Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada tahun 2026.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Bank Dunia pada Oktober 2025 lalu, yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di angka 4,8% pada tahun ini.

Berdasarkan laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026, pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia ini sejalan dengan tren perlambatan ekonomi secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China yang diproyeksi mencapai 4,1% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di angka 4,4%.

Bank Dunia mencatat bahwa perlambatan kawasan ini utamanya ditekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global. Indonesia pun akan ikut terdampak.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat ke level 4,7%, lantaran tekanan dari tingginya harga minyak dan sentimen penghindaran risiko [risk-off] hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi yang digerakkan oleh negara," tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Rabu (8/4/2026).

Kendati proyeksi dipangkas, Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan di tengah guncangan eksternal. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia memiliki penyangga dan kapasitas yang lebih kuat untuk menyerap guncangan dibandingkan beberapa negara tetangga.

Misalnya, Bank Dunia melihat dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap inflasi domestik dinilai lebih moderat, lantaran diredam oleh kebijakan subsidi dan harga yang diatur pemerintah. Selain itu, investasi publik diyakini akan menjadi pendongkrak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Reformasi Struktural

Meski memiliki daya tahan jangka pendek, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memberikan peringatan keras terkait kualitas pertumbuhan jangka panjang.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5% dalam beberapa waktu terakhir dinilai terlalu bergantung pada dukungan intervensi pemerintah.

Untuk mengerek kapasitas potensial ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang produktif, Bank Dunia mendorong pemerintah untuk mengeksekusi reformasi struktural secara masif.

Sejumlah catatan Bank Dunia tersebut antara lain hambatan nontarif (non-tariff barriers), khususnya di sektor jasa; terpinggirnya Indonesia dari rantai nilai global (global value chains), terutama di sektor manufaktur akibat hambatan nontarif, yang justru mempersulit pelaku eksportir saat harus mengimpor bahan baku; dan deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha (lisensi bisnis).

Sementara pada tahun depan, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia melesat tumbuh lebih tinggi ke level 5,2% seiring dengan ekspektasi meredanya ketegangan geopolitik dan berkurangnya ketidakpastian iklim kebijakan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Target pengembalian aset (return on asset/ROA) sebesar 7% yang dibebankan ke badan pengelola investasi Danantara Indonesia dinilai sebagai tantangan berat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, utilisasi aset yang rendah masih menjadi ganjalan utama dalam upaya mendongkrak profitabilitas perusahaan pelat merah di masa mendatang.

Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan bahwa target itu cukup sulit dicapai dalam jangka pendek hingga menengah. Hal tersebut mengingat posisi ROA BUMN saat ini baru yang diperkirakan baru menyentuh 1,88% atau masih terpaut jauh dari ambisi pemerintah.

Di samping itu, dia juga melihat situasi pareto di tubuh BUMN belum menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi ini tecermin dari kontribusi laba bersih yang masih didominasi oleh segelintir perusahaan blue chips.

"Sebagian besar BUMN lainnya belum mampu menyumbang kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, target ROA 7% menurut saya masih sulit dicapai dalam jangka pendek," ujar Toto kepada Bisnis baru- baru ini.

Toto menjelaskan rendahnya angka ROA BUMN selama ini berakar pada masalah utilisasi aset yang tidak optimal. Meski memiliki aset jumbo hingga mencapai US$900 miliar, tidak seluruh aset tersebut bersifat produktif.

Beberapa faktor penyebabnya, antara lain kondisi aset yang sudah tua dan terlambat direvitalisasi, hingga riwayat pembelian aset mahal yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tingkat utilisasinya rendah.

“Hal tersebut menyebabkan total aset terlihat sangat tinggi, tetapi tingkat pengembaliannya rendah karena utilisasinya tidak maksimal,” ucap Toto.

Dihubungi terpisah, pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menegaskan bahwa lompatan target yang terlalu tinggi dalam waktu singkat berisiko besar bagi stabilitas perusahaan.

Namun, dia memandang permintaan Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk koreksi keras terhadap pengelolaan BUMN yang selama ini dinilai "manja" atau asal untung tanpa keberanian mengambil risiko.

Herry menyatakan peningkatan ROA penting untuk mendorong investasi publik, yang saat ini hanya berkontribusi sekitar 16% terhadap total investasi nasional berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Kendati demikian, ada ganjalan psikologis dan hukum yang membuat ROA BUMN cenderung jalan di tempat.

