Bagi kebanyakan pengambil kebijakan, ekspor adalah soal angka. Semakin besar nilainya, semakin baik. Semakin tinggi surplus neraca perdagangan, semakin sehat. Begitu rumus sederhananya.

Namun, tidak di mata Sumitro Djojohadikusumo. Begawan ekonomi yang juga ayahanda Presiden Prabowo, melihat ekspor merupakan cermin dari kematangan sebuah ekonomi. Kalau yang kita ekspor hanya bahan mentah–batu bara, minyak kelapa sawit, atau bijih nikel–maka yang sesungguhnya terjadi adalah kita menjual kekayaan alam kita kepada orang lain untuk diolah.

Kita, lalu membeli kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Kita bekerja keras menambang dan menanam, sementara nilai tambah terbesarnya dinikmati di pabrik-pabrik di negara lain.

Pemikiran ini masih sangat relevan untuk menggambarkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global saat ini. Kita kaya sumber daya, tapi miskin teknologi dan kemampuan mengolah. Kita ekspor banyak, tapi nilai tambahnya kecil.

Solusi yang ia tawarkan bukan larangan ekspor atau proteksionisme buta. Ia memilih pendekatan yang lebih baik, di antaranya membangun industri yang mengolah kekayaan alam itu di dalam negeri, memberikan insentif yang tepat kepada pengusaha yang mau membangun kapasitas produksi. Ekspor produk olahan, bukan bahan mentah. Ia ingin menjadikan perdagangan sebagai modal untuk industrialisasi, bukan tujuan akhir.

Ekosistem yang ia bayangkan memiliki beberapa elemen yang saling terhubung. Pertama, ada pengusaha, khususnya pribumi, yang punya kapasitas produksi nyata. Kedua, ada perbankan yang berani membiayai ekspor, termasuk dari pelaku usaha kecil. Ketiga, ada lembaga penjamin dan pengasuransi risiko ekspor. Hal ini agar bank tidak menanggung sendirian risiko gagal bayar dari pembeli di luar negeri.

Asuransi Ekspor Indonesia ASEI yang lahir pada 1985 menempati posisi penting dalam kerangka pikir Sumitro. Pendiriannya bukan sekadar menambah panjang daftar BUMN, melainkan dirancang sebagai tulang punggung mitigasi risiko dalam rantai ekspor. Bank mendanai eksportir, asuransi menanggung risiko gagal bayar importir. Ekspor bisa berjalan tanpa bank harus ketakutan setiap kali nasabahnya mau menjual ke negara yang belum dikenal.

Masalahnya, ekosistem itu tidak pernah benar-benar terwujud dalam bentuk yang Sumitro gambarkan. Di era Orde Baru, kredit ekspor mengalir bukan kepada pengusaha paling produktif, melainkan kepada mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Peran Asuransi Ekspor Indonesia ada, tapi terpinggirkan oleh kepentingan tertentu.

Di era sekarang, problemnya berbeda tapi ujungnya sama. Ekosistem itu masih tidak terintegrasi. Antara Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dua lembaga yang seharusnya bekerja sebagai satu sistem, masih berjalan masing-masing. Keduanya bahkan berada di bawah kementerian berbeda, tanpa satu pintu layanan yang memudahkan eksportir kecil mengakses keduanya sekaligus.

Hasilnya bisa ditebak, penetrasi asuransi kredit ekspor di kalangan usaha kecil masih sangat rendah. Kebanyakan pengusaha kecil yang ingin ekspor masih bergulat sendirian dengan risiko yang semestinya sudah bisa dikelola bersama oleh negara.

Ketika Orde Baru semakin kokoh dan kepentingan kelompok semakin berkuasa, semangat Sumitro membangun kelas pengusaha produktif, perlahan terkubur. Instrumennya diambil kredit ekspor, lisensi, subsidi bunga. Tapi rohnya dibuang.

Kredit ekspor yang mestinya mengalir ke pengusaha menjadi tidak tepat sasaran. Pengusaha pribumi yang ingin Sumitro besarkan melalui Program Benteng dan kredit terstruktur, akhirnya tumbang karena kalah bersaing dengan akses khusus yang tidak pernah bisa mereka peroleh.

Sekarang mari kita jujur. Pada 2026, Indonesia ekspor lebih dari US$280 miliar setahun, angka yang mungkin membuat Sumitro terkagum-kagum jika ia masih hidup. Tapi jika ia bisa melihat isinya, komposisinya, dan cara ekosistemnya bekerja, ia mungkin lebih banyak mengelus dada.

Utang yang Belum Terbayar

Pertama, menyoal koordinasi. Sumitro bermimpi ada badan perencanaan nasional yang mengoordinasikan seluruh kebijakan ekspor sebagai satu kesatuan. Yang ada hari ini, kebijakan ekspor tersebar di beberapa kementerian dan lembaga yang sering tidak bicara satu sama lain.

Kedua, soal Export Credit Agency (ECA) yang masih setengah hati. Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI adalah dua lembaga yang seharusnya menjadi jantung ekosistem ekspor. Keduanya belum terintegrasi secara fungsional, sehingga tingkat penetrasinya ke eksportir kecil masih sangat rendah. Kontribusi ekspor UKM Indonesia kurang lebih 15% dari total ekspor nasional. Angka yang kecil jika dibandingkan dengan Jerman yang lebih dari separuh ekspornya justru berasal dari usaha menengah.

Ketiga, soal pengusaha ekspor. Sumitro bermimpi ada kelas pengusaha ekspor Indonesia yang kuat, produktif, dan berdiri di atas kemampuan sendiri. Indonesia punya kurang lebih 30 ribu eksportir aktif. Vietnam negara yang populasinya sepertiga kita—punya hampir tiga kali lipatnya, dengan nilai ekspor yang sudah melampaui kita. Bukan karena Vietnam lebih pintar, tapi karena mereka lebih serius membangun ekosistemnya.

