REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi perbankan nasional tetap kuat di tengah revisi outlook negatif terhadap sejumlah bank besar Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. Masyarakat pun diminta tidak khawatir karena kinerja industri masih stabil dan tumbuh positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan perubahan outlook tersebut bukan disebabkan oleh melemahnya kinerja bank. Menurut dia, penyesuaian lebih dipicu perubahan outlook peringkat kredit Indonesia sebagai negara (sovereign) dari stabil menjadi negatif.

“Secara fundamental, kondisi industri perbankan nasional tetap positif. Kinerja bank-bank besar juga masih kuat,” ujar Dian dalam keterangan, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam praktik umum, peringkat lembaga atau perusahaan biasanya mengikuti atau berada di bawah peringkat negara. Karena itu, ketika outlook sovereign berubah, persepsi risiko terhadap sektor perbankan ikut terdampak, meski kinerja bank tidak berubah.

Data OJK menunjukkan kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh 9,96 persen secara tahunan. Sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat lebih tinggi, yakni 13,48 persen. Kondisi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih terjaga.

Dari sisi risiko, kualitas kredit juga relatif aman. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada di level 2,14 persen. Permodalan pun kuat dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) mencapai 25,87 persen. Likuiditas perbankan bahkan jauh di atas ambang batas aman.

Bank-bank besar, termasuk kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank KBMI 4, mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit. Penyaluran kredit masing-masing tumbuh di atas 13 persen, diikuti pertumbuhan DPK yang juga solid di kisaran 16 persen.

“Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat tetap tinggi dan likuiditas sangat terjaga,” kata Dian.

Ia menambahkan, ketahanan permodalan bank besar juga memberi ruang ekspansi sekaligus menjadi bantalan menghadapi potensi risiko. Rasio CAR Himbara tercatat di atas 20 persen, sementara bank KBMI 4 mencapai lebih dari 22 persen.

Sepanjang 2025, bank-bank besar tersebut juga membukukan laba yang baik. Kinerja ini dinilai mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi, dan pengelolaan risiko.

Di tengah ketidakpastian global, perbankan nasional tetap memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan program prioritas pemerintah. Struktur pendanaan yang didominasi dana domestik juga membuat ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri relatif rendah.

OJK menilai penyesuaian outlook oleh lembaga pemeringkat bersifat sementara dan berpotensi kembali membaik. Hal itu seiring peluang penguatan ekonomi global dan domestik ke depan.

“Outlook ini bisa berubah kembali menjadi stabil, bahkan positif,” ujar Dian.

OJK bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan. Pengawasan diperkuat agar bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan tetap percaya pada sistem perbankan nasional yang dinilai masih solid dan mampu menghadapi dinamika ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diperkirakan sebesar 5,05 persen dipengaruhi faktor seasonal Ramadhan-Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mencapai 5,05 persen berkat faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 diperkirakan sebesar 5,05 persen dipengaruhi faktor seasonal Ramadhan-Lebaran,” ujar Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pada dasarnya, kata Bhima, pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2026 mampu melampaui angka proyeksinya di 5,05 persen.

Hanya saja, dia melihat terdapat beberapa tantangan yang membuat konsumsi rumah tangga relatif lebih terbatas.

Pemicu pertama yaitu keputusan masyarakat yang cenderung menahan uang tunjangan hari raya (THR) untuk dibelanjakan dan memilih mengalokasikannya sebagai tabungan.

Kecenderungan itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh kekhawatiran melonjaknya harga energi dan pangan usai Lebaran.

Sementara, belanja masyarakat yang tertahan kemungkinan bakal menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Atas tantangan itu, Bhima menyarankan pemerintah untuk memperhatikan pengendalian inflasi pada periode mudik sehingga masyarakat lebih percaya diri untuk membelanjakan THR mereka.

Faktor penghambat berikutnya yaitu arus balik masyarakat yang diperkirakan belum optimal lantaran lapangan pekerjaan di kota yang masih terbatas.