“Ada rasa waswas untuk ekspansi investasi. Kalau rugi, nanti dikenakan delik menyebabkan kerugian negara sehingga berurusan dengan hukum. Akibatnya, BUMN lebih memilih main aman, yang penting laba wajar agar bisa setor dividen,” pungkas Herry kepada Bisnis.

Untuk itu, Herry mendesak agar target politik ini diturunkan ke dalam kebijakan teknokratis yang memberikan batasan jelas mengenai definisi kerugian negara.

Menurutnya, direksi tidak boleh dijerat hukum selama seluruh prosedur tata kelola dan kajian kelayakan investasi sudah dijalankan dengan benar.

Di sisi lain, perusahaan tetap harus mematuhi standar risk appetite dan risk tolerance sebagai benteng pertahanan terakhir. Pengawasan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Fungsi Kepatuhan menjadi kunci agar ambisi mengejar ROA tidak melampaui kapasitas risiko perusahaan.

“Kalau sudah sampai pada batas kapasitas risiko perusahaan, ya jangan dipaksakan. Bisa bobol kalau ada masalah,” pungkas Herry.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif namun berisiko ditutup melemah di kisaran Rp16.890—Rp16.930 pada perdagangan hari ini, Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,06% ke level Rp16.894 per dolar AS pada Selasa (10/2/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS turut terkoreksi 0,08% ke posisi 97,62.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa kinerja rupiah pada perdagangan hari ini tidak dapat dilepaskan dari sentimen dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menolak usulan IMF untuk menaikkan PPh karyawan untuk menjaga defisit APBN berada di bawah level 3%.

Pemerintah dinilai tidak akan menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi nasional benar-benar kuat. Ibrahim menilai, alih-alih mengerek pajak lebih tinggi, pemerintah seharusnya fokus untuk perluasan basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan pajak.

”Selain itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami dan defisit anggaran dapat ditekan,” katanya dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Adapun dalam kajian IMF, lembaga moneter internasional itu menyarankan Indonesia untuk meningkatkan pajak karyawan secara bertahap sebagai salah satu sumber pendanaan negara. IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

”Salah satu opsi yang disimulasikan adalah kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan melalui defisit anggaran,” katanya.

Dari luar negeri, sentimen datang dari ketegangan antara AS dan Iran, setelah Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan bahwa Iran gagal memenuhi tuntutan utama AS dalam perundingan.

Selain itu, pasar juga disebut telah menurunkan ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga The Fed tahun ini, meskipun kontrak berjangka dana The Fed masih menunjukkan kemungkinan terjadi pemangkasan pada Juni mendatang.

“Investor sekarang menunggu data indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS yang akan dirilis pada hari Jumat, indikator inflasi pilihan Fed, untuk mendapatkan arahan yang lebih jelas tentang kebijakan moneter,” kata Ibrahim.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memproyeksikan untuk perdagangan akhir pekan hari ini, Jumat (20/2/2026) rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup melemah pada level Rp16.890—Rp16.930 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (19/2/2026). Sejalan dengan melemahnya rupiah, sejumlah mata uang lain di Asia turut bergerak lesu pada perdagangan sore hari ini.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkoreksi 0,06% ke posisi Rp16.894. Bersamaan dengan melemahnya rupiah, indeks yang mengukur kinerja dolar AS turut terkoreksi 0,08% ke posisi 97,62.

Selain rupiah, pelemahan juga dialami oleh yen Jepang yang terkoreksi 0,11%, dolar Hong Kong melemah 0,01%, dolar Singapura melemah 0,02%, hingga dolar Taiwan melemah 0,41%.

Pelemahan juga dialami oleh peso Filipina yang terkoreksi 0,25%, yuan China melemah 0,05%, ringgit Malaysia melemah 0,32%. Sebaliknya, baht Thailand menguat 0,45% dan won Korea menguat 0,08%.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa kinerja rupiah pada perdagangan hari ini tidak dapat dilepaskan dari sentimen dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menolak usulan IMF untuk menaikkan PPh karyawan untuk menjaga defisit APBN berada di bawah level 3%.