Keempat, soal hilirisasi yang salah kaprah. Kebijakan larangan ekspor barang mentah itu semangatnya benar, Sumitro sendiri sudah mengingatkan bahaya ekspor bahan mentah tanpa hilirisasi sejak lama. Namun, jika lebih dari 80% smelter nikel di Indonesia dioperasikan perusahaan asing tanpa kewajiban transfer teknologi yang mengikat, kita tidak sedang melakukan hilirisasi dalam arti yang sesungguhnya. Kita sedang memindahkan posisi kita dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir barang setengah jadi dan nilai tambah terbesar tetap dinikmati di tempat lain.

Kelima, soal transparansi yang masih tabu. Sumitro adalah orang yang berani menyebut angka di depan umum. Ia percaya bahwa data yang jujur dan bisa diakses publik adalah prasyarat kebijakan yang baik. Tapi hari ini, data detail kinerja Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI tidak dipublikasikan secara terbuka. Berapa klaim yang sudah dibayar, berapa banyak eksportir yang berhasil dipulihkan, bagaimana portofolio risikonya per negara tujuan. Tanpa transparansi, perbankan sulit percaya pada Export Credit Agency. Tanpa kepercayaan itu, ekosistem ekspor yang Sumitro impikan tidak akan pernah terwujud.

Keenam, soal perjanjian dagang yang lamban. Sumitro adalah diplomat ekonomi yang ulung. Ia paham bahwa akses pasar internasional bukan sesuatu yang datang sendiri, melainkan harus diperjuangkan lewat negosiasi yang gigih dan konsisten.

Melunasi Utang Itu

Setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, pemerintah perlu segera membentuk satu komite koordinasi kebijakan ekspor yang benar-benar punya otoritas mengikat bukan sekadar forum diskusi antarkementerian.

Selama kebijakan ekspor masih tersebar di beberapa lembaga tanpa komandan tunggal, hasilnya akan terus seperti sekarang. Tiap lembaga akan saling tunggu, saling menyalahkan, dan membuat kebijakan yang tumpang tindih.

Kedua, mewajibkan Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI mempublikasikan laporan kinerja yang sesungguhnya, bukan sekadar siaran pers. Data klaim, data pemulihan, data portofolio risiko per negara harus bisa diakses perbankan dan publik.

Ini bukan soal akuntabilitas semata, melainkan membangun kepercayaan yang menjadi fondasi ekosistem ekspor. Tanpa kepercayaan itu, bank akan terus enggan menggunakan produk ECA. Artinya, eksportir kecil akan terus menanggung risiko sendirian.

Ketiga, koordinasi percepatan perjanjian kerja sama dengan negara lain. Ini bukan soal prestise diplomatik. Ini soal uang riil yang hilang dari kantong pengusaha.

Untuk jangka yang lebih panjang, pemerintah perlu mengintegrasikan fungsional Asuransi Ekspor Indonesia ASEI dan Lembaga Pembiayaan LPEI ke dalam satu lembaga atau satu platform layanan terpadu. Kemudian, pentingnya program nasional yang serius untuk mencetak eksportir—terutama dari kalangan usaha kecil.

Pemerintah perlu mewajibkan transfer teknologi yang mengikat dalam setiap izin investasi hilirisasi. Membangun smelter itu bagus. Tapi kalau tenaga ahlinya semua dari luar negeri dan pengetahuannya tidak pernah berpindah ke tangan orang Indonesia, kita sedang membangun ketergantungan baru, bukan kemandirian.

Sumitro dikenal sebagai orang yang blak-blakan, tidak sabar dengan kebodohan, dan tidak bisa berpura-pura setuju dengan sesuatu yang ia anggap salah, meskipun itu bisa membahayakan posisinya sendiri. Tapi di balik kecerewetan intelektualnya itu, ada satu kepercayaan yang tidak pernah ia tinggalkan, bahwa Indonesia bisa. Bisa membangun industri yang kuat. Bisa melahirkan pengusaha yang tangguh dan mandiri. Bisa berdagang dengan dunia dari posisi yang bermartabat

Kepercayaan itu yang seharusnya kita warisi, Ia sendiri pernah mengingatkan bahwa semua pemikiran ekonomi harus terus-menerus diuji ulang berdasarkan perkembangan keadaan. Yang perlu dipertahankan bukan resepnya, tapi spiritnya. Negara harus hadir sebagai wasit yang adil. Pengusaha yang dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. Transparansi penting, data dibuka bukan disembunyikan.

Kita perlu keberanian yang sama hari ini, untuk mengakui bahwa ekosistem ekspor kita belum beres. Bahwa hilirisasi masih setengah jalan, dan transparansi data ECA masih jauh dari standar yang layak.

Pengakuan jujur itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah langkah pertama menuju perbaikan yang sesungguhnya. Dan mungkin itulah cara terbaik untuk membayar utang kita kepada seorang begawan yang sudah terlalu lama kita lupakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, kemarin (29/4/2026), sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah sumber daya alam.

Peresmian ini juga dinilai sebagai penanda penguatan strategi industrialisasi lintas sektor, sekaligus mengukuhkan peran sovereign wealth fund (SWF) alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen penggerak investasi terintegrasi.

CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pengelolaan aset negara kini diarahkan menjadi katalis transformasi ekonomi nasional.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dia menyebut secara global, sejumlah negara mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney membentuk Canada Strong Fund untuk membiayai sektor strategis. Amerika Serikat dan Inggris juga mengembangkan SWF untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, Indonesia dinilai melangkah lebih jauh dengan langsung mengintegrasikan SWF ke dalam agenda hilirisasi nasional secara konkret melalui Danantara.

Sebanyak 13 proyek yang diresmikan mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Di antaranya pembangunan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, fasilitas DME di Tanjung Enim, hilirisasi nikel di Morowali, hingga pengolahan tembaga di Gresik. Proyek juga mencakup pengembangan industri sawit di Sei Mangkei serta pengolahan pala dan kelapa di Maluku Tengah.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai hilirisasi fase II berpotensi meningkatkan nilai tambah dan ekspor sekaligus memperkuat ekonomi domestik.

“Ini bisa menjadi peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan akan mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, pembangunan kawasan industri diyakini membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Center for Policy Studies Piter Abdullah menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.

“Hilirisasi itu upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Ini proses panjang, bukan instan,” kata Piter.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai proyek ini menunjukkan kebijakan hilirisasi telah memasuki tahap implementasi yang terukur.

“Tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah produk nasional. Sementara Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, berharap proyek berjalan lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Peneliti LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menilai keberhasilan proyek bergantung pada desain kebijakan dan skema pembiayaan campuran antara BUMN, SWF, dan swasta. Ia mengingatkan proyek hilirisasi membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang.

Revindo juga menyoroti tantangan keberlanjutan, termasuk isu lingkungan pada industri nikel dan tuntutan rantai pasok sawit yang bebas deforestasi.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, menilai hilirisasi menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi ke negara lain,” ujarnya.

Dengan dimulainya 13 proyek ini, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai industri domestik yang lebih kuat, peningkatan nilai tambah komoditas, serta penciptaan lapangan kerja dalam skala luas

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Kepala Negara menyampaikan bahwa praktik lama saat hasil kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berlanjut.

“Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026.

Lebih lanjut, Kepala Negara memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi, serta menegaskan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan para profesional sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

“Proyek ini tidak jatuh dari langit, proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun, buah pemikiran, buah cita-cita, buah impian para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para ilmuwan Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para teknokrat, ilmuwan, dan insinyur untuk mengabdikan keahlian mereka bagi kepentingan bangsa. Kepala Negara menekankan bahwa kecerdasan dan kemampuan harus digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang merugikan negara.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor jadi profesor merah putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong berbagai program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi kesejahteraan secara merata.

Melalui hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerintah mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata. Di Cilacap, Presiden Prabowo mengirim pesan kuat bahwa era baru telah dimulai, sebuah era di mana kekayaan Indonesia benar-benar kembali untuk rakyat Indonesia.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang rendah diri di tengah persaingan global. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya kepercayaan diri nasional, terutama ketika Indonesia mulai menunjukkan kapasitas dalam menjalankan program-program berskala besar.

“Kita jangan jadi bangsa yang rendah diri. Minder, minder, minder. Selalu bangsa asing yang hebat,” ujarnya.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya telah menarik perhatian negara lain. Menurut Prabowo, skala program tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola kebijakan sosial secara masif.

“Banyak negara sekarang belajar MBG dari kita. Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang lima kali seminggu,” katanya.

Prabowo menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia yang membutuhkan dukungan negara.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung perbandingan dengan China yang dinilai telah lebih dahulu mencapai tahap industrialisasi, namun Indonesia kini mulai mengejar ketertinggalan melalui berbagai kebijakan strategis.

Di sisi lain, Presiden menegaskan bahwa proyek-proyek hilirisasi yang tengah berjalan merupakan langkah awal dari transformasi besar ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, akan mengolah berbagai komoditas utama dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.

“Kalau Anda perhatikan, kita mengolah semua nikel, bauksit, bahkan batu bara, bahkan komoditas pertanian kita mau mengolah supaya nilai tambah ada di Indonesia,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa tujuan utama dari hilirisasi adalah pemerataan kemakmuran, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. Prabowo mengingatkan agar kekayaan nasional tidak terkonsentrasi pada segelintir elit.

“Yang kaya tidak boleh 0,1% di atas. Indonesia harus untuk semua,” tegasnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak bersikap anti terhadap kalangan kaya, selama mereka memiliki komitmen terhadap nasionalisme dan berkontribusi bagi pembangunan dalam negeri.

“Kita tidak anti orang kaya. Tapi orang kaya harus nasionalis,” katanya.

Lebih lanjut, ia menolak keras praktik eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang hanya menguntungkan pihak luar. Menurutnya, Indonesia tidak boleh menjadi sekadar objek ekonomi global tanpa mendapatkan manfaat optimal.

“Bangsa Indonesia bukan ladang untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri,” ujarnya.

Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan kekayaan nasional dikelola dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ia menyatakan tekad pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi dan kebijakan distribusi yang lebih adil.

“Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk mencapai itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran strategis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi dalam mendorong kebangkitan ekonomi rakyat.

Hal itu disampaikannya saat agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut para pelaku di lapangan sebagai ujung tombak dari upaya besar transformasi ekonomi nasional. Ia menilai program MBG mulai menunjukkan dampak nyata, terutama dalam menyerap hasil produksi petani dan nelayan.

“Saudara-saudara adalah ujung tombak dari usaha besar bangsa Indonesia ini. Kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan akan teruskan sampai selesai,” ujarnya.

Presiden mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam implementasi program tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah terus melakukan perbaikan agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Salah satu dampak yang disorot adalah perubahan pada pola distribusi hasil pertanian. Prabowo menyinggung kondisi sebelumnya ketika hasil panen petani tidak terserap pasar dan mengalami kerugian akibat permainan harga oleh tengkulak.

“Petani-petani yang tadinya hasil panennya tidak terbeli, panen mangga tidak diambil, rusak di kebun. Tengkulak datang banting harga. Sekarang kita ubah,” katanya.

Menurut dia, melalui skema yang terintegrasi dengan program MBG, petani dan nelayan kini memiliki kepastian pasar atau off-taker terhadap hasil produksi mereka.

“Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar. Berapa yang dihasilkan akan diserap oleh bangsa Indonesia,” tegasnya.

Prabowo juga menjelaskan bahwa implementasi program ini didukung oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di tingkat desa. Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi makanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

“Di tiap desa ada SPPG, ada dapur. Satu dapur menciptakan 50 orang bekerja,” ujarnya.

Ia memperkirakan jika program tersebut berjalan secara penuh dengan 30.000 dapur, maka potensi lapangan kerja yang tercipta dapat mencapai sekitar 1,5 juta orang.

Selain itu, pemerintah juga mengandalkan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi rakyat. Prabowo menyebut jumlah koperasi yang akan dibangun mencapai puluhan ribu unit dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang signifikan.

“Koperasi Merah Putih akan ada 81.000. Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. Itu lebih dari satu juta tenaga kerja,” katanya.

Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah

Jakarta (ANTARA) - Dalam banyak negara berkembang, transformasi ekonomi sering dimulai dari kota, lalu perlahan merembes ke pinggiran. Indonesia mulai menunjukkan pola yang sedikit berbeda.

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian energi hingga ketegangan rantai pasok, desa justru ditempatkan lebih awal dalam arsitektur ketahanan ekonomi nasional.

