Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kesalahan dalam penyediaan bibit perkebunan dapat berdampak hingga puluhan tahun.

Menurutnya, sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa memiliki masa produktif yang panjang sehingga kualitas bibit menjadi faktor penentu hasil panen dalam jangka panjang.

Amran menyampaikan hal itu saat mengumpulkan para penyedia bibit perkebunan dari seluruh Indonesia untuk mendukung program pengembangan perkebunan seluas 870 ribu hektare (ha). Program tersebut mencakup sejumlah komoditas strategis seperti kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan mete.

"Satu kali tanam, seperti kelapa itu bisa panen sampai 30 sampai 60 tahun. Jadi ini kita kawal betul. Kalau salah di pembibitan, akan salah 30 tahun. Salah di pembibitan, akan salah 60 tahun," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Ia menegaskan program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan produktivitas perkebunan nasional di masa depan.

Karena itu, pemerintah melibatkan berbagai lembaga pengawasan untuk memastikan proses pengadaan hingga distribusi bibit berjalan sesuai aturan.

Menurut Amran, pengawasan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri, TNI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan berbagai pihak itu ditujukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Kami koordinasi bukan saja dengan KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua kita bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Ia menjelaskan program pengembangan perkebunan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun dalam kurun tiga tahun. Total areal yang menjadi target pengembangan mencapai 870 ribu ha di berbagai daerah.

Amran mengatakan sebagian bibit telah mulai disalurkan sejak tahun lalu, sementara pembibitan untuk program tahun ini masih berjalan dan ditargetkan mulai ditanam pada akhir tahun.

"Yang tahun lalu sudah jalan. Yang tahun ini pembibitan, mudah-mudahan akhir tahun kita tanam lagi," katanya.

Pemerintah memperkirakan hasil program tersebut mulai terlihat dalam tiga hingga empat tahun ke depan ketika tanaman memasuki masa produksi.

Amran meyakini peningkatan produksi akan cukup signifikan mengingat sebagian besar komoditas yang dikembangkan memiliki permintaan tinggi di pasar global.

Selain memastikan kualitas bibit, pemerintah juga menyesuaikan penyaluran bantuan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Menurut Amran, pengembangan komoditas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi agroklimat, budaya bertani masyarakat setempat, dan pengalaman budidaya yang telah ada.

"Jangan yang tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan yang tidak biasa tanam kakao diberi kakao," ujarnya.

Karena itu, pembibitan dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi penanaman. Pemerintah memilih membangun sentra pembibitan di daerah tujuan agar bibit tidak perlu dikirim dari wilayah lain yang berjarak jauh.

"Cara distribusi pembibitannya di tempat situ, supaya tidak diangkut dari Jawa ke Sulawesi Selatan atau dari Sulawesi Selatan ke Papua. Ahlinya yang kita datangkan. Jadi lebih hemat dan efisien," ujar Amran.

Bisnis.com, TANJUNG PINANG - Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan SE2026 sangat strategis karena merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Menurutnya, hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, BPS melakukan pencanangan SE2026 secara serentak di berbagai daerah.

Secara langsung, Amalia hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6), setelah sebelumnya menghadiri pencanangan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan pada 10 Juni 2026.

Pencanangan SE2026 di Kepulauan Riau berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam acara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumalasari, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, para bupati dan wali kota se-Kepulauan Riau, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau Toto Haryanto Silitonga, serta para petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

“Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru [Kepulauan Riau] di gerbang utara Indonesia,” ujarnya dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menjelaskan Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% pada triwulan 1/2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada SE2026 melalui pesan TIR, yaitu Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan memastikan Rahasia responden terjaga keamanannya.

“Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan pentingnya SE2026 bagi kebijakan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.

“Bagi kita di Provinsi Kepri, yang wilayah lautnya 98% dan 2% wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ansar juga menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan SE2026.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Kepala BPS RI juga menghadiri pencanangan SE2026 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Kota Makassar pada 10 Juni 2026 yang dihadiri antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta jajaran Forkopimda.

Amalia menjelaskan Sulawesi Selatan memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Pulau Sulawesi, yaitu mencapai 43,54%. Pada triwulan 1/2026, Sulawesi Selatan juga mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional, dengan mayoritas kabupaten/kota tumbuh di atas 6%.

“Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga mengapresiasi dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

“Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu,” kata Andi.

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026. Pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu menjadi langkah penting untuk memotret kondisi terkini perekonomian Indonesia setelah berbagai perubahan besar dalam satu dekade terakhir.

SE2026 menjadi sangat strategis karena mampu merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti melakukan pencanangan SE2026 di sejumlah wilayah.

Setelah menghadiri pencanangan pertama di Sulawesi Selatan pada 10 Juni lalu, Amalia kembali hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6). Acara yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Tanjung Pinang, itu dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, jajaran DPRD, Forkopimda, kepala daerah se-Kepulauan Riau, serta petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur, bupati, dan wali kota di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

Kepulauan Riau menjadi provinsi kedua yang pencanangannya dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI setelah Sulawesi Selatan.

"Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepulauan Riau, red) di gerbang utara Indonesia," ujar Amalia dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menambahkan bahwa Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan 1-2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan hasil SE2026 akan menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya sektor ekonomi maritim yang menjadi tulang punggung wilayah tersebut.

"Bagi kita di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau, red), yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan menentukan kebijakan kedepan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk mendukung pelaksanaan sensus dan mengajak masyarakat serta pelaku usaha berpartisipasi aktif memberikan data yang akurat.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Amalia menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada cakupan pendataan dan kualitas data yang dihimpun. Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus, memberikan informasi yang benar, serta tidak khawatir terhadap kerahasiaan data yang dijamin oleh BPS.

"Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,"kata Amalia.

Sebelumnya, pencanangan SE2026 juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 10 Juni 2026.

Pencanangan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, jajaran Forkopimda, para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang mendukung pelaksanaan sensus.

"Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Bapak dan Ibu," kata Amalia dalam Acara Pencanangan SE2026 di Kota Makassar, Kamis (10/6).

Ia menyoroti besarnya kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian Pulau Sulawesi yang mencapai 43,54 persen. Selain itu, pada triwulan I-2026, provinsi tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional dengan mayoritas kabupaten dan kota tumbuh di atas 6 persen.

"Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan apresiasi terhadap BPS dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

"Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu," kata Andi.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan SE2026. Menurutnya, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi rentetan aksi demonstrasi yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Ia mempersilakan program MBG dikritik agar eksekusinya bisa berjalan lebih baik.

"Jadi ya dikritik saja supaya eksekusinya lebih baik. Itu aja," kata Luhut ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Milennial Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia menilai MBG memiliki manfaat besar dalam mendorong pemerataan ekonomi sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah.

"Ide untuk makan (bergizi gratis) itu kan menimbulkan simpul ekonomi baru, pemerataan, keadilan," ujar Luhut.

Menurutnya, hasil kajian yang dilakukan DEN menunjukkan program MBG mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang melibatkan pelaku UMKM.

"MBG itu jangan dipergunjingkan lagi kalau menurut saya. Itu membuat pemerataan, keadilan, membangun simpul-simpul ekonomi baru, dari UMKM. Itu sudah hasil studi yang kami buat di 800 titik MBG," ujar Luhut.

Ia pun mengajak semua pihak untuk fokus memperbaiki pelaksanaan program dibanding terus memperdebatkan keberadaan program MBG

"Jadi jangan kita asik berkelahi sendiri. Akhirnya kita semua yang rugi," ujar Luhut.

Beberapa waktu lalu, mahasiswa berbagai universitas di Indonesia melangsungkan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6).

Mereka membawa lima tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.

Selain di Jakarta, ada juga di mahasiwa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yang berdemonstrasi pada Senin (15/6).

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro terhadap rakyat, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Mendesak keterbukaan informasi publik terkait anggaran MBG. Menuntut pelibatan penuh petani lokal serta UMKM daerah guna mencegah monopoli korporasi," kata orator aksi.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI Regional Office (RO) Makassar menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,82 triliun sepanjang Januari–April 2026. Mayoritas pembiayaan tersebut mengalir ke sektor produktif, terutama pertanian.

