Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kontribusi hasil pengawasan sepanjang tahun 2025 mencapai Rp56,59 triliun.

“Kontribusi sebesar Rp56,59 triliun yang dihasilkan melalui efisiensi belanja, penyelamatan keuangan negara, dan optimalisasi potensi penerimaan menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperkuat ruang fiskal pemerintah," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI dalam rangka pembahasan Laporan Kinerja BPKP Tahun 2025, dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Sepanjang tahun 2025, BPKP melaksanakan 11.407 kegiatan assurance yang terdiri atas audit, audit tindak pidana korupsi, reviu, evaluasi, dan monitoring.

BPKP juga melaksanakan 1.415 kegiatan consulting melalui asistensi atau bimbingan teknis kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah.

Ateh menyampaikan bahwa berbagai hasil pengawasan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan negara, efektivitas pembangunan nasional, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Melihat dari sisi kinerja organisasi, BPKP mencatat capaian kinerja sebesar 99,94 persen dengan nilai penghematan dan penyelamatan keuangan negara dan daerah mencapai Rp53,36 triliun atau 138,48 persen dari target.

Selain itu, BPKP berhasil mencetak 958 auditor bersertifikasi serta meningkatkan kompetensi 37.582 peserta melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.

Melalui capaian tersebut, pihaknya terus memperkuat peran sebagai auditor intern pemerintah yang profesional dan terpercaya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara, serta mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi capaian kinerja BPKP yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Komisi XI juga menganggap hasil pengawasan yang mampu menghasilkan efisiensi belanja, penyelamatan keuangan negara, dan optimalisasi penerimaan negara menunjukkan peran strategis BPKP sebagai auditor internal pemerintah.

Selanjutnya, Komisi XI menilai keterlibatan BPKP dalam mengawal berbagai program prioritas nasional telah menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Karena itu, BPKP diminta terus memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah agar penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pengendalian korupsi dapat semakin terintegrasi dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas tata kelola.

BPKP diharapkan pula dapat terus mengedepankan pengawasan yang preventif, adaptif, dan berbasis risiko guna memastikan setiap program prioritas pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menyetujui laporan penggunaan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2025 senilai Rp11,45 triliun untuk empat perusahaan pelat merah.

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyampaikan bahwa berdasarkan pendalaman yang telah dilakukan dalam beberapa waktu lalu, pihaknya mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) terkait dengan penggunaan PMN 2025.

“Pesan kami, supaya PMN ini memberikan efektivitas terhadap pelayanan, dan kemudian meningkatkan kinerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda penerima PMN Tahun 2025, Senin (22/6/2026).

Misbakhun mengingatkan, bahwa penggunaan PMN harus berorientasi pada peningkatan konektivitas kapasitas layanan, keselamatan, efisiensi operasional perusahaan, serta memberikan dampak multiplier efek pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara terperinci, PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA mendapatkan PMN senilai Rp473 miliar. Suntikan dana tersebut digunakan untuk pengembangan teknologi dan integrasi transformasi digital guna pemenuhan sarana kereta api dalam negeri.

Selain itu, KAI juga melakukan meningkatkan daya saing produk perkeretaapian nasional serta mengoptimalkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Lebih lanjut, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menerima PMN senilai Rp2,5 triliun yang digunakan untuk pengadaan tiga unit kapal penumpang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi laut.

Kapal-kapal tersebut nantinya menggantikan KM Umsini, KM Kelimutu, dan KM Lawit yang rencananya akan beroperasi pada 2029 atau 2030.

Kemudian, PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF senilai Rp6,68 triliun digunakan dalam mengantisipasi risiko kenaikan suku bunga yang dapat mempengaruhi besaran leverage atas BMN tahun 2025.

Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Terakhir, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menerima PMN 2025 senilai Rp1,8 triliun.

PMN ini digunakan mendukung tahapan pengadaan KRL baru dan retrofit armada, serta dioptimalkan sesuai rencana bisnis dan jadwal pelaksanaan proyek yang telah ditetapkan, sehingga tidak berdampak pada ketergantungan pelayanan publik dan menimbulkan idle fund yang mengurangi efektivitas investasi pemerintah.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, bahwa PMN 2025 ini digunakan untuk penyelesaian pengadaan 27 KRL baru. Sebanyak 16 dari INKA (tiga baru dan delapan retrofit) serta 11 unit melalui impor dari CRRC Qingdao Sifang Co.Ltd.