Biasanya, jelas Bhima, para pencari kerja memanfaatkan momen Idul Fitri untuk merantau ke kota. Maka dari itu, Bhima mendorong pemerintah untuk lebih menggencarkan penciptaan lapangan kerja agar jumlah pemudik tumbuh lebih tinggi dan berkualitas.

Selain kedua tantangan itu, Bhima juga berpendapat pemerintah bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada musim Ramadhan dan Idul Fitri melalui dukungan terhadap sektor pariwisata.

“Secara musiman mudik memberi dorongan ke sektor pariwisata, tapi ke depan perlu promosi lebih gencar lagi ke destinasi wisata baru sehingga durasi tinggalnya lebih lama,” tutur dia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 tumbuh di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy).

Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya di tengah periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I-2026.

Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga. Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan energi dan ekonomi.

Gelaran rapat tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa rapat koordinasi pada hari ini, Selasa (24/3/2026) dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual melalui Zoom.

Selain Teddy dan Airlangga, rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Teddy menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi.

"Rapat tersebut membahas sejumlah rencana kebijakan terkait penyesuaian sektor energi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi serta beberapa rencana kebijakan stimulus ekonomi," ujar Teddy di akun Instagram-nya pada Selasa (24/3/2026).

Teddy juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, berbagai pandangan strategis disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah ancang-ancang kebijakan ekonomi di tengah tantangan geopolitik global yang dihadapi. Harga minyak global melonjak imbas perang Iran dengan AS-Israel. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun ambrol.

Airlangga pun sempat menjelaskan bahwa di tengah lonjakan harga minyak global dan nilai tukar rupiah yang merosot, defisit APBN sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara di bawah 3% sulit dipertahankan.

Dia menjelaskan terdapat opsi kebijakan yang bisa diambil yang juga tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Airlangga menjelaskan bahwa dalam Perppu itu nantinya dari sisi penerimaan negara, terdapat insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, tanpa mengubah Undang-Undang Pajak.

Lalu, bea masuk impor terdapat pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Kemudian, terdapat penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Terdapat pula potensi windfall dari PNBP migas dan komoditas.

"Dari sisi penganggaran dan pembiayaan defisit. Defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa DPR. Dengan Perppu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan," kata Airlangga.

Dia juga menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) energi dilanjutkan dan sosial darurat juga bisa ditambahkan dengan Perpres.

Selain itu, penerbitan surat berharga negara (SBN) bisa berjalan dan bisa menggunakan saldo anggaran lebih (SAL).

Dari sisi energi, pemerintah pun ancang-ancang antisipasi. Secara jangka panjang, pemerintah berupaya mempercepat energi terbarukan agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kemudian dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Satgas ditujukan untuk bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3-4 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5 persen pada kuartal I 2026 dapat tercapai berkat konsumsi masyarakat yang meningkat selama Ramadhan dan Lebaran.

“Kelihatannya target 5,5 persen bisa dicapai dari geliat selama Ramadhan kemarin,” ujar Airlangga usai Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Ia juga menyoroti dinamika inflasi yang kemungkinan lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama tahun lalu.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi program diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sempat menekan inflasi sepanjang Januari–Februari 2025.

Tanpa adanya potongan tersebut, lanjut dia, pengeluaran masyarakat untuk membayar listrik kembali ke level normal sehingga secara statistik inflasi tercatat lebih tinggi.

“Tahun kemarin sampai bulan Februari ada diskon tarif listrik. Jadi itu yang membuat inflasi tahun kemarin dari segi listriknya deflasi. Tahun ini karena tidak ada diskon tarif listrik, berarti angkanya akan lebih tinggi,” ujar dia.

Meski tekanan inflasi diperkirakan meningkat, pemerintah optimistis daya beli masyarakat dan peningkatan konsumsi selama Ramadhan serta Lebaran akan menjaga momentum pertumbuhan.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen (year-on-year/yoy). Target ini didorong oleh percepatan belanja negara, stimulus fiskal, dan penguatan daya beli masyarakat, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Guna menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I 2026.

Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Estimasi anggaran untuk insentif transportasi mencapai Rp 911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan senilai Rp 12 triliun kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk dua bulan, yakni Februari–Maret 2026, kepada 35,04 juta keluarga.

Pemerintah juga menggelontorkan Rp 55 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI dan Polri, serta pensiunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng secara serentak kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk alokasi Februari—Maret 2026.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus mempercepat distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Rizal menjelaskan, setiap PBP menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per alokasi. Dengan dua bulan alokasi, maka setiap penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus.

“Secara nasional, bantuan ini diberikan kepada 33.244.408 Penerima Bantuan Pangan yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional [DTSEN]. Adapun total pagu yang disiapkan dalam program ini mencapai 664.888 ton beras dan 132.977 kiloliter minyak goreng,” terangnya.

Adapun, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan stimulus ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Rizal berharap melalui sinergi dengan berbagai pihak, program bantuan pangan ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Serta, memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika harga dan kebutuhan menjelang HBKN.

Seperti diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun yang dialokasikan untuk 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di Indonesia.

Setidaknya, terdapat lima provinsi dengan jumlah penerima bantuan terbesar adalah Jawa Barat sebanyak 6.093.530 orang, diikuti Jawa Timur dengan 5.638.478 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 5.071.126 orang.

Kemudian, Sumatra Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten sebanyak 1.298.597 penerima bantuan pangan.

Mekanismenya, setiap penerima akan disalurkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan.Dengan begitu, jika penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, Bulog akan menyiapkan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,9 ribu kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Indonesia belum memasuki kondisi krisis sehingga defisit APBN masih akan dipertahankan di bawah 3% terhadap PDB.

Kendati adanya gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran, Purbaya menyebut belum ada resesi yang terjadi baik di Indonesia maupun di level global.

"Krisis itu kalau untuk saya ya ekonominya sudah resesi, terus global juga resesi semua, enggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara untuk memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalikkan ke arah pertumbuhan ekonomi kecuali ada stimulus tambahan di perekonomian, kira-kira itu," terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonoman, Senin (16/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyatakan bahwa belum akan menaikkan batas defisit APBN 3% terhadap PDB. Dia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penaikan batas defisit fiskal hanya dalam keadaan krisis.

"[Penaikan batas defisit fiskal] dalam keadaan normal, tidak. Dalam keadaan krisis, iya," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Menurut Purbaya, opsi yang berpeluang ditempuh adalah penyesuaian anggaran belanja pemerintah. Dia menyebut akan meminta kementerian/lembaga menyisir anggarannya masing-masing dalam waktu satu pekan ke depan.

Pemerintah, terang Purbaya, secara simultan akan terus memantau perkembangan dampak harga minyak akibat gejolak perang terhadap belanja subsidi BBM untuk masyarakat. Sebab, dia memperkirakan kenaikan harga minyak berpeluang diikuti untuk oleh kenaikan harga komoditas lain sehingga bisa turut menambah penerimaan negara.

"Untuk pertama kami jaga APBN defisitnya terkendali. Itu aja dulu. Nanti kalau enggak bisa lagi harganya enggak terkendali, ya kami kerjakan yang lain," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peningkatan beban bunga utang diperkirakan bisa mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi.

Sampai dengan akhir Februari 2026, estimasi anggaran yang dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp99,8 triliun. Porsinya setara 28,8% terhadap total belanja pemerintah yakni Rp346,1 triliun.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembayaran bunga utang sebesar itu menunjukkan adanya tekanan struktural pada APBN yang semakin besar. Apalagi, nilainya masih melebihi total realisasi anggaran program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menghabiskan Rp39 triliun sampai akhir Februari 2026.

