REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengalami perlambatan sebesar 0,21 persen apabila konflik Timur Tengah yang disertai dengan lonjakan harga energi global berlanjut hingga akhir tahun ini. Direktur Program Indef Eisha M. Rachbini dalam seminar di Jakarta, Kamis (25/6/2026), mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada hasil simulasi model computable general equilibrium (CGE) yang disusun tim Indef untuk mengukur dampak guncangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam skenario pertama, yakni konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga akhir 2026 dan memicu lonjakan harga energi global, dengan asumsi harga minyak dunia naik 30 persen dari baseline 70 dolar AS per barel, maka indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan meningkat 0,28 persen.

Pada saat yang sama, upah riil diperkirakan turun 0,26 persen, ekspor terkontraksi 2,44 persen, sementara impor melonjak 7,80 persen akibat kenaikan kebutuhan dan biaya energi.

“Karena ketika harga minyak bumi naik maka daya beli akan tergerus, inflasi naik, sehingga upah riil juga turun. Ekspor juga akan turun karena impornya akan semakin banyak. Walaupun kita juga memiliki komoditas ekspor yang naik, tetapi ada kontraksi dari impor pembelian BBM yang sangat tinggi,” jelas dia.

Selanjutnya, investasi diperkirakan meningkat 1,20 persen, namun pertumbuhan ekonomi tetap melambat 0,21 persen.

Skenario kedua menggambarkan perlambatan ekonomi negara mitra utama. Dengan asumsi permintaan impor dari negara tujuan ekspor Indonesia turun 5 persen, IHK diperkirakan naik 0,11 persen, upah riil turun 0,29 persen, dan investasi meningkat 0,36 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengandalkan diskon tarif transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat selama musim libur sekolah. Namun, ruang kebijakan tersebut untuk meredam inflasi transportasi dinilai masih terbatas dan menghadapi sejumlah hambatan.

Diskon tiket kereta api, kapal laut, hingga insentif pajak tiket pesawat yang disiapkan pemerintah memang dapat menahan kenaikan tarif yang dibayar konsumen. Namun, sektor transportasi masih menghadapi tekanan biaya operasional yang tinggi, terutama akibat kenaikan harga energi yang membatasi efektivitas stimulus.

Pemerintah tercatat mengalokasikan stimulus transportasi senilai Rp2,04 triliun untuk periode libur sekolah 2026 dan Natal-Tahun Baru 2026/2027. Paket tersebut mencakup diskon tiket kereta api ekonomi sebesar 30%, diskon tarif dasar kapal Pelni 30%, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP, hingga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan tersebut disiapkan lebih awal agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Selain menjaga daya beli, pemerintah juga berharap mobilitas masyarakat selama masa liburan meningkat.

“Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujarnya.

Kebijakan itu diterapkan ketika kelompok transportasi masih menjadi salah satu penyumbang tekanan inflasi. Pada Mei 2026, inflasi transportasi tercatat 0,61% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,28%.

Meski lebih rendah dibandingkan April yang mencapai 0,99%, tekanan harga masih terlihat pada subkelompok jasa angkutan penumpang yang mencatat inflasi 1,08% setelah melonjak 4,39% pada bulan sebelumnya akibat kenaikan harga avtur.

Dalam dua tahun terakhir, inflasi transportasi selama periode libur sekolah relatif terkendali. Pada Juni dan Juli 2025, inflasi transportasi masing-masing tercatat 0,07% dan 0%. Sementara pada Juni dan Juli 2024, inflasi berada di level 0,11% dan 0,03%.

Peredam, Bukan Pengubah Arah

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai stimulus tarif transportasi lebih berperan sebagai peredam tekanan harga dibandingkan sebagai faktor yang mampu membalikkan tren inflasi secara signifikan.

Menurut dia, selama diskon benar-benar diteruskan ke harga akhir yang dibayar konsumen, dampaknya akan langsung mengurangi tekanan pada indeks harga transportasi.

“Diskon tiket berfungsi sebagai peredam,” katanya, Selasa (23/6/2026).

Josua menilai terdapat paradoks dalam kebijakan tersebut. Tarif yang lebih murah berpotensi meningkatkan permintaan perjalanan selama musim liburan. Namun kenaikan permintaan yang lebih cepat dibandingkan kapasitas yang tersedia dapat menghadirkan tekanan harga pada sejumlah rute padat.

Dia melihat efek penahan inflasi kemungkinan lebih terasa pada moda kereta api dan kapal laut karena diskon diberikan langsung terhadap tarif. Sementara itu, sektor penerbangan masih menghadapi tekanan dari harga avtur, kurs rupiah, serta lonjakan permintaan musiman.

Menurut Josua, tekanan inflasi transportasi saat ini berasal dari kombinasi antara biaya yang masih tinggi dan meningkatnya permintaan perjalanan. Sebelum program stimulus berjalan, inflasi jasa angkutan sudah lebih dulu terdorong oleh kenaikan biaya energi dan operasional.

Mobilitas Naik, Biaya Tetap Membayangi

Sejumlah indikator menunjukkan mobilitas masyarakat memang mulai meningkat setelah program stimulus diberlakukan.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memperkirakan sebanyak 693.690 penumpang akan memperoleh manfaat dari program diskon tarif transportasi laut. Hingga saat ini, penjualan tiket untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus telah mencapai 239.214 penumpang.

Di sektor perkeretaapian, dari kapasitas 1,17 juta tempat duduk yang disediakan selama masa program, sebanyak 701.965 tiket atau hampir 60% telah terjual per 23 Juni 2026. Relasi Lempuyangan-Pasarsenen dan Pasarsenen-Lempuyangan menjadi rute dengan volume penumpang tertinggi.

