JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah mencapai hasil yang signifikan apabila hanya berfokus pada pelaku. Dia menyarankan pemerintah tidak mengabaikan perbaikan pada sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berlangsung.

Lebih lanjut Pieter mengatakan, di tengah berbagai operasi penindakan korupsi yang terus dilakukan aparat penegak hukum, publik justru masih menyimpan pertanyaan besar, yakni mengapa korupsi tetap tumbuh dan berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya. "Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai kejahatan individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur ekonomi politik yang membentuk relasi kekuasaan di Indonesia," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Pieter berpendapat, korupsi tak pernah benar-benar hilang karena yang bermasalah bukan hanya pada pelakunya, melainkan sistem ekonomi politik yang terus memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut dia, delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia masih berhadapan dengan persoalan yang seolah tak pernah selesai, yaitu korupsi.

Dikatakannya, korupsi bukan sekadar kejahatan individu, melainkan telah menjelma menjadi bagian dari cara kerja sistem ekonomi politik yang mengakar. "Korupsi bukan lagi penyimpangan dari sistem, tetapi kerap menjadi bahan bakar yang membuat sistem itu terus bergerak," ujar Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada era Reformasi merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. KPK pernah menjadi simbol harapan bahwa negara masih memiliki keberanian untuk melawan praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, ujar dia, seiring perjalanan waktu, kepercayaan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi mulai mengalami erosi. Kritik yang muncul bukan semata karena masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi, melainkan karena munculnya persepsi bahwa pemberantasan korupsi sering kali berjalan tidak seimbang.

"Dalam berbagai diskusi akademik maupun politik, muncul pandangan bahwa agenda antikorupsi terkadang digunakan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik, sementara kekuatan yang lebih besar justru sulit disentuh. Benar atau tidaknya persepsi tersebut, satu hal yang pasti: keadilan harus terlihat bekerja secara setara agar memperoleh legitimasi publik," kata dia.

Dia menuturkan, fenomena semacam ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara seperti China dan Vietnam, kampanye antikorupsi sering kali berjalan beriringan dengan proses konsolidasi kekuasaan politik. Di satu sisi, korupsi memang berhasil ditekan. Namun di sisi lain, agenda antikorupsi juga dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang dianggap menghambat arah kebijakan penguasa.

Karena itu, Pieter Zulkifli berpandangan bila persoalan korupsi tidak cukup dipahami sebagai tindakan individu yang rakus. Korupsi adalah gejala dari struktur ekonomi politik yang lebih dalam. "Selama akses terhadap sumber daya publik dikuasai oleh kelompok-kelompok oligarkis yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan akumulasi kekayaan dan kekuasaan, maka korupsi akan selalu menemukan jalannya. Yang diberantas sering kali hanya gejalanya, sementara akar masalahnya tetap tumbuh subur," imbuhnya.

Dalam konteks ini, kata Pieter, peran partai politik (parpol) menjadi sangat menentukan. Partai seharusnya menjadi sekolah etika publik, bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. “Rekrutmen politik yang didasarkan pada modal finansial, kedekatan kekuasaan, atau transaksi kepentingan hanya akan melahirkan elite yang melihat jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan. Ketika politik menjadi bisnis, korupsi menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan," ucapnya.

Pieter lantas mengutip Filsuf Jerman, Immanuel Kant, yang pernah mengingatkan bahwa seseorang dianggap bersalah dalam hukum ketika melanggar hak orang lain. Namun dalam etika, kesalahan bahkan dimulai sejak niat buruk tumbuh dalam pikiran. Dia menekankan pesan Kant sangat relevan bagi para pemegang kekuasaan hari ini.

Integritas tidak dimulai dari kepatuhan terhadap aturan, melainkan dari kemampuan mengendalikan hasrat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Yang lebih menyedihkan, kata Pieter Zulkifli, ketika elite sibuk bertarung memperebutkan pengaruh, masih banyak rakyat yang bergulat dengan kemiskinan, akses kesehatan yang terbatas, pendidikan yang belum merata, dan ketidakpastian ekonomi. "Negara seharusnya hadir untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat," katanya.

