REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 akan melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, proyeksinya masih cukup optimistis di angka 5 persen.

“Kami memproyeksikan untuk kuartal II 2026, dengan beberapa poin tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke sekitar 5 persen,” ungkap Direktur Program Indef Eisha Maghfiruha Rachbini dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 bertajuk Menavigasi Guncangan Global: Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik, Energi, dan Iklim yang digelar secara virtual, Kamis (25/6/2026).

Eisha menjelaskan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia untuk bisa mempertahankan, atau bahkan mendongkrak, angka pertumbuhan ekonomi. Utamanya yakni soal tingginya ketidakpastian geopolitik.

“Setengah tahun pertama, kita dihadapkan pada geopolitik yang tidak menentu. Naik turunnya kondisi geopolitik menimbulkan risiko yang sangat tinggi, uncertainty sangat tinggi, terlihat sekali dari indeks geopolitik dan uncertainty index yang menjulang tinggi,” tuturnya.

Ketidakpastian geopolitik dinilai tetap tinggi, meskipun ada kabar mengenai gencatan senjata dan perdamaian antarnegara yang berkonflik, yakni AS dan sekutunya dengan Iran dan sekutunya. Menurutnya, menganggap konflik benar-benar berakhir sama dengan menyederhanakan bahwa risiko tidak akan ada.

“Uncertainty ini masih tetap ada, sehingga menjadi risiko dan tantangan untuk 2026 ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ketidakpastian geopolitik tersebut akan menyebabkan disrupsi pasokan global. Rantai pasok global akan terganggu, membuat biaya distribusi semakin tinggi sehingga mendorong harga energi dan harga komoditas terkerek.

Eisha menyebut, ada tiga jalur dampak dari meningkatnya harga energi. Pertama, tekanan terhadap biaya produksi dan biaya fiskal. Kedua, dampak terhadap perdagangan dan supply chain yang meningkatkan biaya logistik, yang pada gilirannya memicu inflasi dan menekan daya beli. Ketiga, dampak terhadap investasi dan sektor keuangan. Indef menilai ketidakpastian global akan berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan dan investasi ke depan.

“Kalau kita lihat di kuartal I 2026, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen terlihat cukup tinggi, tetapi ini hanya bersifat sementara,” ungkapnya.

Hal itu terlihat, antara lain, dari pengeluaran pemerintah yang pada kuartal I 2026 mengalami low base effect. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pengeluaran pada kuartal I 2026 tampak kontras dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal I 2026 angkanya sebesar 0,04 persen, sedangkan pada kuartal I 2025 sebesar 1,26 persen.

Kemudian, sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga terpantau tidak terlalu tinggi, padahal pada kuartal tersebut terdapat momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang notabene dapat mendorong ekonomi lebih tinggi.

“Sehingga, pada kuartal-kuartal berikutnya akan makin sulit didorong. Kita tidak bisa menemukan efek seperti ini direplikasi di kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV sepanjang 2026 ini. Kami menilai, di kuartal selanjutnya ada tantangan-tantangan apakah pertumbuhan ini akan tetap sustain,” terangnya.

Sebab, Eisha menuturkan, ruang fiskal akan semakin sempit. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari–Mei 2026 tercatat sudah mencapai 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, defisit baru berada di angka 0,09 persen.

Hal itu menunjukkan pengeluaran pemerintah sangat besar pada awal tahun, yakni melalui program-program prioritas yang menggunakan anggaran jumbo. Selain itu, terdapat pula beban subsidi dan kompensasi di tengah harga energi yang sangat tinggi. Pemerintah diketahui telah menggelontorkan dana subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 203 triliun sepanjang Januari–Mei 2026, atau sekitar 45 persen dari pagu APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 akan tetap stabil dan resilien di kisaran 5,2% secara tahunan (year-on-year/YoY), meskipun dibayangi oleh tren suku bunga tinggi dan ketidakpastian global yang masih persisten.

Temuan tersebut terekam dalam laporan BIG Consensus Insights yang dirilis oleh DataIndonesia.id, bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG). Laporan ini menghimpun pandangan dari 20 ahli ekonomi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan pada Juni 2026.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani menjelaskan BIG Consensus Insights 2026 merupakan laporan yang ditujukan untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara mendalam.

Hariyadi memaparkan bahwa ekonomi Tanah Air masih melaju kencang, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% pada kuartal I/2026—pencapaian tertinggi kedua dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan akselerasi belanja strategis pemerintah.

Kendati demikian, belakangan perekonomian harus dihadapkan pada berbagai ketidakpastian global. Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (2014-2023) ini mencontohkan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari lalu berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang akhirnya memberi tekanan fiskal akibat pembengkakan subsidi energi.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pasar keuangan, dinamika nilai tukar rupiah, serta berbagai tantangan di pasar modal, termasuk isu transparansi yang sempat memengaruhi proses rebalancing indeks MSCI Indonesia.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita sedang menjalani era ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya," jelas Hariyadi dalam forum BIG Economic Insights 2026, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Oleh sebab itu, Bisnis Indonesia Group meminta pendapat 20 ekonom dan analis terkemuka untuk memberikan proyeksi dan arah indikator makroekonomi nasional pada tahun ini.

