Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru memastikan hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 907 kilogram tersebut bahkan nyaris menyentuh angka satu ton.

Kepala Distankan Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan sapi berwarna cokelat kemerahan itu telah melalui proses pemeliharaan intensif selama enam bulan di kandang.

Selain itu, usia sapi diperkirakan sekitar enam tahun dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

“Awalnya ada tiga kandidat sapi, namun yang terpilih adalah sapi simental karena memiliki bobot paling besar,” ujar Maisisco, Rabu (29/4/2026).

Ia memastikan, tim Distankan bersama Dinas Peternakan Provinsi Riau telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kecamatan Rumbai. Hasilnya, kondisi sapi dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.

“Kami sudah memeriksa kondisi kesehatannya bersama tim provinsi, dan dipastikan dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Saat ini, proses penyaluran hewan kurban tinggal menunggu penentuan lokasi distribusi kepada masyarakat penerima. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah pinggiran kota yang dinilai lebih membutuhkan.

“Rencananya akan disalurkan ke masyarakat di wilayah pinggiran kota. Lokasinya masih dalam pembahasan bersama Wali Kota,” ungkap Maisisco.

Bantuan hewan kurban dari Presiden ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut Idul Adha, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengumpulkan sejumlah distributor besar minyak goreng kemasan Minyakita guna menelusuri penyebab lonjakan harga yang terjadi di pasaran. Pertemuan tersebut digelar di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Rapat yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Asisten II Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, bertujuan mengonfirmasi produksi, ketersediaan, serta alur distribusi Minyakita di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

“Pemko Pekanbaru ingin mengetahui secara pasti penyebab melonjaknya harga Minyakita di pasar. Karena itu kita kumpulkan para distributor,” ujar Zulhelmi, dikutip Rabu (29/4/2026).

Saat ini, harga Minyakita di Pekanbaru tercatat melonjak hingga Rp19.000–Rp20.000 per liter, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Selain itu, pasokan di pasaran juga dilaporkan terbatas dan sempat mengalami kelangkaan.

Pertemuan tersebut berlangsung bersamaan dengan Rapat Koordinasi Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara daring, dengan fokus pembahasan pada harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis seperti beras dan minyak goreng.

Sejumlah pihak turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain perwakilan Perum Bulog Riau-Kepri, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI/ID Food), PT Wilmar Nabati Indonesia, serta PT Intibenua Perkasatama.

Zulhelmi mengaku terkejut dengan harga Minyakita yang telah menembus Rp20.000 per liter. Ia menegaskan bahwa Pemko akan segera menindaklanjuti dengan menurunkan tim untuk menelusuri rantai distribusi.

“Kita akan telusuri alokasi di tingkat distributor dan bekerja sama dengan kepolisian serta Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujarnya.

Dari sisi produsen, perwakilan PT Wilmar Nabati Indonesia mengungkapkan bahwa alokasi Minyakita ke Perum Bulog kini mencapai 100% dari produksi bulan berjalan, meningkat dari sebelumnya hanya 35%. Namun secara volume, terjadi penurunan dari 35.000 dus menjadi 20.000 dus (per dus berisi 12 pouch).

Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Riau-Kepri, Ria Sartika, menjelaskan bahwa alokasi tersebut digunakan untuk program bantuan pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Bulog menetapkan harga Rp14.500 per liter untuk penyaluran, yang dinilai masih memberikan ruang margin keuntungan bagi distributor sesuai HET.

“Untuk Riau, ketersediaan Minyakita sebenarnya mencukupi. Hanya saja penyalurannya dilakukan bertahap karena bersamaan dengan distribusi bantuan pangan lainnya seperti beras,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PT Inti Benua Perkasatama (Musim Mas Group), Gultom, menyebutkan bahwa pada 2026 perusahaan meningkatkan alokasi pasokan ke Bulog menjadi 65%, sementara sisanya didistribusikan melalui jalur distributor.

