JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan geopolitik dan gejolak pasar keuangan internasional.

Purbaya menyebut, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang relatif kuat dibandingkan negara lain, ditopang pertumbuhan yang solid, inflasi yang rendah, serta defisit fiskal dan rasio utang yang terjaga.

“Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi. Jadi ke depannya, pertumbuhan Indonesia tidak hanya akan stabil, tetapi juga akan lebih produktif dan berkelanjutan serta menjadi lebih terdiversifikasi dan tangguh,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi pada Senin (20/4/2026).

Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini mulai menggeser fokus pembangunan dari sekadar menjaga stabilitas menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas, melalui tiga pilar utama yakni investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

Selain itu, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap diandalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global, dengan tetap mempertahankan disiplin fiskal di bawah batas defisit 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam forum G20, Purbaya juga menyoroti pentingnya reformasi struktural yang telah dilakukan Indonesia sejak sebelum krisis global terjadi.

Menurut Menkeu Purbaya, ketahanan ekonomi saat ini tidak semata-mata berasal dari kebijakan darurat, melainkan hasil dari reformasi yang konsisten.

Di tengah gejolak global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas makroekonomi.

Meski sempat terjadi arus keluar modal sebesar 1,8 miliar dollar AS dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kondisi fiskal dinilai tetap terkendali.

Purbaya menyebut, defisit fiskal tetap berada di bawah 3 persen dan cadangan devisa dalam kondisi memadai, sehingga menunjukkan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperkuat pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam mendorong produktivitas ekonomi.

Pada 2025, sektor teknologi informasi dan komunikasi tercatat tumbuh 8,35 persen, didukung penguatan infrastruktur digital nasional.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah risiko, seperti potensi gangguan pasar tenaga kerja akibat otomatisasi, risiko stabilitas keuangan, hingga potensi erosi fiskal dari aktivitas digital lintas negara.

Untuk 2026, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 5,4 persen hingga 6 persen.

Optimisme tersebut kata Purbaya didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, inflasi terkendali, serta surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026.

Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat bantalan fiskal guna merespons potensi kenaikan harga energi global, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan bakar bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Purbaya juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai mitra internasional, termasuk pimpinan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

IMF bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu “bright spot” dalam perekonomian global, berkat fundamental ekonomi yang dinilai kuat dan kebijakan yang kredibel.

Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Amerika Serikat (AS), selama 16-17 April 2026.

Pada Sabtu (18/4/2026), Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan bahwa bank sentral dan pemerintah menegaskan sinergi erat termasuk dalam menjaga disiplin fiskal.

"Sinergi erat dengan Pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional," dikutip dari siaran pers di situs resmi BI, Minggu (19/4/2026).

Di tengah ketidakpastian akibat perang, Perry menegaskan komitmen BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Komitmen ini dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter guna menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.

Kemudian, dalam jangka menengah, Indonesia disebut akan terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi.

Pada pertemuan di Washington DC itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral juga menyepakati Global Policy Agenda sebagai langkah bersama mengelola tekanan dan transformasi.

IMF disebut memandang penting agar otoritas fokus pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Otoritas fiskal dan moneter juga diminta memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan.

Langkah tersebut menitikberatkan pada penjagaan ekspektasi inflasi dengan memastikan komunikasi kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas kebijakan moneter.

Selain itu, otoritas diminta menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Para delegasi dari negara-negara yang hadir juga dorong untuk melakukan reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mempererat kerja sama internasional.

"Lebih lanjut, IMF menyoroti perlunya upaya bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global untuk memperkuat ketahanan kolektif melalui pemberian bantuan bagi negara anggota yang membutuhkan, serta meningkatkan kapasitas IMF dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan pemberian asistensi teknis yang relevan bagi negara-negara anggota," lanjut Anton.

Di sisi lain, Purbaya juga menyempatkan kunjungan perdananya ke luar sebagai Menkeu ini untuk menjelaskan kebijakan fiskal pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki bantalan fiskal yang memadai dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN dengan total Rp420 triliun.

Perinciannya, senilai Rp120 triliun berada di kas pemerintah di BI, sedangkan Rp300 triliun atau sebagian besar diinjeksi ke perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang. Untuk itu, dia pun menilai Indonesia tidak membutuhkan bantuan yang disediakan IMF kepada negar-negara yang terdampak gejolak perang.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," jelasnya di Washington DC, Rabu (15/4/2026).