Pertumbuhan Stabil

Berdasarkan hasil konsensus, median proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2026 dan keseluruhan tahun 2026 dipatok pada level yang sama, yakni sebesar 5,20% YoY. Adapun rentang proyeksi ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 berada pada kisaran 5,00% hingga 5,40%.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan eksternal dan suku bunga tinggi masih membayangi, ekonomi domestik masih diperkirakan mampu bertahan di sekitar level 5%," tulis laporan yang dirilis pada Rabu (24/6/2026).

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Pada kuartal II/2026, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga masing-masing menyumbang porsi terbesar sebagai motor utama pertumbuhan sebesar 35,71%, disusul oleh investasi sebesar 25%.

Dari sisi sektoral, sektor perdagangan menjadi penyumbang paling dominan dengan porsi 19,61%, diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum sebesar 17,65%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 13,73%.

Untuk prospek keseluruhan tahun 2026, konsumsi pemerintah diproyeksikan tetap menjadi faktor penopang yang paling dominan (33,33%), diikuti oleh konsumsi rumah tangga (30,30%), investasi (27,27%), dan ekspor yang berkontribusi paling minim (9,09%).

Sikap Moneter Ketat

Di sisi kebijakan moneter, konsensus menunjukkan dinamika ekspektasi yang cukup agresif menyusul langkah Bank Indonesia (BI) yang mengerek suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin pada Mei—Juni 2026 menjadi 5,75%.

Langkah BI ini berlangsung lebih cepat dari perkiraan sebagian besar panelis yang sebelumnya memproyeksikan perubahan suku bunga baru akan dieksekusi pada kuartal III/2026.

Ke depan, mayoritas ekonom meyakini bank sentral akan tetap mempertahankan sikap (stance) kebijakan yang ketat: sebanyak 80% panelis (12 dari 15 ekonom) memperkirakan arah kebijakan BI masih cenderung hawkish hingga akhir 2026; hanya 20% ekonom yang melihat arah kebijakan akan bergeser menjadi netral.

Sikap ketat ini diperkirakan akan terus dipertahankan guna memitigasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, mengelola dinamika arus modal asing, serta merespons ketidakpastian eksternal yang masih tinggi.

Risiko Inflasi Mengintai

Terkait dengan pergerakan harga, inflasi domestik dinilai cenderung terkendali, di mana hingga Mei 2026 inflasi tercatat sebesar 3,08% YoY.

Untuk proyeksi hingga tutup tahun 2026, pandangan ekonom tampak terbelah. Sebanyak 53,33% ekonom memperkirakan tingkat inflasi akan tetap sejalan dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu di kisaran 2,5±1%.

Sementara itu, 46,67% dari panelis lainnya memproyeksikan bahwa inflasi berisiko melampaui target proyeksi APBN.

Para ekonom menggarisbawahi bahwa ruang kenaikan inflasi pada paruh kedua tahun ini perlu diantisipasi secara cermat. Risiko utama yang berpotensi memicu lonjakan inflasi bersumber dari gejolak harga energi atau komoditas global, yang disoroti oleh 57,10% panelis.

Faktor risiko lainnya secara berurutan mencakup gejolak harga pangan atau volatile food (21,40%), pelemahan nilai tukar rupiah (14,30%), dan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices (7,10%).

Berikut 20 ekonom dan Analis yang tergabung dalam panelis BIG Consensus Insights

1. Andry Asmoro – Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Ahmad Mikail Zaini – Kepala Ekonom PT Sucor Sekuritas

3. Enrico Tanuwidjaja – Ekonom UOB Indonesia

4. Dipo Satria Ramli – Ekonom Core Indonesia

5. Leo Putra – Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

6. Myrdal Gunarto – Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

7. Winang Budoyo – Kepala Ekonom Perbanas

8. Radhika Rao – Ekonom Eurozone, India & Indonesia DBS

9. Anton Hendranata – Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Direktur Utama BRI Research Institute

10. Hosianna E. Situmorang – Ekonom PT Bank Danamon Tbk.

11. William Simadiputra – Indonesia's Head of Research, DBS Group Research

12. Sunarsip – Ekonom Senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

13. Fakhrul Fulvian – Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas Tbk.

14. Fikri C. Permana – Head of Equity Research KB Valbury Sekuritas

15. Lintang N. – Ekonom PT Bahana Sekuritas

16. Rully Arya Wisnubroto – Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

17. Josua Pardede – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk.

18. M. Rizal Taufikurahman – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

19. Piter Abdullah – Ekonom Prasasti

20. David Sumual – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 akan tetap stabil dan resilien di kisaran 5,2% secara tahunan (year-on-year/YoY), meskipun dibayangi oleh tren suku bunga tinggi dan ketidakpastian global yang masih persisten.

Temuan tersebut terekam dalam laporan BIG Consensus Insights yang dirilis oleh DataIndonesia.id, bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG). Laporan ini menghimpun pandangan dari 20 ahli ekonomi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan pada Juni 2026.

Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani menjelaskan BIG Consensus Insights 2026 merupakan laporan yang ditujukan untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara mendalam.

