SUKABUMI - Kreativitas siswa SDN Tegalega, Kabupaten Sukabumi, yang berlatih drumben menggunakan peralatan sederhana dari barang-barang bekas mendapat perhatian dan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk dukungan pemerintah sekaligus apresiasi atas semangat dan kreativitas para siswa, Presiden memberikan bantuan seperangkat alat drumben kepada sekolah tersebut.

Kepala Sekolah SDN Tegalega, Usep Suwardi menuturkan bahwa kegiatan drumben para siswa berawal dari ide sederhana untuk memeriahkan acara kenaikan kelas. Dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang tersedia, para siswa berlatih dan menampilkan pertunjukan drumben yang kemudian menarik perhatian publik setelah videonya ramai di media sosial.

“Pada awalnya di dalam acara kenaikan kelas kita iseng-iseng lah. Awalnya iseng-iseng kita mengadakan marching band dari bahan-bahan bekas," ungkap Usep saat menerima bantuan dari Presiden, dikutip Kamis (25/6/2026).



Menurutnya, bantuan alat drumben tersebut sangat dibutuhkan sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Usep menyampaikan bahwa perhatian dan bantuan yang diberikan Kepala Negara tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus mengembangkan kreativitas dan semangat belajar para siswa.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden maupun unsur instansi terkait, di mana sekolah kami memang sangat membutuhkan sarana prasarana demi kelancaran dan suksesnya program pendidikan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi para siswa. “Semoga apa yang saya terima hari ini bermanfaat, bisa dipelihara,” pungkasnya.

Rasa syukur juga turut disampaikan oleh para siswa. Salah satunya Mita, siswa kelas 4 SDN Tegalega yang turut menjadi peserta drumben, mengaku senang sekaligus terharu atas bantuan yang diberikan Presiden. “Terima kasih Bapak Presiden, moga-moga Pak Presiden sehat selalu banyak rezekinya,” ucap Mita.

Sebelumnya, video siswa SDN Tegalega yang berlatih drumben menggunakan instrumen dari bahan-bahan bekas ramai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, para siswa tampak berbaris dan memainkan lagu daerah menggunakan alat musik yang dibuat dari kaleng hingga wadah plastik bekas.

Bantuan alat drumben dari Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa kreativitas dan semangat belajar anak-anak Indonesia, meskipun lahir dari keterbatasan, tidak luput dari perhatian negara. Dukungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga memberi ruang bagi pengembangan bakat, karakter, dan kreativitas generasi muda Indonesia.

PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, masyarakat kini dapat mendaftar dan mengusulkan diri sebagai calon penerima Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) secara daring melalui website humabetang.id.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfosantik Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, mengatakan bahwa layanan berbasis digital ini dihadirkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.

“Pemanfaatan digital untuk pengajuan diri sebagai penerima bantuan ini memang sejak awal menjadi bagian dari konsep program. Saya merancangnya atas restu Bapak Gubernur Agustiar Sabran untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan laporan mandiri sebagai calon penerima Kartu Huma Betang Sejahtera,” ujar Rangga, Minggu (16/6/2026),

Menurutnya, melalui platform digital tersebut, seluruh proses pendaftaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Masyarakat cukup mengakses laman humabetang.id untuk mengajukan diri sebagai calon penerima program tanpa harus melalui proses yang rumit.

Rangga menambahkan, digitalisasi layanan ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Dengan satu klik, akses pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses program-program pemerintah,” katanya.

Kehadiran sistem pendaftaran berbasis digital ini diharapkan mampu mempercepat proses pendataan calon penerima bantuan sekaligus meningkatkan akurasi data penerima Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Kalimantan Tengah.

Bantuan Presiden

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan diri sebagai penerima bantuan presiden (banpres) apabila membutuhkan.

"Mekanismenya, masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan presiden bisa mengajukan bantuan," ujar Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Selain itu, kata Juri, banpres juga dapat diberikan kepada masyarakat atas arahan Presiden Prabowo Subianto. “Bisa berdasarkan arahan presiden untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tertentu yang memang membutuhkan, baik berupa bantuan keuangan, bantuan natura, maupun pembangunan yang memang diperlukan di masyarakat kita," tuturnya.

