Bisnis.com, BANDUNG -- Bio Farma Group melalui anak usahanya, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan menggandeng Kementerian Luar Negeri guna mengakselerasi ekspansi ke pasar internasional.

Langkah ini dipandang sebagai momentum krusial untuk memperkokoh posisi Indonesia dalam kancah diplomasi kesehatan global sekaligus memperluas jangkauan produk farmasi nasional.

Direktur Komersial Kimia Farma Hanadi Setiarto menyatakan bahwa sinergi antara Bio Farma Group dan Kementerian Luar Negeri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri di level dunia.

Perusahaan berkomitmen untuk terus memacu kualitas dan kapasitas produksi agar mampu memenuhi standar global yang ketat.

“Agenda ini merupakan momentum strategis untuk memperluas akses pasar global sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi kesehatan. Kami terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar kompetitif di tingkat internasional,” ujar Hanadi.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bio Farma Jeffri Susanto menegaskan bahwa peran holding menjadi elemen vital dalam memperkuat integrasi dan daya saing Bio Farma Group. Dengan ekosistem yang terintegrasi, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan di pasar kesehatan mancanegara.

“Sebagai satu ekosistem, Bio Farma Group memiliki kekuatan sinergi yang saling melengkapi, mulai dari pengembangan, produksi, hingga distribusi. Integrasi ini menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional, memperkuat ketahanan kesehatan, dan mendukung langkah Indonesia untuk semakin aktif dalam pasar kesehatan global,” kata Jeffri.

Optimalisasi diplomasi kesehatan ini diharapkan menjadi enabler utama dalam pengembangan pasar ekspor farmasi nasional. Melalui kolaborasi strategis lintas negara dan peningkatan standar produk, Bio Farma Group berupaya memastikan keberlanjutan industri kesehatan nasional.

Sinergi berkelanjutan antara Bio Farma Group dan pemerintah ini ditujukan untuk memposisikan Indonesia sebagai mitra kesehatan global yang terpercaya.

Hal tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional yang berdaya saing tinggi di kancah internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai peningkatan konektivitas laut menjadi kunci untuk menekan biaya logistik nasional yang selama ini masih tinggi dan membebani daya saing industri.

Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyebut biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi, dengan rasio 14,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Tingginya biaya logistik ini tak lepas dari dominasi distribusi melalui jalur darat yang berkontribusi hingga lebih dari 90%.

Kondisi tersebut dinilai tidak efisien karena tingginya biaya operasional serta kerentanan terhadap kemacetan, kerusakan jalan, hingga praktik over dimension over loading (ODOL).

“Ketika konektivitas laut diperkuat, ada peluang besar untuk menurunkan biaya logistik secara signifikan, dan itu langsung berdampak pada peningkatan efisiensi serta daya saing produk kita,” ujar Marcellus ketika dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Dari sisi industri, angkutan laut dinilai lebih efisien karena mampu mengangkut barang dalam volume besar dengan biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan transportasi darat.

Hal ini menjadi krusial bagi sektor manufaktur yang bergantung pada distribusi antarpulau maupun pasokan bahan baku impor. Menurutnya, penurunan ongkos produksi dan distribusi pada akhirnya membuat harga produk lebih kompetitif.

Selain itu, kepastian jadwal dalam sistem logistik laut yang terintegrasi juga menjadi faktor penting bagi industri yang mengandalkan efisiensi rantai pasok, serta mampu menekan potensi kelangkaan barang di daerah sehingga fluktuasi harga lebih terkendali.

Marcellus juga menilai penguatan konektivitas laut dapat mendorong pemerataan ekonomi. Biaya distribusi yang lebih rendah ke wilayah luar Jawa dia sebut membuka peluang berkembangnya pusat-pusat industri baru.

“Dalam jangka panjang, ini bukan hanya soal meningkatkan daya saing secara nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi karena tidak lagi terpusat pada satu wilayah,” katanya.

Meski demikian, pergeseran distribusi ke laut tidak serta-merta langsung berdampak pada stabilitas harga barang. Efeknya dinilai berlangsung bertahap seiring dengan perbaikan sistem logistik.

Pada jangka pendek, fase transisi berpotensi menimbulkan gejolak harga. Penertiban angkutan darat, termasuk ODOL, yang belum diimbangi kesiapan sistem laut berpeluang meningkatkan biaya distribusi untuk sementara waktu.

“Pelaku usaha perlu menyesuaikan pola distribusi dan rantai pasok mereka. Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan harga justru bergejolak sementara waktu sebelum sistem baru stabil,” ujar Marcellus.

