JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani bukanlah tindakan makar. Mahfud meyakini pernyataan Saiful tidak memenuhi unsur makar.

Mahfud menyinggung Pasal 193 KUHP yang dituduhkan terhadap Saiful. Menurutnya, unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah tidak ada dalam sebuah pernyataan.

"Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu satu, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah. Nah jadi, kalau gitu di mana dong makarnya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah?" ujar Mahfud kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Mahfud membandingkan pernyataan Mahfud dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang memiliki struktur jelas untuk mengubah susunan pemerintah saat itu. Sementara, Saiful hanya membuat pernyataan dalam sebuah kegiatan.

"Terus Saiful makarnya apa? Udah pasti kalau makar tidak," tegas Mahfud.

Bahkan menurutnya, Saiful Mujani tidak juga bisa dituduhkan atas pidana penghasutan. Sebab menurutnya delik yang diatur pada Pasal 246 KUHP itu harus memenuhi unsur adanya kekerasan terlebih dahulu.

"Menghasut di situ (Pasal 246 KUHP) intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata, dengan cara kekerasan. Saiful mempengaruhi kekerasan apa? Tidak pakai senjata, tidak pakai gerakan ke mana, cuma di dalam ruangan," jelas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan, aparat Kepolisian harus bertindak objektif dalam memilah laporan yang masuk. Mahfud menandaskan, tidak semua pelaporan hukum wajib menjadi kasus hukum kendati pun laporan tidak bisa ditolak.

"Polri itu oleh Undang-undang diwajibkan untuk menerima setiap laporan. Tapi menganalisa kemudian secara objektif. Tidak harus menjadi pro justisia, menjadi kasus hukum. Ini laporan tidak memiliki syarat pidana," tegasnya.

JAKARTA - Advokat senior Todung Mulya Lubis akan membela Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani yang dilaporkan sejumlah pihak atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Pernyataan itu disampaikan Todung saat menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026).

"Saya diminta sebagai kuasa hukumnya Saiful Mujani bahwa dia dituduh melanggar konstitusi," ujarnya.

Dalam pidatonya, Todung menilai ekspresi yang disampaikan Saiful merupakan bagian dari kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. "Kalau kita bicara mengenai living constitution atau konvensi ketatanegaraan itu, yang namanya kebebasan akademik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan oleh Saiful, tidak ada yang melanggar konstitusi di situ. Tidak ada yang melanggar hukum di situ."

Terkait tuduhan makar, Todung merujuk pada pasal dalam KUHP yang mengatur soal upaya penggulingan kekuasaan. Ia mempertanyakan dasar tuduhan tersebut terhadap pernyataan Saiful yang dinilainya sebagai ekspresi politik.



Advokat senior Todung Mulya Lubis saat menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026). Foto/Yuwantoro

"Jadi di mana makarnya? Kalau kita baca Pasal 264, Pasal 193 KUHPidana yang baru, itu kan bicara mengenai penggulingan kekuasaan sebetulnya," ujarnya.

Menurut dia, pernyataan yang menyerukan Presiden Prabowo Subianto untuk turun merupakan bentuk political expression yang

sah selama tidak disertai mobilisasi kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan.

"Kalau kita lihat apa yang disebut dengan kebebasan menyatakan pendapat atau ekspresi, ya sebetulnya sih semuanya kita bisa lakukan. Itu kan political statement," lanjutnya.

Di tempat yang sama, Saiful Mujani menyebut bahwa Todung tidak hanya akan menjadi kuasa hukumnya, tetapi juga kemungkinan mendampingi akademisi lain yang turut dilaporkan, seperti Ubedilah Badrun dan Feri Amsari.

"Iya, betul. Insyaallah sama-sama. Insyaallah sama dan itu Bang Todung sendiri, saya tidak pernah membicarakannya. Yang ambil inisiatif Bang Todung," kata Saiful.

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saiful Mujani merespons laporan sejumlah pihak ke kepolisian atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Dia siap menghadapi seluruh proses hukum yang berjalan.

Menurut dia, pelaporan yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat merupakan hak setiap warga negara. Dia tidak mempersoalkan langkah tersebut.