Saat ini, sebanyak 11 trainset impor telah beroperasi seluruhnya. Sementara dari 16 trainset buatan INKA, baru beroperasi tujuh.

“Masih ada sembilan lagi dengan INKA, kami usahakan tahun ini beroperasi semua,” ujarnya usai RDP.

Adapun untuk pengadaan delapan trainset baru lainnya dari INKA senilai Rp2,05 triliun, masih menunggu kucuran PMN 2026.

Berikut Daftar Penerima PMN TA 2025:

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI: Rp1,8 triliun
2. PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA: Rp473 miliar
3. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni: Rp2,5 triliun
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF: Rp6,68 triliun

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menolak usulan anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah tentang tarif cukai golongan III karena dianggap tidak adil dan tidak melindungi Perusahaan Rokok (PR) kecil legal.

Ketua Formasi Heri Susianto mengatakan alasan usulan penambahan tarif cukai golongan III sebagai bentuk perlindungan terhadap PR kecil tidak tepat.

Pasalnya, pelaku rokok ilegal produsen Sigaret Kretek Mesin (SKM) justru menggunakan mesin modern yang kapasitasnya lebih besar dari milik PR legal golongan II.

"Bagaimana disebut afirmatif wong produksi mereka sebenarnya sudah tinggi, melebihi produksi PR legal golongan II," kata Heri Susianto, Senin (22/6/2026).

Di sisi lain, kata dia, usulan itu juga menunjukkan bahwa sudut pandang pemerintah hanya satu sisi. PR golongan II yang selama ini telah berjasa pada negara dengan membayar pajak dan cukai semestinya lebih layak dilindungi.

Dengan usulan penambahan tarif cukai golongan III, menurutnya sama saja dengan membunuh PR golongan II SKM yang sudah ada.

Bahkan keberadaan PR golongan III nantinya juga berpotensi mengancam PR produsen SKT (Sigaret Kretek Tangan) yang padat karya karena HJE (Harga Jual Eceran) keduanya tidak terlalu terpaut jauh.

Dengan begitu, dampak sosial dari keberadaan PR golongan III bisa makin buruk. Dampak sosial lebih berat mungkin terjadi jika PR golongan II dan produsen SKT harus tutup karena kalah bersaing dengan PR golongan III.

"Jumlah pekerja yang harus di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena usaha PR bangkrut lebih besar daripada pertambahan jumlah pekerja dengan beroperasinya PR produsen SKM golongan III," ujarnya.

Dia juga menilai usulan anggota Komisi XI tersebut rancu. Apa yang dimaksud dengan cukai golongan III tidak jelas.

Sebenarnya, lanjut Heri, pemerintah sudah mengakomodasi PR kecil produsen SKT dengan adanya tarif golongan III.

Dengan demikian, pemerintah sebenarnya telah mengakomodasi usulan tersebut dengan tarif cukai golongan III untuk SKT.

"Namun jika yang dimaksudkan tarif golongan III untuk produsen SKM, ini yang menjadi tanda tanya. Bagaimana semangat melindungi oleh anggota Dewan terhadap PR yang telah taat membayar cukai dan pajak serta menjamin keberlangsungan pekerja di sektor tetap aman, tidak ter-PHK karena kalah bersaing dengan PR golongan III," ujarnya.

Karena itulah, Formasi tegas menolak usulan penambahan tarif cukai golongan III karena tidak berkeadilan, tidak melindungi PR legal, dan bertentangan dengan semangat struktur tarif cukai yang simpel dan sudah baik serta sudah diterima semua pihak.

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun.

Persetujuan tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja pengambilan keputusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR telah mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai RKA dan RKP Kementerian Keuangan 2027.

"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000," kata Misbakhun.

Dengan disepakatinya pagu indikatif tersebut, Kemenkeu akan melanjutkan proses penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027 dengan memperhatikan berbagai masukan dari DPR guna mendukung pengelolaan fiskal yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

"Kami memandang masukan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas rencana kerja Kementerian Keuangan ke depan, termasuk menghilangkan silo-silo antarsatuan kerja," ujar Purbaya.