Lebih lanjut, efektivitas konektivitas laut sangat bergantung pada kinerja pelabuhan dan integrasi antarmoda. Hambatan seperti waktu tunggu yang lama dan biaya bongkar muat yang tinggi berisiko mengurangi manfaat efisiensi transportasi laut.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Marcellus berpandangan pemerintah perlu fokus membenahi titik-titik lemah dalam sistem logistik, terutama di pelabuhan sebagai simpul utama distribusi.

Langkah seperti digitalisasi layanan, penyederhanaan proses, dan integrasi sistem dinilai dapat memberikan dampak cepat terhadap efisiensi.

Selain itu, kepastian jadwal pelayaran menjadi kebutuhan utama dunia usaha. Dia mengatakan stabilitas layanan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan kapasitas angkut.

Penguatan koneksi antara pelabuhan dan kawasan industri juga menjadi faktor penting agar efisiensi logistik dapat tercapai secara menyeluruh.

Di sisi lain, pemerintah tengah berupaya menekan rasio biaya logistik terhadap PDB dari periode 2022 yang sebesar 14,29% menjadi 12,5% pada 2029 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyarankan kepada pemerintah agar BUMNtekstil, yang saat ini masih dalam tahap pembicaraan, difokuskan pada sektor hulu. Pada lini tersebut sejumlah masalah industri belum terselesaikan.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana berharap, pembentukan BUMN tekstil tidak diarahkan pada sektor hilir seperti garmen. Langkah tersebut dinilai berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat dengan industri swasta yang telah eksis.

Sebaliknya, API mendorong agar BUMN tekstil difokuskan pada sektor hulu, khususnya penyediaan bahan baku. Menurutnya, persoalan utama industri tekstil nasional saat ini terletak pada ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku.

Dia menyebutkan, saat ini lebih dari 60% kebutuhan bahan baku tekstil nasional masih dipenuhi dari impor, meskipun sebagian jenis sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

“Kalau orientasinya ke produksi garmen atau BUMN garmen, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah utama di republik kita, karena masalah utama kita adalah supply chain bahan baku," tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/4/2026).

Selain itu, kondisi industri tekstil juga tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang signifikan. Dalam beberapa waktu terakhir, harga bahan baku dilaporkan meningkat hingga sekitar 15%, seiring dinamika geopolitik global.

Situasi tersebut dinilai membuka peluang bagi pemerintah untuk mengisi celah pasar melalui intervensi strategis, termasuk melalui pembentukan BUMN yang berfokus pada penguatan industri hulu.

Ke depan, API membuka ruang untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah terkait desain dan skema pembentukan BUMN tekstil. Menurutnya, kajian yang matang diperlukan agar kebijakan tersebut benar-benar efektif dalam memperkuat daya saing industri tekstil nasional.

Pada pekan lalu, Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. “BUMN tekstil masih kita pelajari. Kita melihat dulu mencermati market sizing-nya seperti apa,” ujarnya jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Dony, salah satu pertimbangan utama pemerintah membentuk badan ini adalah besarnya kontribusi industri tekstil terhadap penciptaan lapangan kerja. Dia menjelaskan, industri tersebut merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, keterlibatan BUMN diarahkan pada industri yang memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan.

Dony juga menyebut sektor tekstil sejak lama menjadi salah satu kekuatan industri Indonesia sehingga tetap memiliki relevansi strategis untuk dikembangkan. “Kita tahu dari dulu tekstil ini salah satu kekuatan Indonesia,” sebutnya.

Selain itu, Dony menyampaikan bahwa pemerintah membuka kemungkinan untuk masuk ke sektor tekstil apabila pelaku swasta dinilai belum cukup kuat menopang industri secara optimal. Namun, saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai kemungkinan yang ada.

Setiap keputusan katanya akan didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang, bukan sekadar intervensi tanpa dasar ekonomi. “Semua tentu hitungannya profesional. Kita nggak mau sekadar masuk kemudian kita nggak kompetitif atau tidak memiliki kemampuan untuk bersaing, percuma,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pengambilalihan aset perusahaan tekstil swasta, termasuk yang sebelumnya beroperasi besar seperti Sritex, Dony menyebut hal tersebut masih menjadi bagian dari opsi yang dikaji. Dia mengatakan bahwa sejumlah opsi tengah dipertimbangkan dan seluruhnya akan dihitung secara profesional untuk menentukan langkah yang paling tepat.