Perubahan ini tidak terjadi karena satu kebijakan tunggal, melainkan akumulasi dari pergeseran cara pandang bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat pusat-pusat industri tumbuh, tetapi juga oleh seberapa stabil basis ekonomi di tingkat paling bawah.

Dalam kerangka itu, desa tidak lagi berada di posisi pasif. Ia mulai diperlakukan sebagai ruang produksi yang memiliki fungsi strategis, bukan hanya untuk pemerataan, tetapi untuk stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Namun di balik narasi besar tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih fundamental: apakah desa benar-benar sedang diberdayakan sebagai mesin ekonomi baru, atau justru sedang dimasukkan ke dalam beban ekspektasi kebijakan yang semakin besar?

Pertanyaan ini penting karena menentukan bagaimana arah transformasi desa dibaca, bukan hanya sebagai program pembangunan, tetapi sebagai bagian dari desain ekonomi nasional yang lebih luas.

Logika produksi desa

Selama periode panjang, pembangunan desa di Indonesia bergerak dalam logika yang relatif sederhana, yaitu redistribusi. Infrastruktur diperbaiki, akses diperluas, layanan dasar diperkuat. Desa berada dalam posisi menerima manfaat dari pertumbuhan yang terutama terjadi di kota dan pusat industri.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, logika itu mulai berubah arah. Desa tidak lagi hanya dituntut untuk berkembang secara administratif atau infrastruktur, tetapi juga untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, termasuk Dana Desa, desa didorong masuk ke dalam ruang produksi seperti sektor pangan, ekonomi lokal, hingga penguatan kelembagaan usaha.

Perubahan ini pada dasarnya menandai pergeseran penting. Desa tidak lagi diposisikan sebagai ruang konsumsi pembangunan, tetapi sebagai unit produksi ekonomi yang diharapkan mampu menopang sebagian kebutuhan nasional, terutama pada sektor pangan.

Dalam konteks ketidakpastian global dan tekanan rantai pasok, arah ini dapat dipahami sebagai strategi rasional untuk memperkuat ketahanan dari dalam.

Namun di sisi lain, perubahan ini juga menggeser sebagian beban stabilitas ekonomi ke tingkat lokal. Desa kini tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari sistem penyangga ekonomi nasional. Ia diminta tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyerap tekanan, baik dari fluktuasi harga, distribusi logistik, maupun dinamika pasar domestik.

Di titik ini, muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang sama untuk bertransformasi dari wilayah administratif menjadi entitas ekonomi produktif. Ketimpangan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan membuat proses ini berjalan tidak seragam.

Sebagian desa mampu beradaptasi lebih cepat, memanfaatkan akses jalan, konektivitas pasar, dan dukungan kebijakan untuk memperluas aktivitas ekonomi. Namun sebagian lainnya masih berada dalam fase transisi yang lebih lambat, di mana program pembangunan belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Perbedaan ini menciptakan dinamika baru dalam peta ekonomi desa, yang tidak lagi homogen, tetapi semakin berlapis.

Digitalisasi dan kelembagaan desa

Jika pergeseran ke arah produksi menjadi fondasi baru, maka digitalisasi hadir sebagai alat percepatan yang diharapkan mampu memperkuat perubahan tersebut. Desa digital diposisikan sebagai ruang baru di mana efisiensi, transparansi, dan perluasan pasar dapat terjadi secara bersamaan.

Secara teori, digitalisasi menjanjikan pemangkasan jarak antara desa dan pasar. Produk lokal tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada rantai distribusi tradisional. Layanan publik menjadi lebih cepat, dan informasi bergerak lebih terbuka. Dalam banyak hal, digitalisasi membuka peluang bagi desa untuk terhubung langsung dengan sistem ekonomi yang lebih luas.

Namun dalam praktiknya, digitalisasi tidak bekerja sebagai penyama peluang secara otomatis. Ia justru memperlihatkan perbedaan kesiapan yang lebih tajam antarwilayah.

Desa yang memiliki infrastruktur dan literasi digital yang lebih baik bergerak lebih cepat, sementara desa lain masih berada pada tahap awal adaptasi. Hasilnya bukan pemerataan, melainkan fragmentasi kecepatan transformasi.

Di dalam lanskap ini, kelembagaan ekonomi desa seperti badan usaha milik desa (BUMDes) ditempatkan sebagai penghubung utama antara potensi lokal dan pasar yang lebih luas. Secara desain, lembaga ini diharapkan menjadi simpul ekonomi yang mengonsolidasikan produksi desa dan menghubungkannya dengan sistem ekonomi yang lebih besar.

Namun di lapangan, kapasitas kelembagaan tidak tumbuh secepat desain kebijakan. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, kemampuan manajerial, serta ekosistem pasar yang mendukung. Tanpa itu, kelembagaan desa berisiko berhenti pada bentuk formal, dengan struktur yang ada tetapi fungsi ekonominya masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi desa bukan sekadar pada ketersediaan program atau besaran anggaran, tetapi pada kualitas ekosistem yang menopang implementasi program tersebut. Tanpa penguatan yang menyeluruh, digitalisasi dan kelembagaan hanya akan menjadi instrumen yang tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong transformasi ekonomi.

Pada akhirnya, transformasi ekonomi desa di Indonesia tidak lagi bisa dipahami sebagai agenda pemerataan dalam pengertian klasik. Ia telah bergerak menjadi bagian dari strategi stabilitas ekonomi yang lebih luas, di mana desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penyerap risiko sistem.

Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah. Namun semakin besar peran yang dibebankan, semakin penting untuk menguji kembali apakah kapasitas yang tersedia cukup untuk menopang ekspektasi tersebut.

Tanpa penguatan institusional yang sepadan, transformasi ini berisiko menciptakan kesenjangan baru antara desa yang mampu masuk ke ekonomi modern dan desa yang tertinggal dalam proses transisi yang sama. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang justru ingin diperkuat melalui pembangunan desa.

Pada titik ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah desa harus menjadi bagian dari ekonomi nasional, karena itu sudah menjadi kenyataan.

