Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit program di Provinsi Bali mencapai Rp5,67 triliun atau tumbuh 38,88% (yoy) hingga 31 Mei 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali Supendi menjelaskan jumlah debitur kredit program mencapai 66.095 debitur. Penyaluran kredit paling besar disalurkan ke usaha mikro dengan realisasi Rp3,4 triliun. Kemudian ke usaha kecil Rp1,5 triliun, kredit UMi Rp31,50 miliar, kredit UMi Pro Rp520 juta, kredit Supermi Rp5,81 miliar.

Selain itu, kredit program juga disalurkan ke sektor perumahan dengan realisasi Rp376,64 miliar, dan supply rumah Rp291,40 miliar.

"Jika dilihat per sektor, penyaluran kredit program paling besar ke perdagangan besar dan eceran yakni 33,37%, kemudian sektor pertanian perburuan dan kehutanan 20,34%, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 12,36%" jelas Supendi, Selasa (23/6/2026).

Penyaluran kredit program paling besar di Kota Denpasar kemudian Kabupaten Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana, Gianyar, Buleleng dan Badung. Supendi menjelaskan Bali menempati ke-6 dalam penyaluran kredit program setelah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Bali posisi Maret 2026 tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,45% (yoy) menjadi Rp120,66 triliun (Maret 2025: 6,01% yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 8,19% yoy menjadi Rp146,47 triliun (Maret 2025: 6,26% yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit (yoy) masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,08 triliun atau 16,92% (Maret 2025: 16,24% yoy).

Peningkatan pada kredit investasi menunjukkankontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorongpertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali. Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,28% yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% yoy.

Kita sudah swasembada, tidak impor lagi

Gorontalo (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras melalui peningkatan produksi pertanian serta perluasan areal tanam di berbagai daerah.

"Kita sudah swasembada, tidak impor lagi," kata Sudaryono saat memberikan sambutan pada kegiatan temu sukses petani, nelayan dan penyuluh di Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Selasa.

Menurut dia, keberhasilan tersebut dicapai melalui strategi sederhana namun konsisten, yakni meningkatkan luas tanam sehingga produksi dan hasil panen ikut meningkat.

"Rahasianya adalah banyak menanam sehingga banyak panen," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, juga terus memperluas program cetak sawah di sejumlah daerah seperti Papua, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Khusus di Gorontalo, luas cetak sawah mencapai sekitar 5.000 hektare.

Ia menjelaskan program cetak sawah dilakukan pada lahan yang sebelumnya belum produktif dan tetap mempertahankan hak kepemilikan masyarakat atas lahan tersebut.

Selain itu, pemerintah memberikan dukungan berupa alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani.

Sudaryono mengatakan sektor pertanian saat ini telah menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan peningkatan produksi sejumlah komoditas pangan.

Ia menyebut Indonesia tidak lagi mengimpor cabai dan telur, bahkan telah melakukan ekspor telur, daging ayam, serta produk perikanan.

Sementara komoditas yang masih bergantung pada impor antara lain daging sapi, susu, bawang putih, kedelai, dan gandum.

"Kita terus berupaya agar ketergantungan impor komoditas tersebut dapat dikurangi melalui peningkatan produksi dalam negeri," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah panen dunia yang menyusut dan cadangan global yang menipis, sektor pertanian Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan.

Tingkat produksi beras nasional merangkak naik, impor nyaris padam, dan stok beras pemerintah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Fakta ini diperkuat oleh laporan terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang di peta pangan dunia tahun 2026.

Ketika dunia memanen lebih sedikit, Indonesia justru memanen lebih banyak. Itulah pesan utama yang mengemuka dari Food Outlook edisi Juni 2026, laporan dua-tahunan FAO yang menjadi rujukan utama pasar pangan global.

Dalam laporan setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026 tersebut, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton.

Ini merupakan koreksi pertama setelah dua musim panen rekor berturut-turut. Namun di tengah kontraksi global itu, grafik produksi Indonesia justru bergerak naik.

FAO menempatkan produksi beras Indonesia pada angka 38,6 juta ton (setara beras giling) untuk 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton pada 2024/25.

Dengan capaian gemilang tersebut, Indonesia kini bertengger kokoh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, China, dan Bangladesh. Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.

Daftar negara produsen yang mengalami penyusutan tahun ini terbilang masif.

FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton, sebuah pukulan bagi eksportir tradisional yang selama puluhan tahun menjadi pemain pasar beras Asia.

Di belahan bumi lain, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2 persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir, sementara itu Brasil merosot juga hingga 12,9 persen.

Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.

Penyebab fenomena menurut FAO menunjuk dua tekanan utama, yakni ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño, serta merosotnya margin keuntungan (profitabilitas) usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input.

Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam, sebuah keputusan yang dalam skala kawasan berarti berkurangnya pasokan beras di lumbung dunia.

Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7 persen.

Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.

Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.