Sementara itu, InJourney Airports memperkirakan jumlah penumpang pesawat selama periode libur sekolah mencapai 5,46 juta orang atau meningkat sekitar 9,72% dibandingkan hari normal. Jumlah penerbangan juga diproyeksikan tumbuh 6,25% menjadi sekitar 41.000 penerbangan.

Meski mobilitas meningkat, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tekanan inflasi transportasi pada periode libur sekolah kali ini masih banyak didorong oleh faktor biaya dibandingkan lonjakan permintaan.

Menurut dia, paket stimulus tahun ini sebenarnya berpotensi memberikan efek penahan inflasi yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya karena pemerintah memperbesar insentif tiket pesawat melalui skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%.

Sayangnya, kondisi tersebut berhadapan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi dan avtur yang mengikuti penguatan harga minyak dunia.

“Kenaikan biaya bahan bakar tersebut langsung meningkatkan biaya operasional transportasi, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum,” ujarnya.

Yusuf menilai sebagian manfaat stimulus pada akhirnya hanya digunakan sebagai kompensasi kenaikan biaya operasional, sehingga tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi penurunan tarif yang lebih dalam.

Dia memperkirakan peningkatan permintaan perjalanan memang akan terjadi selama periode libur sekolah. Namun, faktor tersebut belum menjadi sumber utama tekanan inflasi transportasi.

“Inflasi transportasi masih lebih didorong oleh faktor biaya atau cost-push daripada lonjakan permintaan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa dampak permintaan yang lebih besar justru berpotensi muncul pada sektor pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan jasa rekreasi di daerah tujuan wisata yang mengalami lonjakan kunjungan selama musim liburan.

Dengan kondisi tersebut, stimulus transportasi berpotensi membantu menahan laju inflasi kelompok transportasi yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu sumber tekanan harga. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada perkembangan biaya energi yang masih membayangi sektor transportasi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 akan melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, proyeksinya masih cukup optimistis di angka 5 persen.

“Kami memproyeksikan untuk kuartal II 2026, dengan beberapa poin tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke sekitar 5 persen,” ungkap Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 bertajuk Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2026).

Eisha menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia untuk bisa mempertahankan, atau bahkan mendongkrak, angka pertumbuhan ekonomi. Utamanya yakni soal tingginya ketidakpastian geopolitik.

“Setengah tahun pertama, kita dihadapkan pada geopolitik yang tidak menentu. Naik turunnya kondisi geopolitik menimbulkan risiko yang sangat tinggi, uncertainty sangat tinggi, terlihat sekali dari indeks geopolitik dan uncertainty index yang menjulang tinggi,” tuturnya.

Ketidakpastian geopolitik dinilai tetap tinggi, meskipun ada kabar mengenai gencatan senjata dan perdamaian antarnegara yang berkonflik, yakni AS dan sekutunya dengan Iran dan sekutunya. Menurutnya, menganggap konflik benar-benar berakhir sama dengan menyederhanakan bahwa risiko tidak akan ada.

“Uncertainty ini masih tetap ada, sehingga menjadi risiko dan tantangan untuk 2026 ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ketidakpastian geopolitik tersebut akan menyebabkan disrupsi pasokan global. Rantai pasok global akan terganggu, membuat biaya distribusi semakin tinggi sehingga mendorong harga energi dan harga komoditas terkerek.

Eisha menyebut, ada tiga jalur dampak dari meningkatnya harga energi. Pertama, tekanan terhadap biaya produksi dan biaya fiskal. Kedua, dampak terhadap perdagangan dan supply chain yang meningkatkan biaya logistik, yang pada gilirannya memicu inflasi dan menekan daya beli. Ketiga, dampak terhadap investasi dan sektor keuangan. Indef menilai ketidakpastian global akan berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan dan investasi ke depan.

“Kalau kita lihat di kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen terlihat cukup tinggi, tetapi ini hanya bersifat sementara,” ungkapnya.

Hal itu terlihat, antara lain, dari pengeluaran pemerintah yang pada kuartal I 2026 mengalami low base effect. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pengeluaran pada kuartal I 2026 tampak kontras dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal I 2026 angkanya sebesar 0,04 persen, sedangkan pada kuartal I 2025 sebesar 1,26 persen.

Kemudian, sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga terpantau tidak terlalu tinggi, padahal pada kuartal tersebut terdapat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang notabene dapat mendorong ekonomi lebih tinggi.

“Sehingga, pada kuartal-kuartal berikutnya akan makin sulit didorong. Kita tidak bisa menemukan efek seperti ini direplikasi di kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV sepanjang 2026 ini. Kami menilai, di kuartal selanjutnya ada tantangan-tantangan apakah pertumbuhan ini akan tetap sustain,” terangnya.

Sebab, Eisha menuturkan, ruang fiskal akan semakin sempit. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari–Mei 2026 tercatat sudah mencapai 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, defisit baru berada di angka 0,09 persen.

Hal itu menunjukkan pengeluaran pemerintah sangat besar pada awal tahun, yakni melalui program-program prioritas yang menggunakan anggaran jumbo. Selain itu, terdapat pula beban subsidi dan kompensasi di tengah harga energi yang sangat tinggi. Pemerintah diketahui telah menggelontorkan dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 203 triliun sepanjang Januari–Mei 2026, atau sekitar 45 persen dari pagu APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 akan tetap stabil dan resilien di kisaran 5,2% secara tahunan (year-on-year/YoY), meskipun dibayangi oleh tren suku bunga tinggi dan ketidakpastian global yang masih persisten.

Temuan tersebut terekam dalam laporan BIG Consensus Insights yang dirilis oleh DataIndonesia.id, bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG). Laporan ini menghimpun pandangan dari 20 ahli ekonomi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan pada Juni 2026.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani menjelaskan BIG Consensus Insights 2026 merupakan laporan yang ditujukan untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara mendalam.