Di sisi lain, Pemko mengakui masih terdapat keterbatasan data dalam memantau distribusi di luar penugasan Bulog. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru, Dinal Husna, menegaskan pentingnya transparansi data distribusi dari seluruh pihak.

“Kalau penugasan ke Bulog jelas bisa ditelusuri. Namun distribusi lainnya, sejauh ini belum terdata secara menyeluruh, sehingga sulit mengetahui alur pasokan dan penyalurannya,” jelasnya.

Pemko Pekanbaru menegaskan akan memperkuat pengawasan distribusi guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan Minyakita di pasaran tetap terjaga.

Pekanbaru, Riau (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menyediakan stan di kantornya bagi 15 dealer mobil untuk berjualan, sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru T Denny Muharpan mengatakan pihaknya memberikan tempat secara gratis kepada pelaku usaha ini untuk memasarkan produk dan meningkatkan penjualan.

Mereka telah membuka stan pameran sejak awal pekan ini di Jalan Teratai, Sukajadi, Pekanbaru.

"Kita diminta Bapak Wali Kota untuk kasih tempat mereka berpameran mobil. Kalau mereka jualan dan kalau laku tentu akan meningkatkan penerimaan PKB, pembayaran (PKB) samsatnya kan ada di kantor kita," katanya di Pekanbaru, Riau, Minggu.

Denny menyebut para produsen mobil itu dibuat jadwal bergilir untuk menempati stan yang ada di Kantor Bapenda.

Stan ini disediakan tidak hanya untuk penjualan mobil saja namun juga bagi perusahaan kendaraan roda dua yang ingin membuka stan pameran di sana.

"Kita dorong mereka untuk meningkatkan penjualan kendaraan dengan memberikan tempat, dan mereka juga dapat berkontribusi ke pemerintah dalam PKB. Kalau meningkat penjualan mereka, tentu meningkat juga pendapatan pajak kita dari opsen PKB," ujarnya.

Kebijakan opsen atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor yang baru memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan Kota Pekanbaru.

Tahun lalu Pekanbaru menerima bagi hasil PKB senilai Rp349,1 miliar naik tajam sebesar 108,78 persen atau bertambah Rp181,9 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp167,2 miliar.

Opsen PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) memberikan dampak besar bagi daerah dengan aktivitas kendaraan yang tinggi.

Pekanbaru menerima opsen besar karena banyaknya objek pajak (jumlah kendaraan) dan pembelian kendaraan juga terbesar di Pekanbaru.

Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mekanisme bagi hasil PKB dan BBNKB untuk kabupaten/kota ditetapkan sebesar 30 persen.

Dari jumlah tersebut, 50 persen dibagi berdasarkan kendaraan terdaftar dan 50 peesen lainnya dilakukan berdasarkan azas pemerataan kepada seluruh kabupaten/kota.

Akan tetapi mulai 2025, pembagian diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan terbaru ini, sistem bagi hasil digantikan dengan sistem opsen, yaitu pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh level pemerintahan berbeda atas pokok pajak yang sama.

Adapun rincian pembagian opsen menurut UU No 1 Tahun 2022, opsen PKB sebesar 66 persen dari pajak terutang diterima oleh kabupaten/kota.

Begitu juga dengan opsen BBNKB sebesar 66 persen dari pajak terutang diterima oleh kabupaten/kota.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti pengelola Mal Pekanbaru, PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. (PAMG), memasang target moderat pada 2026 seiring dengan rencana renovasi dan revitalisasi menyeluruh.

Kendati demikian, performa perseroan diharapkan meningkat dalam jangka panjang seiring dengan beroperasinya mal secara penuh.

Leonardus Sutarman, Direktur PAMG, menyampaikan perseroan membidik pendapatan sebesar Rp49,32 miliar pada 2026, yang ditopang oleh lini usaha utama berupa sewa ruang, penyelenggaraan pameran, serta pengelolaan gedung. Sementara itu, laba bersih ditargetkan mencapai Rp1,47 miliar.

“Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang masih fluktuatif, diiringi strategi efisiensi operasional dan optimalisasi aset eksisting,” jelasnya, Jumat (24/4/2026).

