Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan peluncuran Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Qodari mengungkapkan, buku saku tersebut merangkum sedikitnya 17 program utama yang dirancang khusus untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Qodari dalam agenda peluncuran buku di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Untuk nol persen kemiskinan saja ada 17 program, belum lagi yang universal dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, buku ini disusun agar masyarakat dapat dengan mudah memahami jenis bantuan yang tersedia sekaligus cara mengaksesnya.

Salah satu terobosan utama yang disoroti Qodari adalah integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang disebut sebagai revolusi dalam kebijakan publik.

“DTSN ini adalah game changer, revolusi data sekaligus kebijakan publik,” tegasnya.

Melalui DTSN, pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Regsosek, dan DTKS untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.

Langkah ini bertujuan menghapus dua masalah klasik bantuan sosial, yakni inclusion error (yang tidak berhak menerima) dan exclusion error (yang berhak justru tidak menerima).

Qodari menjelaskan, sistem satu data memungkinkan penyaluran bantuan menjadi lebih presisi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

“Semua bantuan sosial dasarnya adalah data. Karena itu datanya diperbaiki dan diintegrasikan,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui sistem digital yang disiapkan pemerintah.

142 Juta Kelas Menengah Rentan Jadi Fokus

Dalam paparannya, Qodari menyebut mayoritas masyarakat Indonesia kini berada dalam kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah, dengan jumlah mencapai 142 juta orang.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar karena terdapat 67,9 juta penduduk rentan miskin (near poor), 23,8 juta penduduk miskin, dan 2,38 juta penduduk miskin ekstrem

“Tantangan kita bukan hanya menurunkan kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan tidak jatuh kembali,” katanya.

Qodari menekankan pendekatan pemerintah kini tidak lagi parsial, melainkan menyeluruh dari masa kandungan hingga lanjut usia.

Program yang diintegrasikan mencakup untuk masa awal kehidupan yang menargetkan PKH ibu hamil dan anak usia dini. Lalu untuk usia sekolah melalui Program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat. Selanjutnya ada usia produktif dengan KIP Kuliah, LPDP, KUR, subsidi dan program yang ditujukan bagi lansia yaitu PKH lansia dan bantuan sosial lainnya

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, tapi dukungan berkelanjutan sepanjang hayat,” ujarnya.

Qodari juga memaparkan contoh konkret dampak integrasi program. Salah satunya keluarga penerima manfaat yang bisa mendapatkan dukungan hingga lebih dari Rp200 juta per tahun dari berbagai program terintegrasi.

Bantuan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, hingga subsidi energi.

Mengacu pada data Bank Dunia, Qodari menyebut Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam 40 tahun terakhir, dari 74% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada 2024.

“Ini hasil kerja kolektif dan berkelanjutan seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Menurut Qodari, buku saku ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat luas agar memahami hak dan akses terhadap program kesejahteraan.

Pemerintah pun membuka ruang masukan dari publik dan media untuk menyempurnakan buku tersebut ke depan. Dengan integrasi data, penguatan program, dan transparansi informasi, pemerintah optimistis target pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Ini panduan praktis menuju kesejahteraan, agar masyarakat tahu apa haknya dan bagaimana mengaksesnya,” katanya.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut secara terbuka mengakui adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah selatan dan kawasan lain di KabupatenGarut, Jawa Barat.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menegaskan, kondisi sosial-ekonomi di Garut Selatan masih tertinggal dan membutuhkan langkah percepatan pembangunan atau akselerasi.

Sejumlah indikator menjadi sorotan, mulai dari kemiskinan ekstrem, angka putus sekolah, hingga tingginya angka kematian ibu dan anak. Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi Garut belum merata.

"Wilayah selatan dinilai belum menikmati dampak pembangunan secara optimal dibandingkan kawasan perkotaan dan wilayah utara yang relatif lebih berkembang dari sisi infrastruktur dan aktivitas ekonomi," ujar Syakur, Selasa (24/2/2026).

Syakur menilai, percepatan pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan anggaran besar dan perubahan pendekatan kebijakan. Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja sebagai pintu masuk mengatasi kemiskinan struktural.

