Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Target tersebut dinilai harus ditopang oleh transformasi struktural ekonomi, peningkatan investasi, hingga kontribusi nyata Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perekonomian nasional.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Namun, menurutnya, target itu harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

"Target pertumbuhan yang disepakati PANJA sejalan dengan usulan KEM-PPKF, yaitu di rentang 5,8% hingga 6,5%. PANJA memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis disertai upaya transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Said dalam rapat Banggar DPR, Senin (29/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, DPR meminta pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kisaran 5,3% hingga dengan 5,6% melalui penyempurnaan program bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga diminta memperluas lapangan kerja, mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, penurunan biaya logistik, insentif perpajakan, dan kepastian hukum.

Di sisi investasi, Banggar menargetkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi nasional tumbuh 6,5% hingga 7,5%.

Untuk itu, DPR menilai pemerintah perlu memperkuat program hilirisasi industri sekaligus membangun industri prioritas nasional agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam rantai pasok global.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti peran BPI Danantara. Menurutnya, lembaga investasi tersebut sudah saatnya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sudah waktunya Danantara kita tagih kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Selain itu, Banggar dan pemerintah menyepakati sasaran inflasi 2027 berada pada kisaran 1,5%-3,5%, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Dalam postur makro fiskal 2027, pendapatan negara ditargetkan sebesar 12,01%-12,40% terhadap PDB, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai 13,81%-14,80% terhadap PDB.

Adapun defisit APBN dipatok pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap PDB dengan rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,31%-40,64% terhadap PDB.

Banggar juga menyoroti meningkatnya Debt Service Ratio (DSR) pemerintah. DPR menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan pengelolaan DSR beserta langkah mitigasinya agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Said mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran 5%, pertumbuhan penerimaan negara hanya sekitar 2,8%. Ketimpangan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya beban pembayaran utang.

"Oleh karenanya, tidak heran kalau DSR kita sekarang hampir 47,19% kita minta pemerintah supaya ada peta jalan terhadap DSR kita dan mitigasinya seperti apa, sehingga kalau itu dimasukkan dalam asumsi makro, akan menjadi pegangan kita bersama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DSR jauh melampaui batas aman yang umumnya disarankan para ekonom yakni 25% sampai dengan 30%.

Dalam rapat tersebut, Banggar dan pemerintah juga menyepakati sejumlah arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Salah satunya memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2027 serta memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembiayaan pendidikan dasar secara bertahap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) menerima kunjungan Dewan Komisaris PT Danantara Asset Management (DAM) untuk meninjau langsung pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komisaris Utama PT DAM Rabin Indrajad Hattari mengatakan peninjauan tersebut menjadi bagian dari pengawalan agenda strategis nasional yang lebih luas.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan agenda besar penguatan sektor energi dan hilirisasi yang tengah kami kawal. Infrastruktur yang andal menjadi penopang bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru," ujar Rabin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Direktur Operasi I Hutama Karya Gunadi mengatakan pihaknya menyambut delegasi dan memaparkan perkembangan sejumlah penugasan yang dikerjakan perusahaan di kawasan tersebut. Menurut Gunadi, sejumlah proyek yang masih dalam tahap pengerjaan mencatatkan progres di atas rencana.

"Hingga Mei 2026, Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5B ruas Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko telah mencapai 96,24 persen, sementara Segmen 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau mencapai 88,35 persen. Adapun pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif IKN telah mencapai 22,20 persen," ucap Gunadi.

Gunadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai target pada sejumlah paket proyek. Di kawasan gedung lembaga tinggi negara, lanjut Gunadi, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan serta Gedung MPR masih berada pada tahap awal konstruksi dengan progres masing-masing 7,26 persen dan 6,01 persen per 24 Juni 2026.

Hutama Karya, kata Gunadi, menjalankan sejumlah penugasan pembangunan infrastruktur di IKN yang menjadi Proyek Strategis Nasional. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan setiap penugasan dengan disiplin pelaksanaan dan tata kelola yang baik, sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita Pemerintah.

"Kami berterima kasih atas kehadiran Dewan Komisaris Danantara yang meninjau langsung perkembangan proyek di IKN," kata Gunadi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mulai 2026 akan mengarahkan sekitar 80 persen penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sektor industri strategis untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.