“Itu tidak apa-apa. Jadi itu menurut saya bagian dari hak warga untuk melaporkan ke polisi. Ujungnya ke mana ya saya tidak tahu,” ujar Saiful usai menghadiri diskusi politik dan kebebasan akademik di FISIP UIN Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sebagai warga negara, dia bakal bersikap kooperatif jika aparat penegak hukum memanggilnya untuk dimintai keterangan. “Kalau mengundang saya untuk datang ke Bareskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati,” katanya.

Hingga saat ini, dia belum menerima panggilan resmi dari pihak kepolisian. Meski demikian, dia akan menyiapkan waktu untuk menghadapi proses tersebut.

Saiful juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan menolak segala bentuk kekerasan dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. “Kalau teman-teman pada ngajak dan seterusnya dengan cara kekerasan, itu saya orang pertama yang akan menolaknya. Bukan takut, tapi itu bertentangan dengan prinsip kita berdemokrasi,” ujarnya.

Dia menyoroti pentingnya menjaga ruang publik agar masyarakat tidak diliputi rasa takut dalam menyampaikan pendapat dan kritik.

Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melalui perwakilan Robina Akbar pada 8 April 2026. Dia diduga melakukan penghasutan untuk melawan penguasa.

Selain itu, laporan juga dilayangkan ke Bareskrim Polri oleh Presidium Kebangsaan 08 terkait dugaan makar dan penghasutan. Laporan tersebut turut melibatkan Merah Putih Strategik Indonesia (MPSI).

JAKARTA - Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan meminta Polri mendalami pernyataan Saiful Mujani. Hal itu untuk membuktikan apakah pernyataan Saiful Mujani mengandung makar.

Menurut Edi, saat ini ada sejumlah masyarakat yang melaporkan Saiful Mujani ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Kami melihat Polri perlu melakukan penyelidikan untuk mendalami apakah pernyataan Saiful Mujani itu bisa dikategorikan sebagai makar,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini melihat ada hal tidak pantas dalam pernyataan Saiful Mujani baik sebagai seorang praktisi maupun akademisi. Apalagi pernyataan Saiful Mujani itu memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kata pengajar Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum ini, yang dinyatakan makar apabila memiliki tujuan jelas menggulingkan atau memisahkan, ada perbuatan nyata, ada perbuatan melawan hukum dan berpotensi mengancam keamanan negara.

"Sepanjang belum ada tindakan ke arah ini, belum bisa dikatakan makar. Kita minta semua unsur ini didalami Polri, apakah Saiful Mujani masuk kategori makar,” kata penulis buku-buku hukum kepolisian dan politik kepolisian ini.

Lihat video: SAIFUL MUJANI TERANCAM PASAL MAKAR? Gayus Lumbuun Bongkar Hasutan Penggulingan!



Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat melaporkan Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut datang dari Presidium Relawan 08 dan diajukan oleh H. Kurniawan selaku pelapor pada Jumat, 10 April 2026, dengan nomor laporan polisi LP/B/146/IV/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Hal yang sama juga dilakukan Direktur Eksekutif Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI), Noor Azhari yang melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional. Laporan tersebut dilakukan pada Jumat 10 April 2026 ke Bareskrim Polri.

JAKARTA - Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026) didemo massa yang mengatasnamakan ojek online (ojol). Demo tersebut buntut dari pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui cuitannya di media sosial X (sebelumnya Twitter) pada hari ini, Saiful Mujani mengungkapkan bahwa kantor SRMC akan kembali digeruduk massa. “Orang yang menamakan diri perhimpunan ojol dan hari ini sekelompok mahasiswa katanya akan menggeruduk kantor saya,” kata Saiful Mujani di akun @saiful_mujani, Rabu (15/4/2026).

Saiful Mujani pun sudah mengizinkan SindoNews mengutip cuitannya tersebut. “Arena konflik meluas dari rakay vs istana menjadi rakyat vs rakyat juga. ongkos sebuah sikap,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, massa yang mengatasnamakan ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Aksi ini dilakukan buntut pernyataan kontroversial pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Dari pantauan SindoNews, massa aksi tiba di kantor SMRC sekira pukul 12.00 WIB, dengan membawa satu mobil komando. Massa yang datang tampak mengenakan jaket Ojol dan ada juga yang menggunakan kaos bertuliskan 'Kongres Perhimpunan Ojek Online'.