"Ketika keseimbangan primer masih negatif, sebagian pembiayaan negara pada dasarnya digunakan untuk menutup biaya bunga utang, bukan untuk memperluas belanja pembangunan. Kondisi ini membuat struktur belanja semakin rigid dan mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah," terang Rizal kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Dengan situasi seperti ini, Rizal memandang ruang manuver APBN untuk menjadi instrumen stimulus ekonomi memang cenderung menyempit. Apalagi, pemerintah masih memperkirakan ekonomi kuartal I/2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,5% sampai 6% salah satunya didorong oleh belanja pemerintah.

Porsi pembayaran bunga yang besar, lanjut Rizal, berpotensi menimbulkan crowding out terhadap belanja produktif, seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan program peningkatan produktivitas.

"Akibatnya, kemampuan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas, terutama ketika pemerintah juga harus menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas harga energi dan pelemahan nilai tukar," ujar ekonom yang juga dosen di Universitas Trilogi itu.

Ketersediaan ruang fiskal dinilai tetap menjadi kunci untuk memastikan belanja pemerintah bisa efektif menjadi stimulus ekonomi. Hal ini kendati pemerintah menyebut sudah mengubah strategi penyerapan anggaran dengan disamaratakan sepanjang tahun.

Rizal mengingatkan, apabila porsi belanja wajib terutama bunga utang terus meningkat, maka APBN berisiko semakin defensif.

"Karena itu, penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati menjadi kunci agar APBN tetap memiliki kapasitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

UBAH STRATEGI BELANJA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut otoritas fiskal telah mengubah strategi belanja pemerintah agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa merata sepanjang tahun.

Hal ini terlihat dari realisasi belanja pada APBN 2026 sampai dengan 28 Februari telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy) dari angka Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun.

"Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah sehingga mendorong aktivitas ekonomi," terang Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Dengan penerimaan negara mencapai Rp358 triliun, APBN membukukan defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53% terhadap PDB. Defisit ini melonjak 342,4% (yoy) dari Februari 2025 yang kala itu hanya minus Rp30,7 triliun atau 0,13% terhadap PDB.

Menurut Purbaya, akselerasi belanja pemerintah pada dua bulan pertama tahun ini merupakan strategi untuk memastikan pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun. Dia berharap belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% sampai dengan 6%

"Sekarang kami paksakan belanja lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febrio berani bilang [ekonomi kuartal I/2026 tumbuh sampai] 6% masih bisa. Masih bisa? Mudah-mudahan masih bisa," terang Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja itu meliputi dari kementerian/lembaga Rp155 triliun atau tumbuh 85,5% (yoy) sedangkan non-kementerian/lembaga Rp191 triliun atau tumbuh 49,4% (yoy).

Adapun transfer ke daerah (TKD) dibelanjakan senilai Rp147,7 triliun atau tumbuh 8,1% (yoy). Salah satu pendorong belanja adalah pemerintah di antaranya adalah perubahan skema pembayaran tunjangan tenaga pendidik. Dari awalnya pembayaran dilakukan setiap tiga bulan, kini dilakukan setiap bulan.

Program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan realisasi sampai akhir Februari mencapai Rp39 triliun. Ini mendorong belanja barang meningkat ke Rp28,6 triliun.

"Tanpa Makan Bergizi Gratis, belanja barang itu juga tetap meningkat Rp18 triliun tahun lalu menjadi Rp28,6 triliun [Februari] 2026 ini. Jadi, memang ada peningkatan belanja barang dengan adanya penyaluran MBG menjadi lebih cepat lagi belanja barang ini," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada kesempatan yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu optimistis perekonomian Indonesia terus tumbuh meskipun terdapat gangguan rantai pasok komoditas akibat penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Ia mengatakan Kemenkeu akan menerapkan strategi belanja pemerintah yang merata di seluruh kuartal agar dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kami buat lebih merata,” kata Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3).

Lebih lanjut ia mengatakan Kemenkeu berupaya untuk merealisasikan anggaran belanja pemerintah dengan lebih cepat, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga untuk mencapai target peningkatan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga akhir 2026.

Ia mengatakan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target, melonjak 41,9 persen yoy per 28 Februari lalu.