Pertanyaannya adalah apakah arsitektur kebijakan yang dibangun hari ini cukup realistis untuk menjadikan desa benar-benar sebagai motor transformasi, bukan sekadar penyangga pasif dari sistem yang terus mencari keseimbangannya sendiri.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mendorong partisipasi aktif industri jasa keuangan dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna memperkuat basis data ekonomi nasional dan daerah.

Dukungan tersebut dinilai krusial untuk menghasilkan potret ekonomi yang akurat sebagai landasan perumusan kebijakan, terutama di tengah dinamika sektor usaha dan transformasi ekonomi.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menegaskan, keterlibatan pelaku industri keuangan menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis karena beririsan langsung dengan aktivitas pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha di berbagai skala.

“Partisipasi aktif industri jasa keuangan dalam memberikan data yang akurat akan sangat menentukan kualitas gambaran ekonomi yang dihasilkan. Data tersebut menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Agus, Senin (27/4/2026).

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan menyasar seluruh pelaku usaha non-pertanian, mulai dari skala mikro hingga besar. Pendataan ini mencakup berbagai aspek, seperti struktur usaha, karakteristik bisnis, kondisi permodalan, investasi, hingga tingkat daya saing.

Bagi sektor jasa keuangan, keterlibatan dalam sensus ini tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem pembiayaan berbasis data.

Informasi yang dihasilkan dari sensus akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai profil usaha, risiko, serta kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor ekonomi.

Agus menilai, kualitas data yang baik akan berdampak langsung terhadap efektivitas intermediasi keuangan. Dengan data yang lebih akurat, lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih terukur dan efisien.

“Dengan basis data yang kuat, industri keuangan dapat lebih tepat dalam menilai profil risiko dan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Ini akan mendorong penyaluran kredit yang lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat,” katanya.

Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 juga akan menangkap perkembangan sektor-sektor baru, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ketiga sektor tersebut dinilai semakin relevan dalam mendorong transformasi ekonomi nasional, sekaligus membuka peluang pembiayaan baru bagi industri jasa keuangan.

Data yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. Tidak hanya di tingkat nasional, hasil sensus juga akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih terarah.

Dalam pelaksanaannya, BPS akan melibatkan sekitar 116 ribu petugas lapangan di seluruh Indonesia untuk memastikan cakupan pendataan yang luas dan akurat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara komprehensif, termasuk sektor informal yang selama ini kerap belum terdata optimal.

OJK Cirebon menekankan, sinergi antara regulator, lembaga statistik, dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan data berkualitas, tetapi juga memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan melalui kebijakan berbasis bukti.

"Ke depan, OJK memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah lanskap ekonomi global yang diguncang ketegangan geopolitik dan perlambatan perdagangan, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tampak impresif: realisasi investasi kuartal I/2026 menembus target, sementara komitmen investasi mengalir deras dari berbagai negara mitra.

Namun di balik angka-angka yang mengilap itu, tersimpan pertanyaan mendasar, apakah investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan mampu mendorong transformasi ekonomi, atau sekadar mempertebal statistik tanpa dampak nyata bagi masyarakat?

Usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Negara belum lama ini, Rosan Perkasa Roeslani membuka gambaran besar mengenai geliat investasi Indonesia.

Dia baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan ke sejumlah negara kunci, mulai dari Singapura, China, hingga mendampingi Presiden ke Korea Selatan dan Jepang.

“Dalam setiap acara itu, pada saat mendampingi Pak Presiden, pasti ada acara bertemu dengan dunia usahanya, dengan para pengusahanya, baik dalam skala besar, dalam market katakan lebih dari 100 orang, maupun yang lebih kecil kurang lebih itu biasanya 12 orang yang Pak Presiden temui langsung,” ujarnya kepada wartawan.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, Rosan menangkap satu benang merah: minat investor global terhadap Indonesia belum surut, bahkan di tengah ketidakpastian global.

“Kalau kami lihat bahwa ternyata terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, geoekonomi dunia, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat-sangat baik ya. Dan ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan,” tuturnya

Optimisme itu tidak muncul tanpa dasar. Data resmi menunjukkan realisasi investasi kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun—melampaui target Rp497 triliun atau setara 100,36%. Secara tahunan, angka ini tumbuh 7,22% secara year on year (yoy).

Tak hanya itu, investasi tersebut diklaim menyerap 706.569 tenaga kerja, naik 18,93% secara tahunan.

Ambisi Besar: Dari Rp9.100 Triliun ke Rp13.000 Triliun

Pemerintah menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia juga mengungkapkan komitmen investasi dari sejumlah negara mitra cukup besar. Jepang disebut berpotensi menanamkan investasi lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp517,5 triliun, Korea Selatan sekitar US$10 miliar atau setara Rp172,5 triliun, sementara China tetap menjadi salah satu investor utama di Indonesia.

“Kalau yang di Jepang kalau enggak salah itu hampir US$30 miliar lebih ya. Yang di Korea itu waktu itu mencapai hampir US$10 miliar. Jadi ya alhamdulillah cukup sangat-sangat baik lah” katanya.

Namun, angka-angka tersebut pada dasarnya masih berupa komitmen—bukan realisasi.

Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan investasi tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Dia menambahkan, presiden juga mendorong reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Jika ditelisik lebih dalam, struktur investasi Indonesia masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Lima sektor terbesar meliputi industri logam dasar (smelter), jasa, pertambangan, kawasan industri dan perumahan, serta transportasi dan telekomunikasi.

“Sektornya yang paling besar sebetulnya itu di industri logam dasar atau barang logam, ya itu seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya Rp60,2 triliun, pertambangan Rp51,9 triliun, kemudian perumahan, kawasan industri Rp47,9 triliun, dan yang nomor lima terbesar transportasi, gudang, dan telekomunikasi kurang lebih Rp45,4 triliun,” tutur Rosan.

Kualitas Dipertanyakan

Meski demikian, Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai capaian investasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas yang diharapkan.

Dia menekankan bahwa meskipun komposisi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi, terutama pada komoditas seperti nikel. Namun di sisi lain, ketergantungan pada sektor ekstraktif juga memunculkan kekhawatiran.

“Rasanya belum, sejauh ini kita belum melihat adanya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dari investasi tersebut. Sehingga tingkat upah dan daya beli masyarakat masih stagnan,” kata Riefky.