Purbaya mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan industrialisasi dan penguatan daya saing Indonesia.

"Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis, seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju," ujar Purbaya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta Convention Center, Minggu (28/6).

Ia menilai pengembangan talenta menjadi fondasi utama untuk mendorong industrialisasi nasional. Karena itu, pemerintah juga mengintegrasikan penguatan STEM dengan bidang ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE) agar kemajuan teknologi tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Purbaya mengatakan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta.

"Melalui forum KSTI ini, pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Selain penajaman kebijakan LPDP, Kementerian Keuangan juga memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi lewat Center for Public Finance Research.

Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen yang ditopang surplus perdagangan, cadangan devisa memadai, pertumbuhan kredit yang tetap kuat, serta sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansif.

"Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Menurut Purbaya, APBN 2026 juga difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan negara, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai menunjukkan perannya sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional melalui upaya konsolidasi dan penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN).

Langkah ini dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas aset negara, memperkuat efisiensi perusahaan pelat merah, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu agenda utama yang kini dijalankan Danantara adalah program governance reset atau penataan ulang tata kelola BUMN yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, sistem manajemen risiko, hingga standar tata kelola perusahaan agar lebih selaras dengan praktik bisnis terbaik.

Melalui Danantara Asset Management (DAM), pemerintah melakukan kajian terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN yang berada dalam portofolionya. Tujuannya bukan hanya memperbaiki laporan keuangan, tetapi juga memastikan setiap aset negara mampu menghasilkan nilai ekonomi yang optimal.

Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, mengatakan penguatan fundamental perusahaan negara menjadi bagian penting dari strategi transformasi yang sedang dijalankan.

"Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel," ujar Rohan.

Menurutnya, transformasi BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi negara. Maka dari itu Danantara mendorong perusahaan-perusahaan BUMN untuk memperkuat kualitas laba (earnings quality), meningkatkan EBITDA secara berkelanjutan, menjaga disiplin belanja modal, serta mempertahankan struktur permodalan yang sehat.

Selain itu, optimalisasi return on assets (ROA), peningkatan margin operasional, penguatan likuiditas, dan kemampuan memenuhi kewajiban finansial juga menjadi fokus utama. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien dan kompetitif.

Konsolidasi BUMN Jadi Kunci Efisiensi

Selain pembenahan tata kelola, Danantara juga menjalankan program konsolidasi BUMN dalam skala besar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara yang selama ini dinilai terlalu kompleks dan berpotensi menimbulkan duplikasi biaya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 258 entitas BUMN telah berhasil dikonsolidasikan dari total sekitar 1.077 entitas yang ada saat ini. Dalam waktu dekat, proses tersebut akan diperluas dengan target konsolidasi sekitar 300 entitas tambahan.

Konsolidasi juga memungkinkan pemerintah memiliki pengelolaan aset yang lebih terintegrasi. Dengan struktur yang lebih sederhana, proses pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan lebih cepat dan fokus pada penciptaan nilai ekonomi jangka panjang.

Dari Pengelola Aset Menjadi Mesin Pertumbuhan

Transformasi yang dilakukan Danantara tidak hanya bertujuan merapikan BUMN, tetapi juga mengubah aset negara menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Danantara turut membahas peluang pengembangan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, industri kreatif, olahraga, hingga penyelenggaraan konser musik berskala internasional yang dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi baru.

Pemerintah memandang optimalisasi aset negara harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, aset-aset yang selama ini kurang produktif diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung investasi, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memperluas penerimaan negara.

Bagi transformasi nasional, langkah yang dijalankan Danantara memiliki arti strategis. Selama ini banyak BUMN memiliki aset bernilai besar, namun belum seluruhnya menghasilkan produktivitas yang optimal. Melalui konsolidasi, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas aset, pemerintah berupaya mengubah BUMN dari sekadar pemilik aset menjadi pencipta nilai ekonomi.