Dia melanjutkan ketika energi kekuasaan lebih banyak digunakan untuk menjaga posisi politik, kritik dianggap ancaman, dan kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan publik, maka negara kehilangan ruh pengabdiannya. "Di sinilah peringatan H.O.S. Tjokroaminoto menemukan relevansinya. Penindasan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Penindasan dapat muncul ketika suara rakyat tidak didengar, hukum tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, atau ketika kebijakan publik hanya menguntungkan segelintir kelompok," ungkapnya.

Pieter menegaskan ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah lamanya berkuasa, melainkan sejauh mana rakyat merasakan keadilan dan kehidupan yang lebih baik. Dia mengatakan bila Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan teladan.

Dia mencontohkan sosok Haji Agus Salim yang telah menunjukkan bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan yang dimiliki, melainkan dari integritas yang dijaga. "Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan: kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian," kata dia.

"Mungkin inilah persoalan terbesar bangsa ini. Kita terlalu sering berbicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi terlalu sedikit membangun keteladanan," timpalnya.

Padahal, kata dia, korupsi tidak akan pernah benar-benar berakhir hanya dengan operasi penindakan. Menurutnya, korupsi akan berkurang ketika kekuasaan dipimpin oleh mereka yang menjadikan integritas sebagai jalan hidup.

"Sebagaimana dikatakan filsuf Yunani, Socrates, 'Kepemimpinan yang baik bukan lahir dari keinginan untuk berkuasa, tetapi dari keinginan untuk melayani'. Ketika kekuasaan kembali dimaknai sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri, saat itulah harapan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menemukan jalannya," pungkasnya.

JAKARTA - Praktisi Hukum dan Kolumnis Agus Widjajanto berpendapat bahwa film dokumenter sebagai karya independen memang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial dan realitas yang dianggap penting oleh pembuatnya. Namun, menurut dia, publik juga perlu memahami bahwa distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi, menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam ruang diskusi publik.

Maka itu, dia menilai polemik terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita perlu dilihat secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab sosial. “Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” ujar Agus Widjajanto, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai narasi “tanpa sensor” yang berkembang di media sosial tidak boleh dimaknai secara hitam-putih, seolah setiap bentuk kritik pasti benar atau sebaliknya, yakni setiap respons terhadap kritik dianggap anti-demokrasi. Sebab, bisa saja tayangan tanpa sensor menimbulkan framing tidak bertanggungjawab yang implikasinya masalah opini publik dan politik, serta hukum.

“Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta, dan tanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan negara sebagai warga negara,” ujarnya.

Agus menegaskan bahwa karya dokumenter tidak cukup hanya kuat secara sinematografi atau emosional, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan konstruksi narasi yang dibangun kepada publik. “Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka harus berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu menilai film tersebut secara jernih dengan melihat berbagai perspektif dan data yang lebih utuh. Ia mengingatkan bahwa Papua tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang visual atau narasi tertentu.

“Publik harus melihat Papua secara komprehensif. Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Papua yang tidak boleh diabaikan, dan itu fakta,” imbuhnya.

Agus juga menyoroti pentingnya literasi media di era digital. Menurutnya, media sosial sering membuat publik lebih cepat bereaksi secara emosional dibanding melakukan verifikasi informasi secara mendalam. “Ruang digital hari ini membuat opini bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu masyarakat harus lebih kritis agar tidak mudah masuk dalam polarisasi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

Ia menambahkan perdebatan mengenai film tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya diskusi yang sehat di kampus dan ruang publik dan bidang seni budaya. Jangan sampai, kata Agus, menimbulkan framing penggiringan opini publik yang menimbulkan kegaduhan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan. Sebaliknya, pembuat karya juga harus siap menerima kritik secara terbuka fan tanggung jawab baik moral maupun hukum,” tegasnya yang juga pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa ini.