Sektor industri disebut sebagai salah satu solusi, meski tidak selalu harus berbentuk pabrik manufaktur besar. Pariwisata, restoran, dan hotel juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan apabila dikelola secara sistematis.

Namun demikian, penguatan sektor jasa saja dinilai belum cukup. Pemerintah daerah juga menyoroti lemahnya hilirisasi sektor pertanian dan peternakan di Garut Selatan. Selama ini, komoditas lokal lebih banyak dijual dalam bentuk mentah tanpa proses pengolahan lanjutan yang memberikan nilai tambah.

"Akibatnya, margin keuntungan lebih banyak dinikmati wilayah lain yang memiliki fasilitas pengolahan," kata Syakur.

Dalam konteks itu, kata Syakur, jagung diidentifikasi sebagai komoditas strategis yang berpotensi menjadi pengungkit ekonomi baru. Jagung tidak hanya menjadi hasil pertanian, tetapi juga bahan baku utama pakan ternak yang dibutuhkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat.

Permintaan yang tinggi terhadap pakan ternak membuka peluang terbentuknya rantai industri terintegrasi di wilayah selatan.

Syakur mencontohkan model ekosistem terintegrasi yang diterapkan diBlitar, di mana produksi jagung, pabrik pakan, dan sentra peternakan berada dalam satu kawasan. Integrasi tersebut membuat ongkos produksi lebih efisien sehingga harga telur di daerah itu lebih kompetitif.

"Skema serupa dinilai dapat diterapkan di Garut Selatan untuk menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal," tuturnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum dijelaskan secara rinci mengenai skema pendanaan, tahapan implementasi, maupun target waktu realisasi pembangunan ekosistem tersebut.

Menurutnya, pengakuan ketimpangan ini menjadi momentum penting bagi arah kebijakan ekonomi daerah. Tanpa intervensi terstruktur, Garut Selatan berpotensi terus tertinggal akibat minimnya infrastruktur industri dan lemahnya akses pasar.

"Integrasi sektor pertanian dan peternakan memang menjanjikan, tetapi membutuhkan kepastian investasi, dukungan regulasi, serta koordinasi lintas sektor," tutupnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan penyaluran berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran melalui penguatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadikan basis data akurat, terkini, dan tepercaya.

DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. Basis data ini menggabungkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data kemudian dipadankan dengan berbagai data administrasi lainnya, seperti data kependudukan dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, dan PLN.

"DTSEN memuat data unik individu dan keluarga di Indonesia yang telah padan atau sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil. NIK-nya tunggal dan sudah tidak ada lagi duplikasi," kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/2).Amalia menjelaskan, saat ini BPS menggunakan DTSEN per 23 Januari 2026. Jumlah individu yang tercatat sebesar 289.060.513 record individu dan 95.006.179 record keluarga. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan DTSEN per 3 Februari 2025, yang mencatat 285.579.122 record individu dan 93.025.360 record keluarga.

DTSEN memuat data individu dan keluarga yang diurutkan menurut tingkat kesejahteraan, mulai dari desil 1 (terendah) hingga desil 10 (tertinggi). Adapun tingkat kesejahteraan disusun berdasarkan 39 variabel, antara lain kondisi tempat tinggal dan sanitasi, sumber air minum dan penerangan, jenis bahan bakar memasak yang digunakan, serta kepemilikan aset.

Sejak pertama kali disusun pada awal 2025, BPS secara berkala memperkuat dan memutakhirkan DTSEN bersama kementerian dan lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda).

Berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2025, BPS bertugas melakukan integrasi data secara nasional, sementara kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah (Pemda) bertugas memutakhirkan data by name by address (BNBA) yang selanjutnya akan diintegrasikan oleh BPS.

Saat ini, DTSEN menjadi basis data berbagai program perlindungan sosial (Perlinsos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), program Sembako, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Sekolah Rakyat, serta program bantuan perumahan.

Amalia menegaskan, DTSEN harus terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk akan selalu berubah, misalnya saat ada penduduk yang lahir, meninggal, atau berpindah tempat tinggal.