Apabila agenda tersebut berjalan sesuai rencana, Danantara berpotensi menjadi katalis dalam membangun BUMN yang lebih efisien, sehat secara finansial, dan mampu memberikan dividen yang lebih besar bagi negara. Pada akhirnya, efisiensi dan revitalisasi BUMN diharapkan menjadi salah satu pilar utama transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, TERNATE - Maluku Utara memiliki sejarah panjang sebagai pusat rempah-rempah dunia. Lanskap perekonomian provinsi itu kini berubah dan lebih dikenal sebagai salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional, yang mampu mendorong ekonomi Maluku Utara tumbuh hingga double digit. Transformasi progresif perekonomian tersebut akan direkam secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, saat Pencanangan SE2026 di Provinsi Maluku Utara, yang digelar di Ternate, Kamis (18/6).

“Maluku Utara adalah provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan sedang berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, secara ekonomi Maluku Utara cukup penting bagi Indonesia, sehingga pencanangan hari ini saya hadiri secara langsung,” ungkap Amalia.

Amalia menjelaskan dalam satu dekade terakhir, struktur ekonomi Maluku Utara mengalami perubahan signifikan. Kontribusi sektor industri meningkat pesat, sementara kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan. Menurutnya, transformasi tersebut perlu direkam secara akurat agar pemerintah dapat menyusun kebijakan dengan tepat.

“Maluku Utara bisa memanfaatkan Sensus Ekonomi untuk ke depan menghadirkan dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru dan sustainable,” ujarnya.

Menurut Amalia, Maluku Utara memiliki berbagai potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Provinsi ini memiliki kekayaan alam dan bentang kepulauan yang sangat potensial dibangun menjadi destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pula potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan rempah seperti pala dan cengkeh.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia baik pada tahun 2025 (y-on-y) maupun triwulan 1 2026 (y-on-y) perlu diwaspadai sebab sangat bergantung pada hasil tambang dan olahannya.

“Kita tahu bahwa pada akhirnya industri ekstraksi ini akan habis. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan kita butuh data yang tepat seperti mengetahui industri apa yang saat ini sedang happening, booming, pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di kabupaten mana, ada kendala apa yang dihadapi pelaku usaha di Maluku Utara. Apakah kekurangan modal, apakah kekurangan konektivitas menuju pasar, identifikasi masalah yang detil akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang terarah dan solutif,” urai Sherly.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha dan asosiasi untuk turut mensosialisasikan SE2026 kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan jawaban yang benar agar diperoleh potret perekonomian yang sebenarnya.

Amalia menyampaikan apresiasi atas Gubernur serta seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku Utara yang telah mendukung penuh pelaksanaan SE2026, baik melalui surat edaran dukungan maupun berbagai bentuk fasilitas lainnya. Dukungan ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang koordinasi Pemda dengan BPS dalam pelaksanaan SE2026 yang ditandatangani pada 15 Juni 2026. SE2026 membawa manfaat yang besar bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah karena memperoleh data yang lengkap tanpa mengeluarkan anggaran dari APBD.

Amalia mengajak masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

Pencanangan ini dihadiri pula oleh jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Bupati dan Walikota se-Maluku Utara atau yang mewakili, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapary, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan petugas SE2026.

Kepada petugas SE2026 di Maluku Utara yang seluruhnya adalah putra putri daerah dan telah melewati proses seleksi yang ketat, Amalia berpesan untuk memastikan tidak ada yang terlewat didata, dan kualitas data harus selalu dijaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan dunia terhadap pembangunan rendah karbon, Indonesia menghadapi momentum penting untuk mempercepat transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara bertahap dan parsial, melainkan membutuhkan akselerasi lintas sektor agar Indonesia mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya percepatan transisi berkelanjutan itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) pada 17 Juni 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional untuk membahas langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut setiap negara segera beradaptasi dengan arah pembangunan yang lebih rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Hijau diinisiasi sebagai wadah untuk mempercepat lahirnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum untuk membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pelaku utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, energi, serta berbagai potensi ekonomi berbasis alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kerangka implementasi konkret, kebijakan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin. Ia menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang perlu segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Prof. Laode juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan apabila mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat melalui kebijakan yang progresif dan dukungan investasi yang memadai.

Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menegaskan bahwa urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Forum Ekonomi Hijau turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin strategis lintas sektor, di antaranya Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari forum, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju pembangunan yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penguatan sektor ekonomi berkompleksitas tinggi sebagai salah satu strategi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperluas basis kelas menengah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyusutan.

Co-Founder dan Executive Director Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, mengatakan Indonesia perlu mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor-sektor dengan nilai tambah lebih tinggi agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih ambisius.

Menurutnya, Kadin Institute secara rutin menggelar forum "8% Club" untuk membahas berbagai strategi mencapai pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

"Kalau kesannya pertumbuhan ekonomi 8% itu sulit, kita dengan mudah bisa melihat ke Vietnam dan India. Bagi mereka pertumbuhan ekonomi 8% itu sehari-hari, rata-rata tiap tahun segitu. Kita juga bisa, apa kurangnya kita dari India sama Vietnam," kata Mulya dalam diskusi bertajuk Kelas Menengah Indonesia di Persimpangan di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Kamis (4/6/2026).

Mulya menilai salah satu tantangan utama Indonesia adalah masih dominannya ekspor berbasis komoditas dan produk dengan tingkat kompleksitas rendah. Kondisi tersebut dinilai membatasi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peluang peningkatan pendapatan masyarakat.

Karena itu, dia mendorong pengembangan industri dan sektor ekonomi yang menghasilkan produk dengan kandungan teknologi, inovasi, dan nilai tambah lebih tinggi.

"Indonesia perlu mendorong pengembangan sektor ekonomi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan penguatan kelas menengah telah menjadi salah satu agenda penting pemerintah.

Menurut dia, kelompok kelas menengah memiliki peran strategis sebagai penggerak konsumsi domestik yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Di pemerintah sendiri bagaimana kita bisa mendorong dan menumbuh-kembangkan kelas menengah menjadi salah satu program penting," kata Ferry.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah program untuk menjawab kebutuhan kelompok kelas menengah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, hingga berbagai kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat.

Sementara itu, CEO Katadata Indonesia, Metta Dharmasaputra, menilai isu kelas menengah perlu mendapat perhatian lebih besar dalam perumusan kebijakan publik.

Menurutnya, selama ini banyak kebijakan dan kajian yang berfokus pada kelompok miskin, sementara tantangan yang dihadapi kelas menengah belum mendapat perhatian yang sebanding.

Metta mengingatkan bahwa Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi sebelum memasuki fase penuaan penduduk dalam satu dekade mendatang. Oleh karena itu, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Jika tidak mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, Indonesia berisiko menghadapi kondisi tua sebelum kaya," ujarnya.

Kekhawatiran terhadap menyusutnya kelompok kelas menengah belakangan menjadi sorotan berbagai kalangan. Selain berperan sebagai penopang konsumsi rumah tangga, kelas menengah juga dianggap sebagai fondasi penting bagi stabilitas ekonomi, investasi, dan penciptaan sumber daya manusia yang lebih produktif.

Dengan demikian, penguatan sektor ekonomi berkompleksitas tinggi dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperluas kembali basis kelas menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tidak ada bangsa lain di dunia yang akan kasihan dengan Indonesia saat tanah air didera kesulitan. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia tidak boleh tergantung dengan bangsa lain.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026), di Gedung Pancasila, Jakarta.

"Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita kalau kita dalam kesulitan. Kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita," ujarnya.

Terlebih, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari mineral strategis seperti tembaga, timah, emas, nikel, hingga logam tanah jarang, serta komoditas perkebunan dan pertanian penting lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sudah terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” ujar Prabowo.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini melakukan transformasi ekonomi nasional agar benar-benar berlandaskan ekonomi Pancasila, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata.

Presiden pun merinci sejumlah prinsip yang menjadi dasar ekonomi Pancasila. Pertama, ekonomi yang berlandaskan nilai religius, kemanusiaan, dan persatuan nasional. Menurutnya, kekayaan alam harus dipandang sebagai amanah yang dikelola untuk kemakmuran rakyat dan generasi mendatang.

Kedua, pembangunan ekonomi harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menghasilkan angka statistik. Prabowo menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi anak, pupuk bagi petani, akses pasar bagi nelayan, serta perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.