Dia juga menyoroti distribusi investasi yang dinilai masih belum merata, terutama karena investasi di luar Pulau Jawa masih terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu.

Dalam konteks hilirisasi, Riefky menilai dampak investasi terhadap masyarakat masih belum optimal. Dia menyebut hingga saat ini manfaat investasi tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan oleh ekonom INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman. Dia mengingatkan bahwa komitmen investasi tidak bisa disamakan dengan realisasi.

“Komitmen investasi Rp1.314 triliun pada kuartal I/2026 perlu ditempatkan dalam konteks realistis karena tidak seluruhnya dapat langsung terealisasi. Secara empiris, tingkat konversi investasi di Indonesia umumnya hanya berada di kisaran 30–50% dalam 1–2 tahun awal,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan utama masih bersifat struktural yaitu di perizinan, lahan, hingga koordinasi pusat-daerah. Selain itu, faktor non-ekonomi seperti resistensi sosial dan isu lingkungan juga kerap menjadi sumber keterlambatan proyek.

Dia juga menggarisbawahi risiko jika pemerintah terlalu fokus pada angka. Menurutnya, jika pemerintah terlalu fokus mengejar angka investasi tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan, maka berisiko menciptakan ilusi kinerja.

Tantangan Eksekusi dan Transformasi Ekonomi

Setali tiga uang, peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya membedakan antara komitmen dan realisasi. Dia menilai proses konversi dari komitmen ke realisasi masih menjadi titik lemah.

Dia menjelaskan bahwa sejauh kuartal I/2026 angka Rp498 triliun merupakan realisasi yang dapat diartikan sebagai uang yang sudah masuk dan tercatat. Sementara komitmen investasu Rp1.314 triliun itu sebagian besar masih dalam bentuk komitmen atau MoU yang harus dikejar realisasinya.

“Begitu MoU ditandatangani di luar negeri, tantangan justru muncul ketika masuk ke tahap implementasi di dalam negeri. Urusan lahan, izin, koordinasi pusat dan daerah, sampai infrastruktur dasar seperti listrik dan logistik sering jadi hambatan,” katanya.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa struktur investasi saat ini belum cukup untuk mendorong transformasi ekonomi.

Menurut Yusuf, secara fundamental daya tarik Indonesia memang masih kuat: pasar domestik besar, stabilitas makro terjaga, serta posisi strategis dalam rantai pasok global—terutama untuk komoditas kritis seperti nikel.

Namun, ketergantungan pada faktor alam dan pasar membuat daya tahan investasi rentan terhadap fluktuasi global.

“Kalau kondisi global berubah, misalnya harga komoditas turun, daya tarik kita juga bisa ikut turun,” kata Yusuf.

Risiko lain yang mengintai adalah dampak lingkungan, rendahnya kualitas pekerjaan, hingga stagnasi produktivitas.

Jalan Panjang Menuju Investasi Berkualitas

Di persimpangan ini, Indonesia menghadapi dilema klasik: mengejar kuantitas atau memperdalam kualitas investasi. Pemerintah jelas membutuhkan arus modal besar untuk menopang pertumbuhan. Namun tanpa perbaikan struktural, investasi berisiko hanya menjadi angka tanpa dampak.

Seperti diingatkan para ekonom, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menarik investasi, melainkan memastikan investasi tersebut benar-benar menciptakan nilai tambah.

Dari Istana hingga kawasan industri, dari meja diplomasi hingga lapangan proyek, pertaruhan itu kini sedang berlangsung. Indonesia tidak kekurangan minat investor.

Yang menjadi ujian sesungguhnya adalah: apakah minat itu bisa diubah menjadi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto Sepanjang Kuartal I/2026

Sumber: Sekretariat Presiden (diolah) 2026

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mematangkan rencana transformasi kawasan Pasar Sentral menjadi New Makassar Mall guna menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan perdagangan legendaris tersebut.

Melalui konsep integrasi modern, Pasar Sentral Makassar direncanakan direvitalisasi dengan mengadopsi konsep pengelolaan kawasan seperti yang diterapkan di Blok M Jakarta.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk melakukan benchmarking terhadap keberhasilan revitalisasi ruang publik berbasis ekonomi dan sosial yang dikelola oleh PT MRT Jakarta.

Revitalisasi Pasar Sentral nantinya tidak hanya mencakup perbaikan fisik bangunan, tetapi juga diarahkan menjadi kawasan terpadu yang adaptif terhadap kebutuhan gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini.

"Kami menargetkan kawasan Pasar Sentral dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru. Melalui benchmarking ini, kami ingin memastikan Pasar Sentral kembali diaktivasi sebagai pusat ekonomi yang hidup dan relevan," ujar Munafri di Makassar, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah kota menyoroti penurunan aktivitas di Pasar Sentral yang sebelumnya menjadi ikon perdagangan utama kota. Untuk memulihkan kinerjanya, Pemkot Makassar berencana mengadopsi prinsip dasar pengembangan kawasan Blok M.

Konsep tersebut antara lain mengakomodasi pelaku UMKM dan ruang kreatif, menyediakan ruang interaksi sosial yang humanis, hingga memperkuat daya tarik kawasan melalui destinasi gaya hidup.

Selain itu, terdapat pula rencana penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD), yakni integrasi sistem transportasi publik dengan kawasan komersial dan ruang publik untuk menciptakan mobilitas yang efisien sekaligus meningkatkan trafik pengunjung.

Lebih lanjut, meskipun merujuk pada Jakarta, Munafri menegaskan bahwa implementasi di New Makassar Mall akan disesuaikan dengan karakteristik lokal.

"Konsep yang akan diterapkan tidak serta-merta meniru secara utuh, melainkan mengadaptasi prinsip dasar pengembangan kawasan. Kami ingin menciptakan ekosistem perkotaan yang modern dan berkelanjutan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN menegaskan peran perusahaan pelat merah yang harus selalu aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kepala BP BUMN dan Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa arah besar transformasi badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus menegaskan peran strategis BUMN sebagai bagian dari pemerintah.
Dia mengingatkan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengkomunikasikan kebijakan negara.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).
Dony mengatakan, di tengah munculnya segelintir kalangan yang menebar sentimen negatif ke pemerintah, BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.
Dia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.
“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Dia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.
Pemerintah, terangnya, ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Menurut Dony, pemahaman terhadap dasar kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
“Kalau kita paham dasar berpikirnya, why itu dilakukan? Kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.
Dia menegaskan, BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Amerika Serikat (AS), selama 16-17 April 2026.