Setibanya di depan kantor SMRC, massa menyerukan agar Saiful Mujani segera ditangkap dan diadili. "Tangkap dan adili Saiful Mujani,” teriak massa aksi.

Adapun pernyataan kontroversial Saiful Mujani ini mengenai seruan penggulingan pemerintah. Massa aksi pun menilai pernyataan tersebut keliru dan mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menyebut pernyataan Saiful Mujani telah memenuhi sikap inkonstitusional. Hal itu berkaitan dengan seruan Saiful Mujani terkait menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau yang saya lihat di media untuk Bung Syaiful itu saya menemukan ciri-ciri bahwa itu sudah inkonstitusional," ujar Gayus dalam tayangan Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (14/4/2026).

Gayus mengatakan pernyataan itu berkaitan dengan ajakan Saiful Mujani untuk menjatuhkan Prabowo tanpa proses impeachment. Padahal, kata dia, proses impeachment merupakan proses yang sesuai dengan tata negara.

"Tapi tidak perlu impeachment, kalimat ini sangat inkonstitusional. Ini pandangan saya ya, sebagai orang yang berlatar belakang hukum," imbuh Gayus.

Menurut Gayus, ucapan Saiful Mujani berpotensi menghasut orang-orang untuk menjatuhkan pemerintahan dengan cara yang tidak sesuai hukum. Gayus menyebut ucapan ini berpotensi mengakibatkan makar meski belum terjadi.

Lihat video: SAIFUL MUJANI TERANCAM PASAL MAKAR? Gayus Lumbuun Bongkar Hasutan Penggulingan!



"Ini (makar) berpotensi bisa terjadi. Hasutannya secara gramatikal dinyatakan seperti itu, mari kita turunkan Presiden," tandas dia.

JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan ojek online (Ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026). Aksi ini dilakukan buntut pernyataan kontroversial pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Dari pantauan SindoNews, massa aksi tiba di kantor SMRC sekira pukul 12.00 WIB, dengan membawa satu mobil komando. Massa yang datang tampak mengenakan jaket Ojol dan ada juga yang menggunakan kaos bertuliskan 'Kongres Perhimpunan Ojek Online'.

Setibanya di depan kantor SMRC, massa menyerukan agar Saiful Mujani segera ditangkap dan diadili.

"Tangkap dan adili Saiful Mujani,” teriak massa aksi.

Adapun pernyataan kontroversial Saiful Mujani ini mengenai seruan penggulingan pemerintah. Massa aksi pun menilai pernyataan tersebut keliru dan mereka menyatakan akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Masaa aksi menilai Prabowo sebagai presiden yang peduli terhadap rakyat kecil, termasuk para pengemudi Ojol.

"Bapak presiden Prabowo Subianto adalah presiden terbaik kami, beliau peduli dengan rakyat yang berprofesi sebagai Ojol seperti kami," ucap orator dari atas mobil komando.

Peserta aksi juga mengingat kembali soal Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi Ojol yang selama ini mereka perjuangkan. Aspirasi terkait BHR, menurut mereka baru terealisasi pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Bukti nyata bapak presiden kami , dua tahun kami berjuang untuk minta bhr, Presiden sebelumnya bapak presiden apakah ada yang peduli dengan kami," kata orator.

JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Petrus Selestinus menilai pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi bukan makar. Petrus menilai mereka yang menganggap pernyataan kedua tokoh tersebut makar sesat pikir.

"Jika kita mencermati dan pahami konstitusionalitas perspektif dan pendekatan Sjaiful Mujani maupun Islah Bahrawi, untuk mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, maka kita akan tiba kepada suatu penilaian bahwa pandangan dan pendekatan kedua tokoh ini sesungguhnya sangat genuine dalam koridor konstitusi, yaitu Pasal 8 UUD 1945, karenanya patut kita dukung ajakan konsolidasi," ujar Petrus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Karena, lanjut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden selain impeachment oleh DPR dan MPR, yaitu Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (Pasal 8 UUD 1945) tanpa hukum acara.

