Bisnis.com, Jakarta — Warna-warni peristiwa di sektor transportasi terjadi sepanjang 2025, bahkan sejak hari pertama pergantian tahun. Mulai dari rencana penutupan Stasiun Karet, macet horor di Pelabuhan Tanjung Priok, persoalan utang kereta cepat Whoosh, hingga perkara Bandara IMIP.

Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menjadi sorotan utama tahun ini, setelah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyebutnya sebagai potensi “bom waktu” bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.

Usai Lebaran, regulator dan operator pelabuhan mendapat pukulan keras imbas penumpukan kendaraan yang menyebabkan macet horor di area Pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi berhari-hari.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap transportasi massal.

Misalnya, permintaan kenaikan status bandara internasional, melanjutkan proyek strategis nasional (PSN) sektor transportasi, dan pengadaan tambahan gerbong KRL untuk mengurai kepadatan.

Berikut Sejumlah Sorotan Peristiwa di Sektor Transportasi Sepanjang 2025

Nasib Stasiun Karet

Isu penutupan Stasiun Karet mulai muncul sejak 1 Januari 2025 dari Erick Thohir, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri BUMN.

Rencana penutupan Stasiun Karet itu pun dibenarkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Alasannya, jaraknya terlalu dekat dengan Stasiun BNI City sehingga dinilai kurang efektif.

Dalam perkembangannya, rencana tersebut terus mundur bahkan hingga penghujung 2025. Alih-alih ditutup, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutnya sebagai “integrasi”, meski nantinya naik-turun penumpang tidak lagi dilakukan di Stasiun Karet.

Hingga kini, belum ada kabar resmi dan spesifik mengenai kapan pembukaan integrasi stasiun tersebut dimulai.

Macet Horor Tanjung Priok

Kemacetan parah terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sejak Rabu malam (16/4/2025) dan berangsur lancar mulai 19 April 2025. Musababnya, ada tiga kapal besar sandar di NPCT1 dengan total volume bongkar muat mencapai lebih dari 4.000 TEUs.

Banyaknya kapal yang bersandar terpantau terjadi selang sepekan usai masa pembatasan angkutan barang selama periode Idulfitri berakhir pada 8 April 2025. Di samping itu, para pengusaha mengejar pengiriman barang menjelang perayaan Paskah.

Belajar dari hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan langkah antisipasi dan strategi menghadapi potensi penumpukan kapal usai masa pembatasan angkutan barang selama Nataru berakhir.

Prabowo Sulap 40 Bandara Jadi Internasional

Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari dua minggu menerbitkan beleid yang menyatakan kenaikan status bandara komersial menjadi internasional. Total, kini Indonesia memiliki 40 bandara internasional—meski belum seluruhnya memenuhi persyaratan.

Melalui kebijakan ini pula, muncul perkara baru terkait bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Fakta Bandara IMIP

Kisruh Bandara IMIP bermula saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau simulasi pertahanan terintegrasi TNI di area objek vital nasional Bandara IMIP, yang terletak dekat jalur laut strategis (Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III).

Ia menyoroti absennya petugas bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut, meski telah ditetapkan sebagai bandara internasional.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan.

Nyatanya, meski telah berganti status, Bandara IMIP belum memiliki izin pelayanan internasional. Bahkan, pihak IMIP menyampaikan keberatan untuk menjadikan bandara mereka sebagai bandara internasional. Hal itu tertuang dalam Surat Nomor 810/IMIP-KIP/MWL/IX/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Keimigrasian tertanggal 15 September 2025.

Kementerian Perhubungan kemudian menerbitkan KM Nomor 55/2025 pada 13 Oktober 2025 yang mengembalikan status Bandara IMIP menjadi melayani penerbangan domestik.

Beleid tersebut sekaligus menjadi titik terang status Bandara IMIP, termasuk perlu atau tidaknya petugas kepabeanan dan imigrasi di lokasi tersebut.

Polemik Utang Whoosh

Saling lempar tanggung jawab utang KCJB alias Whoosh yang disebut sebagai “bom waktu” berlangsung cukup intens sejak Agustus lalu. Pada saat yang sama, Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat angkat tangan dan tidak ingin terlibat dalam pembayaran utang tersebut.

Bos Danantara Rosan P. Roeslani, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, hingga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipanggil bergilir ke Istana Negara oleh Prabowo.

Bak bola liar, isu melebar dan saling menyalahkan terjadi, di saat Whoosh sudah terlanjur beroperasi.