Juri menyebutkan bahwa dana bantuan presiden tersebut dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah yang disalurkan Presiden RI Prabowo Subianto mendapat sorotan publik karena menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, pengadaan hewan kurban Prabowo melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) sah secara hukum maupun syariah.

Ia menegaskan, penyaluran hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Qurban.

“Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian, UU APBN Tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden atau bantuan kemasyarakatan Presiden (banmaspres) melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu, lanjut Habiburokhman, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh, pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syariah karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

“Hal ini bukan hanya sekadar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, peternak sapi lokal, dan masyarakat,” jelas Habiburokhman.

Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menanggapi pandangan sejumlah masyarakat yang mempertanyakan penggunaan APBN hanya untuk umat Islam. Ia menegaskan, bantuan Presiden juga diberikan kepada umat agama lain.

“Menanggapi itu tentu kita sudah tahu pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan dan kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi polemik pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran negara (APBN).

Dia mengatakan mekanisme pembelian hewan kurban tersebut tidak menyalahi aturan baik secara hukum maupun syariah.

“Saya Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Dia menjelaskan secara hukum, program Bantuan Presiden memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Aturan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dia menambahkan Undang-Undang APBN Tahun 2026 juga mengatur anggaran program bantuan kemasyarakatan Presiden (Banpres atau Banmaspres) melalui Kementerian Sekretariat Negara.

“Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Iduladha,” ucapnya.

Menurutnya, bantuan tersebut menunjukkan fungsi sosial negara untuk membantu masyarakat, khususnya dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan.

Dari sisi syariah, politikus Partai Gerindra itu menyampaikan kembali pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dia juga merujuk pernyataan Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, yang menyebut pembelian hewan kurban presiden melalui APBN sah secara syar’i karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

“Hal ini bukan hanya sekadar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, peternak sapi lokal, dan masyarakat,” ujarnya.

Habiburokhman juga menanggapi pertanyaan sebagian masyarakat terkait bantuan hewan kurban yang diberikan kepada umat Islam. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki perhatian terhadap umat beragama lainnya.

Hal itu tercermin melalui berbagai bantuan maupun kebijakan yang telah dijalankan pemerintah untuk mendukung kepentingan dan kehidupan umat lintas agama di Indonesia.

“Tentu kita sudah tahu pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan dan berbagai kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan anggaran pengadaan sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto untuk Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 mencapai sekitar Rp100 miliar.

Menurut Juri, sumber anggaran program bantuan sapi kurban tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” ujar Juri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan total anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang akan disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, serta lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat di berbagai daerah.

Juri menambahkan harga sapi berbeda-beda di tiap daerah karena dipengaruhi bobot dan lokasi pembelian hewan kurban.

“Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026. Anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar Rp100 miliar yang berasal dari APBN berupa Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa sapi kurban tersebut dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat.

Juri menjelaskan bahwa sebanyak 598 ekor sapi akan disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota dipastikan menerima sapi tersebut. Selain untuk pemerintah daerah, Presiden juga menyiapkan 500 ekor sapi kurban bagi lembaga sosial dan keagamaan.

Juri menyebut sapi kurban yang dipilih merupakan sapi premium dari berbagai jenis, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolais. Dia menjelaskan bahwa seluruh sapi telah memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam untuk hewan kurban.

“Sapi-sapi ini bukan saja bobotnya memang berat, di atas 800 kilogram, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa (26/5/2026).

Tak hanya itu, Juri menambahkan seluruh sapi berusia di atas dua tahun, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.

Pengadaan sapi kurban tersebut dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dinas peternakan daerah, serta Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia (APPSI).

Juri menegaskan seluruh sapi berasal dari peternak lokal Indonesia. Pemerintah berharap program itu dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas peternakan nasional.

“Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan khususnya daging sapi dalam negeri,” ujar Juri.

Juri juga menjelaskan bahwa nilai anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp100 miliar. Adapun, sumber anggaran program bantuan sapi kurban tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” ujar Juri.

Banmaspres sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 2 Tahun 2020. Bantuan ini yang diberikan langsung oleh Presiden kepada masyarakat atau lembaga, yang bersumber dari dana operasional Presiden di APBN yang sifatnya fleksibel atau diskresioner.

