Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit program di Provinsi Bali mencapai Rp5,67 triliun atau tumbuh 38,88% (yoy) hingga 31 Mei 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali Supendi menjelaskan jumlah debitur kredit program mencapai 66.095 debitur. Penyaluran kredit paling besar disalurkan ke usaha mikro dengan realisasi Rp3,4 triliun. Kemudian ke usaha kecil Rp1,5 triliun, kredit UMi Rp31,50 miliar, kredit UMi Pro Rp520 juta, kredit Supermi Rp5,81 miliar.

Selain itu, kredit program juga disalurkan ke sektor perumahan dengan realisasi Rp376,64 miliar, dan supply rumah Rp291,40 miliar.

"Jika dilihat per sektor, penyaluran kredit program paling besar ke perdagangan besar dan eceran yakni 33,37%, kemudian sektor pertanian perburuan dan kehutanan 20,34%, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya 12,36%" jelas Supendi, Selasa (23/6/2026).

Penyaluran kredit program paling besar di Kota Denpasar kemudian Kabupaten Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana, Gianyar, Buleleng dan Badung. Supendi menjelaskan Bali menempati ke-6 dalam penyaluran kredit program setelah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Bali posisi Maret 2026 tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tumbuh sebesar 6,45% (yoy) menjadi Rp120,66 triliun (Maret 2025: 6,01% yoy).

Sementara itu, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 8,19% yoy menjadi Rp146,47 triliun (Maret 2025: 6,26% yoy). Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit (yoy) masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,08 triliun atau 16,92% (Maret 2025: 16,24% yoy).

Peningkatan pada kredit investasi menunjukkankontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorongpertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali. Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,28% yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,25% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang, meningkat 1,896 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan pasar tenaga kerja yang terus berlanjut.

Sektor industri menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi 13,57 persen terhadap total tenaga kerja, menandai bergeraknya aktivitas produksi di berbagai daerah. Sementara itu, sektor pertanian tetap berperan penting dengan menyerap 28,78 persen tenaga kerja, disusul oleh perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi sekitar 17,95 persen pada Februari 2026.

“Peningkatan jumlah penduduk bekerja diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,76 persen pada Februari 2025 menjadi 4,68 persen pada Februari 2026. Jumlah pengangguran juga berkurang dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang pada periode yang sama,” ungkap Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dikutip, Selasa (5/5/2026).

Dari total 219,54 juta penduduk usia kerja, 154,91 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,56 persen.

BPS juga mencatat adanya perbaikan dalam kualitas pekerjaan. Proporsi pekerja penuh waktu meningkat, sementara setengah pengangguran menurun, menandakan perbaikan dalam stabilitas lapangan kerja.

Secara sektoral, tiga lapangan usaha masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan industri. Ketiganya menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional, menyerap 60,29 persen tenaga kerja, dan berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tumbuh solid ditengah tekanan global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,72 triliun hingga Maret 2026.

Berdasarkan komposisinya, penyaluran KUR BTN didominasi oleh KUR kecil sebesar Rp2,04 triliun atau sekitar 75%, sementara KUR mikro mencapai Rp687 miliar atau 25%.

Dari sisi sektor, penyaluran terbesar mengalir ke perdagangan besar dan eceran dengan porsi 59,22%, diikuti sektor akomodasi serta makanan dan minuman sebesar 12,36%, serta konstruksi sebesar 10,08%.

"BTN juga mencatat peningkatan kualitas debitur melalui program KUR naik kelas, hingga Maret 2026, sebanyak 4.719 debitur berhasil meningkatkan skala usahanya, baik melalui peralihan dari KUR mikro ke KUR kecil maupun peningkatan plafon pembiayaan," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada saat media briefing di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Penyaluran KUR menjadi bagian dari strategi BTN dalam memperluas bisnis di luar sektor perumahan, sejalan dengan transformasi menuju beyond mortgage.

Di sisi lain, BTN mencatat penyaluran 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 hingga April 2026 dengan nilai total mencapai Rp530 triliun.

Nixon menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan kontribusi jangka panjang BTN dalam membangun ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

Menurutnya, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi keuangan terintegrasi bagi masyarakat.