Hariyadi memaparkan bahwa ekonomi Tanah Air masih melaju kencang, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% pada kuartal I/2026—pencapaian tertinggi kedua dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan akselerasi belanja strategis pemerintah.

Kendati demikian, belakangan perekonomian harus dihadapkan pada berbagai ketidakpastian global. Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (2014-2023) ini mencontohkan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari lalu berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang akhirnya memberi tekanan fiskal akibat pembengkakan subsidi energi.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pasar keuangan, dinamika nilai tukar rupiah, serta berbagai tantangan di pasar modal, termasuk isu transparansi yang sempat memengaruhi proses rebalancing indeks MSCI Indonesia.

"Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita sedang menjalani era ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya," jelas Hariyadi dalam forum BIG Economic Insights 2026, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Oleh sebab itu, Bisnis Indonesia Group meminta pendapat 20 ekonom dan analis terkemuka untuk memberikan proyeksi dan arah indikator makroekonomi nasional pada tahun ini.

Pertumbuhan Stabil

Berdasarkan hasil konsensus, median proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2026 dan keseluruhan tahun 2026 dipatok pada level yang sama, yakni sebesar 5,20% YoY. Adapun rentang proyeksi ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 berada pada kisaran 5,00% hingga 5,40%.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun tekanan eksternal dan suku bunga tinggi masih membayangi, ekonomi domestik masih diperkirakan mampu bertahan di sekitar level 5%," tulis laporan yang dirilis pada Rabu (24/6/2026).

Optimisme terhadap ketahanan ekonomi tersebut ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Pada kuartal II/2026, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga masing-masing menyumbang porsi terbesar sebagai motor utama pertumbuhan sebesar 35,71%, disusul oleh investasi sebesar 25%.

Dari sisi sektoral, sektor perdagangan menjadi penyumbang paling dominan dengan porsi 19,61%, diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum sebesar 17,65%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 13,73%.

Untuk prospek keseluruhan tahun 2026, konsumsi pemerintah diproyeksikan tetap menjadi faktor penopang yang paling dominan (33,33%), diikuti oleh konsumsi rumah tangga (30,30%), investasi (27,27%), dan ekspor yang berkontribusi paling minim (9,09%).

Sikap Moneter Ketat

Di sisi kebijakan moneter, konsensus menunjukkan dinamika ekspektasi yang cukup agresif menyusul langkah Bank Indonesia (BI) yang mengerek suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin pada Mei—Juni 2026 menjadi 5,75%.

Langkah BI ini berlangsung lebih cepat dari perkiraan sebagian besar panelis yang sebelumnya memproyeksikan perubahan suku bunga baru akan dieksekusi pada kuartal III/2026.

Ke depan, mayoritas ekonom meyakini bank sentral akan tetap mempertahankan sikap (stance) kebijakan yang ketat: sebanyak 80% panelis (12 dari 15 ekonom) memperkirakan arah kebijakan BI masih cenderung hawkish hingga akhir 2026; hanya 20% ekonom yang melihat arah kebijakan akan bergeser menjadi netral.

Sikap ketat ini diperkirakan akan terus dipertahankan guna memitigasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, mengelola dinamika arus modal asing, serta merespons ketidakpastian eksternal yang masih tinggi.

Risiko Inflasi Mengintai

Terkait dengan pergerakan harga, inflasi domestik dinilai cenderung terkendali, di mana hingga Mei 2026 inflasi tercatat sebesar 3,08% YoY.

Untuk proyeksi hingga tutup tahun 2026, pandangan ekonom tampak terbelah. Sebanyak 53,33% ekonom memperkirakan tingkat inflasi akan tetap sejalan dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu di kisaran 2,5±1%.

Sementara itu, 46,67% dari panelis lainnya memproyeksikan bahwa inflasi berisiko melampaui target proyeksi APBN.

Para ekonom menggarisbawahi bahwa ruang kenaikan inflasi pada paruh kedua tahun ini perlu diantisipasi secara cermat. Risiko utama yang berpotensi memicu lonjakan inflasi bersumber dari gejolak harga energi atau komoditas global, yang disoroti oleh 57,10% panelis.

Faktor risiko lainnya secara berurutan mencakup gejolak harga pangan atau volatile food (21,40%), pelemahan nilai tukar rupiah (14,30%), dan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah atau administered prices (7,10%).