Filipina, yang saat ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia dan letaknya tepat di sebelah utara Indonesia, diperkirakan harus menambah pembelian justru di saat produksinya tertekan.

Pencapaian luar biasa ini tentu tidak datang tanpa perencanaan yang matang.

Terlebih, tantangan terbesar sektor pertanian, yakni iklim kering ekstrem El Niño, sedang membayang di cakrawala. Fenomena iklim yang membawa kekeringan panjang ini adalah variabel yang ditengarai FAO sebagai pemicu rontoknya panen di banyak negara. Bagi negara beriklim tropis yang bertumpu pada komoditas padi sawah, kemarau yang lebih panjang berarti ancaman langsung; mulai dari menyusutnya debit air, mundurnya jadwal tanam, hingga merosotnya indeks pertanaman.

Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei 2026 menegaskan bahwa filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola. Ia menggarisbawahi instruksi Presiden agar pemerintah tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.

Yang membedakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah respons terhadap ancaman krisis tidak hanya berhenti di tataran program teknis, melainkan diikat kuat hingga tingkat regulasi tertinggi. Sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpihak penuh pada sektor pangan dan pertanian.

Komitmen ini disuarakan secara konsisten. Sejak Pidato Kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Pesan tersebut kembali diulang dengan nada yang jauh lebih tegas di hadapan ribuan kepala daerah dalam forum di Sentul pada 2 Februari 2026, di mana Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah jalan mutlak yang tidak memiliki alternatif lain.

Menerjemahkan komitmen tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi, sebuah upaya deregulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa aturan tersebut langsung menjadi tonggak sejarah. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk dua juta hektare sawah lintas provinsi tanpa sekat administratif. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 menata pengadaan gabah dan cadangan beras, yang memantapkan landasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram. Kemudian, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berhasil menggerakkan sinergi 25 kementerian/lembaga untuk membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Memasuki tahun 2026, payung hukum semakin diperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pertanian bersama BUMN Pangan, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang khusus memperkuat cadangan jagung nasional. Di sektor krusial seperti pupuk subsidi, pemerintah sukses menyederhanakan 145 regulasi, memangkas rantai persetujuan rumit dari 12 menteri, 38 gubernur, hingga ratusan bupati/wali kota menjadi satu jalur distribusi langsung dari pabrik ke tangan kelompok tani.

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti.

Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering. Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Jika infrastruktur pompanisasi hadir untuk menjawab persoalan air, maka mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata.

Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Oleh karena itu, modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan.

Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan. Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya.

Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri.

Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan amunisi anggaran pompanisasi sebesar Rp3-4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau. Intervensi ini membuat jangkauan luasan pompanisasi meluas drastis hingga 2,2 juta hektare sawah, melonjak dari capaian sebelumnya 1,2 juta hektare dan menjadikannya sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2-3 kali dalam setahun. Berdasarkan data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan. Pemerintah menargetkan sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk.

Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia.

Mulai dari blokade di Selat Hormuz-jalur urat nadi untuk sepertiga perdagangan pupuk dunia-hingga penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China, memicu lonjakan harga urea dunia hingga melampaui 40 persen hanya dalam hitungan minggu. Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit.

Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Namun, Indonesia mengambil arah kebijakan yang sepenuhnya berlawanan. Alih-alih membebankan kenaikan harga global kepada petani, Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen.

Keputusan ini mencetak sejarah sebagai penurunan harga resmi pertama dalam program subsidi pupuk di Tanah Air. Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Dampaknya di lapangan terasa nyata; satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya dibanderol Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Ia memaparkan bahwa keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN. Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

Bisnis.com, TERNATE - Maluku Utara memiliki sejarah panjang sebagai pusat rempah-rempah dunia. Lanskap perekonomian provinsi itu kini berubah dan lebih dikenal sebagai salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional, yang mampu mendorong ekonomi Maluku Utara tumbuh hingga double digit. Transformasi progresif perekonomian tersebut akan direkam secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat Pencanangan SE2026 di Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Ternate, Kamis (18/6).

“Maluku Utara adalah provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan sedang berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, secara ekonomi Maluku Utara cukup penting bagi Indonesia, sehingga pencanangan hari ini saya hadiri secara langsung,” ungkap Amalia.

Amalia menjelaskan dalam satu dekade terakhir, struktur ekonomi Maluku Utara mengalami perubahan signifikan. Kontribusi sektor industri meningkat pesat, sementara kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Menurutnya, transformasi tersebut perlu direkam secara akurat agar pemerintah dapat menyusun kebijakan dengan tepat.

“Maluku Utara bisa memanfaatkan Sensus Ekonomi untuk ke depan menghadirkan dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan sustainable,” ujarnya.

Menurut Amalia, Maluku Utara memiliki berbagai potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Provinsi ini memiliki kekayaan alam dan bentang kepulauan yang sangat potensial dibangun menjadi destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pula potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah seperti pala dan cengkeh.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia baik pada tahun 2025 (y-on-y) maupun triwulan 1 2026 (y-on-y) perlu diwaspadai sebab sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya.