"Saat ini, pemutakhiran dilakukan secara triwulanan dengan berbagai cara, antara lain ground check atau verifikasi dan validasi lapangan bersama Kementerian Sosial (Kemensos), pemanfaatan data administrasi dari berbagai lembaga, pemutakhiran mandiri oleh masyarakat, hingga pemutakhiran bekerja sama dengan pemerintah daerah," papar Amalia.

Ia menambahkan bahwa BPS turut melakukan pemutakhiran DTSEN melalui survei rumah tangga yang dilaksanakan secara rutin, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Setelah dimutakhirkan, DTSEN lalu diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kemudian, DTSEN dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Tragedi meninggalnya seorang siswa kelas IV SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka kembali pertanyaan lama yang belum juga terjawab yaitu mengapa anak dari keluarga miskin ekstrem bisa luput dari jaring pengaman sosial negara?

Kasus ini bukan sekadar soal duka satu keluarga. Ia menjadi cermin retak dari sistem pendataan kemiskinan, bantuan sosial, hingga kebijakan pendidikan yang seharusnya hadir paling awal bagi anak-anak rentan. Ketika seorang anak harus menanggung tekanan psikologis karena keterbatasan ekonomi keluarga, negara patut bertanya, di mana sistemnya bekerja, dan di mana program yang seharusnya diperhatikan?

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta program Sekolah Rakyat dijalankan dengan tepat sasaran kepada anak dari keluarga yang membutuhkan, guna mencegah timbulnya kasus seperti yang terjadi pada seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia pun mendesak penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial lainnya untuk turun langsung, mendeteksi dini kerentanan dalam keluarga, termasuk tekanan psikologis pada anak.

"Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput," kata Singgih di Jakarta, Rabu.

Dia pun menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang siswa kelas IV SD berusia 10 tahun tersebut. Menurut dia, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa persoalan kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya perlindungan sosial terhadap anak masih menjadi "pekerjaan rumah" yang besar bagi negara.

Setiap anak Indonesia, kata dia, berhak tumbuh dengan bahagia, mendapat pendidikan yang layak, dan terlindungi dari beban ekonomi yang seharusnya tidak mereka pikul. Peristiwa di Ngada adalah alarm yang tidak boleh diabaikan.

"Ini bukan hanya tentang kelengkapan alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis, rasa putus asa, dan lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya menyangga keluarga-keluarga yang berjuang," kata dia.

Pernyataan tersebut menempatkan tragedi ini dalam konteks yang lebih luas: kegagalan sistemik, bukan kesalahan individual. Jika keluarga korban memang tergolong tidak mampu, maka pertanyaan berikutnya menjadi tak terelakkan: mengapa mereka belum terjangkau bantuan sosial maupun program pendidikan afirmatif seperti Sekolah Rakyat?

Untuk itu, Singgih mengingatkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara lebih selektif, tepat sasaran, dan berbasis data kemiskinan yang mutakhir. Pemerintah, kata dia, harus berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan dampak setelah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun pada tahun 2026 untuk pembangunan 200 gedung Sekolah Rakyat baru beserta operasionalnya.

Dia pun meminta program Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tapi dikonvergensikan dengan program lain program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Non Tunai (PBNT) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurut dia, keluarga miskin penerima manfaat harus dipetakan dengan baik dan mendapatkan paket bantuan yang komprehensif, mencakup kebutuhan dasar, pendidikan dan pendampingan keluarga.

"Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk membangun sistem yang lebih manusiawi, responsif, dan efektif," kata dia.

Secara kebijakan, akses Sekolah Rakyat sebenarnya telah dibuka cukup lebar. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Kementerian Sosial, dengan persyaratan administrasi yang relatif sederhana. Seluruh biaya pendidikan ditanggung negara karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem berasrama gratis, dilengkapi kurikulum khusus, pendekatan individual, serta seleksi berlapis berbasis data kemiskinan, kemampuan akademik, hingga kondisi psikologis dan kesehatan siswa.

