Kondisi Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Memiliki Daya Tahan
Pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan.
(Republika) 18/06/26 18:00 253660
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemahasiswaan menilai kondisi ekonomi dan politik Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Meski berbagai tantangan masih dihadapi, ruang demokrasi dan stabilitas nasional dinilai tetap berjalan sehingga perbaikan kebijakan dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perlukah Reformasi Jilid II?" yang digelar Jaringan Cendikiawan Muda (Forum Sekjen Cipayung Plus) bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Diskusi menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak, Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kegiatan itu juga diikuti para pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekjen Cipayung Plus.
Sekretaris Jenderal DPP IMM Muhammad Zaki Mubarak mengatakan, reformasi merupakan proses yang terus berjalan dan tidak berhenti pada peristiwa politik tahun 1998. Menurut dia, selama hampir tiga dekade terakhir Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, terutama dalam aspek demokrasi dan kebebasan berpendapat.
"Gerakan mahasiswa harus tetap mengawal agenda reformasi, namun tidak perlu terjebak dalam romantisme istilah seperti Reformasi Jilid II. Yang terpenting adalah memastikan nilai dan semangat reformasi tetap hidup serta mampu menjawab persoalan nyata masyarakat," kata Zaki.
Meski demikian, Zaki menilai pemerintah tetap perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan menjadi isu yang perlu terus dibenahi melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal PP PMKRI Putri Sukmaniara. Ia mengatakan kondisi objektif Indonesia saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998 yang ditandai krisis ekonomi, instabilitas politik, serta berbagai persoalan struktural lainnya.
"Saat ini kondisi ekonomi memang menghadapi tantangan, namun masih relatif stabil dan masyarakat belum berada pada situasi seperti tahun 1998," ujar Putri.
Menurut dia, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program strategis agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan struktur ekonomi nasional. Menurut dia, sejumlah langkah dilakukan untuk memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai program sosial.
Budiman menilai kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Karena itu, ruang dialog perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif.
Diskusi berlangsung dengan membahas berbagai isu terkait demokrasi, pembangunan ekonomi, serta peran mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Para peserta menilai kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, namun perlu diarahkan untuk mendorong perbaikan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
#kondisi-ekonomi-indonesia #ekonomi-indonesia-2026 #tantangan-ekonomi-indonesia #stabilitas-ekonomi-nasional #pertumbuhan-ekonomi-indonesia #daya-tahan-ekonomi-indonesia #harga-kebutuhan-pokok #lapanga