Ketika ditanya apakah keputusan akan diambil tahun ini, Dony menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari berbagai opsi secara bertahap dan belum ada kepastian mengenai waktu pengambilan keputusan. Namun yang pasti jika BUMN tekstil ini hanya ada satu jika benar direalisasikan.

Saat dikonfirmasi ulang Bisnis tentang rencana pembentukan BUMN ini, Dony belum memberikan respons.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sucofindo (Persero) memperluas ekspansi layanan ke pasar internasional, khususnya Jepang untuk meningkatkan daya saing industri nasional, memperluas ekspor, serta mendukung harmonisasi standar global dan praktik bisnis berkelanjutan.

Direktur Utama Sucofindo, Sandry Pasambuna mengatakan ekspansi tersebut merupakan hasil kolaborasi strategis dengan Japan Quality Assurance Organization (JQA). Kerja sama tersebut dinilai bisa memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

"Kerja sama ini mencakup pengembangan layanan sertifikasi dan akses pasar, kolaborasi pengujian dan inspeksi, serta peningkatan kapasitas dan penguatan skema sertifikasi bersama," kata Sandry dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Sucofindo, lanjutnya, berperan sebagai enabler bagi industri nasional untuk memenuhi standar internasional. Melalui kolaborasi ini, diharapkan bisa membuka akses pasar yang lebih luas, khususnya ke Jepang, serta meningkatkan kepercayaan global terhadap produk Indonesia.

Dia menuturkan kolaborasi ini dapat memperlancar arus perdagangan antara Indonesia dan Jepang serta memperkuat pengakuan internasional terhadap layanan Testing, Inspection, and Certification (TIC) Indonesia.

Direktur Operasi Sucofindo, Dani Pramantyo, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi perusahaan dalam mengintegrasikan proses operasional dengan mitra global.

“Harmonisasi standar melalui kolaborasi ini akan meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta kesiapan sumber daya dalam menghadapi persaingan global,” katanya.

Selain memperkuat akses perdagangan, Sucofindo juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung agenda global transisi energi berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui penguatan layanan pemastian biomassa kelapa sawit sebagai bagian dari ekosistem energi hijau.

Layanan yang diberikan mencakup pengambilan sampel dan pengujian, verifikasi kuantitas, verifikasi keberlanjutan, serta traceability assurance untuk memastikan transparansi rantai pasok. Hal ini menjadi penting dalam menjawab tuntutan global terhadap praktik ESG (Environmental, Social, and Governance) yang makin ketat.

Lebih lanjut, Sucofindo juga terus mengembangkan berbagai layanan berbasis keberlanjutan, antara lain pemantauan dan pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, audit lingkungan, konsultansi ESG, serta dukungan terhadap green mining, green smelter, sustainable procurement, eco-label, green building, green port, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan layanan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Bisnis.com, SERANG - Industri keramik nasional menghadapi tekanan akibat ketergantungan tinggi terhadap gas bumi di tengah kenaikan harga dan gangguan pasokan yang semakin sering terjadi. Kondisi ini menekan biaya produksi, mengganggu utilitas dan daya saing industri.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto menegaskan, persoalan utama industri saat ini bukan hanya harga gas, tetapi juga keandalan pasokan.

“Gangguan gas sekarang semakin sering. Bahkan dalam beberapa kejadian tekanannya sangat rendah sampai nol, sehingga pabrik tidak bisa berproduksi,” ujar Edy, yang juga merupakan Chief Operating Officer PT Arwana Citra Mulia Tbk., Selasa (8/4/2026).

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, gangguan pasokan gas tercatat berulang kali terjadi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini menyebabkan operasional pabrik sejumlah anggota Asaki terganggu dan berdampak pada utilisasi kapasitas produksi nasional, beberapa di antaranya terpaksa harus merumahkan karyawan bahkan gulung tikar.

Di sisi harga, meskipun pemerintah telah menetapkan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$7 per MMBtu, realisasi di lapangan menunjukkan biaya yang jauh lebih tinggi bahkan bisa mencapai US$10,6 per MMBtu.

Edy juga mengakui bahwa industri kerap harus menggunakan gas regasifikasi akibat keterbatasan pasokan, dengan harga mencapai US$15 per MMBtu.

“Masalahnya bukan hanya mahal, tapi juga tidak stabil. Ini yang paling mengganggu perencanaan produksi,” katanya.

Kondisi tersebut mendorong kenaikan signifikan pada porsi biaya energi dalam struktur produksi, dari sebelumnya sekitar 27–30% menjadi 36–38%. Padahal, industri keramik merupakan sektor padat energi yang sangat bergantung pada gas sebagai sumber utama pembakaran.