Namun kemudahan prosedur dan kelengkapan skema tersebut justru menimbulkan pertanyaan ketika anak dari keluarga miskin ekstrem di Ngada tidak terjangkau. Kasus ini menunjukkan persoalan utama bukan pada ketiadaan program, melainkan pada lemahnya pendataan dan pendekatan aktif negara ke keluarga paling rentan. Ketika pendaftaran bergantung pada inisiatif keluarga dan akses digital, Sekolah Rakyat berisiko tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sehingga negara kembali hadir setelah tragedi terjadi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya menyinggung bahwa isu kebersihan dan kerapian memiliki keterkaitan dengan semangat kepedulian sosial. Tragedi ini, menurutnya, menjadi pelajaran bersama agar masyarakat lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.

“Mungkin juga kalau kemarin Bapak Presiden menggugah kita semua berkenaan dengan masalah kebersihan, kerapian, dan sebagainya, maka dengan kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Memang barangkali kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level tingkatan gitu,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap keluarga korban sekaligus melakukan evaluasi agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

“Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tuturnya.

Mengenai dugaan bahwa keluarga korban tergolong tidak mampu namun belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial, Prasetyo meminta publik menunggu hasil pendalaman dari aparat penegak hukum. Dia menegaskan bahwa penyebab pasti dan motif di balik peristiwa tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian.

Namun, terlepas dari hasil penyelidikan hukum, satu pertanyaan publik tetap menggantung, jika Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan, mengapa justru anak ini tak sempat merasakannya? Tragedi di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kebijakan tanpa pendataan yang akurat dan kehadiran nyata di lapangan berisiko datang terlambat. Dan dalam kasus ini, keterlambatan itu dibayar dengan nyawa seorang anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan Kota Mataram sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan. Program ini menargetkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui integrasi basis data nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram HM Ramadhani mengatakan, Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih dalam program tersebut. “Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram jadi satu-satunya daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos,” kata Ramadhani di Mataram, Rabu (4/2/2026).

Ramadhani mengatakan, digitalisasi dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik dalam penanganan kemiskinan, terutama ketidaksinkronan basis data keluarga miskin. “Selama ini, sering ditemukan masalah seperti data ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, hingga adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

Pendataan bansos ke depan memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut diperbarui secara berkala untuk meminimalkan risiko salah sasaran.

Seluruh data masyarakat dikelompokkan dalam desil 1 hingga desil 10 guna menentukan jenis perlindungan sosial yang sesuai. Skema bantuan mencakup BPJS Kesehatan atau universal health coverage, bantuan langsung tunai, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.

Program ini melibatkan sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan infrastruktur digital dan sistem server terintegrasi. Pemerintah berharap sistem yang lebih rapi dapat menekan potensi konflik sosial di tingkat lingkungan akibat salah sasaran bantuan.

“Target utama digitalisasi bansos adalah menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.038 jiwa,” katanya. Ramadhani menambahkan, angka tersebut ditargetkan nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2029, selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB.

Untuk kemiskinan secara keseluruhan, Kota Mataram saat ini berada di angka 7,15 persen. “Pemerintah optimistis dengan waktu tiga tahun yang tersisa dan dukungan sistem digital, intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas membahas percepatan pembangunan di Tanah Papua. Pembahasan menekankan penyatuan arah kebijakan agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

KetuaKomite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua,Velix Wanggai, mengatakan Kementerian PPN/Bappenas mengundang pihaknya untuk membahas langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Papua. Velix menyebut forum itu penting untuk menyatukan kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Penyatuan pandangan ini dinilai krusial agar kontribusi Papua terhadap target nasional dapat terukur.

“Kami danBadan Perencanaan Pembangunan Nasionalsepakat menyatukan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pengurangan kesenjangan kawasan timur dan barat,” ujar Velix, Selasa (20/1/2026).

Ia menegaskan percepatan pembangunan Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat. Konsistensi kebijakan dinilai menentukan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

“Kami berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkeadilan,” kata Velix.

Anggota Komite Eksekutif PapuaPaulus Waterpauwmenyoroti kemiskinan ekstrem sebagai hambatan utama percepatan pembangunan. Menurutnya, persoalan ini belum tertangani secara menyeluruh.