“Kita tahu bahwa pada akhirnya industri ekstraksi ini akan habis. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan kita butuh data yang tepat seperti mengetahui industri apa yang saat ini sedang happening, booming, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di kabupaten mana, ada kendala apa yang dihadapi pelaku usaha di Maluku Utara. Apakah kekurangan modal, apakah kekurangan konektivitas menuju pasar, identifikasi masalah yang detil akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang terarah dan solutif,” urai Sherly.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha dan asosiasi untuk turut mensosialisasikan SE2026 kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang benar agar diperoleh potret perekonomian yang sebenarnya.

Amalia menyampaikan apresiasi atas Gubernur serta seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku Utara yang telah mendukung penuh pelaksanaan SE2026, baik melalui surat edaran dukungan maupun berbagai bentuk fasilitas lainnya. Dukungan ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi Pemda dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. SE2026 membawa manfaat yang besar bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah karena memperoleh data yang lengkap tanpa mengeluarkan anggaran dari APBD.

Amalia mengajak masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

Pencanangan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati dan Walikota se-Maluku Utara atau yang mewakili, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan petugas SE2026.

Kepada petugas SE2026 di Maluku Utara yang seluruhnya adalah putra putri daerah dan telah melewati proses seleksi yang ketat, Amalia berpesan untuk memastikan tidak ada yang terlewat didata, dan kualitas data harus selalu dijaga.

Bisnis.com, SEMARANG - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

"Itu bisa diwujudkan kalau kita mampu memahami struktur ekonomi yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, dengan sebaik-baiknya," ujarnya di Kota Semarang, pada Kamis (18/6/2026).
Sonny menuturkan bahwa pada tahun ini, pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki sejumlah kebaruan. Sensus Ekonomi tahun ini tidak hanya menghitung jumlah individu pelaku usaha, tetapi juga keluarga.

Termasuk sektor pertanian dan sektor informal yang dalam sensus sebelumnya belum masuk ke dalam perhitungan.
Adapun Sonny menegaskan bahwa data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang. "Sensus ekonomi ini rahasia. Makanya rahasia data pasti terjaga, tidak ada hubungannya dengan pajak," tegasnya.
Seluruh proses pendataan telah terdigitalisasi untuk memastikan keamanan informasi. Petugas lapangan akan memasukkan data secara langsung ke dalam sistem yang tersentralisasi tanpa dapat menyimpan data ke perangkat pribadi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, memaparkan bahwa sebanyak 36.891 petugas sensus telah diterjunkan untuk menyisir Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di seluruh pelosok Jawa Tengah. Ali menekankan bahwa strategi penempatan petugas dilakukan secara lokal agar pendekatan kepada masyarakat lebih persuasif dan efektif.

"Tentu, dengan komunikasi yang baik kami akan menjelaskan kepada responden mengenai pentingnya data ekonomi," ujarnya.
Dalam upaya mengurangi resistensi masyarakat, BPS Jawa Tengah juga memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial dan perangkat RT/RW.

Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mengenal petugas dan memahami manfaat sensus bagi ekonomi daerah. Ali menegaskan bahwa petugas yang turun ke lapangan dilengkapi dengan identitas resmi berupa rompi dan surat tugas.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Luthfi telah menginstruksikan seluruh jajaran Bupati dan Wali Kota di wilayahnya untuk memobilisasi dukungan masyarakat agar mau menerima petugas sensus dengan terbuka.

"Sudah saya perintahkan kepada Bupati dan Wali Kota di wilayah Jawa Tengah untuk mengimbau kepada masyarakat, khususnya wirausaha baik UMKM untuk terbuka, dibuka apa adanya," ungkap Luthfi.
Luthfi menekankan bahwa keterbukaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemetaan ekonomi daerah. Ia berharap, melalui data yang jujur dan apa adanya, pemerintah dapat lebih leluasa memetakan potensi investasi dan kondisi ekonomi riil di Jawa Tengah.
Luthfi berharap sinergi ini akan membawa dampak positif bagi seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Dengan data yang akurat, pembangunan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang secara merata. "Saya sebagai gubernur, mewakili seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada BPS yang telah turun dengan timnya," tutup Luthfi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemunculan fenomena iklim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dinilai dapat meningkatkan risiko ekonomi di sejumlah negara, termasuk yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang produk domestik bruto (PDB).

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, menilai El Nino berpotensi menambah tekanan terhadap kondisi fiskal, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga likuiditas eksternal, terutama di negara-negara dengan peringkat kredit kategori B atau lebih rendah.

Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi negara yang memiliki akses pendanaan terbatas atau memiliki rekam jejak peningkatan utang saat menghadapi krisis.

Meski demikian, Fitch menegaskan dampak El Nino tidak serta-merta memicu perubahan peringkat kredit suatu negara.