Wilayah kerja BRI RO Makassar mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Regional CEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengatakan sebanyak 56,08% dari total penyaluran KUR selama empat bulan pertama tahun ini disalurkan ke sektor produksi. Sementara itu, sisanya mengalir ke sektor nonproduksi.

Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp2,39 triliun atau setara 49,6% dari total realisasi. Selanjutnya, sektor perikanan menyerap Rp165,18 miliar atau 3,42%, sedangkan industri pengolahan menerima Rp147,69 miliar atau 3,06%.

"KUR ke pertanian masih mendominasi karena kita tahu sektor ini memegang peran penting dalam perekonomian wilayah timur, utamanya Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. BRI berkomitmen mendukung penyaluran KUR ke sektor unggulan demi mendorong ekonomi daerah," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Di sektor nonproduksi, perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp1,17 triliun atau 24,39% dari total portofolio KUR BRI hingga April 2026. Adapun sektor jasa menyerap pembiayaan sebesar Rp942,12 miliar atau setara 19,53%.

Dari sisi segmentasi, KUR Mikro masih mendominasi penyaluran dengan nilai Rp4,38 triliun atau sekitar 91% dari total realisasi. Sementara itu, KUR Kecil tercatat sebesar Rp439 miliar atau sekitar 9%.

Regional Mikro Banking Head BRI Regional 15 Makassar Iwan Suprianto mengatakan sebagian besar penyaluran KUR berada pada rentang plafon kredit Rp25 juta hingga Rp50 juta.

Menurutnya, segmen tersebut umumnya digunakan pelaku usaha untuk memperkuat modal kerja dan berpotensi mendorong penambahan tenaga kerja.

"Meskipun belum ada data absolut mengenai jumlah pasti penyerapan tenaga kerja, proyeksi matematis berdasarkan rasio pertumbuhan debitur menunjukkan angka yang sangat positif, mencapai di kisaran hingga ribuan orang," pungkas Iwan.

JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Rabu (10/6/2026). Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan pencanangan tingkat provinsi, sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Mulai pertengahan bulan ini, jangan kaget jika rumah, toko, maupun tempat usaha Anda mendadak didatangi oleh petugas dengan atribut lengkap BPS. Anda tidak perlu panik atau buru-buru menutup pagar.

Kedatangan para petugas berompi ini bukan untuk menagih utang ataupun mengejar setoran pajak Anda! BPS secara resmi mengumumkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan digelar secara serentak di seluruh pelosok Indonesia.

Ukir Sejarah, BPS-PT Pos Indonesia Luncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026



Langkah besar berskala nasional ini diawali dengan pencanangan perdana yang bertempat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala BPS RI mengungkapkan bahwa sensus door-to-door (dari pintu ke pintu) ini akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Semua pelaku usaha, mulai dari skala ultra mikro yang bersembunyi di dalam rumah hingga korporasi raksasa dengan fisik gedung yang mentereng, wajib didata tanpa terkecuali. Sebagian masyarakat kerap merasa enggan atau curiga ketika dimintai data sensitif mengenai aktivitas ekonomi mereka.

Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan mengapa sensus ekonomi ini begitu pentin, selain juga memberikan peringatan keras mengenai dampak buruk jika ada warga atau pengusaha yang mangkir atau menolak didata oleh petugas BPS.

"Jangan sampai nanti ada masyarakat dari bapak ibu yang tidak mau didata. Begitu tidak terdata, informasinya akan bolong dan menjadi kurang akurat," tegas Kepala BPS RI di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, serta jajaran bupati dan wali kota.



Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi agenda strategis ini karena datanya akan menjadi kompas akurat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk memotret aktivitas ekonomi secara menyeluruh, termasuk mencatat perubahan pola usaha dan perkembangan digitalisasi ekonomi.

BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



Data yang tidak akurat dinilai berbahaya bagi masa depan daerah. Pasalnya, hasil akhir dari SE2026 ini akan dilengkapi dengan sistem real taging (pemetaan digital lokasi). Hasil ini yang nantinya dipakai oleh para kepala daerah untuk menelurkan kebijakan ekonomi yang super presisi, membaca pusat pertumbuhan baru, hingga mendeteksi potensi pengembangan usaha lokal.