Paulus menyebut pembahasan bersama Bappenas menyoroti akar persoalan pembangunan Papua, termasuk rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia. Kondisi tersebut dinilai membatasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kemiskinan ekstrem harus menjadi prioritas karena memicu berbagai persoalan lain, mulai dari sosial hingga keamanan,” ujar Paulus.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membeberkan strategi mencapai target 500 sekolah rakyat pada 2029. Menurutnya, target Presiden Prabowo itu dapat tercapai.

Dia menjelaskan Kemensos telah bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan swasta untuk membangun 100 Sekolah Rakyat permanen tiap tahun.

"Minimal ya. Kalau 100 [sekolah] setiap tahun berarti kan tahun ini 100, tahun depan 100, tahun berikutnya 100. Jadi bisa tercapai itu harapan Bapak Presiden itu. Dan untuk itulah, kami koordinasi dengan Kementerian PU," ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Kamis (15/1/2026).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat tersebar di seluruh Indonesia, hingga tahun 2029. Setiap sekolah akan menampung 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Gus Ipul mengatakan seiring dengan pembangunan gedung sekolah permanen, Kemensos bakal menyiapkan seleksi siswa, guru, tenaga kependidikan serta operasional yang dibutuhkan.

Para murid yang nantinya mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik curang dalam proses perekrutan siswa-siswi.

"Yang penting adalah yang bisa sekolah di sini adalah (anak-anak) dari keluarga yang paling tidak mampu. Dan itu tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh sogok-menyogok, tidak boleh ada titipan-titipan. Itu enggak boleh ya, memang harus mereka yang layak memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sini," tegas Gus Ipul.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat permanen sebanyak 500 unit sampai pada tahun 2029.

Hal itu dia sampaikan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat rintisan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru di area Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

"Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai," ujar Prabowo.

Prabowo juga berharap program yang digagasnya ini mampu menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem antargenerasi.

"Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 2029 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem Desil 1 dan 2 bisa kita ubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi," ungkap Prabowo.

Adapun pada tahun 2025, sebanyak 166 titik lokasi Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi dan tersebar di 34 provinsi. Rinciannya, Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi.

Sekolah Rakyat Rintisan saat ini menampung 15.945 siswa dan didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan (Tendik).

Seiring beroperasinya sekolah rakyat rintisan, tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat Permanen juga sudah dimulai di 104 titik lokasi. Tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang ditargetkan menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, pengamat ekonomi sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai, berdasarkan analisis terhadap realisasi MBG, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbilang minim.

Yusuf menjelaskan dampak langsung (direct impact) MBG terhadap kemiskinan terjadi melalui penurunan pengeluaran pangan rumah tangga miskin, penguatan ekonomi rakyat lewat pemanfaatan bahan pangan lokal, meluasnya kesempatan kerja bagi petani, terdorongnya ekonomi perdesaan, serta penguatan ketahanan pangan.

Adapun dampak tidak langsung (indirect impact) MBG terhadap kemiskinan berlangsung melalui peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan malnutrisi (stunting) di kalangan anak keluarga miskin, sehingga berpotensi memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, melalui adopsi program MBG, pemerintah berharap terjadi peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan serta terbentuknya rantai pasok yang masif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Namun saya melihat dampak MBG terhadap penanggulangan kemiskinan ini akan minimal, setidaknya untuk dua alasan utama,” ungkap Yusuf kepada Republika, Rabu (14/1/2026).

Yusuf menjelaskan alasan pertama adalah desain MBG sebagai program universal. Dengan pendekatan tersebut, MBG dinilai kurang efektif sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan karena tingkat ketidaktepatan sasaran yang tinggi. Program ini ditujukan kepada seluruh balita dan anak usia sekolah, sehingga penerima manfaat terkonsentrasi di daerah padat penduduk, terutama kawasan perkotaan di Jawa yang secara umum tidak menghadapi persoalan gizi anak.

Ia menyebut daerah padat penduduk di Jawa dan Sumatra umumnya telah memiliki konsumsi pangan yang relatif tinggi, termasuk protein hewani berharga mahal seperti telur dan daging ayam ras. Penerima manfaat terbesar MBG justru berasal dari daerah dengan konsumsi telur dan daging ayam tertinggi, seperti Bekasi, Tangerang, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Depok.