Purbaya turut menyampaikan kepada Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva bahwa Indonesia telah mengubah kebijakan perekonomian sejak akhir 2025. Ekonom yang pernah bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP) itu mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengelami percepatan ketika terjadi guncangan akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud Purbaya adalah menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak. Hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun.

"Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini," ucapnya.

Adapun IMF memandang perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah.

Diskusi yang mengemuka selama pertemuan di Washington DC itu meliputi perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan.

Khususnya mengenai akal imitasi atau artificial intteligence (AI), para pengambil kebijakan ekonomi ini memandang fenomena baru itu berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun dapat mendisrupsi berbagai sektor seiring dengan perkembangannya yang pesat.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi global kembali terancam keluar dari jalurnya akibat pecahnya perang di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April 2026, IMF menetapkan skenario dasar pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dan 3,2% pada 2027.

Proyeksi untuk 2026 tersebut dipangkas ke bawah sebesar 0,2 poin persentase dibandingkan dengan perkiraan lembaga tersebut pada pembaruan WEO Januari 2026 (3,3%).

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu menjelaskan perlambatan laju pertumbuhan ini tak terlepas akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.

Pasalnya, tensi geopolitik tersebut telah memunculkan tekanan balik yang signifikan terhadap pasar komoditas, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan global.

Padahal, jika konflik tersebut tidak meletus maka proyeksi pertumbuhan global sejatinya akan direvisi ke atas sebesar 0,1 poin persentase menjadi 3,4%.

"Inflasi umum global diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dan menurun ke 3,7% pada 2027, yang menandai revisi ke atas untuk kedua tahun tersebut," tulis IMF dalam ringkasan eksekutif laporannya, Selasa (14/4/2026).

IMF turut melakukan perhitungan untuk skenario yang lebih ekstrem, di mana terjadi kerusakan parah pada infrastruktur energi di wilayah konflik.

Dalam skenario terburuk ini, laju ekspansi ekonomi global berisiko anjlok hingga hanya berkisar di level 2% pada 2026, sementara inflasi umum akan menembus level di atas 6% pada 2027.

Dampak dari krisis geopolitik terbaru ini diyakini tidak akan merata antarkawasan. IMF menyoroti bahwa kerugian yang dialami oleh negara-negara di wilayah konflik serta perekonomian rentan seperti negara berkembang atau pengimpor komoditas akan jauh lebih terasa.

Untuk menavigasi lanskap ekonomi dan geopolitik yang berubah drastis ini, IMF mendesak otoritas pembuat kebijakan agar segera mengimplementasikan paket kebijakan yang komprehensif.

Prioritas utama yaitu menjaga stabilitas harga dan keuangan, mengamankan keberlanjutan fiskal, serta mengeksekusi reformasi struktural tanpa penundaan.

Otoritas moneter di seluruh dunia diimbau untuk tetap waspada dan siap bertindak secara tegas sesuai dengan mandat mereka.

Bank sentral harus secara ketat menjaga agar guncangan pasokan yang berkepanjangan ini tidak menggoyahkan jangkar ekspektasi inflasi pasar.

Dari sisi kebijakan fiskal, apabila pemerintah perlu turun tangan untuk melindungi kelompok rentan dari guncangan eksternal yang ekstrem, dukungan tersebut harus bersifat tepat sasaran, tepat waktu, dan sementara.

Pembiayaannya pun diwajibkan berasal dari alokasi anggaran saat ini melalui reprioritisasi belanja negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui lamanlapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduandebottleneckingoleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap sesuai dengan target yakni 5,4% pada 2026 di tengah gejolak perang.

Kemenko Perekonomian menyebut target itu masih bisa tercapai dengan stabilitas yang terjaga serta reformasi struktural yang terus berjalan. Pemerintah juga disebut akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merespons dinamika global, sekaligus memastikan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat.

"Kami akan terus menjaga stabilitas dan memastikan kebijakan yang diambil adaptif terhadap perkembangan global, sehingga perekonomian nasional tetap tumbuh positif dan berkelanjutan," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Kamis (26/3/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun ini pada asumsi makro APBN 2026. Pada tahun sebelumnya, ekonomi tumbuh 5,11% atau meleset dari target 5,2% sebagaimana ditargetkan dalam UU APBN 2025.

Haryo menyatakan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan dinamika global yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik serta volatilitas pasar keuangan dunia.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilien, didukung oleh koordinasi kebijakan yang solid serta daya tahan ekonomi domestik yang terjaga.