“Dengan suhu produksi di atas 1.000 derajat C, tidak ada substitusi energi lain yang feasible selain gas,” ujarnya.

Menariknya, Edy menilai industri dalam negeri sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap gas dengan harga yang kompetitif, bahkan mendekati harga ekspor.

Dia mengungkapkan, harga gas ekspor Indonesia berada di kisaran US$7 per MMBtu, sementara industri domestik saat ini sudah membayar jauh lebih tinggi.

“Artinya, manufaktur dalam negeri sebenarnya mampu menyerap gas, bahkan bersedia membayar lebih tinggi dari harga ekspor. Kalau di kisaran US$7,5 tanpa gangguan pasokan, industri ini bisa sangat berdaya saing, bahkan menjadi pemain global,” katanya.

Pernyataan ini sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dan pengelolaan alokasi energi nasional, terutama di tengah tingginya kebutuhan gas untuk sektor manufaktur.

Di tengah tekanan tersebut, asosiasi mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang memastikan prioritas pasokan gas bagi kebutuhan domestik. Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan skema serupa Domestic Market Obligation (DMO) untuk gas, seperti yang telah diterapkan pada komoditas lain.

Menurut Edy, sekitar 30% produksi gas nasional saat ini masih dialokasikan untuk ekspor, sementara industri dalam negeri justru menghadapi keterbatasan pasokan.

“Kalau gas tersedia untuk domestik, utilisasi industri bisa naik. Kalau utilisasi optimal, pasti diikuti ekspansi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Selain faktor energi, industri keramik juga menghadapi potensi tekanan dari sisi impor. Ketidakpastian geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, berpotensi mendorong negara produsen seperti China dan India mengalihkan ekspor ke pasar alternatif, termasuk Indonesia.

Meski demikian, dari sisi kapasitas, industri dalam negeri dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dalam beberapa tahun ke depan, kapasitas produksi bahkan diproyeksikan meningkat signifikan seiring ekspansi yang dilakukan pelaku industri.

Di sisi permintaan, prospek pasar tetap dinilai positif, terutama didorong oleh program pembangunan perumahan dan infrastruktur pemerintah. Namun demikian, keberlanjutan pertumbuhan industri sangat bergantung pada kepastian pasokan energi.

“Selama gas tersedia dan stabil, kami optimistis utilisasi industri anggota Asaki di tahun ini sebesar 80% bisa tercapai,” ujar Edy Suyanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyiapkan langkah inovatif melalui modernisasi mesin produksi guna mendorong efisiensi energi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), di tengah tekanan lonjakan biaya energi global akibat konflik geopolitik.

Direktur Eksekutif API Danang Girindra mengatakan, gejolak harga energi dunia yang dipicu konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel berpotensi berdampak pada rantai pasok bahan baku hingga distribusi ekspor produk tekstil nasional.

Kendati demikian, pelaku industri diminta tetap optimistis dengan berbagai langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah, termasuk penghematan konsumsi energi bahan bakar minyak (BBM).

"Jika upaya penghematan itu dilakukan secara benar dan masif antara kantor pemerintah dan dunia usaha, akan mendapatkan hasil pengurangan subsidi yang lumayan untuk upaya penghematan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong program modernisasi mesin tekstil yang lebih hemat energi.

“Upaya penghematan energi harus dibarengi dengan upgrading teknologi permesinan. Ini menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga daya saing industri,” tegas Danang.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, API menjajaki kerja sama dengan India ITME Society untuk memperkenalkan teknologi mesin tekstil terbaru yang lebih efisien. Kolaborasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pemintalan (spinning), penenunan (weaving), hingga pencetakan digital dan tekstil teknis.

"Dukungan penghematan energi, selain roadmap pengurangan energi fosil, musti dilakukan melalui upgrading tehnologi permesinan juga, jadi perlu upaya besar untuk memperkuat kolaborasi antar negara di sektor tekstil," tutur Danang.

Menurut Danang, sinergi antara Indonesia yang memiliki basis manufaktur kuat dengan India yang unggul dalam teknologi permesinan diyakini dapat mempercepat transformasi industri TPT nasional menuju efisiensi energi yang lebih baik.