Pada Sabtu (18/4/2026), Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan bahwa bank sentral dan pemerintah menegaskan sinergi erat termasuk dalam menjaga disiplin fiskal.

"Sinergi erat dengan Pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional," dikutip dari siaran pers di situs resmi BI, Minggu (19/4/2026).

Di tengah ketidakpastian akibat perang, Perry menegaskan komitmen BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Komitmen ini dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter guna menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.

Kemudian, dalam jangka menengah, Indonesia disebut akan terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi.

Pada pertemuan di Washington DC itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral juga menyepakati Global Policy Agenda sebagai langkah bersama mengelola tekanan dan transformasi.

IMF disebut memandang penting agar otoritas fokus pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Otoritas fiskal dan moneter juga diminta memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan.

Langkah tersebut menitikberatkan pada penjagaan ekspektasi inflasi dengan memastikan komunikasi kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas kebijakan moneter.

Selain itu, otoritas diminta menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Para delegasi dari negara-negara yang hadir juga dorong untuk melakukan reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mempererat kerja sama internasional.

"Lebih lanjut, IMF menyoroti perlunya upaya bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global untuk memperkuat ketahanan kolektif melalui pemberian bantuan bagi negara anggota yang membutuhkan, serta meningkatkan kapasitas IMF dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan pemberian asistensi teknis yang relevan bagi negara-negara anggota," lanjut Anton.

Di sisi lain, Purbaya juga menyempatkan kunjungan perdananya ke luar sebagai Menkeu ini untuk menjelaskan kebijakan fiskal pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki bantalan fiskal yang memadai dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN dengan total Rp420 triliun.

Perinciannya, senilai Rp120 triliun berada di kas pemerintah di BI, sedangkan Rp300 triliun atau sebagian besar diinjeksi ke perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang. Untuk itu, dia pun menilai Indonesia tidak membutuhkan bantuan yang disediakan IMF kepada negar-negara yang terdampak gejolak perang.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," jelasnya di Washington DC, Rabu (15/4/2026).

Purbaya turut menyampaikan kepada Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva bahwa Indonesia telah mengubah kebijakan perekonomian sejak akhir 2025. Ekonom yang pernah bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP) itu mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengelami percepatan ketika terjadi guncangan akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud Purbaya adalah menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak. Hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun.

"Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini," ucapnya.

Adapun IMF memandang perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah.

Diskusi yang mengemuka selama pertemuan di Washington DC itu meliputi perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan.

Khususnya mengenai akal imitasi atau artificial intteligence (AI), para pengambil kebijakan ekonomi ini memandang fenomena baru itu berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun dapat mendisrupsi berbagai sektor seiring dengan perkembangannya yang pesat.

keberhasilan program Kopdes Merah Putih sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara intervensi pemerintah dan penguatan prinsip dasar koperasi.

Jakarta (ANTARA) - Arah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kian terlihat sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi desa; tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, tetapi juga menggabungkan berbagai instrumen kebijakan dalam satu program.

Instrumen tersebut antara lain penyerapan tenaga kerja melalui rekrutmen 30 ribu manajer, dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga pemberdayaan masyarakat miskin penerima program keluarga harapan (PKH) sebagai anggota bahkan karyawan koperasi.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pembukaan rekrutmen 30 ribu formasi manajer Kopdes Merah Putih. Pendaftaran dibuka pada 15-24 April 2026.

Mereka yang lolos seleksi akan bekerja di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

Artinya, selama dua tahun pertama Kopdes Merah Putih akan berada di bawah pengelolaan manajer yang direkrut melalui Agrinas. Tujuannya memastikan operasional koperasi berjalan modern dan profesional, sebelum kemudian diserahkan penuh kepada pengurus.

Selain itu, pemerintah juga memastikan akan melibatkan masyarakat penerima PKH agar bergabung menjadi anggota hingga karyawan koperasi.

Harapannya, tambahan pendapatan dari sisa hasil usaha (SHU) maupun pekerjaan di koperasi dapat membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kategori miskin, khususnya kelompok Desil 1 (sangat miskin) dan Desil 2 (miskin).

Pendekatan pemerintah ini menunjukkan adanya upaya mendorong perubahan ekonomi desa secara lebih terintegrasi melalui koperasi.

Namun, semakin banyak fungsi yang dikaitkan ke dalam satu program, semakin besar pula tuntutan terhadap kesiapan ekosistem pendukungnya.

Karena itu, tantangan utama kini bukan hanya pada rancangan kebijakan, melainkan pada kemampuan pelaksanaannya di tingkat desa.

Serapan tenaga kerja

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam implementasi ini adalah dari sisi serapan tenaga kerja.

Rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih membuka ruang penyerapan tenaga terdidik, termasuk lulusan baru yang selama ini menghadapi keterbatasan akses ke pekerjaan formal.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai dalam jangka pendek penyerapan tenaga kerja ini dapat memberikan dampak positif melalui peningkatan pendapatan dan konsumsi di wilayah pedesaan.

Namun, kebutuhan pengelolaan koperasi yang mencakup operasional usaha, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan jangkauan pasar menuntut kapasitas yang tidak sederhana.

Dengan kriteria rekrutmen yang relatif umum, terdapat potensi kesenjangan antara profil sumber daya manusia yang direkrut dengan kompleksitas tugas yang akan dihadapi.

Keberhasilan program penempatan manajer juga sangat ditentukan oleh kejelasan standar operasional prosedur (SOP) serta indikator kinerja yang terukur.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Koperasi, Agung Sujatmiko, menambahkan pemerintah perlu memastikan adanya panduan yang rinci terkait tugas, fungsi, dan peran manajer di setiap koperasi, termasuk status dan kedudukannya dalam struktur kelembagaan.