Agus menilai kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak berarti bebas dari kritik dan tanggung jawab. Agus menyatakan semua pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, seniman maupun pembuat karya, memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab baik moral maupun hukum publik,” pungkas Agus.

JAKARTA - Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. Menurut pengamatan hukum Profesor Henry Indraguna, secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal, dan memiliki landasan yang kuat.

"Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung," ujar Guru Besar Unissula Semarang ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1/2026).

Doktoral dari Universitas Borobudur dan UNS menjelaskan, rumusan ini bersifat limitatif sekaligus atribusional. Artinya, DPR bukan sekadar peserta, tetapi pemegang kewenangan konstitusional langsung untuk mengajukan calon Hakim MK.

"Tidak ada satu kata pun, dalam UUD 1945 yang membatasi asal-usul personal calon Hakim MK dari DPR, sepanjang berasal dari mekanisme internal DPR yang sah," katanya.

Artinya, lanjut Henry, selama DPR menjalankan kewenangannya sesuai UUD dan UU MK, maka keabsahan pengangkatan Hakim MK tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kewenangan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

"Pasal 15 UU MK menetapkan syarat Hakim MK, antara lain WNI, Sarjana hukum, Usia minimal 47 tahun, Pengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun, berintegritas, berkepribadian negarawan, dan menguasai konstitusi," paparnya.

UU MK sama sekali tidak melarang pimpinan atau anggota DPR untuk dicalonkan menjadi Hakim MK. Yang dilarang adalah rangkap jabatan setelah diangkat, bukan status sebelum pencalonan.

"Selama calon mengundurkan diri dari jabatan politik dan kepartaian sebelum pelantikan, maka tidak terdapat pelanggaran hukum apa pun," terangnya.

"Kritik yang menyatakan bahwa mantan pimpinan DPR akan mengganggu independensi MK keliru secara konseptual. Independensi hakim bukan diukur dari masa lalu, melainkan dari status jabatan saat menjabat, sumpah jabatan, dan larangan rangkap jabatan," lanjutnya.

Selama Adies Kadir mengundurkan diri dari DPR dan partai politik, tunduk pada kode etik hakim MK, serta menjalankan fungsi yudisial secara mandiri, maka independensinya dilindungi oleh hukum, bukan oleh prasangka.

Sebagai hakim MK penjaga keseimbangan konstitusi (guardian of the constitution), yang menilai hukum dalam konteks politik hukum nasional. Dalam perspektif ini, pengalaman Adies Kadir sebagai legislator memperkaya, bukan mencederai, fungsi MK.

“Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sah secara konstitusi, legal secara undang-undang, diperkuat oleh yurisprudensi MK, tidak bertentangan dengan prinsip independensi peradilan, sepanjang tidak ada rangkap jabatan," pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus dilakukan penegak hukum. Dia menilai OTT yang melibatkan pejabat hingga aparat penegak hukum seakan menandakan bahwa pengungkapan kasus korupsi sebagai agenda rutin di Tanah Air.

Menurut dia, fenomena OTT, peradilan, dan kekuasaan bukan sebagai peristiwa terpisah, melainkan gejala dari krisis yang lebih dalam, yakni krisis integritas dan keberanian moral. Sebab, tanpa pejabat hukum yang takut Tuhan, kata dia, hukum mudah tergelincir menjadi sekadar ritual kekuasaan.

“Di negeri ini, operasi tangkap tangan sudah seperti agenda rutin. Hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, selalu ada pejabat atau aparat penegak hukum yang kembali terjaring. Seolah korupsi adalah ritual tahunan,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

"Polanya nyaris seragam, konferensi pers, borgol, janji bersih-bersih, lalu sunyi. Kita gaduh sesaat, lalu lupa. Korupsi pun berlanjut, seolah-olah negara ini rajin menangkap, tetapi malas mencegah,” sambung Mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Dia mengungkapkan di tengah 'siklus anomali' itu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengucapkan kalimat sederhana namun menohok, yaitu 'percuma hakim pintar jika tidak takut kepada Tuhan'. Menurutnya, pernyataan itu datang di saat yang tepat atau justru di saat yang paling genting.

