Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3,08 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 123,23% dari target.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur menyatakan capaian ini tumbuh 13,66% secara tahunan, sekaligus menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Bontang.

"Realisasi investasi tahun 2025 yang melampaui target ini menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin dipercaya oleh investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah hasil kerja bersama dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian layanan," kata Aspian dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Jika dirinci, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp3,026 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sekitar Rp54,11 miliar.

Dia menambahkan, nilai investasi ini bersumber dari 323 proyek yang dijalankan oleh 81 pelaku usaha non-UMKM.

Dari sisi sektoral, PMDN didominasi industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi yang menyumbang 85,96% dari total investasi.

Sisanya tersebar di sektor perdagangan dan reparasi (5,18%), industri logam dasar (3,16%), usaha jasa lainnya (2,32%), serta hotel dan restoran (1,12%).

"Dominasi sektor industri kimia mempertegas karakteristik Bontang sebagai kawasan industri strategis di Kaltim, yang didukung oleh keberadaan industri besar dan ekosistem pendukungnya," kata Aspian.

Sementara itu, PMA terkonsentrasi pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Hal itu menjadi indikator bahwa Bontang mulai menarik minat investor di bidang jasa dan hospitality, bukan sekadar industri berat.

Menariknya, terjadi persebaran distribusi investasi yang mencolok secara geografis.

Bontang Utara mencatat Rp1,17 triliun atau 98,94% dari total investasi, sementara Bontang Barat hanya Rp9,36 miliar (0,79%) dan Bontang Selatan Rp3,20 miliar (0,27%).

Pola ini menegaskan bahwa Bontang Utara masih menjadi episentrum ekonomi dan industri.

Lebih lanjut, Aspian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah.

"Kami tidak hanya fokus pada peningkatan angka investasi, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan investasi. Ke depan, kami akan memperkuat promosi potensi wilayah serta meningkatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi," tegasnya.

Adapun dia menuturkan penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM menjadi agenda prioritas untuk menjaga kredibilitas data investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah lanskap ekonomi global yang diguncang ketegangan geopolitik dan perlambatan perdagangan, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tampak impresif: realisasi investasi kuartal I/2026 menembus target, sementara komitmen investasi mengalir deras dari berbagai negara mitra.

Namun di balik angka-angka yang mengilap itu, tersimpan pertanyaan mendasar, apakah investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan mampu mendorong transformasi ekonomi, atau sekadar mempertebal statistik tanpa dampak nyata bagi masyarakat?

Usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Negara belum lama ini, Rosan Perkasa Roeslani membuka gambaran besar mengenai geliat investasi Indonesia.

Dia baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan ke sejumlah negara kunci, mulai dari Singapura, China, hingga mendampingi Presiden ke Korea Selatan dan Jepang.

“Dalam setiap acara itu, pada saat mendampingi Pak Presiden, pasti ada acara bertemu dengan dunia usahanya, dengan para pengusahanya, baik dalam skala besar, dalam market katakan lebih dari 100 orang, maupun yang lebih kecil kurang lebih itu biasanya 12 orang yang Pak Presiden temui langsung,” ujarnya kepada wartawan.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, Rosan menangkap satu benang merah: minat investor global terhadap Indonesia belum surut, bahkan di tengah ketidakpastian global.

“Kalau kami lihat bahwa ternyata terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, geoekonomi dunia, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat-sangat baik ya. Dan ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan,” tuturnya

Optimisme itu tidak muncul tanpa dasar. Data resmi menunjukkan realisasi investasi kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun—melampaui target Rp497 triliun atau setara 100,36%. Secara tahunan, angka ini tumbuh 7,22% secara year on year (yoy).

Tak hanya itu, investasi tersebut diklaim menyerap 706.569 tenaga kerja, naik 18,93% secara tahunan.

Ambisi Besar: Dari Rp9.100 Triliun ke Rp13.000 Triliun

Pemerintah menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia juga mengungkapkan komitmen investasi dari sejumlah negara mitra cukup besar. Jepang disebut berpotensi menanamkan investasi lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp517,5 triliun, Korea Selatan sekitar US$10 miliar atau setara Rp172,5 triliun, sementara China tetap menjadi salah satu investor utama di Indonesia.

“Kalau yang di Jepang kalau enggak salah itu hampir US$30 miliar lebih ya. Yang di Korea itu waktu itu mencapai hampir US$10 miliar. Jadi ya alhamdulillah cukup sangat-sangat baik lah” katanya.

Namun, angka-angka tersebut pada dasarnya masih berupa komitmen—bukan realisasi.

Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan investasi tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Dia menambahkan, presiden juga mendorong reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Jika ditelisik lebih dalam, struktur investasi Indonesia masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Lima sektor terbesar meliputi industri logam dasar (smelter), jasa, pertambangan, kawasan industri dan perumahan, serta transportasi dan telekomunikasi.