Lebih lanjut, modernisasi ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja. Dengan peningkatan efisiensi dan daya saing, industri tekstil diharapkan tetap mampu bertahan di tengah tekanan global sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor tekstil Indonesia masih ditopang oleh produk hilir. Pada Januari 2026, ekspor pakaian jadi mencapai sekitar US$609,4 juta, jauh melampaui ekspor benang pintal sebesar US$78,3 juta. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor hilir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

API menilai modernisasi mesin dan efisiensi energi akan menjadi faktor kunci untuk menjaga momentum ekspor tersebut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok tekstil global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah mengkaji peluang masuk kembali ke industri tekstil melalui pembentukan BUMN khusus. Langkah ini dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor padat karya dan menjaga daya saing industri nasional.

Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.

“BUMN tekstil masih kita pelajari. Kita melihat dulu mencermati market sizing-nya seperti apa,” ujarnya jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurut Dony, salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah besarnya kontribusi industri tekstil terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dia menjelaskan bahwa industri tersebut merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, menurutnya, keterlibatan BUMN diarahkan pada industri yang memberikan dampak ekonomi signifikan, terutama dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan.

Selain itu, dia menilai sektor tekstil sejak lama menjadi salah satu kekuatan industri Indonesia sehingga tetap memiliki relevansi strategis untuk dikembangkan.

“Kita tahu dari dulu tekstil ini salah satu kekuatan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah membuka kemungkinan untuk masuk ke sektor tersebut apabila pelaku swasta dinilai belum cukup kuat menopang industri secara optimal.

Dony menyatakan bahwa langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila sektor swasta tidak cukup kuat, namun saat ini pemerintah masih mempelajari berbagai kemungkinan yang ada.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa setiap keputusan akan didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang, bukan sekadar intervensi tanpa dasar ekonomi.

“Semua tentu hitungannya profesional. Kita nggak mau sekadar masuk kemudian kita nggak kompetitif atau tidak memiliki kemampuan untuk bersaing, percuma,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pengambilalihan aset perusahaan tekstil swasta, termasuk yang sebelumnya beroperasi besar seperti Sritex, Dony menyebut hal tersebut masih menjadi bagian dari opsi yang dikaji.

Dia mengatakan bahwa sejumlah opsi tengah dipertimbangkan dan seluruhnya akan dihitung secara profesional untuk menentukan langkah yang paling tepat.

Dony menilai Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan kompetitif di sektor tekstil, mulai dari biaya tenaga kerja hingga ukuran pasar domestik yang besar.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dari sisi biaya tenaga kerja serta besarnya ukuran pasar domestik.

Namun, dia juga menekankan pentingnya perbaikan regulasi, terutama terkait pengendalian impor agar industri dalam negeri dapat bersaing secara sehat.

“Masalah impor, bocoran-bocorannya itu harus diproteksi sehingga perusahaan dalam negeri mampu bersaing,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah belum menetapkan target waktu pembentukan BUMN tekstil. Dony menegaskan bahwa kajian masih berlangsung dan harus bersaing dengan prioritas restrukturisasi BUMN lainnya.

Saat ditanya apakah keputusan akan diambil tahun ini, Dony menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari berbagai opsi secara bertahap dan belum ada kepastian mengenai waktu pengambilan keputusan.

Dia menambahkan bahwa Danantara saat ini menangani penataan lebih dari 1.000 entitas BUMN sehingga proses penentuan prioritas menjadi sangat krusial. Menurutnya, sekitar 1.100 perusahaan BUMN harus ditata dan dirapikan satu per satu sehingga perlu penentuan prioritas dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa jika nantinya diputuskan untuk membentuk BUMN tekstil, pemerintah memastikan jumlahnya tidak akan banyak. Dony menegaskan bahwa entitas yang dibentuk nantinya hanya akan satu.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sektor usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji secara sektoral, terutama karena perbedaan karakteristik antara industri jasa dan manufaktur.

Menurutnya, sektor jasa atau service industry relatif lebih fleksibel dalam menerapkan WFH karena tidak bergantung pada proses produksi fisik. Namun, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas sektor manufaktur sehingga membutuhkan pertimbangan lebih mendalam.

“Nah tentu kita mesti kaji, karena beberapa sektor seperti disampaikan tadi ada yang tentu masuk akal terutama di service industry. Tetapi di bidang manufaktur tentunya itu mesti dikaji,” ujar Anindya saat ditemui di Jakarta, dikutip Senin (23/3/2026).

Dia menambahkan, dunia usaha saat ini tetap dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas, terutama di tengah persaingan yang makin ketat di kawasan Asean. Oleh karena itu, penerapan kebijakan seperti WFH harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya saing industri.