Sebab, persoalan hukum saat ini bukan lagi soal kurangnya aturan atau lemahnya lembaga, melainkan krisis karakter. “Indonesia tidak kekurangan orang cerdas di ruang-ruang kekuasaan. Yang langka adalah mereka yang berani berhenti sebelum melanggar batas,” katanya.

Pieter menuturkan bahwa bila 2025 memperlihatkan wajah peradilan yang semakin paradoks. Di satu sisi, penindakan berjalan melalui OTT hingga menjatuhkan vonis.

Di sisi lain, kasus serupa justru terus bermunculan dari lembaga yang sama. Dia menilai hal itu menandakan satu hal, yaitu hukum bekerja di hilir, tetapi rusak di hulu.

“Kita rajin memadamkan api, tetapi membiarkan gudang bensin tetap terbuka. Di titik inilah Machiavelli terasa terlalu aktual untuk diabaikan. Lima abad lalu, ia menulis bahwa tujuan utama penguasa bukanlah kesejahteraan rakyat, melainkan merebut dan mempertahankan kekuasaan,” imbuhnya.

"Cinta rakyat, kata Machiavelli, mahal dan berisiko. Sebaliknya, rasa takut adalah investasi jangka panjang. Pandangan sinis ini menemukan bentuk modernnya di era algoritma dan media sosial,” tambahnya.

Pieter mengatakan di atas kertas, penegakan hukum di negeri ini tampak berjalan, tetapi keadilan kerap tertinggal di belakang. Dia menyatakan bahwa 2025 kembali memperlihatkan ironi itu dengan gamblang di mana penangkapan terjadi, pasal diperbanyak, tetapi rasa percaya publik terus menipis.

"Di tengah demokrasi yang berjalan rapi secara administratif, hukum justru terasa semakin jauh dari nurani," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, reputasi bisa runtuh dalam hitungan jam. Kritik bisa dibelokkan menjadi kebencian publik. "Machiavelli menyebutnya seni menjadi rubah: tampil santun di depan kamera, tetapi tetap memangsa di belakang layar. Bedanya, kini semua dilakukan dengan data, statistik, dan narasi yang tampak sah," kata dia.

Dalam sistem seperti ini, kata Pieter, korupsi kerap bukan sekadar penyakit, melainkan alat kontrol. Ketika banyak orang terlibat, semua menjadi saling sandera, loyalitas bahkan dibayar dengan perlindungan.

"Ketidaksetiaan dibalas dengan penegakan hukum selektif. Hukum antikorupsi tetap dikibarkan, tetapi sering kali lebih berfungsi sebagai ancaman simbolik daripada instrumen keadilan substantif," katanya.

Di samping dari itu, Pieter menyatakan bila makna demokrasi pun ikut menipis. Pemilu tetap digelar, partisipasi dicatat, tetapi kebijakan berjalan di tempat. Dia menyebut rakyat merasa berdaulat karena memilih, padahal yang dipilih hanya wajah, bukan arah.

Demokrasi prosedural berjalan rapi, tetapi demokrasi moral tertatih. Legitimasi diperoleh dari kotak suara, bukan dari keadilan yang dirasakan. “Kondisi ini menguatkan peringatan klasik Tacitus; Semakin korup sebuah negara, semakin banyak aturan hukumnya. Indonesia hari ini kaya regulasi, tetapi miskin rasa adil. Aturan dibuat berlapis, teknis, dan sering ambigu," ucapnya.

Akibatnya, menurut dia, hukum menjadi labirin yang hanya bisa dilalui mereka yang punya uang, waktu, dan akses. Rakyat kecil tersandung administrasi dan mereka yang berkuasa berlindung di balik prosedur.