Sebaliknya, MBG dinilai lebih dibutuhkan di daerah berpenduduk jarang di luar Jawa yang konsumsi pangan bergizinya masih rendah, seperti Yahukimo, Sumba Barat Daya, dan Kepulauan Aru.

Lebih jauh, Yusuf menilai daerah utama penerima manfaat MBG saat ini justru merupakan wilayah dengan anak-anak yang kebutuhannya telah tercukupi secara memadai oleh orang tua. Daerah padat penduduk, khususnya perkotaan di Jawa, secara umum memiliki rasio penduduk usia sekolah yang lebih rendah serta proporsi pengeluaran untuk makanan yang juga rendah.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yakni hampir 24 juta orang, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan, diantaranya lewat program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Seberapa besar peran MBG berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia?

Data historikal BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Setelah sempat mencapai puncaknya di level 10,14 persen pada 2021, tingkat kemiskinan berangsur menurun di bawah 9 persen pada 2024 dan 2025. Kendati demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen menjadi 23,85 juta orang, lebih rendah dibandingkan data per September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang.

Tren jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2025 mengalami perbedaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinannya 6,73 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,27 juta orang pada Maret 2025, atau naik 0,22 juta dari 11,05 juta orang pada September 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan yakni 11,03 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 12,58 juta orang, turun 0,43 juta orang dari 13,01 juta pada September 2024.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.

BPS mencatat, garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan posisi September 2024. Garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan setara dengan sekira Rp 20.305 per hari, artinya seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah angka tersebut per harinya.

Seiring dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah berharap program MBG –selain memperbaiki gizi anak-anak usia sekolah- ditargetkan juga bisa menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi secara merata.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman berpendapat, program MBG sebaiknya diposisikan secara proporsional dalam agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (13/1/2026), pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pendekatan pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan hidup.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.Dalam regulasi tersebut, Sekolah Rakyat didefinisikan sebagai satuan pendidikan formal berbasis asrama yang ditujukan bagi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan meliputi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), serta Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Pemerintah pun telah meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi pada Senin (12/1/2026). Pembangunan ini ditargetkan hingga 500 Sekolah Rakyat secara nasional sampai dengan tahun 2029.

Program ini sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Syarat Masuk Sekolah Rakyat

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat menerapkan kriteria penerimaan yang cukup ketat.

Calon siswa harus berasal dari keluarga Desil 1 (10 persen keluarga termiskin) atau Desil 2 (11–20 persen) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas utama bagi keluarga miskin ekstrem.

Apabila kuota belum terpenuhi, calon siswa dari Desil 3 masih diperbolehkan mendaftar. Selain itu, orang tua atau wali wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan agar anak menyelesaikan pendidikan hingga tuntas.

Cara Daftar Sekolah Rakyat Secara Online

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi https://sdmpkh.kemensos.go.id/sr/new/daftar-siswa

Pendaftar diwajibkan mengisi formulir dengan data yang benar dan lengkap, mencakup identitas pendaftar atau calon siswa, nomor ponsel aktif, serta lokasi Sekolah Rakyat yang dituju. Surat pernyataan orang tua juga harus diunggah, kemudian peserta mengikuti instruksi lanjutan terkait jadwal dan tahapan seleksi.

Sekolah Berasrama Gratis Ditanggung Negara

Sekolah Rakyat menerapkan konsep boarding school, di mana seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, asrama, konsumsi, hingga perlengkapan belajar ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Kementerian Sosial menilai sistem berasrama efektif dalam membentuk karakter siswa agar lebih mandiri, disiplin, serta memiliki keterampilan hidup, di samping memperoleh pendidikan akademik.

Kurikulum Khusus dan Pendekatan Fleksibel

Sekolah Rakyat menggunakan kurikulum khusus dengan pendekatan Multi Entry–Multi Exit (MEME) dan pendekatan individual. Sistem ini memungkinkan siswa memulai dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan capaian masing-masing, tidak semata mengikuti kalender akademik yang seragam.

Setiap siswa juga menjalani DNA talent mapping untuk memetakan bakat dan potensi secara mendalam. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar pengembangan karakter, keterampilan, dan kecerdasan siswa selama proses pendidikan.