“Yang penting fokusnya ialah bagaimana melakukan efisiensi tanpa menghilangkan produktivitas. Nah memang biasanya itu menggunakan teknologi,” katanya.

Kadin pun mendorong pemanfaatan teknologi sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi tanpa harus mengorbankan output produksi, khususnya bagi sektor-sektor yang tidak sepenuhnya bisa menerapkan pola kerja jarak jauh.

Rencana pemerintah untuk menerapkan WFH mengemuka sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, secara kasar potensi penghematan BBM dari kebijakan ini bisa mencapai sekitar 20% dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya menjelaskan, angka tersebut merupakan perhitungan kasar yang dilakukan pihak lain, bukan dirinya secara langsung. Dia menyebut, estimasi tersebut menunjukkan adanya potensi pengurangan konsumsi BBM yang cukup signifikan meski belum dihitung secara rinci.

Namun, pemerintah memutuskan kebijakan WFA hanya diterapkan satu hari. Menurut Purbaya, hal ini mempertimbangkan efektivitas kerja, karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH.

Dia menilai ada kecenderungan produktivitas menurun jika WFH dilakukan terlalu sering. Oleh karena itu, pemerintah memilih opsi satu hari, yang jika digabung dengan akhir pekan dapat memberikan waktu jeda lebih panjang bagi pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menilai rampungnya pabrik LNG terintegrasi LPG dan kondensat sebagai tambahan penting infrastruktur gas nasional. Namun, manfaatnya harus tercermin pada penguatan daya saing industri.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan mengatakan ukuran keberhasilan proyek tidak berhenti pada kapasitas produksi. Dampaknya terhadap harga dan kepastian pasokan bagi manufaktur menjadi faktor penentu.

“Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari kapasitas produksi, melainkan dari sejauh mana LNG domestik benar-benar memperkuat daya saing industri nasional," kata Yustinus kepada Bisnis, Sabtu (28/2/2026).

Pihaknya mencatat kebutuhan gas industri di Jawa dan Sumatera terus meningkat. Tambahan LNG dinilai bisa menutup celah pasokan saat produksi hulu turun akibat naturaldecline atau gangguan teknis.

Meski begitu, persoalan utama industri bukan semata volume. Harga dan kepastian suplai dinilai lebih krusial dalam menjaga efisiensi produksi.

"LNG yang diregasifikasi dan dialirkan ke pabrik dengan harga melampaui tingkat keekonomian justru menekan struktur biaya dan menggerus daya saing," tuturnya.

Untuk itu, FIPGB mendukung pembatasan harga LNG domestik agar tidak melampaui US$9 per MMBTU. Harga tersebut dinilai masih dalam batas keekonomian industri. Pihaknya juga menilai gas hasil regasifikasi yang dialirkan ke pabrik seharusnya berada di kisaran yang sama, termasuk bila digunakan sebagai pengganti skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

"Forum Industri Pengguna Gas Bumi sangat mendukung pandangan Menteri Keuangan agar harga LNG tidak melebihi US$9/MMBTU. Harga gas pipa hasil regasifikasi dari LNG juga sewajarnya dan pasti bisa maksimal US$9/MMBTU at plant gate, termasuk ketika digunakan sebagai substitusi pasokan bagi industri penerima kebijakan HGBT US$7/MMBTU," tegasnya.

FIPGB mengusulkan substitusi LNG regasifikasi hanya menjadi opsi terakhir jika pasokan hulu berkurang. Porsinya pun dibatasi. Volume penggantiannya disarankan tidak melebihi 15% dari alokasi dalam Kepmen ESDM 76.K/2026 pada Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Batas ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas biaya energi.

"Dalam skala luas, kondisi ini menekan pertumbuhan manufaktur, kontributor utama PDB dan penyerapan tenaga kerja, serta memperlambat ekonomi nasional, yang berujung pada penurunan utilitas serta penurunan penyerapan tenaga kerja, dan menggentarkan investor," terangnya.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menyatakan pabrik LNG terintegrasi yang dikelola PT Sumber Aneka Gas segera beroperasi komersial. Fasilitas ini memproduksi LNG 10 BBtud, LPG 30 metrik ton per hari, serta kondensat sekitar 500 barel per hari.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyebut proyek tersebut sebagai pabrik LNG kedua di Pulau Jawa dan yang terbesar di wilayah itu.

“PT Sumber Aneka Gas berhasil membangun pabrik OLNG, LPG, dan kondensat yang terintegrasi. Ini menjadi pabrik LNG kedua di Pulau Jawa dan OLNG terbesar di Jawa,” ujarnya.