Dari sisi operasional, perseroan memperkirakan jumlah kunjungan mencapai 3 juta orang sepanjang 2026. Angka ini mengalami penyesuaian seiring berlangsungnya proses renovasi dan revitalisasi mal, yang membuat tidak seluruh area dapat beroperasi secara optimal.

Untuk mendukung transformasi tersebut, PAMG mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp20,5 miliar.

Dana ini akan difokuskan pada revitalisasi dan modernisasi gedung, peningkatan fasilitas pengunjung, serta penyesuaian konsep mal agar lebih relevan dengan tren pasar. Sumber pendanaan berasal dari arus kas operasional dan dukungan pemegang saham.

Leonardus Sutarman mengatakan, prospek bisnis pusat perbelanjaan pada 2026 tetap tumbuh positif meskipun moderat, didorong oleh konsumsi domestik yang masih menjadi penopang utama sektor ritel. Seiring perubahan perilaku konsumen, perseroan juga berupaya meningkatkan kualitas tenant mix.

PAMG menargetkan masuknya tenant-tenant strategis, termasuk brand nasional berskala besar, setelah revitalisasi rampung. Kehadiran tenant baru diharapkan mampu meningkatkan daya tarik mal sekaligus mendorong trafik pengunjung.

Di sisi lain, perseroan menilai gejolak geopolitik global yang berdampak pada pelemahan rupiah masih dapat dikelola. Hal ini lantaran mayoritas pendapatan berasal dari pasar domestik, sehingga bisnis mal dan hotel dinilai relatif resilien.

“Tekanan biaya operasional akan diantisipasi melalui efisiensi dan penyesuaian tarif secara selektif,” ujarnya.

Selain segmen ritel, PAMG juga melihat prospek bisnis hotel bintang lima tetap menjanjikan pada 2026. Pemulihan sektor pariwisata, peningkatan perjalanan domestik, serta tumbuhnya aktivitas MICE diperkirakan akan menopang tingkat okupansi dan profitabilitas hotel perseroan.

Pada 2025, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp49,84 miliar, turun 4,95% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52,44 miliar, seiring penurunan pendapatan dari segmen mal dan hotel. Laba bersih juga terkoreksi menjadi Rp977 juta dari Rp4,58 miliar pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset tercatat Rp591,35 miliar atau naik 0,58% secara tahunan. Liabilitas meningkat 1,53% menjadi Rp161,63 miliar, sementara ekuitas tumbuh tipis 0,22% menjadi Rp429,73 miliar.

Menghadapi tantangan tersebut, perseroan mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis digital, penguatan kanal omnichannel, serta penyelenggaraan program tematik untuk menjaga daya tarik pusat perbelanjaan.

Selain itu, riset pasar dan analisis data terus dilakukan guna memastikan strategi tenant dan promosi tetap relevan dengan preferensi konsumen.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau terus berinovasi dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan limbah tembakau dari rokok ilegal menjadi pupuk kompos. Langkah ini mendapat apresiasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Sutikno.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menjelaskan bahwa bahan baku kompos tersebut berasal dari barang bukti rokok ilegal dalam perkara pidana yang ditangani Kejati Riau.

“Ini adalah bentuk sinergi Kejati Riau dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah,” ujarnya Kamis (23/4/2026).

Pengolahan dilakukan di Unit Pengelolaan Komposting Hutan Kota Pekanbaru sebagai bagian dari upaya mengurangi timbunan sampah, khususnya sampah organik yang selama ini masih banyak menumpuk di TPA Muara Fajar II.

Agung menyebut, pemusnahan barang bukti yang sebelumnya dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan kini dialihkan menjadi lebih produktif dan ramah lingkungan.

“Dulunya dimusnahkan begitu saja, sekarang bisa dimanfaatkan. Bahkan hasil kompos dari sisa tembakau ini dinilai lebih baik,” jelasnya

Hasil kompos tersebut nantinya akan disalurkan kepada kelompok wanita tani dan kelompok tani di Kota Pekanbaru untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan.