Kemudian, tujuan Banmaspres yakni untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan lainnya yang membutuhkan penanganan taktis atau permohonan langsung kepada Presiden.

Peningkatan Alokasi

Sementara itu, mengacu catatan sebelumnya, penyaluran 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 mengalami peningkatan. Pada 2025, Presiden Prabowo menyalurkan sebanyak 985 sapi kurban melalui Banmaspres.

Sementara itu, dibandingkan dengan penyaluran Banmaspres untuk sapi kurban di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) penyalurannya kian luas.

Pada 2024 saat era Jokowi misalnya, fokus utama penyaluran sapi kurban hanya di tingkat Provinsi. Saat itu, 38 provinsi mendapat masing-masing 1 ekor sapi jumbo. Kemudian, beberapa daerah khusus menerima tambahan.

Mengacu siaran pers Kementerian Sekretariat Negara, saat itu, bantuan satu 1 sapi juga diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Berbeda dengan di era Prabowo kini, yang penyalurannya diperluas hingga ke seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Ditambah, terdapat penyaluran kepada lembaga keagamaan hingga pondok pesantren.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui terkait anggaran pembelian sapi kurban milik Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan usai Purbaya menjalankan shalat Idul Adha di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta.

"Saya tidak tahu masalah itu. Saya cek, saya tidak tahu," dia kepada awak media.

Purbaya menuturkan, anggaran tersebut kemungkinan berasal dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sendiri.

"Tanya Mensesneg, tapi rasanya pakai uang mereka sendiri," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan, 1.098 ekor sapi yang akan dibagikan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026 dibeli menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Juri menuturkan, 1.098 ekor sapi Prabowo itu berasal dari peternak lokal dan akan dibagikan ke setiap kota dan kabupaten se-Indonesia.

Harga masing-masing sapi juga bervariasi tergantung berat dan lokasinya.

Secara total, anggaran yang dikucurkan untuk membeli 1.098 sapi tersebut berkisar Rp100 miliar.

"Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar," tutup Juri.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto akan dilakukan di Masjid At-Taqwa, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, tepat di samping Polsek Wajo.

“Insyaallah pemotongan hewan kurban bantuan pak Presiden dilaksanakan di hari Rabu besok,” ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kota Makassar Mohammad Syarief, Selasa (26/5/2026).

Penyembelihan ini rencananya dilaksanakan usai Salat Id, di mana pemerintah kota telah menjadwalkan pemusatan penyelenggaraan Iduladha di Lapangan Karebosi Makassar.

Pelaksanaan salat di lapangan kota tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 06.30 Wita. Dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Sebelumnya, Provinsi Sulsel resmi mendapatkan alokasi bantuan berupa 25 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Seluruh sapi tersebut dikonfirmasi memiliki bobot premium, yakni berada di atas 1 ton per ekor.

Satu ekor sapi dialokasikan khusus untuk Pemerintah Provinsi Sulsel, sedangkan 24 ekor lainnya disalurkan secara merata ke seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

“Sulawesi Selatan mendapatkan 25 ekor sapi kurban dengan berat lebih dari 1 ton dari Bapak Presiden RI. Sapi kurban ini kami kirimkan ke beberapa wilayah yang membutuhkan, khususnya bagi masyarakat kita yang menjadi prioritas,” jelas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap kelestarian lingkungan, pemerintah provinsi juga memastikan proses distribusi daging kurban kali ini akan meminimalkan penggunaan kantong plastik sekali pakai (single-use plastic).

Pemerintah daerah telah menginstruksikan penggunaan wadah alternatif yang dapat digunakan kembali (reusable) guna mendukung kampanye hijau pada momentum hari besar keagamaan ini.

“Pemerintah juga akan menyiapkan kemasan ramah lingkungan berupa totebag dan goodie bag, supaya tidak memakai plastik lagi untuk masyarakat penerima,” pungkas Andi Sudirman.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru memastikan hewan kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 907 kilogram tersebut bahkan nyaris menyentuh angka satu ton.

Kepala Distankan Kota Pekanbaru Maisisco mengatakan sapi berwarna cokelat kemerahan itu telah melalui proses pemeliharaan intensif selama enam bulan di kandang.