Prabowo pada akhirnya meminta agar seluruh pihak berhenti menambah kegaduhan atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pada akhirnya, skema penggunaan APBN menjadi solusi untuk menangani kewajiban kereta cepat senilai Rp1,2 triliun per tahun.

Danantara Suntik Modal Garuda Cs

Danantara menyuntikkan dana senilai Rp23,7 triliun pada awal Desember kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA). Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan pesawat.

Sebanyak 47% atau sekitar Rp11,2 triliun digunakan untuk penyehatan dan pemeliharaan armada PT Citilink Indonesia. Kemudian sekitar 37% atau Rp8,7 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan pesawat Garuda Indonesia.

Sebagian injeksi modal juga digunakan untuk memenuhi kewajiban utang Citilink kepada Pertamina senilai US$225 juta.

Tarif Transjakarta Bakal Naik

Tarif Transjakarta diperkirakan bakal naik usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta.

Khusus Transjakarta, subsidi turun menjadi Rp3,75 triliun pada 2026 dari alokasi 2025 sebesar Rp4,51 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD).

Sebelumnya, mencuat rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 per perjalanan menjadi Rp5.000 atau lebih tinggi, mengingat tarif tersebut tidak berubah selama 20 tahun.

Meski demikian, hingga kini Pemprov DKI Jakarta maupun Transjakarta belum menyampaikan kepastian waktu kenaikan tarif.

Kehadiran KRL Baru

Masyarakat Jabodetabek pengguna KRL bersiap menikmati kereta-kereta baru. Selain sejumlah kereta baru yang telah tiba dari China maupun INKA, Prabowo juga meminta pengadaan 30 rangkaian kereta untuk tahun depan.

Ia mengungkapkan bahwa tambahan gerbong menjadi solusi transportasi, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, layanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, akan diperluas dan ditambah rangkaiannya.

“Rp5 triliun saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat,” ujarnya saat hendak meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025).

Presiden juga memberikan tenggat waktu satu tahun untuk menghadirkan 30 kereta tersebut. Sementara itu, kereta China seri CLI-125 dan CLI-225 telah mulai beroperasi pada semester II/2025.

JAKARTA - Pemerintah diminta mengungkap aktor di balik operasional bandara khusus di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Sebab aktivitas di bandara tersebut dinilai merugikan dan mengancam kedaulatan negara.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas keberadaan bandara ini. Menurut Aminullah, pemerintah harus membuka secara transparan seluruh aktivitas bandara, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik setiap keputusan yang memungkinkan penerbangan internasional berjalan tanpa prosedur resmi.

“Kita sebagai negara berkembang memang memerlukan investasi asing untuk menggerakkan sektor ekonomi, namun jangan sampai kedaulatan kita tereduksi atas nama kemudahan investasi. Pemerintah wajib mengungkap terang benderang aktivitas di bandara IMIP, termasuk seluruh pihak yang terlibat. Celah ini jelas merugikan negara,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Dugaan pelanggaran ini sebelumnya sempat diangkat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Samsudin, yang menyoroti ketiadaan kehadiran negara di bandara tersebut dalam bentuk pengawasan imigrasi dan bea cukai.

Aminullah menilai, bandara yang beroperasi dengan penerbangan internasional tanpa prosedur standar berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Peraturan Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi terkait pintu masuk internasional.

Aminullah menyoroti risiko ekonomi. Penerbangan internasional yang luput dari pengawasan negara berpotensi menimbulkan kerugian fiskal berupa hilangnya pungutan pajak dan bea masuk, serta membuka peluang praktik ilegal seperti penyelundupan barang dan arus uang yang tidak tercatat.

“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi menyentuh inti kedaulatan negara. Negara wajib hadir di setiap titik strategis, apalagi di fasilitas yang menerima penerbangan internasional,” tegasnya.

Aminullah meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Imigrasi segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Aminullah menambahkan, keterlibatan aparat hukum dan pengawasan yang tegas penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan negara di masa mendatang.

Aminullah mengingatkan pemerintah bahwa kemudahan investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan. “Investasi penting, tapi kedaulatan adalah harga mati. Negara tidak boleh kalah dari kepentingan asing atau kepentingan korporasi,” katanya.