"OTT yang terus berulang justru menegaskan kegagalan pencegahan. Data penindakan boleh impresif, tetapi ia juga menjadi pengakuan bahwa sistem etik tidak bekerja,” ujarnya.

“Tanpa iman, tanpa rasa malu, tanpa keberanian moral, hukum dipaksa bekerja sendirian. Dan hukum, sebagaimana sejarah membuktikan, tidak pernah cukup kuat untuk menggantikan hati nurani,” sambungnya.

Maka itu, Pieter menekankan bila pernyataan Ketua MA seharusnya dibaca sebagai peringatan keras, bukan kutipan seremonial. Negara tidak runtuh karena kekurangan pasal, melainkan karena keberanian untuk jujur kian menipis.

“Keadilan tidak lahir dari tumpukan undang-undang, tetapi dari keteguhan menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Jika aturan terus bertambah sementara ketidakadilan tetap tumbuh, yang layak dicurigai bukanlah rakyat yang melanggar hukum, melainkan kekuasaan yang sengaja mengaburkan,” pungkasnya.

MOROWALI - Polemik keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali mendapat sorotan dari Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli. Menurut dia, keberadaan bandara tersebut ganjil.

Sebab, sebuah bandara sibuk mengatur lalu lintas pesawat, namun di luar pengetahuan negara. Dia menyebut fenomena ini sebagai kedaulatan yang dilepas begitu saja, bukan dicuri.

Dia mengingatkan kedaulatan tidak roboh oleh tekanan, melainkan oleh keberanian untuk diam. Ironinya, kata dia, pintu masuk orang dan barang tetap bekerja tanpa kendali negara, sementara kementerian masih berkutat pada klarifikasi dan rapat koordinasi.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan jika negara hanya berani hadir lewat wacana, jangan kaget bila suatu hari republik harus meminta izin untuk masuk ke wilayahnya sendiri.

"Bandara IMIP beroperasi tanpa kontrol negara. Kedaulatan absen, korporasi justru berkuasa, seolah republik hanya tamu di wilayahnya sendiri," kata Pieter Zulkifli dalam catatan analisisnya, Kamis (27/11/2025).

Dia menilai kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola wilayah darat dan laut. Ruang udara pun merupakan yurisdiksi publik yang hanya boleh dikelola oleh negara.

Dia menyatakan di Morowali, Sulawesi Tengah, prinsip ini dipertaruhkan. Dia melanjutkan, bandara yang dibangun di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi, namun negara justru hadir seolah sebagai penonton, bukan pemegang otoritas.

"Bangunan fisiknya berdiri megah. Pesawat hilir-mudik mengangkut tenaga kerja dan tamu perusahaan namun administrasi penerbangan tidak sepenuhnya berada dalam kontrol negara. Sorotan publik pun memuncak: bagaimana mungkin sebuah bandara tumbuh dan beroperasi, tetapi kehadiran negara justru samar? Bandara itu sejatinya bukan fasilitas ilegal," katanya.

Bandara ini tercatat resmi di Kementerian Perhubungan dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS, berstatus bandara domestik non-kelas, serta berada dalam pengawasan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Di atas kertas, semuanya tampak sah. Namun di lapangan, menurut Pieter, negara justru tak tampak.

"Tidak ada jejak otoritas bandara, tidak terlihat aparat keamanan, imigrasi, maupun bea cukai. Aksesnya bahkan tertutup rapat, seolah sebuah infrastruktur publik yang berubah menjadi wilayah privat," imbuhnya.

Dalam konteks inilah, kata Pieter Zulkifli, frasa yang beredar di tengah masyarakat menjadi sangat relevan untuk diperhatikan secara serius. Dia mengatakan, Bandara IMIP dipersepsikan sebagai bandara yang berdiri dan beroperasi tanpa adanya kontrol negara.