Pemerintah dinilai tidak akan menaikan tarif pajak sebelum ekonomi nasional benar-benar kuat. Ibrahim menilai, alih-alih mengerek pajak lebih tinggi, pemerintah seharusnya fokus untuk perluasan basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan pajak.

”Selain itu, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan pajak meningkat secara alami dan defisit anggaran dapat ditekan,” katanya dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Adapun dalam kajian IMF, lembaga moneter internasional itu menyarankan Indonesia untuk meningkatkan pajak karyawan secara bertahap sebagai salah satu sumber pendanaan negara. IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

”Salah satu opsi yang disimulasikan adalah kenaikan pajak penghasilan tenaga kerja secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan melalui defisit anggaran,” katanya.

Dari luar negeri, sentimen datang dari ketegangan antara AS dan Iran, setelah Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan bahwa Iran gagal memenuhi tuntutan utama AS dalam perundingan.

Selain itu, pasar juga disebut telah menurunkan ekspektasi mereka terhadap penurunan suku bunga The Fed tahun ini, meskipun kontrak berjangka dana The Fed masih menunjukkan kemungkinan terjadi pemangkasan pada Juni mendatang.

“Investor sekarang menunggu data indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS yang akan dirilis pada hari Jumat, indikator inflasi pilihan Fed, untuk mendapatkan arahan yang lebih jelas tentang kebijakan moneter,” kata Ibrahim.

Pada perdagangan besok, Ibrahim memprediksi rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup melemah pada level Rp16.890—Rp16.930.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) memasukkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) tenaga kerja sebagai salah satu skema pembiayaan dalam simulasi peningkatan investasi publik Indonesia menuju target negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment, IMF mensimulasikan skenario peningkatan investasi publik secara bertahap dari 0,25 hingga 1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dalam dua dekade ke depan.

IMF menjelaskan, pada tahap awal peningkatan investasi tersebut sepenuhnya dibiayai melalui defisit anggaran. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap guna mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit.

"Pada awalnya, peningkatan investasi publik sepenuhnya dibiayai melalui defisit. Namun seiring waktu, pajak penghasilan tenaga kerja dinaikkan secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan defisit. Urutan reformasi ini memungkinkan dampak negatif terhadap ekonomi pada tahap awal akibat beban pajak yang lebih tinggi dapat diminimalkan," tulis IMF dalam laporannya, dikutip Kamis (19/2).

Lembaga keuangan internasional itu menambahkan pilihan penggunaan pajak penghasilan tenaga kerja tersebut bersifat ilustratif dalam skema pembiayaan untuk memobilisasi penerimaan negara.

Di sisi lain, lembaga tersebut menilai peningkatan investasi publik dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja dalam jangka panjang.

Namun, langkah itu membutuhkan sumber pembiayaan berkelanjutan agar defisit tetap terjaga di bawah batas 3 persen PDB.

Dalam laporan yang sama, IMF mencatat defisit anggaran Indonesia pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,92 persen terhadap PDB, mendekati batas maksimal 3 persen yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) karyawan dalam waktu dekat.

Ia menyatakan defisit APBN saat ini masih berada di bawah ambang batas 3 persen PDB, sehingga belum diperlukan perubahan tarif pajak.

"Kan selama ini (defisit) kita (enggak) 3 persen. Ya bagus usulan IMF, itu bagus untuk naikin pajak. Tapi saya bilang sebelum ekonominya kuat, kita enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2) kemarin.

Purbaya menegaskan pemerintah lebih memilih memperluas basis pajak dan menutup kebocoran penerimaan dibanding menaikkan tarif pajak pekerja.

Pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan meningkat secara alami dan defisit dapat ditekan.

"Kita akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain. Yang saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi, sehingga (defisit) 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya mengungkap alasan defisit anggaran pada tahun 2025 bisa menembus angka 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya mengatakan bahwa defisit anggaran tahun lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur Purbaya dikutip, Kamis (19/2/2025).

Di sisi lain, Purbaya juga mengatakan bahwa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Saran dari IMF

Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan menaikkan tarif pajak sembari memastikan defisit APBN tetap akan terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan Purbaya itu diungkapkan merespons laporan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang di antaranya mengusulkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) karyawan agar defisit APBN tak melewati batas 3%.