Ketiga, ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional dan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Pemerintah, kata dia, akan memperkuat kebijakan hilirisasi, pengelolaan ekspor sumber daya alam, serta memastikan hasil kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri.

Keempat, ekonomi Pancasila harus bersifat kerakyatan dan berkeadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi nasional, dengan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.

Kelima, pembangunan ekonomi harus menjamin pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Menurutnya, selama bertahun-tahun kekayaan nasional belum sepenuhnya dinikmati masyarakat sehingga diperlukan transformasi ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, mulai dari mineral strategis hingga komoditas pertanian yang dibutuhkan dunia.

"Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting dunia, seperti tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit, dan berbagai hasil pertanian lainnya," ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden juga menyinggung keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi Prabowo mengakui bahwa selama ini hasil pengelolaan sumber daya alam belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

"Sudah terlalu lama rakyat Indonesia hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah saat ini adalah melakukan transformasi ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi.

Menurut Kepala negara, kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan karunia Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat serta generasi mendatang.

"Kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak," ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor serta menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri.

Dia menilai pembangunan ekonomi harus mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, termasuk memastikan petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau, nelayan mendapatkan akses pasar yang adil, serta pekerja memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan yang layak.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.

Presiden Ke-8 RI itu menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai program transformasi nasional, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan koperasi, program makan bergizi gratis, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Meskipun menyadari perubahan besar tidak akan mudah dilakukan, tetapi Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap menjalankan reformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

"Kita tidak boleh menjadi bangsa yang bergantung kepada negara lain. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan memanfaatkan kekayaannya untuk kemakmuran seluruh rakyat," tegas Prabowo.

Transformasi ekonomi itu pada akhirnya harus tercermin dalam transformasi struktur produksi dan juga transformasi dalam struktur ekspor nasional

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan transformasi ekonomi harus tercermin dalam struktur produksi dan ekspor nasional.

“Transformasi ekonomi itu pada akhirnya harus tercermin dalam transformasi struktur produksi dan juga transformasi dalam struktur ekspor nasional,” ucapnya dalam agenda Peluncuran Dashboard Potensi Ekspor Indonesia di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan ekspor Indonesia didominasi komoditas dan produk pada karya, sehingga perlu didorong menuju produk dengan kompleksitas dan berteknologi tinggi.

Kendati selama dua dekade terakhir kinerja ekspor Indonesia terus bertumbuh, tetapi belum sepenuhnya diikuti daya saing dan kompleksitas yang kuat.

Tercatat, dari 5.199 produk ekspor, baru sekitar 1.041 produk yang kompetitif di pasar global, sementara struktur ekspor masih didominasi komoditas dan produk padat karya.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk mendorong produk berkompleksitas tinggi agar menjadi motor baru pertumbuhan ekspor Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah kita masih sangat besar, karena itu kita perlu terus bergerak menuju penguatan industri di bidang manufaktur hilirisasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, di titik itulah sebetulnya nilai tambah tercipta dan di situlah produktivitas tumbuh dan di situlah daya saing sebuah bangsa dibangun dalam jangka yang panjang,” ujar Wamen PPN.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, kuat, dan mampu mengubah sumber daya menjadi nilai tambah menjadi industri, inovasi, dan pada ujungnya menjadi produk yang memiliki daya saing global.

“Saya tidak hanya bicara apa yang semata-mata kita ekspor, tapi kita harus melihat dalam spektrum yang lebih luas bagaimana kedudukan kita di dalam percaturan perdagangan dunia,” kata Febrian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya me­­­ngenai urgensi percepatan pe­­­ngem­­bangan in­­­dustri manufaktur Bisnis Indonesia, 8 Desember 2025, dan percepatan foreign direct investment (FDI) Bisnis Indonesia, 5 Maret 2026, tulisan ini menyoroti salah satu faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan transformasi tersebut, yakni ekspor impor khususnya upaya untuk memperkuat ekspor.

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Dalam ke­­­rangka Indonesia Emas 2045, pemerintah menarget­­­kan pendapatan per kapita nasional meningkat hingga sekitar US$23.000—US$30.300, dengan pertum­­buh­an ekonomi yang perlu dijaga pada kisaran 6%—7% per tahun secara berkelanjutan.

