Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kesalahan dalam penyediaan bibit perkebunan dapat berdampak hingga puluhan tahun.

Menurutnya, sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa memiliki masa produktif yang panjang sehingga kualitas bibit menjadi faktor penentu hasil panen dalam jangka panjang.

Amran menyampaikan hal itu saat mengumpulkan para penyedia bibit perkebunan dari seluruh Indonesia untuk mendukung program pengembangan perkebunan seluas 870 ribu hektare (ha). Program tersebut mencakup sejumlah komoditas strategis seperti kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan mete.

"Satu kali tanam, seperti kelapa itu bisa panen sampai 30 sampai 60 tahun. Jadi ini kita kawal betul. Kalau salah di pembibitan, akan salah 30 tahun. Salah di pembibitan, akan salah 60 tahun," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Ia menegaskan program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan produktivitas perkebunan nasional di masa depan.

Karena itu, pemerintah melibatkan berbagai lembaga pengawasan untuk memastikan proses pengadaan hingga distribusi bibit berjalan sesuai aturan.

Menurut Amran, pengawasan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri, TNI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keterlibatan berbagai pihak itu ditujukan untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

"Kami koordinasi bukan saja dengan KPK, ada kepolisian, ada kejaksaan, semua kita bahu-membahu mencegah penyalahgunaan wewenang," ujarnya.

Ia menjelaskan program pengembangan perkebunan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun dalam kurun tiga tahun. Total areal yang menjadi target pengembangan mencapai 870 ribu ha di berbagai daerah.

Amran mengatakan sebagian bibit telah mulai disalurkan sejak tahun lalu, sementara pembibitan untuk program tahun ini masih berjalan dan ditargetkan mulai ditanam pada akhir tahun.

"Yang tahun lalu sudah jalan. Yang tahun ini pembibitan, mudah-mudahan akhir tahun kita tanam lagi," katanya.

Pemerintah memperkirakan hasil program tersebut mulai terlihat dalam tiga hingga empat tahun ke depan ketika tanaman memasuki masa produksi.

Amran meyakini peningkatan produksi akan cukup signifikan mengingat sebagian besar komoditas yang dikembangkan memiliki permintaan tinggi di pasar global.

Selain memastikan kualitas bibit, pemerintah juga menyesuaikan penyaluran bantuan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Menurut Amran, pengembangan komoditas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi agroklimat, budaya bertani masyarakat setempat, dan pengalaman budidaya yang telah ada.

"Jangan yang tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan yang tidak biasa tanam kakao diberi kakao," ujarnya.

Karena itu, pembibitan dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi penanaman. Pemerintah memilih membangun sentra pembibitan di daerah tujuan agar bibit tidak perlu dikirim dari wilayah lain yang berjarak jauh.

"Cara distribusi pembibitannya di tempat situ, supaya tidak diangkut dari Jawa ke Sulawesi Selatan atau dari Sulawesi Selatan ke Papua. Ahlinya yang kita datangkan. Jadi lebih hemat dan efisien," ujar Amran.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah mencapai hasil yang signifikan apabila hanya berfokus pada pelaku. Dia menyarankan pemerintah tidak mengabaikan perbaikan pada sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung.

Lebih lanjut Pieter mengatakan, di tengah berbagai operasi penindakan korupsi yang terus dilakukan aparat penegak hukum, publik justru masih menyimpan pertanyaan besar, yakni mengapa korupsi tetap tumbuh dan berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya. "Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai kejahatan individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur ekonomi politik yang membentuk relasi kekuasaan di Indonesia," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pieter berpendapat, korupsi tak pernah benar-benar hilang karena yang bermasalah bukan hanya pada pelakunya, melainkan sistem ekonomi politik yang terus memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut dia, delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia masih berhadapan dengan persoalan yang seolah tak pernah selesai, yaitu korupsi.

Dikatakannya, korupsi bukan sekadar kejahatan individu, melainkan telah menjelma menjadi bagian dari cara kerja sistem ekonomi politik yang mengakar. "Korupsi bukan lagi penyimpangan dari sistem, tetapi kerap menjadi bahan bakar yang membuat sistem itu terus bergerak," ujar Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada era Reformasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. KPK pernah menjadi simbol harapan bahwa negara masih memiliki keberanian untuk melawan praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, ujar dia, seiring perjalanan waktu, kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi mulai mengalami erosi. Kritik yang muncul bukan semata karena masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi, melainkan karena munculnya persepsi bahwa pemberantasan korupsi sering kali berjalan tidak seimbang.

"Dalam berbagai diskusi akademik maupun politik, muncul pandangan bahwa agenda antikorupsi terkadang digunakan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik, sementara kekuatan yang lebih besar justru sulit disentuh. Benar atau tidaknya persepsi tersebut, satu hal yang pasti: keadilan harus terlihat bekerja secara setara agar memperoleh legitimasi publik," kata dia.