Opsi tersebut menjadi salah satu instrumen ilustratif IMF kepada Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kami enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tetapi kami akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," terang Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Purbaya memastikan bahwa pemerintah fokus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui, dari baseline pertumbuhan ekonomi 2026 pada UU APBN sebesar 5,4%, Purbaya memperkirakan ekonomi bisa tumbuh sampai dengan 6% tahun ini.

Dengan perekonomian yang tumbuh lebih cepat, dia meyakini penerimaan pajak pemerintah bisa lebih tinggi. "Sehingga [batas defisit fiskal] 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Nanti kalau kurang, ya kami naikin pajak," ujarnya sambil berkelakar.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu menegaskan tidak ingin secara tiba-tiba menaikkan pajak. Itu bisa memengaruhi daya beli sehingga pertumbuhan ekonomi pun melambat.

"Terpaksa 3% juga diterabas kalau ekonomi jatuh loh. Jadi saya sudah pakai biaya yang semurah mungkin untuk membalikkan arah ekonomi," terangnya.

Masukan dari IMF

Sebelumnya, IMF melalui laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit.

Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini. IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memberikan kritik terhadap laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyodorkan skenario ekspansi investasi publik untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 atau negara maju pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Kepala Riset CITA Fajry Akbar menganggap proposal tersebut abai terhadap aspek inklusivitas dan justru berisiko membebani kelas menengah yang tengah terhimpit. Dia menilai ada satu elemen fundamental yang terlupakan dalam model makroekonomi yang dibangun oleh IMF, yaitu mengenai siapa kelompok yang paling menikmati kue pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, proposal IMF dalam laporan bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment hanya menitikberatkan pada syarat efisiensi dari investasi publik (public investment), tanpa menyentuh sisi inklusivitas dari dampaknya.

"Ini penting. Pascapandemi kita mengalami apa yang disebut sebagai K-shaped economic recovery. Pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh kelompok atas, sedangkan kelompok menengah menjadi yang menikmati paling sedikit," ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Fajry memaparkan bahwa ketimpangan pemulihan ini tecermin dari meningkatnya rata-rata tabungan kelompok atas, yang berbanding terbalik dengan merosotnya tabungan kelompok di bawah Rp100 juta. Selain itu, kenaikan upah riil pascapandemi juga tercatat jauh lebih kecil dibandingkan dengan era prapandemi, yang pada gilirannya menekan daya beli dan jumlah kelas menengah di Tanah Air.

Oleh karena itu, Fajry mengkritisi opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) alias PPh Pasal 21 yang disodorkan model IMF sebagai ilustrasi instrumen untuk menambal defisit ke depan. Alasannya, kelompok menengah merupakan penyumbang terbesar dalam pembayaran PPh Pasal 21 berdasarkan jumlah wajib pajak.

"Kalau pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati kelompok menengah dan bawah, sulit rasanya kenaikan labor income tax akan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal," jelasnya.

Lebih jauh, Fajry memperingatkan adanya bahaya di balik kebijakan yang membebani kelas menengah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Meskipun opsi pajak tersebut dalam laporan IMF diklaim sekadar ilustrasi, penerapannya di dunia nyata bisa memantik gejolak sosial.

"Meningkatkan beban pajak kelas menengah ketika mereka yang paling sedikit menikmati kue pertumbuhan ekonomi, saya rasa itu hanya memancing kemarahan kelas menengah dan menciptakan risiko politik yang besar. Di samping dampaknya ke penerimaan juga tidak akan optimal," urainya.

Tolak Pembenaran Pelebaran Defisit

Dari kacamata tata kelola fiskal, CITA secara tegas menolak apabila rekomendasi lembaga yang bermarkas di Washington DC tersebut ini kelak dijadikan dalih bagi pemerintah untuk memperlebar defisit APBN secara agresif dan mengerek rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB).

Fajry memandang, pemaksaan peningkatan investasi publik yang ujung-ujungnya melebarkan defisit dan menumpuk utang justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian nasional saat ini di tengah banyaknya sorotan oleh lembaga rating internasional.

Alih-alih terburu-buru ekspansi belanja modal, pemerintah didorong untuk terlebih dahulu membereskan berbagai pekerjaan rumah yang sifatnya mendasar. Langkah ini dinilai jauh lebih krusial untuk menciptakan iklim investasi dan fiskal yang sehat tanpa harus mengorbankan stabilitas.