Adapun rincian pagu indikatif yang disetujui berdasarkan program adalah sebagai berikut:

• Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi: Rp36.331.236.000

• Program Pengelolaan Penerimaan Negara: Rp1.620.713.539.000

• Program Pengelolaan Belanja Negara: Rp14.124.503.000

• Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: Rp194.684.035.000

• Program Dukungan Manajemen: Rp47.935.271.671.000

Total pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027 mencapai Rp49.801.124.984.000. Berdasarkan fungsi, pagu anggaran Kemenkeu tahun 2027 terdiri atas Fungsi Layanan Umum, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pendidikan.

1. Fungsi Layanan Umum memperoleh alokasi sebesar Rp45.519.962.468.000 dengan rincian:

• Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi sebesar Rp36.331.236.000

• Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp1.618.694.992.000

• Program Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp14.124.503.000

• Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko sebesar Rp194.684.035.000

• Program Dukungan Manajemen sebesar Rp43.656.127.702.000

2. Fungsi Ekonomi memperoleh pagu sebesar Rp284.711.512.000 yang terdiri atas:

• Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp2.018.547.000

• Program Dukungan Manajemen sebesar Rp282.692.965.000

3. Fungsi Pendidikan pagu sebesar Rp3.996.451.400.000

Fungsi Pendidikan memperoleh alokasi sebesar Rp3.996.451.400.000 yang seluruhnya dialokasikan melalui Program Dukungan Manajemen.

Selain itu, rapat juga membahas rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit eselon I dan badan layanan umum (BLU) di lingkungan Kemenkeu. Sekretariat Jenderal dan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menjadi unit dengan alokasi terbesar, yakni Rp31.832.410.186.000.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama BLU Program Indonesia Pintar (PIP), BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), dan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memperoleh alokasi sebesar Rp7.079.852.854.000.

Berikut rincian pagu anggaran unit eselon I dan BLU Kementerian Keuangan:

• Sekretariat Jenderal dan BLU LPDB: Rp31.832.410.186.000

• Inspektorat Jenderal: Rp32.642.867.000

• Direktorat Jenderal Anggaran (DJA): Rp33.105.975.000

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Rp5.402.056.236.000

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC): Rp2.810.447.978.000

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Rp36.140.447.000

• Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko serta BLU LDKPI: Rp85.925.044.000

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BLU BPDP, serta BLU BPDLH: Rp7.079.852.854.000

• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BLU LMAN: Rp724.278.717.000

• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara STAN: Rp329.530.193.000

• Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Rp36.865.379.000

• Lembaga National Single Window: Rp119.467.495.000

• Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Rp55.701.492.000

• Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan: Rp1.222.700.121.000

IDXChannel – Pemerintah bersama Komisi XI DPR resmi menyepakati dan mengetok usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Tahun Anggaran 2027. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan parlemen telah menerima seluruh pemaparan serta menyetujui total alokasi dana yang diajukan oleh jajaran bendahara negara.

"Komisi XI DPR RI mendengar penjelasan atas rencana kerja dan rencana kerja pemerintah pagu indikatif 2027. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu Kemenkeu dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027 Rp49.801.124.984.000 (Rp49,80 triliun),” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).

Adapun pagu tersebut didistribusikan ke dalam lima program kerja utama.

Alokasi terbesar diserap oleh Program Dukungan Manajemen yang mencapai Rp47.935.271.671.000 (Rp47,9 triliun).

Selanjutnya, Program Pengelolaan Penerimaan Negara mendapatkan porsi sebesar Rp1.620.713.539.000 (Rp1,62 triliun), disusul Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko sebesar Rp194.684.035.000 (Rp194,6 miliar).

Sementara itu, Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi dialokasikan sebesar Rp36.331.236.000 (Rp36,3 miliar) dan Program Pengelolaan Belanja Negara mendapatkan alokasi terkecil sebesar Rp14.124.503.000 (Rp14,1 miliar).

Jika ditinjau berdasarkan fungsi anggarannya, dana Kemenkeu terbagi menjadi tiga pilar utama. Pertama, Fungsi Layanan Umum yang menelan anggaran total sebesar Rp45.519.962.468.000 (Rp45,5 triliun).