Dalam visi tersebut, sektor industri manufaktur diharap­kan kembali memainkan pe­­ran strategis dengan kontribusi sekitar 26%—28% terhadap PDB, sehingga mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5% dan pendapatan per kapita sekitar US$4.800, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat transformasi ekonominya.

Dalam struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh beberapa komponen utama, yaitu konsumsi domestik, investasi, belanja pemerintah, serta perdagangan internasional. Keempat komponen tersebut saling melengkapi dalam membentuk dinamika pertumbuhan suatu negara.

FONDASI

Pengalaman negara-negara industri menunjukkan pasar domestik memainkan peran penting dalam tahap awal pembangunan industri. Permintaan domestik yang kuat memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksi serta pencapaian skala ekonomi (economies of scale).

Pasar domestik juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan proses pembelajaran teknologi dan mengembangkan kemampuan manajerial sebelum memasuki pasar global. Dengan demikian, pasar domestik berfungsi sebagai ‘play ground’ awal yang sangat penting bagi perkembangan industri nasional.

Pengalaman dari berbagai negara industri menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor biasanya dimulai dari penguatan industri domestik. Negara yang berhasil membangun daya saing ekspor umumnya memiliki institusi atau kebijakan yang menjadi penggerak utama industrialisasi.

Pertama, Jepang: MITI dan Penguatan Produksi Nasional. Pemerintah Jepang mengambil langkah strategis dengan membangun kembali industri nasional melalui kebijakan industrialisasi yang terkoordinasi setelah Perang Dunia II. Salah satu institusi kunci dalam proses ini adalah MITI (Ministry of International Trade and Industry).

Kedua, Korea Selatan: Chae­­­bol sebagai Motor Indus­­­­triali­sasi. Pada awal pengembangan ekonomi, Korea Selatan mengembangkan strategi in­­­dus­­­trialisasi melalui dukungan terhadap kelompok industri be­­­sar yang dikenal sebagai Chaebol, seperti Samsung, Hyundai, dan LG.

Ketiga, Cina: Reformasi Eko­nomi dan Industrialisasi Berbasis Negara. Cina memulai transformasi industrinya melalui kebijakan Reform and Opening Up yang diperke­­nal­­­kan pada akhir 1970-an. Re­­­for­­masi ini membuka ruang bagi investasi industri, pengembangan sektor manufaktur, serta integrasi ekonomi Cina dengan perdagangan global.

Keempat, Jerman: Mittel­stand dan Keunggulan In­­­dus­­­tri Berbasis Teknologi. Jerman membangun kekuatan industrinya melalui jaringan perusahaan menengah yang dikenal sebagai Mittelstand. Banyak dari perusahaan ini merupakan hidden champions, yaitu perusahaan yang tidak terlalu dikenal secara luas tetapi memiliki posisi dominan di pasar global dalam niche tertentu.

Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, ter­­­dapat pola yang relatif konsisten dari keempat negara tersebut. Keberadaan institusi dan struktur terse­but menjadi penggerak uta­­ma dalam pengembangan industri domestik sebagai fondasi daya saing. Dari pengalaman tersebut terlihat bahwa keberhasilan ekspor pada dasarnya merupakan hasil dari penguatan industri dalam negeri yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

PERAN NEGARA

Pengalaman negara-negara tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari kebijakan industri yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang andal dan terintegrasi, dukungan investasi yang terarah, hingga pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam konteks Indonesia, penguatan industri yang berkaitan dengan menarik investasi baru mempunyai peran yang sama pentingnya dalam menjaga keberlanjutan industri yang telah beroperasi agar tetap kompetitif. Industri yang sudah berkembang di dalam negeri pada dasarnya telah membangun basis produksi yang penting, termasuk jaringan pemasok, tenaga kerja terampil, serta pengalaman teknologi yang telah terbentuk dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan selain untuk ekspansi investasi baru, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri yang sudah ada dapat terus melakukan peningkatan teknologi, efisiensi produksi, akses ke pasar domestik yang dikembangkan secara kerkelanjutan, serta integrasi yang lebih kuat ke dalam rantai nilai global.