Pemerintah juga disebut menghormati berbagai pandangan dari masyarakat sebagai bagian dari masukan dalam perumusan kebijakan.

"Kami menghormati berbagai pandangan dari masyarakat, perlu kami tambahkan bahwa Pemerintah memastikan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap kuat dan resilien, ditopang oleh beberapa faktor utama," tuturnya.

Menurut Haryo, stabilitas makroekonomi Indonesia tahun ini masih terjaga dengan baik. Misalnya, kendati meleset dari target, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih sebesar 5,11% atau lebih tinggi dibandingkan negara peers.

Sementara itu, inflasi tetap berada dalam koridor sasaran 2,5±1%. Untuk menjaga inflasi berada di kisaran angka tersebut, pemerintah bakal terus melakukan pengendalian dan stabilisasi harga.

Dari sisi permintaan domestik dan sektor riil, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh berbagai stimulus fiskal dan program bantuan sosial.

Di sisi lain, aktivitas manufaktur juga masih dalam fase ekspansi dengan ditunjukkan melalui indikator Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 53,8. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Pada aspek ketahanan fiskal, pemerintah menilai kinerja APBN masih didukung oleh performan penerimaan pajak yang tinggi. Hal ini terlihat dari kinerja penerimaan pajak sebesar 30,4% (YoY) pada Februari 2026.

Otoritas disebut akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dan implementasi digitalisasi melalui sistem Coretax guna memperkuat basis penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, ketahanan pangan dan energi nasional diklaim semakin menguat. Hal ini ditunjukkan dari capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama serta surplus produksi energi melalui program biodiesel. Kondisi dinilai ini menjadi bantalan penting dalam menghadapi gejolak global, termasuk dampak dari konflik geopolitik.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan investasi, serta akselerasi digitalisasi.

Pengembangan sektor kendaraan listrik dan energi baru terbarukan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyetujui program pembiayaan empat tahun untuk Ukraina senilai sekitar US$8,1 miliar atau Rp135,9 triliun, di tengah tekanan perang dengan Rusia yang masih berlangsung dan ketidakpastian dukungan internasional.

Melansir Bloomberg pada Jumat (27/2/2026), Dewan eksekutif IMF mengesahkan kesepakatan tersebut menyusul persetujuan tingkat staf antara IMF dan Kyiv pada akhir November 2025.

Adapun, keputusan itu memungkinkan pencairan dana awal sekitar US$1,5 miliar atau setara Rp25,16 triliun secara langsung.

“Ukraina dan rakyatnya telah melewati perang panjang dan menghancurkan selama lebih dari empat tahun dengan ketahanan yang luar biasa,” ujar Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF dalam pernyataan resminya.

Dia melanjutkan, program ini bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan yang telah dicapai dengan susah payah, sekaligus memperluas dan memperdalam reformasi struktural selama perang masih berlanjut.

Persetujuan IMF ini menjadi angin segar bagi Ukraina di tengah tantangan di medan perang serta tekanan dari Amerika Serikat agar Kyiv membuat konsesi dalam perundingan damai dengan Rusia.

Namun, keputusan tersebut datang ketika Hongaria masih menahan paket pinjaman Uni Eropa senilai 90 miliar euro (US$106 miliar) untuk Ukraina.

Meski menghadapi blokade dari Hungaria, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa Ukraina akan tetap menerima dana tersebut “dengan satu cara atau lainnya” saat kunjungannya ke Kyiv pekan ini, bertepatan dengan empat tahun invasi penuh Rusia.

Georgieva mengingatkan risiko terhadap program IMF ini sangat tinggi. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada dukungan berkelanjutan komunitas internasional untuk menutup kesenjangan fiskal dan pembiayaan eksternal serta memulihkan keberlanjutan utang.

"Ini juga bergantung pada komitmen kuat otoritas Ukraina dalam menjalankan reformasi struktural ambisius dan kesiapan mengambil langkah tambahan jika diperlukan," jelas Georgieva.

Dukungan para donor menjadi krusial, mengingat IMF memperkirakan kesenjangan pembiayaan Ukraina mencapai sekitar US$136,5 miliar selama periode program. Ini merupakan program kedua IMF bagi Ukraina sejak invasi Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia bisa terkerek hingga 4,1%, asalkan lebih mengintegrasikan diri ke perdagangan global.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Reaping the Gains from Trade yang dirilis pada awal Februari 2026, proyeksi tambahan pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi apabila pemerintah memprioritaskan pemangkasan hambatan non-tarif (non-tariff barriers/NTB).