Di dalam fungsi ini, anggaran terbagi untuk Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi sebesar Rp36.331.236.000 (Rp36,3 triliun), Program Pengelolaan Penerimaan Negara sebesar Rp1.618.694.992.000 (Rp1,61 triliun), Program Pengelolaan Belanja Negara sebesar Rp14.124.503.000 (Rp14,1 miliar), Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko sebesar Rp194.684.035.000 (Rp194,6 miliar), serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp43.656.127.702.000 (Rp43,6 triliun).

Kedua, Fungsi Ekonomi dianggarkan total sebesar Rp284.711.512.000 (Rp284,7 miliar) yang dibagi untuk Program Pengelolaan Penerimaan Negara senilai Rp2.018.547.000 (Rp2,08 miliar) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp282.692.965.000 (Rp282,6 miliar).

Ketiga, Fungsi Pendidikan mendapat alokasi total Rp3.996.451.400.000 (Rp3,9 triliun) yang sepenuhnya digunakan untuk menyokong Program Dukungan Manajemen.

Terakhir, anggaran ini didistribusikan secara spesifik kepada unit Eselon I dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu. Alokasi tertinggi diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko bersama BLU LDKPI yang mendapatkan Rp85.925.044.008.000 (Rp85,9 triliun) diikuti oleh Sekretariat Jenderal dan BLU LPDB sebesar Rp31.832.410.186.000 (Rp31,8 triliun).

Untuk direktorat jenderal utama, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (bersama BLU PIP, BLU BPDP, dan BLU BPDLH) memperoleh Rp7.079.852.854.000 (Rp7,08 triliun), Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan Rp5.402.056.236.000 (Rp5,40 triliun), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengantongi Rp2.810.447.978.000 (Rp2,81 triliun).

Selanjutnya, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan memperoleh dana sebesar Rp1.222.700.121.000 (Rp1,22 triliun), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara beserta BLU LMAN mendapatkan Rp724.278.717.000 (Rp724,28 miliar), serta BPPK dan BLU Politeknik Keuangan Negara STAN dialokasikan sebesar Rp329.530.193.000 (Rp329,53 miliar).

Unit kerja lainnya menerima anggaran di bawah Rp200 miliar, yaitu Lembaga Nasional Single Window sebesar Rp119.467.495.000 (Rp119,47 miliar), Direktorat Jenderal Stabilitas Pengembangan Sektor Keuangan sebesar Rp55.701.492.000 (Rp55,70 miliar), Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal sebesar Rp36.865.379.000 (Rp36,87 miliar), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp36.140.447.000 (Rp36,14 miliar), Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp33.105.975.000 (Rp33,10 miliar), dan terakhir Inspektorat Jenderal sebesar Rp32.642.867.000 (Rp32,64 miliar).

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan pemerintah menyepakati target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan target tersebut menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam pembahasan Panja Pertumbuhan bersama pemerintah.

“Tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6,0 persen hingga 6,5 persen. Kemiskinan ekstrem ditargetkan 0 persen,” kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah, Kamis (11/6/2026).

Selain target kemiskinan, DPR dan pemerintah juga menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro, nilai tukar rupiah disepakati berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Di bidang fiskal, rasio pendapatan negara disepakati sebesar 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara defisit APBN 2027 dipatok pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.

Misbakhun mengatakan seluruh hasil pembahasan panitia kerja telah disepakati antara Komisi XI DPR RI dan pemerintah.

“Dengan adanya kesepakatan tersebut, saya nyatakan kesimpulan rapat ini disepakati dan ditetapkan,” ujar Misbakhun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam KEM-PPKF 2027.

Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen menjadi tahapan menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Untuk itu, pemerintah akan terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk melalui Danantara,” kata Purbaya.

Komisi XI DPR RI dan pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, termasuk menaikkan batas bawah rasio pendapatan negara menjadi di atas 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK pada Kamis (11/6).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan hasil pembahasan panitia kerja (panja) pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, serta defisit dan pembiayaan telah disepakati bersama pemerintah.

"Hasil rapat Panja telah disetujui antara pemerintah dan Komisi XI," ujar Misbakhun sambil mengetuk palu persetujuan.

Purbaya, yang mewakili pemerintah, menerima seluruh hasil pembahasan tersebut.

"Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan," ujarnya.