"Pemerintah harusnya perbaiki dahulu governance, tingkat korupsi, ketidakpastian kebijakan dan berusaha, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, serta masalah struktural lainnya," tutup Fajry.

Sebagai informasi, dalam rilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan PDB riil 5,5%–6,5% setiap tahun agar bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

IMF pun merekomendasikan lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai lewat defisit anggaran, yang disusul dengan penarikan pajak penghasilan secara bertahap untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas 3% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memaparkan skenario yang dapat diadaptasi saat pemerintah berambisi ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," tutup Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia menyatakan tetap fokus pada investasi di pasar modal dengan prinsip proporsionalitas dalam menghadapi pasar saham yang bergejolak saat ini setelah pengumuman pembekuan rebalancing Indeks MSCI untuk saham Indonesia.

CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menilai tidak terlalu terkejut dengan pengumuman dan keputusan MSCI tersebut. Dia pun memberikan masukan terkait dengan transparansi dan menyerahkannya kembali kepada regulator untuk bertindak.

Pandu menegaskan bahwa Danantara tetap fokus pada investasi di pasar publik dengan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas. Dia telah menyampaikan bahwa sejak awal, Danantara telah menyampaikan secara eksplisit bahwa pihaknya ingin pasar modal Indonesia lebih dalam, lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami serahkan balik ke regulator, karena buat kami di Danantara fokusnya berinvestasi. Salah satunya di public market. Secara eksplisit kami sudah menyampaikan dengan jelas bahwa tujuan kami adalah berinvestasi di pasar yang sehat. Investasi tentu dilakukan secara proporsional,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Lebih jauh, Pandu menjelaskan, apabila ke depan terjadi penurunan likuiditas yang berujung pada perubahan klasifikasi Indonesia menjadi frontier market, potensi arus dana keluar diperkirakan berada di kisaran US$25 miliar–US$50 miliar. Namun demikian, respons terhadap risiko tersebut sepenuhnya diserahkan kepada regulator.

“Kami serahkan kembali kepada regulator untuk bekerja,” imbuhnya.

Dia melanjutkan salah satu poin yang baik terkait dengan sentimen MSCI adalah agar regulator untuk berkomunikasi kepada stakeholders.

Seperti diketahui saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menghentikan sementara perdagangan atau trading halt setelah indeks harga saham gabungan (IHSG) ambrol 8% pagi ini. Berdasarkan data BEI, IHSG anjlok 8% menjadi 7.654,66 pada pukul 09.30 WIB, Kamis (29/1/2026).

Kapitalisasi di BEI kini tercatat Rp13,846,41 triliun. Adapun, trading halt akibat koreksi harga besar-besaran di lantai bursa ini kelanjutan dari sentimen negatif usai penyedia indeks global MSCI mengumumkan pembekuan rebalancing untuk saham asal Indonesia.

MSCI mengumumkan hasil konsultasi dari evaluasi publik terkait aturan pengetatan free float lebih awal pada 27 Januari 2026, daripada ekspektasi awal pada 30 Januari 2026.

MSCI resmi mengumumkan Interim Freeze yang berlaku efektif segera. Dengan demikian pada review Februari 2026 nanti, tidak ada saham Indonesia baru yang masuk MSCI, tidak ada promosi dari Small Cap ke Standard, tidak ada kenaikan bobot (Foreign Inclusion Factor / FIF), dan tidak ada penambahan jumlah saham (Number of Shares)

Selain itu, MSCI juga menyoroti data kepemilikan saham dari KSEI/IDX dinilai belum cukup transparan Struktur kepemilikan banyak emiten dianggap buram (opacity) Konsentrasi pemegang saham terlalu tinggi di sejumlah saham. Dengan demikian ada kekhawatiran praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading behavior) yang mengganggu pembentukan harga wajar.

Bisnis.com, BANDUNG – Agenda pemerataan ekonomi di Jawa Barat kembali disorot menyusul stagnasi pembangunan infrastruktur strategis di wilayah selatan dan timur provinsi.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menilai dinamika pertumbuhan Jabar sulit memasuki babak baru selama tata kelola pembangunan tidak berbasis kebutuhan spasial dan distribusi sektor ekonomi yang riil.