Ekonom IMF Ashique Habib, selaku penyusun laporan, mencatat bahwa Indonesia tengah memacu integrasi perdagangan yang lebih dalam demi mengungkit permintaan eksternal, yang merupakan langkah untuk memuluskan menuju Visi Indonesia Emas 2045 atau menjadi negara maju pada perayaan 100 tahun kemerdekaannya.

IMF mengakui bahwa Indonesia telah menurunkan tarif rata-rata manufaktur dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu menyoroti masih tingginya hambatan non-tarif RI yang bertengger di atas rata-rata negara kawasan seperti Asean maupun global seperti Amerika, Eropa, hingga Asia Timur.

"Analisis kami menunjukkan bahwa integrasi perdagangan yang lebih dalam, dengan fokus pada pengurangan hambatan non-tarif, beserta reformasi struktural yang melengkapinya, dapat menghasilkan keuntungan PDB yang signifikan bagi Indonesia," tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (17/2/2026).

Menariknya, porsi terbesar dari proyeksi kenaikan PDB tambahan sebesar 4,1% ini justru bersumber dari langkah sepihak Indonesia dalam melonggarkan hambatan perdagangannya (sekitar 1,9%).

Dalam skenario IMF, jika Indonesia menghilangkan hambatan non-tarif maka pelaku usaha dalam negeri bakal meraup akses bahan baku perantara (intermediate inputs) yang lebih terjangkau. Skenario tersebut dinilai ampuh meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, baik untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor.

Keuntungan ekonomi ini bakal makin menebal apabila diiringi pembukaan akses pasar lewat perjanjian perdagangan mendalam dengan mitra strategis (menambah peningkatan PDB riil sekitar 1,7%). Langkah ini diyakini akan memicu relokasi aktivitas ke sektor-sektor yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia.

Lebih jauh, IMF membedah bahwa manuver kebijakan dagang semata tak akan cukup. Pemerintah dituntut mengeksekusi reformasi struktural yang komprehensif, khususnya di sektor kualitas sumber daya manusia (SDM) dan logistik (diproyeksikan memberi tambahan PDB riil sekitar 0,5%).

Perbaikan infrastruktur dan proses logistik diyakini mampu menjadi pendorong ekspor barang. Sementara itu, suntikan investasi pada kualitas SDM diharapkan menjadi fondasi krusial bagi lonjakan ekspor jasa modern, seperti sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta keuangan.

Sebagai tambahan, IMF memproyeksikan bahwa keterbukaan dagang dan penguatan struktural bakal membuat Indonesia semakin menarik di mata investor asing, terutama di tengah pergeseran rantai pasok global.

Akibatnya, investasi asing langsung diprediksi akan semakin deras apabila RI semakin terintegrasi dalam rantai nilai global sehingga melipatgandakan keuntungan ekonomi melampaui estimasi awal rumusan model tersebut.

"Bahkan seiring langkah Indonesia dalam mendorong liberalisasi perdagangan dan reformasi struktural, penting untuk memastikan tersedianya langkah-langkah dukungan yang tepat guna membantu para pekerja beralih ke peluang-peluang baru, sehingga membantu memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan dapat terwujud sepenuhnya dan dinikmati secara luas," tutup catatan akhir laporan IMF tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai pemerintah perlu mengupayakan keringanan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah industri padat karya yang berorientasi ekspor, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Selain itu, Wijayanto menambahkan, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peace, serta memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Reformasi tersebut mencakup deregulasi, penurunan hambatan dagang, peningkatan kepastian hukum bagi investor, hingga penataan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dia menilai, tuntutan tersebut sejatinya sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional untuk mendongkrak daya saing.

Di sisi lain, Wijayanto melihat Indonesia juga memiliki peluang memperoleh keuntungan dari perundingan tarif dengan AS. Peluang tersebut terbuka pada sektor-sektor yang tidak diproduksi oleh AS dan dibutuhkan oleh pasar Negeri Paman Sam.

“Sektor-sektor di mana AS tidak memproduksi produk kita berpotensi mendapatkan keringanan pajak hingga jauh di bawah 19%,” ujarnya.

Produk tersebut meliputicrude palm oil(CPO) dan turunannya, kopi, karet dan produk karet, cokelat, serta berbagai mineral strategis. Kendati demikian, Wijayanto menegaskan pemerintah tetap perlu berupaya keras agar produk padat karya seperti sepatu dan TPT juga memperoleh keringanan tarif.