BTN juga menghadirkan inovasi melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, serta memperluas layanan keuangan dari berbagai fase kehidupan nasabah, mulai dari tabungan, transaksi digital, hingga pembiayaan dan investasi.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan bahwa permintaan hunian layak masih tinggi, meski sektor perumahan menghadapi tantangan dari sisi pasokan seperti ketersediaan lahan dan perizinan.

Dari sisi debitur, mayoritas KPR subsidi berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan, yang mencakup pekerja informal maupun formal.

Selain KPR, BTN juga memperkuat ekosistem perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga Maret 2026, penyaluran KPP mencapai Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur, dengan rincian Rp1,47 triliun untuk sisi supply seperti pengembang dan kontraktor, serta Rp700 miliar untuk sisi demand seperti pembelian dan renovasi rumah.

Dalam transformasi digital, BTN mengembangkan platform Bale Properti yang menyediakan layanan pencarian hingga pengajuan KPR secara end-to-end.

Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 521 listing properti dan sekitar 780 pengajuan KPR online per bulan, dengan waktu pemrosesan rata-rata tiga hari.

BTN juga menghadirkan inovasi berbasis keberlanjutan, termasuk program pembayaran angsuran KPR berbasis pengelolaan sampah, serta program BTN Housingpreneur untuk meningkatkan kapasitas pengembang perumahan skala kecil dan menengah.

Ke depan, BTN menargetkan penyaluran KPR sebanyak 240.950 unit pada 2026, sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan dan menghadirkan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja (Wilker) OJKMalang mencapai Rp110,48 triliun pada Desember 2025.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan sepanjang2025, industri perbankan di wilayah kerja OJK Malang menunjukkan kinerja yang solid dan resilien dengan pertumbuhan kredit mencapai5,03%yoymenjadi Rp110,48triliun.

“Ditinjau dari jenis penggunaan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit investasi sebesar7,89% yoy,” ujarnya dikutip Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, kualitas kredit pun masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,62% per 31 Desember2025atau meningkat0,33% dari posisi yang sama tahun sebelumnya. Loan at Risk perbankan di wilayah kerja OJK Malang mencapai10,11% per-akhir Desember2025.Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember2025tercatat4,55% yoy menjadi Rp103,93triliun.

Sampai dengan akhir2025, dia menegaskan, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih tertuju kepada 3 sektor ekonomi utama yaituRumah Tangga(Rp32,74triliun; porsi:29,63%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp21,11triliun; porsi:19,10%), danIndustri Pengolahan(Rp20,25triliun; porsi:18,33%).

Adapun sektor ekonomi dengan persentase pertumbuhan kredit tertinggi, kata Farid, yakni adalah pendidikan(tumbuh30,33% yoy), realestat(tumbuh28,51% yoy), serta konstruksi (tumbuh24,58% yoy).

“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap ±32.144 rekening (prev: ±31.382 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD),” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai berdasarkan data tersebut menunjukkan kinerja perbankan wilker OJK Malang selama 2025 cukup atraktif, di tengah ketidakpastian global dan dinamika perekonomian domestik, penyaluran kredit masih tetap tumbuh di atas 5%.

Menurutnya, hal ini seiring dengan arah fiskal pemerintah pusat yang berupaya menjaga daya beli masyarakat dan linier dengan penyaluran kredit yang tertinggi di sektor rumah tangga dengan porsi 29,63%.

Selain itu, kata dia, pertumbuhan penyaluran kredit di sektor real estate dan konstruksi mengindikasikan perekonomian daerah terus bergerak dengan memaksimalkan domestic demand. Kondisi ini juga sebagai wujud tumbuhnya investasi karena ada peningkatan aset dari hasil pembangunan real estate dan konstruksi.

Menurut Joko, faktor ini akan menjadi salah satu daya dorong untuk 2026 lebih atraktif lagi. Sementara itu, kinerja terhadap perlindungan konsumen terus meningkat seiring dengan pemblokiran rekening sebagai tindak lanjut dari pemberantasan praktik judi online yang meresahkan masyarakat.

Bisnis.com, MALANG — Penyaluran kredit perbankan di wilayah kerja Kantor OJK Malang tumbuh 4,53% yoy menjadi sebesar Rp109,06 triliun pada November 2025.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Farid Faletehan, mengatakan realisasi penyaluran kredit sebesar itu terutama dikontribusikan pada sektor rumah tangga sebesar 29,85%; perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 19,42%; serta industri pengolahan sebesar 16,53%.