JAKARTA - Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean menilai Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bisa dikategorikan melakukan makar terkait kisruh Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Dia menyinggung UUD 1945 dan Sumpah Presiden yang harus melindungi tumpah dan darah Indonesia. Dia tak lupa menyinggung UU Nomor 1 Tahun 1946 yang berisi pejabat yang ditugaskan negara tidak boleh membuat perjanjian yang mengancam kedaulatan negara.

Tiga beleid itu mengatur tegas agar pejabat negara harus mampu menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, siapa pun pejabat yang mengancam kedaulatan negara dapat dianggap makar.

"Di sini konteksnya saya mau bicara, Morowali bukan hanya sekadar bandara, termasuk pelabuhan. Bagi saya ini sudah menjadi ancaman tentang pelemahan kedaulatan negara," ujar Ferdinand dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/12/2025).

Selanjutnya, dia masuk dalam polemik Bandara IMIP Morowali. Bandara IMIP menjadi sorotan karena bandara khusus itu ternyata statusnya dianggap bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 tahun 2025.

Alih-alih menyediakan otoritas negara lantaran statusnya bandara internasional, Bandara IMIP justru tak menempatkan otoritas negara. "Bandara itu menjadi ramai karena statusnya sempat menjadi bandara internasional terlepas dari apakah ada atau tidak penerbangan internasional," ujar Ferdinand.

Dia kemudian menyinggung kehadiran Bandara IMIP tak terlepas dari perjanjian yang diteken di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, perjanjian dengan China ditandatangani untuk memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi di proyek hilirisasi.

Dalam perjalanannya, Ferdinand menilai perjanjian itu membuat Bandara IMIP tidak bisa diakses oleh Bupati, Gubernur, hingga pejabat lainnya. Hal itulah yang disebutnya masuk kategori melemahkan kedaulatan negara.

Dalam konteks ini, menurut dia, akar polemik Bandara IMIP tak terlepas dari perjanjian yang dibuat Jokowi. "Di situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita ada Bupati, Gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara," ungkap Ferdinand.

"Di situlah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu. Siapa? Presiden Jokowi saat itu," katanya.

MOROWALI - Politikus PSI Ronald Sinaga merespons pencabutan status bandara internasional IMIP Private Airport di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pada 4 bulan lalu, Kemenhub telah mengeluarkan keputusan meningkatkan status 4 bandara menjadi bandara internasional, salah satunya IMIP Private Airport, Morowali.

Peningkatan status bandara itu tentunya berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi. “Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025, status bandara internasional ini dengan syarat-syarat tertentu yaitu koordinasi dengan instansi-instansi tertentu kalau sudah terpenuhi yaitu Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina," ujar Ronald dalam program Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/12/2025).

"Kalau semua itu sudah tercapai, sudah terpenuhi, silakan laksanakan dia punya status flight internasional mengacu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025, Agustus 2025 atau 4 bulan lalu," sambungnya.

Setelah itu, dua bulan kemudian pada Oktober ada perubahan dari 4 bandara tersebut, dari 3 plus 1 tersebut menjadi hanya 2 yang di take out atau dibatalkan status internasionalnya. Salah satunya IMIP Private Airport.

"Jadi dari 4 bandara tersebut 2 dibatalkan menjadi naik tingkat status penerbangan internasional sementara. Analisa saya, kenapa Menteri Perhubungan membuat keputusan yang bertolak belakang hanya dalam waktu begitu sempit hanya dalam waktu 2 bulan," katanya.

Dia menilai pembatalan status bandara internasional terhadap IMIP Private Airport karena pihak IMIP Private Airport mengeluarkan surat keberatan ke Kemenhub atas peningkatan status tersebut. Dia heran mengapa sampai seorang menteri membuat keputusan yang akhirnya bertolak belakang tersebut.

"Karena membuat saya makin curiga ini ada blundernya sedikit ketika saya menonton semalam podcast di YouTube Pak Agus Pambagyo dan tadi dikonfirmasi Bang Said Didu, ternyata IMIP mengeluarkan surat ke Kemenhub bahwa mereka keberatan peningkatan status. Mereka tidak pernah meminta peningkatan status dari bandara domestik menjadi bandara internasional," ungkap Ronald.

"Jadi pertanyaan saya, kenapa bisa seorang menteri menandatangani sebuah keputusan di mana bertolak belakang 2 bulan kemudian dan ternyata di antara 2 bulan tersebut ada keluhan, ada komplain, ada keberatan dari IMIP mengatakan mereka tidak pernah meminta kenaikan status tersebut," katanya.