Ia juga menambahkan, rumah kompos di Hutan Kota merupakan salah satu dari beberapa fasilitas serupa yang telah dibangun pemerintah, selain di kawasan Umban Sari, Cempaka, dan sekitar RSD Madani.

Sementara itu, Kepala Kejati Riau Sutikno mengapresiasi langkah inovatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi contoh pemanfaatan barang bukti yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah kota memiliki program yang baik dalam pengolahan sampah organik. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah bisa menimbulkan berbagai persoalan,” ujarnya.

Melalui inovasi ini, Pemko Pekanbaru tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dari limbah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengintensifkan upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan operasi pasar murah yang rutin digelar setiap pekan di berbagai kabupaten dan kota.

Pada pekan ketiga April 2026, operasi pasar murah dijadwalkan berlangsung di lima lokasi, yakni empat titik di Kota Pekanbaru dan satu titik di Kabupaten Kampar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau, M. Taufiq Oesman Hamid mengatakan kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah.

“Untuk pekan ini, kita gelar di Pekanbaru empat lokasi dan di Kampar satu lokasi. Hari ini dimulai di Halaman Kantor Lurah Mentangor, Kecamatan Kulim,” ujarnya Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, operasi pasar murah akan digelar di Halaman Kantor Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar pada 21 April. Kemudian pada 22 April di Halaman Kantor Lurah Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai.

Kegiatan berlanjut pada 23 April 2026 di Halaman Kantor Lurah Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, dan ditutup pada 24 April di Halaman Kantor Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya.

Menurutnya program ini tidak hanya bertujuan menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memastikan distribusi pangan berjalan lancar di tengah fluktuasi harga pasar.

“Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta kestabilan harga di masyarakat,” jelasnya.

Operasi pasar murah dimulai pukul 08.30 WIB hingga selesai. Masyarakat diimbau datang sesuai waktu yang ditentukan serta tetap tertib saat mengantre. Selain itu, warga juga diminta membawa kantong belanja sendiri guna mengurangi penggunaan plastik.

Adapun sejumlah komoditas yang dijual dengan harga subsidi di antaranya beras SPHP Rp60.000 per 5 kilogram, beras anak daro dan sokan Rp165.000 per 10 kilogram, serta Rp83.000 per 5 kilogram.

Selain itu, tersedia gula pasir Rp18.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita Rp15.500 per bungkus, garam kristal Rp2.000 per 200 gram, garam nusantara Rp2.000 per 250 gram, serta tepung terigu Rp13.000 per bungkus. Untuk komoditas hortikultura seperti cabai, bawang, dan kentang dijual mengikuti harga petani dan kondisi pasar terkini.

Pemprov Riau berharap, melalui intervensi pasar ini, daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus mampu menekan potensi lonjakan inflasi, terutama menjelang periode kebutuhan tinggi.

Bisnis.com, PEKANBARU — Progres pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Rengat (Tol Rekaru), khususnya ruas tol Seksi Lingkar Pekanbaru, telah mencapai sekitar 90%. Pemerintah kini fokus menyelesaikan sisa kendala administratif agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal.

Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Aribudi Sunarko, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

“Secara umum progres pengadaan tanah sudah sangat baik, mencapai sekitar 90% di Kota Pekanbaru. Sisanya sekitar 10% masih dalam proses penyelesaian,” ujarnya Kamis (16/4/2026).

Aribudi menjelaskan, kendala yang tersisa umumnya bersifat administratif, seperti perubahan peta bidang, kekurangan dokumen kependudukan seperti KTP, serta belum lengkapnya surat keterangan kepemilikan lahan.

“Kendala ini tidak mendasar, namun tetap perlu diselesaikan karena berkaitan dengan proses pencairan ganti rugi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kelengkapan administrasi menjadi syarat utama dalam pencairan dana ganti kerugian melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan.

“Perbaikan administrasi ini penting agar proses pencairan dana berjalan lancar dan sesuai ketentuan, mengingat ini menggunakan uang negara,” ujarnya.