“Pertumbuhan kredit tersebut utamanya ditopang oleh pertumbuhan kredit investasi sebesar 8,97% yoy,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Secara nasional, kata dia, Kredit Investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,98% yoy, utamanya ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan.

Pertumbuhan kredit investasi tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yang menunjukkan peran perbankan dalam pembiayaan ekspansi dan peningkatan kapasitas sektor riil untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan nasional, kata dia, proporsi sebesar itu lebih rendah. Pertumbuhan kredit perbankan nasional mencapai realisasi 7,74%.

Dia menduga, pertumbuhan kredit perbankan di wilayah kerja OJK Malang yang lebih kecil karena pelaku usaha masih wait and see dengan kondisi ekonomi saat itu.

Di sisi lain, kata dia, perbankan juga selektif dalam menyalurkan kredit. Mereka tidak jor-joran menyalurkan kredit dalam situasi seperti itu karena khawatir akan meningkatkan risiko NPL.

“Kredit nasional tumbuh lebih tinggi karena banyak disalurkan ke korporasi, sedangkan di daerah kebanyakan ke UMKM,” ujarnya.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan DPK bank syariah tumbuh signifikan. Pembiayaan Bank Umum Syariah tumbuh 5,37% yoy posisi 30 November 2025 sedangkan pembiayaan BPRS tumbuh 23,26% yoy. Pertumbuhan DPK Bank Umum Syariah mencapai 10,16% yoy sedangkan BPRS mencapai 13,44% yoy.

Adapun risiko kredit yang tercermin dari rasio NPL mengalami peningkatan 0,25% yoy dari 2,47% (November 2024) menjadi 2,72% (November 2025).

Aset perbankan yang berlokasi di 7 (tujuh) wilayah kerja KOJK Malang tumbuh 8,36% yoy mencapai Rp184,97 triliun per 30 November 2025. Perbankan dimaksud terdiri dari 35 (tiga puluh lima) entitas Bank Umum Konvensional (BUK), 6 (enam) Bank Umum Syariah (BUS), 48 (empat puluh delapan) BPR, dan 6 (enam) BPRS.

Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan positif yakni sebesar 4,05% yoy atau mencapai Rp105,23 triliun per 30 November 2025.

Meski begitu, dia menilai, kinerja intermediasi perbankan meningkat dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas di level yang memadai.

“Untuk 2026, kinerja perbankan diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan kredit dan DPK yang tetap stabil, ditopang oleh kualitas kredit yang terjaga dan permodalan yang kuat,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pertumbuhan penyaluran kredit ini menjadi indikasi bahwa perekonomian domestik 2025 masih atraktif.

Menurutnya, sektor-sektor ekonomi terus bergerak untuk ekspansi. Ekonomi digital menjadi penopang dan terus memberikan asa untuk menggerakan konsumsi khususnya melalui transaksi di e-commerce. Hal ini tercermin dari data Bank Indonesia yang mencatat peningkatan transaksi e-commerce di kuartal III/2025 mengalami pertumbuhan 20,5% (YoY).

Diperkirakan nilai pasar e-commerce pada periode tersebut mencapai sekitar Rp800 triliun. Fakta ini menjadi salah satu bukti yang memperkuat penyaluran kredit perbankan maupun lembaga pembiayaan terus tumbuh.

“Dalam upaya ekspansi ini, tentu dapat meningkatkan risiko kredit (NPL) karena faktor domestik seperti bencana alam maupun stabilitas nasional dan dampak dari gejolak geopolitik global,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian FEB UB itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja kegiatan dunia usaha pada kuartal IV/2025 melambat apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, meski tetap berada di zona ekspansi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso memaparkan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,61% pada kuartal IV/2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian kuartal III/2025 yang mencatatkan SBT sebesar 11,55%.

Meski terjadi perlambatan secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ), BI menilai kinerja kegiatan usaha tetap terjaga, ditopang oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru yang mendorong permintaan domestik.

"Kinerja mayoritas Lapangan Usaha [LU] tercatat positif dengan SBT tertinggi pada LU Jasa Keuangan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor, LU Industri Pengolahan, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum," jelas Denny dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).

Perinciannya, sektor Jasa Keuangan mencatatkan SBT sebesar 1,95%, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 1,21%, serta Industri Pengolahan sebesar 1,18%. Kenaikan aktivitas di sektor perdagangan dan transportasi dinilai sejalan dengan peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Kendati demikian, perlambatan laju kegiatan usaha secara umum tertahan oleh kontraksi yang terjadi pada sektor primer. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan penurunan kegiatan usaha dengan SBT -0,73%.

