Bisnis.com, JAKARTA — Prinsip meritokrasi dinilai perlu menjadi fokus utama dalam penunjukan Luke Thomas Mahony menjadi Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) alih-alih status kewarganegaraannya.

Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM), Yodhia Antariksa menilai pengisian jabatan strategis seharusnya berlandaskan prinsip meritokrasi. Integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan menjadi pertimbangan yang lebih penting dibandingkan kewarganegaraan seseorang.

Menurutnya, apabila Luke Thomas memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam serta memahami rantai pasok ekspor komoditas, penunjukan tersebut dapat dipandang sebagai langkah menghadirkan kepemimpinan yang profesional di DSI.

"Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional," kata Yodhia dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Pengelolaannya harus ditopang sistem yang kuat, tata kelola yang baik, pengambilan keputusan berbasis data, serta akuntabilitas yang tinggi.

Menurutnya, profesionalisme menjadi fondasi penting agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu. Praktik penggunaan talenta global juga telah menjadi hal yang lazim diterapkan berbagai perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di sejumlah negara.

Meski demikian, Yodhia mengingatkan kualitas pemimpin hanya menjadi salah satu faktor keberhasilan DSI. Jika pembentukan DSI ditujukan memperkuat pengawasan ekspor dan menutup kebocoran penerimaan negara, faktor penentu utamanya tetap berada pada tata kelola dan sistem yang dibangun sejak awal.

Dia menilai desain SDM DSI harus mengedepankan meritokrasi melalui rekrutmen berbasis kompetensi dan integritas, target kinerja yang terukur, sistem remunerasi yang kompetitif, serta budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan profesionalisme.

"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemilihan Luke Thomas dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejaknya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global.

Sebelum ditunjuk memimpin DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025 serta pernah menjadi Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk. pada 2024–2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah lanskap ekonomi global yang diguncang ketegangan geopolitik dan perlambatan perdagangan, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tampak impresif: realisasi investasi kuartal I/2026 menembus target, sementara komitmen investasi mengalir deras dari berbagai negara mitra.

Namun di balik angka-angka yang mengilap itu, tersimpan pertanyaan mendasar, apakah investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan mampu mendorong transformasi ekonomi, atau sekadar mempertebal statistik tanpa dampak nyata bagi masyarakat?

Usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Negara belum lama ini, Rosan Perkasa Roeslani membuka gambaran besar mengenai geliat investasi Indonesia.

Dia baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan ke sejumlah negara kunci, mulai dari Singapura, China, hingga mendampingi Presiden ke Korea Selatan dan Jepang.

“Dalam setiap acara itu, pada saat mendampingi Pak Presiden, pasti ada acara bertemu dengan dunia usahanya, dengan para pengusahanya, baik dalam skala besar, dalam market katakan lebih dari 100 orang, maupun yang lebih kecil kurang lebih itu biasanya 12 orang yang Pak Presiden temui langsung,” ujarnya kepada wartawan.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, Rosan menangkap satu benang merah: minat investor global terhadap Indonesia belum surut, bahkan di tengah ketidakpastian global.

“Kalau kami lihat bahwa ternyata terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, geoekonomi dunia, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat-sangat baik ya. Dan ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan,” tuturnya

Optimisme itu tidak muncul tanpa dasar. Data resmi menunjukkan realisasi investasi kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun—melampaui target Rp497 triliun atau setara 100,36%. Secara tahunan, angka ini tumbuh 7,22% secara year on year (yoy).

Tak hanya itu, investasi tersebut diklaim menyerap 706.569 tenaga kerja, naik 18,93% secara tahunan.

Ambisi Besar: Dari Rp9.100 Triliun ke Rp13.000 Triliun

Pemerintah menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia juga mengungkapkan komitmen investasi dari sejumlah negara mitra cukup besar. Jepang disebut berpotensi menanamkan investasi lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp517,5 triliun, Korea Selatan sekitar US$10 miliar atau setara Rp172,5 triliun, sementara China tetap menjadi salah satu investor utama di Indonesia.

“Kalau yang di Jepang kalau enggak salah itu hampir US$30 miliar lebih ya. Yang di Korea itu waktu itu mencapai hampir US$10 miliar. Jadi ya alhamdulillah cukup sangat-sangat baik lah” katanya.

Namun, angka-angka tersebut pada dasarnya masih berupa komitmen—bukan realisasi.

Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan investasi tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Dia menambahkan, presiden juga mendorong reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Jika ditelisik lebih dalam, struktur investasi Indonesia masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Lima sektor terbesar meliputi industri logam dasar (smelter), jasa, pertambangan, kawasan industri dan perumahan, serta transportasi dan telekomunikasi.

“Sektornya yang paling besar sebetulnya itu di industri logam dasar atau barang logam, ya itu seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya Rp60,2 triliun, pertambangan Rp51,9 triliun, kemudian perumahan, kawasan industri Rp47,9 triliun, dan yang nomor lima terbesar transportasi, gudang, dan telekomunikasi kurang lebih Rp45,4 triliun,” tutur Rosan.

Kualitas Dipertanyakan

Meski demikian, Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai capaian investasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas yang diharapkan.

Dia menekankan bahwa meskipun komposisi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi, terutama pada komoditas seperti nikel. Namun di sisi lain, ketergantungan pada sektor ekstraktif juga memunculkan kekhawatiran.

“Rasanya belum, sejauh ini kita belum melihat adanya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dari investasi tersebut. Sehingga tingkat upah dan daya beli masyarakat masih stagnan,” kata Riefky.

Dia juga menyoroti distribusi investasi yang dinilai masih belum merata, terutama karena investasi di luar Pulau Jawa masih terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu.

Dalam konteks hilirisasi, Riefky menilai dampak investasi terhadap masyarakat masih belum optimal. Dia menyebut hingga saat ini manfaat investasi tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan oleh ekonom INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman. Dia mengingatkan bahwa komitmen investasi tidak bisa disamakan dengan realisasi.

“Komitmen investasi Rp1.314 triliun pada kuartal I/2026 perlu ditempatkan dalam konteks realistis karena tidak seluruhnya dapat langsung terealisasi. Secara empiris, tingkat konversi investasi di Indonesia umumnya hanya berada di kisaran 30–50% dalam 1–2 tahun awal,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan utama masih bersifat struktural yaitu di perizinan, lahan, hingga koordinasi pusat-daerah. Selain itu, faktor non-ekonomi seperti resistensi sosial dan isu lingkungan juga kerap menjadi sumber keterlambatan proyek.

Dia juga menggarisbawahi risiko jika pemerintah terlalu fokus pada angka. Menurutnya, jika pemerintah terlalu fokus mengejar angka investasi tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan, maka berisiko menciptakan ilusi kinerja.

Tantangan Eksekusi dan Transformasi Ekonomi

Setali tiga uang, peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya membedakan antara komitmen dan realisasi. Dia menilai proses konversi dari komitmen ke realisasi masih menjadi titik lemah.

Dia menjelaskan bahwa sejauh kuartal I/2026 angka Rp498 triliun merupakan realisasi yang dapat diartikan sebagai uang yang sudah masuk dan tercatat. Sementara komitmen investasu Rp1.314 triliun itu sebagian besar masih dalam bentuk komitmen atau MoU yang harus dikejar realisasinya.

“Begitu MoU ditandatangani di luar negeri, tantangan justru muncul ketika masuk ke tahap implementasi di dalam negeri. Urusan lahan, izin, koordinasi pusat dan daerah, sampai infrastruktur dasar seperti listrik dan logistik sering jadi hambatan,” katanya.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa struktur investasi saat ini belum cukup untuk mendorong transformasi ekonomi.

Menurut Yusuf, secara fundamental daya tarik Indonesia memang masih kuat: pasar domestik besar, stabilitas makro terjaga, serta posisi strategis dalam rantai pasok global—terutama untuk komoditas kritis seperti nikel.

Namun, ketergantungan pada faktor alam dan pasar membuat daya tahan investasi rentan terhadap fluktuasi global.

“Kalau kondisi global berubah, misalnya harga komoditas turun, daya tarik kita juga bisa ikut turun,” kata Yusuf.

Risiko lain yang mengintai adalah dampak lingkungan, rendahnya kualitas pekerjaan, hingga stagnasi produktivitas.

Jalan Panjang Menuju Investasi Berkualitas

Di persimpangan ini, Indonesia menghadapi dilema klasik: mengejar kuantitas atau memperdalam kualitas investasi. Pemerintah jelas membutuhkan arus modal besar untuk menopang pertumbuhan. Namun tanpa perbaikan struktural, investasi berisiko hanya menjadi angka tanpa dampak.

Seperti diingatkan para ekonom, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menarik investasi, melainkan memastikan investasi tersebut benar-benar menciptakan nilai tambah.