Sulawesi Selatan Jadi 'Panggung Utama' dan Cetak Pertumbuhan Fantastis

Pemilihan Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama tempat pencanangan SE2026 bukan tanpa alasan. Wilayah ini tercatat menjadi penentu utama detak nadi ekonomi di Pulau Sulawesi karena menguasai kontribusi sebesar 43%.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis BPS, performa ekonomi Sulawesi Selatan memang sedang melesat kencang. Pada triwulan I-2026, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh kokoh di angka 6,88%. Pertumbuhan kabupaten tertinggi, dicetak Kabupaten Sinjai dengan angka pertumbuhan paling bombastis, yakni mencapai 11,14%.

Lebih dari 90% kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mencatatkan pertumbuhan di atas 6%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,61%. Guna menyukseskan agenda raksasa ini, BPS tidak main-main.

Sebanyak 251.000 petugas sensus direkrut di seluruh Indonesia. Angka penyerapan tenaga kerja yang masif ini diakui secara psikologis mampu membantu menekan angka pengangguran secara instan menjelang bergulirnya sensus.

Ingat Rumus TIR: 3 Mantra Utama Sukseskan Sensus Ekonomi

Agar masyarakat tidak ragu, BPS menggaungkan tagline utama yang wajib diingat oleh seluruh warga Indonesia saat rumahnya diketuk petugas, yaitu TIR:

T - Terima Petugas Sensus: Sambut petugas yang datang dengan mengenakan tanda pengenal resmi, rompi khusus SE2026, dan membawa surat tugas sah.

I - Isi Data dengan Benar: Berikan jawaban jujur mengenai karakteristik usaha dan keadilan sosial ekonomi rumah tangga Anda.

R - Rahasia Data Terjaga: BPS menjamin penuh bahwa seluruh data individu dan omzet yang dilaporkan dilindungi undang-undang dan tidak akan bocor ke pihak mana pun.

Sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan publik (confidence), Gubernur Sulawesi Selatan beserta para bupati dan wali kota setempat dijadwalkan menjadi target perdana yang akan disensus oleh petugas di wilayahnya masing-masing

Pendataan lapangan sendiri dijadwalkan berlangsung secara door-to-door mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Mari bersama kita dukung dan berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 demi mewujudkan data ekonomi yang presisi dan berkualitas!

Bisnis.com, MAKASSAR - Pengelola jalan tol Makassar mulai memperketat pengawasan terhadap armada angkutan barang dengan menggelar operasi penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di STA 0 Jalan Tol Makassar Seksi 1 mulai pekan ini.

Langkah tersebut diambil guna mendukung program pemerintah menuju implementasi Zero ODOL secara penuh pada Januari 2027, sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan pembatasan nasional yang resmi berlaku sejak awal Juni 2026.

Dalam pelaksanaannya, PT Makassar Metro Network selaku pengelola jalan tol menggandeng Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.

Operasi gabungan ini menyasar pemeriksaan dimensi fisik kendaraan serta volume muatan armada logistik yang melintas.

Direktur Utama PT Makassar Metro Network Ismail Malliungan menegaskan bahwa penertiban ini penting mengingat tingginya risiko keselamatan dan besarnya dampak kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh truk yang melebihi kapasitas standar.

"Penanganan kendaraan ODOL bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut keselamatan para pengguna jalan. Kendaraan yang membawa muatan melebihi batas memiliki risiko yang lebih besar terhadap keselamatan lalu lintas maupun kondisi infrastruktur jalan," ujar Ismail melalui keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Eksistensi armada logistik non-prosedural di jalur tol, dikatakannya, diidentifikasi membawa 3 dampak negatif bagi sektor transportasi.

Pertama, bisa memicu peningkatan fatalitas kecelakaan lalu lintas akibat kegagalan fungsi pengereman dan stabilitas kendaraan yang tidak layak jalan.

Kedua, bisa mempercepat laju kerusakan perkerasan jalan yang berimplikasi pada membengkaknya biaya pemeliharaan jalan tol, serta ketiga bisa mengurangi tingkat kecepatan rata-rata kendaraan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas atau memicu kemacetan.