BI menjelaskan penurunan kinerja sektor pertanian ini disebabkan oleh faktor musiman, yang mana subsektor Tanaman Pangan memasuki masa tanam di sentra pangan utama seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Selain itu, subsektor tanaman hortikultura dan perkebunan juga tertekan akibat curah hujan tinggi dan bencana banjir di beberapa wilayah.

Sejalan, sektor pertambangan dan penggalian juga masuk ke fase kontraksi dengan SBT -0,04%, turun dari kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 0,64%. Cuaca ekstrem dilaporkan menjadi faktor penghambat utama aktivitas pertambangan pada periode tersebut.

Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan didorong oleh sektor Perdagangan dan Transportasi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan akhir tahun. Setelah sempat terkontraksi pada kuartal III/2025, penggunaan tenaga kerja pada kuartal IV/2025 kembali tumbuh positif dengan SBT 0,72%.

Saldo Bersih (SB) Likuiditas juga tercatat sebesar 18,72%, meningkat dari 15,96% pada kuartal sebelumnya. Kemampuan perusahaan mencetak laba atau rentabilitas juga membaik dengan SB 16,51%, yang dibarengi dengan persepsi responden yang menilai akses kredit perbankan menjadi lebih mudah pada periode laporan.

Pada kuartal I/2026, responden survei BI optimistis kegiatan usaha akan kembali meningkat. Bank Indonesia memprakirakan SBT kegiatan usaha pada kuartal I/2026 akan menembus level 12,93%.

Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi panen raya pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang diprediksi mencatat SBT 1,95%. Selain itu, sektor Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran juga diproyeksikan tumbuh lebih tinggi seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi harga perdagangan besar (HPB) umum pada Desember 2025 sebesar 0,85% secara bulanan atau month-to-month (MtM) dibandingkan November 2025.

Secara tahunan, inflasi HPB Desember 2025 tercatat sebesar 2,83% year-on-year (YoY) dari Desember 2024.

Dilansir dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan BPS, seksi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami inflasi tertinggi yaitu 3,75% secara bulanan (MtM) dan 7,66% secara tahunan (YoY).

Mereka juga menjadi kategori harga perdagangan besar yang memberikan andil terbesar yakni masing-masing 0,68% untuk inflasi bulanan dan 1,38% untuk inflasi tahunan.

"Seksi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang utama inflasi HPB bulanan pada Desember 2025," dikutip dari BRS yang diterbitkan BPS, Senin (5/1/2026).

Adapun secara bulanan, tingkat inflasi bulanan pada seksi makanan, minuman; tembakau, tekstil pakaian dan produk kulit merupakan yang tertinggi selanjutnya secara bulanan yakni 0,33% (MtM). Sementara itu, inflasi tahunan mencapai 2,50% (YoY).

Selanjutnya, bijih besi dan mineral, listrik dan air mengalami inflasi 0,32% secara bulanan (MtM), namun deflasi secara tahunan yakni 0,26% (YoY).

Kemudian, barang lainnya yang dapat diangkut, kecuali produk logam, mesin dan perlengkapannya mengalami inflasi bulanan 0,21% (MtM), dan 1,39% (YoY).

Lalu, produk logam, mesin dan perlengkapannya mengalami inflasi 0,04% (MtM) dan 1,30% (YoY).

Adapun dari sisi indeks HPB khusus kelompok bangunan/konstruksi, inflasi terjadi secara bulanan 0,5% (MtM) dan 2,06% (YoY).

Pada inflasi HPB kelompok tersebut, pendorong utama adalah inflasi pada bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebesar 0,69% (MtM) dan 2,91% (YoY).

Bisnis.com, MALANG—Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 6,54% yoy dari Rp103,32 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp110,08 triliun (Oktober 2025).

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan secara yoy, baik bank umum konvensional, bank umum syariah, BPR, dan BPRS seluruhnya mencatatkan pertumbuhan positif.

“Seluruh daerah tingkat II di wilayah kerja OJK Malang mengalami pertumbuhan kredit yang berkisar dari 0,24%-21,70% yoy,” ucapnya seperti dikutip, Jumat (26/12/2025).