Dia juga menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan mengenai tidak boleh ada negara di dalam negara. Maksudnya, kemungkinan pernyataan itu menjadi cara Menteri Pertahanan memberitahu tentang adanya keputusan-keputusan menteri yang tidak diketahui publik.

"Apakah cara begini Pak Menhan mengungkap kasus ini, mengungkap keputusan menteri ini, bisa saja kalau saya duga seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi tidak mungkin pak menteri kita, Menhan yang begitu pintar di dunia militer mengatakan di sini ada negara dalam negara dalam konteks kenapa ada bandara internasional tetapi tidak ada negara di situ, tak ada instansi-instansi yang seharusnya berada di situ," ujar Ronald.

"Jadi saya rasa ini caranya beliau mengungkap ada keputusan Menteri Perhubungan yang belum diketahui publik yakni Nomor 38 dan Nomor 55," ucapnya.

MOROWALI - Mantan karyawan PT IMIP Mr X mengungkapkan tukang sapu Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China digaji belasan juta per bulan.

"Saya nanya lewat penerjemah, senang tidak kerja di Indonesia? Dia jawab senang sekali. Mereka digaji sekitar 8.000 Yuan," ujar Mr X dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono di Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/12/2025).

Dalam kurs sekarang ini 1 Yuan jika dirupiahkan setara Rp2.349. Kalau dikalikan 8.000 Yuan, maka gaji yang dikantongi mencapai Rp18,7 juta.

Menurut Mr X, TKA China digaji dengan pembayaran dua kali dalam satu bulan yakni 50 persen untuk keluarga di Tiongkok dan sisanya untuk para pekerja di Indonesia.

TKA yang bekerja tukang sapu bisa mencapai ratusan orang. "Karena begini, mereka pada waktu itu pakai tenaga manusia agar pemberdayaannya. Banyak SDM digunakan tukang sapu pakai caping nyapu, pakai sapu besar nyapu jalanan," ucapnya.

"Saat di dalam kita diskusi dengan IW, salah satu direktur operasional di sana pada waktu itu beliau sampaikan bahwa mereka punya komitmen dengan pemerintah China untuk membawa SDM. Mereka itu cover SDM yang produktif tapi tidak bekerja tidak terserap di negaranya. Jadi semua pengusaha China di seluruh dunia diwajibkan pekerjakan warga negara sampai level paling bawah," ungkapnya.

MOROWALI - Mr X, mantan karyawan PT IMIP blak-blakan dibangunnya Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Keberadaan Bandara IMIP untuk memudahkan mobilisasi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China.

Hal itu disampaikan Mr X dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono di Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/12/2025).

"Bandara itu sebenarnya diniatkan untuk mempermudah mobilisasi tenaga kerja asing. Selama saya di sana mobilisasi menggunakan pesawat komersil dari Bandara Beijing ke Soetta. Lalu, dari Soetta ke Bandara Haluoleo Kendari dilanjutkan jalan darat sampai Teluk Kendari berganti naik speedboat sampai ke pelabuhan private, jadi sangat mahal biayanya," ujar Mr X.

Dia memastikan TKA itu hanya berasal dari satu negara yakni China. Dalam mobilisasinya dalam sekali perjalanan ada ratusan tenaga kerja asing.

"Sekali perjalanan 50-100 orang TKA China setiap hari. Kalau saat ini saya tidak ada di sana. Beberapa tahun keluar masuk," katanya.

Menurut dia, pekerja China tidak hanya menjabat sebagai level pimpinan. Namun, ada juga yang menjadi tukang sapu

"Tidak hanya level pimpinan, ada juga yang jadi tukang sapu, operator alat berat, pengendali eskavator, pegawai pelabuhan, di sana pelabuhan private bongkar muat batubara. Ada satu kompleks, rumah sakit juga ada. Jalur lautnya langsung laut lepas," ujarnya.

Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak punya perangkat negara adalah anomali.

Dalam hal ini, Bandara IMIP tidak punya pos imigrasi hingga bea cukai. Padahal sudah berstatus internasional sejak Agustus 2025.

"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara, dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11) lalu.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Beleid ini diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 8 Agustus 2025 lalu.

Namun, Kemenhub mencabut izin layanan penerbangan dari dan/atau ke luar negeri secara langsung di Bandara Khusus IMIP melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Beleid tersebut sudah diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025. Keputusan ini dikeluarkan untuk mencabut Kepmenhub Nomor KM 38 Tahun 2025.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengakui izin pembangunan Bandara Khusus IMIP dilakukan saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, perizinan diputuskan setelah rapat bersama menteri kabinet terkait, demi memberikan kemudahan bagi investor yang ingin masuk berinvestasi di proyek hilirisasi yang ada di Morowali.