Fitch menyebut tindakan pemeringkatan baru akan dipertimbangkan apabila dampak El Nino telah tercermin secara nyata pada indikator kredit.

Badan Oseanografi dan Atmosfer Nasional AS atau National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam laporan termutahir pada 11 Juni menyebutkan bahwa kondisi El Nino telah berkembang di wilayah Pasifik tropis.

NOAA memperkirakan peluang sebesar 63% bahwa suhu permukaan laut akan melampaui ambang batas El Nino sangat kuat, yang tergolong jarang terjadi.

Sementara itu, proyeksi Climate Prediction Center per 8 Juni menunjukkan peluang 96% bahwa El Nino akan berlanjut hingga periode Desember 2026–Februari 2027.

Fenomena tersebut umumnya memicu kondisi lebih kering dari normal di sejumlah wilayah dan curah hujan yang lebih tinggi di wilayah lainnya.

Menurut Fitch, perubahan pola cuaca yang mengganggu aktivitas pertanian dan ekonomi dapat memperlemah profil kredit negara-negara berpenghasilan rendah. Namun, sebagian negara berpotensi memperoleh manfaat apabila peningkatan curah hujan justru mendukung produksi pertanian.

Berdasarkan data Fitch Ratings, Haver Analytics, dan kantor statistik nasional, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% terhadap PDB Indonesia. Angka tersebut setara dengan Nikaragua dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai 13%.

Di antara negara yang dinilai terekspos terhadap El Nino, Mozambik mencatat kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDB, yakni 29%. Disusul Kenya 25%, Laos 24%, Pakistan 24%, dan Nigeria 24%.

Fitch juga menyoroti risiko El Nino yang muncul di tengah ketidakpastian pasokan pangan global.

Kenaikan harga pupuk akibat gangguan rantai pasok yang dipicu konflik AS–Iran dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap produksi pertanian.

Menurut Fitch, apabila gangguan pasokan berlanjut, risiko kenaikan harga komoditas pangan global dapat semakin besar dan berdampak pada prospek inflasi, termasuk di negara-negara dengan peringkat kredit tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Regenerasi petani masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sektor pertanian nasional. Di tengah target swasembada pangan dan kebutuhan menjaga ketahanan pangan jangka panjang, semakin sedikit anak muda yang melihat pertanian sebagai pilihan masa depan.

Rendahnya kesejahteraan petani, minimnya akses lahan, hingga citra negatif yang melekat pada profesi petani membuat sektor ini semakin ditinggalkan generasi muda.

Masalah tersebut muncul ketika struktur usia petani Indonesia terus menua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menyerap sekitar 40,64 juta tenaga kerja atau 29,96% dari total penduduk bekerja pada Agustus 2022.

Namun, jumlah petani muda terus menyusut. Per 2021, hanya terdapat sekitar 3,95 juta petani berusia 16–30 tahun atau setara 21,9% dari total petani nasional.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional. Di saat pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, regenerasi tenaga kerja justru berjalan lambat.

Masalah Utama Regenerasi Petani

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari budaya dan kebijakan yang selama ini belum menempatkan profesi petani sebagai pekerjaan yang menjanjikan.

“Kenapa orang tidak mau bertani? Karena memang kebudayaannya tidak didorong menjadi kebudayaan petani. Bertani itu belum dianggap sebagai pekerjaan yang mulia,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Henry, persepsi negatif terhadap profesi petani lahir dari realitas kesejahteraan yang masih rendah. Generasi muda melihat pekerjaan di sektor pertanian identik dengan ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan akses ekonomi.

“Kalau jadi petani ya pasti hidupnya susah. Itu yang dilihat sekarang. Padahal kalau bertani bisa hidup layak, punya tanah, dan dianggap sebagai kehidupan yang bermartabat, pasti orang mau,” ujarnya.

Dia menilai persoalan utama regenerasi petani berada pada akses terhadap lahan. Tanpa kepastian kepemilikan atau penguasaan lahan sebagai alat produksi, pertanian sulit menjadi pilihan yang menarik bagi generasi muda.

Menurut Henry, kepemilikan lahan produktif memberikan kepastian usaha sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan yang lebih baik bagi petani.

“Kalau punya tanah 4 hektare atau 5 hektare, punya kebun sawit misalnya, tentu orang mau jadi petani,” katanya.

SPI sendiri mengaku terus melakukan pendidikan dan pendampingan bagi pemuda di pedesaan. Organisasi tersebut juga aktif mendorong pelaksanaan reforma agraria agar generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap lahan produktif.

“Kami terus mendidik pemuda-pemuda petani untuk memperjuangkan reforma agraria supaya punya tanah, supaya menjadi alat produksinya, dan supaya kehidupannya menjadi lebih baik,” ujar Henry.

Namun demikian, dia mengakui upaya tersebut belum cukup untuk menjawab kebutuhan regenerasi petani secara nasional. Jumlah anak muda yang masuk ke sektor pertanian masih jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan tenaga kerja pertanian di masa mendatang.