Adapun, bahan baku pabrik berasal dari Lapangan Sumber milik Pertamina EP di Jawa Timur yang ditemukan sekitar 10 tahun lalu. Proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung peningkatan lifting migas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai perjanjian dagang dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Adapun, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha meneken 11 nota kesepahaman (MoU) investasi dalam ajang Indonesia–US Business Summit yang digelar di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) malam waktu setempat.

Faisal mengingatkan agar kesepakatan tersebut tidak mengorbankan agenda strategis hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas pemerintah. Menurut Faisal, kerja sama dagang pada prinsipnya sah dan positif selama memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional serta sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah.

“Pada dasarnya, trade deals tersebut, sepanjang bermanfaat bagi perekonomian kita dan sejalan juga dengan agenda pemerintah, hilirisasi, sih oke. Tapi kalau tidak, itu yang sangat berisiko,” ujar Faisal kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Dia mencontohkan impor komoditas seperti kapas (cotton) dan gandum (wheat) yang memang tidak dapat diproduksi optimal di dalam negeri. Dalam konteks ini, impor bukanlah kelemahan, melainkan strategi untuk memperkuat sektor manufaktur berbasis bahan baku impor.

Jika harga yang diperoleh kompetitif, bahan baku tersebut dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan margin industri. Sektor tekstil dan produk tekstil akan diuntungkan dari kapas yang lebih murah, sementara industri makanan dapat memperoleh efisiensi dari gandum berharga kompetitif.

“Kalau kita membeli cotton yang lebih murah, lalu wheat yang juga lebih murah, dengan syarat harganya kompetitif, itu bisa dipakai untuk input industri yang lebih murah sehingga industri kita lebih punya daya saing,” tuturnya.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pendekatan berbeda harus diterapkan untuk sektor mineral kritis dan komoditas tambang. Indonesia, menurutnya, tidak boleh kembali pada pola lama sebagai pengekspor bahan mentah yang minim nilai tambah.

Agenda hilirisasi yang tengah didorong pemerintah bertujuan menciptakan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara. Karena itu, setiap kesepakatan yang membuka peluang ekspor bahan mentah harus dicermati secara hati-hati.

“Nah, ini jangan sampai bertentangan dengan program hilirisasi. Jangan lagi kita step back kembali lagi mengekspor bahan baku karena negara-negara maju memang mendorong negara berkembang tetap sebagai penyedia bahan baku saja,” tegasnya.

Faisal juga menyinggung dinamika global di mana Amerika Serikat tengah mengamankan rantai pasok mineral kritis di luar China. Dalam situasi rivalitas dua kekuatan besar tersebut, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menarik investasi pengolahan mineral di dalam negeri.

Namun, dia mengingatkan, manfaat maksimal hanya bisa diperoleh jika kerja sama disertai investasi dan pembangunan fasilitas pengolahan, seperti smelter. Menurut dia, jika hanya berujung pada eksploitasi tambang tanpa nilai tambah, maka hal itu justru kontraproduktif terhadap kebijakan nasional.

“Kalau kerja samanya ada investasi masuk dan ada pengolahan di dalam negeri, itu bagus untuk kita. Tapi kalau masuknya hanya mengeruk langsung di tambang, ini malah kontraproduktif terhadap kebijakan nasional dan bisa buruk bagi iklim investasi kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan proses negosiasi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memasuki tahap akhir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah masih menunggu hasil negosiasi tarif Presiden AS Donald Trump yang hingga kini masih dalam proses.

“Ya nanti kita tunggu saja ya [negosiasi tarif Trump], itu kan lagi diproses,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Namun, Budi menjelaskan pembahasan substansi dalam negosiasi tarif tersebut sejatinya telah rampung. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap akhir berupalegal scrubbinguntuk memastikan kesesuaian dan aspek hukum sebelum diumumkan secara resmi.

“Kan sudah selesai, substansinya sudah selesai. Kanlegal scrubbingsekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC dengan agenda pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (16/2/2026).

Dalam kunjungan ke Negara Paman Sam, Kepala Negara RI didampingi oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump untuk membahas penguatan hubungan Indonesia dan AS, serta kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri,” tulis akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan tarif AS berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor-sektor padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

“Sektor padat karya yang berpotensi tergerus oleh produk dari negara lain, termasuk tekstil dan produk tekstil, sepatu, karet dan produk karet, furniture serta produk elektronik,” kata Wijayanto kepadaBisnis, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor tersebut perlu menjadi prioritas perlindungan pemerintah dalam proses negosiasi dagang dengan AS, mengingat persaingan global yang semakin ketat, terutama dari negara-negara eksportir berbiaya rendah.