Dalam kesepakatan tersebut, rasio pendapatan negara terhadap PDB pada 2027 ditetapkan di kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen.

Rentang itu lebih tinggi dibandingkan target tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di bawah level 12 persen.

Purbaya mengatakan target tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya peningkatan penerimaan negara, mulai dari optimalisasi sistem Coretax hingga penguatan kepatuhan wajib pajak.

"Pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan tax compliance dan tax base (efektivitas Coretax), menyelaraskan sistem perpajakan global dan digital ekonomi, optimalisasi SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum, dan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi," ujarnya.

Saat ditemui usai rapat, Purbaya menjelaskan kenaikan batas bawah rasio pendapatan negara didasarkan pada ekspektasi membaiknya efektivitas pengumpulan pajak dan bea cukai.

"Nanti diharapkan ada peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dan bea cukai," ujar Purbaya.

Meski demikian, ia menilai target tersebut masih realistis untuk dicapai.

"Dan itu sih batasnya masih reasonable, karena nggak jauh dari level yang sekarang," imbuhnya.

Selain menyepakati target penerimaan negara, pemerintah dan DPR juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai jalur menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta investasi melalui Danantara.

Deregulasi dan penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking) juga akan terus dilakukan guna mendorong investasi tumbuh 6,5 persen hingga 7,5 persen.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati untuk 2027 meliputi inflasi 1,5 persen-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 6,5 persen-7,3 persen.

Dari sisi fiskal, pemerintah dan DPR menyepakati defisit anggaran berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.

"Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB," ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan pembiayaan defisit akan dilakukan secara inovatif, hati-hati, dan berkelanjutan, termasuk melalui optimalisasi peran Danantara, Badan Layanan Umum (BLU), Special Mission Vehicle (SMV), Sovereign Wealth Fund (SWF), serta pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax akan menggeser pola konsumsi BBM masyarakat.

Sebab, dengan kenaikan harga Pertamax sekitar Rp 3.950 per liter menjadi Rp 16.250 per liter akan mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM dengan harga yang lebih murah, seperti Pertalite.

Adapun saat ini harga Pertalite dibanderol Rp 10.000 per liter atau masih belum mengalami kenaikan karena termasuk dalam BBM subsidi. Dengan kenaikan harga Pertamax, maka selisih harga dengan Pertalite semakin lebar.

"Pasti, orang kan begitu harga naik, orang akan mencari harga yang paling rendah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Misbakhun belum dapat memastikan seberapa besar pergeseran konsumsi BBM yang akan terjadi akibat kenaikan harga Pertamax sebesar 32,11 persen tersebut.

Pasalnya, pemerintah masih melakukan berbagai perhitungan untuk mengukur dampak perubahan pola konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi itu.

"Untuk kalkulasinya itu kan belum kita lakukan exercise lebih dalam. Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa," ucapnya.

Selain mengubah pola konsumsi masyarakat, Misbakhun menyebut, kenaikan harga BBM juga berpotensi mendorong inflasi.

Namun, hingga saat ini pemerintah masih menghitung besaran dampak inflasi yang ditimbulkan dari penyesuaian harga Pertamax.

"Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya, nol koma sekian itu kita belum tahu," kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah juga tengah mengkaji dampak perpindahan konsumsi BBM tersebut terhadap beban subsidi energi serta berbagai implikasi ekonomi lainnya sebelum menentukan langkah lanjutan yang diperlukan misalnya seperti pemberian insentif.

"Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berhimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," tuturnya.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026).

Harga Pertamax naik Rp 3.950 per liter menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Green naik Rp 4.100 per liter menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.

Kedua jenis BBM tersebut mengalami kenaikan setelah selama beberapa bulan terakhir harganya dipertahankan di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) telah resmi menjadi undang-undang. Beleid omnibus law sektor keuangan ini turut mengatur soal surat utang yang dapat diterbitkan Danantara Indonesia.

Pengesahan revisi UU P2SK ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini pada Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Sidang Paripurna tersebut.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir pada forum tersebut.

Sehari sebelumnya, Rabu (3/6/2026), Komisi XI DPR telah menyetujui draf yang sudah selesai dibahas di tingkat Panja tersebut. Rancangan omnibus law sektor keuangan ini telah dibahas sejak 4 Februari 2026.