Pertumbuhan tersebut, kata dia, utamanya ditopang oleh pertumbuhan kredit investasi sebesar 12,61% yoy. Adapun risiko kredit yang tercermin dari rasio NPL mengalami peningkatan 0,28% yoy dari 2,49% (Oktober 2024) menjadi 2,77% (Oktober 2025).

Dia menjelaskan pula, sumber pendanaan utama bank yang berupa dana pihak ketiga (DPK) juga secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan positif yakni sebesar 3,24% yoy atau mencapai Rp105,22 triliun per 31 Oktober 2025.

“Penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih terfokus pada sektor rumah tangga (Rp32,40 triliun/porsi: 29,43%), perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Rp21,45 triliun/porsi: 19,49%), serta industri pengolahan (Rp18,47 triliun/porsi: 16,78%),” ujarnya.

Farid menambahkan, aset perbankan yang berlokasi di 7 (tujuh) wilayah kerja KOJK Malang tumbuh 7,73% yoy mencapai Rp183,72 triliun per 31 Oktober 2025. Perbankan dimaksud terdiri dari 35 (tiga puluh lima) entitas Bank Umum Konvensional (BUK), 6 (enam) Bank Umum Syariah (BUS), 48 (lima puluh) BPR, dan 6 (enam) BPRS.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penyaluran kredit yang meningkat pada Oktober mengindikasikan hasil positif dari relaksasi belanja pemerintah pusat dan daerah sehingga mendorong peningkatan konsumsi.

Menurutnya, hal ini berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu menstimulasi peningkatan kebutuhan kredit untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun kebutuhan konsumsi.

Peningkatan penyaluran kredit ini, kata dia, menjadi salah satu pendorong ekonomi pada akhir 2025. Selain itu diskon berbagai kebutuhan rumah tangga, gadget dan kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan penyaluran kredit. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bahtera Bumi Raya Tbk. (PGJO) mendirikan dua anak usaha baru, yakni PT Niaga Batu Raya dan PT Niaga Nikel Raya, sebagai bagian dari pengembangan struktur usaha perseroan.

Corporate Secretary PGJO, Natalia, menyampaikan bahwa pendirian PT Niaga Batu Raya telah dituangkan dalam Akta Pendirian No.22 tertanggal 5 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0105426.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025.

“Perseroan telah mendirikan anak usaha baru bernama PT Niaga Batu Raya, berkedudukan di Jakarta Selatan,” ujar Natalia dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (26/12/2025).

Natalia menjelaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Niaga Batu Raya adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, yang meliputi perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas serta produk YBDI (KBLI 46610), dan perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620).

Dari sisi permodalan, PT Niaga Batu Raya memiliki modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp100 juta yang terbagi atas 10.000 saham. Perseroan menguasai 9.999 saham atau setara 99,99%, sementara satu saham atau 0,01% dimiliki oleh Willius Wijaya.

Selain itu, PGJO juga mendirikan anak usaha lain bernama PT Niaga Nikel Raya yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Pendirian entitas tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No.21 tertanggal 5 Desember 2025 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan No. AHU-0105423.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 8 Desember 2025.

“Perseroan telah mendirikan anak usaha baru bernama PT Niaga Nikel Raya, berkedudukan di Jakarta Selatan,” kata Natalia.

Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Niaga Nikel Raya sama dengan PT Niaga Batu Raya, yakni bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas serta produk YBDI (KBLI 46610), serta perdagangan besar logam dan bijih logam (KBLI 46620).

Struktur permodalan PT Niaga Nikel Raya juga terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp100 juta dengan kepemilikan 99,99% oleh perseroan dan 0,01% oleh Willius Wijaya.

Natalia menyampaikan bahwa penyertaan modal perseroan dalam pendirian kedua anak usaha tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, mengingat nilai transaksi mencapai 20,02% dari ekuitas perseroan per 31 Juli 2025.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 4 POJK No.43/POJK.04/2020, transaksi material tersebut tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa penilai independen sepanjang transaksi dimaksud tidak memerlukan persetujuan RUPS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Natalia menegaskan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagai informasi, pada pemberitaan sebelumnya perseroan telah mengumumkan adanya perubahan pengendali. PT Batu Investasi Indonesia resmi menjadi pengendali baru PGJO setelah mengakuisisi sebanyak 493.088.500 saham atau setara 61,96% dari pemegang saham pengendali sebelumnya serta sejumlah investor individu.