Dia menuturkan, fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara seperti China dan Vietnam, kampanye antikorupsi sering kali berjalan beriringan dengan proses konsolidasi kekuasaan politik. Di satu sisi, korupsi memang berhasil ditekan. Namun di sisi lain, agenda antikorupsi juga dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang dianggap menghambat arah kebijakan penguasa.

Karena itu, Pieter Zulkifli berpandangan bila persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai tindakan individu yang rakus. Korupsi adalah gejala dari struktur ekonomi politik yang lebih dalam. "Selama akses terhadap sumber daya publik dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarkis yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan, maka korupsi akan selalu menemukan jalannya. Yang diberantas sering kali hanya gejalanya, sementara akar masalahnya tetap tumbuh subur," imbuhnya.

Dalam konteks ini, kata Pieter, peran partai politik (parpol) menjadi sangat menentukan. Partai seharusnya menjadi sekolah etika publik, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. “Rekrutmen politik yang didasarkan pada modal finansial, kedekatan kekuasaan, atau transaksi kepentingan hanya akan melahirkan elite yang melihat jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan. Ketika politik menjadi bisnis, korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan," ucapnya.

Pieter lantas mengutip Filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang pernah mengingatkan bahwa seseorang dianggap bersalah dalam hukum ketika melanggar hak orang lain. Namun dalam etika, kesalahan bahkan dimulai sejak niat buruk tumbuh dalam pikiran. Dia menekankan pesan Kant sangat relevan bagi para pemegang kekuasaan hari ini.

Integritas tidak dimulai dari kepatuhan terhadap aturan, melainkan dari kemampuan mengendalikan hasrat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Yang lebih menyedihkan, kata Pieter Zulkifli, ketika elite sibuk bertarung memperebutkan pengaruh, masih banyak rakyat yang bergulat dengan kemiskinan, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang belum merata, dan ketidakpastian ekonomi. "Negara seharusnya hadir untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat," katanya.

Dia melanjutkan ketika energi kekuasaan lebih banyak digunakan untuk menjaga posisi politik, kritik dianggap ancaman, dan kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan publik, maka negara kehilangan ruh pengabdiannya. "Di sinilah peringatan H.O.S. Tjokroaminoto menemukan relevansinya. Penindasan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Penindasan dapat muncul ketika suara rakyat tidak didengar, hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, atau ketika kebijakan publik hanya menguntungkan segelintir kelompok," ungkapnya.

Pieter menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah lamanya berkuasa, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Dia mengatakan bila Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan teladan.

Dia mencontohkan sosok Haji Agus Salim yang telah menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan yang dimiliki, melainkan dari integritas yang dijaga. "Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan: kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian," kata dia.

"Mungkin inilah persoalan terbesar bangsa ini. Kita terlalu sering berbicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi terlalu sedikit membangun keteladanan," timpalnya.

Padahal, kata dia, korupsi tidak akan pernah benar-benar berakhir hanya dengan operasi penindakan. Menurutnya, korupsi akan berkurang ketika kekuasaan dipimpin oleh mereka yang menjadikan integritas sebagai jalan hidup.

"Sebagaimana dikatakan filsuf Yunani, Socrates, 'Kepemimpinan yang baik bukan lahir dari keinginan untuk berkuasa, tetapi dari keinginan untuk melayani'. Ketika kekuasaan kembali dimaknai sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri, saat itulah harapan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menemukan jalannya," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol).

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan atau pemblokiran terhadap kurang lebih sebesar 33.836 rekening yang terindikasi judi online," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 33.252 rekening.

Selain meminta pemblokiran rekening, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk melakukan EDD atau pemeriksaan lebih mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

Di tengah upaya pemberantasan judi online, OJK mencatat kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif pada April 2026.

Penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.755 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret 2026 yang mencapai 9,49 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,48 persen. Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi yakni 15,51 persen.

Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 0,16 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,12 persen pada Maret 2026.

Ditinjau dari kepemilikan bank, kredit bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,35 persen.

OJK juga mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp10.077 triliun pada April 2026 atau tumbuh 11,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99 persen, deposito 8,65 persen, dan tabungan 9 persen secara tahunan.

Dari sisi likuiditas, kondisi industri perbankan dinilai masih memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 111,13 persen dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39 persen.

Kedua rasio tersebut masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Selain itu, liquidity coverage ratio (LCR) tercatat berada di level 192,37 persen. Menurut Dian, kualitas kredit perbankan hingga April 2026 masih terjaga.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen, sementara NPL net berada di level 0,84 persen. Sementara itu, loan at risk (LAR) turun menjadi 8,82 persen dari sebelumnya 8,94 persen pada Maret 2026.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,46 persen. Adapun rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 23,97 persen setelah memperhitungkan pembagian dividen.

"Menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai," ujar Dian.

[Gambas:Youtube]

MIMIKA - Ancaman narkoba di Kabupaten Mimika, Papua Tengah kian mengkhawatirkan. Peredarannya tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan. Tetapi sudah merambah wilayah pesisir dan kampung-kampung di Distrik Mimika Timur.