Hariyadi memaparkan bahwa ekonomi Tanah Air masih melaju kencang, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% pada kuartal I/2026—pencapaian tertinggi kedua dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan akselerasi belanja strategis pemerintah.

Kendati demikian, belakangan perekonomian harus dihadapkan pada berbagai ketidakpastian global. Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (2014-2023) ini mencontohkan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari lalu berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang akhirnya memberi tekanan fiskal akibat pembengkakan subsidi energi.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pasar keuangan, dinamika nilai tukar rupiah, serta berbagai tantangan di pasar modal, termasuk isu transparansi yang sempat memengaruhi proses rebalancing indeks MSCI Indonesia.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita sedang menjalani era ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya," jelas Hariyadi dalam forum BIG Economic Insights 2026, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Oleh sebab itu, Bisnis Indonesia Group meminta pendapat 20 ekonom dan analis terkemuka untuk memberikan proyeksi dan arah indikator makroekonomi nasional pada tahun ini.

Pertumbuhan Stabil

Berdasarkan hasil konsensus, median proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2026 dan keseluruhan tahun 2026 dipatok pada level yang sama, yakni sebesar 5,20% YoY. Adapun rentang proyeksi ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 berada pada kisaran 5,00% hingga 5,40%.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan eksternal dan suku bunga tinggi masih membayangi, ekonomi domestik masih diperkirakan mampu bertahan di sekitar level 5%," tulis laporan yang dirilis pada Rabu (24/6/2026).

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Pada kuartal II/2026, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga masing-masing menyumbang porsi terbesar sebagai motor utama pertumbuhan sebesar 35,71%, disusul oleh investasi sebesar 25%.

Dari sisi sektoral, sektor perdagangan menjadi penyumbang paling dominan dengan porsi 19,61%, diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum sebesar 17,65%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 13,73%.

Untuk prospek keseluruhan tahun 2026, konsumsi pemerintah diproyeksikan tetap menjadi faktor penopang yang paling dominan (33,33%), diikuti oleh konsumsi rumah tangga (30,30%), investasi (27,27%), dan ekspor yang berkontribusi paling minim (9,09%).

Sikap Moneter Ketat

Di sisi kebijakan moneter, konsensus menunjukkan dinamika ekspektasi yang cukup agresif menyusul langkah Bank Indonesia (BI) yang mengerek suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin pada Mei—Juni 2026 menjadi 5,75%.

Langkah BI ini berlangsung lebih cepat dari perkiraan sebagian besar panelis yang sebelumnya memproyeksikan perubahan suku bunga baru akan dieksekusi pada kuartal III/2026.

Ke depan, mayoritas ekonom meyakini bank sentral akan tetap mempertahankan sikap (stance) kebijakan yang ketat: sebanyak 80% panelis (12 dari 15 ekonom) memperkirakan arah kebijakan BI masih cenderung hawkish hingga akhir 2026; hanya 20% ekonom yang melihat arah kebijakan akan bergeser menjadi netral.

Sikap ketat ini diperkirakan akan terus dipertahankan guna memitigasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, mengelola dinamika arus modal asing, serta merespons ketidakpastian eksternal yang masih tinggi.

Risiko Inflasi Mengintai

Terkait dengan pergerakan harga, inflasi domestik dinilai cenderung terkendali, di mana hingga Mei 2026 inflasi tercatat sebesar 3,08% YoY.

Untuk proyeksi hingga tutup tahun 2026, pandangan ekonom tampak terbelah. Sebanyak 53,33% ekonom memperkirakan tingkat inflasi akan tetap sejalan dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu di kisaran 2,5±1%.

Sementara itu, 46,67% dari panelis lainnya memproyeksikan bahwa inflasi berisiko melampaui target proyeksi APBN.

Para ekonom menggarisbawahi bahwa ruang kenaikan inflasi pada paruh kedua tahun ini perlu diantisipasi secara cermat. Risiko utama yang berpotensi memicu lonjakan inflasi bersumber dari gejolak harga energi atau komoditas global, yang disoroti oleh 57,10% panelis.

Faktor risiko lainnya secara berurutan mencakup gejolak harga pangan atau volatile food (21,40%), pelemahan nilai tukar rupiah (14,30%), dan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices (7,10%).

Berikut 20 ekonom dan Analis yang tergabung dalam panelis BIG Consensus Insights

1. Andry Asmoro – Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Ahmad Mikail Zaini – Kepala Ekonom PT Sucor Sekuritas

3. Enrico Tanuwidjaja – Ekonom UOB Indonesia

4. Dipo Satria Ramli – Ekonom Core Indonesia

5. Leo Putra – Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

6. Myrdal Gunarto – Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

7. Winang Budoyo – Kepala Ekonom Perbanas

8. Radhika Rao – Ekonom Eurozone, India & Indonesia DBS

9. Anton Hendranata – Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Direktur Utama BRI Research Institute

10. Hosianna E. Situmorang – Ekonom PT Bank Danamon Tbk.

11. William Simadiputra – Indonesia's Head of Research, DBS Group Research

12. Sunarsip – Ekonom Senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

13. Fakhrul Fulvian – Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas Tbk.

14. Fikri C. Permana – Head of Equity Research KB Valbury Sekuritas

15. Lintang N. – Ekonom PT Bahana Sekuritas

16. Rully Arya Wisnubroto – Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

17. Josua Pardede – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk.

18. M. Rizal Taufikurahman – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

19. Piter Abdullah – Ekonom Prasasti

20. David Sumual – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 akan tetap stabil dan resilien di kisaran 5,2% secara tahunan (year-on-year/YoY), meskipun dibayangi oleh tren suku bunga tinggi dan ketidakpastian global yang masih persisten.