Namun, ia menekankan izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP saat itu adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegas Luhut dalam catatannya, Senin (1/12).

Menurut Luhut, izin diberikan sebagai bentuk insentif bagi investor agar semakin mudah untuk datang ke wilayah itu. Apalagi, memang kebijakan hilirisasi masih baru sehingga apabila tidak ada stimulus, maka investor akan malas masuk.

Dalam penjelasan ini, Luhut juga menekankan tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

"Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya," terangnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani buka suara terkait keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mencabut status penerbangan internasional Bandara Khusus IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

Menurut Rosan, meski status penerbangan internasionalnya dicabut, tidak akan mengganggu iklim investasi, terutama hilirisasi yang ada di wilayah tersebut. 

"Saya yakin itu tidak mengganggu iklim investasi ya, karena kalau dari investor, investasi yang mereka lihat adalah penyempurnaan kebijakan yang kita terus tingkatkan," ujar Rosan ditemui di DPR RI usai Rapat dengan Komisi XII, Selasa (2/12).

"Karena kenapa? Saya sering bilang bahwa kita juga bersamaan berkompetisi atau bersaing dengan negara-negara tetangga lah. Akses yang lainnya dalam mereka menarik investor luar negeri, terutama untuk berinvestasi di Indonesia," imbuhnya.

Dengan demikian, ia menekankan yang terpenting bagi investor adalah kebijakan yang tak terpengaruh oleh kondisi politik dalam negeri. Artinya, yang diharapkan oleh penanaman modal adalah kepastian aturan.

"Jadi lebih daripada perizinan, semuanya lebih terukur, terstruktur, itu yang lebih diutamakan. Dan yang paling penting adalah bahwa di Indonesia ini kita selalu memaintain stabilitas dan kedamaian. Jadi, perubahan-perubahan politik tidak mengakibatkan adanya suatu kegagalan di kita. Itu yang mereka apresiasi juga," jelasnya.

Rosan mengklaim kebijakan investasi Indonesia saat ini sangat diapresiasi karena ramah terhadap investor. Karenanya, ia tak khawatir konflik Bandara IMIP akan memengarungi kerjanya investasi Tanah Air.

"Mereka bilang peace and stability, itu yang selalu dimaintain oleh Indonesia yang mungkin salah satu poin keunggulan kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya," ujarnya.

Bandara IMIP memang tengah menjadi sorotan. Hal ini buntut pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak punya perangkat negara adalah anomali.

Bandara ini berbeda dengan Bandara Udara Maleo yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2018 lalu, yang juga berada di kawasan Morowali, Sulteng.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Bandara IMIP sempat berstatus internasional sejak Agustus 2025. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Kendati demikian, per 13 Oktober, Kemenhub mencabut status Bandara IMIP sebagai bandara khusus yang bisa melayani penerbangan dari dan ke luar negeri.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang mencabut KM 38/2025.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Senin (1/12), mulai dari Harga Pertamax naik jadi Rp12.750 mulai 1 Desember 2025, hingga BPS: Indonesia alami inflasi bulanan 0,17 persen pada November 2025.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.

Harga Pertamax naik jadi Rp12.750 mulai 1 Desember 2025

PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 Desember 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp12.750 per liter.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Senin, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Selengkapnya baca di sini.

Indonesia investasi 1 miliar dolar AS di New Development Bank

Pemerintah Indonesia menyepakati penyuntikan dana investasi awal sebesar 1 miliar dolar AS (Rp16,65 triliun, kurs = Rp16.655 per dolar AS) usai bergabung menjadi anggota New Development Bank (NDB).

NDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh BRICS – organisasi kerja sama internasional yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

ESDM targetkan listrik di Aceh, Sumut dan Sumbar pulih pekan ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sambungan listrik di tiga provinsi terdampak banjir bandang, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), pulih pekan ini.

“Paling cepat Kamis atau Jumat ini sudah bisa menyala listrik di daerah-daerah bencana,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Luhut sebut Bandara IMIP hanya untuk penerbangan domestik

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bandar udara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, hanya untuk keperluan penerbangan domestik.

“Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” kata Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

BPS: Indonesia alami inflasi bulanan 0,17 persen pada November 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam jumpa pers "Rilis Berita Resmi Statistik" di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui izin pembangunan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, dilakukan saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Perizinan terkait lapangan terbang, sambung Luhut, diputuskan setelah rapat bersama menteri kabinet terkait. Hal itu demi memberikan kemudahan bagi investor yang ingin masuk berinvestasi di proyek hilirisasi yang ada di Morowali.

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand," ujar Luhut dalam catatannya, Senin (1/12).

Saat ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$71 milyar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari US$20 miliar dengan mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Menurut Luhut, apabila investor menempatkan dananya hingga US$20 miliar, wajar jika mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional.

Namun, ia menekankan izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP saat itu adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegasnya.

Bandara IMIP memang tengah menjadi sorotan. Hal ini buntut pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak punya perangkat negara adalah anomali.

Bandara ini berbeda dengan Bandara Udara Maleo yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2018 lalu, yang juga berada di kawasan Morowali, Sulteng.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Namun, per Agustus 2025, Bandara IMIP menjadi salah satu bandara khusus yang dalam melayani penerbangan internasional.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka suara terkait sejarah pembangunan bandar udara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

“Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun,” ungkap Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan kala itu melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang dimiliki Indonesia, termasuk gagasan soal hilirisasi, yang sudah ia pikirkan sejak menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001.

“Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah,” ujar dia.

Namun, Luhut mengakui bahwa mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia.

“Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,” katanya.

Ia menyampaikan, hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor nickel ore, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 1,2 miliar dolar AS per tahun.

“Namun setelah melalui pembahasan mendalam, saya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden (Joko Widodo). Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas,” ujar Luhut.

Dalam waktu satu bulan, Tiongkok menyatakan siap bekerja sama. Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global.

Tahun lalu, ekspor sektor ini mencapai 34 miliar dolar AS dan akan meningkat menjadi 36-38 miliar dolar AS pada tahun ini.

“Tentu dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Tetapi setiap keputusan kami buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung-rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama saya adalah kepentingan nasional,” ujar Luhut.

Dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang kami tetapkan dan sampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia.

Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk China, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi, seperti penggunaan teknologi terbaik, pemanfaatan tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, dan transfer teknologi serta capacity building.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Warta Ekonomi, Jakarta -

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan izin pembangunan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan hasil rapat resmi kabinet pada era Presiden Joko Widodo. Klarifikasi itu disampaikan setelah polemik terkait operasional bandara kembali mencuat usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai absennya perangkat negara di fasilitas tersebut.

Ia menyatakan seluruh proses perizinan dilakukan sesuai ketentuan. Ia menantang pihak yang meragukan keputusan itu untuk membuka data secara transparan. “Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait,” ujar Luhut dalam pernyataan resminya di media sosial, Senin (1/12/2025).

Luhut, yang kini memimpin Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan fasilitas bandara khusus diberikan sebagai bentuk dukungan kepada investor besar yang menanamkan modal dalam proyek hilirisasi Morowali. Menurut dia, praktik tersebut juga lazim dilakukan di negara lain.

“Sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” jelasnya.

Ia menekankan izin yang diberikan saat itu hanya untuk penerbangan domestik sehingga tidak membutuhkan layanan bea cukai maupun imigrasi. Luhut memastikan tidak pernah ada persetujuan untuk menjadikan bandara tersebut sebagai bandara internasional. “Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” tegasnya.

Luhut juga membantah memiliki kedekatan bisnis dengan proyek tersebut. Ia menilai tudingan bahwa Presiden Jokowi mengambil keputusan sepihak tidak berdasar karena seluruh koordinasi tetap berada dalam kewenangannya sebagai Menko saat itu. “Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya,” ujarnya.

Ia bahkan mempersilakan pihak yang meragukan legalitas izin untuk menyodorkan bukti. “Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada China atau Amerika, kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu China adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” katanya.

Polemik Bandara IMIP kembali mencuat setelah Kemenhan menyoroti operasional fasilitas tersebut yang dinilai tidak melibatkan perangkat negara. Bandara IMIP berbeda dengan Bandara Udara Maleo yang diresmikan Presiden Jokowi pada 23 Desember 2018 dan berstatus umum. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP berstatus bandara khusus dengan klasifikasi teknis 4B dan melayani penerbangan domestik di bawah pengawasan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Sejak Agustus 2025, bandara tersebut memperoleh izin melayani penerbangan langsung ke luar negeri melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.