Di tengah tren yang terus meningkat, aparat penegak hukum didesak bergerak lebih agresif memburu bandar dan jaringan pemasok yang menjadi aktor utama peredaran narkoba.

Desakan itu disampaikan anggota DPRK Mimika dari Partai Perindo, Rampeani Rachman. Dia meminta Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mimika tidak hanya fokus menangkap pengguna atau pengedar kecil, tetapi juga memburu bandar dan pemasok yang mengendalikan jaringan peredaran narkoba di Mimika.

“Kepolisian harus serius mengejar dan menangkap bandar, pemasok maupun pengedar narkoba yang ada di Mimika. Penangkapan mereka penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba dan menyelamatkan masa depan generasi muda Mimika,” ujar Rampeani, Jumat (5/6/2026).

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data Kepolisian Resor Mimika menunjukkan peredaran narkoba mengalami peningkatan signifikan. Hingga semester pertama 2026, polisi telah menahan 17 tersangka dengan total sitaan sabu hampir mencapai 1 kilogram.

Angka itu mendekati total sitaan sepanjang 2025 yang mencapai 1,2 kilogram sabu. Selain itu, aparat juga menyita 3,2 kilogram ganja, 45.000 butir tembakau sintetis, serta 76 butir obat keras. Nilai ekonomi seluruh barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp2,7 miliar.

“Perkembangan narkoba ini bukan menurun tetapi meningkat, dengan nilai yang didapat para pelaku mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini menandakan Mimika darurat narkoba,” tutur Rampeani.

Dia mengungkapkan, peredaran narkoba kini tidak hanya terjadi di Timika, tetapi telah masuk hingga kawasan Pelabuhan Pomako dan Distrik Mimika Timur. “Saya mendengar bukan hanya di Timika saja, tetapi sabu sudah sampai di area Pelabuhan Pomako dan Distrik Mimika Timur,” katanya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Rampeani, sejumlah pengedar mulai menyasar anak-anak dan remaja dengan memberikan narkoba secara cuma-cuma pada tahap awal untuk menciptakan ketergantungan. “Ini sangat berbahaya. Mereka merusak masa depan anak-anak kita demi keuntungan pribadi,” ungkapnya.

Rampeani juga menyoroti kelompok remaja putus sekolah yang dinilai menjadi sasaran empuk jaringan pengedar narkoba. Kelompok tersebut dinilainya membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, keluarga dan masyarakat agar tidak terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba.

“Anak-anak ini seharusnya menjadi generasi penerus daerah. Jangan sampai mereka kehilangan masa depan karena narkoba. Saya meminta aparat lebih serius mengejar dan menangkap para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba ini,” tegasnya.

Romli Atmasasmita

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diundangkan tanggal 16 Agustus Tahun 1999 telah dilaksanakan selama 27 tahun sampai kini akan tetapi selain keberhasilan memenjarakan pelaku korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan negara mencapai Rp6,5 triliun dari aspek hukum ternyata lebih banyak penyimpangan yang terjadi dalam praktik penyidikan dan penuntutan serta masih lemahnya pertimbangan hukum putusan pengadilan (ratio decidendi) dalam mengamati fakta yang terungkap dan telah terbukti di persidangan.

Praktik pemberantasan korupsi di Indonesia lebih mampu dan mengandalkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 di antara 31 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 termasuk tindak pidana suap dan gratifikasi. Praktik penerapan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dipandang Kejaksaan dan KPK lebih mudah menemukan fakta daripada ketentuan suap dan gratifikasi karena semata-mata dibantu dengan disyaratkannya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tampak lebih mudah menemukannya dengan bantuan BPK atau BPKP atau lembaga auditor internal kejaksaan atau KPK.

Tampaknya Kejaksaan dan KPK memandang pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 lebih mudah dan memberikan kebanggaan tersendiri dengan terjeratnya penyelenggara negara bahkan setingkat menteri dan ditemukan kerugian keuangan negara yang signifikan mencapai trilunan rupiah, dibandingkan dengan Pasal Gratifikasi dan Pasal Suap. Namun demikian, UU Tipikor 1999 dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang selalu dibanggakan karena berhasil memenjarakan penyelenggara negara bahkan pengurus BUMN atau korporasi swasta terkemuka, ternyata hanya menjadi “macan di kandang sendiri” tidak berlaku jika digunakan untuk menjangkau buron di negara lain atau aset hasil korupsi yang ditampung korporasi di negara lain.

Hal ini disebabkan di dalam Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 khususnya ketentuan Pasal 3 dinyatakan tegas bahwa, unsur kerugian negara (state loss/damage) is not a necessary factor to corruption; yang berarti bahwa norma tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor 1999 tidak berlaku ketika Indonesia hendak melaksanakan penegakan hukum terhadap seseorang pelaku korupsi dan aset-aset korupsi yang berada di negara lain karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 UNCAC.