Berikut 20 ekonom dan Analis yang tergabung dalam panelis BIG Consensus Insights

1. Andry Asmoro – Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. Ahmad Mikail Zaini – Kepala Ekonom PT Sucor Sekuritas

3. Enrico Tanuwidjaja – Ekonom UOB Indonesia

4. Dipo Satria Ramli – Ekonom Core Indonesia

5. Leo Putra – Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

6. Myrdal Gunarto – Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

7. Winang Budoyo – Kepala Ekonom Perbanas

8. Radhika Rao – Ekonom Eurozone, India & Indonesia DBS

9. Anton Hendranata – Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan Direktur Utama BRI Research Institute

10. Hosianna E. Situmorang – Ekonom PT Bank Danamon Tbk.

11. William Simadiputra – Indonesia's Head of Research, DBS Group Research

12. Sunarsip – Ekonom Senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

13. Fakhrul Fulvian – Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas Tbk.

14. Fikri C. Permana – Head of Equity Research KB Valbury Sekuritas

15. Lintang N. – Ekonom PT Bahana Sekuritas

16. Rully Arya Wisnubroto – Head of Research PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

17. Josua Pardede – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk.

18. M. Rizal Taufikurahman – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

19. Piter Abdullah – Ekonom Prasasti

20. David Sumual – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov memandang penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia lebih tepat dibaca sebagai masukan untuk melanjutkan perbaikan yang sudah berjalan melalui agenda reformasi integritas. Penilaian dari penyedia indeks global tersebut, ujar Abra, bukan sebagai sinyal bahwa daya tarik pasar modal Indonesia sedang mengalami penurunan secara fundamental.

“Artinya, agenda perbaikannya sudah ada, prosesnya sedang berlangsung, dan keputusan MSCI kali ini dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyempurnaan tersebut," kata Abra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Ia menilai sebagian besar aspek yang menjadi perhatian MSCI sebenarnya bukan isu baru. Berbagai langkah perbaikan terkait keterbukaan informasi, tata kelola pasar, perlindungan investor, dan penguatan infrastruktur pasar telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Abra, penilaian MSCI patut diapresiasi karena relatif sesuai dengan ekspektasi yang berkembang di kalangan investor, khususnya setelah muncul berbagai kekhawatiran dalam beberapa bulan terakhir terkait potensi perubahan penilaian terhadap pasar modal Indonesia.

Adapun indikator ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan, inflasi Mei 2026 berada pada level 3,08 persen, rasio kecukupan modal perbankan tetap berada di atas 25 persen, serta cadangan devisa pada akhir Mei 2026 mencapai 144,9 miliar dolar AS.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda,” kata Abra.

Selain data ekonomi saat ini, Abra mengatakan bahwa investor juga memperhatikan arah kebijakan, kepastian regulasi, kualitas tata kelola, serta prospek investasi dalam jangka menengah dan panjang.

Karena itu, upaya memperkuat transparansi informasi dan meningkatkan kualitas pasar tetap perlu dilanjutkan agar kepercayaan investor terus tumbuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemahasiswaan menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Meski berbagai tantangan masih dihadapi, ruang demokrasi dan stabilitas nasional dinilai tetap berjalan sehingga perbaikan kebijakan dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia.

Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perlukah Reformasi Jilid II?" yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kegiatan itu juga diikuti para pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus.

Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, reformasi merupakan proses yang terus berjalan dan tidak berhenti pada peristiwa politik tahun 1998. Menurut dia, selama hampir tiga dekade terakhir Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.

"Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat," kata Zaki.

Meski demikian, Zaki menilai pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan menjadi isu yang perlu terus dibenahi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara. Ia mengatakan kondisi objektif Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998 yang ditandai krisis ekonomi, instabilitas politik, serta berbagai persoalan struktural lainnya.

"Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998," ujar Putri.

Menurut dia, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program strategis agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan struktur ekonomi nasional. Menurut dia, sejumlah langkah dilakukan untuk memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program sosial.

Budiman menilai kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Karena itu, ruang dialog perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif.

Diskusi berlangsung dengan membahas berbagai isu terkait demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para peserta menilai kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun perlu diarahkan untuk mendorong perbaikan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Para mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Spesialnya, kali ini titik kumpul mereka di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Bundaran HI berada di jantung Ibu Kota, persisnya di persimpangan utama Jl. Thamrin, Jl. Imam Bonjol, Jl. Sutan Syahrir, dan Jl Kebon Kacang. Di kelilingi gedung-gedung pencakar langit, Bundaran HI merupakan ikon pusat bisnis Jakarta—kalau bukan Indonesia.

Pemilihan lokasi aksi demonstrasi di pusat bisnis itu seakan menjadi simbol kekhawatiran para mahasiswa akan prospek perekonomian Indonesia. Dalam tuntutan aksinya, mereka memang banyak menyoroti perihal perkembangan ekonomi belakangan ini.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), misalnya, membawa lima tuntutan: menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; serta mendesak Presiden Prabowo untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan.

Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo seperti MBG memang mendapat banyak sorotan dari dalam maupun luar negeri, karena dianggap memberatkan fiskal negara.

Misalnya, sorotan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam laporan terbaru bertajukOECD Economic Outlookedisi Juni 2026, lembaga yang bermarkas di Paris itu mengakui bahwa MBG dapat membantu mengurangi gizi buruk pada anak serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Namun, pengendalian biaya yang lebih ketat serta penargetan yang lebih baik akan membantu menahan laju biaya fiskal," tulis OECD dalam laporannya.

Langkah efisiensi ini menjadi krusial usai OECD memproyeksikan defisit APBN 2026 Indonesia akan melebar hingga menyentuh batas aturan fiskal, yaitu 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Masalahnya, defisit APBN dibiayai dengan utang. Jika utang terus bertambah, maka belanja pemerintah untuk keperluan pembayaran buang utang juga berpotensi meningkat; jika kewajiban pembayaran bunga utang meningkat, maka uang untuk belanja produktif lain—seperti perlindungan sosial hingga dukungan industrialisasi—semakin berkurang.