“Sisi penerimaannya juga sangat memungkinkan kami untuk melakukan (percepatan belanja) itu, (karena) pertumbuhannya untuk pajak di atas 30 persen,” kata Febrio.

Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen yoy menjadi Rp245,1 triliun, atau 10,4 persen dari target, hingga akhir Februari 2026.

Melalui percepatan belanja tersebut, Kemenkeu berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 cukup kuat, melanjutkan momentum pertumbuhan dari kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen yoy.

“Dengan (pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar) 5,39 persen (yoy), nanti kami harapkan (pertumbuhan) ini bisa berada di 5,5 persen atau lebih di kuartal I 2026, momentum pertumbuhan ekonomi itu juga kita harapkan terus berlanjut,” ujar dia.

Selain mengakselerasi belanja, pemerintah juga memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk mendorong pergerakan roda ekonomi dari berbagai sektor di dalam negeri, terutama saat periode libur Idul Fitri.

Febrio mengatakan pemerintah telah mengumumkan adanya diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tarif dasar tiket angkutan laut sebesar 30 persen, penghapusan 100 persen tarif jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan, hingga diskon tiket pesawat.

Selain itu, terdapat pula bantuan pangan berupa beras bagi kelompok masyarakat desil I hingga IV yang berjumlah 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mencapai Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.

“Kami harapkan (penyaluran THR) ini juga sangat mendorong daya beli masyarakat di masa Ramadhan dan juga menjelang Idul Fitri, dan juga tentunya bagian dari (upaya meningkatkan) belanja masyarakat di kuartal I (2026) dan pertumbuhan ekonomi kuartal I (2026),” katanya menambahkan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Senin (9/3/2026). Sejalan dengan itu, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah terhadap greenback.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 0,14% ke Rp16.949. Sementara itu, indeks yang mengukur kinerja dolar AS bergerak menguat 0,27% ke level 99,24.

Selain rupiah, yen Jepang juga bergerak melemah 0,40%, dolar Singapura melemah 0,20%, dolar Taiwan melemah 0,67%, won Korea Selatan melemah 0,50%, peso Filipina melemah 0,82%, dan rupee India melemah 0,58%.

Selain itu, pelemahan juga dialami oleh yuan China yang terkoreksi 0,15%, ringgit Malaysia melemah 0,42%, dan baht Thailand melemah 0,58%. Penguatan hanya dialami oleh dolar Hong Kong yang naik 0,11%.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa kinerja perkasa indeks dolar AS hari ini terjadi lantaran harga minyak yang melonjak hingga melampaui US$100 per barel. Hal itu disebut mendekati level tertinggi sejak perang Rusia—Ukraina 2022.

Lonjakan harga minyak itu disebut terjadi lantaran Iran memblokir Selat Hormuz, yang menjadi selat dengan jalur distribusi minyak utama untuk sebagian besar negara Asia, sehingga potensi penutupannya akan menyebabkan gangguan pasokan bagi sebagian besar wilayah Asia.

“Selain itu, Iran pada hari Senin menunjuk Mojtaba Khamenei untuk menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi, menandakan bahwa kelompok garis keras tetap memegang kendali di Teheran seminggu setelah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel,” katanya dalam rilis yang dipublikasikan, Senin (9/3/2026).

Selain itu, inflasi indeks harga konsumen China juga tumbuh 1,3% YoY pada Februari. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan sebesar 0,9%, dan juga tumbuh dengan laju tercepat dalam tiga tahun.

Ibrahim menilai, angka inflasi tersebut terutama didorong oleh peningkatan pengeluaran selama liburan Tahun Baru Imlek yang diperpanjang, karena permintaan untuk perjalanan, jasa, dan barang-barang diskresioner meningkat tajam.

Dari dalam negeri, harga minyak dunia yang telah menyentuh level tertinggi sejak 2020 telah melampaui asumsi makro APBN 2026 yang mematok harga di kisaran US$70 per barel.