Menurut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 inilah yang membedakan dengan tegas dan jelas antara kewenangan secara dominus litis DPR dan MPR untuk memberhentikan Presiden lewat mekanisme impeachment sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan kekuasaan dan kekuatan eksklusif rakyat sebagai daulat rakyat, mendesak atau menuntut Presiden untuk "berhenti" dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir (Pasal 8 UUD 1945).

"Dengan demikian, Impeachment atau Pemakzulan, meskipun merupakan hak eksklusif atau dominus litis DPR dan MPR, namun ia bukan satu-satunya cara konstitusional untuk mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden RI, yang sedang menjabat menurut UUD 1945," katanya.

Dia menambahkan, UUD 1945 membuka pintu alternatif lain, yang memberi hak secara eksklusif kepada rakyat, bisa kepada Islah Bahrawi, Sjaiful Mujani, bahkan kepada kita semua untuk berbicara dan bertindak mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka konstitusi, lewat Presiden "berhenti" atau Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya" dituntut untuk berhenti (Pasal 8 UUD 1945).

"Di dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, mengatur impeachment, syarat-syarat Impeachment berikut hukum acara untuk meng-impeach seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat atau kedua-duanya," ungkapnya.

Caranya, lanjut dia, tentu lewat pintu diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR sebagai kewenangan yang eksklusif, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Kuasa Tuhan dan Daulat Rakyat

Petrus mengatakan, pembentuk UUD 1945, begitu fair dalam mengatur pembagian kekuasaan mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembentuk UUD 1945, tidak hanya memberikan kekuasaan itu kepada DPR dan MPR, akan tetapi juga kekuasaan itu diberikan kepada Tuhan berupa "Presiden mangkat" dan kekuasaan kepada rakyat berupa "Presiden berhenti" atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, lewat usul, saran bahkan desakan rakyat.

"Jadi, UUD 1945 sangat moderat, karena membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat, di luar mekanisme atau prosedur impeachment yang menjadi kewenangan eksklusif DPR dan MPR, yaitu lewat ketentuan pasal 8 UUD 1945, ayat (1), yaitu : jika Presiden mangkat, "berhenti", diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (tanpa mekanisme impeachment)," kata dia.

Dia menambahkan, pembentuk UUD 45, membagi secara proporsional kekuasaan untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu kepada kekuasaan Tuhan yaitu lewat "mangkat", kekuasaan untuk DPR, MK dan MPR lewat impeachment, dan kekuasaan rakyat yang berdaulat lewat "Presiden berhenti" atau karena Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Keliru dan Sesat Pikir

"Jadi keliru dan sesat pikir, jika untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagian orang berpikir bahwa mengakhiri masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, hanya monopoli kekuasaan eksklusif DPR dan MPR lewat impeachment atau pemakzulan," kata Petrus

Padahal, sambung dia, masih ada pintu masuk lain bagi rakyat yang berdaulat yaitu lewat pintu Presiden "berhenti' atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, di mana rakyat yang berdaulat, mendaulat agar Presiden mundur atau berhenti dan diganti sebelum akhir masa jabatannya.

"Inilah yang dinarasikan secara cerdas oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, karena itu ajakan ini harus didukung oleh masyarakat banyak, sehingga menjadi kekuatan kontrol yang digdaya dan mumpuni, ketika DPR loyo tak berdaya akan melahirkan kekuatan rakyat dan konsolidasi menuntut perubahan dan perbaikan," pungkasnya.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens buka suara menanggapi pernyataan bernada provokatif Pendiri SMRC Saiful Mujani soal menjatuhkan dan menggalang kekuatan melawan pemerintah Prabowo Subianto. Boni menganggap, perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik sebagaimana diuraikannya dalam bukunya.

Hal ini disampaikan Boni Hargens dalam launching dan bedah bukunya berjudul 'Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Dalam acara launching tersebut, hadir sejumlah narasumber yang menjadi pembedah buka Boni Hargens tersebut, yakni Guru Besar Ilmu Politik Lili Romli, Peneliti BRIN Syafuan Rozi dan Pengamat Politik Karyono Wibowo.

"Soal apakah pembicara Pak Saiful Mujani kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," ujar Boni Hargens di acara tersebut.