Rapat Kerja Komisi XI DPR itu diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal. Politisi Partai Gerindra ini menyebut ada 17 pokok pembahasan dalam revisi tersebut.

Pada rapat di Komisi XI DPR sehari yang lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa surat utang Danantara ini berguna untuk memobilisasi kapital dalam rangka mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global.

"Pada RUU ini diatur mengenai BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond di mana penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional akuntabel dan pertimbangan bisnis yang sahih," jelasnya.

Daftar 17 poin pembahasan UU P2SK:

• 1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
• 2. ⁠Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
• 3. ⁠Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
• 4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;
• 5. ⁠ Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;
• 6. ⁠Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;
• 7. ⁠Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
• 8. Surat utang Danantara;
• 9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
• 10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
• 11. Bursa mineral dan komoditas strategis;
• 12. ⁠Aset kripto;
• 13. ⁠Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
• 14. Pusat finansial internasional Indonesia;
• 15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
• 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
• 17. Bank dalam penyehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi UU, Kamis (4/6/2026).

Keputusan ini diambil oleh persetujuan seluruh anggota DPR pada Sidang Paripurna pagi ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco pada Sidang Paripurna tersebut.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir pada forum tersebut.

Sehari sebelumnya, Komisi XI DPR telah menyetujui draf yang sudah selesai dibahas di tingkat Panja tersebut. Rancangan omnibus law sektor keuangan ini telah dibahas sejak 4 Februari 2026.

Rapat Kerja Komisi XI DPR itu diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal.

Setelah laporan panja, para anggota dewan juga saling mendengarkan dan menyampaikan pandangan mini seluruh fraksi. Hasilnya, seluruh anggota Komisi Keuangan DPR menyetujui agar rancangan beleid ini dibawa ke Sidang Paripurna.

"Kedelapan fraksi Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sambil mengetuk palu sidang dan disetujui oleh seluruh anggota komisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang telah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

• 1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
• 2. ⁠Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
• 3. ⁠Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
• 4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;
• 5. ⁠ Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;
• 6. ⁠Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;
• 7. ⁠Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
• 8. Surat utang Danantara;
• 9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
• 10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
• 11. Bursa mineral dan komoditas strategis;
• 12. ⁠Aset kripto;
• 13. ⁠Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
• 14. Pusat finansial internasional Indonesia;
• 15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
• 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
• 17. Bank dalam penyehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menyetujui draf RUU Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah selesai dibahas di tingkat Panja, Rabu (3/6/2026). Rancangan omnibus law sektor keuangan ini akan segera dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan.

Rapat Kerja Komisi XI DPR ini diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal.

Setelah laporan panja, para anggota dewan juga saling mendengarkan dan menyampaikan pandangan mini seluruh fraksi. Hasilnya, seluruh anggota Komisi Keuangan DPR menyetujui agar rancangan beleid ini dibawa ke Sidang Paripurna.

"Kedelapan fraksi Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sambil mengetuk palu sidang dan disetujui oleh seluruh anggota komisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang yelah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);⁠
2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;⁠
5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠
6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠
7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
8. Surat utang Danantara;
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠
12. Aset kripto;⁠
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
14. Pusat finansial internasional Indonesia;
15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
17. Bank dalam penyehatan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun lalu mengatakan bahwa pembahasan revisi UU P2SK ini merupakan salah satu regulasi yang sangat teknis.

"Ini salah satu undang-undang yang pembahasannya sangat technical, panjang, tetapi mengakomodasi banyak kepentingan," terang Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang yelah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);⁠
4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR;⁠
5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠
6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠
7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
8. Surat utang Danantara;
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠
12. Aset kripto;⁠
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
14. Pusat finansial internasional Indonesia;
15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
17. Bank dalam penyehatan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun lalu mengatakan bahwa pembahasan revisi UU P2SK ini merupakan salah satu regulasi yang sangat teknis.

"Ini salah satu undang-undang yang pembahasannya sangat teknis, panjang, tetapi mengakomodasi banyak kepentingan," terang Misbakhun.

Adapun agenda selanjutnya adalah mendengar pendapat mini fraksi DPR. Apabila disetujui, maka nantinya RUU ini akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR esok hari, Kamis (4/6/2026).