Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini dipimpin Dedi Mulyani (KDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp218 miliar dalam APBD 2026 untuk beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga tidak mampu. Anggaran tersebut disiapkan sebagai bagian dari penyesuaian skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi menegaskan kebijakan BPMU tidak dihapus, melainkan dialihkan mekanisme penyalurannya. “Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta, itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya,” katanya, dikutip Jumat (29/1/2026).

Jika sebelumnya dana BPMU disalurkan melalui rekening sekolah, pada masa kepemimpinannya bantuan tersebut diubah menjadi beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa tidak mampu. “Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Selain biaya pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menanggung kebutuhan pendukung siswa, seperti seragam dan sepatu. “Karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” ujar Dedi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan anggaran bantuan pendidikan menengah bagi sekolah swasta telah tercantum dalam APBD 2026. “Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung mengatakan, beasiswa bagi siswa tidak mampu disepakati sebagai pengganti BPMU. “Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Tapi, itu beasiswa operasional,” katanya.

Meski demikian, DPRD Jawa Barat berencana mendorong pengembalian BPMU pada tahun anggaran mendatang. “Ke depan, kami akan kembali mendorong reaktivasi BPMU, itu perlu karena sebagian besar sekolah Swasta itu dalam kondisi tidak stabil dari sisi keuangan, makanya kami akan dorong di tahun depan," ucap Yomanius..

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membeberkan strategi mencapai target 500 sekolah rakyat pada 2029. Menurutnya, target Presiden Prabowo itu dapat tercapai.

Dia menjelaskan Kemensos telah bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan swasta untuk membangun 100 Sekolah Rakyat permanen tiap tahun.

"Minimal ya. Kalau 100 [sekolah] setiap tahun berarti kan tahun ini 100, tahun depan 100, tahun berikutnya 100. Jadi bisa tercapai itu harapan Bapak Presiden itu. Dan untuk itulah, kami koordinasi dengan Kementerian PU," ujarnya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Kamis (15/1/2026).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 500 Sekolah Rakyat tersebar di seluruh Indonesia, hingga tahun 2029. Setiap sekolah akan menampung 1.000 murid dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Gus Ipul mengatakan seiring dengan pembangunan gedung sekolah permanen, Kemensos bakal menyiapkan seleksi siswa, guru, tenaga kependidikan serta operasional yang dibutuhkan.

Para murid yang nantinya mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik curang dalam proses perekrutan siswa-siswi.

"Yang penting adalah yang bisa sekolah di sini adalah (anak-anak) dari keluarga yang paling tidak mampu. Dan itu tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh sogok-menyogok, tidak boleh ada titipan-titipan. Itu enggak boleh ya, memang harus mereka yang layak memenuhi kriteria untuk bisa sekolah di sini," tegas Gus Ipul.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menargetkan jumlah Sekolah Rakyat permanen sebanyak 500 unit sampai pada tahun 2029.

Hal itu dia sampaikan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat rintisan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru di area Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

"Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai," ujar Prabowo.

Prabowo juga berharap program yang digagasnya ini mampu menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem antargenerasi.

"Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 2029 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem Desil 1 dan 2 bisa kita ubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi," ungkap Prabowo.

Adapun pada tahun 2025, sebanyak 166 titik lokasi Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi dan tersebar di 34 provinsi. Rinciannya, Sumatera 35 lokasi, Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, dan Papua 6 lokasi.

Sekolah Rakyat Rintisan saat ini menampung 15.945 siswa dan didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan (Tendik).

Seiring beroperasinya sekolah rakyat rintisan, tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat Permanen juga sudah dimulai di 104 titik lokasi. Tersebar di Sumatera 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.