Seiring dengan aksi pengambilalihan tersebut, PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. kemudian mengubah nama menjadi PT Bahtera Bumi Raya Tbk.. Pengendali baru juga menyampaikan rencana perubahan arah bisnis perseroan dari penyedia jasa travel marketplace menjadi perusahaan induk yang berfokus pada investasi di sektor logistik.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menyepakati pengangkatan direktur anyar perseroan. Manajemen menerangkan bahwa pengangkatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja perusahaan.

Melansir keterbukaan informasi, WIFI telah usai melaksanakan RUPSLB pada 26 November lalu. Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah pengangkatan Andrew sebagai Direktur Operasional dan SCM. Andrew menggantikan Erwin Tanjung pada posisi yang sama.

“Dapat disampaikan bahwa dengan adanya pengangkatan Andrew sebagai direktur perseroan akan memperkuat kinerja pengurus perseroan,” tulis manajemen dalam suratnya kepada Bursa, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Adapun untuk diketahui, Andrew merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki latar belakang pendidikan Sistem Informasi di Universitas Bina Nusantara (Binus). Sebelum menduduki posisi saat ini, Andrew telah malang melintang di berbagai perusahaan nasional maupun multinasional.

Pada periode 2021–2024, Andrew sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. (KIOS), sebuah perusahaan terbuka yang bergerak di sektor teknologi. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai CEO di PT Gudang Anak Bangsa pada periode 2019–2021 dan Head of Digital di PT Stucel Media Kreatif pada 2015–2019.

Pengalaman profesional Andrew juga termasuk kolaborasi dengan Dentsu Global, di mana dia menjabat sebagai Regional Google Trainer pada periode 2016–2020.

Dengan diangkatnya Andrew sebagai Direktur WIFI, berikut daftar jajaran direksi perseroan terbaru:

• Direktur Utama: Yune Marketatmo
• Direktur: Moh. Mustaghfirin
• Direktur: Shannedy Ong
• Direktur: Andrew

Selain melakukan penggantian direktur, RUPSLB WIFI juga menyepakati perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan dalam hal penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Artinya, WIFI yang sebelumnya bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital, dan jaringan serat optik melalui anak usaha, kini menambah sejumlah kegiatan usaha.

Penambahan tersebut mencakup perdagangan besar telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya. Ketiga kegiatan usaha itu masuk sebagai kegiatan usaha utama perseroan.

Selain itu, terdapat kegiatan usaha utama lainnya seperti perdagangan besar kopi, teh, dan kakao, periklanan, dan aktivitas perusahaan holding. Terdapat pula kegiatan usaha penunjang seperti aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

“Serta penambahan KBLI sebagaimana diuraikan di atas, dapat menunjang perluasan dan ekspansi bisnis perseroan,” kata manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2025. Salah satu lapangan usaha dengan kontribusi besar adalah perdagangan besar dan eceran, yang tumbuh dibarengi dengan kenaikan penggunaan kartu kredit dan uang elektronik.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menyatakan pada kuartal III/2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan (year-on-year/YoY) atau 1,43% secara kuartalan (quarter-to-quarter/QtQ).

"Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04% pada triwulan 3/2025," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (5/10/2025).

Salah satu lapangan usaha yang berkontribusi terhadap ekonomi adalah perdagangan, meskipun pada periode tersebut industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi sebesar 1,13% dari pertumbuhan yang sebesar 5,04%.

Sektor perdagangan menjadi kontributor kedua, sebesar 0,72%. Edy menyebutkan terdapat peningkatan perdagangan barang domestik, khususnya produk pertanian dan industri pengolahan. "[Juga terdapat] Peningkatan aktivitas perdagangan online dan penggunaan kartu kredit dan uang elektronik," jelasnya.

Menyadur data dari Bank Indonesia (BI), Edy mengatakan nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kredit pada kuartal III/2025 tumbuh sebesar 10,30% YoY.

Jika melihat data Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) BI, per Agustus 2025 nilai transaksi kartu debit dan ATM mencapai Rp623,38 triliun dari periode yang sama sebelumnya senilai Rp590,77 triliun.