Ismail menambahkan, pengetatan pengawasan di gerbang tol Makassar ini sejalan dengan kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang mulai memberlakukan pembatasan ketat kendaraan ODOL di seluruh ruas tol Indonesia per 1 Juni 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari Program Quick Wins 2026, di mana pemerintah melarang keras masuknya truk kelebihan muatan dan dimensi ke dalam akses jalan tol serta pelabuhan penyeberangan sejak Juni 2026, sebagai masa transisi sebelum larangan total pada Januari 2027.

"Guna menjaga kelancaran distribusi logistik nasional tanpa mengorbankan keselamatan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha transportasi dan pemilik barang untuk memastikan seluruh armandanya telah mematuhi ketentuan standardisasi dimensi dan muatan sebelum memasuki jalur tol," imbau Ismail.

Sementara itu, Kepala Induk PJR Jalan Tol Polda Sulsel AKP Ronald menjelaskan bahwa penegakan hukum di lapangan dikombinasikan dengan pendekatan edukatif.

Petugas tidak hanya memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, tetapi juga sosialisasi langsung kepada para pengemudi dan perusahaan logistik.

"Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi dan penindakan ini, para pengemudi maupun perusahaan angkutan barang dapat semakin memahami risiko kendaraan ODOL," kata Ronald.

Bisnis.com, MAKASSAR — PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare mencatat lonjakan signifikan dalam pemanfaatan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Pada periode Januari hingga April 2026, volume transaksi pengisian daya kendaraan listrik di wilayah kerja Parepare dan sekitarnya atau Ajatappareng meningkat hingga dua kali lipat secara tahunan (year-on-year/YoY).

Kenaikan ini dipicu meningkatnya adopsi kendaraan listrik masyarakat di Sulawesi Selatan, terutama pasca momentum mudik Lebaran 2026.

Untuk mengantisipasi pertumbuhan tersebut, PLN bersiap melakukan ekspansi infrastruktur dengan menambah titik pengisian daya di sejumlah lokasi strategis.

Tim Leader Sales Retail PLN UP3 Parepare, Arif Indra Wibowo, menyampaikan bahwa transaksi SPKLU mencapai sekitar 3.000 transaksi hingga April 2026, naik dari sekitar 1.500 transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan empat bulan pertama di tahun ini sudah mencapai kurang lebih 3.000 transaksi, naik sekitar 100% dari periode yang sama tahun lalu. Secara historis, dalam empat tahun terakhir grafik transaksi tahunan kami konsisten tumbuh dua hingga tiga kali lipat. Ini tren yang sangat positif,” ujar Arif di Parepare, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan Kota Parepare menjadi pusat utama ekosistem kendaraan listrik di kawasan tersebut, dengan sekitar 80% transaksi terkonsentrasi di wilayah ini karena posisinya sebagai jalur transit utama Ajatappareng.

Saat ini, PLN UP3 Parepare mengoperasikan tujuh unit SPKLU yang tersebar di Ajatappareng, terdiri dari tiga unit di Parepare, dua di Sidrap, satu di Barru, dan satu di Soppeng.

Hingga akhir 2026, PLN menargetkan penambahan 4–5 titik SPKLU baru sehingga totalnya mencapai sekitar 10 titik di wilayah tersebut.

“Jadi di empat kota/kabupaten itu nanti kami usahakan di tahun ini supaya bisa berkembang lebih baik dengan minimal cakupan sekitar 10 titik total,” ucap Arif.

Untuk menjaga keandalan layanan, PLN mengoperasikan 98% SPKLU selama 24 jam, dengan pengawasan ketat terutama pada unit yang bermitra dengan pihak swasta.

Pengembangan infrastruktur ini juga diarahkan menjadi bagian dari ekosistem layanan, bukan sekadar fasilitas pengisian daya.

Di pusat komando PLN UP3 Parepare di Jalan Veteran, tersedia SPKLU Lounge yang dilengkapi ruang istirahat ber-AC, televisi, internet, kopi gratis, hingga kursi pijat otomatis.

Pada titik ini, tersedia ultra-fast charging 180 kW yang mampu mengisi sekitar 20 kWh atau sepertiga baterai dalam 8–10 menit.