Boni Hargens mengatakan, ditinjau dari Ilmu Politik, pernyataan Saiful Mujani bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil. Dari perspektif negara, kata Boni Hargens, pernyataan Saiful Mujani merupakan pra kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.

"Tetapi dalam perspektif masyarakat sipil, itu adalah kebebasan berpendapat dan juga sebagai suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis. Artinya, omong Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," jelas Boni Hargens.

Lihat video: Rencana Besar Impor BBM dari Rusia & AS: Boni Hargens Ungkap Kondisi Indonesia



Karena itu, kata Boni Hargens, cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful Mujani tidak salah karena berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra kondisi menuju revolusi. Hanya saja, kata Boni Hargens, pemerintah ideal harus mampu menjaga keseimbangan antara perspektif negara dan perspektif masyarakat sipil.

"Sebuah pemerintahan yang ideal, itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan di antara 2 paradigma yang bertentangan ini. Jadi, mengambil keputusan dengan tetap menjaga perspektif masyarakat sipilnya dan tetap mempertahankan kepentingan negara," jelas Boni.

Dalam dinamika politik di Indonesia, kata Boni Hargens, bukunya memiliki relevansi dengan menghadirkan fondasi konseptual, teoritis dan keterkaitan ilmu politik dengan perkembangan era digital saat ini. Boni mengaku bukunya akan menyegarkan ingatan semua orang yang berminat dengan ilmu politik yang mengalami perkembangan dinamis dan kompleks mulai dari zaman klasik di Athena pada era Sebelum Masehi hingga zaman kontemporer yang ditandai dengan kebangkitan teknologi digital.

"Banyak mereka yang berada di parlemen atau di institusi negara lain juga tidak memiliki pemikiran, basis epistemik yang kuat tentang demokrasi misalnya, sehingga banyak pelaku kekuasaan itu tidak memahami keseimbangan di dalam hubungan antara negara, masyarakat dan pasar atau antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," jelas dia.

Selain itu, kata Boni, buku yang dilaunching tersebut memberikan penegasan semua masyarakat untuk diundang untuk saling menjaga dan menopang kepentingan negara. Karena itu, dia menekankan pentingnya stabilitas nasional yang membutuhkan solidaritas dan partisipasi masyarakat. Dalam bukunya, Boni juga menyinggung soal politik sebagai sistem seperti demokrasi dan ilmu inteligen. Menurut Boni, demokrasi dan intelijen saling berkorelasi satu sama lain dalam menjaga kepentingan nasional.

"Mengapa kajian intelijen dimasukkan di buku ini? Karena memang ilmu inteligen itu punya korelasi yang kuat dengan ilmu politik, yaitu diikat oleh kepentingan negara tadi. Bahwa ilmu politik punya korelasi dengan ilmu intelijen dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan negara dan juga kepentingan nasional secara umum," tutur Boni.

"Karena inteligen itu mata dan telinga negara tentu saja tugasnya mengamankan kepentingan nasional termasuk di dalamnya kepentingan negara sebagai sebuah sistem. Ilmu politik tentu saja juga membahas soal kekuasaan, kepentingan negara, keamanan dan sebagainya, jadi ilmu dan ilmu Intelijen nggak berbeda, tetapi saling melengkapi, hanya memang perdebatan di seluruh dunia bagaiman mempertemukan pendekatan intelijen yang menganut kerahasiaan dan demokrasi yang menganut keterbukaan. Di situlah penting jalan tengah," pungkas Boni menambahkan.

Buku Ilmu Politik Boni Hargens ini terdiri dari 582 halaman yang terbagi dalam 10 bab dengan sejumlah pembahasan inti, mulai dari topik terkait teori dan pendekatan ilmu politik, kekuasaan dan negara, sistem politik, ideologi politik, partai politik dan pemilu, pengaruh teknologi digital terhadap ilmu politik serta intelijen dan demokrasi di era digital. Buku Boni Hargens ini sudah dicetak 2 kali, yakni pada Oktober 2025 dan Februari 2026.