Dengan kata lain, jika aparatur Kejaksaan atau KPK hendak berhasil melakukan kerja sama internasional dalam hal pengembalian aset korupsi dari negara lain untuk melaksanakan ekstradisi terhadap buron dari Indonesia yang berada di negara lain, maka konsekuensi ratifikasi UNCAC dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 dan ratifikasi Indonesia atas Mutual Assistance in Criminal Matters (MLA) di dalam United Nations Against Transnational Crimes (UNTOC) Tahun 1959 terutama mengenai ketentuan “dual criminality principle” yang merupakan syarat mutlak kerja sama melalui MLA yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun 2009 adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 harus dihapus atau setidak-tidaknya diubah dengan menghilangkan frasa, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehubungan dengan usulan perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 dari badan legislatif di Senayan, merupakan momentum Pemerintah Indonesia untuk duduk sejajar dengan negara-negara anggota PBB peratifikasi UNCAC 2003. Jika tidak dilaksanakan perubahan sesuai dengan UNCAC 2003 sekalipun di dalam setiap perjanjian internasional dimuat ketentuan tentang Sovereign Equality akan tetapi tidak berarti Pemerintah Indonesia dapat sekehendak dirinya menolak konsekuensi ratifikasi UNCAC 2003 dan mengabaikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut karena dipastikan pertama, Pemerintah Indonesia, khususnya Kejaksaan atau KPK tidak dapat memenuhi prinsip kesamaan tindak pidana di dalam melakukan kerja sama dengan negara lain peratikasi UNCAC.

JAMBI - Polda Jambi menegaskan komitmen jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Provinsi Jambi melalui pemusnahan barang bukti narkoba dan deklarasi Gerakan Jambi Anti Narkoba. Kegiatan yang dipimpin Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar ini digelar di Lapangan Mapolda Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, unsur Forkopimda, pejabat TNI-Polri, Kejaksaan, BNNP Jambi, tokoh agama hingga mahasiswa.

Irjen Krisno mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk nyata transparansi dan ketegasan aparat dalam memutus rantai peredaran narkoba di wilayah hukum Jambi. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 20 kilogram, 20.241 butir ekstasi dengan berat sekitar 9,1 kilogram, serta 1.975 cartridge etomidate sebanyak 4.332,5 mililiter.

"Pemusnahan barang bukti yang kita saksikan hari ini bukan sekadar rutinitas formalitas hukum. Kegiatan ini adalah bukti nyata transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan Polri bersama instansi terkait dalam memutus rantai peredaran barang haram tersebut di wilayah hukum Jambi," ujar Kapolda dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan tiga laporan polisi dengan enam orang tersangka. Selama lima tahun terakhir Polda Jambi berhasil mengungkap 3.760 kasus narkoba dengan total 5.385 tersangka terdiri dari 5.088 laki-laki dan 297 perempuan, yang dari pengungkapan tersebut, aparat menyita sekitar 1,4 ton narkotika berbagai jenis.

"Melalui pengungkapan dan penyitaan barang bukti kali ini, kita telah berhasil menyelamatkan 126.391 jiwa masyarakat Jambi dan sekitarnya dari bahaya kehancuran narkoba," tuturnya.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Dewa Made Palguna menerangkan, pengungkapan tersebut dinilai mampu mencegah potensi kerugian negara untuk biaya rehabilitasi sebesar Rp606,7 miliar, dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai Rp26,2 miliar. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memerangi narkoba.

"Kami mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah, BNNP, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, civitas akademika, media pers serta seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dan menyatakan perang terhadap narkoba," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi langkah tegas Polda Jambi dan seluruh stakeholder terkait dalam pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi. Pemusnahan barang bukti tersebut bukan sekadar rutinitas penegakan hukum, melainkan pesan keras kepada para bandar dan pengedar narkoba bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum serius melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.

"Tidak ada tempat aman bagi narkoba di Provinsi Jambi," kata Al Haris.

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan mengungkap kasus narkotika berbagai jenisnya dalam Operasi Saber Bersinar 2026. Operasi itu digelar salah satunya merespons keresahan masyarakat sebagaimana yang disampaikan dalam lagu Siti Mawarni.

"BNN gencar melakukan operasi kawasan rawan narkoba, seperti kampung yang ada di Jakarta. Keseriusan BNN berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marah banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026," ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, operasi itu menyasar wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang disebut-sebut dalam lagu Siti Mawarni. Operasi itu digelar baik oleh BNN RI maupun BNNP berkolaborasi dengan kementerian/lembaga.

"Pertama, pengungkapan jaringan Aceh-Bogor dengan tersangka 3 orang, terdiri dari 2 warga sipil dan 1 oknum TNI. Kami berhasil mensurveillance terkait 1 kendaraan diikuti beberapa orang yang di antaranya oknum TNI," tuturnya.

Dalam kasus pertama ungkap kasus jaringan Aceh-Bogor, kata dia, petugas mengungkap kasus melibatkan oknum TNI, dari situ petugas menyita 29 bungkus sabu yang tersimpan di dalam mobil Pajero. Sabu itu dibungkus menggunakan kemasan Teh China, yang rencananya bakal diedarkan di wilayah Jabodetabek.