Kemudian dia menyebut terdapat aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdampak proyek, salah satunya lahan nursery milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Menurut Aribudi, penggantian aset pemerintah tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan melalui mekanisme tukar guling atau penyediaan lahan pengganti.

“Sebagian lahan pengganti sudah tersedia di sekitar lokasi, namun masih ada sisa dana sekitar Rp3,5 miliar yang harus direalisasikan untuk pengadaan lahan pengganti,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan dalam dua pekan ke depan lokasi lahan pengganti tersebut sudah dapat ditentukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk penentuan lahan tidak hanya berdasarkan luas, tetapi juga kesesuaian nilai dengan dana yang tersedia.

Secara keseluruhan, progres ganti rugi lahan dinilai berjalan baik tanpa kendala berarti. Ke depan, penyelesaian dititikberatkan pada koordinasi antara Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemko Pekanbaru untuk melengkapi dokumen yang masih kurang.

Selanjutnya Pemko Pekanbaru juga menggesa pembangunan jalan lingkar (outer ring road), yang nantinya akan terintegrasi dengan ruas Tol Pekanbaru - Dumai.

Proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan Rumbai hingga Tenayan Raya. Kedepan, jalur tersebut akan menjadi penghubung strategis antara kawasan barat dan timur Kota Pekanbaru.

“Jalur tol Pekanbaru - Dumai yang mengarah ke Rumbai nantinya akan terhubung dengan jaringan jalan baru di kawasan timur,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, akses yang saat ini melalui Jalan 70 di Kelurahan Muara Fajar Timur akan dikembangkan menjadi jalur lurus menuju kawasan timur kota.

Rencananya, jalur tersebut akan melintasi Kelurahan Sungai Ambang dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura di Kecamatan Rumbai Timur, sebelum terhubung ke Kecamatan Tenayan Raya, tepatnya menuju Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru.

“Di jalur itu juga akan dibangun Jembatan Siak V sebagai penghubung utama. Jadi pembangunan tol dan jalan lingkar ini berjalan beriringan agar konektivitasnya selaras,” jelas Aribudi.

Menurutnya, proyek pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini masih berada pada tahap persiapan, terutama pendataan terhadap pemilik lahan yang terdampak.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap para pemilik tanah. Ini merupakan tahapan awal sebelum proses pembebasan lahan dilakukan,” ungkapnya.

Pemko Pekanbaru berharap proyek ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan baru di bagian timur kota.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk perbaikan ruas jalan nasional Pekanbaru-Teluk Kuantan hingga perbatasan Sumatera Barat pada tahun 2026.

Kepala BPJN Riau Yohanis Tulak menjelaskan perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Riau ke-44 dan Pacu Jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi. Anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan infrastruktur di daerah.

“Ini sekaligus menjawab harapan Bupati Kuansing terkait percepatan perbaikan jalan nasional untuk menghadapi MTQ Riau dan Pacu Jalur 2026,” ujarnya Kamis (16/4/2026).

Dia merinci, anggaran tersebut terbagi dalam dua paket pekerjaan. Pertama, preservasi jalan Kaharuddin Nasution -Marpoyan - Muara Lembu Kuansing dengan nilai sekitar Rp53,8 miliar.

Kedua, paket preservasi jalan Muara Lembu-Teluk Kuantan hingga batas Provinsi Sumatera Barat dengan nilai kontrak sekitar Rp35,3 miliar.

Menurut Rudisman, pihaknya siap mendukung kelancaran arus transportasi selama pelaksanaan MTQ Riau yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang.

“Kami siap mendukung kelancaran arus transportasi sesuai harapan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Saat ini, pekerjaan perbaikan jalan telah mulai dilakukan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan cukup parah, seperti di Sungai Pagar, Simalinyang, hingga Lipat Kain. Perbaikan akan terus dilanjutkan hingga ke wilayah perbatasan Sumatera Barat.

Namun demikian, BPJN Riau juga menyoroti tantangan di lapangan, terutama kerusakan jalan akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), khususnya angkutan batubara dari wilayah Jambi dan Sumatera Barat.

“Kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab utama jalan cepat rusak,” jelasnya.

Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan konektivitas antarwilayah semakin lancar serta mampu menunjang mobilitas masyarakat dan kelancaran agenda besar di Provinsi Riau.

Bisnis.com, JAKARTA — MyRepublic meluncurkan layanan Fixed Wireless Access (FWA) terbaru bertajuk MyRepublic Air dengan harga mulai Rp100.000/30 hari dan kecepatan hingga 100 Mbps.

Saat ini, MyRepublic Air telah dapat dipesan di empat kota, yakni Bali, Bandar Lampung, Pekanbaru, dan Makassar. Layanan ini akan terus diperluas secara bertahap ke wilayah Region 2 yang mencakup Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, serta Region 3 yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

Dari total 180 kota yang ditargetkan pada tahap awal, sebanyak 90 kota telah dipersiapkan dari sisi infrastruktur dan akan segera memasuki tahap komersialisasi (go commercial) secara bertahap.

Chief Sales & Marketing MyRepublic Indonesia, Iman Syahrizal, menyampaikan bahwa peluncuran MyRepublic Air merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pemerataan digital di Indonesia. Menurutnya, akses internet kini bukan sekadar kebutuhan, melainkan fondasi untuk membuka berbagai peluang.

“Melalui MyRepublic Air, kami ingin memastikan lebih banyak masyarakat Indonesia dapat terhubung, berkembang, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa batasan lokasi,” kata Iman dalam keterangan resminya pada Selasa (14/4/2026).

Iman menambahkan, kehadiran MyRepublic Air sebagai akses internet rakyat juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional. Dengan memperluas jangkauan internet ke berbagai daerah, layanan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital, termasuk pemberdayaan UMKM serta peningkatan akses pendidikan berbasis digital.

Secara teknologi, MyRepublic Air mengandalkan jaringan nirkabel yang memungkinkan penyediaan internet berkualitas tanpa bergantung pada infrastruktur kabel. Hal ini membuat layanan lebih fleksibel dalam menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang beragam di Indonesia.

Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, mengatakan produk tersebut telah lulus Uji Layak Operasi (ULO) di sembilan zona oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Uji ini memastikan kesiapan jaringan serta kualitas layanan untuk digunakan secara komersial oleh masyarakat.

Dia menambahkan, kualitas jaringan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh konsistensi dan keandalan layanan.

“Keberhasilan lulus ULO menjadi bukti bahwa MyRepublic Air dibangun dengan standar tinggi, sehingga siap memberikan pengalaman internet yang stabil bagi pelanggan di berbagai wilayah,” katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengimbau seluruh sekolah untuk tidak menggelar acara perpisahan siswa secara berlebihan, khususnya yang dilaksanakan di hotel dengan biaya tinggi.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan kebijakan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan di bawah naungan Pemko Pekanbaru, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.

Dia menyebut larangan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya para wali murid.

"Kami mengimbau pihak sekolah tidak melaksanakan acara perpisahan siswa secara berlebihan, apalagi sampai dilaksanakan di hotel dengan biaya tinggi. Hal ini sangat memberatkan wali murid dalam kondisi ekonomi saat ini yang masih penuh tantangan," kata Markarius Anwar, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, kegiatan perpisahan yang digelar secara mewah berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan psikologis bagi orang tua siswa. Ia menilai, anggaran keluarga seharusnya lebih difokuskan untuk kebutuhan pendidikan lanjutan anak.

Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya efisiensi yang tengah didorong pemerintah, termasuk dalam penggunaan sumber daya dan pengeluaran yang tidak perlu.

Markarius menegaskan bahwa sekolah diminta lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan perpisahan yang sederhana namun tetap bermakna, tanpa harus mengedepankan kemewahan.

"Perpisahan tetap bisa dilakukan dengan sederhana, yang penting berkesan tanpa membebani orang tua," jelasnya.