Boni Hargens sendiri merupakan intelektual muda kelahiran Manggarai, Flores, NTT. Boni sempat mengenyam pendidikan filsafat di STF Driyarkara sebelum akhirnya menempuh studi ilmu politik di Universitas Indonesia. Boni juga mengikuti perkuliahan pascasarjana di Program Studi Asia Tenggara di Universitas Humboldt di Berlin dengan beasiswa dari KAAD sebelum akhirnya meraih gelar doktor filsafat di bidang Kebijakan Publik dan Administrasi dari Universitas Walden, Minneapolis, Amerika Serikat.

Disertasi doktoral Boni merupakan perkawinan teori kartel dan teori oligarki dalam proporsi baru yang disebut "kartelisasi oligarkis" dengan fokus pada dinamika politik Indonesia sesudah Rezim Soeharto (1966-1998). Disertasi doktoral Boni Hargens ini terbit menjadi sebuah buku di Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2020 dan masih dijual terbuka di situs dunia seperti Amazon dengan judul 'Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia'.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI), Noor Azhari melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional. Tindakan tersebut berpotensi merusak keamanan dan kedamaian stabilitas nasional.

Laporan tersebut diajukan kepada penyidik Dittipsiber Siber Bareskrim Polri. Noor Azhari menilai statemen Propaganda Saiful Mujani memiliki banyak konsekuensi baik hukum, sosial, dan politis.

"Sebagai tokoh akademisi, pakar komunikasi politik dan analis opini publik, tentunya statemen dia telah memiliki kalkulasi dan niat tidak baik dengan menciptakan dorongan kepada publik untuk menjatuhkan Presiden melalui cara-cara di luar prosedur resmi ketatanegaraan", tegasnya, Jumat (10/4/2026).

Noor Azhari menegaskan, demokrasi tidak boleh bergeser ke jalur nonkonstitusional. "Secara politik ada puluhan juta rakyat memberikan mandat eksekutif secra langsung, selain melalui kekuatan instrumen partai politik yang memiliki legitimasi di parlemen", ujarnya.

Menurut Azhari, UUD 1945 telah mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A dan Pasal 7B.

Lihat video: Prabowo Beri Taklimat di Istana: 1,5 Tahun Kita Buktikan Pemerintah Andal



"Jika ada dorongan untuk menggeser mekanisme itu ke tekanan jalanan, tentu ini sudah perbuatan melawan hukum dan kategori makar,” tandasnya.

Noor Azhari menyebutkan, Saiful Mujani ini telah melanggar UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di antaranya Pasal 193 tentang makar terhadap pemerintah, Pasal 246 tentang penghasutan di muka umum, Pasal 247 terkait penyebarluasan hasutan melalui media, serta Pasal 433 ayat (1) tentang pencemaran.

"Bukti-bukti telah kami serahkan kepada penyidik Bareskrim Polri, semoga penyidik segera menetapkan Saiful Mujani sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Noor Azhari menegaskan, langkah hukum ini bukan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Menurutnya, negara hukum justru harus memastikan ruang demokrasi tetap terbuka tanpa bergeser menjadi mobilisasi untuk menjatuhkan pemerintahan sah di luar konstitusi. “Demokrasi harus tetap konstitusional, jangan ada siapapun di negeri ini dengan seenak jidatnya merusak demokrasi negeri ini,” tegasnya.

Firman Tendry Masengi Advokat

Direktur Eksekutif RECHT Institute

DALAM konfigurasi politik kontemporer Indonesia, istilah makar tidak lagi berdiri semata sebagai delik pidana yang mensyaratkan tindakan konkret untuk menggulingkan kekuasaan. Ia telah bergeser menjadi perangkat penanda dalam pertarungan makna yang menentukan batas antara kritik yang sah dan ekspresi yang diposisikan sebagai ancaman.

Pergeseran ini menandai beroperasinya hukum sebagai mekanisme penertiban kognitif. Yakni proses yang secara halus membentuk kesadaran publik melalui konstruksi bahasa dan wacana yang dilembagakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, kecenderungan mengaitkan kritik dari komunitas pengamat dengan potensi makar memperlihatkan dinamika yang melampaui persoalan hukum formal. Tuduhan tersebut tidak selalu dimaksudkan untuk membuktikan adanya upaya faktual menggulingkan pemerintahan, melainkan bekerja sebagai instrumen diskursif yang menggeser kritik dari ruang deliberatif ke wilayah yang sarat kecurigaan.