"Ada apa? Siapa yang mengizinkan? Jika ini pelanggaran kedaulatan, mengapa negara diam? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sebatas kegaduhan publik. Ia menyinggung inti persoalan kebernegaraan: kewenangan tidak boleh didelegasikan pada korporasi," ungkapnya.

Dia menyebut hal itulah yang memicu kemarahan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ketika mengunjungi kawasan tersebut. Setelah melihat Bandara di IMIP, Sjafrie menyebut fenomena ini sebagai 'republik di dalam republik'.

Pieter berpendapat, istilah yang tidak sekadar retorik, melainkan penegasan bahwa kedaulatan negara tidak boleh dinegosiasikan dalam teritori industri. Ketertutupan bandara ini juga memicu kecurigaan publik, seolah ada aktivitas yang luput dari pengawasan nasional.

Dia mengatakan secara regulasi, bandara IMIP dikategorikan sebagai bandara khusus. Sebagai bandara privat, Pieter Zulkifli tidak diwajibkan memiliki pos imigrasi, bea cukai, maupun akses lalu lintas umum.

"Prosedur keimigrasian dapat dilakukan di bandara keberangkatan atau transit, seperti Jakarta atau Makassar. Dengan demikian, status khususnya bukan persoalan. Namun, ketika status tersebut berubah menjadi ketertutupan total dari kontrol pemerintah, di situlah permasalahan sesungguhnya bermula," ucapnya.

Pieter Zulkifli mengungkapkan dalam hukum penerbangan, negara tetap wajib hadir pada seluruh fasilitas yang menjadi bagian dari kedaulatan ruang udara. Status khusus tidak boleh menghapus fungsi negara sebagai pengawas keamanan, regulator penerbangan, dan pemegang otoritas penuh atas masuk keluarnya manusia maupun barang.

Karena itu, menurut dia, pemerintah seharusnya menempatkan aparatnya di area privat tersebut: otoritas bandara, keamanan pertahanan, bahkan imigrasi dan bea cukai jika diperlukan sesuai tingkat risiko operasional.

Menurutnya, ketidakhadiran negara menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya: ruang udara diawasi oleh perusahaan, pergerakan logistik tidak terlihat, dan mobilitas tenaga asing tidak terpantau. Kritik publik pun menguat.

"Jika ingin menertibkan, tidak diperlukan banyak bicara. Tindakan tegas harus dilakukan terhadap siapapun, dari pejabat pusat hingga daerah. 'Copot dan periksa semua pejabat yang selama ini terlibat' demikian dorongan yang hidup di masyarakat. Kritik ini tidak dapat dianggap sebagai desakan emosional, tetapi peringatan terhadap melemahnya fungsi kontrol negara," jelasnya.

Pieter Zulkifli mengatakan, negara seharusnya tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan setiap entitas penerbangan tunduk pada hukum publik. Bandara tidak sekadar tempat keberangkatan dan kedatangan.

"Ia adalah pintu kedaulatan. Jika pintu itu dibiarkan dijaga oleh kepentingan privat, maka kedaulatan telah diperdagangkan. Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dan efektif. Audit regulasi mutlak dilakukan," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan penegakan hukum harus menyentuh pejabat yang lalai, bukan hanya operator di lapangan. Transparansi perizinan dan pengelolaan bandara privat harus diatur secara ketat dan proaktif.

"Negara hadir bukan untuk menghambat pertumbuhan investasi, tetapi memastikan bahwa pertumbuhan itu tidak menyingkirkan prinsip dasar bernegara. Kedaulatan tidak boleh tunduk pada investasi. Bandara tidak bisa lahir tanpa negara," ujar dia.

"Dan ruang udara tidak boleh dipinjamkan hanya karena ada industri yang tumbuh pesat. Jika negara ingin dihormati, ia harus terlebih dahulu menghormati dirinya sendiri dengan menegakkan hukum pada wilayah yang menjadi haknya," pungkasnya.