Padahal, di tengah perkembangan perekonomian beberapa tahun belakangan, sejumlah ekonom menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial hingga dukungan peningkatan daya saing industri dalam negeri dari pemerintah.

Perluasan Perlindungan Sosial

Para mahasiswa berhak khawatir dengan perkembangan perekonomian beberapa tahun terakhir, terutama semakin memburuknya struktur pasar tenaga kerja.

Dalam laporanIndonesia Economic Prospectsedisi Juni 2026, Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan bahwa para sarjana semakin sulit mendapatkan pekerjaan formal.

Mengolah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia menunjukkan bahwa di antara kelompok lulusan pendidikan tinggi (tersier), pangsa pekerja formal bergaji merosot dari 74,1% (2018) menjadi 67,8% (2025).

Kelompok lulusan menengah atas juga mengikuti pola serupa, yang mana lapangan kerja formal bergaji turun hampir 7 poin persentase selama periode yang sama.

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu pun menyimpulkan bahwa pekerjaan formal semakin langka di Indonesia setidaknya dalam enam tahun terakhir.

"Terbatasnya peluang kerja formal semakin mendorong individu yang lebih terampil dan berpendidikan untuk masuk ke pekerjaan informal,” jelas laporan tersebut.

Masalahnya, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menjelaskan pekerjaan informal pada umumnya tidak menyediakan perlindungan sosial (misalnya: BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan) dan tak mendorong mobilitas naik kelas (tidak memberi stabilitas pendapatan jangka panjang).

Akibatnya, mereka lebih mudah turun kelas daripada naik kelas. “Kelompok ini mudah turun kasta ketika adashock[kejutan] kecil sekalipun,” jelas Wisnu kepadaBisnis.

Terbukti memang, berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS, terjadi penurunan kelas menengah dari 57,3 juta (2019) menjadi 46,7 juta (2025). Artinya, sekitar 10,6 juta kelas menengah ‘turun kasta’ selama 2019–2025.

Wisnu menekankan pentingnya perluasan perlindungan sosial terutama bagi kelas menegah yang semakin banyak terserap di pekerjaan informal.

Selama ini, kelompok kelas menengah (dan calon kelas menengah) kerap berada di wilayah abu-abu: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat untuk menanggung seluruh risiko ketika ada guncangan ekonomi.

“Sebagai contoh, perlu perluasan skema jaminan kehilangan pekerjaan dan asuransi sosial yang menjangkau pekerja non-formal. Skema kredit perumahan dan pendidikan yang lebih terjangkau untuk kelompok calon kelas menengah,” ujar Wisnu.

Senada, Kepala Kajian Sosial dan Ketenagakerjaan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri menggarisbawahi pentingnya perluasan perlindungan sosial.

Hanri menilai memburuknya struktur pasar tenaga kerja beberapa tahun terakhir akibat ketidakcocokan kebijakan pemerintah dengan realitas yang berkembang.

Di satu sisi, lapangan kerja formal menipis dan pekerja informasi meningkat. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya mengikuti perubahan struktur pasar tenaga kerja.

“Akibatnya, banyak rumah tangga kelas menengah yang berada di posisi tanggung: tidak cukup miskin untuk dapat bantuan sosial, tapi juga belum cukup terlindungi kalau adashock, misalnya kehilangan pekerjaan atau kenaikan biaya hidup,” ujar Hanri kepadaBisnis.

Singkatnya, tak heran para mahasiswa kembali turun ke jalan: semakin menyempitnya kesempatan pekerjaan yang layak akan berdampak langsung ke masa depan mereka; ketika lulus, mereka malah berpotensi terserap ke pekerjaan informal, yang tak memiliki perlindungan sosial; akibatnya, mereka akan kesulitan ‘naik kelas’ dan bahkan lebih mudah ‘turun kasta’ ketika ada guncangan.

Industrialisasi

Selain perluasan perlindungan sosial, para ekonom juga mendorong reindustrialisasi agar pekerjaan formal semakin banyak tercipta.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Dipo Satria Ramli melihat bahwa merajalelanya pekerjaan informal tak bisa dilepas dari fenomena deindustrialisasi dini. Fenomena tersebut, sambungnya, terjadi akibat melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga.

Dipo mencatat, skor indeks kompleksitas (country complexity index) Indonesia jauh lebih rendah (0,23) dari Vietnam (0,63), Filipina (0,69), Thailand (0,79), Malaysia (0,82), China (1,26), maupun Singapura (1,45).

Indonesia pun semakin tidak kompetitif. Akibatnya, pemerintah semakin sulit menarik investasi untuk pembiayaan reindustrialisasi. Menurutnya, permasalahan tersebut bersifat kelembagaan: tidak adanya orkestrasi kebijakan yang konkret.

Dipo berpendapat seharusnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bisa mengambil peran orkestrasi untuk percepatan deregulasi industri, penguatan ekspor bernilai tambah, penyelamatan sektor padat karya, pengurangan hambatan logistik, dan strategi dagang luar negeri yang lebih agresif untuk reindustrialisasi.