Kejelasan tersebut penting karena manajer tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga membawa mandat program pemerintah sekaligus berperan dalam penguatan kelembagaan koperasi di tingkat desa.

Tanpa batasan yang tegas, terdapat risiko tumpang tindih fungsi dan lemahnya akuntabilitas.

Selain itu, indikator kinerja perlu dirancang untuk mengukur kontribusi nyata terhadap pengembangan koperasi.

Pasalnya, peran manajer tidak berhenti pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup kemampuan menjadikan koperasi sebagai agregator dan konsolidator kegiatan ekonomi desa.

Peran tersebut menuntut kapasitas inovasi dalam mengembangkan potensi lokal, termasuk mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah serta membangun sistem distribusi yang menjangkau pasar lebih luas.

Di sisi lain, kejelasan skema rekrutmen dan penempatan juga menjadi faktor penting untuk meminimalkan potensi konflik di tingkat desa.

Salah satu isu mendasar adalah sumber tenaga kerja, apakah berasal dari desa setempat atau dari luar daerah. Jika dari luar daerah, perbedaan latar belakang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, terutama dalam memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.

Penempatan tenaga dari luar desa juga berpotensi menghadapi tantangan adaptasi serta membutuhkan waktu untuk membangun penerimaan sosial.

Keterbatasan pemahaman terhadap konteks lokal juga dapat menghambat koordinasi dengan pemangku kepentingan di desa, termasuk pemerintah desa, sehingga mempengaruhi harmonisasi pelaksanaan program.

Selain itu, kondisi ini dapat memunculkan sensitivitas di masyarakat, terutama apabila ada tenaga kerja lokal yang belum mendapat pekerjaan.

Pemerintah harus bisa menghindari kesan ketidakadilan dalam proses rekrutmen, karena dapat berdampak pada partisipasi masyarakat dalam koperasi.

Namun, rekrutmen dari desa setempat juga bukan tanpa tantangan. Agung menilai kedekatan sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja, inovasi, atau profesionalisme dalam pengelolaan koperasi.

Tanpa penguatan kapasitas dan sistem evaluasi yang jelas, peran manajer berisiko tidak optimal. Akibatnya, program dapat bergeser dari upaya membangun ekonomi desa menjadi sekadar skema penyerapan tenaga kerja jangka pendek.

Di sisi lain, integrasi penerima PKH sebagai anggota koperasi membuka peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat. Melalui skema ini, diharapkan terjadi perubahan peran dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi desa.

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja dari kalangan penerima manfaat program keluarga harapan (PKH).

“Dengan rata-rata 15-18 tenaga kerja di setiap koperasi, dengan asumsi akan ada 80 ribu Kopdes Merah Putih, maka kita bisa menyerap hampir 1,4 juta orang para penerima manfaat PKH,” ujar Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam suatu kesempatan.

Target besar tersebut tentu menghadirkan harapan baru bagi desa. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja yang direkrut, melainkan juga pada kesiapan ekosistem di desa yang mendukung jalannya koperasi.

Menjaga prinsip koperasi

Tantangan berikutnya muncul pada aspek kelembagaan, yakni bagaimana koperasi dapat terintegrasi dengan ekosistem ekonomi desa yang telah ada. Aktivitas ekonomi di desa selama ini dijalankan oleh pelaku usaha lokal, seperti pedagang, warung, dan agen distribusi.

Kehadiran koperasi yang difasilitasi negara berpotensi masuk ke lini usaha yang sama.

Oleh karena itu, Kopdes Merah Putih perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui fungsi agregasi, konsolidasi, dan perluasan akses pasar, bukan sekadar menjadi pesaing baru.

Kemudian, tantangan utama adalah memastikan koperasi tetap berjalan sesuai prinsip dasar sebagai organisasi berbasis anggota, meskipun Kopdes Merah Putih mendapat dukungan penuh dari negara. Koperasi harus dibangun atas partisipasi, keswadayaan, dan kepemilikan bersama.

Tanpa partisipasi aktif, koperasi berisiko sekadar menjadi tempat transaksi. Jika masyarakat hanya diposisikan sebagai pembeli produk koperasi desa, maka koperasi akan kehilangan makna sebagai organisasi berbasis anggota.

Dalam kondisi seperti itu, koperasi desa berpotensi dipersepsikan sekadar sebagai perpanjangan program pemerintah. Ketergantungan itu membuat Kopdes Merah Putih rentan terhadap perubahan kebijakan maupun pergeseran prioritas pemerintah.

Kerentanan ini menjadi semakin terlihat nyata dengan adanya skema pembiayaan yang menyertai program.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur pembiayaan Kopdes melalui APBN.

Skema tersebut memungkinkan pembiayaan pembangunan fisik dan kebutuhan koperasi, serta penempatan dana sebagai sumber likuiditas bagi bank pemerintah. Pembiayaan diberikan hingga Rp3 miliar per unit, dengan tenor sampai 72 bulan dan masa tenggang 6 hingga 12 bulan.

Pembayaran angsuran diatur melalui mekanisme transfer ke daerah, baik melalui dana alokasi umum/dana bagi hasil maupun dana desa, sehingga beban di tingkat koperasi relatif lebih ringan.

Dalam konteks ini, peran manajer menjadi semakin strategis, tidak hanya sebagai pelaksana operasional, tetapi juga sebagai pengelola unit usaha yang harus menjaga keseimbangan antara usaha dan kesehatan keuangan.

Pada akhirnya, keberhasilan program Kopdes Merah Putih sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara intervensi pemerintah dan penguatan prinsip dasar koperasi.

Intervensi boleh saja diberikan untuk mendorong percepatan program, tetapi keberlanjutan tetap bergantung pada partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Penguatan kapasitas SDM, penerapan prinsip-prinsip koperasi, hingga integrasi dengan pelaku usaha lokal yang sudah ada menjadi prasyarat utama agar program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga membangun ekonomi desa yang berkelanjutan.

Tanpa itu, Kopdes Merah Putih berisiko tidak menghasilkan transformasi ekonomi desa yang diharapkan. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, program ini justru dapat menyisakan persoalan dalam pelaksanaan dan berakhir sekadar sebagai koperasi papan nama.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026