Dia menerangkan, kasus kedua jaringan transnasional melalui jasa ekspedisi dan kurir terbang alias kurir menggunakan transportasi udara dalam menyelundupkan narkotikanya. Petugas mengungkap kasus itu di Bandara Soekarno Hatta pada 28 April 2026 dengan jaringan Gol Golden Triangle.

Lihat video: Singgung 'Backing' Judi dan Narkoba, Prabowo Perintahkan Aparat Bersih-bersih!



"Paket dikirim ke Kantor Pos Indonesia yang ada di Jakarta, ada 10 paket sabu sebesar 1.875 gram yang disita. Asal pengiriman dari Laos yang dikirim ke wilayah Kampung Permata atau Kampung Ambon menggunakan nama fiktif," terangnya.

Dia mengungkap, petugas kembali mengungkap jaringan narkotika kurir terbang dengan tersangka diciduk 2 orang inisial AA dan DN di Bandara Soetta serta menyita 3.986 gram sabu yang akan diedarkan di wilayah Lombok.

Masih dalam modus yang sama, petugas kembali mengamankan 3 tersangka inisial MF, AH, dan AM di sebuah hotel wilayah Menteng, Jakarta dengan bukti sabu seberat 7.159 gram disita yang akan diedarkan ke wilayah Kendari.

"Jaringan itu dikendalikan seorang pelaku berjnisial KB yang sudah kami tetapkan DPO. Sehingga, total barang bukti sabu dari kelompok jaringan tersebut dengan memanfaatkan pengiriman ekspedisi dan jaringan kurir terbang totalnya dari W jaringan tadi sebesar 13.020 gram atau lebih dari 13 kilogram," paparnya.

Pada 7 Mei 2026, petugas BNN RI kembali menciduk 4 tersangka inisial IP, RA, RM, dan MA dalam jaringan kelompok DPO F atau Faturahman yang menjadi buronan kasus tindak pidana pencucian uang, di Jalan Lintas Poros Samarinda-Berau, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Petugas berhasil menyita 3 koper berisi narkoba seberat 92,1 kg.

"Selain sabu, disita juga 1.000 cartridge vape yang mengandung etomidate, yang disalahgunakan menggunakan media vape atau rokok elektrik, jumlah barang bukti dari cartridge tersebut kalau dihitung mililiter 1.000 ml," bebernya.

Adapun kaitannya lagu Siti Mawarni, kata dia, petugas melakukan operasi pada 13 Mei 2026 di wilayah Kampung Aek Kanopan, salah satu bagian kampung yang ada di wilayah Batu Bara yang ada di Sumatera Utara (Sumut) sebagaimana disebutkan dalam lagu tersebut. Dalam kasus itu, petugas mengamankan satu tersangka dan menetapkan 1 orang DPO berinisial WW.

"WW kami sudah kami tetapkan sebagai DPO untuk kasus TPPU maupun tindak pidana asalnya. Itu kasus-kasus yang dilakukan secara terpusat oleh kami dari BNN RI bersama rekan Kementerian/lembaga," jelasnya.

Selain BNN RI, ungkapnya, BNNP juga melakukan ungkap kasus dalam Operasi Saber Bersinar 2026, diantaranya ungkap kasus ganja seberat 145 Kg di kawasan Jalan Bukittinggi-Padang Sidempuan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Petugas mengamankan 4 tersangka berinisial MI, DR, AR, dan NL serta penetapan DPO tersangka TH selaku pengendali.

Berikutnya, ungkap sabu seberat 275 gram sabu dengan 3 tersangka di wilayah Riau, lalu ungkap 2 Kg sabu dan 6 ribu lebih pil ekstasi serta 50 bungkus happy water dan 2 papan happy five di Sumbar. Kemudian, ungkap kasus 42,10 gram sabu dan ketamin di wikayah Aceh, lalu ungkap kasus 2 kg ganja dengan modus identitas dan alamat fiktif di Sulawesi Tengah.

"Di Kepulauan Riau, petugas mengungkap penyelundupan 260 pcs vape yang diduga mengandung etomidate dari Malaysia melalui pelabuhan internasional dengan 1 tersangka. Kemudian, di Jawa Timur mengamankan 15 orang terdiri dari penyalahguna dan pelaku peredaran gelap narkotika dengan bukti sabu, ganja, dan ketamin," katanya.

JAKARTA - Baru-baru ini beredar berita Pemeriksa Fungsional Ahli Madya Ditjen Bea Cukai Ahmad Dedi lari dari wawancara media usai diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Peristiwa ini membangun framing seolah-olah Ahmad Dedi terlibat di dalam kasus suap importasi di Ditjen Bea Cukai.

Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan Daulay memberikan klarifikasi terkait framing tersebut. "Di sini perlu diluruskan, karena sudah terjadi framing negatif yang pada akhirnya merugikan klien kami. Seolah-olah takut karena terlibat dalam kasus tersebut," kata Hamonangan Daulay kepada media, Sabtu (9/5/2026).