“Perlu diketahui bahwa Kementerian Industri, Perdagangan, dan lain-lain itu berada di bawah Kemenko Perekonomian,” ujarnya kepadaBisnis.

Sementara itu, Wisnu menyodorkan agar otoritas memberikan insentif untuk sektor manufaktur bernilai tambah dan jasa modern. Selain itu, perlu fasilitasi transisi informal ke formal lewat simplifikasi pajak UMKM atau subsidi BPJS Ketenagakerjaan fase awal.

Orkestrasi Pemerintah

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki tidak menampik bahwa permasalahan pasar tenaga kerja ada dari sisi kualitas pekerjaan hingga deindustralisasi.

Maliki pun menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sudah merancang kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pasar tenaga kerja.

Dalam rancangan itu, pemerintah mendorong penguatan industrialisasi, pengembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi, ekonomi digital, dan penciptaangreen jobs(ekonomi hijau), dangreenUMKM.

Pada saat yang sama, kualitas tenaga kerja ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi pekerjaan baru yang lebih produktif.

Lebih lanjut, Maliki memaparkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan itu beriringan dengan strategi penguatan UMKM. Dalam RPJMN 2025–2029, UMKM didorong tidak hanya sebagai bantalan ekonomi, tetapi sebagai mesin pertumbuhan dan penciptaan pekerjaan formal.

UMKM diarahkan agar bisa naik kelas dengan peningkatan produktivitas, percepatan digitalisasi, perluasan akses pembiayaan formal, hilirisasi, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri.

“Ketika UMKM naik kelas, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang lebih tetap, lebih terampil, dan lebih formal juga meningkat. Oleh sebab itu, kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan UMKM harus dibaca sebagai satu paket kebijakan yang saling menguatkan,” jelas Maliki kepadaBisnis.`

Dia juga tidak menampik bahwa penguatan kelas menengah juga memerlukan perlindungan sosial yang lebih inklusif. Maliki mengaku bahwa kelas menengah (dan calon kelas menengah) tidak termasuk penerima berbagai kebijakan bantuan sosial dari pemerintah.

Peraih gelar doktor di bidang ekonomi kependudukan dari Universitas Hawaii (Manoa) ini mengungkapkan rencana perluasan cakupan jaminan sosial seperti pengembangan skema semi-kontribusi bagi pekerja informal, pekerja mandiri, dan kelompok kelas menengah rentan.

Singkatnya, pemerintah sudah punya cetak biru dan peta jalan penciptaan pekerjaan formal hingga perluasaan perlindungan sosial. Kini, yang dinanti para mahasiswa secara khusus serta masyarakat pada umumnya adalah eksekusi dan implementasinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan stimulus untuk mengimbangi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax per Rabu (10/6/2026).

Saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan paket stimulus dimaksud. Namun, dia masih enggan menyampaikan paket stimulus dimaksud sebelum direstui Presiden.

"[Stimulus] lagi disiapin. Kalau sudah diputuskan, baru dikasih tahu. Laporin Presiden dulu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (11/6/2026).

Pada Mei 2026 lalu, Airlangga telah mengumumkan paket stimulus yang rencananya digulirkan sejak periode kuartal II/2026 ini. Contohnya, insentif PPh final royalti penulis 1,5%.

Kemudian, diskon tiket angkutan kereta api, laut, penyeberangan dan udara yang disiapkan untuk masa liburan sekolah serta Natal dan Tahun Baru.

Selanjutnya, insentif PPN DTP untuk tiket pesawat untuk penumpang kelas ekonomi.

Lalu, program magang nasional gelombang 4 dan program vokasi nasional.

Terkait dengan kenaikan harga Pertamax, Airlangga menyebut pemerintah masih akan memonitor perkembangan dampaknya. Dia memprakirakan sektor yang akan langsung terdampak adalah transportasi.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini juga menilai optimisme konsumen masih terjaga seperti yang digambarkan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2026 di level 120,9. Hal itu kendati levelnya turun dari bulan sebelumnya.

"IKK di atas 100 masih bagus. Dampaknya [dari Pertamax] kami lihat saja, tetapi level 120,9 masih bagus," tuturnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman turut menilai stimulus penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Rizal memprakirakan dampak kenaikan harga Pertamax juga bisa menggerus daya beli. Tekanan harga BBM bisa mengurangi pendapatan riil rumah tangga karena proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan energi semakin besar.

Dampaknya, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi berisiko melambat.

Sementara itu, dari sisi inflasi, efek kenaikan Pertamax diprakirakan mulai terasa melalui second round effect pada biaya logistik serta distribusi. Tekanan inflasi ini diprakirakan cenderung terbaras karena bukan barang yang diatur pemerintah.

"Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pasokan, serta memberikan stimulus yang lebih tepat sasaran agar pelemahan keyakinan konsumen tidak berkembang menjadi perlambatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam lagi," jelas Rizal kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,0% pada 2026. Proyeksi terbaru ini lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi lembaga tersebut pada April lalu yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di level 4,7%.

