Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan peluncuran Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan 2026 menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Qodari mengungkapkan, buku saku tersebut merangkum sedikitnya 17 program utama yang dirancang khusus untuk menekan angka kemiskinan hingga nol persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Qodari dalam agenda peluncuran buku di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Untuk nol persen kemiskinan saja ada 17 program, belum lagi yang universal dan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, buku ini disusun agar masyarakat dapat dengan mudah memahami jenis bantuan yang tersedia sekaligus cara mengaksesnya.

Salah satu terobosan utama yang disoroti Qodari adalah integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang disebut sebagai revolusi dalam kebijakan publik.

“DTSN ini adalah game changer, revolusi data sekaligus kebijakan publik,” tegasnya.

Melalui DTSN, pemerintah mengintegrasikan berbagai sumber data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Regsosek, dan DTKS untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat.

Langkah ini bertujuan menghapus dua masalah klasik bantuan sosial, yakni inclusion error (yang tidak berhak menerima) dan exclusion error (yang berhak justru tidak menerima).

Qodari menjelaskan, sistem satu data memungkinkan penyaluran bantuan menjadi lebih presisi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

“Semua bantuan sosial dasarnya adalah data. Karena itu datanya diperbaiki dan diintegrasikan,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengecek status penerimaan bantuan secara mandiri melalui sistem digital yang disiapkan pemerintah.

142 Juta Kelas Menengah Rentan Jadi Fokus

Dalam paparannya, Qodari menyebut mayoritas masyarakat Indonesia kini berada dalam kategori aspiring middle class atau menuju kelas menengah, dengan jumlah mencapai 142 juta orang.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar karena terdapat 67,9 juta penduduk rentan miskin (near poor), 23,8 juta penduduk miskin, dan 2,38 juta penduduk miskin ekstrem

“Tantangan kita bukan hanya menurunkan kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan tidak jatuh kembali,” katanya.

Qodari menekankan pendekatan pemerintah kini tidak lagi parsial, melainkan menyeluruh dari masa kandungan hingga lanjut usia.

Program yang diintegrasikan mencakup untuk masa awal kehidupan yang menargetkan PKH ibu hamil dan anak usia dini. Lalu untuk usia sekolah melalui Program Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat. Selanjutnya ada usia produktif dengan KIP Kuliah, LPDP, KUR, subsidi dan program yang ditujukan bagi lansia yaitu PKH lansia dan bantuan sosial lainnya

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, tapi dukungan berkelanjutan sepanjang hayat,” ujarnya.

Qodari juga memaparkan contoh konkret dampak integrasi program. Salah satunya keluarga penerima manfaat yang bisa mendapatkan dukungan hingga lebih dari Rp200 juta per tahun dari berbagai program terintegrasi.

Bantuan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, hingga subsidi energi.

Mengacu pada data Bank Dunia, Qodari menyebut Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam 40 tahun terakhir, dari 74% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada 2024.

“Ini hasil kerja kolektif dan berkelanjutan seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Menurut Qodari, buku saku ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat luas agar memahami hak dan akses terhadap program kesejahteraan.

Pemerintah pun membuka ruang masukan dari publik dan media untuk menyempurnakan buku tersebut ke depan. Dengan integrasi data, penguatan program, dan transparansi informasi, pemerintah optimistis target pengentasan kemiskinan dapat dicapai secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Ini panduan praktis menuju kesejahteraan, agar masyarakat tahu apa haknya dan bagaimana mengaksesnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo menegaskan peluncuran Buku Saku “0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan” menjadi instrumen penting untuk memastikan program sosial pemerintah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Angga dalam agenda peluncuran buku saku tersebut di Situation Room, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Angga menjelaskan, buku saku tersebut menjadi panduan komprehensif yang memetakan berbagai program kesejahteraan pemerintah sepanjang siklus hidup masyarakat.

“Ini sebagai panduan bagi kami bagaimana negara hadir kepada seluruh rakyat, dari mulai kandungan hingga akhir hayatnya,” ujarnya dalam forum tersebut.

Menurutnya, kehadiran buku ini juga memudahkan komunikasi kebijakan kepada publik, sekaligus memastikan informasi yang disampaikan akurat dan mudah dipahami.

Angga menekankan, buku saku tersebut merupakan representasi langsung dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus kemiskinan di Indonesia.

“Pesan yang disampaikan adalah 0%. Apa itu? 0% kemiskinan. Presiden ingin menghilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia,” tegasnya.

Dia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

Dalam pelaksanaannya, Bakom menitikberatkan pada penyampaian informasi yang akurat, program yang berdampak, serta penyaluran yang tepat kepada penerima manfaat.

“Kami harus memastikan setiap kebijakan pemerintah sampai kepada masyarakat penerima manfaat,” kata Angga.

Dia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data, termasuk pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar bantuan tidak salah sasaran.

Kisah Nyata: Dari Pemulung ke Bangku Sekolah

Dalam kesempatan tersebut, Angga juga membagikan pengalaman pribadinya mengenai dampak langsung dari program pemerintah. Dia menuturkan pernah menemukan keluarga pemulung di sekitar tempat tinggalnya di Bogor yang memiliki dua anak berusia 8 dan 6 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Angga menjelaskan bahwa melalui program Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut kini memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan dan merasakan bangku sekolah.

Selain itu, ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis yang mulai dirasakan masyarakat di lapisan terbawah.

“Jadi misalnya tadi saya cerita, di sekitar rumah saya ada sekolah, ternyata sekolah itu 90% anak-anaknya belum tentu makan pagi. Hari ini Alhamdulillah mereka bersyukur bahwa program Makan Bergizi Gratis sudah masuk,” ucapnya.

Melalui Buku Saku “0%”, pemerintah ingin menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perlindungan sosial yang menyeluruh, dari sebelum lahir hingga akhir kehidupan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, berbasis data, dan komunikatif, pemerintah berharap target pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara lebih cepat dan merata di seluruh Indonesia.

“Program ini memastikan bahwa negara hadir sepanjang hayat,” pungkas Angga.