Menurut Henry, pemerintah perlu menghadirkan program yang menghubungkan pendidikan pertanian dengan penyediaan lahan produktif bagi generasi muda.

“Coba dibuat program pendidikan bagi pemuda, setelah dididik kemudian diberikan tanah yang produktif. Saya kira pasti banyak yang mau menjadi petani,” katanya.

Selain persoalan akses lahan dan kesejahteraan, tantangan lain datang dari citra sektor pertanian yang berkembang di ruang publik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif mengonsumsi informasi melalui media sosial.

Kepala Sekretariat Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI) sekaligus Board of Governors RSPO Rukaiyah Rafik menilai narasi yang berkembang mengenai sektor pertanian, khususnya sawit, kerap lebih banyak menyoroti sisi negatif dibandingkan realitas yang dihadapi petani di lapangan.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak anak muda enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari keluarga petani, meskipun kehidupan mereka selama ini bergantung pada sektor tersebut.

FORTASBI sebelumnya mengumpulkan sekitar 28 kreator konten muda dan membawa mereka langsung ke sentra perkebunan sawit di Palangkaraya untuk melihat aktivitas petani serta program konservasi orangutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkenalkan realitas sektor sawit kepada generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan keseharian mereka.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan masih kuatnya stigma negatif terhadap sawit di kalangan anak muda.

“Ada beberapa anak muda itu bapaknya petani sawit, tapi anti bicara kelapa sawit. Karena narasi yang sudah ke permukaan itu adalah kelapa sawit merusak lingkungan, membakar hutan, menghancurkan satwa,” kata Rukaiyah.

Bahkan, menurut dia, sebagian kreator konten yang mencoba membagikan cerita mengenai kehidupan petani sawit kerap mendapat serangan di media sosial.

“Ada juga yang anak muda lalu dia membuat konten, dia dihajar di media sosial dan viewernya sampai ratusan ribu gara-gara dia bicara itu,” ujarnya.

Rukaiyah menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak generasi muda dengan sektor pertanian. Di saat petani membutuhkan regenerasi, informasi yang diterima anak muda justru banyak didominasi isu negatif yang belum tentu menggambarkan kondisi secara utuh.

Dia mencontohkan masih banyak anak petani yang memperoleh pendidikan dan kehidupan lebih baik dari hasil usaha perkebunan keluarganya, tetapi enggan menceritakan pengalaman tersebut di ruang publik.

“Saya tanya, siapa yang punya kelapa sawit, siapa yang bapaknya punya kelapa sawit, kenapa tidak menceritakan itu. Kamu mau makan, kamu mau sekolah dari sawit, tapi kalian tidak bicara tentang bagaimana keluarga berpenghidupan,” katanya.

Menurut Rukaiyah, pelibatan kreator konten dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki persepsi generasi muda terhadap sektor pertanian. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan metode komunikasi konvensional karena lebih dekat dengan pola konsumsi informasi generasi muda saat ini.

Dia mencontohkan salah satu kreator konten asal Aceh yang tumbuh di lingkungan petani dan aktif membagikan cerita mengenai kehidupan petani sehari-hari, termasuk tantangan yang mereka hadapi.

“Ada konten kreator dari Aceh yang berani bicara tentang sawit dan petani. Dia hidup di tengah-tengah petani dan menceritakan bagaimana susahnya petani, bagaimana susah petani kalau banjir. Jadi petani juga terdampak terhadap banjir,” ujarnya.

Di sisi lain, FORTASBI terus memperkuat perannya sebagai pusat pembelajaran bagi petani sawit swadaya bersertifikat. Hingga saat ini, sekitar 22.000 petani telah tergabung dalam jaringan organisasi tersebut dari total sekitar 40.000 petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.

Menurut Rukaiyah, organisasi tersebut dibangun sebagai ruang belajar bagi petani untuk saling berbagi pengalaman sekaligus mendampingi petani lain dalam menerapkan praktik perkebunan berkelanjutan.

“FORTASBI pada dasarnya didirikan untuk mengakomodasi petani-petani yang sudah bersertifikat. Organisasi ini menjadi rumah bagi petani untuk belajar, berbagi pengalaman, dan mendampingi petani lainnya dalam menerapkan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi sektor pertanian nasional, regenerasi petani tidak lagi sekadar persoalan menambah jumlah tenaga kerja muda. Tantangan yang muncul jauh lebih kompleks karena menyangkut kesejahteraan, akses terhadap lahan, persepsi sosial, hingga bagaimana pertanian diposisikan sebagai profesi yang memiliki masa depan.

Tanpa perubahan yang mampu membuat pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan sosial, Indonesia berisiko menghadapi kekurangan petani produktif pada saat kebutuhan pangan terus meningkat.