Dia menegaskan, setiap orang punya pilihan untuk berkenan atau tidak berkenan diwawancara media, bergantung kepada pertimbangan calon narasumber. Dalam hal ini, Ahmad Dedi punya pertimbangan kuat yaitu menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Bagi Ahmad Dedi, berkomentar di media saat itu justru akan menjadi kontraproduktif terhadap penyelidikan kasus tersebut di KPK. Biarlah kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.

Kedua, status Ahmad Dedi adalah saksi sebagai salah satu pegawai di Ditjen Bea Cukai. Dia, sebagai warga negara yang baik, ingin membantu KPK agar penyelidikan kasus ini berlangsung dengan lancar. "Makanya, dia hadir dan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia ketahui. Sekali lagi, dia sebagai saksi dan bukan tersangka," tegasnya.

Terakhir, sebagai kuasa hukum, Hamonangan berharap media massa, terutama media massa mainstream yang menjunjung tinggi asa praduga tidak bersalah sebagai bagian dari kode etik jurnalistik. Jangan sampai termakan framing negatif dari pihak-pihak tertentu, yang tidak ingin kasus ini terungkap secara maksimal. Menkomdigi: Media Konvensional Harus Tetap Eksis di Tengah New Media

"Saya berharap kepada teman-teman media, jangan mudah termakan framing pihak tertentu. Kasus ini harus kita kawal bersama-sama, agar pengusutannya berlangsung dengan lancar dan tuntas," tuturnya.

Romli Atmasasmita

PERKARA korupsi selalu menarik perhatian masyarakat yang besar apalagi jika tersangka/terdakwa adalah seorang penyelenggara negara seperti kasus Tom Lembong dan kasus Nadiem Makarim .

Masyarakat ada yang sekadar ingin tahu atau semata ingin melihat penyelenggara negara terkait menderita cemoohan masyarakat; masyarakat lupa bahwa mereka juga adalah kepala keluarga dari sekian banyak putra/putrinya dan memiliki keluarga besar sehingga aib yang telah dilekatkan Negara (Kejaksaan) dipastikan akan selalui menjadi mimpi buruk keluarga terdakwa penyelenggara negara tanpa jeda.

Media sosial dan TV nasional juga telah menyemarakkan kasus korupsi penyelenggara negara dan seakan-akan tidak pernah berhenti perkembangan kasus korupsi terutama terkait penyelenggara negara.

Sejarah awal dari maksud dan tujuan diberlakukannya UU Tipikor adalah karena alasan kerugian keuangan negara atau perekonomian Indonesia sejak tahun 1957 sampai saat ini sangat menghambat upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut disebabkan tata kelola penyelenggaraan negara yang tidak efisien dalam pengelolaan dana APBN/APBD sehingga subjek hukum yang ditempatkan sebagai tersangka/terdakwa korupsi adalah selalu penyelenggara negara.

Adapun orang lain yang bukan penyelenggara negara dapat ditetapkan sebagai tersangka jika berhubungan dengan penyelenggara negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Perkembangan pemberantasan korupsi sampai sejauh ini telah berhasil memasukkan koruptor ke penjara di beberapa wilayah pemasyarakatan di Indonesia, akan tetapi tampak tidak ada jera-jeranya muncul lagi koruptor baru dan juga masih terkait penyelenggara negara.

Sesungguhnya reformasi tahun 1998 didahului oleh semangat antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga melahirkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Telah tersedia norma dan sanksi pidana bagi pelaku kolusi dan nepotisme, sehingga kolusi dan nepotisme telah merupakan tindak pidana; tidak lagi merupakan pelanggaran etika atau perbuatan yang bersifat tercela semata-mata.

Kedua jenis perbuatan tersebut merupakan embrio dari korupsi jika tidak segera dapat dicegah sejak awal. Berangkat dari uraian tersebut jelas bahwa korupsi berakar pada kebiasaan masyarakat yang dipandang telah merupakan keharusan dalam hubungan interpersonal yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial. Jika demikian halnya apakah korupsi merupakan masalah hukum atau masalah moral masyarakat Indonesia?

Jawaban atas pertanyaan ini variatif; tergantung dari iklim kehidupan masyarakat atau masa/era peradaban masyarakat yang dapat memengaruhi pola perilaku anggota masyarakat. Keadaan dan masalah korupsi sejatinya berasal dari embrio kolusi dan nepotisme. Namun, dalam praktik peradilan pidana sama sekali tidak pernah dilakukan dakwaan-tuntutan hukum atas dasar kolusi dan nepotisme sehingga akar masalah korupsi tidak pernah terungkap tuntas dalam praktik peradilan.

Korupsi dan kolusi serta nepotisme dapat juga terjadi tidak melalui korupsi melainkan pelanggaran terhadap UU sectoral juga bisa terjadi akan tetapi tidak serta-merta terhadap setiap pelanggaran suatu UU sectoral menjadi tindak pidana korupsi karena masih memerlukan pembuktian adanya niat jahat(mens-rea) dan tindakan (actus reus) dari pelakunya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa tuduhan perbuatan sebagai tindak pidana harus memenuhi selain unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan (pidana)-nya, unsur kesalahan. Tanpa kedua syarat yang bersifat mutlak tersebut maka tidak akan dapat dipertanggungjawabkan adanya suatu tindak pidana.