Sementara, transaksi kartu kredit pada periode yang sama tercatat senilai Rp38,33 triliun dari Agustus 2024 yang senilai Rp37,18 triliun. Lalu, nilai transaksi uang elektronik dilaporkan senilai Rp300,38 triliun dari Agustus 2024 yang senilai Rp220,87 triliun.

Adapun, selain industri pengolahan dan perdagangan besar & eceran, sumber pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha yaitu berasal dari sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh sejalan dengan peningkatan trafik data dan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Sektor pertanian juga tumbuh didorong oleh peningkatan permintaan domestik. Sektor informasi dan komunikasi menyumbang 0,63% dari pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 sebesar 5,04% YoY, sedangkan sektor pertanian sebesar 0,61%.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten produsen gas industri PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. (SBMA) berencana menambah sejumlah lini bisnis baru, termasuk konstruksi dan pengelolaan limbah.

Rini Dwiyanti, Direktur Utama Surya Biru Murni Acetylene, menyampaikan langkah ini bukan sekadar ekspansi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang perseroan. Ekspansi akan memperkuat ekosistem bisnis gas industri SBMA melalui pemanfaatan hasil samping produksi acetylene (limbah karbid) menjadi bahan bangunan bernilai tambah.

Langkah ini diumumkan melalui keterbukaan informasi yang dirilis pada 2 Oktober 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban regulasi sesuai Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“Perubahan lini usaha tersebut telah dinyatakan layak berdasarkan hasil Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik independen. SBMA akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 10 November 2025,” paparnya dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025)

Dalam rencana bisnis barunya, SBMA akan menambahkan tujuh Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dimana penambahan ini akan menjadi diversifikasi dan tetap berakar kuat pada industri gas.

Diversifikasi ini dinilai strategis, mengingat meningkatnya permintaan akan jasa konstruksi dan pengelolaan limbah di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan infrastruktur bisnis yang telah mapan di wilayah tersebut, SBMA berada di posisi strategis untuk menjadi salah satu pemasok utama bahan konstruksi dan layanan industri berkelanjutan.

"SBMA yang beroperasi di Balikpapan punya first mover advantage sebagai anak daerah. SBMA siap menangkap peluang nasional, bukan hanya pelengkap proyek IKN," ujar Rini.

Tujuh KBLI baru yang diusulkan SBMA mencakup:

• KBLI 23953 – Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi: Produksi material bangunan seperti paving block.
• KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya: Distribusi material bangunan.
• KBLI 38220 – Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya: Pengelolaan limbah B3. SBMA berencana memproduksi bahan konstruksi dari limbah karbid, sebagai bentuk upaya daur ulang yang ramah lingkungan.
• KBLI 2392 & 23929 – Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik: Produksi ubin, batu bata, dan sejenisnya.
• KBLI 49432 – Kegiatan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus: Transportasi bahan khusus dan material industri.
• KBLI 46100 – Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak: Perdagangan berdasarkan kontrak proyek.

Diversifikasi ini diharapkan mampu membuka sumber pendapatan baru, meningkatkan kinerja keuangan, sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku industri yang mendukung keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Meski SBMA tengah menghadapi transformasi besar dalam kegiatan usahanya, struktur pemegang saham Perseroan tetap stabil tanpa perubahan signifikan.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per September 2025, berikut adalah susunan kepemilikan sahamnya, jumlah investor SBMA yang berakhir pada bulan September 2025 menunjukkan jumlah pemegang saham naik jadi 3.615 user atau naik 146 dari bulan sebelumnya 3.469 investor.

Kestabilan komposisi ini menjadi sinyal positif atas kepercayaan pasar terhadap arah strategis SBMA. Stabilitas komposisi kepemilikan juga menunjukkan bahwa diversifikasi ini disambut dengan optimisme, bukan kekhawatiran.

Dengan diversifikasi ini, SBMA tidak hanya memperluas lini usaha, tetapi juga mengambil posisi sebagai pelaku industri yang mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai.

Rencana produksi material bangunan dari limbah karbid adalah contoh konkret dari upaya perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan.

“Diversifikasi ini bukan berarti kami meninggalkan bisnis inti di gas industri. Sebaliknya, kami memperkuat fondasi bisnis tersebut dengan menambahkan sektor yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasi,” ujar Rini.

Dengan fondasi bisnis gas yang kokoh dan dukungan pasar yang terus meningkat, SBMA melangkah mantap menuju transformasi hijau yang tak hanya memperkuat posisi di industri, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.