Pengguna EV, Rudiansyah, menilai penggunaan kendaraan listrik mampu menekan biaya transportasi secara signifikan.

“Dulu rute Makassar-Parepare pulang-pergi [PP] menggunakan kendaraan konvensional menghabiskan biaya BBM sekitar Rp300.000. Sekarang dengan EV, hanya butuh sekitar Rp150.000 untuk pengisian daya penuh 100%,” ujarnya.

Dengan kapasitas baterai penuh yang mampu menempuh 400–500 kilometer, pengguna kini dinilai tidak lagi mengalami kekhawatiran kehabisan daya di perjalanan.

“Infrastruktur pengisian daya sudah sangat andal. Sepanjang jalur Makassar hingga Parepare, hampir seluruh unit PLN telah memiliki fasilitas pengisian daya yang memadai dan aman diakses kapan saja,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kinerja industri perbankan syariah di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengungkapkan akselerasi tersebut tercermin dari total aset perbankan syariah yang melonjak hingga 30,18% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Maret 2026, dengan nilai mencapai Rp22,82 triliun.

Pertumbuhan aset yang signifikan ini juga diimbangi oleh kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 23,31% yoy menjadi Rp15,10 triliun, serta penyaluran pembiayaan tumbuh sebesar 24,16% yoy menjadi Rp18,54 triliun.

Meskipun secara nominal pangsa pasar (market share) perbankan syariah masih berada di bawah bayang-bayang perbankan konvensional, tren kontribusinya terus merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir.

OJK mencatat, pangsa pasar aset perbankan syariah di Sulsel melesat dari kisaran 7% pada tahun 2023 menjadi 10,69% per Maret 2026.

"Kenaikan ini mempertegas peningkatan kontribusi dan penerimaan masyarakat terhadap instrumen keuangan berbasis syariah di Sulawesi Selatan," ujar Moch. Muchlasin di Makassar, Rabu (10/6/2026).

Menariknya, agresivitas pertumbuhan perbankan syariah ini tetap dibarengi dengan prinsip kehati-hatian yang matang. Tingkat intermediasi perbankan syariah berada pada level yang cukup tinggi yakni mencapai 122,77%.

Di tengah ekspansi yang agresif, perbankan syariah juga berhasil menekan rasio Non Performing Financing (NPF) di level 1,77%. Angka ini mencerminkan kualitas pembiayaan yang sangat sehat dan berada jauh di bawah ambang batas aman sebesar 5%.

Sementara itu, kinerja perbankan syariah terlihat begitu kontras jika disandingkan dengan perbankan konvensional di Sulsel yang cenderung bergerak moderat pada periode yang sama. Sebagai perbandingan, aset perbankan konvensional tercatat hanya tumbuh tipis 1,69% (yoy).

Begitu pun pada penghimpunan dana dan penyaluran dana ke masyarakat. DPK perbankan konvensional hanya mampu tumbuh sebesar 5,77% (yoy), sementara penyaluran kreditnya tumbuh moderat di angka 3,31% (yoy).

Tidak hanya kalah dari sisi laju pertumbuhan, perbankan konvensional di Sulsel juga harus menghadapi tantangan dari sisi risiko makro. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) perbankan konvensional tercatat membubung hingga 3,97%, berada cukup jauh di atas rasio NPF yang dibukukan perbankan syariah.

"Melihat dinamika tersebut, kami optimistis bahwa industri keuangan syariah akan memegang peranan yang semakin strategis ke depan. Pertumbuhan tinggi pada seluruh pos keuangan utama ini membuktikan terjadinya akselerasi perkembangan sekaligus penajaman kontribusi nyata perbankan syariah dalam memutar roda perekonomian di Sulsel," jelas Moch. Muchlasin.

Bisnis.com, MAKASSAR - Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus memperluas penetrasi literasi dan inklusi ekonomi syariah di wilayah tersebut.

Paling anyar, bank sentral membidik optimalisasi ruang digital dengan menggandeng insan media dan pembuat konten atau konten kreator sebagai mitra strategis edukasi.

Deputi Direktur BI Sulsel Aswin Gantina mengungkapkan bahwa derasnya arus transformasi digital telah mengubah lanskap dan pola konsumsi informasi masyarakat secara masif.