“Apabila harga minyak terus meroket hingga mendekati atau bahkan melampaui US$ 100 per barel, dampaknya bakal fatal bagi fiskal nasional. Defisit APBN terhadap PDB bisa terdongkrak hingga mendekati 4%,” katanya.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi ini, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, sehingga hanya fokus untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menggencarkan program konversi energi ke energi baru dan terbarukan. Terakhir, stimulus ekonomi mesti digencarkan agar ekonomi tidak terpuruk dengan program deregulasi.

“Belanja pemerintah harus difokuskan hanya untuk kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan pengentasan kemiskinan,” katanya.

Ibrahim memprediksi, rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup melemah, pada perdagangan besok, pada level Rp16.950—Rp17.000.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah penempatan dana pemerintah ke Himbara menuai pro kontra. Kebijakan ini dianggap belum efektif memacu kredit performa kredit perbankan, meskipun pada Desember 2025 dan awal tahun 2026 ada gejala perbaikan kinerja.

Sebaliknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup yakin, penempatan dana tersebut akan menjadi pelumas bagi laju perekonomian Indonesia. Namun demikian, Purbaya menyebut penempatan dana ini berbeda dengan pola sebelumnya yang sudah masuk ke Himbara pada September 2025.

Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.

"Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN. "Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belum dibelanjakan, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankan enggak punya akses," papar Purbaya.

Sorotan Pengamat

Di sisi lain, rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun di bank-bank Himbara dinilai mempunyai sejumlah risiko, baik dari sisi pemerintah maupun perbankan itu sendiri.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengakui bahwa rencana tersebut bisa menjadi amunisi tambahan bagi pertumbuhan kredit. Dia menyampaikan bahwa langkah tersebut pada dasarnya merupakan instrumen injeksi likuiditas (liquidity injection).

Upaya serupa pernah dikerahkan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 guna mempercepat transmisi fiskal ke sektor riil melalui ekspansi kredit. Secara teoritis, Rizal menilai kebijakan penempatan dana ini berpeluang memberikan stimulus ekonomi, asalkan benar-benar memicu multiplier effect alias efek penggandaan kredit dari perbankan ke sektor produktif, seperti UMKM, manufaktur, dan perdagangan.

"Dengan asumsi rasio penyaluran kredit atau loan multiplier sekitar 3 sampai 4 kali dari dana penempatan, Rp100 triliun secara potensial bisa mendorong tambahan kredit hingga Rp300 triliun hingga Rp400 triliun," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, di tengah kondisi pertumbuhan kredit perbankan yang saat ini berada pada kisaran 9%—10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan likuiditas yang relatif ketat di sejumlah bank, injeksi dari pemerintah memang dapat menjaga momentum pembiayaan.

Kendati demikian, efektivitas stimulus tersebut sangat bergantung pada desain penyaluran dan target sektornya. Rizal mewanti-wanti, penempatan dana tersebut harus diikuti dengan kewajiban penyaluran kredit ke sektor prioritas.

"Jika hanya memperkuat likuiditas tanpa kewajiban penyaluran ke sektor prioritas maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa terbatas dan lebih bersifat window dressing likuiditas [pemanis di laporan keuangan perbankan tanpa memberikan dampak nyata bagi perekonomian riil]," tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti sumber dana penempatan yang disebut-sebut berasal dari anggaran belanja yang belum terealisasi, bukan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Kondisi ini, sambungnya, memunculkan asumsi bahwa kebijakan tersebut justru mencerminkan lambatnya penyerapan belanja pemerintah.

Akibatnya, dana yang sejatinya ditujukan untuk mendongkrak aktivitas ekonomi secara langsung melalui belanja publik, malah beralih fungsi menjadi dana yang sementara 'diparkir' di sistem perbankan. Stimulus yang diharapkan justru lebih bersifat administratif ketimbang struktural.

Di samping itu, sifat penempatan dana yang ingin dirancang fleksibel dan berjangka pendek juga berisiko untuk stabilitas perbankan. Menurut Rizal, terdapat risiko ketidaksesuaian likuiditas bagi bank apabila dana tersebut ditarik secara tiba-tiba ketika pemerintah tengah membutuhkan kas untuk operasional belanja.