Dia juga menyebutkan, tren perpisahan di hotel selama ini lebih banyak terjadi di sekolah swasta. Namun demikian, Pemko Pekanbaru menegaskan tidak ada pengecualian dalam penerapan kebijakan ini.

Seluruh kepala sekolah diminta mematuhi imbauan tersebut demi menjaga kesetaraan dan kondusivitas di lingkungan pendidikan.

Pemko Pekanbaru juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat, khususnya wali murid yang merasa terbebani dengan biaya perpisahan yang dinilai tidak wajar.

"Nanti laporan pasti masuk ke kita. Jika masih ditemukan kegiatan yang berlebihan, akan ada pembinaan langsung ke sekolah-sekolah tersebut, baik negeri maupun swasta," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah membongkar kasus Narkoba dengan barang bukti senilai Rp72 miliar di Riau, Pekanbaru.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan peroleh barang bukti itu berasal dari penyitaan sabu merk Guanyinwang seberat 29.980 gram dan ekstasi 19.730 butir.

"Konversi harga diperkirakan untuk narkoba jenis sabu sebesar 29.989 senilai Rp53,9 miliar dan narkoba jenis ekstasi 19.730 ribu butir senilai Rp19,7 miliar," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Dia mengungkap ada tiga pelaku yang ditangkap dalam perkara ini. Mereka yakni Wahyu dan Juliadi selaku kurir dan Harry Febrizal selaku koordinator kurir. Sementara itu, dalam perkara ini Bareskrim juga telah menetapkan Handoko alias Kodok sebagai buronan.

Berdasarkan kronologinya, penangkapan ini dimulai saat penyidik mendapatkan informasi soal transaksi narkoba jenis sabu dan ekstasi Jaringan Malaysia-Riau dalam jumlah besar.

Setelah itu, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba yang dipimpin Kombes Handik Zusen dan Kasatgas NIC Kombes Kevin Leleury melakukan pengusutan di TKP. Singkatnya, setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan, tim pemberantasan narkoba ini langsung menangkap WH dan Juliadi.

Sementara itu, Harry selaku koordinator tengah menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai. Setelah dilakukan interogasi, Harry mengaku telah memerintahkan Wahyu untuk menjemput sekitar 30 kg dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 20.000 butir.

"Bahwa menurut keterangan Harry, narkotika jenis sabu dan ekstasi sejumlah 30 bungkus sabu dan 20.000 butir ekstasi didapatkan dari bos Malaysia inisial V untuk selanjutnya akan dikirim ke Madura keesokan harinya, menunggu kuda dari Madura tiba ke Pekanbaru untuk membawa narkotika tersebut," pungkas Eko.

Bisnis.com, PEKANBARU - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru menunjukkan tren meningkat pada 2025. Seiring kenaikan pendapatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengambil kebijakan menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 70% bagi kelompok masyarakat tertentu.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini makin membaik, ditandai dengan lonjakan PAD yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"PAD yang sebelumnya berada di kisaran Rp800 miliar, kini meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Peningkatan ini merupakan hasil optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk dari sektor reklame," kata Markarius Anwar Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, kebijakan penertiban papan reklame yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak secara lebih tertib.

Seiring meningkatnya PAD, Pemko Pekanbaru juga menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi masyarakat melalui penurunan tarif PBB-P2 hingga 70%.

"Kami mengambil langkah pro-rakyat melalui kebijakan keringanan PBB untuk meringankan beban ekonomi masyarakat," kata dia.

Dampak kebijakan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah penerima pembebasan PBB. Jika sebelumnya hanya sekitar 17.000 Kepala Keluarga (KK), kini jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 80.000 KK.

Markarius berharap kebijakan peningkatan PAD yang diiringi keringanan pajak dapat menciptakan rasa keadilan sekaligus memperkuat dukungan masyarakat terhadap pembangunan daerah.

"Kami berharap kebijakan ini dapat menciptakan keadilan serta mendorong semangat saling mendukung di tengah masyarakat, sehingga pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal," pungkasnya.