Berdasarkan unggahan di akun resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet pada Senin (16/2/2026), Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump.

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis @sekretariat.kabinet.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memaparkan skenario yang dapat diadaptasi saat pemerintah berambisi ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut praktik nakal di pasar modal tidak hanya terjadi di Indonesia.

Aksi serupa juga sempat dilakukan pasar saham India.

Pernyataan Luhut diperoleh dari laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) saat melakukan pertemuan beberapa waktu lalu.

"Sebenarnya bukan hanya di Indonesia saja yang nakal seperti ini, di mana itu ada India misalnya," ungkap Luhut dalam acara Dinamika Ekonomi Global dan Nasional di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kendati begitu, pasar modal India berhasil membalikkan keadaan melalui reformasi struktural.

Hasilnya investasi yang masuk mencapai 60 miliar dollar AS hingga 70 miliar dollar AS.

Luhut menilai capaian itu menjadi bukti reformasi yang konsisten dapat mengembalikan kepercayaan investor global.

Ia memandang Indonesia memiliki kapasitas yang sama untuk melakukan reformasi seperti India.

“Nah pertanyaannya, kalau India bisa, masa kita tidak bisa? Apa bedanya India dengan kita?” paparnya.

Di lain sisi, Luhut mengakui bakal bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah isu pasar modal, termasuk mendiskusikan pergantian Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertemuan ini dijadwalkan pada Jumat sore ini (13/2/2026).

Usulan kepada Presiden

DEN sendiri tengah mematangkan dan memfinalisasi sejumlah usulan untuk disampaikan kepada Presiden, termasuk terkait sosok-sosok yang dinilai layak mengisi posisi di OJK dan BEI.

Luhut pun mengisyaratkan perlunya pendekatan berbeda dalam menentukan figur, yakni dengan memberi ruang lebih besar kepada kalangan anak muda yang memiliki rekam jejak profesional, pengalaman teknis, dan integritas yang teruji, alih-alih hanya mengandalkan tokoh-tokoh yang sudah populer.

“Nah kita sekarang sedang menyiapkan dan finalisasi usulan kita kepada Presiden. Termasuk nanti ya usulan pejabat. Saya juga malah berpikir usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden. Nah cari saja anak muda,” ucap Luhut saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Jumat siang ini.

Menurutnya, figur yang dibutuhkan untuk mengisi posisi di lembaga atau regulator pasar modal harus memiliki kredibilitas kuat dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan mana pun.

“Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas, untuk menjadi misalnya di OJK, di pasar modal (BEI), yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa,” paparnya.

Meski demikian, ia menekankan seluruh kandidat tetap harus mendapatkan persetujuan Presiden, serta berada dalam garis koordinasi yang jelas, sehingga setiap saat dapat melaporkan perkembangan dan memastikan arah kebijakan tetap sejalan dengan agenda reformasi pemerintah.

Ia menilai penguatan kredibilitas pasar modal krusial, terutama dalam konteks penilaian dari lembaga indeks global seperti MSCI.

Dengan tata kelola yang lebih transparan, independen, dan profesional, kepercayaan pasar diyakini akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada arus modal dan stabilitas jangka panjang pasar keuangan domestik.

“Tapi tentu harus punya blessing (persetujuan) dari Presiden, yang bisa laporan ke Presiden setiap waktu. Sehingga betul, karena kredibilitas di pasar modal kita MSCI ini, itu sangat-sangat penting. Dan itu akan membangun saya kira kepercayaan yang besar,” beber Luhut.

Tak hanya itu, Dewan Ekonomi Nasional juga menyiapkan sejumlah usulan yang akan disampaikan langsung kepada Presiden dalam pertemuan sore ini.

Usulan itu mencakup pembenahan regulasi dan tata kelola pasar modal, termasuk merespons beberapa usulan MSCI.

“Saya pikir nanti kalau Presiden kan sudah komit mau melakukan reformasi. Kita sekarang dari Dewan (DEN) juga menyiapkan usulan-usulan kepada Presiden. Bagaimana aturan kemarin Morgan Stanley (MSCI) kan juga kami, lihat pasar modal di ASEAN ini. Jadi dari model itu kita akan bicara. Nanti kami ke sore ketemu Bapak Presiden, kami akan sampaikan,” katanya.