Bank yang telanjur menyalurkan kredit berbasis dana tersebut pun berpotensi menghadapi tekanan likuiditas yang serius apabila manajemen risikonya tidak dikelola secara hati-hati.

Dari kacamata tata kelola fiskal, Indef mendorong adanya transparansi yang kuat atas kebijakan ini. Rizal menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah timbulnya persepsi publik bahwa pemerintah sedang menggunakan perbankan sebagai instrumen pembiayaan tidak langsung terhadap defisit atau program tertentu.

"Agar efektif, penempatan dana seperti ini sebaiknya disertai persyaratan penyaluran kredit yang jelas, monitoring yang ketat, dan batas waktu yang terukur, sehingga benar-benar berfungsi sebagai stimulus ekonomi, bukan sekadar manajemen kas pemerintah," tutup Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun di bank-bank Himbara dinilai mempunyai sejumlah risiko, baik dari sisi pemerintah maupun perbankan itu sendiri.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengakui bahwa rencana tersebut bisa menjadi amunisi tambahan bagi pertumbuhan kredit. Dia menyampaikan bahwa langkah tersebut pada dasarnya merupakan instrumen injeksi likuiditas (liquidity injection).

Upaya serupa pernah dikerahkan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 guna mempercepat transmisi fiskal ke sektor riil melalui ekspansi kredit. Secara teoritis, Rizal menilai kebijakan penempatan dana ini berpeluang memberikan stimulus ekonomi, asalkan benar-benar memicumultiplier effectalias efek penggandaan kredit dari perbankan ke sektor produktif, seperti UMKM, manufaktur, dan perdagangan.

"Dengan asumsi rasio penyaluran kredit atauloan multipliersekitar 3 sampai 4 kali dari dana penempatan, Rp100 triliun secara potensial bisa mendorong tambahan kredit hingga Rp300 triliun hingga Rp400 triliun," ujarnya kepadaBisnis, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, di tengah kondisi pertumbuhan kredit perbankan yang saat ini berada pada kisaran 9%—10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan likuiditas yang relatif ketat di sejumlah bank, injeksi dari pemerintah memang dapat menjaga momentum pembiayaan.

Kendati demikian, efektivitas stimulus tersebut sangat bergantung pada desain penyaluran dan target sektornya. Rizal mewanti-wanti, penempatan dana tersebut harus diikuti dengan kewajiban penyaluran kredit ke sektor prioritas.

"Jika hanya memperkuat likuiditas tanpa kewajiban penyaluran ke sektor prioritas maka dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bisa terbatas dan lebih bersifat window dressing likuiditas [pemanis di laporan keuangan perbankan tanpa memberikan dampak nyata bagi perekonomian riil]," tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menyoroti sumber dana penempatan yang disebut-sebut berasal dari anggaran belanja yang belum terealisasi, bukan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Kondisi ini, sambungnya, memunculkan asumsi bahwa kebijakan tersebut justru mencerminkan lambatnya penyerapan belanja pemerintah.

Akibatnya, dana yang sejatinya ditujukan untuk mendongkrak aktivitas ekonomi secara langsung melalui belanja publik, malah beralih fungsi menjadi dana yang sementara 'diparkir' di sistem perbankan. Stimulus yang diharapkan justru lebih bersifat administratif ketimbang struktural.

Di samping itu, sifat penempatan dana yang ingin dirancang fleksibel dan berjangka pendek juga berisiko untuk stabilitas perbankan. Menurut Rizal, terdapat risiko ketidaksesuaian likuiditas bagi bank apabila dana tersebut ditarik secara tiba-tiba ketika pemerintah tengah membutuhkan kas untuk operasional belanja.

Bank yang telanjur menyalurkan kredit berbasis dana tersebut pun berpotensi menghadapi tekanan likuiditas yang serius apabila manajemen risikonya tidak dikelola secara hati-hati.