Saat ini, platform digital telah bergeser menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan pengetahuan masyarakat, termasuk di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

"Bank Indonesia menyadari perubahan ini dan meresponsnya melalui strategi edukasi yang lebih adaptif. Kami mengoptimalkan pendekatan omnichannel serta penyusunan narasi yang lebih kontekstual," ujar Aswin dalam gelaran Training of Trainers (ToT) Konten Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kantor Perwakilan BI Sulsel, Rabu (10/6/2026).

Aswin menambahkan, forum seperti ToT juga menjadi bagian dari strategi BI untuk mengomunikasikan berbagai bauran kebijakan bank sentral secara lebih luas, melampaui kebijakan konvensional seperti sektor moneter dan sistem pembayaran.

Edukasi ini ditargetkan mampu membawa masyarakat ke tahap implementasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar memahami produk. Output yang diharapkan adalah terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Agenda ToT yang dilaksanakan ini sekaligus menjadi jembatan menuju gelaran akbar Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2026.

FESyar merupakan agenda tahunan BI yang diproyeksikan sebagai wadah utama dalam mempromosikan ekosistem syariah di Indonesia Timur.

Sepanjang tahun ini, BI Sulsel tercatat telah menginisiasi berbagai program edukasi syariah. Beberapa program yang telah dan sedang berjalan antara lain Pekan Ekonomi Syariah (PESyar) dan Olimpiade Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat kinerja angkutan kereta api rute Makassar–Parepare terus bertumbuh dengan melayani 145.735 pelanggan selama Januari-Mei 2026 atau meningkat 25,48 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KA Makassar-Parepare melayani 145.735 pelanggan, meningkat 25,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 116.146 pelanggan," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan peningkatan jumlah pelanggan terlihat semakin konsisten pada 2026. Mei menjadi bulan dengan volume pelanggan tertinggi tahun ini, yakni mencapai 35.442 pelanggan.

Angka tersebut turut mendorong total pelanggan KA Makassar-Parepare menjadi 825.512 pelanggan sejak layanan ini mulai beroperasi pada 29 Oktober 2022 hingga 1 Juni 2026.

Dia mengatakan pertumbuhan pelanggan tersebut menunjukkan kereta api semakin diterima sebagai pilihan perjalanan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan.

“Pertumbuhan pelanggan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan kereta api sebagai salah satu pilihan perjalanan," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran KA Makassar-Parepare turut memperkuat konektivitas antardaerah dan mendukung mobilitas masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas di wilayah tersebut.

Anne menyebutkan saat ini KA Makassar-Parepare melayani perjalanan pada jalur sepanjang sekitar 145 kilometer yang menghubungkan sejumlah wilayah strategis di Sulawesi Selatan melalui Stasiun Mandai, Maros, Rammang-Rammang, Pangkajene, Labakkang, Ma'rang, Mandalle, Tanete Rilau, Barru, dan Garongkong.

Jalur tersebut melintasi kawasan dengan karakter ekonomi dan sosial yang beragam. Kabupaten Maros berkembang sebagai wilayah penyangga Kota Makassar sekaligus pintu gerbang transportasi udara Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dikenal sebagai kawasan perikanan, industri pengolahan, dan destinasi wisata unggulan. Sementara Kabupaten Barru tumbuh sebagai wilayah pesisir yang didukung aktivitas perdagangan, jasa, dan pelabuhan.

Keberadaan kereta api memperkuat keterhubungan antardaerah yang sebelumnya didominasi transportasi jalan raya. Mobilitas yang semakin baik membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menjangkau pusat ekonomi, kawasan wisata, layanan pendidikan, maupun berbagai aktivitas sosial lainnya.

Salah satu daya tarik yang hadir di sepanjang lintasan KA Makassar-Parepare adalah kawasan Karst Maros-Pangkep yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.

Kawasan itu dikenal sebagai salah satu bentang alam karst terbesar di dunia dan menjadi destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan.