Bagaimana halnya jika terdapat suatu perbuatan yang termasuk pelanggaran UU sektoral yang bersifat administratif dan juga terdapat unsur tindak pidana? Dalam kasus ini perlu dipergunakan doktrin hukum pidana yang dikenal dengan fungsi ultimum remedium, hukum pidana merupakan sarana terakhir jika sarana hukum lainnya (administratif atau perdata) tidak efektif. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, fungsi hukum pidana telah diberdayakan sebaliknya yaitu sebagai fungsi primum-remedium, sarana yang harus didahulukan daripada sarana hukum adiministratif atau perdata.

Penafsiran hukum tersebut merupakan kekeliruan dalam menempatkan hukum pidana di samping hukum administrasi dan hukum perdata. Contoh, sering terjadi suatu kasus dimana penyimpangan yang bersifat administratif dipandang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (pidana), sedangkan penyimpangan administratif tidak serta-merta merupakan perbuatan melawan hukum dari aspek pidana.

Penafsiran hukum keliru sedemikian mengakibatkan tidak terdapat kepastian hukum terutama di kalangan pelaku bisnis, dan juga di dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Untuk pelanggaran yang bersifat administratif maka rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur secara memadai bentuk/jenis perbuatan satu-satunya oleh penyelenggara negara, yaitu penyalahgunaan wewenang. Untuk menguji telah terjadi penyalahgunaan wewenang harus melalui prosedur peradilan Tata Usaha Negara (TUN), yang harus dibuktikan terlebih dulu telah terjadi perbuatan melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang , dan sewenang-wenang.

Pembuktian niat jahat (mens-rea) jika ditemukan unsur niat jahat dalam penyelahgunaan wewenang tersebut (dalam UU Tipikor, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi), dan prosedur penyelesaian berdasarkan sarana hukum administratif tidak efektif.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum pidana di dalam mengatur dan menjamin kepastian hukum harus merupakan ultimum remedium; tidak bersifat primum remedium. Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana adalah untuk memastikan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana setelah sarana hukum lain telah tidak efektif. Prinisp ultimum remedium ini berlaku baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi.

Di dalam Buku Kedua KUHP 2023, tindak pidana korupsi termasuk salah satu tindak pidana khusus, sehingga dengan peleburan tipikor ke dalam KUHP serta-merta melunturkan marwah tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus antara lain, tipikor tidak dapat digunakan sebagai primum remedium, dan tidak lagi merupakan perkara yang pemeriksaannya didahulukan serta prinsip lex specialis derogat legi generali, tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai norma pidana. Selain itu, tidak jelas lagi alias kabur perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; atau telah tidak relevan lagi dibedakan antara keduanya karena sifat kekhususannya telah sirna.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pertemuan tersebut sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah memberantas dan mencegah kejahatan keuangan. “PPATK ini memegang peran yang sangat krusial dalam membaca, memetakan, dan menelusuri aliran dana mencurigakan yang kerap menjadi pintu masuk berbagai tindak pidana, mulai dari korupsi, narkoba, judi online, sampai pendanaan kejahatan terorganisir,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

“Jadi ketika Presiden memberi perhatian khusus pada penguatan fungsi PPATK, ini menunjukkan arah yang sangat jelas bahwa pemberantasan kejahatan finansial akan diperketat dari hulunya,” sambungnya.

Sahroni pun menyatakan Komisi III DPR mendukung penguatan peran PPATK karena analisisnya kerap menjadi kunci pengungkapan kasus-kasus besar. “Kami di Komisi III sangat mendukung penguatan peran PPATK ini,” ujarnya.

Dia menuturkan, analisis transaksi keuangan itu sering kali menjadi kunci untuk membongkar kejahatan besar yang tidak terlihat di permukaan. “Sinergi PPATK dengan Polri, Kejaksaan, KPK, dan aparat lainnya harus terus diperkuat agar aliran dana ilegal bisa diputus dan agenda pemberantasan kejahatan yang menjadi prioritas Presiden bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.

AMBON - Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku berhasil mengungkap 56 kasus narkoba selama empat bulan terakhir sejak Januari-April 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 71 orang sebagai tersangka.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan menegaskan komitmennya dalam memberantas narkoba di Maluku.

“Kami berkomitmen memberantas narkoba di Maluku. Masa depan generasi muda harus diselamatkan,” ujarnya di Mapolda Maluku, Ambon, Jumat (1/5/2026).

Dari jumlah kasus tersebut, kata Kombes Indra, sebanyak 31 perkara ditangani langsung Ditresnarkoba Polda Maluku dengan jumlah 40 tersangka.

Tak hanya menindak masyarakat sipil, Polda Maluku juga menindak tegas oknum internal yang terlibat dalam jaringan narkoba. Hal ini merupakan bukti bahwa pemberantasan narkoba tidak pandang bulu.

