37.500 hektare. Ini akan terus kita dorong sehingga ke depan ketergantungan terhadap impor bisa kita kurangi,” ucap Yudi.