Ketika generasi muda semakin menjauh dari sawah dan kebun, pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi petani masa depan menjadi semakin relevan bagi keberlanjutan sektor pangan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menggelar Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (15/6). Pendataan sendiri akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo mengatakan berbeda dengan sensus ekonomi satu dekade lalu, Sensus Ekonomi 2026 turut memasukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bagian dari pendataan.

Selain itu, pendataan juga mencakup pelaku ekonomi kreatif dan digital, mulai dari usaha rumahan hingga afiliator dan influencer.

Sonny mengatakan petugas sensus akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah, termasuk yang tidak memiliki identitas usaha atau papan nama.

"Akan door to door. Walaupun tidak tampak aktivitas usahanya dari luar, tidak ada plangnya dan seterusnya, maka kita akan ke rumah-rumah menangkap itu semua. Kita juga akan bekerja sama dengan asosiasi dan pelaku platform digital untuk membantu pendataan," kata Sonny di Kendari, pada Senin (15/6).

BPS berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan melalui pengisian sejumlah pertanyaan. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang dihimpun dalam Sensus Ekonomi 2026.

Bisnis.com, MAKASSAR — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI Regional Office (RO) Makassar menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,82 triliun sepanjang Januari–April 2026. Mayoritas pembiayaan tersebut mengalir ke sektor produktif, terutama pertanian.

Wilayah kerja BRI RO Makassar mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Regional CEO BRI Regional 15 Makassar Argo Prabowo mengatakan sebanyak 56,08% dari total penyaluran KUR selama empat bulan pertama tahun ini disalurkan ke sektor produksi. Sementara itu, sisanya mengalir ke sektor nonproduksi.

Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai penyaluran mencapai Rp2,39 triliun atau setara 49,6% dari total realisasi. Selanjutnya, sektor perikanan menyerap Rp165,18 miliar atau 3,42%, sedangkan industri pengolahan menerima Rp147,69 miliar atau 3,06%.

"KUR ke pertanian masih mendominasi karena kita tahu sektor ini memegang peran penting dalam perekonomian wilayah timur, utamanya Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu lumbung pangan nasional. BRI berkomitmen mendukung penyaluran KUR ke sektor unggulan demi mendorong ekonomi daerah," ujar Argo kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Di sektor nonproduksi, perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran mencapai Rp1,17 triliun atau 24,39% dari total portofolio KUR BRI hingga April 2026. Adapun sektor jasa menyerap pembiayaan sebesar Rp942,12 miliar atau setara 19,53%.

Dari sisi segmentasi, KUR Mikro masih mendominasi penyaluran dengan nilai Rp4,38 triliun atau sekitar 91% dari total realisasi. Sementara itu, KUR Kecil tercatat sebesar Rp439 miliar atau sekitar 9%.

Regional Mikro Banking Head BRI Regional 15 Makassar Iwan Suprianto mengatakan sebagian besar penyaluran KUR berada pada rentang plafon kredit Rp25 juta hingga Rp50 juta.

Menurutnya, segmen tersebut umumnya digunakan pelaku usaha untuk memperkuat modal kerja dan berpotensi mendorong penambahan tenaga kerja.

"Meskipun belum ada data absolut mengenai jumlah pasti penyerapan tenaga kerja, proyeksi matematis berdasarkan rasio pertumbuhan debitur menunjukkan angka yang sangat positif, mencapai di kisaran hingga ribuan orang," pungkas Iwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh anggota Laskar Merah Putih (LMP) bersama-sama mengawal agenda besar Presiden Prabowo Subianto menjaga swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Menurutnya, perjuangan mencapai kemandirian pangan merupakan tugas seluruh anak bangsa yang harus dijaga bersama. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Silaturahmi Nasional Laskar Merah Putih di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Di hadapan jajaran pengurus dan anggota LMP dari berbagai daerah, Mentan Amran yang juga Dewan Pembina LMP menegaskan, capaian sektor pertanian saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Selama Laskar Merah Putih ada di sisi kami, kami tidak akan mundur. Ini bukan pekerjaan saya sendiri, tetapi pekerjaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menjaga Merah Putih dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan,” kata Mentan Amran.

Menurut dia, berbagai capaian yang diraih sektor pertanian dalam dua tahun terakhir menjadi tonggak penting menuju kemandirian pangan nasional. Saat ini stok beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Sejak Republik ini berdiri, inilah stok beras tertinggi yang kita miliki. Tapi ini bukan karena satu orang, melainkan hasil kerja bersama seluruh anak bangsa, TNI, Polri, pemerintah daerah, petani, dan semua pihak yang mencintai Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 tercatat 127,73 menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, keberhasilan ini sekaligus menunjukkan, kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor pangan berada di jalur yang tepat.

Namun, ia mengakui berbagai upaya perbaikan sektor pertanian tidak lepas dari kritik dan gangguan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati ketergantungan impor.