Dari Istana hingga kawasan industri, dari meja diplomasi hingga lapangan proyek, pertaruhan itu kini sedang berlangsung. Indonesia tidak kekurangan minat investor.

Yang menjadi ujian sesungguhnya adalah: apakah minat itu bisa diubah menjadi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto Sepanjang Kuartal I/2026

Sumber: Sekretariat Presiden (diolah) 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit restitusi pajak. Ini sejalan dengan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditargetkan tuntas sekitar kuartal II/2026.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya melaporkan sudah meminta BPKP untuk ikut mengaudit restitusi atau pengembalian lebih bayar pajak dalam kurun waktu 2020—2025. Di sisi lain, internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga dilibatkan untuk mengaudit khusus restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun.

Purbaya mengeklaim BPKP seharusnya sudah bisa menuntaskan audit tersebut pada kuartal II/2026. Sebab, dia menyebut auditor pemerintah itu menargetkan audit tuntas dalam satu sampai dua bulan lamanya. Laporan ini turut ditunggu oleh Komisi XI DPR.

"Kapan selesai [auditnya]? Triwulan kedua sudah ya, Pak?," tanya Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP kepada Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Purbaya menyebut kemungkinan proses tengah berjalan. Dia mengeklaim hasil audit seharusnya bisa didapatkan dalam waktu depan dan turut dilaporkan ke DPR.

"Harusnya sudah [selesai di kuartal II/2026] Pak. Mereka bilang mau cepat, akan kami laporkan Pak, karena itu sumber kebocoran yang seharusnya kami bisa selesaikan," tuturnya.

Adapun anggota Komisi XI DPR lainnya justru menyarankan pelibatan sampai dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, audit disarankan untuk bermuatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Untuk diketahui, audit PDTT fokus menilai kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian intern (SPI) atau investigasi. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas hal pokok tertentu, seperti proyek khusus atau dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Kalau boleh yang sedang diaudit oleh BPKP itu, sekalian kita meminta ke BPK untuk dilakukan PDTT aja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujar Anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas.

Wajib Pajak di Sektor SDA jadi Sorotan

Purbaya mengungkap audit terhadap restitusi itu dilakukan terhadap wajib pajak (WP) yang salah satunya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA). Dia menduga ada kebocoran lantaran tak seharusnya restitusi bisa sebesar itu.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan bahwa langkahnya untuk memperketat pengawasan restitusi bukan untuk menghalangi hak WP. Namun, dia ingin memastikan agar restitusi bisa didapatkan bagi mereka yang berhak.

Salah satu contoh yang kembali diuraikannya adalah pengusaha sektor batu bara. Hal ini tidak lepas dari penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) akibat Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

Dengan mendapatkan status BKP, maka WP atau pengusaha kena pajak (PKP) batu bara berhak mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat apabila status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran.

"Contoh untuk industri batu bara, PPN-nya saya 'subsidi' Rp25 triliun. Gimana hitungannya? Dengan restitusi ya, saya mengeluarkan Rp25 triliun dibandingkan income untuk PPN. Itu kan udah enggak benar. Katanya hitungannya ini, ini, filosofinya kan enggak gitu. Kalau PPN kan kalau lebih dibalikin, kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mandiri Sekuritas menyampaikan akan membawa sejumlah perusahaan mengincar dana jumbo dari aksi penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada 2026.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan salah satu IPO jumbo yang akan dibawa melantai pada 2026 berasal dari sektor sumber daya alam.

“IPO terbesar dari sektor natural resources,” kata Oki ditemui pada BIG 40 Awards yang digelar oleh Bisnis Indonesia di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Selain itu, lanjut Oki, terdapat beberapa IPO juga yang akan dibawa oleh Mandiri Sekuritas pada 2026. Akan tetapi, Oki tidak memerinci jumlah IPO tersebut.

Oki melanjutkan IPO tahun depan akan lebih menarik pada 2025 ini. Menurutnya, performa dari perusahaan-perusahaan di pipeline IPO Mandiri Sekuritas cukup bagus.

“Jadi tahun depan lebih menarik lah. Story-story nya lebih bagus,” ujarnya.

Sebagai informasi, salah satu IPO jumbo yang dibawa oleh Mandiri Sekuritas tahun ini adalah PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA). SUPA akan menawarkan 4,4 miliar saham atau setara 13% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Harga IPO saham Superbank ditetapkan Rp635 per saham. Dengan demikian, total nilai penawaran umum emiten bank digital itu mencapai Rp2,79 triliun.