Selain itu, usia sapi diperkirakan sekitar enam tahun dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

“Awalnya ada tiga kandidat sapi, namun yang terpilih adalah sapi simental karena memiliki bobot paling besar,” ujar Maisisco, Rabu (29/4/2026).

Ia memastikan, tim Distankan bersama Dinas Peternakan Provinsi Riau telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kandang di Kecamatan Rumbai. Hasilnya, kondisi sapi dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban.

“Kami sudah memeriksa kondisi kesehatannya bersama tim provinsi, dan dipastikan dalam kondisi sehat,” jelasnya.

Saat ini, proses penyaluran hewan kurban tinggal menunggu penentuan lokasi distribusi kepada masyarakat penerima. Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah pinggiran kota yang dinilai lebih membutuhkan.

“Rencananya akan disalurkan ke masyarakat di wilayah pinggiran kota. Lokasinya masih dalam pembahasan bersama Wali Kota,” ungkap Maisisco.

Bantuan hewan kurban dari Presiden ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut Idul Adha, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto, menyatakan telah menyetujui penggunaan dana Bantuan Presiden untuk membangun flyover di Bekasi, Jawa Barat.

Pernyataan tersebut Prabowo sampaikan saat meninjau kondisi tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRLCommuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Flyover tersebut dibangun di titik perlintasan sebidang atau jalan yang melintasi jalur kereta api.

“Keperluan kereta api itu sangat penting sangat mendesak jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari YouTube Kompas.com.

Prabowo mengaku menerima permohonan pembangunan flyover itu dari Pemerintah Kota Bekasi.

Sebab, Kota Bekasi diketahui merupakan kawasan yang padat penghuni.

Di sisi lain, terdapat banyak perlintasan kereta api yang tidak dijaga.

“Kita segera akan atasi,” ujar Prabowo.

Presiden lalu menyoroti terdapat 1.800 perlintasan sebidang yang tidak dijaga atau tidak dialihkan melalui flyover. Menurutnya, persoalan itu sudah terjadi selama puluhan tahun dan akan coba diselesaikan pada masa pemerintahannya.

“Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover nanti pelaksanaannya kita tunjuk,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, setelah dihitung pembangunan flyover di 1.800 titik membutuhkan dana sekitar Rp 4 triliun.

“Demi karena kita sangat penting sangat perlu kereta api jadi kita keluarkan itu. Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan,” tutur Prabowo.

Sebelumnya, kereta api jarak jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi.

KRL tersebut tertahan karena pada jalur yang sama terdapat KRL lain yang menemper taksi.

Berdasarkan informasi sementara, taksi itu disebut mati di tengah jalur kereta pada perlintasan sebidang.

Per pukul 08.45 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan ini mencapai 14 orang dengan 84 korban lainnya luka-luka.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan penyaluran bantuan presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro terdampak bencana di Sumatra bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh perbankan.

Maman menargetkan Banpres tersebut disalurkan kepada 200 pelaku usaha mikro di tiga provinsi Sumatra yang terdampak bencana tetapi belum tersentuh perbankan, yakni di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ia pun menyampaikan rencana tersebut tengah dibicarakan dengan pihak terkait, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara, dan pemerintah daerah.

"Kita sedang melakukan kajian pembicaraan untuk memberikan usulan bantuan presiden rehabilitasi untuk usaha mikro sebesar kurang lebih sekitar 200 ribu UMKM di tiga provinsi ini," ujar Maman dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah, Rabu (18/2) dikutip Detikfinance.

Sementara itu, Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan total anggaran yang diusulkan mencapai Rp600 miliar untuk menjangkau 200 ribu UMKM terdampak bencana.

Menurutnya, usulan ini dilakukan sebagai bentuk keadilan terhadap pelaku usaha mikro karena UMKM yang memiliki kredit di bank sudah mendapatkan fasilitas relaksasi seperti keringanan bunga hingga penghapusan utang.

"(Bantuan yang diberikan) 3 juta per UMKM. Jadi, totalnya (anggaran) Rp 600 miliar," ujar Riza.

Riza pun menambahkan Banpres tersebut khusus untuk bagi pelaku UMKM yang benar-benar tak memiliki akses pembiayaan sebelum bencana melanda.