Dari kacamata tata kelola fiskal, Indef mendorong adanya transparansi yang kuat atas kebijakan ini. Rizal menekankan pentingnya transparansi untuk mencegah timbulnya persepsi publik bahwa pemerintah sedang menggunakan perbankan sebagai instrumen pembiayaan tidak langsung terhadap defisit atau program tertentu.

"Agar efektif, penempatan dana seperti ini sebaiknya disertai persyaratan penyaluran kredit yang jelas, monitoring yang ketat, dan batas waktu yang terukur, sehingga benar-benar berfungsi sebagai stimulus ekonomi, bukan sekadar manajemen kas pemerintah," tutup Rizal.

Rencana Purbaya

Sebelumnya, Purbaya berencana menambah penempatan dana pemerintah di perbankan senilai Rp100 triliun. Dia menyebut penempatan dana ini berbeda dengan dana yang sudah masuk ke Himbara pada September 2025.

Sekadar informasi, Purbaya telah menempatkan dana pemerintah senilai total Rp276 triliun ke Himbara sejak September 2025. Purbaya juga telah memperpanjang penempatan Rp200 triliun dari awalnya hanya sampai Maret menjadi September 2026.

"Nanti mungkin [ditambah] Rp100 triliun lagi yang bisa keluar masuk-keluar masuk. Artinya tidak diberikan dalam deposit yang jangka panjang, tetapi jangka lebih pendek dan fleksibel," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain dengan jangka lebih pendek dan fleksibilitas yang lebih tinggi, penempatan tambahan dana pemerintah Rp100 triliun ini rencananya berasal dari anggaran belanja pemerintah yang belum digunakan.

Adapun dana Rp200 triliun yang sudah diperpanjang hingga September mendatang itu merupakan simpanan kas pemerintah di BI, yang berada di luar pos belanja APBN.

"Itu dari uang kita [anggaran belanja] sendiri, yang belumdibelanjain, taruh di situ. Daripada saya taruh di BI, perbankanenggakpunya akses," papar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menerima kedatangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Negara pada Rabu (4/3/2026). Dasco membawa aspirasi dari DPR terkait dengan ketahanan pangan hingga masalah geopolitik yang terjadi saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Prabowo menerima aspirasi yang disampaikan DPR melalui Wakil Ketua DPR terkait sejumlah perkembangan terbaru di masyarakat. Dibahas sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Dalam pembicaraan tersebut, Bapak Presiden menerima aspirasi dari DPR melalui Wakil Ketua DPR terkait isu-isu terbaru di masyarakat, antara lain kesiapan pasokan dan harga bahan pangan pelaksanaan stimulus ekonomi, ketersediaan cadangan minyak dan gas LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta isu terkait situasi geopolitik di dalam dan luar negeri,” kata Teddy.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan parlemen merupakan upaya guna memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

Sebelumnya, Prabowo juga memanggil sejumlah jajaran menterinya ke Istana Negara untuk membahas berbagai persoalan seperti dampak kondisi geopolitik perang Iran vs AS dan Israel hingga kesiapan stok pangan jelang Lebaran.

Pada pekan ini, Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Negara. Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara untuk melaporkan dampak kondisi geopolitik terhadap ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, seiring dengan perang Iran dengan Israel-AS, dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Oleh karena itu, pemerintah melakukan antisipasi terkait pasokan minyak dunia.

"Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran," ujar Bahlil.

Bahlil pun menjelaskan Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar rapat membahas terkait dampak kondisi geopolitik itu.

Prabowo pun beberapa kali memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada pekan ini guna memastikan harga dan stok pangan terkendali selama Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini.

"Stok pangan dimonitor secara ketat. Saya diperintahkan [Presiden Prabowo] untuk keliling, ya, memastikan pangan, MBG [Makan Bergizi Gratis], Kopdes [Kopdes], kemudian pengolahan sampah berlangsung dengan baik. Tentu juga sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau dan harga tidak boleh naik," kata Zulhas.