Tahapan Seleksi Sekolah Rakyat

Seleksi Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan dan kelayakan calon siswa.Tahap awal adalah verifikasi ekonomi, yakni pemeriksaan kondisi keluarga berdasarkan data DTSEN. Selanjutnya, peserta mengikuti tes akademik untuk mengukur kemampuan dasar.

Tahap berikutnya mencakup seleksi tambahan berupa psikotes, pemeriksaan kesehatan dan status gizi, serta tes IQ. Seluruh tahapan ini bertujuan memetakan potensi siswa sekaligus menentukan pendekatan pembelajaran yang paling sesuai. (Angela Keraf)

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggeser cara pandang terhadap aset investasi daerah dengan mengubah lahan tidur milik investor sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan skema itu dilakukan dengan memberikan izin bagi masyarakat miskin dalam jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan lahan tidur milik investor.

"Misalnya (pemanfaatan lahan) selama dua tahun dengan jaminan hukum dari pemerintah provinsi," ujar dia di Mataram, Senin.

DPMPTSP NTB saat ini sedang mendata lahan-lahan tidur milik investor di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Potensi lahan tidur milik perusahaan yang belum dioptimalkan salah satunya berada di Desa Malaka, Kabupaten Lombok Utara, katanya menjelaskan.

Irnadi mengungkapkan angka kemiskinan ekstrem di Desa Malaka terbilang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan kontribusi dari sektor investasi.

"Kami diperintahkan untuk mendata lahan-lahan (milik investor) tersebut," ujar dia.

DPMPTSP NTB segera memfasilitasi pertemuan langsung antara pemilik perusahaan dengan pimpinan daerah guna membahas pendayagunaan lahan tidur bagi penduduk lokal.

Ia juga menjelaskan tujuan pemanfaatan lahan tidur agar investor tidak lagi khawatir lahan mereka diklaim oleh warga secara pribadi, karena ada ikatan perjanjian yang dikawal langsung oleh pemerintah daerah.

"Tanah tersebut tetap milik investor, namun selama belum digunakan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi mereka," kata Irnadi.

Jika merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah NTB menargetkan 2,04 persen atau sekitar 119.932 ribu jiwa yang saat ini masuk kategori miskin ekstrem harus bisa menjadi nol persen pada 2029.

Pendekatan model graduasi dipakai dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir masa jabatannya pada 2029. Dalam pidato Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (14/1/2026), Prabowo menyatakan optimistis nasib masyarakat Indonesia yang berada pada kelompok desil 1 dan 2 dapat diubah melalui kerja keras serta kebijakan yang tepat.

“Cita-cita saya, di akhir masa jabatan saya tahun 2029, mereka yang berada di kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2 bisa kita ubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Prabowo.

Ia menilai target tersebut realistis mengingat berbagai capaian yang telah diraih pemerintah. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu berani mengakui keberhasilan tanpa kehilangan sikap rendah hati.

“Bukan kita sombong, bukan kita membesarkan, membanggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi kita. Harus bangga dengan bukti. Tidak boleh kita tidak mengerti keberhasilan. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang rendah diri. Rendah hati boleh, jangan rendah diri,” ucapnya.

Presiden menekankan Indonesia memiliki potensi dan kekayaan yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, meskipun pengelolaannya selama puluhan tahun belum sepenuhnya tertib.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan rasa syukur karena Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif baik di tengah gejolak dan ketidakpastian geoekonomi serta politik global.

“Saudara-saudara, di tengah kondisi dunia yang penuh gejolak, penuh ketidakpastian, kita bersyukur negara kita masih dalam keadaan yang baik. Potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat banyak,” ujar Presiden.

Ia menambahkan, dalam enam bulan terakhir pemerintah mulai melihat hasil nyata dari berbagai upaya yang telah dilakukan, terutama terkait perbaikan kondisi generasi muda dan kelompok masyarakat rentan.

Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja sama dalam upaya menghapus kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

“Saya mengajak semua, seluruh bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita bekerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan semua kehidupan bangsa Indonesia,” imbuhnya.