"Jadi, nanti kriterianya di sini adalah satu, mereka yang belum mendapatkan KUR, mereka yang belum punya kredit perbankan, atau tidak sedang kredit perbankan," tambahnya.

Bisnis.com, PADANG - Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan 4 pesawat yang terjadi 3 pesawat hercules dan 1 pesawat airbus untuk menyalurkan bantuan untuk bencana alam di Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang juga legislator asal Ranah Minang ini mengatakan bantuan tersebut telah diterima oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan nantinya akan disalurkan ke daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Ranah Minang.

“Bantuan dari Presiden Prabowo ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah Sumbar, termasuk Sumut, dan juga Aceh, karena di tiga daerah ini dampak bencana yang dirasakan masyarakat sangat besar, ada korban jiwa hingga rumah rusak parah,” katanya di Padang, Jumat (28/11/2025).

Dia menjelaskan nantinya bantuan yang datang sebanyak 4 pesawat ini akan dibagi ke tiga provinsi di Sumatra yang dilanda bencana alam, pertama pesawat singgah di Bandara Minangkabau, kemudian lanjut ke Sumut, dan akan berakhir menyalurkan bantuan di Aceh.

“Hal ini adalah bukti komitmen pemerintah Prabowo untuk segera merespon kondisi bencana alam yang terjadi,” ujar Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre berharap bantuan yang ditujukan ke pemerintah daerah itu, dapat disalurkan secara tepat sasaran, dan hal yang perlu dipastikan bahwa jangan sampai warga yang terdampak tidak mendapatkan bantuan dari Presiden Prabowo.

Dia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca ekstrem, dan hal yang terpenting untuk tidak mendekati dan beraktivitas di sepanjang daerah aliran sungai.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyatakan telah menerima bantuan dari Presiden RI Prabowo di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Bantuan tersebut disalurkan sebagai respons cepat pemerintah pusat terhadap bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar dalam beberapa hari terakhir.

Bantuan yang dikirim mencakup kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, peralatan tanggap darurat, serta suplai logistik untuk mendukung operasi pencarian, evakuasi, dan pemulihan. Wagub menegaskan bantuan ini akan langsung didistribusikan ke daerah terdampak melalui posko kebencanaan di masing-masing daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas respons cepat dan perhatian yang besar terhadap masyarakat Sumatera Barat. Bantuan ini akan langsung kami distribusikan ke daerah terdampak agar bisa dimanfaatkan secepat mungkin,” katanya, terpisah.

Dia menegaskan Pemprov Sumbar telah berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk memastikan bantuan tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Wagub juga meminta pemerintah daerah terdampak untuk terus memperbaiki data kebutuhan lapangan agar dukungan logistik dapat disesuaikan dengan kondisi riil.

“Fokus kami adalah keselamatan warga dan percepatan pemulihan. Pemerintah tidak boleh kehilangan momentum, koordinasi pusat dan daerah serta seluruh unsur forkopimda harus lancar dan berjalan tanpa hambatan,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menyampaikan bantuan Presiden ini dikirim secara serentak ke 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi di Indonesia yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Rincian bantuan untuk Sumbar yang dibawa menggunakan pesawat hercules TNI Angkatan Udara Indonesian Air Force A-1339.

“Jadi bantuannya itu beragam ada berupa alat penunjang komunikasi (starlink) 18 item, genset 18 unit, perahu karet 18 unit, tenda 19 bua, dan makanan cepat saji 500 paket,” jelasnya.

"Barang-barang ini dari Bapak Presiden langsung untuk menunjang penanganan darurat di lapangan,"tegas M. Qodari. Dalam kesempatan yang sama, Sestama BNPB, Rustian memastikan bantuan Presiden ini adalah bantuan awal, setelah ini akan ada bantuan lanjutannya.

"Nanti siang, setelah sholat Jum'at, saya dengan Pak Wagub akan rapat dengan Kalaksa BPBD kabupaten/kota terdampak dan akan langsung mendistribusikan bantuan ini dengan bantuan-bantuan lainnya yang sudah ada," ungkap Rustian.

Kemudian dia juga memastikan, tidak akan pernah ada bantuan yang menumpuk di posko kebencanaan provinsi ataupun kabupaten/kota. Semua akan langsung didistribusikan begitu diterima.