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menjelaskan proyeksi sebesar 5,0% untuk tahun ini mencerminkan kinerja perekonomian pada kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan.

"Perekonomian Indonesia mengalami akselerasi pesat sepanjang paruh kedua 2025 dan momentum positif mendorong pertumbuhan PDB hingga mencapai 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026—pertumbuhan triwulanan paling tinggi sejak kuartal II/2021," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Kuatnya pertumbuhan di awal tahun tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pendorong utama. Konsumsi tersebut didorong momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pembayaran THR pegawai negeri sipil yang dipercepat, serta akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sepanjang tahun 2026, konsumsi swasta diperkirakan akan terus bertumbuh di kisaran 5,0% yang didukung oleh stimulus fiskal pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah diproyeksikan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yakni mencapai 8,7%.

Dari sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto pada kuartal I/2026 juga tercatat bertumbuh solid sebesar 6,0%.

Kendati proyeksi dikerek naik, Bank Dunia memberikan catatan bahwa ketergantungan pemerintah terhadap konsumsi sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek ini tetap disertai risiko. Risiko tersebut tidak terlepas dari kondisi ruang fiskal yang kian terbatas serta beban subsidi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak global.

Selain itu, ketahanan ekonomi domestik juga diuji oleh guncangan sentimen pasar keuangan menyusul pengumuman evaluasi indeks MSCI.

Lebih lanjut, lembaga yang bermarkas di Washington DC itu memproyeksikan inflasi nasional sebesar 3,4% pada tahun ini. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan mencapai 2,8% terhadap PDB.

Untuk prospek ke depan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan kembali naik menjadi 5,2% pada periode 2027 hingga 2028. Kendati demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa pencapaian pemulihan pertumbuhan ke level 5,2% itu akan sangat bergantung pada keberhasilan implementasi reformasi struktural.

Tanpa adanya reformasi yang mampu mendorong produktivitas, skema insentif dan stimulus dari sisi permintaan dinilai hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu dan akan sulit dipertahankan secara berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Ketidakpastian geopolitik global dan perubahan arah perdagangan internasional membuat investor semakin mencermati prospek ekonomi negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat ditopang konsumsi domestik, investasi, serta disiplin fiskal pemerintah.

Pandangan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam UBS Asian Investment Conference 2026 yang digelar di Hong Kong dan Singapura pada 25–29 Mei 2026. Acara yang diselenggarakan oleh UBS itu dihadiri lebih dari 6.000 peserta dari berbagai negara.

Konferensi ini mempertemukan pembuat kebijakan global, pemimpin bisnis, hingga investor untuk membahas perkembangan pasar, arah kebijakan ekonomi, serta tema investasi jangka panjang di tengah dinamika geopolitik dan perdagangan dunia.

Salah satu pembicara dari Indonesia adalah Suahasil Nazara yang memaparkan prospek investasi Indonesia di tengah perubahan lanskap perdagangan global.

Ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh

Dalam paparannya, Suahasil menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, sektor manufaktur, dan jasa yang kuat.

Ia menegaskan disiplin fiskal tetap menjadi fondasi utama kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen menjadi sinyal komitmen pemerintah terhadap pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan.

“APBN akan terus berfungsi sebagai shock absorber guna melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas makroekonomi,” ujar Suahasil.

UBS optimistis terhadap prospek Indonesia

Head of UBS Indonesia Research UBS Investment Bank, Joshua Tanja, mengatakan AIC 2026 menghadirkan lebih dari 6.000 investor global dan memfasilitasi lebih dari 3.000 pertemuan dengan perusahaan publik, perusahaan swasta, serta investor internasional.

Menurut Joshua, UBS tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai stabil di tengah tantangan global.

“Prospek pertumbuhan Indonesia didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, serta momentum berkelanjutan di sektor manufaktur dan jasa,” katanya.

Sorotan program Asian Investment Conference 2026

Asian Investment Conference 2026 menghadirkan beragam diskusi strategis mengenai arah ekonomi dan investasi global. Salah satu sesi utama mempertemukan Simon Johnson dan Kevin Rudd yang membahas bagaimana perkembangan teknologi dan dinamika politik global membentuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga arus modal dunia.

Konferensi ini juga menghadirkan dialog mengenai peluang investasi jangka panjang bersama David Rubenstein dan Iqbal Khan yang menyoroti perubahan pasar serta arah pergerakan modal global di tengah ketidakpastian ekonomi.

Pembahasan kebijakan moneter global turut menjadi perhatian melalui pandangan dari Adrian Orr dan Charles Evans mengenai tantangan inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi dunia.

Sementara itu, isu geopolitik dan stabilitas global dibahas oleh sejumlah tokoh internasional seperti Alastair Campbell, Ng Eng Hen, dan Carla Sands yang mengulas perubahan lanskap geopolitik dan dampaknya terhadap dunia usaha serta investasi.

Asian Investment Conference 2026 juga membahas perkembangan ekonomi Asia, termasuk transformasi ekonomi Jepang bersama Satsuki Katayama dan prospek ekonomi Tiongkok yang dipaparkan oleh Huang Haizhou.