Di titik ini, hukum tidak hanya mengatur tindakan, tetapi mulai menentukan bagaimana realitas politik boleh dipahami.

Dalam tradisi diskursif, hukum berfungsi sebagai tata bahasa sosial yang mengatur apa yang dapat diucapkan dan apa yang dianggap rasional. Ketika makna makar diperluas secara interpretatif, hukum tidak lagi sekadar menjadi perangkat pengatur, tetapi berubah menjadi mekanisme disipliner terhadap produksi pengetahuan. Kritik yang semestinya menjadi bagian inheren demokrasi dipaksa berhadapan dengan risiko delegitimasi, bukan karena lemahnya argumen, melainkan karena kategori yang dilekatkan telah lebih dahulu membingkai maknanya.

Proses ini bekerja melalui tiga lapisan yang saling menguatkan. Pertama, perluasan makna yang menjadikan makar sebagai kategori elastis yang mampu menjangkau berbagai bentuk ekspresi. Kedua, peminggiran pengetahuan yang tidak selaras dengan narasi stabilitas negara, termasuk analisis kritis dari kalangan pengamat. Ketiga, pelembagaan tafsir tersebut melalui praktik hukum dan reproduksi wacana publik hingga tampil sebagai kebenaran yang seolah netral.

Dalam konfigurasi ini, hukum tidak hanya mengesahkan tindakan negara, tetapi juga membentuk batas rasionalitas masyarakat. Gejala ini tampak dalam cara sebagian kritik terhadap kebijakan strategis negara direduksi menjadi indikasi gangguan terhadap ketertiban politik. Ketika kritik ditempatkan dalam kerangka ancaman terhadap legitimasi, perdebatan substantif bergeser menjadi pengelolaan persepsi tentang loyalitas. Argumen tidak lagi diuji melalui rasionalitas, melainkan dipinggirkan melalui pelabelan.

Di sinilah eksklusi epistemik bekerja secara efektif tanpa perlu pembungkaman terbuka. Implikasinya tidak sederhana. Kebebasan berekspresi tetap diakui secara formal, tetapi secara nyata mengalami penyempitan. Individu tidak dilarang berbicara, namun struktur wacana membuat pilihan-pilihan tertentu menjadi tidak masuk akal untuk diambil. Kebebasan tidak dihapus, melainkan diarahkan dalam batas-batas yang telah ditentukan secara tidak kasat mata.

Dalam jangka panjang, mekanisme ini membentuk arsitektur kesadaran kolektif. Kategori makar yang terus direproduksi akan menentukan apa yang dianggap sebagai kritik sah dan apa yang dicurigai sebagai ancaman.

Hukum, dalam posisi ini, tidak lagi sekadar mengatur hubungan sosial, tetapi menginternalisasi batas berpikir ke dalam kesadaran warga negara. Karena itu, persoalan makar tidak dapat direduksi pada soal legalitas semata. Ia harus dibaca sebagai bagian dari politik pengetahuan yang lebih luas, di mana hukum berperan dalam mengatur bukan hanya tindakan, tetapi juga kemungkinan berpikir. Jika kecenderungan ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kualitas kritik publik, melainkan fondasi rasionalitas demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, demokrasi tidak runtuh hanya karena represi yang kasat mata, tetapi juga melalui pembatasan yang bekerja dalam bahasa dan kesadaran. Ketika hukum digunakan untuk menentukan apa yang boleh dipikirkan sebelum apa yang boleh dilakukan, maka negara tidak lagi sekadar mengatur warga, melainkan mulai menguasai cara mereka memahami dunia.

Di titik itulah, tuduhan makar kehilangan makna hukumnya dan menjelma menjadi alat pengendalian pikiran. Dan ketika itu terjadi, yang runtuh bukan sekadar ruang kritik, melainkan akal sehat publik itu sendiri.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi pernyataan pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku belum melihat apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani itu.

“Saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Itu kira-kira,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Di sisi lain, ia menegaskan, Presiden Prabowo tengah fokus dengan hal-hal yang lebih strategis. “Apalagi Bapak Presiden, Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior Saiful Mujani yang menyinggung upaya untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.

“Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil. “Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.