Temuan tersebut terekam dalam laporan BIG Consensus Insights yang dirilis oleh DataIndonesia.id, bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG). Laporan ini menghimpun pandangan dari 20 ahli ekonomi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan pada Juni 2026.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani menjelaskan BIG Consensus Insights 2026 merupakan laporan yang ditujukan untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara mendalam.

Hariyadi memaparkan bahwa ekonomi Tanah Air masih melaju kencang, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% pada kuartal I/2026—pencapaian tertinggi kedua dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan akselerasi belanja strategis pemerintah.

Kendati demikian, belakangan perekonomian harus dihadapkan pada berbagai ketidakpastian global. Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (2014-2023) ini mencontohkan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari lalu berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang akhirnya memberi tekanan fiskal akibat pembengkakan subsidi energi.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pasar keuangan, dinamika nilai tukar rupiah, serta berbagai tantangan di pasar modal, termasuk isu transparansi yang sempat memengaruhi proses rebalancing indeks MSCI Indonesia.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita sedang menjalani era ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya," jelas Hariyadi dalam forum BIG Economic Insights 2026, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Oleh sebab itu, Bisnis Indonesia Group meminta pendapat 20 ekonom dan analis terkemuka untuk memberikan proyeksi dan arah indikator makroekonomi nasional pada tahun ini.

Pertumbuhan Stabil

Berdasarkan hasil konsensus, median proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2026 dan keseluruhan tahun 2026 dipatok pada level yang sama, yakni sebesar 5,20% YoY. Adapun rentang proyeksi ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 berada pada kisaran 5,00% hingga 5,40%.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan eksternal dan suku bunga tinggi masih membayangi, ekonomi domestik masih diperkirakan mampu bertahan di sekitar level 5%," tulis laporan yang dirilis pada Rabu (24/6/2026).

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Pada kuartal II/2026, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga masing-masing menyumbang porsi terbesar sebagai motor utama pertumbuhan sebesar 35,71%, disusul oleh investasi sebesar 25%.

Dari sisi sektoral, sektor perdagangan menjadi penyumbang paling dominan dengan porsi 19,61%, diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum sebesar 17,65%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 13,73%.

Untuk prospek keseluruhan tahun 2026, konsumsi pemerintah diproyeksikan tetap menjadi faktor penopang yang paling dominan (33,33%), diikuti oleh konsumsi rumah tangga (30,30%), investasi (27,27%), dan ekspor yang berkontribusi paling minim (9,09%).

Sikap Moneter Ketat

Di sisi kebijakan moneter, konsensus menunjukkan dinamika ekspektasi yang cukup agresif menyusul langkah Bank Indonesia (BI) yang mengerek suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin pada Mei—Juni 2026 menjadi 5,75%.

Langkah BI ini berlangsung lebih cepat dari perkiraan sebagian besar panelis yang sebelumnya memproyeksikan perubahan suku bunga baru akan dieksekusi pada kuartal III/2026.

Ke depan, mayoritas ekonom meyakini bank sentral akan tetap mempertahankan sikap (stance) kebijakan yang ketat: sebanyak 80% panelis (12 dari 15 ekonom) memperkirakan arah kebijakan BI masih cenderung hawkish hingga akhir 2026; hanya 20% ekonom yang melihat arah kebijakan akan bergeser menjadi netral.

Sikap ketat ini diperkirakan akan terus dipertahankan guna memitigasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, mengelola dinamika arus modal asing, serta merespons ketidakpastian eksternal yang masih tinggi.

Risiko Inflasi Mengintai

Terkait dengan pergerakan harga, inflasi domestik dinilai cenderung terkendali, di mana hingga Mei 2026 inflasi tercatat sebesar 3,08% YoY.

Untuk proyeksi hingga tutup tahun 2026, pandangan ekonom tampak terbelah. Sebanyak 53,33% ekonom memperkirakan tingkat inflasi akan tetap sejalan dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu di kisaran 2,5±1%.

Sementara itu, 46,67% dari panelis lainnya memproyeksikan bahwa inflasi berisiko melampaui target proyeksi APBN.

Para ekonom menggarisbawahi bahwa ruang kenaikan inflasi pada paruh kedua tahun ini perlu diantisipasi secara cermat. Risiko utama yang berpotensi memicu lonjakan inflasi bersumber dari gejolak harga energi atau komoditas global, yang disoroti oleh 57,10% panelis.

Faktor risiko lainnya secara berurutan mencakup gejolak harga pangan atau volatile food (21,40%), pelemahan nilai tukar rupiah (14,30%), dan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices (7,10%).

Berikut 20 ekonom dan Analis yang tergabung dalam panelis BIG Consensus Insights

1. Andry Asmoro – Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Ahmad Mikail Zaini – Kepala Ekonom PT Sucor Sekuritas

3. Enrico Tanuwidjaja – Ekonom UOB Indonesia

4. Dipo Satria Ramli – Ekonom Core Indonesia

5. Leo Putra – Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

6. Myrdal Gunarto – Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

7. Winang Budoyo – Kepala Ekonom Perbanas

8. Radhika Rao – Ekonom Eurozone, India & Indonesia DBS

9. Anton Hendranata – Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Direktur Utama BRI Research Institute

10. Hosianna E. Situmorang – Ekonom PT Bank Danamon Tbk.

11. William Simadiputra – Indonesia's Head of Research, DBS Group Research

12. Sunarsip – Ekonom Senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

13. Fakhrul Fulvian – Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas Tbk.

14. Fikri C. Permana – Head of Equity Research KB Valbury Sekuritas

15. Lintang N. – Ekonom PT Bahana Sekuritas

16. Rully Arya Wisnubroto – Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

17. Josua Pardede – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk.

18. M. Rizal Taufikurahman – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

19. Piter Abdullah – Ekonom Prasasti

20. David Sumual – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2026 mengalami kemunduran signifikan.

Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 ekonomi dunia, turun dari posisi ke-40 pada 2025 dan jauh di bawah posisi ke-27 yang pernah dicapai pada 2024. Dalam dua tahun terakhir, Indonesia kehilangan 21 tingkat dalam pemeringkatan daya saing global tersebut.