Kombes Indra menegaskan, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepolisian. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga haeus diperkuat guna memutus rantai peredaran narkotika di Maluku.

“Kepolisian tidak bekerja sendiri. Kami tentunya berkolaborasi dengan BNN, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kombes Indra juga mengungkap telah menangkap mantan Kanit Narkoba Polresta Pulau Ambon berinisial IT atas dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kota Ambon, Maluku.

"Mantan Kanit Narkoba itu, awal telah ditangkap dua kali karena menjadi pemakai dan pengedar sabu. Dengan penangkapan ini berarti sudah tiga kali," katanya.

Romli Atmasasmita

DIKETAHUIbahwa di dalam perkembangan pemberantasan korupsi telah diiringi dengan semangat antikorupsi dengan jargon, miskinkan koruptor disebabkan korupsi tidak hanya merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa akan tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Semangat dan jargon antikorupsi telah meningkatkan upaya pemerintah dalam penegakan hukum melalui baik Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

Namun di dalam upaya penegakan hukum tersebut sering terjadi upaya-upaya yang bertentangan dengan hukum seperti mengungkap kasus korupsi dengan memperlihatkan kepada publik wajah tersangka korupsi dan memberikan data nilai korupsi terkadang sengaja direkayasa sehingga menimbulkan tingginya intensitas rasa kebencian masyarakat terhadap siapa saja yang ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan dan KPK.

Rasa kebencian masyarakat dalam kenyataan telah menimbulkan dampak ketidakberdayaan tersangka/terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk mengemukakan kebenaran fakta atas peristiwa yang mengenai dirinya sehingga dengan demikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) telah diubah masyakat dengan sikap yang didasarkan pada asas praduga bersalah (presumption of guilt).

Sikap perilaku masyarakat terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa sedemikian dalam praktik peradilan pidana korupsi telah mengakibatkan tidak optimalnya upaya penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum yang adil karena objektivitas masyarakat terkadang aparatur penegak hukum; telah tidak secara jernih dan teliti membahas perkara tipikor di dalam sidang pengadilan, termasuk tidak dapat diingkari oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi.

Merujuk pada uraian tersebut, perlu dipertanyakan, apakah proses peradilan pidana perkara tipikor yang sejak awal penetapan tersangka korupsi yang diliputi penuh rasa kebencian masyarakat dan terkadang aparatur penegak hukum, dapat dijalankan secara benar objektif, jujur dan adil?

Sebagaimana telah dititahkan dalam Kitab suci Al-Qur’an surat Al- Maidah Ayat 8 menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan.. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Surat Al-Maidah ayat 8 ditujukan terhadap orang-orang yang beriman (termasuk aparatur penegak hukum beragama Islam) untuk menjalankan perintah-Nya.

Yang terjadi di dalam praktik pemberantasan korupsi selama hampir 25 tahun lebih sejak tahun 1999, kebencian terhadap korupsi dan tersangka/terdakwa korupsi tampak berlebihan bahkan telah menimbulkan ketidakadilan baginya dan keluarganya.

Bahkan, sikap dan rasa kebencian ini tidak hanya bertentangan dengan moral agama Islam melainkan juga bertentangan dengan pembaruan UU Pidana (KUHP 2023/KUHAP 2025) yang secara normatif telah menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak untuk merendahkan harkat martabat manusia dan jenis pidana yang cocok dengan filosof hukum pidana tersebut adalah pidana pemaafan hakim dan terciptannya keadilan restorative yang ditandai oleh adanya perdamaian antara pelaku dan korban kejahataan atas kemauan mereka berdua.

Berdasarkan uraian filosofi pemidanaan era baru tersebut dan dari sisi efisiensi penegakan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi sesungguhnya tujuan pengembalian aset yang telah dikorupsi oleh terdakwa dapat diterima negara menambah pemasukan keuangan negara lebih eifisien daripada memasukkan terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan yang ternyata tidak memberikan nilai tambah kebaikan bagi mereka yang telah menjalani hukuman bertahun-tahun dan berdampak positif bagi masyarakat di lingkungannya.

Namun demikian disebabkan Indonesia temasuk rakyatnya telah mengalami masa penjajahan fisik dan juga termasuk pemikiran-pemikiran tentang hukum pidana dari pelaku penjajahan yang berorientasi pada penghukuman/penindasan maka sejak diberlakukannya KUHP 1946 (sejak Kemerdekaan RI) pemikiran-pemikiran tentang pembalasan dan keharusan terpidana menjalani masa tersebut belum terbebas sepenuhnya dari pemikiran-pemikiran hukum dari generasi 45 dan setelahnya sampai dengan pembaruan UU Pidana (KUHP 2023/KUHAP 2025).

Harapan terbesar masyarakat khususnya para ahli hukum pidana dan ahli hukum pada umumnya, akan terdapat perubahan praktik peradilan pidana di Indonesia sejak proses penyidikan, penuntutan dan proses sidang pengadilan perkara pidana di masa depan.