Tegaskan Ekonomi RI Tetap Tangguh, Purbaya Soroti Peran APBN sebagai Penahan Guncangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan ekonomi Indonesia resilient di tengah gejolak global. Ditopang pertumbuhan solid, inflasi rendah, dan reformasi struktural.
(Kompas.com) 20/04/26 20:01 197113
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan geopolitik dan gejolak pasar keuangan internasional.
Purbaya menyebut, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang relatif kuat dibandingkan negara lain, ditopang pertumbuhan yang solid, inflasi yang rendah, serta defisit fiskal dan rasio utang yang terjaga.
“Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi. Jadi ke depannya, pertumbuhan Indonesia tidak hanya akan stabil, tetapi juga akan lebih produktif dan berkelanjutan serta menjadi lebih terdiversifikasi dan tangguh,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi pada Senin (20/4/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini mulai menggeser fokus pembangunan dari sekadar menjaga stabilitas menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas, melalui tiga pilar utama yakni investasi, industrialisasi, dan produktivitas.
Selain itu, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap diandalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global, dengan tetap mempertahankan disiplin fiskal di bawah batas defisit 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam forum G20, Purbaya juga menyoroti pentingnya reformasi struktural yang telah dilakukan Indonesia sejak sebelum krisis global terjadi.
Menurut Menkeu Purbaya, ketahanan ekonomi saat ini tidak semata-mata berasal dari kebijakan darurat, melainkan hasil dari reformasi yang konsisten.
Di tengah gejolak global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas makroekonomi.
Meski sempat terjadi arus keluar modal sebesar 1,8 miliar dollar AS dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kondisi fiskal dinilai tetap terkendali.
Purbaya menyebut, defisit fiskal tetap berada di bawah 3 persen dan cadangan devisa dalam kondisi memadai, sehingga menunjukkan kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperkuat pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam mendorong produktivitas ekonomi.
Pada 2025, sektor teknologi informasi dan komunikasi tercatat tumbuh 8,35 persen, didukung penguatan infrastruktur digital nasional.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah risiko, seperti potensi gangguan pasar tenaga kerja akibat otomatisasi, risiko stabilitas keuangan, hingga potensi erosi fiskal dari aktivitas digital lintas negara.
Untuk 2026, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 5,4 persen hingga 6 persen.
Optimisme tersebut kata Purbaya didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, inflasi terkendali, serta surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026.
Pemerintah juga menegaskan akan terus memperkuat bantalan fiskal guna merespons potensi kenaikan harga energi global, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan bakar bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Purbaya juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan berbagai mitra internasional, termasuk pimpinan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
IMF bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu “bright spot” dalam perekonomian global, berkat fundamental ekonomi yang dinilai kuat dan kebijakan yang kredibel.
Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#reformasi-struktural #purbaya-yudhi-sadewa #ketahanan-ekonomi-indonesia #disiplin-fiskal