Wijayanto menyebut, pemerintah perlu mengkapitalisasi posisi strategis Indonesia di kawasan agar posisi tawar Indonesia lebih unggul dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Salah satunya melalui peran Indonesia dalamBoard of Peacehingga memperkuat agenda reformasi struktural di dalam negeri.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS menginginkan akses penuh terhadapcritical mineralsIndonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepadaBisnis.

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuhcritical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Di samping itu, Faisal juga menyoroti perbedaan pendekatan dengan China yang memilih berinvestasi pada pembangunan industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih pada tahap awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tambah tinggi, langkah tersebut setidaknya telah mendorong tumbuhnya industri serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia bisa terkerek hingga 4,1%, asalkan lebih mengintegrasikan diri ke perdagangan global.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Reaping the Gains from Trade yang dirilis pada awal Februari 2026, proyeksi tambahan pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi apabila pemerintah memprioritaskan pemangkasan hambatan non-tarif (non-tariff barriers/NTB).

Ekonom IMF Ashique Habib, selaku penyusun laporan, mencatat bahwa Indonesia tengah memacu integrasi perdagangan yang lebih dalam demi mengungkit permintaan eksternal, yang merupakan langkah untuk memuluskan menuju Visi Indonesia Emas 2045 atau menjadi negara maju pada perayaan 100 tahun kemerdekaannya.

IMF mengakui bahwa Indonesia telah menurunkan tarif rata-rata manufaktur dalam beberapa tahun terakhir. Kendati demikian, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu menyoroti masih tingginya hambatan non-tarif RI yang bertengger di atas rata-rata negara kawasan seperti Asean maupun global seperti Amerika, Eropa, hingga Asia Timur.

"Analisis kami menunjukkan bahwa integrasi perdagangan yang lebih dalam, dengan fokus pada pengurangan hambatan non-tarif, beserta reformasi struktural yang melengkapinya, dapat menghasilkan keuntungan PDB yang signifikan bagi Indonesia," tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (17/2/2026).

Menariknya, porsi terbesar dari proyeksi kenaikan PDB tambahan sebesar 4,1% ini justru bersumber dari langkah sepihak Indonesia dalam melonggarkan hambatan perdagangannya (sekitar 1,9%).

Dalam skenario IMF, jika Indonesia menghilangkan hambatan non-tarif maka pelaku usaha dalam negeri bakal meraup akses bahan baku perantara (intermediate inputs) yang lebih terjangkau. Skenario tersebut dinilai ampuh meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, baik untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor.

Keuntungan ekonomi ini bakal makin menebal apabila diiringi pembukaan akses pasar lewat perjanjian perdagangan mendalam dengan mitra strategis (menambah peningkatan PDB riil sekitar 1,7%). Langkah ini diyakini akan memicu relokasi aktivitas ke sektor-sektor yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia.

Lebih jauh, IMF membedah bahwa manuver kebijakan dagang semata tak akan cukup. Pemerintah dituntut mengeksekusi reformasi struktural yang komprehensif, khususnya di sektor kualitas sumber daya manusia (SDM) dan logistik (diproyeksikan memberi tambahan PDB riil sekitar 0,5%).

Perbaikan infrastruktur dan proses logistik diyakini mampu menjadi pendorong ekspor barang. Sementara itu, suntikan investasi pada kualitas SDM diharapkan menjadi fondasi krusial bagi lonjakan ekspor jasa modern, seperti sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta keuangan.

Sebagai tambahan, IMF memproyeksikan bahwa keterbukaan dagang dan penguatan struktural bakal membuat Indonesia semakin menarik di mata investor asing, terutama di tengah pergeseran rantai pasok global.

Akibatnya, investasi asing langsung diprediksi akan semakin deras apabila RI semakin terintegrasi dalam rantai nilai global sehingga melipatgandakan keuntungan ekonomi melampaui estimasi awal rumusan model tersebut.

"Bahkan seiring langkah Indonesia dalam mendorong liberalisasi perdagangan dan reformasi struktural, penting untuk memastikan tersedianya langkah-langkah dukungan yang tepat guna membantu para pekerja beralih ke peluang-peluang baru, sehingga membantu memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan dapat terwujud sepenuhnya dan dinikmati secara luas," tutup catatan akhir laporan IMF tersebut.