“Banyak yang tidak senang ketika Indonesia kuat. Dulu Indonesia menjadi pasar besar bagi pangan dunia. Namun, sekarang kita ingin berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu kita tidak boleh mundur hanya karena kritik. Kalau kritiknya konstruktif, itu tanda cinta kepada bangsa ini,” ucapnya

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran memaparkan berbagai program strategis pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, mulai dari optimasi lahan, rehabilitasi irigasi hingga program cetak sawah di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, pengembangan lahan sawah tidak hanya dilakukan di Merauke, juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta berbagai daerah lain yang memiliki potensi besar untuk mendukung produksi nasional.

“Merauke hanya sebagian kecil. Yang terbesar justru ada di Sumatera Selatan dan sejumlah wilayah lainnya. Semua ini untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Lahan yang dikelola adalah milik rakyat dan hasilnya untuk rakyat,” tegasnya.

Mentan Amran mengatakan, kerja besar menuju swasembada pangan membutuhkan keberanian dan konsistensi. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk Laskar Merah Putih, turut mengawal berbagai program strategis pemerintah agar tetap berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling sulit setelah merebut kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan. Kita harus menjaga agar bangsa ini mandiri dan berdaulat. Siapa pun nanti yang memimpin, agenda kedaulatan pangan harus terus dikawal,” ucapnya.

Ia juga menegaskan komitmennya memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat. “Kami tidak akan memberi ruang bagi mafia yang mempermainkan rakyat. Kalau ada yang merugikan petani dan bangsa ini, akan kami tindak. Kami tidak akan mundur,” tegasnya.

Mentan Amran optimistis Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan pangan dunia. Dengan dukungan seluruh komponen bangsa, ia meyakini cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia mandiri pangan dapat tercapai.

“Mimpi besar Presiden, seluruh pulau di Indonesia mandiri pangan. Pangan aman, protein tercukupi, dan kesejahteraan petani meningkat. Karena itu, mari kita kawal bersama. Ini bukan semata program pemerintah, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menyukseskan program Electrifying Agriculture.

Salah satu fokus utamanya pada klaster sektor pertanian melalui optimalisasi pasokan listrik guna menggenjot produktivitas sektor hulu agro, di wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional ini.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare Muh. Akbar menjelaskan bahwa kolaborasi saat ini diarahkan pada akselerasi program pompanisasi, yakni konversi pompa berbasis gas elpiji maupun bahan bakar minyak (BBM) menjadi pompa bertenaga listrik.

Pemasangan pompa listrik ini disasar sekitar 1.500 titik, direncanakan berjalan bertahap dari tahun 2025 hingga akhir 2026 ini. Secara agregat, target tersebut diproyeksikan mampu mencakup total lahan pertanian hingga seluas 18.000 hektare.

"Bahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi pekan lalu bersama Bupati, bisa saja ada penambahan target volume pada program keberlanjutan berikutnya,” ujar Akbar kepada wartawan di Sidrap, Selasa (9/6/2026).

Hingga pertengahan tahun ini, realisasi fisik elektrifikasi telah menyentuh angka kisaran 20% dari total target di wilayah Sidrap. Angka tersebut berarti telah mencakup sekitar 3.600 hektare lahan pertanian yang telah terfasilitasi pasokan daya setrum.

Sementara dari sisi operasional teknis lapangan, rasio pemanfaatan daya dirancang cukup efisien. Satu titik pompanisasi diperkirakan mampu mengakomodasi kebutuhan pengairan bagi 3 kelompok tani, di mana masing-masing kelompok mengoperasikan 1 unit pompa yang didukung oleh 1 meteran listrik tersendiri.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Duampanua Desa Baranti Ruslan mengungkapkan berdasarkan kalkulasi riil di tingkat usaha tani, peralihan dari basis gas elpiji ke daya listrik mampu memotong pos biaya operasional pengairan hingga di atas 80%.

Sebelumnya, saat menggunakan pompa gas LPG, petani menghabiskan sekitar 2 hingga 3 tabung ukuran 3 kg per hari. Dengan asumsi harga eceran Rp20.000 per tabung, beban operasional mencapai Rp60.000 per hari.

Setelah beralih ke pompa listrik, konsumsi energi hanya berkisar 4 kWh per hari. Dengan tarif komersial nonsubsidi Rp1.100 per kWh, petani cukup mengeluarkan biaya Rp4.400 per hari.

“Kami merasa sangat terbantu sejak menggunakan listrik untuk pompa air. Sebelumnya kami dibebankan biaya logistik tinggi karena harus membeli dan mengangkut tabung gas setiap hari ke area persawahan. Melalui inovasi pompa listrik ini, biaya produksi ditekan hingga sepertiganya. Nilai tambah lainnya adalah kenyamanan kerja karena mesin tidak bising dan sama sekali bebas emisi gas buang,” papar Ruslan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidrap Ibrahim menilai bahwa program Electrifying Agriculture merupakan momentum untuk memangkas ketergantungan komoditas subsidi, baik gas LPG 3 kg maupun solar bersubsidi.