Penurunan tersebut terjadi di tengah kondisi ekonomi yang secara makro masih relatif solid. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi riil 5,1%, inflasi 1,91%, tingkat pengangguran 4,85%, serta memiliki ukuran ekonomi mencapai US$1,45 triliun.

Namun, laporan IMD menunjukkan bahwa ukuran ekonomi dan pertumbuhan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi produktivitas, kualitas institusi, efisiensi dunia usaha, serta daya saing jangka panjang.

Temuan ini menjadi semakin relevan di tengah gejolak pasar keuangan domestik pada 2026 yang ditandai pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS, keluarnya modal asing, dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kredibilitas kebijakan serta tata kelola ekonomi nasional.

Apa posisi Indonesia dalam peringkat daya saing dunia?

Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 negara pada IMD World Competitiveness Ranking 2026. Posisi tersebut memburuk dibandingkan:

• 2022: peringkat 44
• 2023: peringkat 34
• 2024: peringkat 27
• 2025: peringkat 40
• 2026: peringkat 48

Dengan kata lain, Indonesia kehilangan 21 posisi hanya dalam dua tahun sejak mencapai posisi terbaiknya di peringkat 27 pada 2024.

Seberapa Buruk Posisi Indonesia Dibanding Negara Lain?

Posisi Indonesia terlihat semakin menantang ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

Dalam kelompok Asia-Pasifik yang mencakup 15 ekonomi, Indonesia berada di peringkat ke-14, hanya berada di atas satu negara lain dalam kelompok tersebut, yakni Mongolia.

Sementara itu, di antara negara ASEAN yang masuk dalam pemeringkatan IMD 2026, Indonesia menempati posisi paling bawah.

Mengapa Peringkat Indonesia Turun Tajam?

Penurunan Indonesia bukan terutama disebabkan oleh memburuknya kinerja ekonomi.

Empat pilar utama daya saing Indonesia pada 2026 menunjukkan gambaran yang cukup kontras:

Fakta yang paling mencolok adalah anjloknya Efisiensi Bisnis (Business Efficiency) dari posisi 26 menjadi 50 hanya dalam satu tahun. Jika dibandingkan dengan posisi 2024, indikator ini telah turun dari peringkat 14 menjadi 50 atau merosot 36 tingkat dalam dua tahun.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan lagi sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan produktivitas, kualitas manajemen, akses pembiayaan, efisiensi operasional, dan kemampuan dunia usaha menciptakan nilai tambah.

Mengapa Ini Menjadi Paradoks?

Laporan IMD memperlihatkan adanya paradoks yang cukup menarik.

Indonesia masih memiliki sejumlah indikator yang relatif kuat:

• Pertumbuhan ekonomi riil 5,1% (peringkat 10 dunia)
• Populasi 284,44 juta jiwa (peringkat 4)
• Angkatan kerja 155,27 juta orang (peringkat 4)
• Inflasi 1,91%
• PDB sebesar US$1,45 triliun (peringkat 16 dunia)

Namun, peringkat daya saing keseluruhan hanya berada di posisi ke-48 dunia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa skala pasar yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan produktivitas, pendapatan per kapita, inovasi, dan efisiensi usaha.

Sumber: IMD.org.

Apa Kelemahan Terbesar Indonesia?

Laporan IMD menunjukkan sejumlah indikator yang masih menjadi titik lemah struktural Indonesia.

Beberapa subfaktor dengan peringkat terendah meliputi:

• Pendidikan: peringkat 63
• Infrastruktur ilmiah: peringkat 65
• Sikap dan nilai (Attitudes & Values): peringkat 53
• Produktivitas dan efisiensi: peringkat 54
• Keuangan: peringkat 55
• Praktik manajemen: peringkat 53
• Infrastruktur teknologi: peringkat 48

Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia, inovasi, riset, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Apa Kekuatan Indonesia?

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan relatif.

Beberapa indikator yang memperoleh peringkat cukup baik antara lain:

• Stabilitas harga: peringkat 10
• Kebijakan pajak: peringkat 25
• Ekonomi domestik: peringkat 24
• Ketenagakerjaan: peringkat 28
• Keuangan publik: peringkat 37

Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi makroekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Namun, kekuatan tersebut belum cukup untuk mengimbangi berbagai kelemahan pada aspek produktivitas, institusi, inovasi, dan efisiensi bisnis.

Apa Tantangan yang Dicatat IMD untuk Indonesia?

IMD mencatat lima tantangan utama yang perlu dicermati Indonesia pada 2026:

1. Konfrontasi ekonomi global yang mengancam keamanan energi nasional.
2. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan.
3. Penyesuaian atau realokasi anggaran pemerintah.
4. Infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai.
5. Keterbatasan sumber pembiayaan.

Tantangan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya volatilitas pasar keuangan domestik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta meningkatnya perhatian investor terhadap kualitas tata kelola dan kredibilitas kebijakan ekonomi.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Laporan IMD 2026 menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia tidak terletak pada ukuran pasar atau kemampuan mencatat pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang lebih besar justru berada pada kemampuan meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas institusi, memperbaiki kompetensi sumber daya manusia, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan efisiensi dunia usaha.