Dari jendela kereta, pelanggan dapat menikmati pemandangan perbukitan karst, hamparan sawah, kawasan pesisir, hingga aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada 2025 mencapai sekitar 9,56 juta jiwa. Pada periode yang sama, perekonomian Sulsel ditopang oleh berbagai sektor unggulan, antara lain perdagangan, pertanian, industri pengolahan, perikanan, dan pariwisata.

Dinamika tersebut mendorong kebutuhan akan transportasi publik yang mampu menghubungkan berbagai wilayah secara efektif, aman, dan nyaman.

Dalam konteks yang lebih luas, pengembangan transportasi publik berbasis rel juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan pembangunan nasional.

Jaringan kereta api aktif di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra. Kehadiran layanan KA Makassar-Parepare menjadi langkah penting dalam memperluas manfaat transportasi publik berbasis rel ke wilayah lain di Indonesia.

Jalur sepanjang 145 kilometer yang saat ini beroperasi merupakan bagian awal dari pengembangan jaringan perkeretaapian di Sulawesi.

Kehadiran layanan itu menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang andal juga tumbuh di luar wilayah yang selama ini menjadi pusat jaringan kereta api nasional.

Anne menegaskan setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Konektivitas yang semakin baik akan membantu masyarakat menjangkau lebih banyak peluang, memperkuat aktivitas ekonomi daerah, dan mendukung pemerataan pembangunan.

"KAI siap mendukung upaya pemerintah dalam memperluas manfaat transportasi perkeretaapian melalui penyediaan layanan yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui penggabungan usaha atau merger lima Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke dalam PT BPR Pataru Laba.

Berdasarkan data resmi, kelima entitas yang melebur tersebut adalah PT BPR Ganda Lata, PT BPR Paro Laba, PT BPR Hara Lata, PT BPR Suar Data, dan PT BPR Paro Dana.

Pasca-merger, PT BPR Pataru Laba yang berkedudukan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel ini akan bertindak sebagai bank yang menerima penggabungan (surviving bank).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.03/2026 yang ditetapkan pada 20 Mei 2026. Konsolidasi ini diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh ketahanan industri BPR dalam memacu pembiayaan sektor riil, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin menjelaskan bahwa aksi korporasi penggabungan usaha ini diharapkan mampu mengerek kapasitas dan menciptakan efisiensi usaha yang signifikan bagi BPR.

Dengan demikian, perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat luas dapat terakselerasi dengan baik.

“Melalui penggabungan usaha, BPR diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BPR, memperkuat struktur permodalan, memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan peran aktif BPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya di Makassar, Jumat (5/6/2026).

Muchlasin menambahkan, konsolidasi ini juga menjadi basis penting dalam mendukung pengembangan inovasi layanan keuangan berbasis digital, terutama di wilayah Sulawesi.

Melalui terealisasinya merger tersebut, struktur kelembagaan perbankan di regional tersebut mengalami perampingan. Jumlah BPR dan BPRS di bawah wilayah kerja OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat kini tercatat menjadi 17 BPR dan 8 BPRS.

Kendati jumlah institusi menyusut akibat konsolidasi, kinerja keuangan BPR/S di wilayah kerja OJK Sulselbar justru menunjukkan pertumbuhan ekspansif yang solid. Sampai dengan 30 April 2026, indikator keuangan utama mencatatkan performa impresif secara tahunan (year-on-year/yoy).

Total aset mencapai Rp4,33 triliun atau tumbuh sebesar 9,02% yoy, dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp2,83 triliun atau meningkat 5,54% yoy, dan kredit menyentuh angka Rp3,64 triliun atau terkerek naik 7,63% yoy.

Sejalan dengan itu, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas untuk tetap tenang dan mempercayakan layanan perbankannya pada industri BPR. Otoritas memastikan industri BPR saat ini berada dalam kondisi yang sehat dan aman seiring dengan penguatan yang terus berjalan lewat kebijakan konsolidasi yang terarah.

Ke depan, regulator menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan BPR melalui peta jalan konsolidasi dan transformasi industri.

"Target akhirnya adalah mewujudkan industri BPR yang jauh lebih efisien, kompetitif, berdaya tahan tinggi, serta mampu menyumbang kontribusi optimal bagi roda perekonomian di tingkat daerah maupun nasional," tutur Muchlasin.