Langkah konversi energi bersih ini sekaligus diposisikan sebagai pilar penopang utama dalam mengejar target ambisius produksi gabah yang dicanangkan pemerintah daerah.

“Bupati menetapkan target produksi sebesar 1 juta ton gabah di Sidrap. Ini merupakan lompatan target ekspansif, mendekati 50% dari basis capaian sebelumnya. Target ini mustahil tercapai tanpa adanya integrasi tata kelola air, penyediaan benih bersertifikat varietas super genjah guna mengejar indeks pertanaman IP300 (tiga kali masa tanam setahun), serta penguatan kelembagaan kelompok tani melalui penyediaan idealnya 5 titik bor per kelompok untuk mengairi 25 hektare lahan,” tegas Ibrahim.

Bisnis.com, JAKARTA — Meningkatnya tekanan suhu panas akibat perubahan iklim menyebabkan setiap pekerja di sektor pertanian Indonesia kehilangan rata-rata 595,1 jam kerja sepanjang 2024, naik 21,8% dibandingkan 2022. Total jam kerja yang hilang di sektor ini diestimasi mencapai 23,6 juta jam pada tahun tersebut.

Hal ini terungkap dalam laporan Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) bertajuk Heat Stress & UK Food Imports. Tren kehilangan jam kerja tercatat menunjukkan kenaikan jangka panjang yang konsisten, dengan rata-rata sekitar empat jam tambahan yang hilang per pekerja setiap tahunnya akibat tekanan suhu panas.

Jika dibandingkan dengan periode lebih panjang, jam kerja yang hilang per pekerja juga lebih tinggi 14,9% dibandingkan 2019 dan 24,4% dibandingkan dengan 2014. Laporan mencatat kenaikan total jam kerja yang hilang dipicu terutama oleh meningkatnya tekanan panas per pekerja, bukan oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang signifikan.

Manager Outreach & Advocacy CERAH Bondan Andriyanu mengatakan dampak cuaca ekstrem tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga merambat ke konsumen perkotaan.

"Selain oleh petani yang kehilangan mata pencaharian saat panen, dampak dari cuaca ekstrem juga dirasakan oleh warga kota yang membeli produk turunannya, kopi dan sayur-mayur. Barang-barang tersebut menjadi mahal dan langka bagi orang-orang yang seharusnya bisa membeli produk tersebut. Ini adalah dampak yang dirasakan secara seragam oleh semua orang Indonesia. Maka dari itu, kita tidak boleh beradaptasi saja. Mitigasi iklim juga penting," kata Bondan, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).

Laporan tersebut menyoroti tekanan iklim berlapis yang memperparah kondisi sektor pertanian yang dihadapi Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan deforestasi yang masif mendorong banjir dan tanah longsor yang lebih sering dan intens, sebagaimana terjadi pada 2025. Kota-kota padat penduduk mengalami gelombang panas, sementara pemanasan air laut mengancam ekosistem terumbu karang dan bakau yang krusial bagi sektor perikanan dan mitigasi banjir.

Jika fenomena iklim El Niño yang diprakirakan terjadi pada 2026 berlanjut hingga 2027, kondisi lebih kering dari normal diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, serta gangguan pola muson yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Kepala Program Internasional ECIU Gareth Redmond King mengatakan ancaman perubahan iklim kini tidak hanya menyasar tanaman pangan, tetapi juga para pekerja yang memproduksinya.

"Ancaman dari perubahan iklim semakin meningkat, berdampak pada tanaman pangan itu sendiri, tetapi juga pada para pekerja yang kita andalkan untuk memproduksinya. Di negara-negara seperti India, di mana suhu saat ini mencapai angka empat puluhan derajat Celsius, sangat berbahaya untuk bekerja di luar ruangan, yang membahayakan kesehatan, mata pencaharian, dan pasokan makanan yang stabil," ujarnya.

Dampak produktivitas petani Indonesia ini turut berisiko mengganggu rantai pasok pangan global. Indonesia termasuk dalam 15 negara dengan kerentanan iklim tinggi yang secara kolektif memasok 11% dari total impor pangan Inggris senilai 7,4 miliar poundsterling pada 2025. Inggris mengimpor pangan dari Indonesia senilai 172 juta poundsterling atau setara 101 juta kilogram pada 2025, mencakup komoditas kopi, minyak sawit, kelapa kering, dan tuna cakalang.

Tren ini juga terjadi secara global. Sekitar 1,5 miliar orang atau 25,3% populasi usia kerja bekerja di luar ruangan pada 2024, dengan potensi kehilangan jam kerja akibat paparan panas mencapai 640 miliar jam, naik 98,1% dibandingkan dengan rata-rata pada dasawarsa 1990–1999. Pekerja pertanian menyumbang hampir dua pertiga atau 63,5% dari total jam kerja yang hilang secara global, dan bahkan mencapai tiga perempat atau 75,5% di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Laporan ECIU merekomendasikan percepatan mitigasi perubahan iklim serta investasi dalam perlindungan tenaga kerja sektor pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan global.