Jumlah ini berada dalam rentang tengah dari harga bookbuilding yang ditawarkan pada level Rp525-Rp695 per lembar saham.

Bisnis.com, JAKARTA —Implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai akan membuka peluang lebih besar bagi produk eksporIndonesia menembus pasar Eropa.

Head of Center of Industry Trade and Investment Indef Andry Satrio menilai dengan penghapusan tarif, produk nasional disebut akan memiliki daya saing harga yang lebih kuat dibandingkan sebelum perjanjian tersebut berlaku.

Menurutnya dampak paling terasa akan muncul pada industri padat karya, terutama sektor berbasis sumber daya alam seperti furnitur, perikanan, perkebunan, tekstil, karet, hingga sawit.

“Begitu tarif dihapus, harga produk kita langsung lebih kompetitif,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Selasa (18/11/2025).

Selain keuntungan tarif, kepastian akses pasar serta meningkatnya minat investor Eropa untuk menanam modal di Indonesia juga diperkirakan ikut terdorong berkat payung kerja sama yang lebih jelas.

Meski peluang terbuka lebar, khusus untuk sawit Indonesia, tantangan justru cukup besar.

Eropa kini memperketat aturan sustainability melalui EU Deforestation Regulation (EUDR) hingga Renewable Energy Directive (RED). Komoditas sawit masih dikategorikan sebagai berisiko tinggi, sementara Eropa berkomitmen mengurangi penggunaan biofuel berbasis sawit hingga 2030.

“Ini catatan berat bagi sawit kita. Jika rantai pasok tidak segera dirapikan dan dibuat traceable, kita akan kesulitan masuk pasar Eropa,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ekspor sawit tidak hanya bergantung pada tarif nol persen, tetapi pada kesesuaian dengan standar keberlanjutan yang semakin ketat. Saat ini, ekspor sawit Indonesia ke Eropa tidak lagi didominasi crude palm oil (CPO), melainkan produk turunan seperti oleokimia dan oleo pangan. Belanda, Spanyol, dan Italia menjadi hub utama di kawasan tersebut.

Agar bisa mempertahankan posisi di pasar Eropa, Indonesia disebut harus mempercepat pembenahan rantai pasok sawit dari hulu ke hilir.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain yakni mengembangkan sistem ketelusuran yang terintegrasi, memastikan setiap kebun memiliki koordinat jelas, legalitas lengkap, dan Tandan Buah Segar (TBS) dapat dilacak hingga ke sumbernya.

Selanjutnya Pembenahan tata ruang dan status lahan, yang hingga kini masih menjadi sorotan utama Eropa.

Peningkatan standardisasi nasional, termasuk kepatuhan terhadap regulasi keberlanjutan internasional.

Hingga dukungan intensif kepada petani kecil, mulai dari pendampingan, akses pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan agar mereka tidak dirugikan.

“Kalau tidak ada traceability dan keadilan dalam rantai pasok, kita akan kalah bersaing, bahkan dengan Malaysia,” tegasnya.

IEU-CEPA, tekannya, memiliki potensi besar dalam mendongkrak ekspor Indonesia baik dari sisi volume maupun nilai. Namun implementasinya tidak bisa berjalan otomatis tanpa upaya serius dalam memenuhi standar Eropa, terutama soal ketelusuran dan isu deforestasi.

“Potensinya besar, tetapi tidak bisa hanya mengandalkan dihapusnya tarif. Kita harus memenuhi standar yang diminta Eropa agar peluang ekspor benar-benar meningkat,” tutupnya.

Sementara itu Ekonom LPEM UI Teuku Riefky memperkirakan kesepakatan tersebut semestinya akan meningkatkan ekspor karena membuka keran perdagangan yang lebih luas.

Pasar yang paling dominan akan menyerap sawit Indonesia tentunya seluruh dunia, karena produsen sawit praktis hanya Indonesia dan Malaysia.

Oleh karena itu, dia menekankan pemerintah perlu terus melobi dan melakukan kampanye promosi sawit karena selama ini sawit dikampanyekan EU merusak lingkungan.

Pemerintah perlu menunjukkan dan mengambil tindakan yang mendemonstrasikan sawit Indonesia bisa dikembangkan tanpa merusak lingkungan.

"Kalau IEU-CEPA bisa mendorong komoditas sawit, ini akan cukup signifikan," katanya.