Dalam konteks persaingan global yang semakin bertumpu pada inovasi, teknologi, dan kualitas tata kelola, faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu utama kemampuan Indonesia untuk memperbaiki posisi daya saingnya pada tahun-tahun mendatang.

Fakta Penting

• Indonesia berada di peringkat ke-48 dari 70 ekonomi dalam IMD World Competitiveness 2026.
• Posisi Indonesia turun delapan tingkat dibandingkan 2025 dan merosot 21 tingkat dibandingkan 2024.
• Indonesia berada di posisi ke-14 dari 15 ekonomi Asia-Pasifik yang dicakup IMD.
• Indonesia menjadi negara dengan peringkat terendah di antara negara ASEAN yang masuk dalam pemeringkatan IMD 2026.
• Kinerja ekonomi Indonesia tetap berada di peringkat 24, tetapi efisiensi bisnis anjlok dari posisi 26 menjadi 50.
• Pendidikan, infrastruktur ilmiah, produktivitas, dan pembiayaan menjadi sejumlah area yang masih tertinggal.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil pengolahan dan peringkasan dokumen IMD World Competitiveness Yearbook 2026 dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Seluruh fakta, data, dan angka yang disajikan merujuk pada sumber yang disebutkan dalam laporan dan telah melalui proses penyuntingan redaksional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah saat penutupan perdagangan Selasa (22/6/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda terdepresiasi 39 poin atau 0,22 persen ke level Rp 17.843 per dollar Amerika Serikat (AS).

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai inflasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pelemahan kurs rupiah.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya memproyeksikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo, akan memberikan andil terhadap peningkatan inflasi.

“Saat ini terdapat sejumlah faktor risiko inflasi yang mencuat dan menjadi perhatian bank sentral,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Senin sore ini.

Tantangan utama berasal dari rambatan global berupa transmisi harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau yang lazim disebut sebagai imported inflation.

Faktor rambatan global itu secara langsung berdampak pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti yang tecermin dari kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi baru-baru ini.

Faktor risiko kedua yang tengah diwaspadai adalah potensi gangguan cuaca.

Fenomena El Nino diperkirakan akan melanda Indonesia pada periode akhir Juni hingga Oktober atau November mendatang.

Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi memberikan tekanan pada kelompok harga pangan bergejolak (volatile food).

Meski demikian, BI menilai risiko dari sisi hulu pertanian, seperti lonjakan harga pupuk, dapat diredam karena kapasitas produksi pupuk domestik dinilai masih sangat mencukupi.

Oleh sebab itu, BI mengonfirmasi bahwa laju inflasi memang mulai menunjukkan tren peningkatan.

Namun, Aida memastikan proyeksi inflasi tetap terjangkar dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh bank sentral dan pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen atau maksimal berada di level 3,5 persen.

Di sisi global, sentimen pasar sempat terguncang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran mengenai potensi aksi militer tambahan apabila Teheran tidak mengambil langkah untuk mengendalikan kelompok Hizbullah yang beroperasi di Lebanon.

Pernyataan tersebut muncul ketika Wakil Presiden AS JD Vance membuka babak baru pembicaraan diplomatik dengan perwakilan Iran di Swiss.

Namun, pembicaraan antara AS dan Iran di Swiss berakhir dengan sejumlah perkembangan yang dinilai meredakan kekhawatiran pasar.

Teheran menyatakan telah memperoleh pengecualian untuk ekspor minyak dan produk petrokimia, sehingga mengurangi kekhawatiran mengenai potensi kekurangan pasokan energi global.

Kondisi tersebut turut menekan harga minyak mentah.

Para pejabat tinggi AS dan Iran menyelesaikan putaran pertama pembicaraan mereka di Swiss pada Senin.

Menurut para mediator, perundingan tersebut dimulai sejak Minggu berdasarkan nota kesepahaman yang dicapai pekan lalu untuk memperpanjang gencatan senjata yang rapuh sejak April setidaknya selama 60 hari ke depan.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa “kemajuan yang baik” telah dicapai dalam pembicaraan multilateral di Swiss.

Sementara itu, mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut para negosiator telah menyepakati peta jalan menuju kesepakatan yang lebih luas.

Diskusi teknis dijadwalkan berlanjut sepanjang pekan ini.

Pasar juga akan mencermati sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat pada pekan ini, terutama perkiraan final Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2026 serta data Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (Core Personal Consumption Expenditures/PCE), yang merupakan indikator inflasi pilihan Federal Reserve (The Fed). Data tersebut akan menjadi petunjuk baru mengenai arah kebijakan moneter AS ke depan.

Sebagai langkah mitigasi, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Terkait stabilitas harga kelompok volatile food, upaya antisipasi dilakukan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dikoordinasikan secara intensif bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah saat penutupan perdagangan Selasa (22/6/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang Garuda terdepresiasi 39 poin atau 0,22 persen ke level Rp 17.843 per dollar Amerika Serikat (AS).

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai inflasi menjadi salah satu faktor yang mendorong pelemahan kurs rupiah.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya memproyeksikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo, akan memberikan andil terhadap peningkatan inflasi.

“Saat ini terdapat sejumlah faktor risiko inflasi yang mencuat dan menjadi perhatian bank sentral,” ujar Ibrahim kepada wartawan, Senin sore ini.

Tantangan utama berasal dari rambatan global berupa transmisi harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau yang lazim disebut sebagai imported inflation.

Faktor rambatan global itu secara langsung berdampak pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti yang tecermin dari kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi baru-baru ini.

Faktor risiko kedua yang tengah diwaspadai adalah potensi gangguan cuaca.

Fenomena El Nino diperkirakan akan melanda Indonesia pada periode akhir Juni hingga Oktober atau November mendatang.

Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi memberikan tekanan pada kelompok harga pangan bergejolak (volatile food).

Meski demikian, BI menilai risiko dari sisi hulu pertanian, seperti lonjakan harga pupuk, dapat diredam karena kapasitas produksi pupuk domestik dinilai masih sangat mencukupi.

Oleh sebab itu, BI mengonfirmasi bahwa laju inflasi memang mulai menunjukkan tren peningkatan.

Namun, Aida memastikan proyeksi inflasi tetap terjangkar dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh bank sentral dan pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen atau maksimal berada di level 3,5 persen.

Di sisi global, sentimen pasar sempat terguncang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran mengenai potensi aksi militer tambahan apabila Teheran tidak mengambil langkah untuk mengendalikan kelompok Hizbullah yang beroperasi di Lebanon.

Pernyataan tersebut muncul ketika Wakil Presiden AS JD Vance membuka babak baru pembicaraan diplomatik dengan perwakilan Iran di Swiss.

Namun, pembicaraan antara AS dan Iran di Swiss berakhir dengan sejumlah perkembangan yang dinilai meredakan kekhawatiran pasar.

Teheran menyatakan telah memperoleh pengecualian untuk ekspor minyak dan produk petrokimia, sehingga mengurangi kekhawatiran mengenai potensi kekurangan pasokan energi global.

Kondisi tersebut turut menekan harga minyak mentah.

Para pejabat tinggi AS dan Iran menyelesaikan putaran pertama pembicaraan mereka di Swiss pada Senin.

Menurut para mediator, perundingan tersebut dimulai sejak Minggu berdasarkan nota kesepahaman yang dicapai pekan lalu untuk memperpanjang gencatan senjata yang rapuh sejak April setidaknya selama 60 hari ke depan.

Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa “kemajuan yang baik” telah dicapai dalam pembicaraan multilateral di Swiss.

Sementara itu, mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut para negosiator telah menyepakati peta jalan menuju kesepakatan yang lebih luas.

Diskusi teknis dijadwalkan berlanjut sepanjang pekan ini.

Pasar juga akan mencermati sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat pada pekan ini, terutama perkiraan final Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2026 serta data Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (Core Personal Consumption Expenditures/PCE), yang merupakan indikator inflasi pilihan Federal Reserve (The Fed). Data tersebut akan menjadi petunjuk baru mengenai arah kebijakan moneter AS ke depan.

Sebagai langkah mitigasi, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Terkait stabilitas harga kelompok volatile food, upaya antisipasi dilakukan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dikoordinasikan secara intensif bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,22% atau 39 poin ke Rp17.843 per dolar AS dalam perdagangan Senin (22/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) menguat 0,14% ke 100,98.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa sentimen yang menyertai rupiah di pasar keuangan antara lain adalah perkembangan perang Timur Tengah antara AS-Iran.

Terbaru, sentimen pasar terguncang setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan Iran tentang potensi aksi militer tambahan, kecuali Iran mengambil langkah untuk mengendalikan kelompok Hizbullah yang beroperasi di Lebanon.

"Namun, pembicaraan AS-Iran berakhir di Swiss, dengan Teheran mengatakan telah mendapatkan pengecualian untuk ekspor minyak dan petrokimia, meredakan kekhawatiran tentang kekurangan pasokan di pasar global dan menekan harga minyak mentah," kata Ibrahim, Senin (22/6/2026).

Adapun, para pejabat tinggi AS dan Iran telah menyelesaikan putaran pertama pembicaraan mereka di Swiss. Pembicaraan tersebut menghasilkan nota kesepahaman untuk memperpanjang gencatan senjata dari bulan April selama 60 hari lagi.

Selain konflik, sentimen global juga datang dari perkembangan kondisi perekonomian AS. Ibrahim bilang, perhatian pasar kini tertuju pada data ekonomi AS kuartal pertama 2026 dan Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE). Pasar juga menantikan arah kebijakan moneter Bank Sentral dengan pimpinan barunya.

Sementara dari dalam negeri, pergerakan rupiah akan dipengaruhi oleh sejumlah data ekonomi seperti inflasi. Adapun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya kenaikan pada jenis Pertamax dan Pertamax Turbo, akan memberikan andil terhadap peningkatan inflasi nasional.

Di sisi lain, tantangan utama datang dari transmisi harga minyak dan komoditas global ke dalam negeri, atau yang lazim disebut sebagai imported inflation. Faktor rambatan global tersebut secara langsung berdampak pada kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), seperti yang tercermin dari kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi baru-baru ini.

Faktor risiko kedua yang tengah diwaspadai adalah potensi gangguan cuaca. Ibrahim menjelaskan, fenomena El Nino diperkirakan akan melanda Indonesia pada periode akhir Juni hingga Oktober atau November mendatang. Kondisi cuaca ekstrem ini berpotensi memberikan tekanan pada kelompok harga pangan bergejolak (volatile food).

Atas sejumlah sentimen yang menyertai gerak rupiah tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah pada perdagangan esok hari akan kembali ditutup melemah.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 39 poin. Sedangkan, untuk perdagangan besok mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.840 hingga Rp17.890 per dolar AS," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan penilaian dari penyedia indeks global MSCI, menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar yang tetap relevan bagi investor global.

"Keputusan MSCI untuk mempertahankan sebagian besar penilaiannya terhadap Indonesia, semakin mempertegas posisi Indonesia dalam peta investasi global," ujar Abra sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Abra menilai penilaian MSCI dapat membantu meredakan kekhawatiran sebagian investor asing, yang sejak awal tahun mencermati perubahan pandangan sejumlah lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global terhadap pasar modal Indonesia.