(KIE)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sore ini membalikkan keadaan usai adanya intervensi agresif yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.

Pasar merespons positif langkah-langkah taktis yang diambil untuk membentengi perekonomian domestik.

Melansir Antara, Rabu, 20 Mei 2026, nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menguat 52 poin atau 0,29 persen jadi Rp17.654 per USD dari sebelumnya Rp17.706 per USD.

Research & Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Tiffani Safinia mengatakan penguatan ini sebagai dampak dari respons Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas rupiah.

“Pasar masih mencermati respons pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, termasuk efektivitas intervensi di pasar valas dan obligasi,” katanya, Rabu, 20 Mei 2026.

BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) sehingga berada pada level 5,25 persen.

Suku bunga deposit facility diputuskan untuk naik 50 bps sehingga pada level 4,25 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk naik 50 bps sehingga pada level 6 persen.

Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah.

Bagi BI, keputusan ini juga sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas (pro-stability) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global.

Sentimen juga dipengaruhi oleh pidato Presiden Prabowo terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat ke level Rp17.685 per USD dari sebelumnya Rp17.719 per USD.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada Kamis (21/5/2026).

Purbaya mengungkapkan persiapannya menjelang keberangkatan tersebut usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Senin (18/5/2026).

"Persiapan haji sudah dua minggu lalu, sudah belajar, tapi doa-doanya masih lupa juga," katanya kepada wartawan.

Dia menjelaskan, jika tidak ada halangan, dirinya akan berangkat ke Arab Saudi pada 21 Mei 2026 dan menjalankan rangkaian ibadah haji selama sekitar 10 hari.

Sebelumnya, Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya akan memanjatkan sejumlah doa khusus saat menunaikan ibadah haji, salah satunya terkait kondisi ekonomi Indonesia. Dia berharap perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Di sisi lain, Purbaya menilai fundamental ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia saat ini masih menunjukkan kinerja yang positif.

Menurutnya, strategi pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan belanja negara, tetapi juga mendorong peran sektor swasta agar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 tercatat mencapai 5,61%.

Purbaya menilai pertumbuhan tersebut tidak lagi hanya ditopang oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh konsumsi masyarakat.

"Yang masih menggerakkan dan memberi kontribusi terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat. Artinya daya beli masih cukup bagus, jadi jangan khawatir," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menunjukkan pertumbuhan terbatas pada awal 2026. Otoritas Jasa Keuangan menilai perbankan kini lebih berhati-hati menyalurkan pembiayaan di tengah meningkatnya risiko ekonomi global dan domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbankan menerapkan standar seleksi kredit yang lebih ketat sebagai langkah mitigasi risiko. “Perbankan saat ini cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke segmen UMKM sebagai salah satu bentuk penerapan manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi yang ada,” kata Dian dalam keterangannya, Ahad (17/5/2026).

Dian menjelaskan, perubahan pola konsumsi masyarakat akibat tekanan daya beli, terutama di kelompok menengah bawah, turut mempengaruhi omzet dan arus kas pelaku UMKM. Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pembayaran kredit, sementara proses pemulihan UMKM pascapandemi berlangsung lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.

"Beberapa bank mulai menggeser fokusnya dari sekadar mengejar volume penyaluran yang tinggi menjadi ke arah kredit produktif yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan ketahanan usaha,” ujar Dian.

Data OJK mencatat kredit UMKM pada kuartal I 2026 mencapai Rp 1.498,64 triliun atau tumbuh 0,12 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini membaik dibandingkan Februari 2026 yang sempat mengalami kontraksi 0,56 persen. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan kredit UMKM tercatat sebesar 4,60 persen dan dinilai masih terjaga di tengah tekanan daya beli serta dinamika ekonomi domestik.

Pertumbuhan kredit terutama berasal dari kredit usaha mikro dan menengah yang masing-masing tumbuh 0,20 persen dan 0,90 persen secara tahunan, sementara kredit usaha kecil mengalami moderasi sebesar 0,49 persen. Aktivitas ekonomi selama Ramadhan dan Lebaran pada Maret 2026 turut menopang pertumbuhan kredit di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, aktivitas keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi serta makan minum, hingga sektor kesenian, hiburan dan rekreasi.

Meski pertumbuhan masih terbatas, OJK tetap optimistis penyaluran kredit UMKM akan meningkat hingga akhir tahun. “OJK tetap optimistis memproyeksikan kredit UMKM akan tumbuh positif sampai dengan akhir tahun 2026, yang tercermin dari masih optimisnya level Indeks Keyakinan Konsumen pada awal tahun 2026 diharapkan memacu produktivitas UMKM,” kata Dian.

OJK bersama pemerintah terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui berbagai kebijakan pembiayaan inklusif. Salah satunya melalui penerbitan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM yang bertujuan memperluas akses kredit secara mudah, cepat, murah, dan inklusif.

Dian menambahkan, perbankan didorong memperkuat ekosistem pembiayaan melalui pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, kerja sama antar lembaga jasa keuangan, serta peningkatan literasi keuangan pelaku usaha.

“Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan kerja sama dengan LJK lain serta didukung dengan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM,” ujar Dian.