Fenomena relokasi industri di kawasan Asia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa industri cenderung bergerak menuju negara yang mampu menyediakan ekosistem produksi yang lebih efisien dan kompetitif. Faktor-faktor seperti kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, efisiensi logistik, biaya energi, serta kualitas tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam keputusan relokasi industri.

Negara-negara yang mampu menjaga stabilitas kebijakan serta terus meningkatkan kualitas ekosistem industrinya akan lebih mampu mempertahankan basis industri yang telah ada sekaligus menarik investasi baru secara berkelanjutan.

Dalam pembahasan mengenai perdagangan internasional, impor sering dipersepsikan sebagai faktor yang melemahkan neraca perdagangan. Namun, dalam praktik pembangunan industri modern, impor justru sering menjadi bagian penting dari proses produksi.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan perdagangan tidak terlepas dari pembangunan fondasi industri yang kuat dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa arah penguatan yang dapat menjadi pertimbangan.

Dengan memperkuat industri domestik, mengelola impor secara produktif, serta mendorong ekspor bernilai tambah tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ekspor yang kuat bertumpu pada industri domestik yang kuat. Impor yang dikelola secara strategis dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan komitmen strategisnya untuk membangun ekosistem digital yang inklusif guna mendorong transformasi ekonomi daerah dan pelayanan publik yang merata.

Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat status DIY sebagai salah satu smart province, di mana implementasi teknologi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi DI Yogyakarta Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menyatakan bahwa percepatan digitalisasi sektor publik tidak boleh menegasikan keberadaan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi ataupun kemampuan literasi digital yang memadai.

Aspek inklusivitas ini menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan sosial, mendorong pemerataan ekonomi, serta mencegah terjadinya kesenjangan digital yang lebih dalam di tengah masyarakat.

"Daerah digital itu membuka peluang luas untuk pelayanan masyarakat, memudahkan masyarakat tanpa kemudian harus meninggalkan hal-hal konvensional. Dan masyarakat yang tidak bisa digital juga masih dilayani. Jadi, tidak ada yang kemudian terlewatkan terkait dengan pelayanan publik," kata Wahyu dalam pembukaan Sarasehan Hari Kebangkitan Nasional bertema ‘Nasionalisme dan Perlindungan Anak di Era Digital’ pada Senin (18/05/2026).

Wahyu menilai bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang masih menggunakan metode konvensional tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang komprehensif dan akuntabel.

Implementasi platform digital dan kanal konvensional menjadi strategi adaptif yang coba dilakukan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.

Di sisi lain, ekspansi ekosistem digital yang masif juga membawa tantangan signifikan terhadap perlindungan serta kualitas sumber daya manusia masa depan, terutama anak-anak.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani mengangkat urgensi pendampingan orang tua terhadap interaksi anak di ruang siber, terutama di tengah lonjakan penetrasi penggunaan gawai pada usia dini yang semakin tidak terkendali.

"Orang tua perlu selalu waspada mengawasi kegiatan anak di ruang digital maupun aktivitas keseharian anak. Sebagai contoh, kasus pornoaksi di Yogyakarta tidak hanya terjadi melalui media sosial, tetapi juga ditemukan di ruang publik dan lingkungan sekolah. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian bersama," tutur Sylvi.

Menurut Sylvi, degradasi moral dan psikologis akibat penyalahgunaan teknologi gawai dapat memberikan dampak buruk yang bersifat sistemik terhadap produktivitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Oleh karena itu, pengawasan ketat dari lingkungan keluarga serta edukasi literasi digital yang terstruktur sangat diperlukan guna menekan laju pertumbuhan kasus pelanggaran hukum di dunia siber.

Selaras dengan upaya mitigasi tersebut, Perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) DI Yogyakarta Dwi Nur Rohman menggarisbawahi peran strategis media digital sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai nasionalisme secara masif.

Optimasi platform digital untuk agenda edukatif dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di tingkat akar rumput menghadapi gempuran globalisasi.

Menutup rangkaian diskusi tersebut, Peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Hendro Muhaimin memperingatkan risiko polarisasi politik dan sosial yang kerap tereskalasi melalui algoritma media digital.

Menurutnya, menjaga persatuan nasional dari ancaman polarisasi siber merupakan esensi nyata dari semangat kebangkitan nasional pada era digital modern 2026.