"Karena itu, keputusan MSCI kali ini tidak mengejutkan secara negatif, melainkan justru mengonfirmasi ekspektasi bahwa Indonesia masih dipandang sebagai pasar yang relevan bagi investor global," ujar Abra.

Ia melanjutkan bahwa penilaian MSCI seiring dengan ekspektasi investor yang meyakini Indonesia masih memiliki fondasi pasar dan ekonomi yang kuat, untuk tetap berada dalam kategori "Emerging Markets".

Optimisme itu tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang masih menunjukkan kinerja solid, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen year on year (yoy) pada kuartal I-2026.

Kemudian, tingkat inflasi terjaga pada level 3,08 persen (yoy) pada Mei 2026, rasio kecukupan modal perbankan berada di atas 25 persen, serta cadangan devisa pada akhir Mei 2026 mencapai 144,9 miliar dolar AS.

"Kondisi itu menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda," ujar Abra.

Ia memahami bahwa perhatian publik terhadap laporan MSCI banyak tertuju pada penurunan penilaian pada indikator "Information Flow".

Namun demikian, menurutnya, penurunan itu tidak dapat serta-merta dijadikan cerminan kualitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Ia mengakui bahwa transparansi informasi memang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi persepsi investor terhadap suatu pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang Bank Indonesia untuk kembali menaikkan suku bunga ke depannya masih terbuka, terutama jika kebijakan moneter Amerika Serikat terus bergerak lebih ketat.

Adapun, Bank Indonesia (BI) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18 Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Dengan kenaikan ini, total pengetatan kebijakan moneter, termasuk kenaikan darurat atau off cycle sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, telah mencapai 100 bps atau menjadi yang tertinggi sejak April 2025.

Tim makro Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) menilai keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi dan menunjukkan komitmen BI untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, tekanan inflasi yang meningkat, serta volatilitas nilai tukar rupiah.

Menurut tim, dari sisi nilai tukar, siklus kenaikan suku bunga BI mulai memberikan dukungan bagi rupiah. Pada 17 Juni 2026, rupiah menguat ke level Rp17.730 per dolar AS, atau sekitar 0,76% lebih kuat dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2026.

Kenaikan suku bunga domestik, lanjut tim makro, juga diperkirakan akan mendorong masuknya dana asing ke pasar obligasi pemerintah dan aset-aset berdenominasi rupiah lainnya. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan terhadap neraca eksternal dan menjaga cadangan devisa.

“SSI mencatat bahwa secara tahun berjalan (year-to-date/YtD), rupiah masih menjadi mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan. Karena penguatan rupiah sejauh ini masih terbatas, SSI menilai peluang BI untuk kembali menaikkan suku bunga masih terbuka, terutama jika kebijakan moneter Amerika Serikat terus bergerak lebih ketat,” tulisnya dalam riset tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dari sisi data ekonomi, inflasi Indonesia naik dari 2,42% pada April menjadi 3,08% secara tahunan pada Mei 2026, mendekati batas atas target BI yang berada di kisaran 1,5%—3,5%. Kenaikan harga pangan, biaya transportasi, serta risiko inflasi impor akibat pelemahan rupiah menjadi alasan BI mengambil sikap yang lebih hati-hati dalam kebijakan moneternya.

Di sisi lain, ketidakpastian global masih tinggi akibat tensi geopolitik dan sikap bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang semakin agresif (hawkish) dalam kebijakan suku bunga. Kondisi ini membuat Indonesia perlu menjaga daya tarik imbal hasil (yield) aset keuangannya agar tetap menarik bagi investor.

Meski BI mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 di kisaran 4,9%—5,7%, konsensus pasar telah menurunkan perkiraan pertumbuhan menjadi sekitar 5,1%. Revisi ini mencerminkan dampak dari kondisi suku bunga yang lebih tinggi dan biaya pinjaman yang meningkat, yang berpotensi menekan pertumbuhan kredit serta margin keuntungan perusahaan yang sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Kendati demikian, para pembuat kebijakan menilai bahwa manfaat menjaga stabilitas ekonomi makro lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memperkuat bauran kebijakan moneter dengan memberikan insentif hedging swap bagi investor asing dan membuka kembali jendela lelang repurchase agreement (repo) guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan kecukupan likuiditas perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bank sentral dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter, demi menstabilkan nilai tukar rupiah sekaligus menjaga laju inflasi agar tetap berada pada sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik," kata Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Terkait dengan daya tarik investasi, bank sentral memutuskan untuk melanjutkan pemberian insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10%. Langkah ini secara spesifik diarahkan guna semakin meningkatkan daya tarik masuknya pemodal asing, sekaligus mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung oleh para investor.

Di samping memikat aliran modal asing, otoritas moneter juga memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di pasar uang dan perbankan domestik. BI menargetkan pertumbuhan uang primer berada di level digit ganda, yakni lebih dari 10%, yang sejalan dengan langkah ekspansi moneter.

Guna merealisasikan hal tersebut, BI membuka kembali jendela lelang instrumen repo untuk berbagai variasi tenor, mulai dari 3, 6, 9, hingga 12 bulan. Melalui fasilitas transaksi ini, perbankan dapat memperoleh suntikan likuiditas tunai dari Bank Indonesia dengan menjaminkan surat berharga berkualitas tinggi yang mereka miliki sebagai agunan. Jendela lelang repo ini ditetapkan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter BI bagi perbankan.

Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa BI juga terus menjaga struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan. Suku bunga instrumen ini dijaga agar tetap sejalan dengan tren kenaikan BI-Rate, sehingga aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik tetap kompetitif dan menarik.

Sementara itu, dari sisi intervensi pasar, BI berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas intervensi valuta asing (valas). Langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah ini dilakukan secara berlapis, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, maupun melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.