“Sektornya yang paling besar sebetulnya itu di industri logam dasar atau barang logam, ya itu seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya Rp60,2 triliun, pertambangan Rp51,9 triliun, kemudian perumahan, kawasan industri Rp47,9 triliun, dan yang nomor lima terbesar transportasi, gudang, dan telekomunikasi kurang lebih Rp45,4 triliun,” tutur Rosan.

Kualitas Dipertanyakan

Meski demikian, Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai capaian investasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas yang diharapkan.

Dia menekankan bahwa meskipun komposisi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi, terutama pada komoditas seperti nikel. Namun di sisi lain, ketergantungan pada sektor ekstraktif juga memunculkan kekhawatiran.

“Rasanya belum, sejauh ini kita belum melihat adanya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dari investasi tersebut. Sehingga tingkat upah dan daya beli masyarakat masih stagnan,” kata Riefky.

Dia juga menyoroti distribusi investasi yang dinilai masih belum merata, terutama karena investasi di luar Pulau Jawa masih terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu.

Dalam konteks hilirisasi, Riefky menilai dampak investasi terhadap masyarakat masih belum optimal. Dia menyebut hingga saat ini manfaat investasi tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan oleh ekonom INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman. Dia mengingatkan bahwa komitmen investasi tidak bisa disamakan dengan realisasi.

“Komitmen investasi Rp1.314 triliun pada kuartal I/2026 perlu ditempatkan dalam konteks realistis karena tidak seluruhnya dapat langsung terealisasi. Secara empiris, tingkat konversi investasi di Indonesia umumnya hanya berada di kisaran 30–50% dalam 1–2 tahun awal,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan utama masih bersifat struktural yaitu di perizinan, lahan, hingga koordinasi pusat-daerah. Selain itu, faktor non-ekonomi seperti resistensi sosial dan isu lingkungan juga kerap menjadi sumber keterlambatan proyek.

Dia juga menggarisbawahi risiko jika pemerintah terlalu fokus pada angka. Menurutnya, jika pemerintah terlalu fokus mengejar angka investasi tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan, maka berisiko menciptakan ilusi kinerja.

Tantangan Eksekusi dan Transformasi Ekonomi

Setali tiga uang, peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya membedakan antara komitmen dan realisasi. Dia menilai proses konversi dari komitmen ke realisasi masih menjadi titik lemah.

Dia menjelaskan bahwa sejauh kuartal I/2026 angka Rp498 triliun merupakan realisasi yang dapat diartikan sebagai uang yang sudah masuk dan tercatat. Sementara komitmen investasu Rp1.314 triliun itu sebagian besar masih dalam bentuk komitmen atau MoU yang harus dikejar realisasinya.

“Begitu MoU ditandatangani di luar negeri, tantangan justru muncul ketika masuk ke tahap implementasi di dalam negeri. Urusan lahan, izin, koordinasi pusat dan daerah, sampai infrastruktur dasar seperti listrik dan logistik sering jadi hambatan,” katanya.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa struktur investasi saat ini belum cukup untuk mendorong transformasi ekonomi.

Menurut Yusuf, secara fundamental daya tarik Indonesia memang masih kuat: pasar domestik besar, stabilitas makro terjaga, serta posisi strategis dalam rantai pasok global—terutama untuk komoditas kritis seperti nikel.

Namun, ketergantungan pada faktor alam dan pasar membuat daya tahan investasi rentan terhadap fluktuasi global.

“Kalau kondisi global berubah, misalnya harga komoditas turun, daya tarik kita juga bisa ikut turun,” kata Yusuf.

Risiko lain yang mengintai adalah dampak lingkungan, rendahnya kualitas pekerjaan, hingga stagnasi produktivitas.

Jalan Panjang Menuju Investasi Berkualitas

Di persimpangan ini, Indonesia menghadapi dilema klasik: mengejar kuantitas atau memperdalam kualitas investasi. Pemerintah jelas membutuhkan arus modal besar untuk menopang pertumbuhan. Namun tanpa perbaikan struktural, investasi berisiko hanya menjadi angka tanpa dampak.

Seperti diingatkan para ekonom, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menarik investasi, melainkan memastikan investasi tersebut benar-benar menciptakan nilai tambah.

Dari Istana hingga kawasan industri, dari meja diplomasi hingga lapangan proyek, pertaruhan itu kini sedang berlangsung. Indonesia tidak kekurangan minat investor.

Yang menjadi ujian sesungguhnya adalah: apakah minat itu bisa diubah menjadi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto Sepanjang Kuartal I/2026

Sumber: Sekretariat Presiden (diolah) 2026