Acuviarta menegaskan ruang kerja antarlevel pemerintahan masih terbatas, terutama ketika menyangkut penempatan anggaran infrastruktur. Belanja pembangunan sering tidak mempertimbangkan lokasi kantong pertumbuhan maupun kantong kemiskinan.

Ia menilai keputusan investasi publik kerap didorong perspektif sektoral, bukan peta kebutuhan wilayah.

“Ini membuat alokasi belanja sering tidak presisi. Banyak kabupaten dan kota tidak mendapat porsi pembangunan yang sesuai urgensi,” ujarnya dalam Forum BIG Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Acuviarta menyebutkan, contoh paling jelas tampak di Jawa Barat bagian selatan. Selama bertahun-tahun wilayah tersebut belum menikmati pembenahan infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jabar Selatan sulit menanjak selama kondisi jalannya belum optimal dan konektivitasnya tertinggal.

"Jaringan kereta api Jabar Selatan yang digagas 15 tahun lalu masih belum jelas realisasinya. Hal serupa terjadi pada proyek jalan Tol Cigatas yang sudah dua kali gagal lelang," katanya.

Padahal, lanjut dia, kontribusi Jabar Selatan dan Priangan Timur tidak kecil. Aktivitas ekonomi agraris, perikanan, manufaktur ringan, hingga pariwisata memiliki potensi besar.

Namun tanpa dukungan infrastruktur dasar, potensi itu tidak tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengubah lanskap pembangunan provinsi.

"Sudah lama kawasan ini tertinggal dari pusat pertumbuhan Jabar. Dampaknya terlihat pada minimnya transformasi ekonomi dan lambannya pergerakan investasi,” ucapnya.

Selama ini arus penanaman modal masih terkonsentrasi di Bekasi, Bogor, dan Karawang. Ketiganya terus menjadi magnet industri berkat infrastruktur yang relatif lengkap. Kondisi tersebut sulit diimbangi daerah lain, sehingga terjadi kesenjangan struktural yang makin melebar.

Acuviarta menilai pusat pertumbuhan Jabar belum bergeser dalam dua dekade terakhir. Sektor industri besar tetap memilih lokasi yang sudah matang dari sisi logistik, energi, hingga suplai tenaga kerja.

Acuviarta menjelaskan struktur pendorong pertumbuhan Jabar sangat bergantung pada tiga sektor utama. Industri manufaktur berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap PDRB. Disusul sektor perdagangan yang menembus lebih dari 14 persen, serta sektor konstruksi di atas 4 persen. Ketiga sektor itu menjadi mesin ekonomi yang menggerakkan sebagian besar wilayah, terutama di koridor industri timur.

Menurutnya, strategi mendorong pertumbuhan harus fokus pada sektor-sektor besar tersebut. Sektor ekonomi berskala kecil tetap penting sebagai penopang, namun dampaknya tidak akan signifikan terhadap akselerasi PDRB apabila tidak dibarengi penguatan sektor industri dan perdagangan yang menjadi tulang punggung Jabar.

“Kalau ingin pertumbuhan melaju lebih cepat, penanganan harus diarahkan pada sektor yang pangsanya besar,” tuturnya.

Tidak hanya itu, industri Jabar menghadapi masalah fundamental. Di kawasan Karawang dan Bekasi, pasokan air industri masih belum stabil. Kondisi ini memicu kekhawatiran investor dan menghambat ekspansi pabrik.

Acuviarta menyebut persoalan bahan baku air bersih menjadi isu yang jarang dibahas, padahal sangat menentukan keberlanjutan operasi manufaktur.

"Air bagi industri itu seperti darah dalam tubuh. Kalau pasokannya tersendat, produktivitas langsung terdampak,” katanya.

Acuviarta menilai Jawa Barat membutuhkan perencanaan pembangunan yang lebih berlapis dan berbasis data peta wilayah. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu menyusun belanja infrastruktur dengan satu kerangka spasial agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketimpangan.

Ia menegaskan tanpa koreksi serius pada pola pembangunan, pusat pertumbuhan Jabar akan tetap terkunci di kawasan lama dan ketertinggalan wilayah selatan sulit teratasi.

“Kalau pemerataan tidak diperbaiki, Jabar akan terus mengandalkan daerah industri yang sama. Padahal potensi wilayah lain sangat besar. Infrastruktur adalah kunci membuka ruang pertumbuhan yang lebih adil,” pungkasnya.